DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh : RIDWANSYAH MAULANA NIM : 109044100046 KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1435 H/2014 M
I}AMPAK PENOLAKAI\I ITSBAT NIKAH TERIIADAP STATUS PERKAWINAN DAI\[ ANAK (Shdi Analisis Penetapan Nomor 4244{PdLPn 10?PAJS)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Eukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarianr Syariah (S.Sy)
Oleh:
Ritlwanryat Mflulane NrM. r090441fim46
Bawah
l
vtf
$ NIP.
195E1
,-wu,
n8r994031001
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HT]I(UM KELUARGA ISLAM
FAKT'LTAS SYARIAII DAN HT]KTIM TTNrVERSIITAS ISLAM NEGERI
SYARIT'HIDAYATT}LLAN
JAKARTA 1434II20r3 M ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul "Dampak Penolakan ltsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan
dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244tPdt.Pl20l2tPA.JS)" telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 3 Januari 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu
(S-l) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
Jakarta, 3
Januari2}l4
Mengesahka
Dekan,
NIP. 19550505198203 1012
PANITIA UJIAN MT]NAQASYAH 1. Ketua
Drs. H. A. Basiq Djalil. SH. M.A..
NIP. 19500306197603
2. Sekretaris
100 I
Hj. Rosdiana. M.A. NIP. I 96906102003 122001
3. Pembimbing Dr. H. Supriyadi Ahmad. M.A. NIP.
4. Penguji I
19581 128199403 1001
Dr. Moh. Ali Wafa. S.Ae. M.Ag-
NIP. 1 9730 4242002121007
5. Penguji II
Hi. Hotnidah Nasution. M.A.. NIP. I r97 10630t997 032002
lll
LEMBAR PER}TYATAAI\I Dengan ini saya menyatakan batrwa:
1. Skripsi ini merupalcan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
mtu persyaratan mempercleh gelar sfata
I di Universitas Islam Negeri (trII\$
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan dengan ketentuan yang berlaku
di
sesuai
Universias Islam Negeri Gm\D Syarif
Hidayahrllah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bulcan hasil lcrya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku
di
Universitas Islam Negeri CIn\$ Syarif Hidayatullatr
Jakarta.
Jakart4 03 Januari 2014
tv
ABSTRAK Ridwansyah Maulana. NIM : 109044100046. DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS). Program Studi Hukum Keluarga, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1434 H/2013 M. ix + 75 halaman 12 halaman lampiran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya tentang itsbat nikah dan dampak penolakan itsbat nikah terhadap perkawinan dan anak. Karena masih sedikit sekali pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya melakukan nikah tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan tercatat di KUA. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan Penelitian kepustakaan (library research) dari buku fikih dan hukum-hukum positif serta wawancara dengan hakim yang memutus sebagai pendukung penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah perkawinan atau pernikahan tidak sah apabila syarat dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Salah satunya yaitu saksi. Saksi menjadi peranan penting dalam perkawinan. Karena orang yang menyaksikan memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Pernikahan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi, dua orang laki-laki maupun satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun dampak penolakan istbat nikah yaitu: dampak yang akan datang dapat menimbulkan mudharrat oleh pihak yang telah mengajukan itsbat nikah di Pengadilan, antara lain: 1. Tidak ada kepastian hukum 2. Tidak bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang bertanggung jawab 3. Menimbulkan mudharrat terhadap isteri dan /atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah dan hak waris apabila ada perselisihan di kemudian hari 4. Akibatnya dirasakan pada hak-hak sipil keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami isteri. Kata kunci : Penolakan Itsbat Nikah, Perkawinan, dan Anak. Pembimbing
: Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A.
Daftar pustaka
: 1995-2013
v
KATA PENGANTAR al-Hamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis, sehingga berkat pertolongan-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda Melih H.M. dan Ibunda Karnamah yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi, bimbingan, kasih sayang dan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan dapat menyelesaikanya jika tanpa dukungan, bantuan dan saran dari berbagai pihak, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan dengan tulus kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai motivator penulis selama ini.
vi
2. Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA., Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Hj. Rosdiana, MA., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A., Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Ibu Sri Hidayati, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang mengarahkan penulis sejak awal masuk perkuliahan. 5. Ibu yanti, terima kasih atas bantuan administrasi pengurusan skripsi dari awal hingga akhir. 6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membimbing penulis dari awal masuk hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan Staf-staf/Karyawan yang membantu proses administrasi penulis. 7. Seluruh staff Pengadilan Agama Jakarta Selatan, khususnya Bapak Fahrurozi, S.H. Panitera Muda Hukum dan Ibu Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. 8. Pegawai Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memberikan kemudahan dalam mengumpulkan referensi kepada penulis. 9. Kakanda Agus Rahmadi selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam berbagai hal sehingga penulis bersemangat. Dan sepupu Arben tak lupa. vii
10. Seluruh keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman yang selalu memberikan support dan motivasi yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu. 11. Yuni Herliawati Lubis, terima kasih atas support dan doanya. 12. Keluarga Besar Alm Bapak. H. Mahmud dan Keluarga Besar Bapak Batong Bo’o selalu memberikan dorongan semangat yang tak terhingga, dari materi maupun doa. 13. Teman-teman Keluarga Besar Peradilan Agama angkatan 2009 kelas A dan B yang menjadi teman seperjuangan. Khusus kepada Mufti, Syaefudin, Helmi, Rouf, Ihsan, Mamduh, Iyas, Fauzan, Yusuf, Kosim, Eni, Fajar, Jefri, Rudini, Fahmi, Fikri, Awal, Reza, Najwa, Dewi, Farhan, Icha, Lia, Marjuki dan Sarah. Terima kasih atas pinjaman buku dan motivasinya. Kenangan indah yang tidak akan terlupakan bersama kalian selamanya. Tidak ada yang dapat penulis berikan atas balas jasa dan dukungannya, hanya doa semoga Allah SWT. memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
Ciputat, 03 Januari 2014
Ridwansyah Maulana viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................ ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ................................................................... iii LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iv ABSTRAK .................................................................................................................. v KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 6 D. Review Studi Terdahulu ............................................................................ 8 E. Metodologi Penelitian ................................................................. 10 F. Sistematika Penulisan ................................................................. 13
BAB II
PERKAWINAN MENURUT FIKIH DAN HUKUM POSITIF A. Perkawinan Menurut Fiqih ..................................................................... 15 B. Perkawinan Menurut Hukum Positif ………...……………………… 17
ix
C. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Fikih dan Hukum Positif ..... 22 D. Saksi Dalam Perkawinan ............................................................ 38 BAB III
PERNIKAHAN SIRRI (DI BAWAH TANGAN) DAN ITSBAT NIKAH A. Nikah Sirri ……….…………………………...................................... 48 B. Itsbat Nikah dan Landasan Hukumnya ....................................... 52 C. Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan ............................ 59
BAB IV
ANALISIS PENETAPAN Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS A. Deskripsi Putusan Perkara ........................................................... 63 B. Kebijakan Hakim Dalam Memutus Perkara ................................ 65 C. Analisis Penulis ……………………………..……………………………………68
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………….…………..…..…….. 71 B. Saran ………………………………...……………………………………… 72
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 74 LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................... 77
x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sama artinya dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 Dalam pasal 2 ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007. h. 282. 2
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
1
2
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan.3 Untuk mencapai ikatan lahir batin yang kuat seperti yang dimaksud di atas, Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi: “Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.4 Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masingmasing. Karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.5 Persoalan muncul ketika perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak dicatatkan sehingga tidak medapatkan akta nikah. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) sudah ditegaskan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan 3
“Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku Tentang Perkawinan”, artikel ini diakses pada 23 Maret 2013 dari https://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukumistri-yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku-tentang-perkawinan. 4
5
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 2.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke-1, h. 108.
3
dicatat menurut peeraturan perundang-undangan yang berlaku”.6 Ayat 2 Pasal (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Pasal 5 ayat (1), “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yaitu, (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.7 Bagaimanapun juga pencatatan perkawinan itu sangat besar maslahahnya bagi umat manusia, lebih-lebih di era globalisasi sperti sekarang ini. Adapun oknum-oknum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan bermasalah, misalnya melaksanakan nikah mut’ah, kawin sirri, atau melakukan poligami liar dan sebagainya, pasangan tersebut tidak mempunyai akta perkawinan yang sah, untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan yang lebih dikenal dengan istilah itsbat nikah.8 Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mempunyai salinannya. Namun dalam prakteknya, tak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih sering terjadi perkawinan yang
6
Depatemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2004), h. 14. 7
8
Ibid, h. 129.
Yayan Sofyan, “Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU. No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Ahkam IV, no. 8 (2002): h. 70.
4
dilakukan secara “Ilegal” yang sering juga disebut dengan nikah sirri “perkawinan di bawah tangan” karena tidak di catat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah.9 Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama setempat. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbath nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan sebagai berikut: Ayat (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Melihat penjelasan di atas, kita memahami bahwa Pengadilan Agama mempunyai sebuah wewenang dalam menangani “itsbat nikah” pernikahan di bawah tangan. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana dan kenapa itsbat nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama yang disebabkan saksinya 1 (satu) orang laki-laki dan selebihnya perempuan, dan hakim meragui akan lafadz ijab kabul yang telah dilaksanakan akadnya itu oleh amil. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana kedudukan beberapa anak kandung yang disebabkan ditolaknya itsbat nikah tersebut. Kendati belum ditopang oleh penelitian resmi, fakta dilapangan banyaknya pasangan suami istri yang baru menyadari akan pentingnya pencatatan 9
Yayan Sofyan, “Itsbat Nikah Bagi Perkawinan, h. 69.
5
perkawinan ketika dihadapkan oleh problematika hukum misalnya, ketika terjadi perceraian, pihak perempuan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama, hak waris, perwalian anak, akta kelahiran anak, dan lain sebagainya. Dengan demikian eksistensi itsbat nikah sangat perlu pada setiap warga negara yang tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena ketidaksadaran masyarakat akan hal itu. Dengan demikian dengan dampak negatif dari maraknya pernikahan di bawah tangan, terutama pihak pasangan suami istri dan anaknya, termasuk di antaranya tentang penolakan permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul
“DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH
TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK (Study Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan masalah pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) dan praktek pelaksanaan itsbat nikah seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan menurut konteks hukum Islam dan hukum positif. Mengingat luasnya pembahasan mengenai hal itu, maka penulis membatasi pembahasan pada praktek itsbat nikah dari pernikahan di bawah tangan dengan menganalisa putusan dan kebijakan hakim dalam memutus perkara yang
ditetapkan
oleh
Pengadilan
Agama
Jakarta
Selatan
Nomor
6
0244/Pdt.P/2012/PA.JS tentang penetapan itsbat nikah yang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 2. Perumusan Masalah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan kesempatan peluang bagi pelaku nikah di bawah tangan untuk mengisbathkan nikahnya di Pengadilan Agama untuk dicatatkan dan mendapatkan akta nikah. Sedangkan Pengadilan tidak dapat menerima itsbat nikah pelaku. Agar lebih terperinci perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: a. Bagaimana alasan Hakim tidak menerima Itsbat Nikah Yang Diajukan Dengan perkara Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS? b. Bagaimana
status
Perkawinan
dan
Anak
setelah
dan
sebelum
dilaksanakannya itsbat nikah dan tidak diterimanya itsbat tersebut oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan? c. Bagaimana Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah a. Pertimbangan apa saja yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan putusan atas penolakan itsbat nikah, khususnya dalam masalah tersebut. b. Untuk mengetahui status Perkawinan dan Anak setelah dan sebelum dilaksanakannya itsbat nikah dan ditolaknya itsbat tersebut oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
7
c. Untuk mengetahui kedudukan saksi dalam perkawinan dalam amar putusan hakim. 2. Manfaat Penelitian Untuk memberikan hasil penelitian yang bergunam serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat diantaranya : a. Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan kaitannya dalam konsep itsbat nikah dalam perkawinan. b. Dapat
memberikan
sumbangan
pemikiran
terhadap
kemajuan
perkembangan ilmu yang menyangkut pemahaman urgensi pernikahan yang tidak dicatatkan bagi calon pengantin. c. Untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pembaca dan para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai bagian dari peningkatan kualitas intelektual atau pengetahuan (sains). d. Untuk memberikan masukan tambahan serta menambah cakrawala wawasan bagi mahasiswa atau kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak. e. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja khususnya pembaca yang berkepentingan dengan penanganan pernikahan sirri. f. Untuk dijadikan pedoman atau referensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan prosedur Itsbat Nikah dari pernikahan sirri.
8
D. Review Studi Terdahulu Pembahasan dalam penelitian ini penulis melakukan tela’ah studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan di angkat oleh penulis yaitu: No. 1.
IDENTITAS Indro
JUDUL Itsbat Nikah Dalam
PEMBEDA Indro Wibowo hanya
Wibowo/20704410042 Perkawinan (Analisis
membahas kebijakan hakim
5/Peradilan
Yuridis Penetapan
memberikan penetapan itsbat
Agama/Syariah dan
Nomor :
nikah dan alasan yang
Hukum/2011 M
083/Pdt.P/2010/PA. JS
menyebabkan itsbat nikah yang dilakukan oleh M. Nasir bin Marmin dan Dahliana binti Matsanih mengajukan itsbat nikah, dan pertimbangan hakim. Sedangkan Penulis membahas dan mengkaji putusan (penetapan) itsbat nikah yang ditolak dengan alasan kesaksian dan shigot lafaz kurang memenuhi syarat. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum lahir UU. No. 1 Tahun 1974.
2.
Rifqy
Praktek Itsbat Nikah
Rifqi Yatunnisa hanya
Yatunnisa/106043101
Pernikahan Sirri
membahas menganalisis
316/Perbandingan
(Analisis Putusan
perbandingan putusan perkara
Madzhab
Hakim Peradilan
setelah tahun 1974, dan
Fiqih/Syariah dan
Agama Jakarta Selatan
menganalisis akan kurang
9
Hukum/2010 M
Nomor
tepatnya pertimbangan hakim
10/Pdt.P/2007/PA.JS
dalam menerima itsbat nikah
dengan Nomor
setelah tahun 1974. Sedangkan
040/Pdt.P/2008/PA.JS)
Penulis membahas dan mengkaji putusan (penetapan) itsbat nikah yang ditolak dengan alasan kesaksian dan shigot lafaz kurang memenuhi syarat. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum lahir UU. No. 1 Tahun 1974.
3.
Ria
Dampak Penolakan
Ria Amaliyah hanya
Amaliyah/1050442014 Itsbat Nikah Terhadap
membahas tentang studi
63/Administrasi
analisis perkara Nomor
Hak Perempuan
Keperdataan
46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs yakni
Islam/Syariah dan
pemohon perempuan di
Hukuam/2009 M
poligami ingin di itsbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama Tigaraksa akan tetapi di tolak. Sedangkan Penulis membahas dan mengkaji putusan (penetapan) itsbat nikah yang ditolak dengan alasan kesaksian dan shigot lafaz kurang memenuhi syarat. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum lahir UU. No. 1 Tahun 1974.
10
E. Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk membuat karya ilmiah yang baik dan bermanfaat, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: a. Pendekatan normatif, yaitu analisis data didekati dari norma-norma hukum, maksudnya mengalisa dalil dan metode penetapan hukum yang digunakan dalam al-Quran, hadits Nabi dan Fiqih. b. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. 2. Data Penelitian a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
11
Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan : 1) Bahan Primer Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian yang terdiri dari : a) Kitab-kitab Fiqih b) Buku-buku Fiqih c) Buku kaidah Fiqih d) Kitab KHI e) Peraturan Perundang-Undangan 2) Bahan Sekunder Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai kajian terkait, yang terdiri dari : a) Buku-buku b) Artikel Ilmiah c) Arsip-arsip terkait yang mendukung d) Publikasi dari Lembaga terkait.
12
3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan : a. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan, yaitu pengumpulam data dengan mencari konsepsikonsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa Kitab atau buku Fiqih, Karya ilmiah para sarjana, laporan lemabaga dan sumber-sumber lainnya. b. Wawancara (Intervew) wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (Responden).10 Wawancara dilakukan penulis dengan salah satu Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan/ Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS kepada hakim. 4. Metode Analisis Metode
yang
digunakan
dalam
menganalisa
data
adalah
dengan
menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari semua data yang
10
Soemitro Romy H, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.
13
terkumpul yang selanjutnya akan diolah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada. 5. Teknik Penulisan Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. F. Sistematika Penulisan Dalam penelitian agar menjadi lebih terarah, penulis melakukan sistematika punulisan ke dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-bab menganai penelitian terkait. Sistematika yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : Untuk Sistematika dalam penulisan ini, penulis membagi pembahasan menjadi empat bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian. Adapun sistematika ini diuraikan sebagai berikut: BAB I adalah Pendahuluan, dalam bab ini yang memuat tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu,
metodologi penelitian dan sistematika
penulisan. BAB II membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam bab ini membahas Pernikahan Menurut
14
Hukum Islam dan Hukum Positif, Syarat dan Rukun Nikah Dalam Fikih dan Hukum Positif, Saksi dalam Perkawinan. BAB III membahasa tentang Teori Umum Pernikahan Sirri, Itsbat Nikah, dalam bab ini membahas Pengertian pernikahan sirri dan itsbat nikah yang meliputi pasal-pasal terkait dan landasan hukumnya. BAB IV
membahas
Deskripsi
Putusan
Perkara,
Nomor
0244/Pdt.P/2012/PA.JS, kebijakan hakim dalam memutus perkara, Analisis Penulis. BAB V adalah Penutup, dalam bab ini merupakan penutup kajian ini, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.
BAB II PERKAWINAN MENURUT FIKIH DAN HUKUM POSITIF A. Perkawinan Menurut Fikih 1. Pengertian Perkawinan Nikah, menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‟il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.1 Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”2 Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama
1
H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 7. 2
Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.
15
16
menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.3 Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:
ٌجٌأٌٌَ َمعىاٌما ٌ َبهفظٌانىكاحٌٌأَانخض ٌ ٌَطئ ٌ ٌض ّمهٌٌإبا َ َحت َ عَمذٌٌ ٌَخ “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya
3
H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 7.
17
dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.4 B. Perkawinan Menurut Hukum Positif 1. Arti perkawinan Menurut Paul Scholten, Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Terdapat perbedaan konsepsi perkawinan antara BW dan UU Perkawinan. BW mennganut konsepsi perkawinan perdata,
artinya menurut BW suatu
perkawinan itu adalah sah bila telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh undangundang. Hal sedemikian sesuai dengan perumusan pasal 26 BW yang berbunyi “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.5 Sedangkan konsepsi perkawinan menurut UU Pekawinan pada pokoknya adalah: (1) Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
4
5
Ibid., h. 8.
Kama Rusdiana dan Jaenal Arifin. Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007), h. 4.
18
(2) Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Perdata Syarat Perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum pernikahan dilangsungkan. Persyaratan Perkawinan menurut BW dibedakan menjadi dua yaitu: (a) syarat internal dan (b) syarat eksternal.6 a. Syarat Internal Syarat intern merupakan syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan. Syarat intern ini dapat dibedakan lagi menjadi syarat internal mutlak dan syarat internal relative yaitu: 1) Syarat Internal Mutlak Syarat internal mutlak berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilakukan7. Syarat internal mutlak terdiri dari: a) Asas monogami mutlak (Pasal 27 BW);
6
Ibid., h. 7.
7
Ibid., h. 7.
19
b) Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 28 BW); c) Mencapai batas umur tertentu, untuk laki-laki berumur 18 tahun sedang wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 BW); d) Lewat masa tunggu bagi wanita yang ingin menikah lagi, yaitu 300 hari (Pasal 34 BW); e) Memperoleh izin kawin (Pasal 35 BW). 2) Syarat Internal Relatif Syarat ini berarti bahwa dalam suatu keadaan tertentu mereka dapat melangsungkan perkawinan. Syarat internal relatif ini berisikan larangan-larangan perkawinan,8 yaitu: a) Larangan perkawinan karena adanya hubungan kekeluargaan, karena hubungan darah dan hubungan perkawinan (Pasal 30 BW); b) Larangan perkawinan karena salah satu pihak dijatuhi hukuman oleh hakin karena terbukti melakukan zina (Pasal 32 BW); c) Larangan perkawinan karena adanya perkawinan terdahulu (Pasal 33 BW). b. Syarat Eksternal Syarat eksternal adalah syarat-syarat dan formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak baik sebelum maupun pada waktu mereka melangsungkan perkawinan, misalnya pendaftaran ke kantor Catatan Sipil (KCS). Persyaratan perkawinan menurut UU Perkawinan terdiri dari syarat materiil dan syarat formiil. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga 8
Ibid., h. 7-8.
20
sebagai “syarat subyektif”. Syarat formiil ialah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga sebagai “syarat obyektif”, adapun syarat materiil dan formiil yaitu:9 a. Syarat Materiil UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya telah menentukan syaratsyarat perkawinan sebagai berikut10: 1) Asas monogami relatif11 (Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan); 2) Persetujuan bebas kedua belah pihak (Pasal 6 UU Perkawinan); 3) Mencapai batas umur, untuk laki-laki 19 tahun dan gadis 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan); 4) Lewat masa iddah (Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan); Masa iddah ini diatur perincian pada pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: a) 130 hari, apabila perkawinan putus karena kematian; b) 90 hari atau 3 X Quru‟, apabila perkawinan putus karena perceraian; c) Sampai bayi dilahirkan, apabila perkawinan putus karena perceraian dan isteri dalam keadaan hamil. Masa iddah ini dihitung berdasarkan sejak jatuhnya putusan perkawinan yang telah in kracht van gewijsde untuk perkawinan yang putus karena
9
Kama Rusdiana dan Jaenal Arifin. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007. 10
11
Ibid., h. 8.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, al-Hikmah, 2001), h. 132
21
perceraian. Untuk yang putus karena kematian, dihitung sejak tanggal kematian.12 d) Tidak terhalang oleh larangan perkawinan. Pasal 8 UU Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan bagi dua yang: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. b. Syarat Formiil Syarat formiil sama halnya dengan syarat eksternal perkawinan menurut BW, yaitu syarat-syarat dan formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak baik sebelum maupun pada waktu mereka melangsungkan perkawinan.13
12
13
Ibid., h. 9.
Kama Rusdiana dan Jaenal Arifin. Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007), h. 9.
22
Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3). Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis atau lisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya (Pasal 4).14 Bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). C. Syarat dan Rukun Nikah 1. Menurut Fikih Di dalam memahami jumlah rukun nikah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut jumhur ulama, rukun nikah itu ada empat, yaitu (1) sighah (ijab dan qabul), (2) calon isteri, (3) calon suami dan (4) wali. Ini berbeda dengan Hanafiyah, yang mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua yaitu ijab dan qabul, tidak ada yang lain.15 Namun al-Jaziri mengatakan bahwa, sebenarnya menurut Malikiyah rukun nikah itu ada lima yaitu (1) wali, (2) mahar (harus ada tetapi tidak harus
14
15
Ibid., h. 9.
Asrorun Ni‟am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. (Jakarta: eLSAS, 2008), h. 13.
23
disebutkan pada saat akad), (3) suami, (4) isteri (suami dan isteri ini disyaratkan bebas dari halangan menikah seperti masih dalam masa iddah atau sedang ihram) dan (5) sighah.16 Sedangkan Syafi‟iyah juga mengatakan rukun nikah ada lima namun sedikit berbeda dengan Malikiyah, yaitu (1) suami, (2) isteri, (3) wali, (4) dua saksi dan (5) sighah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat mengatakan bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah. Sementara, selain pada dua hal tersebut, mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan, rukun nikah selain ijab dan qabul adalah suami, isteri, dan wali. Sedangkan Syafi‟iyah berpendirian, selain keduanya rukun nikah yang lain adalah suami, isteri, wali, dan dua saksi. Adapun menurut Malikiyah, selain ijab dan qabul yang termasuk rukun nikah adalah suami, isteri, wali, dan mahar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang rukun nikah, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati, maka berikut ini akan dijelaskan satu persatu. a. Wali Mengenai keabsahan nikah tanpa wali, ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama oleh jumhur ulama, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa keberadaan wali. Ini berdasarkan nash al-Qur‟an dan hadits. 16
Abd Al-Rahman al-Jaziri, selanjutnya disebut al-Jaziri, al-Fiqh „Ala Madzahib alArba‟ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) jilid 4, h. 14.
24
Adapun nash al-Qur‟an disebutkan dalam Surah al-Baqarah [2]: 232 berikut ini:
ٌ ٌٌٌٌٌ “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.17 Ayat di atas menunjukkan peran dan fungsi seorang wali, jika tidak maka wewenang “menghalangi” dalam ayat di atas tidak punya arti apa-apa bagi seorang wali. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy‟ari.:
ًٌّ الٌّب َُن ٌ حٌإ ٌَ الٌوكا “Bahwa sebuah pernikahan tidak sah kecuali dengan wali.” (HR. Abu Daud). Maksud dari hadis di atas adalah sebuah pernikahan tidak sah jika wali tidak ada, karena seorang wanita tidak punya kapasitas unutuk menikahkan dirinya tanpa adanya seorang wali atau mewakilkannya kepada orang lain jika wali berhalangan untuk menikahkannya, dan jika ia lakukan hal itu maka nikahnya tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:
(إرنٌ ََنٍٍَِّاٌفىكاحٍَاٌبَاطمٌٌ(سَايٌأبٌُداَد ٌ ٌأٌُّماٌام َش ٌأةٌوَك َحجٌٌب َغٍ ٌش “Bahwa wanita siapa saja yang menikah tanpa seizing walinya maka nikahnya tidak sah.” (HR. Abu Daud). Pendapat kedua dikemukakan oleh Hanafiyah, bahwa wanita berakal yang sudah baligh, baik gadis atau janda, dapat menikahkan dirinya dan anak perempuannya, dan boleh mewakilkannya kepada orang lain. Karena wali dalam
17
Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain
25
hal ini tidak wajib melainkan sunnah saja. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dalil pendapat ini adalah Surah al-Baqarah [2]: 230 berikut:
ٌ ٌٌٌٌٌ ٌٌٌ ٌٌٌ “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.” Dan Surah al-Baqarah [2]: 232 berikut:
ٌ ٌٌ ٌٌٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” Menurut Hanafiyah, khitab (sasaran pembicaraan) dala ayat di atas adalah para suami dan bukan para wali sebagaimana pendapat jumhur. Selanjutnya disebutkan dalam Surah al-Baqarah [2]: 234 berikut:
ٌٌٌ ٌٌٌٌٌ ٌ ٌ
ٌٌ
“Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka18 menurut yang patut.” Ayat ini sangat jelas menunjukkan kebolehan wanita menikahkan dirinya karena Allah meminta membiarkan mereka berbuat yang patut untuk diri mereka. Selanjutnya Hanafiyah juga berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ra.: 18
Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.
26
.)كٌبىَفسٍَاٌمهٌٌ ََنٍٍَّاٌ ََانبك ٌشٌحسخأ َم ٌشٌ ََإروٍَاٌسكُحٍَاٌ(سَايٌمسهم ٌُّ أح َ ٌٌانثٍّب “Seorang janda lebih berhak menikahkan dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis diminta persetujuannya, jika diam berarti ia telah setuju”. (HR. Muslim). Hadis di atas lebih mempertajam eksistensi seorang wali dalam suatu pernikahan dan memperjelas lemahnya posisi wanita dalam masalah ini. Selanjutnya Wahbah Zuhaili mengomentari hadis di atas. Zuhaili mengatakan bahwa, berdasarkan hadis tersebut seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya maupun orang lain, tidak punya peran dan sangkut paut dalam proses ijab dan qabul, tidak boleh menikahkan dirinya seizin maupun tidak seizin walinya, dan tidak boleh menikahkan orang lain baik kapasitasnya sebagai seorang wali maupun wakil wali. b. Sighah (Ijab dan Qabul) Adapun bentuk ijab dan qabul adalah apabila seorang wali nikah mengatakan, “Saya nikahkan engkau” atau “Saya kawinkan engkau”. Lalu si calon suami menjawab, “Saya terima nikahnya”. Atau, si calon suami mengatakan
terlebih
dahulu
sebelum
wali,
“Saya
menikahinya
atau
mengawininya”, lalu wali menjawab, “Saya nikahkan atau saya kawinkan engkau dengannya”. Maka dengan pernyataan itu nikah sudah dianggap sah. Mengenai masalah ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa seandainya seorang suami mengatakan sebelum wali dalam sighah, “Saya menikahi putri anda”, lalu wali menjawab, “Saya telah menikahkan kamu dengannya”, maka
27
akadnya sah secara hukum, tetapi tidak dibolehkan karena mendahulukan sighah qabul daripada ijab karena seharusnya ijab didahulukan dari qabul. Dalam hubungannya dengan lafaz nikah yang diucapkan saat akad, setidaknya ada tiga hal yang hendak dikemukakan yaitu pertama, lafaz yang disepakati penggunaannya dan disepakati tidak digunakan. Kedua perbedaan pendapat para ulama mengenai keabsahan akad yang diucapkan tidak menggunakan lafaz nikah dan zawaj, dan ketiga hukum menggunakan lafaz mengandung makna nikah tapi bukan dalam bahasa Arab. 1) Lafaz yang disepakati digunakan dan yang disepakati tidak digunakan. Para ulama sepakat mengenai sahnya suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz nikah dan lafaz zawaj berdasarkan nash al-Qur‟an. Adapun lafaz nikah, dijelaskan dalam Surah an-Nisa‟ [4]: 22 berikut:
ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌٌٌٌٌ ٌ “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. Dan lafaz zawaj, seperti yang disebutkan dalam Surah al-Ahzab [33]: 37 berikut:
28
ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌٌٌ ٌ ٌ ٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌ “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia19 supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya20. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. Kedua ayat di atas memberi keterangan yang jelas tentang penggunaan lafaz nikah dan lafaz zawaj. Sedangkan lafaz-lafaz yang disepakati oleh ulama tentang ketidakabsahan akad nikah jika menggunakannya adalah lafaz yang tidak mengandung maksud kepemilikan atau hanya mengandung unsure kepemilikan yang bersifat sementara, seperti
al-ibahah
(membolehkan),
al-i‟arah
(meminjamkan),
al-ijarah
(menyewakan), al-mut‟ah (menikmati), al-wasiyah (mewasiatkan), al-rahn (menggadai), al-wadi‟ah (menitip) dan lain-lain. 2) Akad Selain Lafaz Nikah Dalam menggunakan lafaz selain nikah dan zawaj pada saat ijab dan qabul, terdapat perbedaan di antara para ulama yang terbagi ke dalam dua pendapat.
19
20
Maksudnya: setelah habis idahnya.
Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.
29
Pendapat pertama oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa lafaz ijab dan qabul selain dua lafaz di atas (nikah dan zawaj) yang mengandung arti kepemilikan akan sesuatu adalah sah, seperti lafaz hibah (pemberian), at-tamlik (memiliki), al-sadaqah (bersedekah), al-tiyyah (pemberian), dan lain-lain. Tetapi dengan syarat niat nikah atau diketahui maksudnya oleh para saksi. Alasan-alasan yang dikemukakan pendapat ini adalah: a) Terdapat penggunaan kata hibah dalam al-Qur‟an Surah al-Ahzab [33]: 50 berikut:
ٌٌٌ ٌٌ ٌ ٌٌ ٌٌٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌٌ “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” b) Penggunaan lafaz tamlik sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa‟ad ra. :
ٌٌلذٌ ٌ َمهكخٍََا:اال ٌٌمَذِّم ًٌ ٌ َمٍشًا ٌ ً نم ٌٌَمهكٌ ٌ َم ٌ ٌم ٌ صهَّى ٌللاٌ ٌعَهًٌٍ ٌ ََ َسهّ َمٌ ٌن َشج ٌ ُلُلٌ ٌانشَّس َ ٌل .)أنٌ(سَايٌنبخاسي ٌ ب َماٌ َم َعكٌٌَمهٌٌَانمش “Sabda Rasulullah Saw. kepada seorang laki-laki yang tidak mempunyai harta untuk dijadikan mahar, lalu Nabi berkata kepadanya: “Aku telah memilikkan (menikahkan) kamu dengannya, dengan apa yang kamu hafal dari ayat alQur‟an.” (HR. Bukhari).21
21
Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab Tazwij al-Mu‟sir, hadis no. 5087.
30
c) Suatu lafaz dapat digunakan dengan tujuan majaz22 karena bentuk majaz tidak terbatas penggunaannya dalam lafaz-lafaz bahasa saja tetapi berlaku juga dalam lafaz-lafaz syar‟i. d) Sighah adalah setiap perkataan yang mengandung saling rela dan menerima dari calon suami, wali atau yang mewakili keduanya seperti perkataan, “Saya menikahkan”, “Memberikan (hibah)”, Mensedekahkan”, dan lain-lain sambil menyebutkan mahar. Pendapat kedua, oleh ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, yang mengatakan bahwa akad tidak sah apabila diucapkan selain lafaz nikah dan zawaj karena keduanya telah disebutkan dalam al-Qur‟an. Karena itu, seharusnya cukup hanya menggunakan keduanya tanpa membolehkan menggunakan lafaz yang lain. Alasan pendapat ini adalah: a) Penggunaan dua lafaz ini (nikah dan zawaj) terdapat dalam al-Qur‟an yang telah disebutkan sebelumnya. b) Berdasarkan sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan Jabir bin „Abdillah ra. :
للا ٌ ٌهٌب َكه َم ٌت ٌَّ ٍللاٌ ََاسخحههخ ٌمٌفشَ َج ٌ ٌاءٌفإوّك ٌمٌأ َخزحمٌُ َّهٌٌبأ َماوَ ٌت ٌ إحّمُاللاٌٌَفىٌانىِّ َس .)ً(سَايٌأبُداَدٌَابهٌماج “Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan halal bagimu menggauli mereka karena kalimat Allah”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).23 22
Lafaz Majaz adalah lafaz yang penggunaannya untuk menunjukkan makna lain yang benar berdasarkan qarinah (alasan) selain makna awal (dasar) yang dimaksudkan dari lafaz tersebut. (Muhit al-Muhit, h. 136). 23
Sunan Abu Dawud, Kitab al-Manasik, Bab Sifatu Hajjati an-Nabi, hadis no. 1905, jilid 2, h. 455; dan Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Manasik, Bab Hajjatu Rasulillah, hadis no. 3074, jilid 2, h. 1022.
31
Yang dimaksud “kalimat Allah” dalam hadis di atas adalah kalimat yang terdapat dalam kitab-Nya, dan tidak ada kalimat tentang sighah dalam kitab-Nya selain kedua lafaz di atas.24 c) Menggunakan qiyas tidak dibolehkan dalam masalah ini karena nikah termasuk ibadah. Maka tidak sah sighah kecuali kedua lafaz di atas. d) Disebutkan dalam Surah al-Ahzab [33]: 50 berikut:
ٌٌٌ ٌٌ ٌ ٌٌ ٌٌٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌٌ “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” Penggunaan lafaz hibah dalam ayat ini sangat jelas bahwa penggunannya hanya khusus terhadap Nabi dan tidak berlaku untuk yang lain. Sedangkan hadis:
.)ًٍأنٌ(مخّفكٌعه ٌ كٌمهٌٌَانمش ٌَ لَذٌٌ َمهكخٍَاٌب َماٌ َم َع “Aku memilikkan (menikahkan) kamu dengannya, dengan apa yang kamu hafal dari ayat al-Qur‟an.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Menurut riwayat yang sahih hadis di atas menggunakan kata “qad ankahtuka”, “Aku menikahkanmu dengannya”. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tentang kebolehan menggunakan lafaz selain lafaz nikah dan zawaj dalam akad, mengingat:
24
Asrorun Ni‟am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. Jakarta: eLSAS, 2008.
32
a. Klaim dari pendapat kedua bahwa hanya ada dua lafaz yang dikemukakan oleh al-Qur‟an, yaitu lafaz nikah dan zawaj, tidak dapat diterima sepenuhnya karena nash ayat maupun hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat kedua adalah bantahan atas klaim tersebut. b. Khususiyah (pengkhususan) penggunaan kata hibah terhadap Nabi Saw. dalam ayat di atas adalah tidak tepat karena khususiyah yang dimaksud adalah kebolehan Nabi menikah tanpa mahar bukan penggunaan kata hibah. Ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Qurtubi25, “Perlakuan khusus terhadap Nabi di sini adalah seandainya wanita itu meminta mahar sebelum bercampur (berhubungan badan) maka tidaklah dapat dipenuhi, karena meminta mahar sebelum berhubungan hanya berlaku di antara kita bukan kepada Nabi Saw.”26 Di sinilah letak kekhususan itu.27 c. Kemudian di dalam menggunakan kata selain lafaz nikah disyaratkan niat untuk mengetahui kepastian akad yang dilakukan agar para saksi mengetahui maksudnya. Karena ibrah yang menjadi pijakan dalam melakukan akad itu adalah diketahuinya maksud pernyataan bukan karena berdasarkan lafaz-lafaznya.
25
Al-Qurtubi adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Faraj al-Ansari, alKhazraji, al-Andalusi, terkenal dengan sebutan al-Qurtubi. Beliau dikenal ahli dalam bidang tafsir dan termasuk salah satu pengikut mazhab Maliki, wafat di Mesir pada bulan Syawal 671 H/1273 M. (Mu‟jam al-Muallifin, Jilid 8 h. 239). 26
Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurtubi, selanjutnya disebut al-Qurtubi, alJami‟ li Ahkam al-Qur‟an (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turats al-Arabi, tt.) jilid 14, h. 210. 27
Asrorun Ni‟am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. Jakarta: eLSAS, 2008.
33
3) Akad Dengan Lafaz Selain Bahasa Arab Lafaz selain bahasa Arab akan berlangsung karena ada dua kemungkinan: Pertama, lafaz diucapkan oleh orang yang tidak mengetahui bahasa Arab. Mengenai keabsahan akad ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Mereka sepakat tentang keabsahan dengan syarat setiap yang terlibat dalam proses akad, seperti calon suami, wali maupun para saksi, mengetahui dan memahami maksud dari lafaz tersebut. Kedua, kemungkinan lafaz itu timbul dari orang tidak cakap dalam berbahasa Arab. Mengenai hal ini jumhur ulama memandang sah kecuali dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, memandang hal tersebut tidak sah. c. Dua Saksi Para ulama sepakat bahwa keberadaan dua saksi adalah salah satu syarat sah nikah berdasarkan nash hadis.28 Ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh „Aisyah ra.:
ٌالٌّبشٍُد ٌ حٌإ ٌَ الٌَو َكا ٌ “Tidak sah pernikahan kecuali ada saksi.” (HR. ad-Daruqutni).29
28
Lihat al-Kasani, jilid 2, h. 376. Al-Khatib,Mugni al-Muhtaj ila Ma‟rifah Ma‟ani Alfadz al-Minhaj, jilid 3, h. 144. 29
Lihat, Sunan al-Daruqutni, jilid 3, h. 225 hadis no. 11, 21 dan 22.
34
Selanjutnya hadis riwayat „Aisyah ra. :
ٌفإن ٌ ٌ ٌاح ٌ َعهَى ٌ َغٍشٌ ٌرنك ٌفٍ ٌَُ ٌبَاطم ٌ ه ٌو َك ٌ ل ٌ ََ َما ٌ َكانٌَ ٌم ٌ الّ ٌبُن ًٌّ ٌ ََ َشاٌذَيٌ ٌعَذ ٌ ح ٌإ ٌَ الَ ٌو َكا ٌ .)ًٌنَ ًٌٌ(سَايٌانخّشمٍزي ٌَّ هٌالٌ ََن ٌ انٌ ََنًٌٌ َم ٌ َح َشا َجشَاٌفانسُّهط “Nikah tidak sah kecuali ada dua orang saksi dan apabila pernikahan diadakan tanpa dua orang saksi maka pernikahan itu batil, dan apabila mereka berselisih maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak punta wali.” (HR. atTirmidzi)30 Berdasarkan hadis Nabi di atas, keberadaan saksi dalam pernikahan adalah merupakan sesuatu yang pasti dan telah disepakati oleh para ulama. d. Calon Suami dan Isteri Salah satu unsur penting dalam keabsahan nikah adalah pasangan calon suami isteri. Namun untuk mengetahui layak atau tidak mereka melangsungkan pernikahan, dapat diketahui melalui criteria berikut ini: 1) Calon suami diharuskan memiliki kriteria berikut ini: a) Keahlian bertindak. Artinya calon suami tersebut harus mampu melakukan sendiri akad itu, baik terhadap dirinya maupun terhadap lain. Dan disyaratkan sudah mumayyiz. Tetapi jika belum mumayyiz atau umurnya belum cukup tujuh tahun atau dia tidak punya akal maka akad tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya tujuan dan maksud dari akad ini sebagaimana ditetapkan oleh syara‟.31 b) Dapat mendengar perkataan. Maksudnya setiap dari keduanya dapat mendengar perkataan satu sama lain atau yang serupa dengan itu, seperti 30
Sunan at-Turmudzi, jilid 4, h. 58. Hadis no. 1103.
31
Zuhaili, jilid 9, h. 6534.
35
menulis perihal akad jika si wanita tidak di tempat. Ini supaya dapat dipahami maksudnya, yaitu melangsungkan akad atas dasar persetujuan masing-masing dari keduanya.32 2) Adapun calon isteri disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Benar-benar seorang wanita artinya diketahui dengan jelas jenis kelaminnya.karena pernikahan tidak sah terhadap orang yang tidak diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan. b) Statusnya diketahui dengan pasti bahwa ia bukan wanita yang haram dinikahi. Ini meliputi anak perempuan, saudari perempuan, bibi dari pihak bapak maupun ibu, perempuan yang masih berstatus isteri orang lain, perempuan yang sedang menjalani masa iddah, wanita muslimah tapi dinikahi oleh non muslim - karena pernikahan dengan kondisi seperti ini tidak sah.33 2. Menurut Hukum Positif Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
32
Ibid, h. 6535.
33
Ibid, h. 6535.
36
Dewasa ini berlaku berbagai Hukum Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:34 a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) I.S). b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat. c. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie Cristen Indonesia (S. 1933 No. 74). d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia kturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. g. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harus:35
34
M. Idris Ramulyo. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam. Ed. Rev. Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990, h. 54. 35
M. Idris Ramulyo. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam. Ed. Rev. Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990, h. 57.
37
1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan. 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. 4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun. 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya. c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan Ibu/Bapak tiri.
38
d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan. e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang. f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan. 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk. D. Saksi Dalam Perkawinan Menurut Fikih 1. Definisi Kesaksian Kesaksian berasal dari kata asy-syahadah, diambil dari kata almusyahadah
berarti melihat langsung dengan mata, karena orang yang
menyaksikan memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.
39
Maksudnya adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahuinya dengan lafal; aku menyaksikan, atau; aku telah menyaksikan. Ada yang mengatakan bahwa kesaksian diambil dari makna kata al-„ilam dalam firman Allah swt., “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan Melainkan Dia.” („Ali „Imran [3]: 18) Maksudnya, mengetahui. Saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan melaksanakannya, karena dia menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain.36 Salam Madkur mengartikan kesaksian sebagai berikut:
ٌك ٌعهى ٌّ ان ّشٍادةعباسةعه ٌإخباسصذق ٌفى ٌمجهس ٌانحكم ٌبهفظ ٌانشٍادة ٌإلثباث ٌح انغٍش “Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar di depan Pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.”37 Ibnul Hammam mengemukakan sebagai berikut:
ّ إخباسٌصذقٌإلثباثٌح كٌبهفظٌانشٍادةٌفىٌمجهسٌانمضاء “Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.”38 2. Tidak Ada Kesaksian Kecuali dengan Pengetahuan Tidak boleh seseorang bersaksi kecuali dengan pengetahuan. Pengetahuan didapatkan melalui penglihatan, pendengaran, atau pengetahuan umum terkait apa yang tidak dapat diketahui pada umumnya tanpa pengetahuan tersebut. 36
Al-Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 5. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin AlAlbani. (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 459. 37
Abdullah bin Nuh dan Oemar Bakri, Kamus Arab-Indonesia-Inggris (Jakarta: Mutiara,
tt), h. 155. 38
Abdurrahman Umar, Kedudukan Islam,(Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996), h. 40.
Saksi
dalam
Peradilan
Menurut
Hukum
40
Pengetahuan umum yaitu kemasyhuran yang membuahkan dugaan kuat atau pengetahuan. Kesaksian boleh dilakukan dengan pengetahuan umum menurut Madzhab Syafi‟I dalam hal nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, kekerabatan, perwalian, wakaf, pengasingan, pernikahan dan hal-hal terkait, penilaian terhadap integritas dan kapabilitas, wasiat, usia dewasa, kondisi mental yang tidak normal, dan kepemilikan. Abu Hanifah berkata, “Dibolehkan dalam lima hal; pernikahan, percampuran suami istri, nasab, kematian, dan jabatan kehakiman.” Ahmad berkata, “Dan sebagian penganut Madzhab Syafi‟I menyatakan sah dalam tujuh hal; pernikahan, nasab kematian, pemerdekaan budak, kekerabatan, wakaf, dan kepemilikan mutlak.”39 3. Hukum Saksi Dalam Pernikahan Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan di dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain.40
39
Al-Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 5. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin AlAlbani. (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 460. 40
Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan di dalam pernikahan. Pernikahan hanya cukup untuk disebarkan dan diumumkan. Mereka mendasarkan pendapat mereka dari praktik jual beli. Di dalam praktik jual beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan praktik itu. Adapun kesaksian di dalam pernikahan yang notabene tidak pernah disinggung secara langsung, lebih leluasa untuk tidak dijadikan sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab. Dalam beberapa keadaan, kesaksian boleh dilakukan setelah akad, apabila para saksi hadir setelah akad selesai kemudian memberikan kesaksian atas pernikahan (sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-isteri), maka pernikahan itu tetap sah. Tetapi, apabila kesaksian diberikan setelah pasangan suami-isteri itu melakukan hubungan suami-isteri, maka keduanya harus dipisahkan.
41
Apabila di dalam suatu pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan pernikahan itu, maka pernikahan yang dilakukan adalah tetap sah secara hukum. Hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini. a. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,
.ٌٌانالٌَحىٌٌىكحهَ ٌأوف َسٍ َّهٌب َغٍشٌ َبٍِّىَت:انبَ َغٌٍَا
“Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa ada saksi.”41 b. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,
.ٌالٌوكا َحٌإالٌّب َُن ًٌّ ََ َشاٌذَيٌعَذل
“Pernikahan itu tidak sah, kecuali dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”42 Kesaksian merupakan syarat sah pernikahan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah. c. Abu Zubair al-Makki meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab r.a. menerima pengaduan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia berkata, “Ini adalah pernikahan siri dan aku tidak
41
Diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab an-Nikah, Bab Ma Ja‟a La Nikaha illa bi-Bayyinah, jilid III, hlm. 403, hadis nomor 1107. Abu Isa meriwayatkan bahwa Yusuf bin Hamad berkata, “Abdul A‟la menjadikan hadis ini sebagai hadis marfu‟ di dalam kitab tafsir dan menjadikannya sebagai hadis mauquf di dalam kitab talak.” Menurut Abu Isa, hadis ini tidak terjaga sehingga tidak diketahui siapa yang menjadikannya marfu‟, kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Abdul A‟la dari Sa‟id dari Qatadah secara mauquf. 42
Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunan Daruquthni, Kitab an-Nikah,jilid III, h. 225-226, hadits nomor 22.
42
memperbolehkannya. Andai aku hadir ketika itu, tentu aku akan merajam para pelakunya.”43 Menurut Tirmidzi, hal ini diterapkan dengan baik oleh para ulama dari kalangan para sahabat Nabi saw. dan dilanjutkan oleh para tabi‟in dan ulama yang datang setelah mereka. Mereka mengatakan, “Suatu pernikahan tidak sah, kecuali dihadiri oleh para saksi.”44 Belum ada pihak yang membantah pendapat di atas, kecuali salah satu golongan dari ulama muta‟akhirin.45 d. Kesaksian berhubungan dengan hak pihak lain yang tidak turut melaksanakan akad, yaitu anak-anak. Karena itu keasksian disyaratkan di dalam sebuah pernikahan agar kelak sang Ayah (suami) tidak mengingkari keberadaan keturunannya sehingga anak-anak tidak kehilangan nasab mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan tanpa kehadiran para saksi dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah ulama dari Mazhab Syi‟ah. Selain itu, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, dan Dawud juga menganut pendapat yang sama. Pernikahan seperti ini telah dipraktikkan oleh 43
Diriwayatkan oleh Malik di dalam Muwatha‟ Malik, Kitab an-Nikah, Bab Jami Ma La Yajuzu min an-Nikah, jilid II, h. 535, hadits nomor 26. Hadis ini dan dua hadis sebelumnya termasuk hadits dhaif, tapi masing-masing hadis itu saling menguatkan antara satu dan yang lain. 44
Diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab an-Nikah, Bab Ma Ja‟a La Nikaha illa bi-Bayyinah, jilid III, h. 403, hadits nomor 1104. 45
Al-Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010, Cet. II), h. 273.
43
Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Begitu pula, diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali menikah tanpa kehadiran saksi. Kemudian, ia mengumumkan pernikahan itu.46 Ibnu Mundzir mengatakan, “Tidak ada hadits yang menetapkan syarat kehadiran dua orang saksi di dalam pernikahan.” Yazid bin Harun berkata, “Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk menghadirkan saksi di dalam praktik jual beli dan tidak memerintahkan untuk menghadirkan saksi di dalam pernikahan. Para ulama rasionalis mensyaratkan kesaksian di dalam pernikahan dan tidak mensyaratkannya di dalam jual beli.” Ketika sebuah akad pernikahan terlaksana, tapi kemudian dirahasiakan, dan para saksi diminta untuk menyembunyikannya, maka akad itu tetap sah, meskipun dianggap makruh karena melanggar perintah diumumkannya suatu pernikahan. Ini merupakan pendapat Syafi‟i, Abu Hanifah, dan Ibnu Mundzir. Sementara itu, ulama yang menganggap bahwa pernikahan itu sebagai pernikahan yang makruh adalah Umar, Urwah, Sya‟bi, dan Nafi‟. Menurut Imam Malik, pernikahan itu harus difasakh (dibatalkan).47 Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Kemudian kedua mempelai meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka. Imam Malik berkata, “Keduanya harus dipisahkan dengan talak satu dan mereka tidak boleh melakukan hubungan suami-isteri. Apabila keduanya telah melakukan hubungan itu, maka sang istri berhak secara penuh atas mahar yang diterimanya dan kedua orang saksi itu tidak dipersalahkan atau dihukum.” 46
Ibid., h. 273.
47
Ibid., h. 273.
44
Apabila kita melihat Undang-Undang Ahwal Syakhshiyyah Syria (Pasal 12) mengambil pendapat Mazhab Hanafi dalam masalah persaksian. Di dalamnya tercantum bahwa, “ Dalam sahnya akad nikah disyaratkan kehadiran dua orang saksi lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, yang beragama Islam, berakal, baligh serta mampu mendengar ucapan ijab dan qabul sekaligus memahaminya.”48 4. Syarat-syarat Saksi Untuk diterima kesaksian menjadi saksi, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat. Dibawah ini penulis kemukakan syarat-syarat saksi:49 a. Islam Islam adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi. Dalam hal ini, Imam Taqiyuddin mengutarakan: “Maka saksi tidak dapat diterima dan orang kafir zalim atau kafir harabi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir, Imam Rofi‟I berhujjah dengan sabda Saw.:
ٌالحمبَم ٌان ّشٍَادَة ٌأٌم ٌدٌه ٌ َعهَىٌ َغٍش ٌدٌه ٌأٌهٍم ٌإالّ ٌانمسهمُنَ ٌفَإوٍّم ٌعذَل ٌ َعهَى ٌ .)أوف َسٍمٌ ََ َعهَىٌ َغٍشٌمٌ(سَايٌان ّش ّصاق “Tidak dapat diterima kesaksian pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali orang-orang Islam karena mereka itu adalah orang-orang yang adil baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.” (HR. Abdur Rozzaq).50
48
Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h.
79. 49
H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 111. 50
Imam Taqiyuddin, Op. Cit., h. 275.
45
b. Balig Balig adalah syarat untuk dapat diterimanya saksi, dalam Sabda Nabi Saw.:
ٌ:ٌالٌثَت ٌ َ ٌٌَسٌٌف َعٌٌانمٌهَمٌٌ َعٌهٌٌث:ٌسهٌَّ ٌَم ٌَ ٌََ ًٌٌ ٌٌٍَىٌللاٌ َعٌه ٌ ٌَّصٌه ٌَ ٌض ًٌٌَللاٌٌ َعٌىٌ ٌٍَا ٌ عهٌٌ َعٌائٌ َشٌتٌٌَ ٌَس ٌَ َ ًٌٌِّ ٌعهٌٌانىّب ٌك ٌَ ٌٍن ٌ َحٌخّىٌٌَ ٌعٌم َمٌ ٌأٌٌٌََف ٌ ٌُ عهٌ ٌان َمٌجٌٌى ٌَ ٌََ ٌ ٌَعَه ٌانصّغٍش ٌ َحخّىٌٌَكبٌ ٌَش َ عَه ٌانىّائم َ ٌَحخّىٌٌَسخٍَمٌظ )(سَايٌأحمذٌَاألسبعتٌإالٌّانخّشمٍزي “Dari Aisyah r.a., Nabi Saw., bersabda: “Bebas dari tindakan hukum terhadap tiga orang, yaitu: orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal atau sadar”. (HR. Ahmad dan Imam yang empat kecuali Tirmidzi).51 Khusus dalam perbuatan yang melukai bagian badan ataupun pembunuhan di antara sesame anak-anak, menurut Imam Malik yang dikutip oleh Abdurrahman Umar (1986: 48-49) kesaksian anak-anak dapat diterima dengan syarat anak-anak itu tidak berlainan pendapat dan memang tidak ada orang dewasa yang turut bersama-sama mereka ketika peristiwa itu terjadi.52 c. Berakal Orang gila tidak dapat dijadikan saksi. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas menunjukkan hal tersebut. d. Adil Persyaratan adil ini termaktub dalam firman Allah Swt. dalam surat AlThalaq ayat 2 yang artinya:
51
52
Al-Shan‟ani, Op. Cit., h. 180-181, Abdurrahman Umar, Op. Cit., h. 48.
H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 112.
46
… “ … dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu …” Pengertian adil, menurut Syafi‟i, adalah orang yang selalu berbuat shalih, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan kecil yang berkaitan dengan hak-hak orang (seperti mencuri sepotong roti) dan perbuatan sehari-harinya tidak terlepas dari sifat muru‟ah (adat-adat kesopanan) semisal menghindari makanmakan di tengah jalan, buang air di jalanan, dan sebagainya.53 Bagi Hanafi, orang yang menjadi saksi untuk kelangsungan akad nikah tidak disyaratkan orang yang adil. Bahkan keberadaan saksi, menurut ulama dari kalangan zhahir, tidak diperlukan atau bukan termasuk rukun nikah, yang dibutuhkan hanya keberadaan wali dari pihak perempuan.54 e. Ingatannya Baik Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali yang memengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima. f. Bersih dari Tuduhan
53
Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 55. 54
Ibid., h. 57.
47
Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw., yang artinya sebagai berikut: “Dari „Abdullah bin Umar r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap sudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya.” (HR. Abu Dawud). Dalam hal kesaksian, seorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab perasaan benci itu dapat memengaruhi secara negatif terhadap dirinya dalam memberikan kesaksian. Demikian pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah.55
55
H.M.A Tihami dan Sohari. Sahrani Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 114.
BAB III PERNIKAHAN SIRRI (DI BAWAH TANGAN) DAN ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN A. Nikah Sirri Nikah sirri secara bahasa berarti menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Kata sirri dalam bahasa Arab berasal dari kata sirrun-asrar yang berarti rahasia.1 Menurut arti terminologis nikah sirri setidaknya mempunyai dua pengertian, yaitu: 1. Pengertian yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Mahmud Syaltut, ada dua bentuk nikah sirri, yaitu: a. Akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan. Para ahli fikih bersepakat melarang nikah sirri semacam ini. b. Akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi, tapi mereka diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai sahnya nikah sirri sepperti ini, sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak sirri lagi (menjadi nikah „alaniyah). Sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, berpendapat bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan
1
Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia. Jakarta: PT. Hidakarya Agung
48
49
disyariatkannya, yaitu publikasi (i‟lan) oleh karena itu maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah hukum nikah sirri semacam ini adalah makruh.2 2. Pengertian nikah sirri yang berkembang di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam, tetapi tanpa melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga pernikahan tersebut tidak dicatat dalam Akta Perkawinan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.3 Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksankan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 Ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.4
2
Muhammad Sahnun bin Said al-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra (Beirut: Dar alSadr, 1322 H), III:192-194. Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 143. Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), VII :71.
Kamal Muchtar. “Nikah Sirri di Indonesia”, dalam al-Jami‟ah Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam No.56, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1994, h. 14. 3
4
Abd. Shomad, Hukum Islam (Pennormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). Jakarta: Kencana, 2010. H. 309.
50
Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.5 Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.6 Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan sirri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Problema akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahirannya.7 a. Persepektif Fikih Konvensional
5
Abd. Shomad, Hukum Islam (Pennormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). Jakarta: Kencana, 2010. H. 309. 6
Ibid., h. 309.
7
Ibid., h. 310.
51
Dalam perjalanan hukum Islam, Nikah Sirri bukanlah masalah yang baru, karena di dalam kitab al-Muwatha karya Imam Malik telah termaktub, bahwa istilah nikah sirri berasal dari perkataan Umar Ibnu al-Khathab r.a.:
ّ . عه ابً ُسبٍز.اخبزوا مهك ح نَ ْم ٌُ ْشٍَ ْد عهًٍ إالّ رجم ٍ َ أن ُع َم َز بِ َز ُج ٍم فًِ وِكا . ٌذا وكاح ان ّس ّز َال وجٍشي َنُ كىت تق ّدمت فًٍ نزجمت:َامزأة Artinya: “Bahwasanya Umar dihadapkan kepadanya seorang laki-laki yang menikah tanpa ada saksi, kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu Umar berkata: Ini nikah sirri, Aku tidak membolehkannya, seandainya kamu melakukannya pasti aku rajam.” Pengertian nikah sirri dalam perspektif Umar tersebut adalah bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka nikah semacam ini memakai kriteria Umar dapat dipandang sebagai nikah sirri.8 Dilihat dari keterangan nikah sirri tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa nikah sirri itu bersangkut-paut dengan kedudukan saksi dan syarat-syarat pada saksi itu sendiri. Imam Abu Hanifah dan Syafi‟i sependapat bahwa nikah sirri (rahasia) tidak boleh.9 Kemudian mereka berselisih pendapat apabila terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan pernikahan, apakah hal ini dianggap nikah sirri atau tidak?.
8
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL PERKAWINAN.pdf, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2013). 9
NASAB
ANAK
DI
LUAR
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Penerjemah M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. As-Syifa‟, 1990), Cet. Ke-1., h. 383.
52
Imam Abu Hanifah dan Syafi‟i berpendapat bahwa hal itu bukan nikah sirri. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah nikah sirri. Perebedaan pendapat ini disebabkan, apakah kedudukan saksi dalam perkawinan merupakan hukum syara‟, ataukah dengan saksi itu dimaksudkan untuk menutup jalan perselisihan dan pengingkaran? Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara‟, maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi adalah untuk menguatkan pernikahan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan. B. Itsbat Nikah dan Landasan Hukumnya 1. Pengertian Itsbat Nikah Itsbat Nikah merupakan gabungan dari dua kalimat, yakni itsbat dan nikah, yang kata masdarnya terambil dari asal kata
َ َأثب ت – ٌ ُْثبت – إثباتا
yang
mempunyai makna penetapan atau pembuktian. Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam dua kalimat di atas dapat digabungkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan oleh Pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami isteri. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Kamus Besar
53
Bahasa Indonesia, itsbat nikah ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 64 berbunyi: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.10 Pada dasarnya Syari‟at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan pada setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapat kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana Firman Allah Swt., yang termaktub dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”.11 Sebagai warga yang berkeyakinan kepada Agama Islam dan warga negara yang baik, taat kepada aturan pemerintah merupakan suatu kewajiban, selama aturan tersebut tidak melanggar Syari‟at, maka dengan adanya pasal 5 dan 6
10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007. 11
Surah al-Baqarah ayat 282, Juz I.
54
dalam KHI, setiap akad pernikahan haruslah dicatat menurut aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.12 2. Itsbat Nikah Menurut Fikih Dalam hal ini Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori13: a. Peraturan Syar‟i, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Syari‟at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fikih dari berbagai mazhab, yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara‟, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul
12
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007. 13
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL PERKAWINAN.pdf, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2013).
NASAB
ANAK
DI
LUAR
55
tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah di bentangkan dalam kajian fikih.14 Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syara‟ telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri itu sudah dianggap sebagai anak sah.15 b. Peraturan yang bersifat Tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan
agar
suatu
pernikahan
dicatat
menurut
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang itu. Namun demikian, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali al-Haq, tanpa memenuhi 14
M. Zein Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-2, h. 33. 15
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL PERKAWINAN.pdf, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2013).
NASAB
ANAK
DI
LUAR
56
peraturan perundang-undangan itu. Secara syar‟i nikahnya sudah dianggap sah, apabila melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.16 Lebih jelas lagi, dalam buku al-fiqh al-islami wa adillatuhu oleh Wahbah az-Zuhaili secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi syarat syar‟i dan syarat tawsiqy. Syarat syar‟i, maksudnya suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat tawsiqy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.17 3. Landasan Hukum Itsbat Nikah Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum dari itsbat nikah terdapat dalam Bab XIII pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.18 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 pasal 7, yang terkandung dalam pasal 64 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang
16
M. Zein Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-2, h. 34. 17
18
Ibid., h. 35.
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL PERKAWINAN.pdf, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2013).
NASAB
ANAK
DI
LUAR
57
perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan “Itsbat Nikah”. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:19 a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian 2) Hilangnya Akta Nikah 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. d. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah pihak suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
19
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
58
Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam20 mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut: Pasal 5; 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 (Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), jo. UndangUndang No. 32 tahun 1954 (Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk). Pasal 6;21 1) Untuk
memenuhi
ketentuan
pasal
5,
setiap
perkawinan
harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dipergunakan, dapat segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, sebaliknya akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang telah ditetapkan. Tetapi untuk pernikahan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan
20
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007. 21
Ibid.,
59
alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari Pejabat yang berwenang.22 Dalam permohonan itsbat tersebut, sebaiknya status anak dimohonkan pula sebagai anak dalam perkawinan sehingga kelak anak dikemudian hari dapat dikatakan secara hukum sebagai anak kandung. Setelah ada penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, dapat mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Kantor Pencatatan Sipil di wilayahnya. Kelak berdasarkan penetapan itsbat tersebut, Kantor Pencatatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran istimewa. C. Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih atau hukum Islam. Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.23
22
http://Islamiccenterfordemocracyandhumanrightsempowermwntt.net/2010/15/pentingny a itsbat-nikah.html. (diakses pada tanggal 27 Agustus 2013). 23
Asrorun Ni‟am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. (Jakarta: eLSAS, 2008), h. 147. Wawancara dengan KH. Ma‟ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah fatwa keagamaan, sekaligus mantan Ketua Komisi Fatwa MUI, dilakukan pada 2 Februari 2008 di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Masjid Istiqlal Jakarta. Penyebutan dengan istilah Nikah di Bawah Tangan untuk membedakan dengan nikah sirri yang mempunyai konotasi lain. Kalau nikah sirri, dalam pengertian nikah yang dilakukan hanya berdua saja, tidak memakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah.
60
Terkait dengan masalah haram jika ada kemudharatan, Ma‟ruf Amin menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Dengan demikian, “Haramnya itu datangnya belakangan. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga ia berdosa karena mengorbankan isteri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Inilah uniknya. Dalam menyikapi masalah pernikahan di bawah tangan, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudlarah (saddan li adz-dzari‟ah).24 Disamping pertimbangan sadd adz-dzari‟ah, pelarangan nikah di bawah tangan didasarkan pada keharusan adanya ketaatan terhadap pemimpin negara (ulil amri), sebagaimana firman Allah Swt.:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa „ [4]: 59) 24
Asrorun Ni‟am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. (Jakarta: eLSAS, 2008), h. 148.
61
Di tilik dari aspek keteladanan Nabi Saw., nikah di bawah tangan jelas bertentangan dengan petunjuk dan praktek pernikahan yang dilakukan Nabi dan sahabatnya. Dalam beberapa hadis diterangkan tentang adanya tuntunan untuk mempublikasikan pelaksanaan pernikahan, melalui resepsi walimah, sebagaimana sabda Nabi Saw. ketika mengetahui bahwa salah satu sahabatnya, Abdurrahman ibn „Auf menikah:
)صهّى هللاُ َعهَ ٍْ ًِ ََ َسهّ َم أَْ نِ ْم ََنَُْ بِ َشا ٍة (رَاي انبخاري َمسهم َ هللا ِ قا َل َرسُُْ ُل “Selenggarakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih satu ekor kambing”. (HR. al-Bukhari Muslim)25 Pada
riwayat
lain,
Rasulullah
Saw.
memerintahkan
untuk
mempublikasikan pernikahan dan membolehkan memainkan alat musik pukul dalam rangka resepsi pernikahan tersebut. Sabdanya:
)أ ْعهِىُُا انىِّ َكا َح ََاضْ ِزبُُا َعهَ ٍْ ًِ بِاندّفِّ (رَاي انحاكم َ أحمد َ انتّزمذي “Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan dimasjid dan pukullah duff (sejenis alat music pukul)”. (HR. al-Hakim, Ahmad dan at-Tirmidzi)26 Perintah melakukan publikasi pernikahan dimaksudkan agar orang lain mengetahui sebuah pernikahan, untuk memperjelas status, serta agar tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Secara yuridis, sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah 25
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 – 1987), cetakan ketiga, juz 5, h. 1979, hadis nomor 4858. 26
Ibn Hajar al-Atsqalani, Fath al-Bari (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1379), juz 9, h. 226. Pada hadis ini, Ibn Hajar menjelaskan bahwa tambahan perintah memukul duff merupakan riwayat Imam at-Turmudzi dan Ibn Majah dari „Aisyah, namun dianggap sebagai riwayat yang dla‟if, sementara perintah publikasi pernikahan mempunyai derajat shahih.
62
peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undangundang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2. Dampak negatif lain akibat nikah bawah tangan dirasakan pada hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami-isteri (pelaku nikah di bawah tangan). Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.27 Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Dari sisi penggunaan dalil sad adz-dzari‟ah dalam penetapan fatwa nikah di bawah tangan, Ijtima‟ Ulama menggunakannya secara eksplisit, menggunakan pendekatan manhaji serta corak ijtihadi intiqa‟i.28
27
Sebagaimana ketentuan dalam pasal 42 dan pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 28
Asrorun Ni‟am Sholeh. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. (Jakarta: eLSAS, 2008), h. 149.
BAB IV ANALISIS PENETAPAN Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS A. Deskripsi Penetapan Perkara 1. Alasan Pemohon I dan Pemohon II memohon isbath nikah yang telah melangsungkan akad nikah di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Slawi dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama (pulan) tidak dicatatkan karena tidak mempunyai biaya; 2. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon II berada di kamar sehingga tidak dapat menerangkan prosesi perkawinan; 3. Pemohon I menerangkan ia menikahi Pemohon II menjalani prosesi sebagaimana orang lain melaksanakan perkawinan, yaitu Pemohon I berjabatan tangan dengan ayah kandung Pemohon II lalu dinikahkan; 4. Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Ialah Pemohon I, ayah kandung Pemohon II (pulan) dan Ustadz serta dua saudara perempuan Pemohon II yang bernama (pulan) 1 dan (pulan) 2 dan tidak ada yang lainnya lagi; Tentang Hukumnya: bahwa Para Pemohon mohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1997 agar diisbathkan, karena tidak tercatat dengan alasan tidak memiliki biaya; Bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah perkawinan, maka harus dilihat dari tata cara pelaksanaan perkawinan sudah sesuai dengan agama yang bersangkutan atau tidak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)
63
64
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.; Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka Majelis Hakim harus meneliti tentang pelaksanaan akad nikah tersebut sesuai ketentuan agam yang dianut keduanya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami b. Calon Istrei c. Wali Nikah d. Dua Orang Saksi dan e. Ijab dan Kabul”. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II rukun nikah huruf a, b dan c sudah terpenuhi, huruf d tidak terpenuhi, karena saksi laki-laki hanya satu orang dan lainnya perempuan, sedangkan huruf e (ijab Kabul) belum jelas; Bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat ulama fiqih dari kitab Fathul Muin IV halaman 253, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:
اح َعلًَ إ ْم َرأ ٍة ذكر صحّته وص ّحته وشروطه ٍ َوفًِ ال ّد ْع َىي ِبنِ َك Artinya: “Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya.” Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud menurut hukum Islam, dan dengan demikian permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart);
65
Bahwa berdasarkan penetapan sela tanggal 22 Januari 2013, Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara; Hakim Menetapkan: 1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaart); 2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara. Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. B. Kebijakan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dalam pasal 2 ayat 1, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Khusus bagi orang Islam pelaksanaannya di KUA dan Khusus bagi non Islam di Catatan Sipil Negara. Dan bagi orang Islam dicatatkan oleh KUA pencatatan perkawinannya, sedangkan orang non Islam dicatatkan oleh Catatan Sipil Pusat, sebagaimana
66
pencatatan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2: “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”1 Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbath nikah (Penetapan nikah). Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut: Ayat (2), “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Lalu kemudian dibatasi dengan ayat (3), “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:2 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2. Hilangnya Akta Nikah; 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya beliau mengatakan dalam rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi semua dan disebutkan dalam: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
1
Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. pada tanggal 18 September 2013. 2
Ibid., Wawancara.
67
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 1. Calon Suami 2. Calon Isteri 3. Wali nikah 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Kabul. Kemudian dalam Perkara Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA. JS tentang permohonan itsbat nikah, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat, karena huruf d tidak terpenuhi, karena saksi laki-laki hanya satu orang dan lainnya perempuan, sedangkan huruf e (ijab Kabul) belum jelas. Beliau berpedoman kepada Kitab Fiqih Qolyubi: 3
ق ِ َاح َوالطَل ِ الَ تُ ْق َب ُل َشهَا َدةُ النِّ َسا ِء فً ال ُح ُدوْ ِد َو َال فًِ النِّ َك
Artinya: “Tidak dapat diterima kesaksian perempuan di dalam masalah jinayah dan juga di dalam perkawinan dan talak.” Kesaksian perempuan itu tidak dapat diterima di dalam masalah jinayah
(pidana) dan begitu juga dalam masalah perkawinan dan talak tidak diperbolehkan wanita menjadi saksi, saksi itu harus laki-laki, kecuali dalam hal transaksi jual beli atau mua’amalah diperbolehkan wanita menjadi saksi. Dan perempuan tidak bisa menjadi saksi dalam ijab Kabul suatu pernikahan, hanya laki-laki yang harus menjadi saksi. Begitu juga lafaz ijab Kabul yang belum jelas dalam akad nikah yang masih diragui oleh hakim.4 Sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart). Dengan alasan satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan itu tidak boleh menjadi saksi, dan harus laki-laki semua saksinya.
3
Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. pada tanggal 18 September 2013. 4
Ibid., Wawancara.
68
C. Analisis Penulis Permohonan Itsbat Nikah dengan nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS. apabila kita kaji dengan seksama, terdapat suatu yang kurang pas dalam penetapan perkara tersebut. Karena memang rukun dan syarat perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14 yang berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 1. Calon Suami 2. Calon Isteri 3. Wali nikah 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Kabul. Para Pemohon untuk mengajukan istbath nikah karena memang mereka ingin nikahnya tercatatkan di KUA, pernikahan mereka belum tercatatkan karena memang mereka tidak mempunyai akan biaya untuk itu. Pemohon I umur 56 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Harun RT. 13 RW. 01 Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Pemohon II umur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jl. Harun RT. 13 RW. 01 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak: a. Anak I, lahir pada tanggal 30 September 1998; b. Anak II, lahir pada tanggal 12 September 1999; c. Anak III, lahir pada tanggal 22 September 2003 Apabila kita melihat seperti itu memang sungguh memprihatinkan, karena mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang belum mempunyai akta kelahiran yang sah menurut hukum. Karena Pemohon I dan Pemohon II nikahnya belum dicatatkan dan belum mempunyai akte nikah yang sah, sehingga akte lahir anak pun belum dibuat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat
69
nikahnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan berharap untuk dapat disahkan, sehingga nanti akan mempunyai akte nikah yang sah, dan apabila sudah disahkan oleh Pengadilan maka anak merekapun akan mudah dalam mengurus akta lahirnya. Di dalam salinan penetapan perkara No. 0244/Pdt.P/2012/PA.JS. terdapat Posita dan Petita (Petitum) yang telah diberikan keterangan oleh Para Pemohon dengan yang sebenar-benarnya. Hakimpun seharusnya lebih analisis dan cermat, dalam hal membandingkan hukum-hukum fikih yang ada dan lebih kaya akan literatur-literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer terutama kitab fikih ulama-ulama Mutaqaddimin dan kitab fikih ulama-ulama Muta’akhirin, sehingga dikomulasikan kebijakan yang akan tercipta dari berbagai ilmu-ilmu fikih, khususnya untuk Hakim Pengadilan Agama. Hakim tidak dapat menerima itsbat nikah Para Pemohon, karena beralasan pada pasal 14 mengenai rukun dan syarat perkawinan belum memenuhi syarat sahnya. Sehingga beliau berbeda haluan yang diinginkan Para Pemohon, itulah hasil ijtihad Majelis Hakim. Adapun yang menjadi titik tolak yang menyebabkan tidak diterimanya itsbat nikah Para Pemohon yakni karena kesaksian yang kurang memenuhi syarat dan ijab dan kabul kurang jelas di mata hakim. Majelis Hakim mengacu kepada kitab Qolyubi: “Tidak dapat diterima kesaksian perempuan di dalam masalah jinayah dan juga di dalam perkawinan dan talak.”
70
Penulis tidak setuju dengan Majelis Hakim menetapkan tidak dapat diterima isbath nikah dengan alasan syarat dan rukun nikah belum terpenuhi, yaitu satu saksi laki-laki dan selebihnya perempuan (dua perempuan), apabila kita melihat Undang-Undang Ahwal Syakhshiyyah Syria (Pasal 12) mengambil pendapat Mazhab Hanafi dalam masalah persaksian, “Dalam sahnya akad nikah disyaratkan kehadiran dua orang saksi lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Majelis Hakim harus lebih bijaksana dalam menetapkan perkara dan tidak bertitik tolak pada satu mazhab sekaligus melihat maslahahnya. Dalam suatu pernikahan di bawah tangan tidak diisbathkan lagi oleh Pengadilan akan menimbulkan dampak negatif, dan mendatangkan kemadharatan di masa yang akan datang kelak. Karena apabila perkawinan sudah dicatatkan kelak akan mempunyai kekuatan hukum, dan para pihak terlindungi, baik pihak isteri maupun anak, sehingga akan memperoleh hak-haknya di kemudian hari. Perkawinan yang sudah dicatat oleh pegawai pencatat nikah, maka perkawinannya diakui oleh negara.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Itsbat nikah adalah penetapan oleh Pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami isteri. Perkawinan di bawah tangan seringkali menimbulkan mudharrat terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan lain sebagainya. Secara sosial, pasangan suami isteri pelaku nikah bawah tangan cenderung sulit bersosialisasi karena biasanya dianggap sebagai isteri simpanan atau isteri tidak sah. Adapun alasan hakim tidak menerima Itsbat Nikah para pemohon yaitu karena kesaksian yang kurang memenuhi syarat dan Ijab Kabul kurang jelas di mata hakim. Majelis Hakim mengacu kepada Kitab Qolyubi, isinya adalah sebagai berikut: “Tidak dapat diterima kesaksian perempuan di dalam masalah jinayah dan juga di dalam perkawinan dan talak”. Sehingga di kemudian hari apabila Majelis Hakim tidak menerima permohonan itsbat nikah para pemohon, maka akan menimbulkan dampak negatif (mudlarah) terhadap isteri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hakhak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.
71
72
Dalam suatu perkawinan dengan kehadiran saksi adalah sangatlah penting. Penulis tidak setuju akan kebijakan Majelis Hakim yang tidak menerima permohonan Itsbat Nikah dengan alasan 1 saksi Pria dan 2 Saksi perempuan tidak sah nikahnya. Dijelaskan dalam kitab fikih Hanafiyah pernikahan yang dihadiri 1 saksi laki-laki dan 2 saksi perempuan itu sah. Oleh karena itu kesaksian harus disyaratkan di dalam sebuah pernikahan agar kelak sang Ayah (suami) tidak mengingkari keberadaan keturunannya sehingga anak-anak tidak kehilangan nasab mereka. B. Saran 1. Para Pemohon Itsbath Nikah sebenarnya masih bisa untuk mengajukan permohonan itsbath nikah kembali, dalam wawancara penulis hakim memberikan keterangan, bahwasanya itsbat nikah yang tidak dapat diterima itu dapat diajukan kembali permohonannya, karena permohonannya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/N.O) yaitu permohonan mengandung cacat “error in persona” dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti permohonan yang diajukan tidak lengkap dan kurang pihak yang ditarik sebagai keterangan dalam persidangan, dan para pemohon dapat mengajukan banding, akan tetapi para pemohon tidak mengajukan banding. 2. Masyarakat sekiranya jangan melakukan praktik nikah di bawah tangan, karena dampak negatifnya sangat besar bagi yang melakukannya. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum, khsususnya bagi kaum hawa jangan mudah terayu oleh pria yang mengajak nikah bawah tangan.
73
3. Untuk instansi yang berwenang dalam masalah hal perkawinan, sekiranya sama-sama untuk memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan nikah bawah tangan karena sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharrat.
74
DAFTAR PUSTAKA Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004. A.Rasyid, H. Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet-14, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Abdullah bin Nuh dan Oemar Bakri, Kamus Arab-Indonesia-Inggris, Jakarta: Mutiara, tt. Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Jakarta: Darul Fikir, 2011. Asmawi, Mohammad, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. Yogyakarta: Darussalam, 2004. Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2004). Djalil, H. A. Basiq, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2. Jakarta: Kencana, 2010. Hosen, KH. Ibrahim. Fiqh: Perbandingan Masalah Pernikahan. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998. Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Lubis, Sulaikin, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet-3, Jakarta: Kencana, 2008. M. Zein, H. Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Ramulyo, M. Idris. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam. Ed. Rev. Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990.
75
Rusdiana, Kama dan Arifin, Jaenal. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007. Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Shahih Muslim, Kitab an-Nikah, Bab 9. Dar – ihya‟ al-kutub al-arabiyyah, 1336 H/1918 M. Sofyan,Yayan “Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU. No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Ahkam IV, no. 8 (2002). Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 5. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin AlAlbani. Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009. Syakiri, Muhammad Fu’ad. Perkawinan Terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-„urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), mut‟ah. Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002. Sholeh, Asrorun Ni’am. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. Jakarta: eLSAS, 2008. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009. Shomad, Abd, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). Jakarta: Kencana, 2010. Tihami , H.M.A dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007. Umar, Abdurrahman, Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam,Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996. https://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-istriyang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlakutentang-perkawinan.
76
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN.pdf, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2013).
::'. ? i
Ftrffi**ii..eH &&eeE*
J,ffi*T* StrtAT&H,
JL HffiscncR.M. N6, t ft&unan, PasmMi*ggru, Jakarbfulaten
rep (021| 78M0(If3, Fax. (t21) 78ffigf43 Jakarta 12550 uebsib : uiww.p+iakarhsdatar.go.id +mail : kefua@paiakarHseta&n.go.id.
$TIR&T I€F"TEEAfEGAfiI Nomor \Al9 .A4t 8o'l!? /HK.G5/tXl?t)1 3
surd Wekit F*nitera Feng#*tm Agerna Jakaxt* '$elatan, Ms&E (UIN) Hidayat*rllah lslam $yarif Jakarta, Nornor Negeri Universitrs Un0tJF4/i{tf, W-frZJ3HffiJZO1 3, tanssal 3t Juli 2013, rnererangiran hahwa :
:
Nama
: : : : :
Nomcr Fokok TempaUTerrggal laftir Sernester JunsasrlKorrmntrasi Alamat
Bemar
RsE*tfiAilS?All {**rlr Jl|e 109O{41ffiG48 Jaftar&, 20 M#et tgffi Vlll {ddryan) Ahlrmlu Slr*kh"iyy"h / Perdilan Agama *{p. Atastua Rt. OO1/04 l(elumhan $ernar}an, t{eearnatan }{elkHe.g, Jalsare Sarat
teldl rnehEanal**n
$*anr$arrc*ra
&lam rang& pen.utlsan.striFci'Wa$,&mi*nilul
di Pee$*djlail,Agerna
J*e
Sdatan;
:
,,DAffiFAK FET'IOLAI(AST ISTEAT ISKAH TERHAT}AP STATT'S PESU{AEfI$'AT{ DAI'T AI{AK {Sru$ ANAUSIS FUTUSATiIPERf(*RA ,{ofifr
oR o2t4rPdrcrff tzlPAJs"
Demikian surat keterargan
ini agar depd
dipergunakan sebagaimana
mestinya.
.rakadA
SCI
Sepfernbs 2*ll3
Pa*itera,
HEfiYA6
PERTANYAAN-PERTAI\-YAAII WAWA}iCARA UNTUK PERKARA NOMOR a244tPdLPt2012tPA.JS Pertanyaan dltujukan untuk Ibu Dra. Hj. Athiroh Muchtar, SH., M.H. yaitu:
t.
Kenapa Ibu Hakim menolak Penetapan Istbat Nikah Pihak
I dan tr dalam perkara
Nomor 02441P dt.P /2012/P A.JS dan apa kebijakannya? 2. Dalam Perkara Nomor A244lPdt.P/2012iPA.JS Syarat dan Rukun Nikah terutama
Huruf D (Para Saksi) itu menurut Ibu Tidak Terpenuhi, dan Huruf E (Ijab Qabulnya belum jelas) Kenapa Ibu Hakim berpendapat seperti itu?? 3.
Selanjutnya alasan ibu apa bahwa pernikahan tersebut dalam Rukun dan Syaratnya
tidak sah? Sehingga apabila Rukun dan Syaratrya tidak sah berarti Nikahnya pun tidak satr? Sebelumnya saya minta maaf Ibu Flakim, saya sudah bertanya seperti demikia4 karena saya wawancara dengan Ibu Hakim untuk menyelesaikan Skripsi yang saya sedang garap.
S.II, M.II)
A.
Hasil Wawancara
Dalam pasal
2
ayat
l,
batrwa sebuah perkawinan adalah satr apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayumnya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanalorr (bagi umat Islam) mala perkawinan tersebut adatah sah terutarna di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Khusus bagi orang
Islam pelalsanaannya
di KUA dan Khusus bagi non Islam di
Catatan Sipil
Negara Dan bagi oratrg Islam dicatatkan oleh KUA pencatatan perkawinannya, sedangkan orang non Islam dicafatkan oleh Catatan Sipil Pusat, sebagaimana pencatatan diatur dalam Undarrg-Undang Perkawinan pasat
2 ayat2: * Tiap.tiap
perkawinan dicatat menurut perattnan perundang-undangan yang berlaku." I
Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka unttrk mengajukan permohonan itsbath niloh (Penetapan nikah). Pasal 7 ayat Q) dan (3) mengungkapkan sebagai berikul
AyatQ),"'Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikalrnya ke Pengadilan Agama." LaIu kemudian dibatasi dengan ayat (3), *trtsbat niloh yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hat yang berkenaan dengan:2
1.
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
I Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Jalorta Selatan bernama Dra" qi. Athiroh Muchm, S.H., IvLtrL pada tanggal l8 Sept€mber 20132
lbid.,Wawancara
2.
Hilangnya AktaNikah;
3. Adanya keraguan 4.
tentang sah atau tidaknya salatr satu syarat perkawinan;
Adanya perkawinan yang berlaktr sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Talun 1974;
5. Perkawinan
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut {Jndang-Undang Nomor
I Tahun 1914.
Selaqiutrya beliau mengatakan dalam ruhm dan syarat perkawinan harus terpenuhi semua dan disebutkan dalam: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
Untuk melaksanakan perkawinaa harus ada
:
1. Calon Suami 2. Calon Isteri
3. Wali nikah 4. Dua orang sa}si dan 5. Ijab dan Kabul.
Kemudian dalam Perkara Nomor oz44tPdLplzor2lpL. JS tentang itsbat nikall bahwa t€rbukti pemikahan Pemohon I dan Pemohon
II
belum mememrhi syaraL karena huruf d tidak terpenuhi, kmena sal$i laki-laki hanya satu orang dan lainnya perempuan, sedangkan huntr e (ijab Kabul) belum
jelas. Beliau berpedoman kepada Kitab Fiqih Qolyubi:
Artinya *ndak dapat diterima
*",*,;#;.fi?lf
Hif,l#fisf,*
danjuga di dalam perkawinan dan talak.,, Kesaksian perempuan itu tidak dapat diterima di dalam masalatr jinayah (pidana) dao begitu juga dalaur masalah perkawinan dan talak tidak diperbolehkan wanita menjadi saksi, saksi itu harus laki-laki, kecuali dalam hal transaksi jual beli 3
Wawancara dengan Hakim Ketrra Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama Dra. Hj. Athimh Muchtar, S.H., M.H. pada tanggal lS S€ptemb€r 2013.
atau muaoam&lah diperbolehkan wanita menjadi saksi. Dan perempuan tidak bisa
menjadi salsi dalam [iab Kabul
ildu
p€rnikaha& hanya laki-lald yang hanrs
menjadi saksi. B€gltu juga ta&z ijab lGbul yang betum jelas dalam akad nikqh yang masih diragui olehhakim.a
Sehiogga pumohoaan Para Pemohon
tidak dapat diterima (Nia
Onva*elijk V€*tatrt). Dengan alasan satu orang salci laki-laki dan dua orang p€,r€mpum itu tidak boleh menjadi saksi, dan harus laki-laH semua mtcsinya
*
Ibid,wawancara"
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
ng
Nomor xxx/Pdt.P/2012/PA JS.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
A gu
do
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
In
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetan dalam perkara isbath nikah
1
Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
ub
m
tinggal di Jl. Harun RT. 13 RW. 01 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I; 2
Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat
ep
ka
tinggal d di Jl. Harun RT. 13 RW. 01 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,
si
R
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;
ne
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
ng
ah
lik
ah
yang diajukan oleh:
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
do
TENTANG DUDUK PERKARANYA
In
A gu
Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17
lik
nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1.
ub
Selatan dengan Nomor xxx/Pdt.P/2012/PA JS., telah mengajukan permohonan isbath
Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan pada
ep
tanggal 10 Juli 1997 di Desa Karanganyar Rt 05/03, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Slawi, Jawa Tengah dengan wali Nikah
bernama Bapak .....wali Nikah
R
PEMOHON II dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000 dan disaksikan oleh saudara dan
ng
ne
s
kerabat dekat PEMOHON antara lain Bapak ....1 dan ibu ....2;
M
do In
A
gu
Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0244/Pdt.P/2012/PA JS.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Desember 2012, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jakarta
Halaman 1
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
2.
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa, pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama setempat;
Bahwa sewaktu akan menikah PEMOHON I berstatus perjaka dalam usia 41
ng
3.
Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan PEMOHON I dan
A gu
4.
do
tahun sementara PEMOHON II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
5.
In
PEMOHON II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
Bahwa dari perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikaruniai 3
lik
ANAK I, lahir pada tanggal 30 september 1998;
•
ANAK II, lahir pada tanggal 12 September 1999;
•
ANAK III, Lahir pada tanggal 22 September 2003;
6.
Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan bukti pernikahan
ep
ub
•
Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah
A gu
do
bercerai maupun pindah agama (PEMOHON I dan PEMOHON II beragama Islam); 8.
ne
7.
si
R
tersebut untuk kepastian hukum PEMOHON I dan PEMOHON II;
ng
ah
ka
m
ah
(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II
In
telah melahirkan tiga orang anak yang masing-masing bernama:
•
ANAK II, lahir pada tanggal 12 September 1999;
•
ANAK III, Lahir pada tanggal 22 September 2003;
9.
Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kemampuan dalam membayar semua
ub
lik
ANAK I, lahir pada tanggal 30 september 1998;
ka m ah
•
ep
biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini dan mohon agar semua biaya yang
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
timbul dalam persidangan ini dibebankan kepada Negara;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Maka PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari ketiga anak PEMOHON I dan
ng
PEMOHON II tersebut;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar
A gu
do
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
In
PRIMAIR :
lik
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1997 di Desa Karanganyar Rt 05/03, Kecamatan
ub
Kedung Banteng, Kabupaten Slawi, Jawa Tengah, Kotamadya Jakarta Selatan;
ep
3. Menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II secara hukum sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang bernama :
ah
ka
m
ah
1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON tersebut;
si
R
• ANAK I, lahir pada tanggal 30 september 1998;
ng
ne
• ANAK II, lahir pada tanggal 12 September 1999;
A gu
do
• ANAK III, Lahir pada tanggal 22 September 2003; 4. Tidak membebankan biaya perkara sesuai hukum;
In
SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain
lik
ka m ah
yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon
ub
telah hadir menghadap dipersidangan;
Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menambah keterangan
ah
1
ep
sebagai berikut:
Alasan Pemohon I dan Pemohon II memohon isbath nikah yang telah melangsungkan akad nikah di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng,
s
R
Kabupaten Slawi dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama .....tidak
ne
ng
M
dicatatkan karena tidak mempunyai biaya;
do In
A
gu
Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 0244/Pdt.P/2012/PA JS.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
R ep ub
2
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon II berada di kamar sehingga tidak dapat menerangkan prosesi perkawinan;
3
Pemohon I menerangkan ia menikahi Pemohon II menjalani prosesi sebagaimana
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
orang lain melaksanakan perkawinan, yaitu Pemohon I berjabatan tangan dengan Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan akd nikah Pemohon I dan Pemohon II.
A gu
4
do
ayah kandung Pemohon II lalu dinikahkan;
Ialah Pemohon I, ayah kandung Pemohon II (.....) dan Ustadz serta dua saudara
In
perempuan Pemohon II yang bernama-----1 dan -----2 dan tidak ada yang lainnya
lik
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka menunjuk berita acara persidangan perkara ini;
ub
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa MAKSUD DAN TUJUAN PERMOHONAN Para Pemohon, adlaah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;
ep
Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1997 agar diisbathkan, karena tidak tercatat dengan
si
alasan tidak memiliki biaya;
R
Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah perkawinan, maka
ng
harus dilihat dari tata cara pelaksanaan perkawinan sudah sesuai dengan agama yang bersangkutan atau tidak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
A gu
do
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebautkan “Perkawinan adalah sah,
ne
ah
ka
m
ah
lagi;
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
In
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam,
maka Majelis Hakim harus meneliti tentang pelaksanaan akad nikah tersebut sesuai ketentuan agama yang dianut keduanya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi
lik
Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul”;
ub
Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II rukun nikah
huruf a, b dan c sudah terpenuhi, huruf d tidak terpenuhi, karena saksi laki-laki hanya
ep
satu orang dan lainya perempuan, sedangkan huruf e (ijab kabul) belum jelas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat ulama fiqih dari kitab
Fathul Muin IV halaman 253, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:
ne In
do
ng gu A
s
R
وﻓﻰ �اﻟﺪﻋﻮى �ﺑﻨﻜﺎح �ﻋﻠﻰ �إﻣﺮأة �ذﻛﺮﺻﺤﺘﻪ �وﺻﺤﺘﻪ �وﺷﺮوﻃﻪ
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Hukum Islam (K.H.I.) “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b.
Halaman 4
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Artinya: “Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan haurs menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya.”
ng
Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat sebagaimana
do
dimaksud menurut hukum Islam, dan dengan demikian permohonan Para Pemohon
A gu
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart);
Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela tanggal 22 Januari 2013, Para
In lik
MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk
ub
Verklaart);
ep
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara. Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdiri dari Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H.,
ng
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Harisman, S.H.I. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon ;
In
Ketua Majelis ttd
lik
Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. Hakim Anggota,
ub
Hakim Anggota,
ttd
ttd
ep
ka m ah
Para
do
A gu
hakim Anggota serta
ne
M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Achmad Busyro, M.H. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Drs. H. Achmad Busyro, M.H.
Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, S.H., M.H.
R
Panitera Pengganti,
s
ttd
M
ng
ne
Harisman, S.H.I.
do In
A
gu
Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 0244/Pdt.P/2012/PA JS.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
si
R
ah
ka
m
ah
Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;
Halaman 5
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara :
2. Biaya Administrasi : Rp.
0,-
3. Biaya Panggilan
: Rp.
0,-
4. Redaksi
: Rp.
0,-
5. Materai
: Rp.
0,-
Jumlah
Rp.
0,- (nihil).
do
0,-
A gu
ng
1. Biaya Pendaftaran : Rp.
In
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub
m
lik
ah
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA, PANITERA, PENGADILAN AGAMA KELAS 1A JAKARTA SELATAN
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ne
si
R
ah
ep
ka
AHMAD MAJID,S.H.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
