Pandangan Akademisi terhadap Rancangan Teknokratik RPJM 2015 2015-2019: 2019: Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan? Prof. Dr. Bustanul Arifin b ifi @
[email protected] l i
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA Dewan Pendiri/Ekonom Senior INDEF-Jakarta Anggota Komite Inovasi Nasional (KIN) Penjaringan Aspirasi Masyarakat terhadap RPJM 2015-2019, Bappenas-Unand, 17 Februari 2014 di Padang
Pembangunan: Dayasaing dan Peradaban Bangsa Kompetitif
diciptakan
berkah
Peningkatan g Produktivitas
Supremasi Nasional
Komparatif
Aset (Kekayaan) Nasional - Basis sumberdaya alam - Intensif tenaga kerja
- Intensif kapital - Tenaga kerja terampil
- Intensif teknologi - Basis kapabilitas teknologi
Peningkatan kapabilitas perekonomian Ekonomi basis pertanian Didorong sumberdaya
Ekonomi basis industri
Ekonomi basis inovasi
Didorong investasi
Didorong inovasi
Master Plan Ekonomi Indonesia 2025
Telaah Tiga Dokumen RPJM 2015-2019: Ekonomi SDA Ekonomi, SDA-LH LH dan Infrastruktur • Ekonomi: Keberlanjutan fiskal dan stabilitas moneter, sektor riil penggerakk ekonomi, k i investasi i t i berkelanjutan b k l j t dan d pembiayaannya, bi perdagangan berkelanjutan, pertumbuhan yang lebih inklusif • SDA-LH: SDA LH R Regulator l t vs operator, t integrated i t t d fforest-based t b d cluster l t industry, ketahanan, kemandirian & kedaulatan pangan, preferensi konsumen kelas menengah, menengah ketahanan energi, energi pengembangan energi baru-terbarukan & konservasi energi, mainstreaming sustainable development, p ppenurunan CO2 26% & 41% ppada 2020. • Infrastruktur: Konektivitas untuk keseimbangan pembangunan, ketahanan pangan, air dan energi, sistem transportasi massal perkotaan, pemenuhan infrastruktur dasar, governansi kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat.
Rekomendasi Tiga Bidang RPJM 2015-2019 • Ekonomi: Peningkatan tax ratio, penajaman subsidi, lebih serius untuk memerangi ketimpangan pendapatan, penghapusan jenis pungutan yg membenai investasi, investasi langkah, langkah hilirasi produk basis SDA, diplomasi perdagangan dan pembukaan pasar2 baru, keadilan ekonomi, pperbankan inklusif dan akses kebutuhan dasar. • SDA-LH: Prioritas nasional, enforcement UU 18/2013, fokus hutan tanaman, swasembada pangan selektif dan berdayasaing, hak atas t pangan, pertanian t i bioindustri bi i d t i berkelanjutan, b k l j t continentti t maritime-based economy, micro-algae for renewable energy, ppasar jjasa lingkungan g g hidup, p, ggrassroots-based REDD+ strategies; g ; • Infrastruktur: Penyempurnaan sistem logistik nasional, pelabuhan dan pendaratan ikan, dimensi psikologi dari transportasi massal, i t kt dasar instruktur d perkotaan k t ( i sewage, gas ddan listrik), (air, li t ik) prioritas i it khusus pada infrastruktur daerah tertinggal dan terluar Indonesia>.
Ekonomi: Tumpuan Melewati Middle-Income Trap • T Tahapan h pembangunan b d i negara agraris dari i (tahap (t h 1) ke industri sederhana (tahap 2) dan industri terintegrasi d FDI (t(tahap dan h 3) umumnya berjalan b j l cukup k mulus; l • Dari tahap 3 menuju negara industri berteknologi tinggi ( (tahap 4)) sering terkena jebakan. Dari tahap 4 menuju ekonomi kreatif dan inovatif (tahap 5), juga agak mulus. • Strategi: g economyy ((KBE)) -Knowledge-based -Innovation-driven economy, sinergi Kemitraan ABGC -Peran research universities di seluruh Indonesia -Pola ilmiah pokok dan kekhasan universitas daerah
Dana R&D menuju Innovation-Driven Economy
Kreativitas: Gelombang ke-4 Peradaban
SDA-LH: Target Swasembada Pangan Selektif • • • • • • •
Harapan besar, tapi fakta belum didukung oleh langkah konkrit. Padi, dari 54,09 juta ton (2004) menjadi 70,87 juta (2013); Jagung, dari 11,23 juta ton (2004) menjadi 18,51 juta ton (2013); Kedelai dari 723 ribu ton (2004) menjadi 808 ribu ton (2013); Kedelai, Gula, dari 2,05 juta ton (2004) menjadi 2,27 juta ton (2013); Tapi pangan mempengaruhi laju inflasi: harga cabe merah dsb Strategi: -Evidence-based Evidence based policy making, making bukan voting suara terbanyak -Peningkatan peran profesi ekonomi pertanian di daerah -Pembumian P b i (ground-truthing) ( d t thi ) GAP dan d pertanian t i presisi i i -Universitas daerah harusnya mengembangkan pangan lokal
Pertanian Masa Depan: Konsekuensi dan Solusi Trend Perubahan Energi fosil makin langka Kebutuhan pangan, pakan, energi dan serat Perubahan iklim global Kelangkaan lahan dan air
Konsekuensi dan Solusi Transformasi ekonomi ke bioenergi Urgensi bioproduk, pola hidup sehat, dan pola konsumsi biokultura. Kapasitas adaptasi dan mitigasi Keniscayaan efisiensi & konservasi
Permintaan terhadap jasa Pertanian ekologis dan bioservices lingkungan g g hidupp Petani marjinal meningkat Pluriculture: sistem biosiklus terpadu Kemajuan iptek bioscience Pengembangan bioekonomi dan bioengineering
Global Governance: Perubahan Strategi • M Mempertahankan t h k dayasaing d i secara abadi b di tentu t t sulit, lit baik b ik pada skala makro negara, maupun skala mikro bisnis. • Gaya hidup kaum urban mempengaruhi jatuh-bangun jatuh bangun merek kopi bubuk. Kedai Starbucks & Exelso fokus pada blending & cupping mengubah loyalitas konsumen, selera berubah cepat.
Infrastruktur: Pembenahan Total Sistem Logistik
Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif
Sumber: Bappenas, 2014
Penutup: Operasionalisasi Strategi • Ketiga rancangan teknokratik RPJM 2015-2019 2015 2019 untuk bidang ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, serta sarana dan pprasarana telah berbentuk dan memiliki landasan teori yyangg cukup solid. Dmensi kelengkapan (comprehensiveness) dari teori yang digunakan masih perlu disempurnakan. • Pengembangan KBE (knowledge-based (knowledge based economy) wajib dijadikan acuan utama. KBE mengarah evidence-based policy yyangg mampu p mengurangi g g kejenuhan j ppada ppolitik ppraktis. • Misalnya, ekonomi kreatif hanya lahir dari masyarakat kreatif, penuh gagasan dan imaginasi untuk maju, mengubah dunia dan mengantisipasi perubahan dan trend yang akan terjadi; • Akademisi (plus masyarakat politik dan masyarakat bisnis) juga perlu berkontribusi pada perbaikan lingkungan kebijakan di internal birokrasi dan lintas institusi untuk mendorong efisiensi & efektivitas perjalanan kebijakan pembangunan.
