page 1 of 99

www.zeilla.wordpress.com

page 1 of 99

________________________________________________________________________ Sumber: Koran Tempo, 29 Maret 2008 Ketika Tuhan Ditenggelamkan Lumpur Lapindo Oleh: Firdaus Cahyadi Gencarnya upaya penyesatan informasi melalui iklan PT Lapindo di berbagai media massa yang kemudian diikuti oleh semakin kuatnya pembelaan lembaga-lembaga negara (dari eksekutif, yudikatif, sampai legislatif) terhadap perusahaan ini telah kembali "berhasil" mengkambinghitamkan Tuhan sebagai penyebab utama bencana ekologi yang menyengsarakan ribuan warga Sidoarjo. Seperti sebuah grup paduan suara, para pejabat publik di negeri ini menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam. Bahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai tempat bersemayamnya para ilmuwan, telah merekomendasikan bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam (Koran Tempo, 18 Maret 2008). Negara, yang seharusnya dapat bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan masyarakat, pun kini hanya berfungsi tak lebih dari sekadar kasir Lapindo. Pasalnya, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo dibebankan kepada pemerintah. Sementara itu, Lapindo hanya menanggung ganti rugi untuk warga yang ada di dalam peta. Berdasarkan payung hukum itulah, dalam sidang kabinet terbatas yang diselenggarakan pada awal Maret 2008 lalu, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan mudah menyanggupi untuk mengucurkan uang sekitar Rp 700 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menanggung dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur Lapindo. Uang dari APBN yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai anggaran pendidikan dan kesehatan pun dengan mudah dibobol untuk menanggulangi dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur Lapindo. Padahal, jika saja tidak terjadi semburan lumpur dan Lapindo berhasil mengeruk sumber daya alam di Sidoarjo, keuntungan dari usaha itu sudah dapat dipastikan tidak mengalir ke kas negara atau andaikata mengalir pun jumlahnya tidak signifikan. Kemenangan Lapindo atas negara kini sudah di ambang mata, sementara kekalahan rakyat Indonesia, terutama yang telah menjadi korban semburan lumpur, pun tinggal menunggu waktu saja. Kekuatan uang benar-benar telah sedemikian berkuasanya di negeri yang selalu mengklaim religius ini. Ruang-ruang publik yang seharusnya menjadi tempat bagi sebuah perdebatan yang sehat dalam kasus Lapindo kini telah dibajak oleh serbuan iklan. Para ilmuwan independen dan korban lumpur Lapindo yang tidak memiliki uang untuk beriklan di media massa pun tak terdengar suaranya. Akibatnya, Tuhan pun akhirnya menjadi terdakwa tunggal dalam kasus semburan lumpur Lapindo.

LNF


page 2 of 99

________________________________________________________________________ Suara pakar pertambangan dari perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menilai semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh adanya unsur kelalaian dalam proses pengeboran, seperti mantan Direktorat Eksplorasi dan Produksi BPPKA-Pertamina Ir Kersam Sumanta, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Andang Bachtiar, dan ahli perminyakan ITB yang juga mantan ketua tim investigasi independen luapan lumpur Lapindo, Rudi Rubiandini, tidak pernah menjadi pertimbangan dalam munculnya hampir setiap kebijakan publik tentang Lapindo. Jika suara para pakar independen saja diabaikan, dapat dipastikan suara korban Lapindo juga akan mengalami hal yang sama. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ibu Sumiyati, salah satu warga korban Lapindo, dalam sebuah testimoni yang dipublikasikan di sebuah blog yang mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak mendengar golongan bawah. Mereka hanya memperhatikan golongan atas. Menurut dia, yang diajak bicara oleh pemerintah hanya pemilik perusahaan, sementara para korban tidak diajak bicara. Bahkan sering kali para korban mendapatkan teror dari aparat. Kekalahan negara dalam kasus Lapindo itu sebenarnya sudah terlihat sejak awal munculnya kasus lumpur Lapindo. Beberapa keputusan pemerintah yang dianggap merugikan Lapindo sering kali dengan mudah diabaikan. Keputusan-keputusan yang merupakan hasil rapat 28 Desember 2006, misalnya, Presiden memerintahkan Lapindo menuntaskan tanggung jawab penanganan lumpur panas dengan kewajiban menanggung biaya penanggulangan lumpur sebesar Rp 1,3 triliun. Selain itu, Lapindo harus membayar kompensasi berupa ganti rugi lahan sawah dan rumah rakyat mulai awal Maret 2007. Total kerugian rakyat yang diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun pun harus sudah dibayar 20 persen oleh Lapindo (Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo, Ali Azhar Akbar, 2007). Namun, jangankan memenuhi keputusan tersebut, Lapindo justru mengklaim telah mengeluarkan dana untuk mengatasi dampak sosial lebih dari US$ 15 juta. Celakanya, pemerintah SBY-JK menuruti saja klaim Lapindo tersebut. Bahkan akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yang merupakan payung hukum bagi Lapindo untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan berikutnya. Upaya mengkambinghitamkan Tuhan dalam kasus Lapindo tampaknya sebuah langkah yang memang sudah direncanakan sejak awal. Bagaimana tidak, bila lumpur Lapindo ini berhasil dinyatakan sebagai bencana alam, bukan hanya dapat membobol APBN untuk membiayai dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur, tapi juga kerugian yang diderita Lapindo dalam kasus itu dapat diringankan oleh klaim asuransi yang bersedia menanggung kerugian hingga US$ 25 juta. Publik pun akhirnya hanya ditempatkan sebagai obyek pelengkap penderita dalam kasus ini. Pintu-pintu masuk untuk memperjuangkan nasib publik secara lebih adil dan terhormat sudah dijaga oleh para pembela Lapindo. Mungkin salah satu cara yang kini bisa dilakukan adalah menjaga memori publik atas peristiwa ini agar tidak begitu saja dilupakan, paling tidak sampai Pemilu 2009 mendatang. Dengan begitu, publik dapat memberikan hukuman politik dengan tidak memilih partai politik dan tokoh politik yang selama ini membela Lapindo.

LNF


page 3 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/lapindo-dan-tanggungjawa Lapindo dan Tanggung Jawab Sosial Oleh: Viktor Silaen Akhir Mei silam, bencana yang bernama ”lumpur panas Lapindo” di Sidoarjo itu bermula. Efeknya bagaikan ”bola salju” (snowball effect): mula-mula kecil, tapi karena menggelinding terus-menerus, lama-lama semakin membesar. Hingga kini, ”bola salju” itu sudah bergulir kurang-lebih enam bulan lamanya. Dampak negatifnya sungguh dahsyat, baik secara material maupun non-material. Tapi, baru 23 November lalu ia dinyatakan sebagai bencana nasional. Betapa lambannya pemerintah menyikapi bencana ini. Itu pun ”menunggu” dulu setelah terjadinya ledakan pipa gas Pertamina di kawasan berbahaya sekitar lokasi semburan lumpur yang meminta korban jiwa lebih dari 10 orang. Ledakan pipa gas tersebut adalah bencana atau kecelakaan, demikian dinyatakan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Baiklah, kita terima bahwa ini memang bencana. Tapi, mengapa bisa sampai berbulan-bulan lamanya? Kita patut mempersoalkan, dengan kategori sederhana: ini bencana yang tak diundang atau bencana yang diundang? Ada beberapa alasan mengapa pertanyaan itu patut dikemukakan. Pertama, menurut Effendi Siradjudin, Ketua Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), sebelum pipa gas Pertamina meledak, Aspermigas sebenarnya sudah memprediksikan bahwa bencana tersebut memang akan terjadi. Dalam pembicaraan awal dengan ahli geologi, Dr Andang Bachtiar dan Staf Ahli Menko Perekonomian Ahmad Husein––terkait rencana Aspermigas menyelenggarakan temu ilmiah untuk mengkaji kasus Lapindo pada awal Desember mendatang ––ledakan pipa gas Pertamina di lokasi Lapindo termasuk salah satu masalah yang harus cepat diantisipasi. Selain karena penanganan yang lamban, peninggian tanggul penahan lumpur panas yang terus dilakukan telah menimbulkan beban yang melebihi daya tahan pipa. Secara teoretis, jika tanggul terus ditinggikan, pipa saluran gas tersebut akan pecah karena kuatnya tekanan dari dalam dan dari luar pipa. Kedua, data Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) menyebutkan bahwa lokasi sumur eksplorasi dan eksploitasi Lapindo semuanya berada di kawasan permukiman padat dan pertanian dengan kualitas kesuburan tanah kelas 1. Dari aspek geologis, lokasi tersebut merupakan zona yang mempunyai struktur bumi yang banyak patahan dan rekahan yang sangat rentan terhadap underground blow out. Artinya, berbagai bentuk kecelakaan industri memang berpeluang besar terjadi di lokasilokasi lain di setiap titik sumur eksplorasi dan ekploitasi milik Lapindo yang berjumlah

LNF


page 4 of 99

________________________________________________________________________ 49 sumur. Dari 49 sumur tersebut, yang memiliki izin AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) hanya 21 sumur (AMDAL tahun 1997). Sedangkan 17 sumur lainnya baru dalam tahap pengajuan AMDAL (draf), sisanya (11 sumur) tidak memiliki AMDAL. Sejatinya, AMDAL sebagai instrumen pengendali dampak lingkungan dan sebagai prasyarat perizinan seharusnya dimiliki oleh setiap pemrakarsa usaha. Tapi ternyata, Lapindo dapat mengabaikannya begitu saja. Bukankah berdasarkan datadata ini pun sebenarnya bencana yang ditimbulkan Lapindo juga sudah dapat diprediksi jauh sebelumnya? Ketiga, sekaitan itu sebenarnya Lapindo patut disangka telah melakukan beberapa pelanggaran. Antara lain UU Lingkungan Hidup No 4/1982 (terutama Pasal 16 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup) dan Peraturan Pemerintah No. 29/1986 tentang AMDAL. Dengan demikian, seharusnya sudah sejak jauh hari pemerintah memberikan sanksi kepada Lapindo, dengan mengacu pada: 1) Pasal 27 UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberi kewenangan bagi instansi pemberi izin usaha untuk mencabut izin usaha bila terjadi pelanggaran tertentu yang dianggap berbobot, mulai pelanggaran syarat administratif, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan terhadap penduduk setempat, sampai pelanggaran yang menimbulkan korban; 2) UU No. 5/1984 tentang Perindustrian yang memberi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi bagi kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup Hal senada pernah dikemukakan Dr Suparto Wijoyo, ahli hukum lingkungan Universitas Airlangga, jauh sebelum ledakan pipa gas Pertamina terjadi. Menurut dia, Lapindo telah melakukan setidaknya 10 dosa hukum, antara lain UU Lingkungan Hidup, UU Jalan, UU Migas, UU Pertambangan, dan UU Kesehatan. Dari seluruh dosa hukum itu, maka ancaman hukuman yang bisa ditudingkan ke Lapindo adalah di atas 5 tahun. Mestinya, lanjut Suparto, mereka yang mendapatkan ancaman penjara lebih dari 5 tahun layak ditahan. Dengan beberapa alasan di atas, seharusnyalah pemerintah bersikap tegas dan bertindak cepat menangani kasus ini. Mengapa harus ”menunggu” sampai terjadinya ledakan 22 November itu baru kasus ini dinyatakan sebagai bencana nasional? Seandainya pemerintah lebih sigap, setidaknya jatuhnya korban jiwa secara siasia dapat dicegah. Karena itulah ke depan, kita berharap pemerintah mampu memperlihatkan kinerjanya secara lebih serius dan sikap yang lebih berani dalam menangani kasus ini. Maka, berkaitan dengan kabar yang beredar bahwa saham PT Energi Mega Persada (anak usaha Grup Bakrie) di Lapindo telah dijual kepada Freehold Group Limited, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah konkret. Pertama, mencegah pelepasan saham oleh kelompok Bakrie itu sebelum beberapa hal penting terkait dengan hal ini menjadi jelas. Kedua, berhubung Lapindo sudah go-public, maka sebelum terjadinya pelepasan saham

LNF


page 5 of 99

________________________________________________________________________ itu harus dilakukan audit yang bukan saja terkait bidang finansial, tapi juga tanggung jawab sosial, lingkungan hidup, dan kompetensi para pemimpin perusahaan tersebut. Ketiga, membuat perjanjian secara hukum tentang siapa yang akan meneruskan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan hidup itu selanjutnya. Terkait hal itu, maka ada hal yang mengherankan: bahwa siapa di balik Freehold Group Limited itu tidak pernah dijelaskan secara rinci sampai sekarang. Pihak Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) jelas harus konsern dengan urusan alihsaham itu. Sementara Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo harus konsern dengan masalah tanggung jawab Lapindo. Sebab, sebagai perusahaan besar, Lapindo seharusnya menjalankan apa yang disebut social corporate responsibility (CSR). CSR itu haruslah ditunjukkan secara konkret, baik kepada pemerintah, masyarakat sekitar, maupun lingkungan hidup. Apalagi, menurut data Walhi, sejak tahun 2001 hingga 2004, pendapatan Pemkab Sidoarjo dari Lapindo terus menurun. Bahkan, antara tahun 2005 hingga pertengahan 2006 ini, Lapindo tidak pernah menyumbangkan pendapatan pada kas daerah. Sementara di sisi lain, sejak terjadinya semburan lumpur panas itu, pertumbuhan investasi di Sidoarjo mencapai nol persen. Penyebabnya, para investor takut tanah di sekitar lokasi semburan menjadi ambles. Sehingga, pengusaha kalangan menengah ke atas tak ada yang mau menanam modalnya di sana. Bukankah atas semua dampak negatif itu pihak Lapindo layak dituntut untuk bertanggung jawab? Tapi, siapakah pihak Lapindo itu? Di baliknya ada keluarga Bakrie, dan salah seorang di antaranya adalah Aburizal Bakrie, yang kini menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kalau ia sungguh-sungguh memahami hakikat jabatannya itu, juga menghayati peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, maka semua upaya yang berorientasi kesejahteraan rakyat haruslah dilakukan. Untuk itu mungkin akan lebih baik jika ia minta dinonaktifkan dari pemerintahan agar dapat lebih berkonsentrasi dalam menunjukkan tanggung jawabnya dan lebih mendekatkan diri dengan rakyat Sidoarjo yang selama ini sudah sangat menderita. (***)

LNF


page 6 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/kepemilikan-sahambagi-ko Bencana Lumpur Lapindo Bencana Lumpur Lapindo: Kepemilikan Saham bagi Korban Lumpur Sidoarjo Oleh: Mohammad Nuh Hingga saat ini, belum bisa dipastikan kapan semburan lumpur di lokasi sumur eksplorasi Lapindo, Porong, Sidoarjo, bisa teratasi. Tapi yang jelas, korban akibat lumpur Sidoarjo (Lusi) ini, terus bertambah, akibat terus meluasnya daerah yang terendam dan dampak ikutannya. Namun, harus tetap diakui dan diberikan apresiasi atas berbagai ikhtiar dan upaya yang telah dilakukan. Sementara itu, penanganan terhadap keputusan kompensasi terhadap korban Lusi masih menjadi berdebatan dan perbincangan yang hingga saat ini belum juga menemui titik terang, dan berakibat terhadap makin tidak jelasnya masa depan para korban Lusi. Memang konsep resettlement atau lainnya sudah digulirkan untuk mencarikan jalan keluar bagi para korban Lusi. Tapi karena pemikirannya sering kali tidak sejalan dengan keinginan warga, konsep itu malah menggulirkan permasalahan baru. Di satu sisi, para korban menginginkan segera adanya penyelesaian terhadap tempat tinggal dan lahan yang saat ini memang sudah terendam lumpur. Tapi di sisi lain, keinginan para warga untuk mendapatkan penggantian, seolah mengesampingkan rasionalitas dalam penentuan harga lahan di lokasi itu. Tulisan ini memang tidak bermaksud untuk memihak kepada kepentingan warga atau pengusaha, tapi lebih pada pemberian pemikiran untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap penyelesaian kompensasi yang ideal, karena itu cara pandangnya pun bukan semata pada bagaimana sekadar memikirkan mencarikan pengganti atau tempat tinggal baru dengan lingkungan yang hampir sama, atau memberikan penggantian dengan cara mematok harga lahan dan bangunan di atas nilai ratarata, tapi juga mempertimbangkan pada ikatan emosional dan jaminan rasa aman kepada para korban Lusi. Hilangnya Cita-Cita Kita dapat memahami, sejak awal masyarakat korban Lusi jelas posisinya terhadap kepemilikan rumah, lahan dan tercatat sebagai warga di sana. Karena itu pun pilihan mereka untuk tinggal di sana pasti telah memiliki dan menyusun cita-cita tentang masa depannya. Tapi akibat kejadian semburan lumpur, seolah cita-cita mereka hilang, berbagai rencana yang telah disiapkan warga sebagai sebuah masa depan bubar. Pada kondisi inilah, entah itu warga nantinya siap menerima model resettlement atau kompensasi pemberian uang langsung (cash compensation), akan memaksa mereka membangun cita-cita baru. Tapi dengan tidak kunjung selesainya persoalan ini, citacitanya makin tidak jelas, demikian juga dengan masa depan mereka. Memang cita-cita juga mengandung sesuatu unsur yang punya ketidakpastian. LNF


page 7 of 99

________________________________________________________________________ Tapi dengan tidak kunjung selesainya persoalan ini, ketidakpastian warga makin besar, cita-cita baru yang harusnya sudah mereka miliki pun, belum terpikir. Mereka masih berkutat pada persoalan berapa seharusnya kompensasi ideal yang bisa mereka terima untuk menjadikan hidup mereka di tempat baru kelak, lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Karena itulah berkembang pemikiran pada sisi warga untuk menentukan harga lahan yang di luar batas kewajaran. Ini artinya, mereka sesungguhnya bukan hanya tidak ingin pindah dari lokasi di mana dia lahir, besar, dan bermasyarakat serta menggantungkan cita-citanya di wilayah itu, tapi juga warga masih dihantui keraguan terhadap masa depan dan cita-cita barunya, setelah pindah atau tidak lagi bermukim di lokasi yang kini sudah terendam lumpur. Pada sisi inilah seharusnya dipikirkan, bahwa persoalan kompensasi tidak hanya sebatas pada pemberian harga yang jauh lebih baik, tapi juga ada social cost yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan. Pada titik inilah maka sesungguhnya model resettlement atau kompensasi pemberian uang langsung (cash compensation), belum menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Apalagi, banyak pengalaman membuktikan berpindahnya seseorang pada kasus pembebasan lahan atau penggusuran di banyak tempat, tidak menjamin kehidupannya lebih baik dibanding dengan daerah asal mereka. Kepemilikan Saham Jika kenyataannya seperti itu, pertanyaannya, model dan keputusan yang bagaimana seharusnya bisa diambil dalam upaya sesegera mungkin memberikan kepastian terhadap masa depan dan cita-cita baru warga korban Lusi? Dengan mempertimbangkan berbagai aspek––nilai lahan, bangunan, dan social cat––, rasanya akan sangat ideal dan segera menemukan titik terang jika warga yang berada di lokasi korban Lusi, tidak hanya menerima kompensasi dengan hitungan yang layak, tapi juga mendapatkan insentif berupa kepemilikan saham atas kompensasi tanah, lahan atau aset yang ditinggalkannya. Insentif tersebut lebih merupakan kompensasi sosial dan menjaga ikatan emosional para korban Lusi terhadap daerah yang ditinggalkannya. Pemikiran ini tentu tidak hanya pada bagaimana mencarikan jalan keluar terbaik dalam mencari bentuk kompensasi, tapi juga tetap membina hubungan emosional atau historis warga dengan daerah asalnya, dengan sebuah cita-cita lama yang terpaksa ditinggalkannya akibat luapan Lusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Selama ini, salah satu kendala tidak terselesaikannya dengan segera terhadap proses kompensasi bagi korban Lusi, antara lain adanya anggapan di antara warga, terhadap berbagai kemungkinan masa depan yang menyebabkan lahan di sana memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibanding saat ini. Dengan demikian, berkembang pemikiran spekulasi-spekulasi terhadap masa depan kawasan itu, karena itu pilihan untuk memberikan kompensasi tambahan (sebagai akibat social cost) sebagai insentif dalam bentuk kepemilikan saham atas tanah, lahan, atau aset LNF


page 8 of 99

________________________________________________________________________ yang ditinggalkan warga, menjadi kata kunci berkembangnya spekulasi dan ke depan tidak terlalu mengecewakan warga atas kemungkinan munculnya ”trik-trik” bisnis, ketika diketahui ternyata bekas tanah dan asetnya, mengalami peningkatan nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Cara ini juga merupakan upaya dalam ”memuliakan” warga yang terkena bencana Lusi, berkait dengan pernyataan dan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan warga yang ada di sana. Langkah ini tidak lain bagian dari upaya penyelamatan masa depan korban “pembebasan terpaksa” di sana, serta menjawab ketidakpastian warga terhadap cita-cita barunya. Berapa rasionalitas terhadap kepemilikan saham atas tanah, lahan atau aset yang ditinggalkannya? Sangat bergantung dari hasil kesepakatan antara warga dan pengusaha, dalam hal ini bisa diwakili Tim Nasional Lusi. Tentu saja yang lebih penting dari usulan kepemilikan saham bagi warga korban Lusi ini adalah bagaimana hal ini bisa dijadikan sebagai komitmen politik, baik bagi timnas, pemprov, maupun pemkab, untuk melindungi warganya dari spekulasi oleh sekelompok orang yang kini terus berkembang di masyarakat. Kita berharap usul ini kiranya akan menghasilkan win-win solution terhadap proses kompensasi korban Lusi yang hingga kini belum menemukan titik temu yang ideal, akibat banyaknya pemikiran, kepentingan, dan spekulasi-spekulasi terhadap masa depan kawasan itu. Lewat insentif kepemilikan saham atas tanah, lahan atau aset yang ditinggalkan, kiranya warga akan sepakat, karena mereka tidak serta-merta putus begitu saja dengan tempat asalnya, tapi juga masih punya kesempatan merasakan atau menikmati, keuntungan manakala di kemudian hari di lokasi itu benar-benar memiliki nilai ekonomi yang sangat luar bisa, sebagaimana spekulasi yang berkembang saat ini. Semoga! (***)

LNF


page 9 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0703/24/Fokus/3402371.htm Bencana Lumpur Lapindo Pembangkangan Rakyat Jenggala Oleh: Hotman M Siahaan Tebar pesona boleh saja dilakukan untuk mempertahankan citra kedigdayaan penguasa negeri ini. Namun, lumpur Lapindo di Sidoarjo yang tak mampu dibuntu kemampuan teknologi macam apa pun, yang ternyata juga buntu secara sosial politik, kini justru menyemburkan pesona pembangkangan sipil rakyat Jenggala—kalau boleh disebut demikian. Pembangkangan sebagai puncak kebuntuan dan keputusasaan rakyat atas kemampuan negara melindungi dirinya. Ketika semua upaya dialog, perundingan, serta negosiasi, mulai dari yang paling ramah sampai yang paling amarah sekalipun ternyata tidak mampu mengurai solusi, rakyat Jenggala melontarkan agenda pembangkangan. Pesona pembangkangan sipil (civil disobedience) kini marak bukan saja di kalangan rakyat seputar bencana lumpur Lapindo, tapi juga bergayung-sambut dengan sikap para wakil rakyat DPRD Jawa Timur. Pembangkangan ini merupakan pesona politik baru dalam perlawanan rakyat terhadap penguasa. Panitia Khusus (Pansus) Lapindo DPRD Jawa Timur melontarkan tekanan politik, merekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menahan setoran Dana Perimbangan dari Jawa Timur ke pusat sebesar Rp 70 triliun. Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons dengan pernyataan, "jangan main gertak" karena pemerintah pusat bisa juga menahan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk Jawa Timur. Sikap "main gertak" ini menambah kian tidak jelasnya sikap negara terhadap rakyat Jenggala yang hak sosial politik, ekonomi, dan budayanya sudah ditenggelamkan lumpur panas. Pembangkangan sipil adalah kulminasi cara yang ditempuh rakyat ketika kekuasaan negara yang mereka amini sebagai institusi yang wajib melindungi hak-hak kehidupannya, ternyata tidak memenuhi kewajibannya. Pesona pembangkangan sipil yang kini marak, apakah melalui upaya menahan Dana Perimbangan, boikot membayar pajak, cap jempol darah, rencana ngeluruk ke pusat negara, membangun koalisi dengan parlemen daerah, mengajak pemerintah daerah menyatukan sikap menekan pemerintah pusat, adalah puncak dari upaya negosiasi amarah itu. Bencana lumpur Lapindo ini bukan mustahil dapat membiak menjadi bencana sosial politik. Ketika semua upaya negosiasi rakyat dengan korporat menemui jalan buntu, ketika asumsi negara punya kedigdayaan melindungi rakyat dan bukan melindungi korporat ternyata tidak terbukti, agenda apalagi yang harus dijalankan kecuali pembangkangan sipil? Agenda rakyat Jenggala itu tampaknya diamini para wakil rakyat Jawa Timur. LNF


page 10 of 99

________________________________________________________________________ "State hidden agenda" Semua itu adalah counter rakyat terhadap state hidden agenda (agenda tersembunyi negara) dalam kasus lumpur panas ini. Rakyat menyusun agenda tersendiri mengimbangi agenda tersembunyi negara yang hingga kini tidak bisa diurai oleh kekuatan politik macam apa pun. Bahkan tak peduli apakah itu sesuai prosedur atau tidak. Pansus DPRD memberikan memo politik atau memo kebijakan kepada pemerintah pusat, adakah itu sesuai prosedur? Bukankah keputusan pansus selayaknya disahkan dalam sidang pleno, dan hasilnya merupakan keputusan resmi DPRD sebagai wakil rakyat kepada pemerintah? Tapi tampaknya, itu tidak menjadi perkara bagi para wakil rakyat itu. Tekanan politik harus dilakukan, bahkan tuntutan cash and carry sebagaimana dituntut warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1 menjadi satu-satunya agenda yang ditawarkan untuk menolak tawaran pemerintah pusat dan Lapindo, relokasi plus. Gubernur yang secara konstitusional adalah wakil pemerintah pusat juga diminta menolak tawaran relokasi plus, dan memaksa Lapindo dan pemerintah pusat menyetujui cash and carry untuk warga Perumtas 1, sama dengan kebijakan yang sudah disepakati untuk warga Desa Siring, Reno Kenongo, dan Kedung Bendo. Sebagai bentuk pembangkangan sipil, rekomendasi menahan Dana Perimbangan, menolak membayar pajak, cap jempol darah, rencana ngeluruk ke Istana Presiden, boleh jadi akan mengalami kebuntuan juga bila hidden agenda negara tidak mampu dijelentreh-kan. Tapi itulah pesona pembangkangan rakyat Jenggala yang kini kian marak. Sempurnalah semuanya, kebuntuan membuntu luapan lumpur panas, buntu bernegosiasi dengan Lapindo, kini kebuntuan menghadang tuntutan atas kewajiban negara melindungi rakyat. Pesona negara dan pemerintah macam apakah gerangan ini? Puluhan ribu rakyat tercerabut dari kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budayanya. Terlunta-lunta secara fisik dan batiniah, didera ketidakpastian nasib, dipecundangi kebijakan ekonomi politik bahkan hukum, dicederai korporat raksasa, dan… masya Allah, mereka tidak bisa berpaling ke mana pun untuk membela nasib yang terpuruk, termasuk kepada negara. Adakah kenistaan rakyat yang lebih daripada itu di suatu negeri yang penuh tebar pesona?

Anomali Inilah panggung adu tanding agenda negara versus agenda rakyat, yang sudah berlangsung sepuluh bulan, dan tidak tahu kapan dan bagaimana harus diselesaikan. Pesona pembangkangan sipil yang kini ditebarkan rakyat Jenggala, cap jempol darah, boikot membayar pajak, menahan Dana Perimbangan daerah, "gertak" dilawan "gertak", alangkah sempurnanya anomali itu.

LNF


page 11 of 99

________________________________________________________________________ Bukankah merekomendasi menahan Dana Perimbangan daerah ke pusat adalah suatu anomali? Bagaimana pula caranya? Kiat administrasi negara macam apa yang harus ditempuh? Bukankah itu juga anomali ketika rekomendasi itu direspons sebagai gertakan, dan dibalas gertak pula dengan menahan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pusat ke Jawa Timur? Bukankah anomali pula ketika Pansus DPRD tanpa melalui sidang pleno mengajukan memo kebijakan ke pemerintah pusat? Bukankah juga anomali, boikot membayar pajak? Pajak mana yang harus diboikot? Pajak rakyat ke pusat atau pajak rakyat ke kas daerah? Bukankah lagi-lagi anomali dengan berkilah mengatakan kesepakatan membayar ganti rugi/ganti untung oleh Lapindo hanya sebagai tanggung jawab moral, karena Lapindo belum ditetapkan secara hukum sebagai penyebab melubernya lumpur? Bukankah anomali, keputusan melakukan pembangkangan sipil di suatu negara hasil reformasi yang menebah dada mengagulkan (membanggakan) transparansi, akuntabilitas, demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)? Sungguh, lumpur panas Lapindo di Bumi Jenggala ini sedang memercikkan api sosial politik, yang boleh jadi kian membara. Di mana kesulitan negara mengambil kebijakan guna melindungi rakyatnya dari ulah suatu korporat besar? Bukankah presiden—kalau mau—bisa mendelegasikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengambil alih perkara, dan dengan otoritas penuh atas nama presiden, gubernur ditugaskan memimpin institusi pengganti Tim Nasional? Dengan otoritas penuh dari presiden sebagai kepala pemerintahan, gubernur, kalau perlu dapat melikuidasi semua aset korporat Lapindo untuk diperhitungkan guna membayar semua kerugian ekonomi, sosial politik, serta budaya yang makin hari makin besar di Jawa Timur. Bukankah masih banyak sumur pengeboran Lapindo di Sidoarjo di luar sumur Banjar Panji 1 yang bermasalah itu? Seandainya keuntungan dari berbagai sumur itu, diaudit secara transparan, bukankah semua bencana kehidupan sosial ekonomi politik dan budaya yang menimpa rakyat Sidoarjo dan Jawa Timur ini bisa diurai? Tapi semua itu butuh komitmen pemerintah pusat, butuh komitmen negara memenuhi kewajibannya melindungi rakyat bukannya melindungi korporat, sebesar apa pun keuntungan negara yang diperoleh dari korporat itu, termasuk sedekat apa pun hubungan penguasa dengan pemilik korporat itu. Tanpa ketegasan komitmen negara, tanpa ketegasan pengambil keputusan tertinggi pemerintahan, lumpur panas ini akan kian membakar semangat pembangkangan sipil rakyat Jenggala, yang bukan mustahil dapat membiak ke seluruh rakyat Jawa Timur. Apabila hal itu terjadi, sikap penuh keraguan dan kemampuan tebar pesona, tidak akan mungkin bisa meredamnya. (***)

LNF


page 12 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0612/02/Fokus/3134959.htm Bencana Lumpur Lapindo, Lapindo Tak Bisa Lari Oleh: Harry Ponto Upaya kelompok usaha Bakrie menjual kepemilikan PT Energi Mega Persada Tbk di Lapindo Brantas Inc kandas untuk kedua kalinya. Upaya pertama dilakukan pertengahan September lalu kepada Lyte Limited, perusahaan Kepulauan Jersey, Inggris, yang masih terafiliasi dengan kelompok usaha Bakrie. Yang kedua masih hangat karena terjadi di bulan November kepada Freehold Group Limited, perusahaan British Virgin Island. Jika yang pertama harga jualnya 2 dollar AS (sekitar Rp 18.000), yang kedua seharga 1 juta dollar AS (sekitar Rp 9,1 miliar). Polemik atas rencana penjualan tersebut tentu tidak terhindarkan karena tanggung jawab Lapindo yang sangat besar akibat lumpur panas di Sidoarjo. Menurut pemberitaan, lumpur sudah merendam tiga kecamatan, dan luas luberan lumpur mencapai 400 hektar. Dalam waktu sekitar enam bulan, lebih dari 15.000 warga harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal (Kompas, 30/11). Biaya penanggulangan, konon, bisa mencapai 170 juta dollar AS (sekitar Rp 1,6 triliun), ditambah dengan biaya relokasi sebesar Rp 1 triliun-Rp 2 triliun. Pertanyaannya, mengapa kelompok usaha Bakrie begitu gigih hendak menjual Lapindo? Apakah penjualan itu semata-mata untuk melindungi pemegang saham minoritas? Atau, seperti ungkapan dalam bahasa Latin, in cauda venenum (racun ada di buntut/ekor), adakah maksud lain yang tersembunyi, semisal, pengalihan tanggung jawab? Tentu patut juga dipertanyakan peran yang seharusnya dilakukan negara sehubungan dengan penanggulangan masalah ini. Dari pemberitaan diketahui, alasan penjualan Lapindo adalah untuk melindungi pemegang saham minoritas di Energi Mega yang sekitar 30 persen. Sekitar 70 persen saham Energi Mega terkait dengan kelompok usaha Bakrie. Keberadaan Lapindo, katanya, hanya akan menggerogoti Energi Mega. Disebutkan juga, penjualan Lapindo adalah penjualan peluang usaha (baca: memperoleh keuntungan) karena Blok Brantas masih menjanjikan. Risiko tetap akan menjadi tanggung jawab kelompok usaha Bakrie. Jika alasan penjualan itu adalah yang sesungguhnya, penjualan Lapindo tidak diperlukan. Jika benar kelompok usaha Bakrie akan menanggung seluruh beban biaya, kelompok usaha Bakrie cukup membuat perjanjian penjaminan yang menegaskan bahwa seluruh biaya penanggulangan menjadi beban dan tanggung jawabnya. Jika perlu, para pengendali kelompok usaha Bakrie memberikan jaminan pribadi untuk menanggung biaya tersebut. Dengan melakukan ini, akan tercapai maksud baik kelompok usaha Bakrie agar Energi Mega, dan para pemegang saham minoritasnya, tidak

LNF


page 13 of 99

________________________________________________________________________ digerogoti oleh Lapindo. Akibat kegagalan pengeboran sumur Banjar 1 yang dituding menjadi biang semburan lumpur panas, pemegang saham minoritas Energi Mega telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Jika Lapindo dijual, Energi Mega dan pemegang saham minoritas akan selamanya kehilangan Lapindo sebagai sumber pendapatan potensial. Padahal, kata kelompok usaha Bakrie, Lapindo memiliki sejumlah sumur yang masih menjanjikan untuk dikembangkan sebagai ladang minyak dan gas. Dengan memberikan penjaminan, maksud melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, sekali lagi, tentu akan tercapai karena mereka tidak perlu kehilangan Lapindo. Tanggung jawab Bakrie Karena ada dugaan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan perseroan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, tidak mustahil tuntutan kepada pemegang saham Lapindo akan sangat besar jumlahnya. Mungkin terjadi pengeboran yang lupa memasang pengaman (casing) merupakan akibat penyalahgunaan perseroan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Jika terbukti, sesuai prinsip piercing the corporate veil dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab pemegang saham bisa menjadi tidak terbatas lagi. Walau mungkin sudah berdamai, gugatan PT Medco E&P Brantas ke arbitrase adalah bukti awal adanya kecerobohan atau kesalahan. Medco bersama Santos Brantas Pty Ltd adalah rekan Lapindo dalam pengembangan Blok Brantas di Sidoarjo. Jika pemegang saham sebenarnya (ultimate beneficiary) adalah kelompok usaha Bakrie (sekitar 70 persen di Energi Mega), pertanggungjawaban tidak terbatas itu mungkin saja menembus sampai ke kelompok usaha Bakrie. Dari prinsip piercing the corporate veil yang juga berlaku di banyak negara lain, patut diduga bahwa tujuan pelepasan kepemilikan di Lapindo mungkin tidak semata karena alasan perlindungan pada pemegang saham minoritas Energi Mega selaku pemilik Lapindo. Karena, seperti ungkapan terkenal dari ekonom terkemuka Amerika, Milton Friedman, peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1976, there is no such as a free lunch, tidak ada yang gratis dalam kehidupan ini. Lagi pula, memang sudah menjadi sifat pebisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari uraian di atas, tindakan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang dua kali melarang terjadinya penjualan Lapindo patut diacungi jempol. Bapepam selaku regulator pasar modal tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham publik, tetapi juga kepentingan masyarakat luas karena belum jelas siapa yang mesti bertanggung jawab atas dampak lumpur Sidoarjo.

LNF


page 14 of 99

________________________________________________________________________ Keppres No 13/2006 Secara berulang dikesankan di media massa bahwa Lapindo tetap bertanggung jawab atas semua biaya penanganan dampak semburan lumpur panas di Sidoarjo sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2006. Akibatnya, banyak yang bertanya tentang nasib korban setelah berakhirnya keppres. Sesungguhnya Keppres itu tidak mengatur tentang tanggung jawab biaya penanganan semburan lumpur Sidoarjo. Yang diatur adalah pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo dengan masa kerja sampai enam bulan (7 Maret 2007) dan dapat diperpanjang. Dalam Butir 5 Keppres memang disebutkan, pembentukan Tim Nasional tidak mengurangi tanggung jawab Lapindo untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya. Namun, ketentuan itu hanya merupakan penegasan atas tanggung jawab Lapindo, dan bukan dasar hukum pertanggungjawaban Lapindo. Karena itu, Lapindo demi hukum tetap bertanggung jawab atas dampak semburan lumpur sekalipun masa tugas Tim Nasional telah berakhir. Tugas negara Sudah menjadi tugas negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menjamin adanya kehidupan yang nyaman, aman, dan tenteram serta memajukan kesejahteraan rakyatnya. Yang terjadi sekarang ini adalah tercerabutnya hak asasi masyarakat Sidoarjo secara besar-besaran. Yang terjadi tidak hanya hilangnya hak untuk memiliki (harta benda) dan kebebasan untuk mencari nafkah, tetapi juga hak hidup karena lumpur Sidoarjo itu sudah memakan korban nyawa sedikitnya 12 orang. Dengan segala kewenangan dan perlengkapan yang dimilikinya, pemerintah tentu dapat mempercepat penanggulangan dampak lumpur panas. Selain itu, jika pemerintah serius, Bapepam jangan dibiarkan sendiri. Bagaimana dengan hasil penyidikan pihak kepolisian yang sampai saat ini nyaris tak terdengar? Bagaimana pula dengan Badan Pelaksana Migas yang mestinya lebih aktif agar masyarakat mengetahui secara jelas duduk persoalannya? Tentu tidak diharapkan jika pembentukan Tim Nasional hanya menjadi konsumsi politik yang akhirnya hanya mengaburkan tentang siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab. (***)

LNF


page 15 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/2007/03/01/Opini/krn,20070301,65.id.html Lumpur Lapindo Menjelang 8 Maret Oleh: Bambang Widjojanto Sembilan bulan berlalu, dan hingga kini masih belum jelas ujung derita yang timbul akibat dahsyatnya semburan lumpur di ladang pengeboran Lapindo Brantas Inc. Aneka upaya yang diambil pun sejauh ini tampaknya belum memenuhi harapan. Di tengah itu semua, masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 akan selesai pada 8 Maret mendatang. Pertanyaannya kemudian, siapa atau lembaga apa yang kelak harus diberi tugas menghentikan semburan Lumpur. Ada beberapa isu utama menyangkut lembaga baru ini. Pertama, sejauh mana lingkup tugasnya dalam mengelola dampak yang muncul serta apa kewenangannya guna mengambil langkah-langkah strategis meminimalisasi kerusakan yang lebih masif, baik di berbagai sektor kehidupan masyarakat maupun lingkungan hidup. Dan kedua, seberapa besar lembaga ini memiliki sumber-sumber pembiayaan untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangannya. Jawaban tegas untuk soal ini tentu tak mungkin kita berikan di sini. Yang ingin kita bahas justru masalah krusial dan sensitif, yang mestinya bisa dijawab lebih dulu sebelum pertanyaan di atas tadi, yakni tentang siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, serta seberapa besar dia harus bertanggung jawab dalam mengelola keseluruhan dampak yang muncul dari lumpur Lapindo. Jika kita mendekati masalah ini melalui pendekatan pidana, ada prinsip dasar yang harus ditegakkan di sini: "tiada pertanggungan jawab tanpa kesalahan serta tiada pidana tanpa kesalahan". Berpijak pada kaidah ini, tidaklah mungkin Lapindo Brantas Inc. dapat dimintai pertanggungjawaban menyeluruh untuk memikul segenap akibat yang muncul dari semburan lumpur jika tidak pernah dibuktikan bahwa ada kesalahan atau tindakan melawan hukum yang secara nyata telah dilakukannya sehingga menyebabkan terjadinya semburan lumpur. De facto hingga kini, Lapindo Brantas Inc. belum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Untuk itu, tidak pula berlebihan jika harus dikaji, bahkan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk menentukan apakah ada elemen-elemen yang dapat bersifat deceit (kecurangan), concealment of facts (penyembunyian kenyataan), illegal circumvention (pengelakan peraturan), atau subterfuge (akal-akalan) dalam proses operasi pengeboran. Semua itu untuk menentukan sifat melawan hukum guna mengkualifikasi ada-tidaknya kesalahan yang telah dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. Jikapun hari ini, setidaknya per akhir Januari lalu, telah dikeluarkan dana US$ 85,9 juta atau setara dengan Rp 773 miliar sebagai bagian dari iktikad baik Lapindo Brantas Inc. mengatasi dampak yang muncul, itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari korporasi. Karena itu, tidak mengherankan bila kemudian Lapindo Brantas

LNF


page 16 of 99

________________________________________________________________________ Inc. pernah membuat pernyataan yang menegaskan bahwa total dana yang dianggarkan perusahaan untuk penanggulangan lumpur sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah hanya US$ 170-180 juta. Salah satu media mengutip pendapat sebuah lembaga keuangan, UBS AG, yang menaksir biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangan bencana lumpur US$ 750 juta atau sekitar Rp 6,8 triliun. Bandingkan juga dengan jumlah kerugian yang dituntut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam gugatannya yang mencapai angka Rp 33 triliun. Belum lagi beberapa taksiran lembaga lain yang mencoba merumuskan nilai kerugian yang muncul akibat semburan lumpur. Uraian mengenai besarnya kerugian ini hendak menegaskan: pertama, belum ada yang dapat memastikan jumlah kerugian; dan kedua, apa mungkin Lapindo Brantas Inc. dapat dimintai pertanggungjawaban. Juga apakah mereka mau bertanggung jawab atas semua biaya dan kerugian yang muncul untuk menanggulangi semburan lumpur jika tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan mereka dalam kasus ini. Itu sebabnya, tidaklah mengherankan bila ada sinyalemen yang menyatakan adanya suatu usaha yang kian sistematis untuk mengkualifikasi semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam semata, dan bukan karena kesalahan prosedur pengeboran. Sinyalemen ini berimpitan dengan kecenderungan yang memperlihatkan adanya satu upaya menutupi kesalahan pihak yang bertanggung jawab, atau setidak-tidaknya meminimalisasi derajat kesalahannya. Indikasinya bisa didapatkan dari ketidakjelasan dan akuntabilitas proses penyidikan atas dugaan kelalaian dalam proses pengeboran yang menjadi penyebab utama munculnya bencana semburan lumpur. Tanpa bermaksud menyamakan kasus lumpur Lapindo dengan modus kejahatan yang dilakukan Enron Corp., ternyata kejahatan itu ditopang oleh perusahaan auditor Arthur Andersen yang mengaudit laporan keuangan Enron Corp. Hal serupa juga terjadi pada kasus WorldCom Inc., yang melakukan accounting scandal. Pada kasus ini, seorang controller WorldCom mengakui kesalahannya karena memalsukan laporan keuangan; dan yang mengejutkan, dia juga membuat pernyataan bahwa tindakan yang dilakukannya itu atas perintah atasannya untuk membuat markup pendapatan perusahaan hingga mencapai US$ 5 miliar selama 18 bulan. Fakta ini hendak menegaskan, pada kejahatan bisnis, otoritas asosiasi dan para atasan mempunyai potensi dan peran penting untuk melegalisasikan suatu kejahatan dan sekaligus menjadi pelaku intelektual kejahatan. Hal lain yang juga terjadi, ada upaya sistematis lainnya untuk mengalihkan kepemilikan Lapindo Brantas Inc. yang semula berinduk pada PT Energi Mega Persada Tbk. ke pihak lain. Di satu sisi, penjualan Lapindo Brantas Inc. dapat saja dilakukan agar tidak mengganggu keseluruhan perusahaan bisnis dari holding company yang membawahkan Lapindo Brantas Inc. Tapi penjualan itu juga dapat dimaksudkan untuk mengingkari tanggung jawab. Belum jelas betul apakah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tetap menolak penjualan Lapindo kepada Freehold Group Ltd. karena tetap belum mendapat persetujuan. Ada silang sengketa mengenai persetujuan itu, tapi Bapepam memang harus memeriksa agar pengalihan ini tidak sekadar modus untuk mengingkari tanggung jawab LNF


page 17 of 99

________________________________________________________________________ yang seharusnya dipikul bila kelak terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. Perdebatan di atas juga dapat diimbuhi dengan diskursus mengenai batas tanggung jawab perseroan sesuai dengan ketentuan korporasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya. Pendeknya, persero tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi nilai saham atau kekayaan korporasi. Meski perlu dicatat, undang-udang itu pun mengenal doktrin piercing the corporate veil, yang memberi peluang menuntut pertanggungjawaban dari pemegang saham. Bahkan harta kekayaan direktur dan komisaris dapat ditanggungkan bila terbukti terjadi tindakan yang dilakukan direktur dan komisaris melebihi batas kewenangan yang dimiliki. Selain itu, bukan tidak mungkin Lapindo Brantas Inc. akan mengambil tindakan untuk mempailitkan dirinya sendiri (voluntary bankruptcy) atau pihak lain yang mempailitkannya, sehingga dia tidak bisa dituntut lagi untuk menanggung kerugian yang muncul. Keseluruhan tindakan itu dapat berpucuk pada suatu maksud yang ditujukan untuk meminimalisasi, mengalihkan, dan/atau mengingkari tanggung jawab yang harus dipikul atas semburan lumpur Lapido. Itu sebabnya, tak mengherankan bila Lapindo menolak memberikan ganti rugi kepada warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera. Dan kondisi ini dapat menyebabkan potensi konflik yang serius dan sangat mengkhawatirkan. Dari uraian itu, kita menemukan suatu keadaan ketika potensi kerugian akibat semburan lumpur akan kian meluas, tapi Lapindo Brantas Inc. akan menolak bertanggung jawab memberikan ganti kerugian. Sementara itu, alasan dan dasar hukum yang dapat memaksa Lapindo Brantas Inc. belum ada, karena proses hukumnya tidak jelas--kecuali gugatan yang diajukan Walhi. Dan jika tak ada kesalahan yang bisa dibuktikan, tidaklah mungkin dituntut suatu pertanggungjawaban secara penuh dari Lapindo. Dalam situasi begini, upaya pembuktian mengenai siapa sesungguhnya penyebab timbulnya semburan lumpur itu menjadi tak bisa ditawar. Benarkah akibat kelalaian teknis dalam pengeboran yang dilakukan Lapindo atau memang bencana alam seperti akhir-akhir ini dicoba "dikampanyekan". Tanpa ketegasan dalam hal ini, perdebatan selanjutnya tentang siapa yang mesti bertugas menggantikan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, termasuk lingkup kewenangan dan sumber dananya, pasti tak akan pernah bisa tuntas dan terasa adil bagi semua pihak. Inilah pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum 8 Maret nanti. (***)

LNF


page 18 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/berita-utama/negara-danlumpurKasus Lumpur Lapindo , Negara dan Lumpur Sidoarjo Oleh: Muhammad Qodari APAKAH Anda sudah pernah merasakan dampak semburan lumpur di Sidoarjo? Saya sudah, ketika harus pergi ke Kota Batu, Malang, beberapa bulan lalu. Gara-gara Lusi (Lumpur Sidoarjo) menggenangi jalan tol Porong–Gempol di Sidoarjo, perjalanan saya ke Malang harus memutar sehingga lebih lambat 3–4 jam. Dampak tersebut bisa dikategorikan sebagai dampak paling ringan dari semburan Lusi. Cuma, itu saja sudah bikin kesal. Maklum, perjalanan menjadi lebih lama, terjebak macet, dan bensin yang dihabiskan lebih banyak. Kesulitan yang dialami warga yang tinggal di Jawa Timur tentu lebih besar. Kesulitan itu semakin hari semakin besar dan meluas. Hal ini karena semburan lumpur terus membesar hingga mencapai 126 ribu kubik (m3) per hari atau setara dengan 792.540 barel. Hampir mendekati produksi rata-rata minyak bumi Indonesia saat ini yang sekitar 1 juta barel per hari. Semburan itu juga tak kunjung henti. Akibatnya, wilayah yang terancam Lusi semakin meluas hingga semakin banyak rumah penduduk, pabrik, dan fasilitas umum yang terkena dampak langsungnya. Ledakan pipa gas yang terjadi Rabu (22/11) semakin memperbesar skala kesulitan yang timbul akibat Lusi. Bukan hanya karena ledakan itu memakan tak kurang dari 11 orang meninggal dan dua lainnya hilang, ledakan juga menyebabkan pasokan gas yang dibutuhkan untuk pembangkit tenaga listrik dan untuk industri terputus. Akibat penurunan pasokan listrik, sebagian wilayah Jakarta terpaksa mengalami pemutusan listrik. Dampak langsung Lusi di ujung timur Pulau Jawa akhirnya dirasakan sampai Jakarta yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Ledakan pipa gas telah menjebol tanggul yang dibuat untuk melindungi jalan tol Porong– Gempol. Akibatnya, jalan tol sepanjang 1 km tergenang lumpur dengan kedalaman 2–3 meter. Dalam rapat terbatas pascaledakan pipa gas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene orang Jawa Timur, menginstruksikan agar jalan tol ditutup secara permanen. Berkurangnya pasokan listrik, gas, dan ditutupnya jalan tol pada saat bersamaan akan menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar. Semburan lumpur di Sidoarjo berawal dari kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan Lapindo Brantas Inc yang sahamnya dimiliki Kalila dan Pan Asia Enterprise. Kalila dan Pan Asia Enterprise sendiri merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada yang 70% sahamnya dimiliki kelompok usaha Bakrie. Sampai saat ini tidak ada kesimpulan pasti apakah semburan itu terjadi karena kesalahan teknis yang dibuat Lapindo dalam pengeboran atau gejala alam. Yang jelas, keluarnya lumpur dari lubang yang dibuat Lapindo menjadikan tanggung jawab penanganan Lusi jatuh ke tangan Lapindo dan pengelolanya. Dengan latar belakang itu, seyogianya semua LNF


page 19 of 99

________________________________________________________________________ penanganan dampak semburan Lusi menjadi tanggung jawab Lapindo. Masalahnya, semburan lumpur semakin besar dan semakin luas. Dampaknya juga mengenai penduduk, pabrik, dan berbagai fasilitas umum seperti jalan tol, rel kereta, jaringan listrik, dan pipa gas yang ada di daerah tersebut sehingga pemerintah daerah dan akhirnya pemerintah pusat ikut turun tangan. Keluarlah Keppres No 13/2006 yang mengatur penanganan Lusi dan pembentukan Tim Nasional Penanganan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS) di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menjadi Ketua dewan pengarahnya. Dengan Keppres No 13/2006 dan Timnas PSLS, negara (baca: pemerintah pusat) telah memainkan peranannya. Timnas PSLS dibagi dalam tiga kelompok kerja. Kelompok 1 berusaha menghentikan semburan. Kelompok 2 mencari cara penanganan lumpur yang keluar. Kelompok 3 menangani aneka dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Di Timnas sendiri, bekerja aparatur dan para ahli dari berbagai departemen, seperti ESDM, Perikanan dan Kelautan, Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Masalahnya sekarang adalah sejauh mana peran negara itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha sampai dengan hari ini? Menjelang enam bulan semburan pada 29 November ini (semburan Lusi pertama kali terjadi pada 29 Mei 2006), kelompok 1 belum berhasil menghentikan lumpur yang keluar. Dari sekian pilihan teknik yang ditawarkan, Timnas memilih membuat dua relief well (pengeboran dari samping). Saya tidak tahu persis bagaimana relief well ini bekerja, tapi dari newsletter edisi V, November 2006, yang diterbitkan Timnas LSPS, diinformasikan bahwa pengeboran relief well 1 telah mencapai kedalaman 3.533 kaki dan casing pertama sudah dipasang. Sementara pengeboran relief well 2 telah mencapai 1.170 kali. Ditargetkan, Desember pembuatan kedua relief well akan selesai sehingga Januari 2007 barulah semburan Lusi dapat dihentikan. Apakah benar berhenti? Ini pertanyaan yang tentu kita nanti-nanti jawabnya. Adapun kelompok 2 telah melakukan setidaknya dua tugas besar. Pertama, pembuatan dan penguatan tanggul-tanggul kolam penampungan lumpur. Kolam yang dibangun sudah sekitar 450 hektare. Menurut Rudy Novrianto, juru bicara Timnas PSLS, kolam ini dapat menampung 13 juta kubik lumpur sementara lumpur yang ada sekarang 11 juta kubik. Kelompok 2 juga harus selalu menjaga agar tanggul-tanggul ini tidak jebol dan menutup kembali tanggul yang jebol sejauh memungkinkan. Kedua, membuat spill way (saluran pelimpahan) untuk membuang lumpur dari kolamkolam ke Sungai Porong yang harapannya akan mengalirkan lumpur ke Selat Madura. Spill way telah diuji coba pada 2 November dan dianggap berhasil dengan bukti susutnya lumpur di kolam 5 sekitar 1,5 meter dalam dua hari. Keberhasilan kelompok 2 patut diapresiasi walaupun kita masih menunggu hasil secara keseluruhan. Kendala yang menunggu di depan adalah kerusakan spill way dan pompa penyaluran ke Sungai Porong, potensi curah hujan yang melebihi kapasitas spill way

LNF


page 20 of 99

________________________________________________________________________ sehingga lumpur meluber keluar kolam, menumpuknya lumpur di Sungai Porong karena tidak terbawa ke laut, dan potensi kerusakan alam akibat pembuangan lumpur di Sungai Porong dan Selat Madura. Untuk kelompok 3, tugas mereka adalah menangani evakuasi dan relokasi warga yang rumahnya tergenang lumpur dan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya mata pencarian masyarakat yang lahan kerja atau pabriknya terpaksa tutup. Pekerjaan mereka akan semakin luas apabila semburan lumpur terus melebar hingga mengancam wilayah pemukiman dan industri lainnya. Peran Lain Tugas-tugas Timnas LSPS di atas jelas sangat berat. Apalagi di luar tugas-tugas di atas, setidaknya masih ada empat pekerjaan rumah lain yang besar seperti merelokasi jalan tol, rel kereta api, jaringan listrik, dan pipa gas yang harus dipindahkan sebagai akibat langsung dan akibat sampingan dari semburan Lusi. Apakah ini juga menjadi tugas Timnas, tim lain, ataukah diserahkan pada departemen dan institusi lain yang membawahi keempat masalah di atas, kita tunggu peran yang tegas dari negara. Ketegasan lain yang ditunggu dari pemerintah berkaitan dengan status kepemilikan Lapindo Brantas yang oleh Keppres 13/2006 ditunjuk untuk menanggung semua biaya sosial dan teknis yang harus keluar akibat semburan lumpur Sidoarjo. Diberitakan bahwa Energi Mega Persada (EMP) telah menjual saham Lapindo Brantas kepada Freehold Group Ltd. Penjualan saham ini telah menimbulkan kontroversi tentang tanggung jawab kelompok usaha Bakrie selaku pemilik saham mayoritas terhadap kelanjutan penanganan masalah Lusi di masa yang akan datang. Nirwan D Bakrie selaku pemilik kelompok usaha Bakrie telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lari dari tanggung jawab. Masalahnya, publik akan berpikir, bagaimana pertanggungjawaban itu secara legal bisa dimintakan kepada Bakrie apabila pemilik Lapindo telah beralih ke pemilik baru. Apalagi, jika pemilik baru itu diragukan kredibilitasnya. Di sinilah pemerintah, lewat lembaga yang berwenang menangani masalah penjualan saham ini (misalnya Bapepam), diharapkan ketegasannya. Ketegasan itu bisa menjadi hal yang sulit, tetapi juga bisa mudah terkait dengan keberadaan Menko Kesra Aburizal Bakrie di dalam pemerintahan sekarang ini. (***)

LNF


page 21 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0701/23/opini/3206257.htm Pelanggaran HAM Kasus Lapindo Oleh: Salahuddin Wahid Semburan lumpur panas yang mengandung hidrogen sulfida H2 Akibatnya, penduduk di empat desa harus mengungsi. Mereka kehilangan rumah, sawah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Bencana itu juga mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah jelas akibat aktivitas alam atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan, fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan merupakan risiko yang sering terjadi. Namun, harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan di permukiman seperti di Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc mutlak (absolut liability) harus bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu kesalahan aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya bencana itu mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.

Pelanggaran HAM Bencana lumpur panas menggenangi empat desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya. Korban akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur. Bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara lain: Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Kedua, hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Ketiga, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal 27A UUD 1945. Keempat, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

LNF


page 22 of 99

________________________________________________________________________ Kelima, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Keenam, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C UUD 1945. Ketujuh, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Sidoarjo pemerintah harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc. Langkah penting Adalah ironi, bencana yang sudah terjadi tujuh bulan belum ditangani dengan baik. Bahkan, hingga kini belum ada keputusan yang menyatakan, apakah semburan lumpur dapat dihentikan dalam waktu dekat atau tidak. Selain ganti rugi bagi korban, yang lebih penting adalah memberi kepastian dan pilihan yang menentukan masa depan korban yang lama terkatung-katung. Jika semburan itu mungkin dihentikan dalam waktu dekat, yang dibutuhkan adalah penampungan sementara yang memenuhi kelayakan hingga dapat menempati tempat tinggal semula. Tentu harus disiapkan pembangunan kembali perumahan, infrastruktur dan fasilitas sosial yang rusak terendam lumpur. Tidak kalah penting, menyiapkan program ekonomi untuk mengembalikan penghidupan korban yang dalam jangka panjang tidak akan dapat menggantungkan pada lahan persawahan atau tambak. Jika semburan lumpur itu tidak dapat dihentikan dalam waktu dekat, harus segera diputuskan adanya relokasi korban. Persoalan paling krusial adalah menentukan apakah relokasi itu dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri atau ke wilayah lain karena menyangkut identitas kelahiran dan ikatan nenek moyang yang tidak mudah dihilangkan. Karena itu, proses relokasi harus benar-benar dilakukan secara partisipatif tanpa pemaksaan. Relokasi juga harus dilakukan dengan menyediakan sarana perumahan, infrastruktur memadai, fasilitas umum dan sosial, serta ketersediaan lapangan kerja baru sesuai keahlian yang dimiliki masingmasing korban. Tidak ada kepastian Jika melihat perkembangan hingga kini, tampak belum ada kepastian apakah bencana itu bisa diatasi atau tidak. Korban seharusnya sudah mendapat kepastian dan pilihan bagi masa depannya. Membiarkan nasib mereka terkatung-katung akan membuat mereka

LNF


page 23 of 99

________________________________________________________________________ seperti orang jatuh yang tertimpa tangga. Dalam negara dengan sistem ekonomi pasar, kualitas birokrasi yang buruk akan menghasilkan kualitas regulasi yang buruk pula. Jika ini terjadi, mekanisme pasar akan melahirkan benih-benih destruktif yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam pidato pelantikan menjadi Presiden AS (1961), John F Kennedy mengatakan, "If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich". Dari pengamatan atas kasus Lapindo Brantas, kita melihat masalah utama ialah kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi inilah yang akan menentukan seberapa efektif kebijakan publik dilaksanakan. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang kini mendesak dilakukan. Tanpa disertai reformasi birokrasi secara mendasar, kebijakan sehebat apa pun hanya akan indah di atas kertas.(***)

LNF


page 24 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0703/24/Fokus/3402715.htm Bencana Lumpur Lapindo, Lumpur Panas yang Bikin Mulas Oleh: Hamzirwan Sudah hampir sepuluh bulan lumpur Lapindo menyembur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ketinggian tanggul yang dibangun mengelilinginya pun terus ditambah. Tak ada yang tahu, kapan semburan itu berhenti dan genangan lumpur mengering. Sejak sumur pengeboran milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, menyemburkan lumpur pada 29 Mei 2006, sampai kini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kehidupan ribuan orang pun mendadak terhenti akibat permukiman dan tempat usaha mereka terendam lumpur panas. Sedikitnya 20 pabrik yang mempekerjakan 2.500 orang tutup akibat terendam lumpur. Saat ini, sekitar 1.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja akibat ketidakjelasan kelanjutan operasional pabriknya. Efek domino perekonomian pun tidak kecil. Perekonomian Jawa Timur merugi sedikitnya Rp 13 triliun akibat tutupnya pabrik, distribusi produk ekspor, transportasi antarkota, dan hancurnya industri pariwisata. Belum lagi kehancuran infrastruktur seperti rel kereta api, jalan tol, dan jalan umum. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (22/3), mengatakan, pemerintah memang tidak ingin menyatakan kasus lumpur panas Lapindo sebagai bencana nasional untuk menghindari negara bertanggung jawab pada seluruh kerugiannya. Namun, pemerintah seharusnya bersikap tegas dengan mengambil alih tanggung jawab Lapindo untuk sementara dan menyelesaikan seluruh persoalan berkait dengan rakyat dan dunia bisnis korban lumpur. "Jangan hanya mendiamkan seperti sekarang ini, tidak produktif bagi siapa pun. Pemerintah harus mengambil alih sementara agar seluruh korban mendapat kepastian. Setelah itu, baru pemerintah hitung-hitungan dengan Lapindo," kata Sofjan. Penanganan yang berlarut-larut tanpa ketegasan pemerintah selama ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha. Menurut Sofjan, pertumbuhan perusahaan di Jawa Timur kini merosot 30 persen sejak lumpur panas meluber. Ongkos transportasi barang dan waktu tempuh lebih panjang menyebabkan pengusaha harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Keuntungan semakin menipis, sementara potensi kerugian terus membayang di depan mata. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengungkapkan, lumpur panas Lapindo harus dihentikan. Jika terus berlangsung selama setahun, maka potensi kerugian mencapai Rp 33,2 triliun. Meski kurang dari 10 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim 2006 sebesar Rp 469,2 triliun, nilai itu tentu bukan jumlah yang

LNF


page 25 of 99

________________________________________________________________________ sedikit. Greenomics menghitungnya berdasarkan komponen biaya pembersihan lumpur Rp 4,3 triliun, penanganan sosial Rp 3,59 triliun, restorasi lahan Rp 3,97 triliun, ekologi Rp 4,63 triliun, pertumbuhan ekonomi Rp 4,34 triliun, pemulihan bisnis Rp 5,79 triliun, kehilangan kesempatan Rp 2,88 triliun, dan ketidakpastian ekonomi Rp 3,7 triliun. "Seluruh biaya ini tidak jelas siapa yang akan menanggung karena kas Lapindo sendiri jauh lebih kecil dari nilai kerugian yang terjadi. Pemerintah sebaiknya segera memutuskan apa yang harus dilakukan agar rakyat mendapat kepastian," katanya. Ia pun gerah oleh sikap ambigu pemerintah dalam kasus Lapindo. Pemerintah pusat dan daerah seperti menutup mata dalam menangani kasus Lapindo. Elfian mencoba membandingkan kasus lumpur panas Lapindo dengan bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, 26 Desember 2004. Korban tsunami—meski mengalami kerusakan fisik dan psikologis yang cukup dahsyat—mereka tahu pasti bahwa peristiwa tersebut memang bencana dan berlangsung pada batas waktu yang jelas. Sementara, di Sidoarjo, ribuan korban setiap hari harus terus menatap permukiman dan tempat sumber nafkah mereka yang telah terendam lumpur panas. Perlahan-lahan kedalaman air terus bertambah tanpa tahu kapan akan berhenti. "Bahkan, para insinyur muda yang mengawasi lumpur pun jenuh, karena mereka terusmenerus mengawasi luapan lumpur yang tidak tahu kapan berakhirnya," kata Elfian. Tak mampu Pengamat ekonomi Faisal Basri mengemukakan, sikap tidak tegas pemerintah dalam menangani kasus Lapindo Brantas telah menunjukkan ketidakmampuan mengatasi persoalan. "Ongkos paling mahal yang muncul akibat lambannya penanganan lumpur panas Lapindo ini adalah ketidakpastian di Jawa Timur," katanya. Dampak jangka pendek Menurut Faisal, lumpur panas Lapindo hanya akan berdampak pada perekonomian jangka pendek Jawa Timur. Untuk jangka menengah, perekonomian akan lebih stabil, sebab infrastruktur dan antisipasi terhadap lumpur panas sudah selesai dibangun sehingga sudah ada alternatif distribusi barang dan orang. Kegiatan bisnis di daerah lain yang tidak terkena lumpur panas, tapi terganggu arus transportasi pasokannya pun kini mulai normal. Karena itu, dia memperkirakan perekonomian jangka menengah Jawa Timur dapat segera normal kembali. Faisal menyarankan pemerintah turut menentukan posisinya dalam menangani kasus Lapindo. Misalnya, kerugian yang terjadi enam bulan setelah bencana ditanggung pemerintah, sedangkan sebelum itu merupakan kewajiban Lapindo Brantas.

LNF


page 26 of 99

________________________________________________________________________ "Ini hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah turut bertanggung jawab karena kuasa pertambangan pemerintah kan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Pengatur Migas. Karena tidak mungkin juga Lapindo atau Grup Bakrie menanggung semua kerugian yang nilainya tak terbatas saat ini," kata Faisal. Apalagi, lanjutnya, kerugian yang ditimbulkan diperkirakan telah melebihi nilai kekayaan PT Lapindo Brantas dan grupnya. Penegasan pemerintah dibutuhkan untuk menunjukkan kemauan melindungi investor. Soal hak normatif pemerintah dan Lapindo Brantas sebenarnya dapat diketahui dari isi kontrak kerja yang disepakati. Karena itu, kata Faisal, pemerintah seharusnya membeberkannya kepada publik sehingga semua orang tahu apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan Lapindo. Selanjutnya, lokasi pertambangan di masa mendatang seharusnya menjauhi kawasan permukiman penduduk dan bisnis. Meski tak ada bisnis yang tak berisiko, tentu tak ada pengusaha yang mau menanggung risiko tanpa batas. Lumpur panas Lapindo Brantas memang bikin semua orang mulas... (***)

LNF


page 27 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2007/04/19/Opini/krn,20070419,78.id.html Bencana Lumpur Lapindo, Siapa Harus Menanggung Lumpur? Oleh: Harry Ponto Upaya membuat negara ikut menanggung biaya bencana semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo akhirnya berhasil. Pemerintah pusat memutuskan mengambil alih bagian terbesar biaya penanggulangan bencana lumpur Lapindo. Padahal bencana lumpur tersebut tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Keputusan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Meski kerusakan infrastruktur merupakan akibat aktivitas pengeboran Lapindo Brantas Inc., Perpres memastikan Lapindo tidak perlu menanggung biaya pemindahan dan perbaikannya. Semua biaya perbaikan akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ditanggung Lapindo, menurut Perpres, hanya dua. Pertama, biaya sosial kemasyarakatan dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur. Pembelian itu dilakukan hanya terhadap korban yang termasuk dalam peta area terdampak pada 22 Maret 2007. Jika area terdampak meluas, biayanya akan dibebankan pada APBN. Dan kedua, biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk tanggul utama sampai ke Kali Porong. Keputusan ini tentu bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur, karena perbaikan dan pengalihan infrastruktur bisa segera dilakukan. Pengalihan infrastruktur ini, seperti perbaikan jalan tol dan pemindahan rel kereta api, sangat vital untuk masyarakat Jawa Timur dan untuk mengatasi perekonomian di provinsi itu yang sudah lama terganggu. Masalahnya, jika bencana lumpur terjadi karena kelalaian Lapindo, semisal karena pengeboran yang tidak memasang pengaman (casing), apakah wajar jika seluruh rakyat Indonesia yang menanggungnya? Bagaimana perlakuan dana APBN yang akan dikeluarkan untuk Lapindo? Apa merupakan dana talangan yang harus dikembalikan oleh Lapindo atau pemberian cuma-cuma? Perpres ini jelas berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, yang habis masa berlakunya pada 8 April lalu. Dalam butir 5 Keppres ditegaskan tanggung jawab Lapindo untuk melakukan penanggulangan dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta masalah sosial yang ditimbulkannya. Ketika Keppres baru diberlakukan, secara berulang dikesankan di media massa bahwa Kelompok Usaha Bakrie melalui Lapindo tetap bertanggung jawab atas semua biaya penanganan dampak lumpur panas Sidoarjo. Bahkan ada petinggi negara yang sering menegaskan dan cenderung menjamin pelaksanaan tanggung jawab penuh tersebut. Kini,dengan berlakunya Perpres, negara mengambil bagian terbesar tanggung jawab tersebut.

LNF


page 28 of 99

________________________________________________________________________ Tanggung jawab Lapindo Rakyat Indonesia tentu menginginkan infrastruktur di area terdampak dapat segera diperbaiki atau dialihkan agar roda perekonomian di Jawa Timur dapat segera berputar normal. Namun, tentu tidak adil bagi rakyat umumnya jika biaya yang besar itu harus ditanggung rakyat melalui APBN. Apa landasan hukum yang digunakan hingga rakyat yang mesti bertanggung jawab? Sebelum ini, upaya membuat biaya penanggulangan masuk dalam APBN sudah dilakukan, yaitu mendorong pemerintah menyatakan bencana lumpur Lapindo sebagai bencana nasional. Nyatanya, ini tidak dilakukan pemerintah. Artinya, pemerintah tahu bahwa bencana lumpur Lapindo bukan bencana nasional. Setidaknya pemerintah ragu apakah itu tergolong bencana nasional atau tidak. Masih segar dalam ingatan bahwa Kelompok Usaha Bakrie secara berulang menjamin akan menanggung semua beban biaya bencana tersebut. Jika niat itu benar, guna menjamin pengembalian dana APBN yang digunakan, pemerintah dapat meminta Kelompok Usaha Bakrie membuat perjanjian penjaminan yang menegaskan bahwa semua biaya penanggulangan menjadi beban dan tanggung jawabnya. Jika perlu, para pengendali Kelompok Usaha Bakrie bisa diminta memberikan jaminan pribadi untuk menanggung biaya tersebut. Selain itu, guna memastikan klaim pemerintah nantinya bisa dipenuhi oleh Lapindo, wajar jika Lapindo diminta memberikan asuransi atas risiko ketidakmampuan melakukan pembayaran (guarantee liability insurance). Selain tanggung jawab atas biaya, penting bagi pemerintah membuktikan bahwa pemerintah serius dalam penegakan hukum. Hingga kini, belum terlihat jelas hasil penyidikan kepolisian atas kasus Lapindo. Padahal kegagalan pengeboran sumur Banjar1 yang dituding menjadi biang semburan lumpur panas terjadi sudah hampir setahun lalu. Ke mana Bapepam? Menarik dilihat adanya perubahan sikap Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menanggapi penjualan 32 persen participating interest PT Medco E&P Brantas di blok Brantas kepada Grup Prakarsa pertengahan Maret lalu. Medco E&P Brantas adalah anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. Medco bersama Santos Brantas Pty. Ltd.(18 persen) adalah rekan Lapindo (50 persen) dalam pengembangan blok Brantas di Sidoarjo. Sebelum ini, Bapepam dua kali melarang Kelompok Usaha Bakrie menjual kepemilikan PT Energi Mega Persada Tbk. di Lapindo. Upaya pertama dilakukan Bakrie pada September2006 dan yang kedua pada November 2006. Dalam upaya penjualan kedua, sekalipun penjualan itu didalilkan bukan transaksi yang mengakibatkan adanya perbenturan kepentingan, Bapepam tetap melarang terjadinya penjualan Lapindo. Alasannya, Bapepam tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham publik, tapi juga kepentingan masyarakat luas karena belum jelas siapa yang mesti bertanggung jawab atas dampak lumpur Lapindo. Medco sebagai salah satu raksasa pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia diyakini sangat memahami prosedur pengeboran. Jika ia harus bertanggung jawab atas LNF


page 29 of 99

________________________________________________________________________ sesuatu yang, menurut dia, tidak menjadi tanggung jawabnya, tentu Medco akan melawan balik. Itu terindikasi dengan adanya gugatan arbitrase terhadap Lapindo. Walau mungkin sudah berdamai, gugatan terhadap Lapindo di Amerika Serikat akhir tahun lalu mengindikasikan adanya kecerobohan atau kesalahan Lapindo dalam pengeboran sumur Banjar-1. Lolosnya penjualan saham Medco niscaya akan berdampak pada makin sulitnya pembuktian adanya kecerobohan atau kesalahan saat pengeboran. Pertanyaannya, jika saat rencana penjualan oleh Bakrie, Bapepam bisa dengan tegas melarang, mengapa saat penjualan oleh Medco, Bapepam hanya meminta klarifikasi dan dokumen? Jual-beli Membaca Perpres, terlihat bahwa tanggung jawab Lapindo telah dibatasi. Hak rakyat untuk meminta ganti rugi juga sudah dibatasi. Perpres mewajibkan Lapindo menangani masalah sosial kemasyarakatan dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur. Mekanismenya, dengan akta jual-beli kepemilikan. Cara pembayaran pun sudah diatur, yaitu 20 persen dibayar di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis. Jika area terdampak meluas, menurut Perpres, biaya akan dibebankan pada APBN. Tentu perlu dicermati beberapa hal sehubungan dengan pengaturan ini. Pertama, perlu mekanisme validasi batas-batas tanah yang lebih dapat diterima oleh semua pihak. Jika, misalnya, disyaratkan harus melampirkan bukti sertifikat, ini tentu akan sulit karena mungkin banyak sertifikat yang ikut terendam lumpur. Perpres mensyaratkan adanya akta jual-beli kepemilikan dengan Lapindo. Perlu diatur bahwa akta jual-beli hanya akan dibuat jika pembayaran telah lunas. Sebelum lunas, yang dilakukan hanyalah pengikatan jual-beli. Sangat tidak adil kalau hak warga atas tanah dan bangunan telah dialihkan ke Lapindo, sedangkan pembayaran penuh belum selesai. Dari Perpres ini juga terlihat bahwa setelah pembayaran ganti rugi selesai dilakukan, Lapindo akan menjadi pemilik area yang masuk dalam peta area terdampak pada 22 Maret 2007. Perpres memang membatasi tanggung jawab Lapindo, yaitu hanya membayar ganti rugi tanah dan bangunan. Padahal masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang belum tertangani. Contoh, warga yang kehilangan pekerjaan, hak anak-anak atas kesempatan bersekolah, hilangnya makam orang tua dan kerabat, serta hilangnya apa yang disebut kampung halaman. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Perpres menghilangkan hak warga untuk menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang mereka alami? Jawabnya, tentu tidak.Warga, baik sendiri maupun berkelompok, dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penanganan pemerintah yang tegas dan berpihak kepada rakyat sangat diperlukan. Tindakan pemerintah akan menjadi preseden jika kejadian serupa dilakukan oleh perusahaan lainnya. Jika nanti terjadi hal serupa, apakah rakyat harus kembali menanggung biayanya? Yang tidak kalah penting adalah jangan sampai segala yang

LNF


page 30 of 99

________________________________________________________________________ diperbuat pemerintah hanya menjadi konsumsi politik, yang akhirnya hanya mengaburkan persoalan siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab (***)

LNF


page 31 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL Kerugian akibat lumpur Lapindo Rp27,4triliun Oleh: Diena Lestari Bappenas menyatakan kerugian dan kerusakan akibat bencana lumpur Lapindo dalam sembilan bulan terakhir sudah mencapai Rp27,4 triliun. Berdasarkan Laporan Bappenas tentang Awal Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Semburan Lumpur Panas Sidoarjo Jatim yang telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan lalu tertulis bahwa total kerusakan dan kerugian selama sembilan bulan terakhir mencapai Rp27,4 triliun. Total kerusakan dan kerugian ini terdiri atas kerugian langsung Rp11 triliun dan kerugian tidak langsung Rp16,4 triliun. Kerugian langsung terdiri dari kerusakan pada perumahan dan permukiman yang tergenang lumpur, total berjumlah 10.426 unit dengan perkiraan kerugian sebesar Rp2,5 triliun. Prasarana dan sarana sosial senilai Rp51,7 miliar serta kerusakan pada aset dan kegiatan perekonomian produktif a.l. 20 pabrik. Kerugian tidak langsung bersifat opportunity loss meliputi kerugian ekonomi akibat penutupan jalan tol Porong-Sidoarjo selama sembilan bulan mencapai Rp1,35 triliun. Kerugian PT Jasa Marga dan PT KA mencapai Rp28,78 miliar. Klaim ke Lapindo Sementara itu, Menteri Negara BUMN Sugiharto kembali menyatakan proses pergantian dana yang telah dikeluarkan oleh sejumlah BUMN yang fasilitasnya tidak berfungsi karena terendam lumpur panas dari sumur migas milik Lapindo Brantas Inc, mutlak ditagihkan ke KPS bersangkutan melalui proses hukum. Proses pembuatan infrastruktur di Sidoarjo yang terganggu sementara ini harus dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan. Hal ini, tambahnya, karena masyarakat tidak dapat menunggu sampai dana dari Lapindo mengucur. Oleh karena itu, tambahnya, maka BUMN seperti PT KAI harus membiayai terlebih dahulu pembangunan rel kereta yang melintas di Porong Sidoarjo. "Kepentingan masyarakat harus didahulukan. Dari mana biayanya kalau kita harus menunggu dari Lapindo dulu. Untuk rakyat saja sampai sekarang belum dibayar. Apalagi untuk ini [infrastruktur]," katanya di Departemen Keuangan kemarin. Menurut dia, yang paling penting saat ini adalah mengupayakan kebutuhan rakyat dan pembangunan infrastruktur. "Kepentingan publik harus didahulukan dibandingkan kepentingan korporasi, tapi masalah dengan korporasi akan diselesaikan melalui mekanisme hukum," ujarnya. Sebelumnya, Departemen PU telah mengajukan penilaian awal tentang kerugian akibat

LNF


page 32 of 99

________________________________________________________________________ semburan lumpur yang mencapai Rp7,6 triliun. Jumlah tersebut, terdiri dari dari kebutuhan sosial sebesar Rp4,2 triliun, dan teknis sebesar Rp3,4 triliun. Angka Rp7,6 triliun dari kerugian sebesar Rp700 miliar dari jalan tol, jalan arteri Rp300 miliar, lahan Rp600 miliar. Selain itu dibutuhkan Rp612 miliar untuk membuat kanal guna membawa lumpur ke laut, dan dana operasional sebesar Rp70 miliar per tahun. Kemudian untuk pembenahan jaringan gas jangka menengah sekitar Rp60 miliar, pembuatan desain Rp4,5 miliar, pengaliran lumpur ke Porong Rp50 miliar, untuk tanggul Rp300 miliar, masalah tanah rumah dan lainnya Rp4,2 triliun. Luki Fathul Aziz, Kepala BI Surabaya sebelumnya menjelaskan kredit macet itu ada dilima fokus utama berada pada sejumlah kecamatan di Sidoarjo, yaitu Porong, Jabon, Tanggulangi, Tulangan dan Krembung. Meski demikian dia mengakui untuk kredit macet dampak lumpur ini, sudah ada perlakuan khusus, yaitu kredit dianggap lancar meski angsuran dan bunga tidak dibayar. (Anugerah Perkasa) ([email protected]) (***)

LNF


page 33 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL Bencana Lumpur Lapindo Mungkinkah kita memaafkan Lapindo? Oleh: Tony Budidjaja Sudah lebih dari setengah tahun semburan lumpur panas di lokasi penambangan Lapindo Brantas Inc (Lapindo) di Sidoarjo memorak-porandakan lingkungan hidup, infrastruktur, serta tatanan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sudah tiga belas nyawa manusia melayang, dua hilang, dan belasan luka-luka akibat ledakan pipa gas yang tidak mampu menahan beban tanggul penahan lumpur yang berdiri di atasnya. Padahal, salah seorang direktur BPPT pernah berucap bahwa semburan lumpur ini mungkin baru bisa berakhir 31 tahun lagi. Entah siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya. Walaupun kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh semburan lumpur ini sangat dahsyat, menariknya, tidak ada seorangpun yang divonis bersalah atas kasus ini. Ketua MA dan Ketua DPR menyatakan bahwa yang lebih penting adalah mengganti kerugian masyarakat. Setelah ganti rugi diterima masyarakat, maka perkara selesai dan tidak usah dicari tersangkanya. Beberapa pejabat tinggi negara lainnya juga 'membeo'. Presiden, melalui Keppres No. 13/2006 menyatakan Lapindo bertanggungjawab "untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya". Tidak jelas apa artinya. Apakah berarti Lapindo hanya dituntut pertanggungjawabannya terbatas pada penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup dan masalah sosial saja, dan karenanya dibebaskan dari tanggungjawab hukum lainnya? Dan apakah tanggung jawab itu berhenti sampai di Lapindo saja, sehingga tidak perlu ke pihak lain? Ada adagium yang mengatakan "ubi non adest norma legis, omnia quasi pro suspectis habenda sunt. Ketika hukum tidak ditegakkan maka hampir segala sesuatunya patut dicurigai. Sejak awal semburan lumpur ini terjadi, masyarakat sudah bertanya-tanya, kenapa pemerintah tidak secara transparan menjelaskan apakah lumpur tersebut mengandung bahan-bahan yang berdampak membahayakan kesehatan, lingkungan, dan kehidupan? Kenapa tidak ada seorangpun yang diadili? Masyarakat curiga bahwa pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak serius menyelidiki kasus ini, bahkan berupaya melindungi kepentingan pihak tertentu. Hukum lagi-lagi dianggap hanya sebagai komoditas bisnis atau politik. Persamaan kedudukan di muka hukum hanya omong kosong. Media massa baru-baru ini memberitakan bahwa Lapindo Brantas Inc, yakni pihak pemegang working interests terbesar di Lapindo, akan membeli seluruh tanah, bangunan, dan areal sawah yang terkena dampak langsung lumpur panas sesuai dengan harga yang diinginkan masyarakat. Permasalahannya, apakah dengan adanya "niat" tersebut maka Lapindo berhak memperoleh impunitas atau pembebasan dari tuntutan hukum?

LNF


page 34 of 99

________________________________________________________________________ Padahal, kasus ini bukan sekadar persoalan kerugian harta benda masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi itu saja, tapi sudah menyentuh banyak aspek, termasuk hak asasi manusia, baik yang hidup sekarang maupun yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang memadai dan perlindungan kesehatan. Melihat nyawa-nyawa manusia yang sudah terhilang, hilang, dan luka-luka, kasus ini jelas bukan sekadar persoalan memberikan ganti rugi dan kemudian memaafkannya. Ini menyangkut kebenaran, keadilan, ketertiban umum. Hal ini jelas merupakan domain hukum. Dalam kasus pencemaran lingkungan, dikenal teori 'subsidiaritas'. Menurut teori ini, proses hukum pidana baru dapat didayagunakan apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan sanksi hukum non-pidana, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, sudah buntu atau tidak efektif. Jadi, proses pidana dianggap sebagai ultimum remidium (upaya terakhir). Menurut penulis, pandangan di atas tidak salah. Tapi tidak dapat dimutlakkan. Prinsip subsidiaritas bukanlah harga mati dan tidak bisa diberlakukan secara mutlak untuk setiap kasus. Prinsip ini, dalam situasi khusus, dapat disimpangi. Bisa saja proses hukum pidana ditempatkan lebih awal dari proses hukum administrasi atau proses hukum lainnya. Berdasarkan polluters pay principle, para pencemar lingkungan harus membayar ganti rugi kepada para korban. Tetapi, bisa saja ganti rugi saja tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi si pencemar lingkungan. Bisa saja si pencemar memang sejak awal sudah siap menyisihkan sebagian uang "haram"-nya untuk "menghalalkan" tindakan pencemaran lingkungan mereka. Cabut izin usaha Penulis sependapat dengan pernyataan Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Penegakan Hukum Lingkungan, bahwa: "Penerapan instrumen administratif terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditujukan kepada perbuatannya. Adapun penerapan instrumen hukum pidana terutama ditujukan pada orang atau pembuatnya. Orangnya itulah yang perlu diperbaiki......" Karena itu, dalam situasi tertentu, perlu ada penegakan hukum administrasi, misalnya dengan pencabutan izin usaha, supaya perusahaan pencemar lingkungan tadi tidak lagi bisa mengambil keuntungan secara tidak jujur. Bisa juga, dibarengi dengan hukuman pidana supaya memberikan efek jera kepada si pelaku dan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus pencemaran seperti yang dilakukannya. Dalam hal seperti ini, alinea terakhir Penjelasan Umum UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Lingkungan Hidup menyatakan bahwa proses hukum pidana dapat digunakan bila tingkat kesalahan pelaku relatif berat, atau akibat perbuatannya relatif besar, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kasus pencemaran di Teluk Buyat, Manado, yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya, misalnya, kita melihat sendiri bagaimana proses pidana terhadap LNF


page 35 of 99

________________________________________________________________________ Newmont dan presiden direkturnya tetap dijalankan meski pemerintah dan Newmont sudah menandatangani perjanjian perdamaian senilai US$30 juta. Jangan memandang enteng kasus ini, karena kerugian dan kerusakan sebagai akibat semburan lumpur berpotensi semakin besar. Kasus ini juga sudah menimbulkan keresahan yang besar dalam masyarakat. Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih peka terhadap tuntutan masyarakat, khususnya para korban akan penegakan hukum dan keadilan. Rakyat mengharapkan penyebab dan dampak semburan lumpur diselidiki secara seksama. Apabila ada unsur kesalahan atau kelalaian manusia dalam kasus ini, let no-one be excused for ignorance of the law. (***)

LNF


page 36 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/lumpur-dankelambanan-str Bencana Lumpur Lapindo Lumpur dan Kelambanan Struktural Oleh: Prudensius Maring Upaya mengatasi lumpur di Porong, Sidoardjo, atau biasa disebut lumpur Lapindo telah berlangsung sekitar enam bulan dan hingga kini belum ada hasil yang memuaskan. Fenomena ini bisa menjadi arena yang menyuguhkan simbol kerentanan masyarakat, keangkuhan konglomerat, dan kelambanan struktural. Sebagai negara agraris, lumpur seharusnya menjadi simbol kesuburan. Tapi beberapa tahun terakhir lumpur secara simbolik hadir ke hadapan kita melalui rangkaian bencana alam yang semuanya berhubungan dengan ulah manusia. Lumpur hadir melalui terjangan tsunami, longsor, gempa, letusan gunung berapi dan aktivitas pengeboran minyak dan gas. Lumpur kini menjadi sumber petaka, kesengsaraan dan ratapan ribuan manusia di negeri ini. Jiwa manusia, harta kekayaan materi dan berbagai simbol tatanan sosial seperti perkampungan, kota, dan objek wisata, terkubur dalam lumpur. Keselamatan, harta, dan relasi sosial yang dibangun bertahun-tahun hilang, lenyap seketika. Simbol Kerentanan Kisah semburan lumpur panas Lapindo tentu terpatri kuat dalam pikiran kita. Sejak awal terjadinya, potret kerentanan masyarakat, keserakahan dan keangkuhan perusahaan raksasa serta kelambanan para penguasa dan pemegang otoritas selalu terjadi. Masyarakat selalu menjadi korban utama. Sekitar 10.000 jiwa atau 3.000 keluarga (Saptaatmaja, SINDO: 21/10/2006) harus meninggalkan rumah, kampung, tanah, harta kekayaan, bahkan leluhur, menuju tempat pengungsian. Tidak jelasnya keputusan merelokasi permukiman dan penggantian kerugian dari pihak Lapindo kepada masyarakat menjadi masalah serius yang membebani para korban. Siapa dari masyarakat di sekitar Porong yang mengira mereka harus jatuh kembali dalam kemiskinan. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mereka berjuang menata penghidupan layak untuk lepas dari jeratan kemiskinan. Tapi dalam hitungan hari mereka harus terjerembab kembali dalam lumpur kemiskinan. Siapa dari kita yang selalu mendampingi mereka dalam perjuangan puluhan tahun untuk keluar dari kemiskinan itu? Kita tidak terlibat langsung. Hanya mereka yang tahu bagaimana kerasnya perjuangan yang telah mereka lalui. Tapi ketika datangnya lumpur panas yang jelas diketahui pemicunya berasal dari eksplorasi Lapindo, mereka seolah tidak berdaya berjuang mendapatkan kembali ganti rugi atas harta kekayaan yang ditelan lumpur. Argumentasi yang dikemukakan pihak Lapindo tentang mekanisme perusahaan raksasa dalam hal pengaturan ganti rugi, terlalu LNF


page 37 of 99

________________________________________________________________________ rumit untuk bisa dimengerti masyarakat awam, termasuk para korban. Meskipun hingga kini sudah lebih dari Rp1 triliun dikeluarkan Lapindo untuk mengatasi bencana lumpur tersebut, tetapi tidak jelas berapa dari biaya itu telah dibayarkan kepada masyarakat sebagai korban. Semburan lumpur panas di Porong menunjukkan ketidaksiapan sebuah perusahaan raksasa dengan nafsu besar mengeksplorasi sumber daya alam. Ketika tersebar kabar Lapindo akan menjual diri kepada perusahaan internasional, maka semakin menunjukkan perusahaan ini berusaha melepaskan diri dari kemelut lumpur panas dan penderitaan korban yang adalah saudara sebangsanya. Lagi-lagi nasib masyarakat sebagai korban menjadi tidak menentu. Dengan kekuatan modal dan jaringan kekuasaannya, Lapindo dapat melepaskan diri dari kemelut lumpur panas. Dengan berganti tangan, Lapindo melepaskan diri dari berbagai tanggung jawabnya secara langsung kepada korban. Tetapi masyarakat, yang telah susah payah membangun kemapanannya, mereka akan tetap berada di situ. Mereka tidak berdaya menyelamatkan diri dari bencana lumpur panas. Kelambanan Struktural Kasus lumpur panas di Porong sungguh terjadi di depan mata. Banyak orang dengan cepat bisa melihatnya. Tidak ada alasan keterisolasian atau jarak yang terlampau jauh untuk mengaksesnya. Media masa, lembaga perwakilan rakyat, pemerintah, bahkan presiden, silih berganti berdatangan ke lokasi bencana. Tetapi, lagi-lagi semua kunjungan lapangan itu hanya sebatas mengekspresikan keprihatinan dan melambungkan semangat hidup para korban. Hasil kunjungan lapangan hanya dibawa ke tingkat rapat koordinasi dewan perwakilan rakyat dan pemerintah serta melahirkan debat kusir seputar koordinasi penanganan. Tidak ada upaya sungguhsungguh untuk melakukan penyelamatan secara cepat dan tepat. Sejak awal, kita bisa melihat betapa simpang siurnya penjelasan tentang sumber lumpur. Sulit untuk mendapat sebuah jawaban yang memadai: Mengapa terjadi semburan lumpur? Apakah akibat ulah pengeboran yang dilakukan Lapindo? Atau apakah itu adalah gejala alam? Bagaimana prediksi volume semburan? Apakah bisa diatasi atau tidak? Karena itu, perlu dipertanyakan: Apakah betul bangsa ini memang tidak mampu menjawab pertanyaan di atas? Atau apakah informasi seputar itu sengaja disumbat salurannya ke masyarakat supaya kritik terhadap upaya pengendalian lumpur panas bisa dikendalikan agar lobi-lobi tingkat tinggi untuk menempuh jalan ”damai” antarkonglomerat dan penguasa bisa berlangsung aman. Hingga memasuki bulan keenam, tidak ada upaya serius pemerintah sebagai wujud sensitivitasnya terhadap bencana lumpur, terutama kepada para korban. Pertamina yang sudah lama memprediksi bakal terjadi bahaya pada sistem aliran minyak dan gas pun tidak melakukan tindakan cepat. Tidak ada informasi dini yang disampaikan kepada masyarakat tentang bahaya ledakan pipa gas tersebut. LNF


page 38 of 99

________________________________________________________________________ Pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur pun hanya mampu melakukan koordinasi, mengeluarkan imbauan, dan instruksi. Pemerintah terus berlindung di balik argumentasi bahwa tanggung jawab masih berada di tangan pihak perusahaan. Hingga, akhirnya pemerintah dibangunkan dan dikejutkan oleh ledakan pipa gas Pertamina yang menambah korban jiwa dan materi. Fenomena ini menunjukkan kepada kita kelambanan struktural yang dipelihara di negeri ini dalam menangani berbagai bencana. Kita masih berlindung di balik mekanisme birokrasi bertele-tele yang sengaja kita ciptakan. Kita sulit membangun satu kata bersama, dari dewan perwakilan rakyat, pemerintah, dan berbagai pihak berkompeten untuk segera menanggulangi masalah yang silih berganti bermunculan di negeri ini. Lebih tragis lagi, hal ini juga menggambarkan kegagalan bangsa ini, terutama pemerintah dalam menangkap dan mengolah dinamika yang terjadi di masyarakat untuk bisa diformulasikan dalam tindakan penanggulangan bersifat cepat dan tepat. Berkali-kali kita hanya mampu dikejutkan oleh tekanan dahsyat dari alam. Kita hanya mampu dibangunkan dan bereaksi ketika lebih banyak korban tidak berdosa berjatuhan dan mencipratkan ”lumpur darah” ke muka kita. (***)

LNF


page 39 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0612/02/Fokus/3136759.htm Bencana Lumpur Lapindo Sidoarjo, Tiga Tahun Lagi... Oleh: Brigitta Isworo L Jika kita cermati infografis di halaman 42 rubrik ini, niscaya kita akan tercekam. Lumpur panas yang menyembur sejak 29 Mei 2006 atau sekitar enam bulan lalu diprediksikan akan bisa mencapai luasan dengan radius 10,2 kilometer dari pusat semburan yang kita sebut kawah lumpur. Itu berarti Hotel Somerset dan pusat kota Sidoarjo akan tinggal kenangan belaka. Hanya dalam hitungan tiga tahun! Proyeksi bencana luapan lumpur Sidoarjo tersebut mungkin dianggap melebih-lebihkan. Namun, setidaknya kemungkinan tenggelamnya atau terendamnya areal seputar radius 3 kilometer dari pusat semburan tidak dibantah oleh anggota Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (TNPSLS), Soffian Hadi. Tentang kapan itu terjadi, tidak ada yang bisa menentukan. Keputusan pemerintah beberapa bulan lalu yang mengutamakan keselamatan manusia sebagai pertimbangan utama sudah tepat. Persoalannya, berapa banyak lagi penduduk (baca: manusia) yang harus diselamatkan dari tangan-tangan gelap bencana ini untuk sekian tahun mendatang. Tidak ada yang berani membuka halaman tergelap dari bencana ini. Pemerintah pun hanya bergerak ”satu inci” dengan menyatakan peristiwa ini adalah bencana, di mana pemerintah harus ”ikut memikirkan”. Luasan lahan sawah dan permukiman sekitar 450 hektar yang terendam lumpur panas tidak cukup mampu membawa pemerintah untuk turut bertanggung jawab. ”Memang belum ada kriteria-kriteria untuk menetapkan suatu bencana menjadi bencana nasional. Itu hak prerogatif presiden,” ujar mantan Kepala Biro Mitigasi Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang juga Ketua Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Sugeng Triutomo. Ada beberapa ancaman bencana besar menyusul indikasi-indikasi yang sudah ada. Pertama, persoalan tanah ambles (subsidence) yang bersifat konsentrik (melingkar mengarah ke pusat semburan lumpur panas). Jika terjadi tanah ambles, jalan layang tol yang melintas di atas rel kereta api dan Jalan Raya Porong bisa roboh (lihat infografis). Kedua, terendamnya permukaan tanah dalam luasan dengan hitungan gigantik (luar biasa besar) ini bisa mengakibatkan lenyapnya jalan tol serta jalur rel kereta api, permukiman warga, sejumlah pabrik, dan lahan sawah. Untuk yang kedua, pemerintah sudah memastikan: jalan tol dan rel kereta api akan dipindahkan. Persoalan utamanya: kita berkejaran dengan waktu dan tanah ambles yang membayangi.

LNF


page 40 of 99

________________________________________________________________________ Dari catatan yang ada, semua kejadian bencana yang menyertai semburan lumpur panas, misalnya tanah ambles, rusaknya rel kereta api, dan meledaknya pipa gas milik Pertamina, sudah diprediksikan sejak awal semburan lumpur panas terjadi. Persoalan tanah turun (ambles) dan meledaknya pipa sudah dibicarakan sejak Juni lalu. Berarti, apa yang dikhawatirkan oleh sejumlah ahli geologi dan bahkan anggota TNPSLS ini juga tidak dapat dianggap bualan belaka. Ambles Gerakan tanah ambles sudah menjadi keniscayaan pada peristiwa lumpur Sidoarjo dan dari peristiwa ledakan pipa gas Pertamina beberapa waktu lalu diketahui pusat subsidence, menurut Soffian Hadi, berada sekitar arah timur laut dari semburan, sekitar 50 meter. Kecepatan amblesnya tanah bervariasi dari hitungan milimeter hingga 0,5 sentimeter (cm) per hari pada radius 1,5 kilometer-1 kilometer, hingga kecepatan 3 cm-4 cm per hari (berarti bisa mencapai sekitar satu meter dalam sebulan) pada radius 500 meter-1 kilometer dari pusat semburan. ”Sifatnya eksponensial ke arah pusat semburan lumpur,” ujar Soffian. Kini tanah ambles sudah mencapai 12 meter dalamnya. Persoalannya, menurut Soffian, kalau kecepatan subsidence tidak rata, akan terjadi crack (retakan). Di sisi lain juga terdapat indikasi terjadi pergerakan tanah yang mengakibatkan retakan pada sejumlah rumah warga pada radius sekitar 2 kilometer. Artinya, sampai dengan radius 2 kilometer dari pusat semburan sebenarnya sudah tidak aman untuk ditinggali karena kapan terjadi tanah ambles yang besar tidak bisa diketahui. Soffian tidak mengiyakan dan tidak menolak, jika semburan lumpur terus terjadi dengan volume semburan yang terus meningkat, bisa terjadi tanah ambles yang lebih luas dari luasan genangan lumpur. Kamis (30/11), menurut Soffian, volume semburan mencapai 160.000 meter kubik per hari atau 1,85 meter kubik per detik. Kini tekanan di tanggul coba dipertahankan agar tidak bertambah agar tidak jebol, antara lain dengan mengalirkan lumpur melalui sistem spillway (digelontor melalui saluran terbuka) ke Sungai Porong dengan kecepatan 5 meter kubik per hari. ”Untuk saat ini, spillway cukup, tetapi tidak tertutup kemungkinan harus ditambah,” ujar Soffian. ”Pemompaan pakai pipa lupakan saja.” Menurut Soffian, kawasan itu saat ini amat dinamis. Kapan saja bisa terjadi tanggul jebol, tanggul ambles, tanggul retak, tanggul bocor, rel kereta api bengkok atau melengkung, retak-retak pada perumahan warga, dan sebagainya. Semua kejadian tersebut merupakan indikasi yang terus diteliti untuk menetapkan apa yang sebenarnya terjadi di lapisan bawah tanah tersebut. Vulkanik atau tektonik Sejauh ini para ahli masih belum memastikan, apakah lumpur yang meluap tersebut

LNF


page 41 of 99

________________________________________________________________________ berasal dari aktivitas vulkanik atau aktivitas tektonik. Dari semua indikasi tersebut, menurut Soffian, ada indikasi dari luar daerah yang berkaitan dengan kejadian di Sidoarjo. Kejadian tersebut adalah fenomena munculnya semburan gas dan lumpur di beberapa daerah, misalnya di Bojonegoro, Jawa Timur, dan di Pati, Jawa Tengah. Lumpur panas, ujar Soffian, bisa terjadi karena ada material solid yang terangkat ke permukaan dan mendapat tambahan tekanan tinggi (P), temperatur tinggi (T), dan solven (zat pencair). Ketiga unsur ini harus terpenuhi untuk memunculkan lumpur panas. Pendapat yang menyebutkan bahwa penyebab lumpur adalah akibat aktivitas vulkanik, itu dikaitkan dengan keberadaan Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Jadi, unsur panas didapat dari aktivitas magma serta tekanan akibat adanya turbulensi magma. Solven yang berupa air diduga keluar dari gua-gua di bawah permukaan yang terdeteksi di kujung yang lapisannya berupa limestone (batu gamping) seperti biasa ditemukan di sungai bawah tanah. Jika ini yang terjadi, maka seperti letusan gunung api, tekanan dan temperatur akan cepat turun. Akan tetapi, ternyata selama enam bulan semburan lumpur panas terus terjadi. Di sisi lain, lokasi semburan lumpur panas di Sidoarjo ini, jika ditarik garis, dia berada satu garis dengan gunung lumpur Bujel Tasek di Desa Katal I, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan (Pulau Madura), di Gunung Anyar, Karang Anyar (Surabaya), dan Porong (Sidoarjo). Secara tektonik, lempeng tektonik Blok Jawa Timur diyakini terkena imbas dari gempa Yogyakarta yang terjadi 27 Mei 2006 lalu, dua hari sebelum pertama kali lumpur panas menyembur. Di daerah Jawa Timur terdapat patahan yang menghubungkan Tulungagung, Pantai Popoh, dan Brantas (Surabaya). Di sini terjadi penyusupan lempeng samudra IndoAustralia ke Eurasia. ”Tetapi, lapisan di Blok Jawa Timur ini relatif elastis dibanding Blok Yogyakarta dan Jawa Tengah. Akibatnya, dia akan terus berproses panjang sebelum melepaskan energi yang sudah terakumulasi sekian lama, dalam bentuk gempa,” papar Soffian. Semakin elastis lapisannya, dia semakin lama mampu menahan tekanan sehingga ketika energi dilepas saat bertemu lapisan yang rigid (keras), energi yang dilepas lebih besar dibanding pada lapisan rigid,” tutur Soffian. Artinya, jika dugaan itu benar, bahwa aktivitas lumpur panas itu merupakan awal dari siklus tektonik, bisa terjadi gempa besar di masa mendatang. Sebelum gempa besar yang dikhawatirkan itu terjadi, kisah tanah ambles akan bisa terjadi kapan saja sejak sekarang. Setelah delapan desa yang semua penduduknya atau sebagian penduduknya diungsikan, desa-desa terdekat lain yang mungkin terkena dampak luapan lumpur atau tanahnya

LNF


page 42 of 99

________________________________________________________________________ ambles berada di sekitar radius 1 kilometer ke barat dan timur dari pusat semburan, dan pada radius 1,5 kilometer ke utara dan ke selatan dari pusat semburan. Itu antara lain bisa mencapai Sungai Balongsari di utara, Desa Besuki, dan Stasiun Sidoarjo yang pasti masuk jangkauan itu. Intinya, ring 1,5 kilometer ke utara dan ke selatan, serta ring satu kilometer ke timur dan ke barat bukan lagi daerah aman. Ada baiknya Lapindo dan pemerintah mengantisipasi dan sigap bergerak demi mencegah jatuhnya korban jiwa dan materi yang lebih banyak. Jangan lupa pada prediksi di atas, tiga tahun mendatang…. Di mana Sidoarjo? Mungkin hanya tinggal kenangan. (***)

LNF


page 43 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0705/30/Politikhukum/3563032.htm

Jangan Lupakan Korban Lapindo Oleh: B Josie Susilo Hardianto dan M Zaid Wahyudi Pemimpin dipilih untuk mengabdi dan melayani. Kehadirannya bukan menjadi beban, tetapi justru sebagai kekuatan yang meringankan dan membuka harapan. Dia adalah orang yang berhati lurus, budinya bersih, dan batinnya suci. Ia sedia berkalang debu dengan rakyatnya. Masih lekat dalam ingatan, dengan suara keras, bergetar, Yohanes Imam Suwadi (72) menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah. "Kami korban luberan lumpur PT Lapindo Brantas merasa diabaikan, ditinggalkan," tutur Yohanes dan diamini oleh warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1 yang kala itu ikut serta. Mengapa? Padahal, jika diperhatikan, sejak lumpur meluber, pemerintah telah membentuk tim independen untuk menginvestigasi penyebab terjadinya luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, pada 14 Juni 2006. Berbagai upaya dilakukan, seperti membuat tanggul, menyediakan pompa pengendali, memberi bantuan dana dan ganti rugi, hingga pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 pada 8 April 2007. Kembali jika dicermati, apa yang sebenarnya belum dilakukan? Namun di sisi lain, dapat ditanyakan penderitaan seperti apa yang belum dialami warga? Mulai dari kehilangan tempat tinggal, lahan persawahan, pekerjaan, keluarga, masa depan, hingga ingatan. Dalam sebuah jajak pendapat Kompas, umumnya warga masyarakat—tidak hanya di Sidoarjo—menganggap pemerintah lamban bersikap dan mereka tidak puas dengan kinerja pemerintah itu. Bahkan, mereka menilai pemerintah tidak maksimal menangani musibah itu. Sikap dan komentar warga Perumtas 1 menegaskannya. "Kami ini seolah sudah mati. Kembali ke sana kami tidak lagi mempunyai rumah. Semua ijazah dan surat-surat lainnya ikut terendam lumpur," tutur Yohanes. Untuk memaksa pemerintah memerhatikan nasib mereka, Yohanes dan puluhan warga Perumtas 1 Sidoarjo harus bertandang ke Jakarta. Niat yang digantungkan adalah meminta agar Presiden sudi menerima mereka dan mendengarkan keluhan mereka. Untuk itu, mereka sudi tidur beralas tikar beratap langit, tidak ada dinding untuk menahan malam yang dingin. "Kami tidurnya ngemper saja di halaman Tugu Proklamasi, sebagian yang lain di halaman belakang Kantor Kontras," tutur seorang warga Perumtas. Niat untuk bertemu sempat ditolak Presiden sebelum akhirnya diluluskan. Bahkan, sebelumnya mereka diterima juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjanjikan dana ganti rugi sebesar 20 persen segera dikucurkan langsung. Harapan kembali pulih dan mereka kembali ke Sidoarjo. Namun, satu tahun sudah

LNF


page 44 of 99

________________________________________________________________________ bencana itu menggerus harapan mereka. Selama itu juga mereka terus menuai janji. Yohanes mengungkapkan, sulit berharap kepada pemerintah karena pemerintah dinilainya lebih peduli kepada kondisi PT Lapindo Brantas daripada kepada warga korban. Padahal, dari data yang dihimpun Kompas, sebanyak 29.484 warga Porong, 34.946 warga Tanggulangin, dan 21.884 warga Jabon turut serta mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla ke tampuk tertinggi kepemimpinan Indonesia. Mereka juga telah mengantarkan kader-kader partai politik masuk ke dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, baik di daerah maupun di pusat. Namun, sejauh ini mereka tetap merasa diabaikan. Kesepian Kepedihan akibat janji yang tak kunjung terealisasi bak lumpur pekat yang makin menenggelamkan harapan dan kepercayaan warga kepada para wakil mereka. Pemimpin Pondok Pesantren At Tahdzid, KH Abdul Fatah, misalnya, sempat mengungkapkan kegetirannya terhadap sikap pimpinan negara yang seolah lebih mementingkan pengusaha daripada warga. "Kami ini adalah warga yang seolah-olah dilupakan," tutur Abdul Fatah yang sebagian besar santrinya memilih kembali ke kampung halaman karena pondok mereka terendam lumpur. Sisanya, sebanyak 70 orang, kini tinggal di bekas gudang pupuk. Apa yang mereka alami adalah apa yang semua warga Perumtas 1 alami. Kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan masa depan, bahkan keluarga. Saat ini kekhawatiran lain sedang menghinggapi. Mereka diminta segera meninggalkan tempat pengungsian yang berada di Pasar Baru Porong. Lengkaplah penderitaan itu. Tanggung jawab Penulis The Art of War for Executives Donald G Krause dalam bukunya berjudul The Way Of The Leader membantu mengunyahkan prinsip-prinsip Sun Tzu tentang kepemimpinan. Dituliskannya kepemimpinan bukanlah hak prerogatif, tetapi lebih merupakan tanggung jawab. Kekuasaan dan jabatan hanya diberi untuk memungkinkan seorang pemimpin melayani para pendukungnya dengan lebih baik, bukan untuk melaksanakan hak istimewa si pemimpin. Dalam ranah politik, posisi rakyat menjadi sangat penting karena menjadi sumber dari legitimasi sebuah kekuasaan politik. Dalam perspektif itu, almarhumah Prof Dr Miriam Budiardjo dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, tentang partai politik menuliskan, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang harus diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Lebih lanjut ia mengemukakan, di negara-negara yang menganut faham demokrasi,

LNF


page 45 of 99

________________________________________________________________________ gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak untuk turut menentukan siapa akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum. Dalam posisi seperti itu, pemimpin sebenarnya berutang kepada para konstituen mereka. Oleh karena itu, keterlibatan tersebut seharusnya menjadi prinsip pengaturan dari bekerjanya tiga komponen, yaitu lembaga politik, ekonomi, dan masyarakat. Dalam buku The Third Way and Its Critics, Anthony Giddens menyatakannya sebagai tidak ada hak tanpa tanggung jawab. Berkaitan dengan tiga komponen itu, pernyataan Giddens tersebut dapat menjadi prinsip relasi antara negara, lembaga ekonomi, dan rakyat. Dalam sebuah acara peringatan 200 tahun Gereja Katolik di Jakarta, Uskup Agung Jakarta Julius Kardinal Dharmaatmadja mengatakan, selama ini di Indonesia belum ada interaksi yang sehat antarketiga komponen itu. Menurut Kardinal, yang ada adalah relasi antardua komponen, yaitu pemerintah dan ekonomi serta mengabaikan rakyat. Salah satu bentuk akibat pengabaian itu adalah kemiskinan. Menggunakan perspektif itu, apa yang dialami oleh warga korban luberan lumpur adalah sebuah dampak dari pengabaian tersebut. Negara seharusnya tidak hanya menuntut keterlibatan politik warga, tetapi juga dengan sungguh mendengarkan apa yang mereka prihatinkan. Suara lirih mereka akan sulit tertangkap jika beranggapan bahwa apa yang telah dilakukan selama ini telah cukup. Demikian juga dengan partai politik. Dalam bukunya itu, Miriam Budiardjo mengemukakan, partai politik berbeda dari golongan penekan atau golongan kepentingan yang mewakili kepentingan-kepentingan yang khas. Golongan ini memiliki orientasi politik lebih luas dan karena mewakili berbagai golongan, partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum. Upaya partai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Khoiruddin Abbas mengungkapkan, kader PKB, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur, telah berjuang maksimal membela kepentingan para korban luapan lumpur Lapindo. Namun, banyaknya jumlah korban membuat tidak semua kelompok korban dapat diakomodasi kepentingannya. Masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menyulitkan penanganan yang tepat bagi setiap kelompok. "Tak kurang-kurang yang telah kami lakukan kepada para korban. Tapi, jika ada yang kurang puas, mungkin itu karena kurang komunikasi saja," kata Khoiruddin. Di sisi lain ia mengemukakan, hasil yang kurang optimal dari perjuangan PKB Jawa Timur dalam membela kepentingan korban luapan lumpur Lapindo tidak terlepas dari

LNF


page 46 of 99

________________________________________________________________________ kunci penanganan masalah yang ada pada pemerintah pusat. Untuk itu, Ketua Umum Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid berulang kali menegaskan, PT Lapindo Brantas harus menanggung penuh segala biaya kerusakan yang ditimbulkan dan biaya rehabilitasi yang diperlukan. Lapindo juga harus mempertanggungjawabkan kecerobohan mereka saat mengebor di hadapan hukum. Di sisi lain, pemerintah diharapkan segera mengambil alih penanganan persoalan itu agar rakyat tidak terabaikan. (***)

LNF


page 47 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2008/02/19/Opini/krn,20080219,69.id.html

Kemesraan DPR kepada Lapindo Oleh: Firdaus Cahyadi Akhirnya Tim Pengawas Penanganan Dampak Semburan Lumpur Lapindo bentukan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah bencana alam dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan manusia. Anggota tim pengawas bentukan DPR itu mengaku memberikan laporan berdasarkan hal-hal yang telah menjadi fakta. Laporan tim pengawas itu sekilas terkesan ilmiah, tapi anehnya laporan tersebut sama persis dengan opini publik yang sedang digalang melalui iklan berbentuk advertorial oleh PT Minarak Lapindo Jaya di berbagai media massa. Dalam iklannya, perusahaan itu meminjam pernyataan beberapa pakar dari perguruan tinggi yang mengatakan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah bencana alam. Menariknya, dalam salah satu iklannya, PT Minarak Lapindo Jaya juga mengutip pendapat Ketua DPR RI yang memperkuat opini yang sedang digalang perusahaan tersebut. Anehnya lagi, pernyataan Ketua DPR RI tersebut dikeluarkan jauh hari sebelum Tim Pengawas Lumpur Lapindo bentukan DPR RI memberikan laporan resminya. Pernyataan Ketua DPR RI yang dikutip dalam iklan advertorial tersebut dikeluarkan pada saat pembukaan Masa Persidangan III 2006/2007 pada 8 Januari 2007. Wakil Ketua Tim Pengawas Lumpur Lapindo-DPR Tamam Achda mengutip pendapat pakar yang menguntungkan posisi PT Minarak Lapindo Jaya. Menurut dia, semburan lumpur panas di Sidoarjo akibat pengaruh gempa tektonik di Yogyakarta (Koran Tempo, 18 Februari 2008). Seperti pada iklan Lapindo, pernyataan Wakil Ketua Tim Pengawas DPR itu tidak mempedulikan pendapat beberapa pakar lain bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo akibat kelalaian korporasi, dan bukan disebabkan oleh bencana alam. Beberapa praktisi pertambangan dan pakar dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri sebenarnya ada yang berpendapat bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo bukan bencana alam. Namun sayang, suara mereka seperti tertelan bumi akibat pernyataan anggota DPR RI dan serbuan iklan advertorial Lapindo. Pendapat mantan Direktorat Eksplorasi dan Produksi BPPKA-Pertamina, yang juga anggota Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo, Ir Kersam Sumanta, misalnya, menunjukkan bahwa ada unsur kekeliruan manusia yang menyimpang dari standar operasional teknik pengeboran yang menyebabkan terjadinya semburan. Sementara itu, seorang ilmuwan dari Jepang, Profesor Mori, menunjukkan bahwa posisi lumpur Lapindo di Sidoarjo ternyata berada jauh di luar episentrum gempa yang terjadi di Yogyakarta. Artinya, getaran yang sampai ke Sidoarjo tidak cukup kuat untuk dapat menimbulkan aktivitas gunung api lumpur (mud volcano). Pakar geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ir Amien Widodo, MT, dalam pandanganya LNF


page 48 of 99

________________________________________________________________________ menyebutkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bisa dimungkinkan hanya jika efek gempa yang sampai di Porong dan sekitarnya mencapai 6 skala Richter (SR). Kenyataannya, efek gempa yang sampai ke Porong dan sekitarnya hanya 2,2 SR. Artinya, semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo bukan karena efek gempa, melainkan karena kelalaian operator pengeboran. Pendapat para praktisi dan pakar yang mengatakan bahwa semburan lumpur panas bukan bencana alam diperkuat oleh dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan rekanan pada 18 Mei 2006, yang menggambarkan kronologi kejadian semburan lumpur panas tersebut (Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo, Ali Azhar Akbar, 2007). Dokumen rapat itu menyatakan bahwa saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medco Energi sebagai salah satu pemegang saham Lapindo memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (casing) berdiameter 9.297 kaki, tapi prosedur baku pengeboran itu diabaikan. Pada Sabtu (27 Mei 2006) pagi, Lapindo mengaku kehilangan lumpur (loss). Hal itu terjadi karena masuknya lumpur pengeboran yang berfungsi sebagai pelumas. Rangkaian alat pengeboran pun dicabut hingga kedalaman 4.241 kaki. Saat itulah terjadi letupan gas (well kick). Letupan gas dari formasi batuan itu menekan alat pengebor sehingga lumpur naik ke atas. Pada Minggu, 28 Mei 2006, well kick dapat ditutup dengan lumpur berat yang dapat mematikan aliran (kill mud). Di saat itulah Lapindo berusaha mencabut mata bor hingga ke permukaan. Namun, sialnya, bor macet saat akan diangkat ke atas. Karena gas tidak bisa naik ke atas melalui fire pit (cerobong yang dapat disulut) dalam rangkaian pipa bor, gas menekan ke samping dan akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Senin, 29 Mei 2006, tiba-tiba lumpur menyembur hingga ketinggian 40 meter pada jarak 150 meter dari lokasi pengeboran. Pertanyaan berikutnya, apakah laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Penanganan Dampak Semburan Lumpur Lapindo-DPR juga menampilkan pendapat pakar, praktisi pertambangan, dan juga fakta-fakta lapangan yang berbeda dengan pendapat pakar serta fakta yang ditulis dalam iklan advertorial Lapindo? Seharusnya anggota DPR RI yang relatif memiliki pendidikan tinggi lebih bisa obyektif dalam memandang suatu permasalahan, bukan justru bertekuk lutut mengikuti seruan iklan dan pidato ketuanya yang membela kepentingan Lapindo. Seharusnya para wakil rakyat itu lebih membela kepentingan rakyat daripada kepentingan sebuah korporasi besar. Gencarnya pembelaan terhadap posisi Lapindo dari kalangan wakil rakyat ini mengundang kecurigaan adanya konspirasi untuk mengalihkan tanggung jawab soal semburan lumpur Sidoarjo dari tangan Lapindo ke pundak pemerintah. Dugaan itu semakin menguat menjelang Pemilihan Umum 2009. Sebagaimana diketahui, setiap menjelang pemilu, setiap partai politik membutuhkan banyak dana untuk kegiatan kampanye. Publik harus membongkar hubungan mesra antara DPR dan Lapindo ini. Jangan sampai terjadi konspirasi jahat yang merugikan kepentingan masyarakat.(***)

LNF


page 49 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL Bencana Lumpur Lapindo Tanggung jawab perdata Lapindo akibat lumpur panas Oleh: Arief S. Wirjohoetomo Tragedi lumpur panas Lapindo telah menimbulkan dampak luar biasa, terutama kerugian material dan nonmaterial yang dialami masyrakat di sekitar lokasi semburan lumpur tersebut. Permasalahannya adalah, apakah korban lumpur Lapindo dapat menuntut pertanggungjawaban perdata atas terjadinya lumpur Lapindo? Penulis hanya mengulas tentang pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum bilamana korban lumpur Lapindo mengajukan tuntutan secara perdata ke pengadilan. Sebelum menguraikan permasalahan tersebut, pro dan kontra tentang siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya lumpur Lapindo terus bergulir bak bola liar tanpa adanya kepastian. Patut disimak pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Lapindo sebagai kontraktor harus bertanggung jawab atas terjadinya lumpur itu. Juga disampaikan Kepala BP Migas bahwa berdasarkan kontrak production sharing, yang bertanggung jawab di hadapan pemerintah adalah Lapindo, Medco dan Santos. Terlepas adanya pro dan kontra mengenai hal tersebut, berikut uraian tentang pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum. Melawan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365 menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 KUHPerdata menentukan syarat-syarat untuk menentukan perbuatan melawan hukum. Pertama, harus ada perbuatan melawan hukum, yaitu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan UU, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam masyarakat. Kedua, ada kesalahan. Ketiga, ada kerugian. Keempat, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dan kerugian. Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Pasal 1367 KUHPerdata mengatur "seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

LNF


page 50 of 99

________________________________________________________________________ Berkaitan dengan masalah lumpur Lapindo, faktanya, lumpur telah menenggelamkan sejumlah desa, warga masyarakat kehilangan harta benda, jiwa, rumah tinggal, sawah/ladang sebagai mata pencaharian, perusahaan-perusahaan terpaksa tutup tidak beroperasi karena lokasi perusahaan terendam lumpur, yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian. Menurut hemat penulis, unsur perbuatan melawan hukum telah terjadi dalam masalah lumpur Lapindo, karena lumpur Lapindo telah melanggar hak orang lain untuk hidup secara normal. Perbuatan melawan hukum itu senantiasa melihat pada akibatnya dan bukan melihat pada penyebabnya. Jadi, perbuatan melawan hukum tidak diperlukan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, tetapi cukup adanya kesalahan yang dilakukan, agar pihak yang melakukan kesalahan itu dapat dimintai tanggung jawab secara perdata. Unsur kesalahan dimaksud, si pembuat pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya yaitu dia menginsyafi akibat dari perbuatannya (toerekeningsvatbaar). Konkretnya, dengan adanya kesalahan atas kegiatan pengeboran yang akhirnya menimbulkan luapan lumpur yang menenggelamkan sejumlah desa, menghilangkan/memusnahkan rumah tinggal, harta benda/jiwa dan mata pencarian warga masyarakat, sudah cukup untuk membuktikan kesalahan perseroan tersebut karena telah merugikan hak-hak orang lain. Wujud ganti rugi Akibat perbuatan melawan hukum, orang lain jadi rugi. Jadi, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan pihak yang termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya, maka secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena itu, korban lumpur Lapindo mempunyai alasan hak, dasar dan alasan hukum menuntut dan meminta pertanggungjawaban secara perdata terhadap pihak-pihak karena perbuatan melawan hukum, dan kesalahannya mengakibatkan timbulnya lumpur Lapindo dengan mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum dengan menuntut ganti kerugian. Tak perlu diperhatikan apakah penyebabnya karena disengaja atau karena kelalaian. Tanggung jawab perdata dan ganti kerugian yang wajib dipikul oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya sebatas kerugian langsung dari perbuatan melawan hukum.(***)

LNF


page 51 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/lumpur-lapindo-dandemo-w Lumpur Lapindo dan Demo Warga TAS Oleh: Wahyudin Munawir Gejolak sosial yang terus membesar akibat semburan lumpur panas Lapindo menunjukkan bahwa pemerintah kurang siap dalam mengantisipasi datangnya berbagai masalah yang muncul akibat makin luasnya kawasan yang terkena dampak ”kesalahan pengeboran” Sumur Banjar Panji Satu itu. Demo warga Perum Tanggulangin Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo yang kini masih berlangsung di Jakarta untuk menuntut pembayaran ganti rugi secara cash and carry (karena rumahnya terendam Lumpur) seharusnya tidak terjadi jika pemerintah sejak awal berpikir jauh ke depan dan menekankan rasa kemanusiaan (sesuai dengan sila kedua) dalam mengatasi dampak semburan lumpur. Dalam kaitan ini, pemerintah––baik melalui Timnas Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo maupun Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPPLS) yang baru terbentuk–– mau berpikir jernih dan bersikap empati terhadap nasib warga yang rumah dan tanahnya terendam lumpur. Pemikiran yang jauh ke depan dalam perspektif kemanusiaan ini penting untuk mencari solusi atas gejolak sosial di Sidoarjo sehingga masalah tersebut tidak berkembang menjadi krisis sosial berkepanjangan. Perlu diingat, bagi sebagian besar orang Indonesia,khususnya orang Jawa, rumah dan tanah bukan sekadar tempat tinggal dan tempat mencari nafkah,tapi juga merupakan bagian ”jiwa dan roh” kehidupannya. Pindah rumah – meski rumah baru mungkin lebih bagus – bagi orang Jawa adalah sebuah perpindahan jiwa dan roh yang amat sulit dilakukan. Warga Perumtas sudah mau berkorban untuk berganti rumah, tapi pemerintah dan Lapindo tidak menghargainya. Tuntutan warga Perumtas tersebut sebetulnya sangat rasional. Mana mungkin bila mereka hanya mendapat DP (down payment) 20% dari harga rumah, kemudian sisanya dicicil selama 2–3 tahun, mereka akan bisa melanjutkan aktivitas kehidupannya secara normal? Dengan DP 20% atau sekitar 20 juta (jika harga rumah mereka rata-rata Rp100), mereka tidak hanya akan kesulitan mendapatkan rumah yang harganya terus melonjak,tapi juga waktunya habis untuk mengurus berbagai keperluan kredit rumah tersebut. Perlu dicatat, membeli rumah secara cash(kontan) jauh lebih murah ketimbang kredit. Kondisi ini akan makin parah lagi karena rumah baru tersebut tempatnya belum tentu dekat dengan tempat kerja mereka. Dengan sistem DP itu, terlalu banyak waktu dan tenaga yang terbuang bagi warga TAS untuk mengurusi segala macam yang berkaitan dengan rumah barunya yang akan dibayar dengan kredit (persetujuan bank,membuat NPWP,dan administrasi lain yang melelahkan). Ini berbeda, misalnya, jika mereka mendapat ganti rugi rumah secara cash and carry––sesuai harga rumahnya. Mereka bisa membeli rumah secara kontan, lalu menempatinya, dan urusan administra-si kredit yang melelahkan tidak terjadi. Warga TAS sudah terlalu lelah mengungsi akibat rumahnya terendam lumpur. Kita tahu, semula warga TAS sudah senang bahwa pemerintah akhirnya menyetujui tuntutan mereka agar

LNF


page 52 of 99

________________________________________________________________________ rumahnya yang terendam lumpur diganti dengan sistem cash and carry. Tapi, entah bagaimana setelah melalui perundingan yang alot tentang mekanisme pembayarannya, tiba-tiba yang dimaksud cash and carry itu adalah pembayaran dengan DP 20% dan sisanya dicicil 2–3 tahun. Kita tak tahu definisi dari mana sistem cash and carry yang semacam itu? Karena itu, jangan salahkan jika warga Perumtas akhirnya protes dan melakukan aksi demo di Jakarta. Pikiran Pendek Kasus Lapindo yang makin lama makin besar dan makin sulit diselesaikan sebenarnya muncul akibat pikiran pendek para penentu kebijakan. Bayangkan, sejumlah ahli sudah meramalkan berdasarkan data geologis dan geofisis bahwa semburan lumur itu akan berlangsung lama, tapi pemerintah tetap saja bergeming dengan pikiran jangka pendeknya. Pikiran pendek itu, misalnya, muncul ketika pemerintah, awalnya hanya akan memberi ganti rugi pada korban Lapindo yang berada pada wilayah 400 hektare sekitar semburan. Saat keputusan itu diambil, mestinya pemerintah berpikir jauh bahwa korban-korban Lapindo akan makin banyak dan berada di luar wilayah 400 hektare tadi.Benar,akhirnya Perumtas yang letaknya di luar cakupan 400 hektare tenggelam. Mereka pun minta ganti rugi. Setelah melakukan aksi demo besar-besaran di Sidoarjo, akhirnya pemerintah dan Lapindo, mau memberi ganti rugi pada warga Perumtas.Tapi sayang–– ini cara berpikir pendek lagi–– ganti rugi tersebut tidak sesuai tuntutan warga Perumtas yang minta cash and carry. Akibatnya bisa diduga,muncul gejolak yang ”biaya sosial”-nya bisa lebih tinggi dari biaya ganti rugi cash and carry tersebut. Ke depan, niscaya akan makin banyak lagi daerah yang ambles atau tergenang lumpur. Saat ini, kawasan bencana akibat lumpur Lapindo sudah mencapai 850 hektare lebih. Nah, cara berpikir pendek yang lebih tragis lagi adalah ketika pemerintah memutuskan akan menanggung biaya pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur Lapindo. Lapindo Brantas yang menjadi pemicu semburan lumpur itu hanya diminta mengeluarkan uang sekitar Rp3,8 triliun (Rp1,3 triliun untuk penanganan lumpur dan Rp2,5 triliun untuk ganti rugi rumah-rumah warga yang tenggelam di empat desa). Tahun 2007, misalnya, pemerintah melalui ABN akan menggelontorkan uang Rp4,731 triliun rupiah untuk relokasi infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur. Di masa datang, beban negara untuk mengatasi dampak lumpur Lapindo akan makin besar lagi. Soalnya akibat semburan lumpur sejak Maret 2007,menurut Bappenas, kerugiannya secara langsung maupun tidak langsung mencapai Rp44,7 triliun. Luar biasa bukan? Anehnya, sesuai Kepres No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, segala akibat yang timbul dari semburan lumpur sejak 22 Maret 2007, pemerintah yang akan menanggung seluruh biayanya.Termasuk di antaranya penanganan dan pengalihan infrastruktur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, kanalisasi lumpur ke laut, dan lain-lain, termasuk biaya sosialnya. Ini artinya, uang rakyat dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan segala macam yang rusak akibat kesalahan swasta (Lapindo). Ini jelas tidak adil.

LNF


page 53 of 99

________________________________________________________________________ Mestinya, pemerintah berkaca pada hukum alam––siapa yang menanam angin, dia yang akan menuai badai! Lapindo jelas adalah pihak yang menanam angin tersebut. Jadi wajar jika dia harus menuai badai. Pemerintah memang absurd dalam menangani kasus lumpur Lapindo.Sampai saat ini pun, belum ada keputusan hukum final, siapa yang bersalah dan bertanggung jawab terhadap tragedi lumpur panas tersebut. Di tengah absurditas itu, tibatiba pemerintah bersedia menanggung segala akibat tragedi lumpur itu tanpa batas waktu. Sementara Lapindo yang jadi pemicu semburan lumpur itu dibiarkan lepas tanggung jawab.Wallahu a’lam bissawab. (***)

LNF


page 54 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.02.28.02415341&cha Lumpur Lapindo, Lumpurnya "Tuhan"? Oleh: Jonatan Lassa PhD Without correct words, there will be no correct practice. (Dombrowsky) Rabi Greenberg menuturkan kisah lucunya tahun 1950-an di New York City yang dilanda musim kering dan pemerintah membuat awan buatan sebagai awal teknologi hujan buatan. Hal ini menyebabkan agamawan bertanya, apakah manusia mengambil alih peran Tuhan? ”Saya ingat sebuah kartun di the New Yorker yang melukiskan sekelompok pendeta yang kelihatan amat cemas sedang duduk mengelilingi meja dan melihat keluar melalui jendela, menyaksikan turunnya hujan. Seorang pendeta berkata, ’Ini hujan kita, atau hujan mereka?’” (John Naisbit, 2001:49) Kita membayangkan suasana batin yang mungkin melingkupi Senayan dan Istana terkait peristiwa di Sidoarjo. Karikatur imajiner yang bisa menggambarkan batin penguasa dan rohaniwan Indonesia dengan pertanyaan, ”Ini lumpur Lapindo atau lumpurnya Tuhan?” Kini, dalam realitas, DPR dan pemerintah memerlukan jawaban ”bencana alam atau bencana teknologi”? Dalam tradisi mendefinisikan/ pendefinisian atas sesuatu, sebuah definisi terdiri dua bagian, yakni kata yang didefinisikan (definiendum) dan kelompok kata atau konsep yang digunakan untuk mendefinisikan (definien). Sebuah definiendum harus bermakna sama dengan definien. Neil Britton mengatakan, ”Sebagaimana seorang/pihak menafsirkan sesuatu bergantung pada apa yang disyaratkan untuk dilakukan terhadap sesuatu dimaksud.” Namun, Britton mengingatkan definisi bukan sekadar alat bantu berpikir, tetapi juga soal orientasi mental dan emosi, model pemaknaan dan cara pandang pemberi definisi. Definisi Salinan UU No 24/2007 mendefinisikan, ”bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” Karena itu, peristiwa Sidoarjo memenuhi kecirian definisi bencana UU No 24/2007. Jika ditanyakan kepada rakyat yang mengalami, jawabannya, ”rumah terkubur, pekerjaan hilang, aset penghidupan hancur, kerugian nasional mencapai paling sedikit Rp 7 triliun. Orang dari kaya menjadi miskin. Yang miskin makin melarat. Secara psikis tidak ada kata yang bisa menyamai pengalaman mengalami bencana itu.” Definisi ini dikenal dengan definisi situatif.

LNF


page 55 of 99

________________________________________________________________________ Pada titik ini, kata ’bencana’ tidak merepresentasikan diri sendiri. Bencana juga tidak sekadar merepresentasikan lingkungan yang rusak. Bencana dan lingkungan yang rusak merepresentasikan manusia dan kepentingan manusia di baliknya. Istilah ”bencana alam” bermakna kausalitas. Salinan UU No 24/2007 mengatakan, ”Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Kelemahan paling mendasar UU No 24/2007 adalah tidak memberi ruang atau definisi kausalitas bencana untuk interaksi atau keterkaitan antara yang alami dan buatan manusia. Secara empiris, ini bertentangan karena ada yang dikenal sebagai ”bencana antara”. Peristiwa yang satu men-triger yang lain. Bisa saja kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian men-trigger kejadian alam yang ekstrem. Misal, eksploitasi hutan memicu mudahnya banjir. Sebaliknya, peristiwa alam seperti gempa bisa memicu kecelakaan kebakaran seperti gempa Kobe 1995 atau kecelakaan nuklir di Jepang setahun silam. Wapres Jusuf Kalla mengatakan, ”Perlu penelitian mendalam. Saya kira tidak bisa dinyatakan secara politik (oleh DPR). Bencana alam atau bukan, itu bukan masalah politis.” (Kompas, 19/2/2008) Perlu diketahui, sains tidak menawarkan kepastian 100 persen. Sains datang dengan skenario, probabilitas, kemungkinan, dan solusi trial and error. Ini yang terjadi dengan sains dalam konteks lumpur di Sidoarjo. Dalam tradisi epistemik di universitasuniversitas dunia, sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan akan mendapat banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Inilah alasannya mengapa seolah IAGI saling ”berseteru” tepatnya setahun silam dalam sebuah workshop internasional. (Tempo Interaktif, 6/3/2007) Istilah bencana alam Karena itu, istilah hitam-putih ”bencana alam” sebenarnya problematik dan masalah utama adalah pada paradigma dan kuasa tafsir atas bencana. Maka, tafsir bencana tidak bisa hanya diserahkan kepada ahli teknis geologis/geofisik saja. Dalam epistemologi bencana, alam adalah alam. Bencana adalah bencana. Bukan alam yang mengeksplorasi migas di Sidoarjo. Tafsir bencana adalah sebuah konsensus yang seharusnya trans-disiplin (baca: antara pengambil kebijakan dan ahli lintas disiplin, termasuk ilmuwan sosial dan pihak yang dianggap korban/pelaku). Rakyat yang dipersepsikan ”bodoh” tidak bisa menerima begitu saja bahwa ini adalah lumpurnya Tuhan. Ketiadaan konsensus atas bencana di Sidoarjo ternyata mengakibatkan biaya transaksi tinggi. Namun, keputusan tentang penanggung jawab bencana Sidoarjo adalah bukan semata-mata putusan hukum. Diperlukan keputusan politik karena lepas

LNF


page 56 of 99

________________________________________________________________________ dari faktor kausalitas yang tidak pasti karena keterbatasan sains dan ketidakpastian pengetahuan, ada situasi obyektif menunjukkan, jumlah rakyat miskin di Sidoarjo yang terjadi dalam dua tahun terakhir membutuhkan keberpihakan politik dari penguasa di DPR maupun eksekutif. Melemparkan tanggung jawab kepada sains yang tidak pasti adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan rakyat. Dan sains hendaknya dimandatkan untuk tidak merampas mandat pengambilan keputusan yang bersifat politik. Kepastian keberpihakan dari negara diperlukan dalam menyelesaikan ketidakpastian hidup dan penghidupan rakyat di Sidoarjo yang semakin tak menentu.(***)

LNF


page 57 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.25. Lumpur Lapindo Cara Pemerintah Tangani Lumpur, Mengecewakan Oleh: Suwardiman Publik lebih memandang penting hasil akhir penanganan kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, daripada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah ini. Meskipun Lapindo Brantas Inc dinilai publik paling bertanggung jawab, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun tidak boleh lepas tangan. Terhadap masalah ganti rugi tanah dan properti korban luapan lumpur, misalnya, 98 persen responden jajak pendapat Kompas menyatakan Lapindo Brantas Inc harus bertanggung jawab. Hal yang sama, pernyataan responden kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (masing-masing dilontarkan oleh 70,5 persen dan 74,9 persen responden). Terlebih Lapindo Brantas Inc, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat juga dituntut perannya dalam perbaikan infrastruktur yang rusak, pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi, dan kompensasi terhadap korban yang kehilangan pekerjaan akibat luberan lumpur. Hal tersebut rata-rata disampaikan oleh 85 persen responden. Sebanyak 76,6 persen responden dalam jajak pendapat yang dilakukan terhadap 1.329 responden di 16 kota ini juga menyatakan kecewa atas kinerja pemerintah yang tidak transparan soal perkembangan penanganan banjir lumpur Sidoarjo. Sekali lagi peran dan posisi negara dihadapkan pada ujian terkait keberpihakannya kepada rakyat ataukah kepada kepentingan segelintir elite. Kasus semburan lumpur di Sidoarjo melibatkan perusahaan swasta yang kepemilikannya berkorelasi langsung dengan elite yang bercokol dalam struktur pemerintahan. Perusahaan milik kelompok Bakrie ini dinilai oleh delapan dari 10 responden sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penanganan banjir lumpur Sidoarjo. Sementara berbagai hasil penelitian yang dilakukan sejumlah tim ahli mengarah pada kesimpulan dan rekomendasi yang berseberangan dengan harapan publik. Hasil penetapan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, menyimpulkan banjir lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam dan tidak terkait dengan kegiatan eksplorasi alam yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. Berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh sejumlah tim ahli hingga saat ini belum mencapai kesepakatan soal penyebab dan sumber dari semburan lumpur. Sejauh ini pula tidak ada jaminan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bisa dihentikan dalam waktu dekat.

LNF


page 58 of 99

________________________________________________________________________ Sebagian tim ahli yang melakukan penyelidikan berpendapat semburan lumpur adalah akibat kelalaian manusia dalam proses pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. Kepolisian Daerah Jawa Timur bahkan menetapkan enam tersangka dari kontraktor yang disewa oleh Lapindo (Kompas, 3/7/2006). Sebulan kemudian, Polda Jatim kembali menetapkan tiga tersangka lainnya (Kompas, 25/8/2006). Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena membiarkan pengeboran pada kedalaman 3.580 kaki sampai 9.297 kaki tanpa selubung, yang mengakibatkan terjadinya lost dan penanganan yang salah menyebabkan terjadinya luapan dari bawah tanah. Sementara itu, tim ahli—yang beberapa nama mereka selalu dikutip dalam iklan-iklan Lapindo—lain berpendapat bahwa semburan lumpur di Sidoarjo merupakan fenomena alam, yang sama sekali tidak terkait dengan kegiatan manusia. Perkara penetapan status bencana semburan lumpur Sidoarjo akan berdampak pada masalah administrasi, soal siapa yang bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Bagaimanapun, pemerintah sedang diuji kewibawaan dan keberpihakannya.(Litbang Kompas). (***)

LNF


page 59 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2008/02/21/Opini/krn,20080221,71.id.html Lapindo, Ecocide, dan Culture Genocide Oleh: M. Ridha Saleh Sejak 29 Mei 2006 hingga detik ini, semburan lumpur Lapindo membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar ataupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lumpur telah menggenangi 12 desa di tiga kecamatan, merendam tak kurang dari 10.426 unit rumah, merusak area pertanian dan peternakan, serta menggenangi sarana dan prasarana publik. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini serta lebih dari 8.200 jiwa dipindahpaksakan dan 25 ribu jiwa diungsikan. Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah. Lalu pipa gas milik Pertamina meledak akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur. Dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam bahkan sampai merenggut nyawa manusia. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui SidoarjoMojosari-Porong dan jalur Waru-jalan tol-Porong. Sebuah saluran udara tegangan ekstratinggi milik PT PLN serta seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan. Semburan lumpur yang diakibatkan oleh aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas menuai berbagai kritik ataupun gugatan formal dari pihak-pihak yang peduli. Namun, sebaliknya, tidak sedikit wacana bermunculan yang memposisikan PT Lapindo Brantas tidak bersalah dalam kasus ini. Dalam konteks ekologi manusia, benarkah PT Lapindo telah melakukan praktek ecocide dan apakah di sana--dalam konteks hak asasi manusia--terdapat dan/atau ditemukan culture genocide? Wacana ecocide Franz J. Broswimmer-lah yang mengartikan bahwa ecocide is the killing of an ecosystem. Pemusnahan ekosistem dalam hal ini tidak boleh dilepaskan dari kenyataan bahwa ekosistem merupakan tata dan rangkaian kehidupan manusia. Dari pengertian Broswimmer, kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di sekitar luapan lumpur Lapindo merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan terjadinya pemusnahan ekologi dan hilangnya hak-hak dasar kehidupan masyarakat di Sidoarjo. Lebih lanjut Broswimmer menjelaskan bahwa pemusnahan ekosistem dilakukan melalui tindakan sistematis. Sistematis dalam konteks ecocide tentu berbeda dengan unsur sistematis yang dimaksudkan dalam konteks genocide. Sistematis dalam ecocide adalah suatu tindakan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku dan

LNF


page 60 of 99

________________________________________________________________________ menyebabkan musnahnya satuan-satuan penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia. Ada tiga unsur dampak yang dimaksudkan dalam wacana ecocide, yaitu pertama, dampaknya sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat dipulihkan kembali. Kedua, terdapatnya satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula. Ketiga, terdapatnya penyimpanganpenyimpangan fisik dan psikis manusia. Satu hal yang juga penting dalam wacana ecocide, tidak terlalu mempersoalkan penyebab kejadian, tapi lebih menekankan konteks, akibat, dan dampak kejadian serta sejauh mana bahaya kehidupan itu akan terancam dari kejadian tersebut. Jika kita mengacu pada wacana ecocide dalam konteks semburan lumpur Lapindo, kita dapat melihat indikasi-indikasi secara gamblang bahwa di sana terdapat praktek ecocide, karena yang paling nyata dari dampak yang diakibatkan oleh semburan lumpur Lapindo adalah dampaknya yang sangat panjang dan musnahnya satuan-satuan penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya terhadap kehidupan manusia. Culture genocide Culture genocide dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan luar biasa terhadap satuan fungsi dan tatanan kehidupan secara massal, dengan mengubah atau menghancurkan sejarah dan simbol-simbol peradaban suatu kelompok atau komunitas. Culture genocide, menurut pakar hukum internasional dan kebiasaan hukum pidana internasional, bukan bagian dari tindakan dan tidak dapat disebut sebagai unsur praktek genocide, karena genocide hanya mengakui unsur-unsur perlakuan yang bersifat fisik, seperti yang terurai dalam Statute Roma dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Adakah praktek culture genocide dalam kasus lumpur Lapindo? Sejauh ini kasus lumpur Lapindo luput dari wacana-wacana hak asasi manusia. Justru kasus tersebut lebih didominasi oleh masalah teknis saintis dan hukum positif. Padahal kasus ini, dalam konteks hak asasi manusia, dapat dikategorikan sebagai kasus yang memiliki dimensi yang sangat serius terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, jika kita mencermati secara mendalam, dalam kasus tersebut terdapat unsur-unsur tindakan yang menyebabkan hilangnya tatanan kehidupan, yaitu hilangnya sejarah, termasuk simbol-simbol masyarakat setempat. Mengungkapkan berbagai wacana dan dimensi yang terjadi pada kasus semburan lumpur Lapindo, sesungguhnya saya tidak ingin memojokkan PT Lapindo Brantas. Saya bermaksud agar hukum dapat ditegakkan, keadilan dapat dipenuhi, dan kebenaran dapat diungkapkan. (***)

LNF


page 61 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2007/06/14/Opini/krn,20070614,78.id.html Usul Interpelasi Lumpur Lapindo Oleh: Toto Sugiarto Langkah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan interpelasi lumpur Lapindo merupakan kabar yang memberikan harapan. Langkah tersebut dapat menghentikan ketidakadilan dan kesengsaraan yang sekarang diderita rakyat Porong. Dengan interpelasi ini, DPR dapat menanyakan penyebab berlarut-larutnya masalah penanganan luapan lumpur Lapindo. Kabar yang beredar di ruang publik, yang menggambarkan bahwa penyebabnya adalah adanya konflik kepentingan di dalam internal pemerintah, perlu diperjelas kebenarannya. Apakah benar pemerintah lebih memihak pada kuasa kapital daripada rakyat yang menjadi korban luapan lumpur yang diakibatkan oleh proyek eksplorasi gas alam tersebut? Absurditas pemerintah Setelah lebih dari setahun lumpur panas Lapindo meluap, nasib para korban luapan lumpur tersebut semakin memprihatinkan. Mereka hidup terkatung-katung di pengungsian tanpa kejelasan masa depan. Tak sedikit dari para korban yang tidak kuat menahan penderitaan dan keputusasaan. Mereka banyak yang mengalami gangguan jiwa. Dalam kondisi yang amat memprihatinkan tersebut, pemerintah terlihat tidak sungguhsungguh melakukan perlindungan. Pemerintah terlihat tidak serius dalam menangani para korban. Alih-alih melakukan perlindungan, pemerintah malah terlihat membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Mereka yang telah kehilangan rumah, tanah, sawah, masa lalu, dan masa depan "dipaksa" oleh pemerintah menerima kenyataan bahwa penderitaan akan semakin panjang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo, pembayaran ganti rugi dilakukan dengan dicicil tanpa bunga. Selain itu, banyak korban yang kesulitan memenuhi persyaratan agar tanah mereka yang terendam mendapat ganti rugi. Pihak Lapindo terkesan mempersulit persyaratan yang harus dilengkapi para korban. Akibatnya, pembayaran ganti rugi berjalan amat lambat. Anehnya, pemerintah tidak membuat langkah yang memadai dalam mengatasi kesulitan rakyat tersebut. Kenyataan bahwa pemerintah terkesan abai terhadap penderitaan rakyat dan malah membuat kebijakan yang semakin menyengsarakan adalah absurd. Pemerintah yang seharusnya melakukan pemihakan dan pembelaan terhadap rakyat malah terlihat berselingkuh dengan kuasa kapital membuat kebijakan yang semakin membuat rakyat menderita. Absurditas seperti ini perlu dihentikan.

LNF


page 62 of 99

________________________________________________________________________ Penyalahgunaan wewenang? Dari uraian di atas, terlihat bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dapat dikatakan sebagai bentuk pemihakan pemerintah terhadap kuasa kapital. Di sisi lain, perpres ini merupakan cermin pengabaian pemerintah terhadap rakyat. Kenyataan yang memprihatinkan dari perpres tersebut belum menggambarkan semuanya, perpres ini juga berpotensi merugikan negara. Perpres ini mengalihkan sebagian besar beban penanganan luapan lumpur beserta dampaknya dari PT Lapindo Brantas kepada negara. Artinya, sebagian besar beban biaya penanggulangan lumpur panas yang merupakan akibat dari kecelakaan kegiatan pengeboran akan ditanggung seluruh rakyat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagian yang menjadi beban negara tersebut antara lain pembiayaan pengalihan infrastruktur, kanalisasi lumpur dari Kali Porong sampai ke laut, dan biaya sosial kemasyarakatan di luar peta 22 Maret 2007. Padahal seharusnya Perpres Nomor 14 Tahun 2007 mengatur bahwa tanggung jawab akhir tetap ada pada PT Lapindo Brantas. Pemerintah bisa saja mendanai proses penanggulangan dan memang hanya pemerintah yang memiliki kemampuan itu, tapi sifatnya hanya dana talangan. Karena itu, muncul pertanyaan apakah Perpres Nomor 14 Tahun 2007 merupakan produk penyalahgunaan wewenang? Pertanyaan ini mengemuka karena, dengan perpres tersebut, terlihat bahwa dana negara dipakai untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2007 terlihat sebagai kebijakan yang bernuansa legalisasi korupsi. Dengan perpres tersebut, Presiden seperti memberi payung hukum penggunaan dana negara untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Dari kebijakan ini, ada pihak swasta yang diuntungkan, dan di sisi lain, rakyat dan negara dirugikan. Tekanan terhadap pemerintah Selain mempertanyakan dan meminta penjelasan pemerintah, DPR perlu melakukan tekanan agar perpres yang terlihat merugikan rakyat dan negara tersebut direvisi. Perpres hasil revisi harus sungguh-sungguh memberi keadilan kepada rakyat dan di sisi lain, menghindarkan kerugian negara. Pemerintah perlu ditekan untuk secara sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat, khususnya, dalam kasus ini, para korban lumpur Lapindo. Pemihakan terhadap rakyat harus ditempatkan di atas segala-galanya. Segala sesuatu yang menjadi hambatan pemihakan tersebut harus dihilangkan. Pemerintah harus melepaskan diri dari konflik kepentingan. Keengganan pemerintah lepas dari konflik kepentingan tergambar saat reshuffle beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, yang sarat kepentingan dalam kasus ini, tetap berada di kabinet. Kenyataan yang mengherankan dan menjengkelkan ini juga harus dipermasalahkan anggota DPR dalam interpelasi nanti. DPR perlu menekan pemerintah agar menempatkan kepentingan rakyat di atas segalagalanya, termasuk di atas kepentingan balas budi dan pengelolaan kekuasaan diri. LNF


page 63 of 99

________________________________________________________________________ Catatan akhir Interpelasi lumpur Lapindo teramat penting bagi kelangsungan hidup bernegara. Dengan interpelasi ini, keadilan dapat ditegakkan dan kewajiban negara melindungi segenap hak milik warga negara dapat ditunaikan. Kita mengharapkan keseriusan dari DPR dalam menggulirkan proses ini. Interpelasi lumpur Lapindo diperlukan karena pemerintah terlihat tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara sungguh-sungguh dan berkeadilan. Waktu setahun cukup untuk memberi kesempatan yang ternyata disia-siakan. (***)

LNF


page 64 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0706/18/opini/3604214.htm Interpelasi Kasus Lapindo Oleh: Toto Sugiarto Berita baik terkirim dari Senayan. Sebanyak 129 anggota DPR mengajukan hak interpelasi lumpur Lapindo. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani kasus ini. Namun, apakah berita baik ini akan berakhir menyenangkan? Seriuskan DPR menggulirkan interpelasi ini? Urgensi interpelasi Mengapa interpelasi Lapindo penting? Ada tiga hal yang mendasari interpelasi ini penting bagi rakyat dan negara. Pertama, pemerintah tidak serius membela rakyat dan terkesan membiarkan rakyat tenggelam dalam penderitaan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, pemerintah melegitimasi ketidakadilan dari kuasa kapital. Rakyat korban Lapindo dipaksa menerima 20 persen pembayaran transaksi jual-beli harta. Sisanya dibayarkan dua tahun kemudian tanpa bunga. Yang paling menyedihkan, transaksi yang merugikan ini dipayungi produk hukum buatan pemerintah. Ini pemihakan nyata pemerintahan kepada kuasa kapital. Kedua, kerugian negara. Luapan lumpur telah merusak dan menenggelamkan infrastruktur dan mengganggu perekonomian Jawa Timur dan nasional. Kerugian juga ditimbulkan oleh isi Perpres 14/2007 yang membebankan sebagian besar biaya penanggulangan kepada negara. Negara, antara lain, dibebani keharusan membiayai pengalihan infrastruktur, kanalisasi lumpur dari kali porong sampai ke laut, dan biaya sosial kemasyarakatan di luar peta 22 Maret 2007. Ketiga, kasus Lapindo menegaskan pemerintah tidak serius menegakkan hukum. Amat mengherankan jika pemerintah tidak menyeret pihak-pihak yang jelas merugikan rakyat dan negara ke pengadilan. Berdasar tiga hal itu, pemerintah terlihat mengesampingkan kepentingan rakyat dan negara serta lebih mengutamakan kepentingan kuasa kapital. Karena itu, pengajuan hak interpelasi menjadi urgen, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No 22/2003, yaitu hak untuk meminta keterangan pemerintah tentang kebijakan penting dan strategis serta berdampak (negatif yang) luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.

Hak dan kewajiban Dengan pertimbangan bahwa penderitaan rakyat akan kian berat dan panjang serta kerugian negara kian besar jika kasus Lapindo dibiarkan, maka hak interpelasi DPR

LNF


page 65 of 99

________________________________________________________________________ menjadi kewajiban. DPR wajib mempertanyakan sikap pemerintah yang terasa lebih mengutamakan kepentingan kuasa kapital dan mengorbankan rakyat dan negara. DPR juga wajib menyuarakan nurani rakyat, saat mereka berteriak menuntut keadilan. Selain mempertanyakan, DPR perlu melakukan tekanan agar pemerintah mengakhiri konflik kepentingan dalam dirinya sekarang ini. DPR perlu menekan pemerintah agar membuang faktor-faktor yang menyumbat penyelesaian dampak sosial lumpur Lapindo. Setelah konflik kepentingan teratasi, diharapkan pemerintah akan berhenti berlaku tidak adil terhadap rakyat. Tujuannya, rakyat harus diselamatkan. Hak milik rakyat yang terenggut dan harus dikembalikan. Adalah tugas pemerintah yang merupakan pemegang otoritas negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Catatan akhir Dalam kasus lumpur Lapindo ini, pemerintah tampak telah terkooptasi oleh kekuatan kapital. Adalah tidak mungkin mengharap langkah radikal pemerintah dalam menolong para korban tanpa tekanan dari DPR. Karena itu, DPR perlu serius menggulirkan interpelasi ini. Langkah ini harus diselesaikan hingga korban lumpur Lapindo terselamatkan dan perekonomian Jawa Timur dan nasional kembali berjalan normal. Jika perlu, berakhir dengan pemakzulan (impeachment). Pemerintah yang tidak lagi bisa menjamin hak-hak dasar warga negara, pemerintah yang "menggadaikan" atau bahkan "menjual" nasib rakyatnya kepada suatu kuasa karena merasa berutang budi atau demi mendapat keuntungan, harus diberhentikan. Meski prinsip demokrasi amat mengagungkan keteraturan rotasi kepemimpinan melalui pemilu ke pemilu, namun prinsip demokrasi jugalah yang menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas segala-galanya. Pemerintahan yang tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat dan negara di atas segalanya, perlu dipertanyakan kelanjutan legitimasi kekuasaannya. Di titik ini, DPR perlu mempertanyakan kepada otoritas hukum, apakah legitimasi rakyat masih layak dipegang pemerintahan sekarang. Di sisi lain, DPR perlu membuktikan, dirinya tidak melupakan "ibu yang mengandungnya". Dengan serius memperjuangkan nasib rakyat yang teraniaya, seperti korban lumpur Lapindo, DPR membuktikan dirinya bukan "anak durhaka".(***)

LNF


page 66 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/interpelasi-untukbakrieLumpur Lapindo, Interpelasi untuk Bakrie Oleh: Indra J Piliang Tanpa jera, para politikus di Senayan kembali mengajukan hak interpelasi DPR. Setelah gagal menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam interpelasi menyangkut Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kali ini interpelasi ditujukan kepada pemerintah berkenaan dengan penanganan semburan lumpur dari tempat eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Interpelasi terakhir disebut sebagai “Interpelasi Lapindo”.Para penggagas terdiri atas beragam anggota partai politik, terutama yang dimotori oleh PDIP. Tentu, dibandingkan dengan interpelasi untuk Resolusi 1747 yang berdimensi internasional, interpelasi Lapindo ini berdimensi lokal,tetapi hendak ditarik ke domain nasional.Asumsi-asumsi yang dibangun cukup gagah, yakni menyangkut tanggung jawab korporasi (dalam hal ini Lapindo,Medco, dan Santos) dan pemerintah. Pihak yang dijadikan sebagai sasaran pembelaan adalah korban lumpur berikut wilayah yang terkena dampak dari semburan lumpur, baik di bidang sosial,ekonomi,maupun budaya yang berada di sekitar Sidoarjo dan menjalar ke hampir seluruh Jawa Timur. Kalau diperhatikan, upaya penggunaan interpelasi ini juga bagian dari proses “tarik tambang”politik DPR dengan pemerintah. Padahal, kalau mau objektif, sebetulnya DPR sudah harus terlibat sejak awal lumpur menyembur,yakni dengan mengadakan pengawasan atas kinerja elemen-elemen pemerintah dan lembaga-lembaga nondepartemen lain dalam sidang-sidang komisi dan panitia anggaran. DPR memiliki hak di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran sehingga tidak perlu harus membawa kepada forum politik paripurna seperti hak interpelasi. Kalaupun DPR membawa kepada forum sepenting itu, tentu yang juga harus dilakukan adalah mengevaluasi seluruh kinerja anggota dan alat kelengkapan DPR lain, termasuk yang berhubungan dengan kinerja lembaga-lembaga pemerintahan daerah.Kecuali memang DPR sedang menurunkan wibawa hak interpelasi sebagai hak yang biasa,tidak lagi prestisius, istimewa, apalagi sakral. Tafsir Politik Tidak bisa dihindari, penggunaan hak interpelasi DPR ini akan memunculkan tafsir politik berikut. Pertama, DPR ingin menjadikan penggunaan hak interpelasi ini untuk memperluas front serangan terhadap pemerintah. Sikap kritis DPR untuk politik luar negeri, baik atas Resolusi 1747 DK PBB maupun perjanjian ekstradisi dan pertahanan dengan Singapura serta masalah di blok Ambalat, ternyata belum memicu pergolakan politik yang serius. Kedua, DPR ingin menguji sejauh mana Presiden Yudhoyono mampu mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil,termasuk dengan menerbitkan keputusan presiden dan instruksi presiden menyangkut penanganan lumpur.Tim yang dibentuk oleh LNF


page 67 of 99

________________________________________________________________________ Presiden Yudhoyono berdasarkan Keppres itu malah dibiayai oleh lembaga swasta, yakni pihak Lapindo Brantas,serta sebagian oleh APBN. Ketiga,DPR sedang mengalihkan isuisu menyangkut kelambanan kinerja DPR sendiri dalam bidang legislasi.Perhatian yang berlebih atas kinerja eksekutif justru akan memaksimalkan fungsi pengawasan,tetapi sekaligus meminimalkan fungsi legislasi. Lemahnya fungsi pengawasan DPR terkait dengan posisi menteri-menteri yang berasal dari partai politik di Kabinet. Ketika menterimenteri yang datang dari partai politik itu bertemu dengan komisi-komisi di DPR, maka sebetulnya yang dihadapi adalah teman satu partai. Keempat, DPR sedang menguras seluruh isi brankas persoalan sebelum Pemilu 2009 digelar. Dengan menggunakan hak interpelasi atas masalah-masalah yang dinilai secara subjektif sebagai persoalan yang menyita perhatian media massa dan publik, lalu mengalihkan persoalan itu kepada Presiden Yudhoyono, maka partai-partai politik—bahkan para pendukung pemerintah di DPR–bisa melepas jabat tangan dan bahkan cuci tangan terhadap kinerja pemerintah. Faktor Bakrie Salah seorang figur politik penting dalam persoalan lumpur ini adalah Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial. Aburizal adalah pejabat pemerintah serta kontributor penting dalam politik,baik dalam Partai Golkar ataupun dalam percaturan politik nasional lain. Sekalipun yang lebih banyak terlibat dalam masalah penanganan lumpur ini adalah Nirwan D Bakrie,adik kandung Aburizal,persepsi publik yang muncul di media telanjur menjadikan Aburizal sebagai aktor penting. Artinya, interpelasi untuk Lapindo ini juga bisa dimaknakan sebagai interpelasi untuk Bakrie. Dengan interpelasi ini, terdapat celah yang bisa dimainkan oleh elite politik. Pertama, “merusak” hubungan Aburizal dengan Yudhoyono. Kedua, menekan Aburizal mengundurkan diri atau diberhentikan dengan alasan conflict of interest atau netralitas pemerintah, seandainya proses peradilan dilakukan, sembari menawarkan penggantinya. Ketiga, “mengabadikan” keluarga Bakrie sebagai pihak yang paling bersalah menurut persepsi publik. Apabila Rizal Sukma menyebut persoalan Yudhoyono dengan Amien Rais sebagai a clash of the titans (The Jakarta Post, 28 Mei 2007), maka level “pertarungan” yang melibatkan Yudhoyono, Aburizal, dan tokoh-tokoh lain bisa juga disebut sebagai bagian dari perebutan pengaruh tokoh-tokoh lapis kedua terhadap tokoh yang menduduki level the titans. Secara merayap, kita mulai menangkap pergeseran yang terjadi dalam tim yang dibentuk oleh Yudhoyono di pemerintahan. Karena Yudhoyono menjadi manusia politik, maka pergeseran anggota apa pun dalam pemerintahannya adalah bagian dari langkah politik yang hendak ditempuh. Saya mulai menangkap sinyal ke arah pengaruh tokoh-tokoh Sumatera (baik kelahiran Sumatera atau bertali darah dengan Sumatera) dalam memperebutkan posisi politik 2009.Terdapat sejumlah nama tokoh Sumatera yang menjadi faktor penting persaingan politik 2009 itu, seperti Surya Paloh (Aceh), Hatta Rajasa (Palembang), Aburizal Bakrie (Lampung), dan bahkan Jimly Assiddiqie (Palembang). Bahkan, Akbar Tanjung pun tidak segan-segan menemui Yudhoyono untuk tujuan-tujuan LNF


page 68 of 99

________________________________________________________________________ ke-Sumatera- an itu. Perkembangan ini tentu bagi sebagian orang akan dianggap sebagai kepurbaan. Tetapi, pergeseran itu terasa rasional, terutama dengan semakin tumbuhnya agenda-agenda otonomi daerah yang sekaligus juga agenda-agenda kedaerahan. Persoalan ideologi terasa semakin memudar.Perebutan arena politik tidak lagi pada aras ideologi, melainkan masuk kepada level ruang dan wilayah. Interpelasi soal Lapindo, dengan begitu, adalah keliru kalau dianggap sebagai pembelaan terhadap rakyat. Interpelasi itu berjalan menurut perhitungan matematis politik. Maka, berharap bahwa interpelasi ini menjadi bagian serius dari perubahan sikap anggota DPR demi pembelaan atas masalah-masalah kemanusiaan dan kerakyatan, ibarat meminta sisik pada seekor lele. Nyaris mustahil.(***)

LNF


page 69 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2007/07/13/Opini/krn,20070713,55.id.html Ronde-ronde Lumpur Lapindo Oleh: Emha Ainun Nadjib Kapan-kapan kampung kita juga tidak dijamin tak akan tertimpa gempa, banjir, tanah longsor, atau segala jenis keisengan geologi bumi dan alam lainnya. Juga rumah saya. Kapan saja, mungkin semenit mendatang, kita bisa mengalami sesuatu yang mengerikan: bangkrut, kehilangan, kecewa, kaget, syok, stres, depresi, atau apa pun, pada diri kita, keluarga, kantor, komunitas, klub, golongan.... Kemungkinan itu ada pada semua dan setiap kita. Karena itu, saya tidak berani tak bersungguh-sungguh melakukan apa pun, apalagi terkait dengan penderitaan sesama manusia. Itulah keberangkatan tulisan ini. Bertele-telenya, sangat seret dan macetnya, penanganan hak sekitar 50 ribu korban lumpur di Sidoarjo, yang kampungnya tenggelam, kira-kira kronologinya begini. Sampai setahun lebih setelah 29 Mei 2006 adalah ronde 1: korban vs Lapindo. Ronde 2: korban vs Minarak Lapindo. Kemudian setelah Presiden turun gunung adalah ronde 3: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) vs Minarak Lapindo. Pada 10 Juli 2007, Presiden marah besar mendengar laporan (tidak melalui jalur birokrasi) kemacetan itu, kemudian Nirwan Bakrie dipanggil Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Maka, ini adalah ronde 4: Presiden vs Bakrie. Dan kalau ini gagal, ronde 5 adalah rakyat vs Lapindo. Wallahualam. Di tengah-tengah menulis ini, saya ditelepon oleh Direktur Operasional PT Minarak Lapindo yang melaporkan bahwa besok akan dilaksanakan pembayaran untuk korban yang verifikasinya menggunakan Letter C dan Petok D--kriteria yang sebelumnya ditolak untuk mendapatkan hak bayar, meskipun masih ada kontroversi tentang luas bangunan. Batas psikologis Sejak beberapa hari yang lalu, saya menghitung bahwa Senin, 16 Juli, lusa mungkin merupakan batas psikologis akhir bagi para korban lumpur Sidoarjo ketika Presiden dan aparat pemerintahnya harus memastikan validitas kebijakan dan kinerja untuk memastikan pembayaran ganti rugi bagi penduduk korban lumpur. Beberapa hari ini, terutama kemarin, agak repot saya meredam kemarahan para korban, menunda amukan mereka sampai akhirnya kemarin Presiden marah besar kepada Minarak. Sudah pasti itu sangat mengurangi tensi emosi korban untuk sejenak waktu. Tapi, kalau ini gagal lagi, kesempatan berikutnya bukan naik tensi lagi, tapi pasti menjadi ledakan atau minimal letusan. Sejak Presiden pulang dari turun gunung di Sidoarjo, sebenarnya hal itu melahirkan langkah maju secara kebijakan dibanding tahap sikap sebelumnya, tapi belum diaplikasikan secara signifikan di lapangan. Pada 26 Juni 2007 pagi, Presiden Yudhoyono menyaksikan pembayaran simbolis Minarak Lapindo kepada 163 korban, dan sampai kini LNF


page 70 of 99

________________________________________________________________________ tahap yang itu saja pun belum tuntas. Padahal angka 163, yang dengan pembayaran sebelumnya berjumlah 522, adalah produk verifikasi Tim Nasional yang kini sudah dibubarkan. Hasil verifikasi BPLS, yang jadwalnya diaplikasikan dalam pembayaran sejak 1 Juli 2007, sampai menjelang habis dua minggu tidak memberikan optimisme kepada psikologi korban. Dari 400 berkas hasil BPLS, oleh Minarak Lapindo hanya diterima 38. Masalah utama yang mengganjal proses ini adalah tidak adanya kalimat kebijakan eksplisit dari Presiden bahwa hak verifikasi atas tanah dan bangunan korban ada di tangan BPLS, sementara Minarak Lapindo adalah kasir. Pihak Minarak ikut berada dalam proses verifikasi BPLS dan berlaku sebagai pengambil keputusan akhir diterima atau tidaknya berkas verifikasi. Ribuan tanda tangan Bupati Sidoarjo tetap tidak berlaku bagi Minarak, meskipun hal itu yang membuat Presiden marah dan kemudian mengambil keputusan untuk ngantor di Sidoarjo selama 3 hari. Situasi ketidakpercayaan muncul lagi seperti sebelumnya, dan hari demi hari emosi ketidakpercayaan itu akan meningkat curam dan akan sangat mudah melahirkan anarkisme jika sampai Senin 16 Juli lusa Presiden tidak segera mengambil langkah yang tegas. Tuhan, ayam, dan pemerintah Tuhan menciptakan janin dengan perlindungan maintenance, sistem, dan fasilitas yang menjamin tercapainya goal menjadi bayi. Bahkan sampai bayi itu kelak dewasa dan mati, jaminan sistem dan fasilitas Tuhan itu tetap berlangsung, termasuk mekanisme kontrolnya. Induk ayam pun bertelur dan mengeraminya untuk menciptakan suhu dan kehangatan demi pematangan telur itu, menjamin perlindungan dan panduan rezeki sampai kelak telur itu menjadi anak ayam, kemudian dewasa dan didemokratisasi, diindependenkan. Negara dan pemerintah tinggal meniru ayam. Kalau membuat keputusan, ya, disertai maintenance, sistem, fasilitas, dan mekanisme kontrol seketat mungkin. Harus diakui hal itu tak tersiapkan secara memadai dalam kasus lumpur sehingga bertele-tele sampai setahun lebih. Dalam pertemuan Cikeas 24 Juni 2007, Presiden bertanya: Minarak ini apa? Ternyata beliau tak pernah mendapat laporan yang mencukupi tentang anak perusahaan Lapindo yang khusus menangani korban itu. Bahkan tatkala kemudian Presiden turun gunung, kesadaran dan peningkatan kinerja "induk ayam" itu pun tidak cukup progresif. Keputusan hasil Presiden berkantor tiga hari di Sidoarjo kurang dikawal secara ketat oleh mesin birokrasi. Air mata seember Mohon izin saya kemukakan sedikit background berikut ini, untuk menghindari bias dan salah sangka di seputar masalah ini. Saya tercampak ke lubang pekerjaan yang sama sekali jauh melampaui batas kemampuan saya. Sebanyak 10.476 keluarga (sekitar 45 ribu orang, sekitar 94 persen dari seluruh korban) menyampaikan surat mandat untuk bertindak sebagai wakil mereka dalam menyampaikan jumlah korban lumpur Lapindo

LNF


page 71 of 99

________________________________________________________________________ sesuai dengan data yang mereka miliki kepada Presiden, termasuk tuntutan dan harapan agar Presiden mengambil langkah taktis untuk mengatasi permasalahan mereka. Surat itu disampaikan pada 22 Juni 2007, kemudian 16 perwakilan penduduk yang menandatangani surat itu bertemu dengan Presiden di Cikeas pada 24 Juni 2007 sore. Berlangsunglah pertemuan satu setengah jam. Presiden sangat capek oleh berbagai urusan dan beban sehingga meminta saya memimpin rapat yang dihadiri 16 perwakilan korban lumpur, wakil Institut Teknologi Surabaya (ITS), 4 menteri, serta Kepala BPLS. Presiden menangis tiga kali dengan aktualisasi ekspresi yang berbeda-beda. Dan saya yakin di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam, tak ada presiden yang sedemikian bodohnya sehingga tidak tahu bahwa, biarpun menangis seember, tidaklah bisa menyelesaikan masalah. Karena itu, dalam rapat itu tidak saya katakan kepada beliau: "Pak, meskipun sampean nangis sampai seember, itu tidaklah menyelesaikan masalah." Bahkan di tengah rapat, ketika Bambang Sakri, salah seorang perwakilan korban, menangis terus-menerus selama mengemukakan keluhannya, saya berdiri dan berjalan mendatanginya, saya elus pundaknya, saya peluk dan saya bisiki: "Ancene arek Sidoarjo gembeng-gembeng (Memang orang Sidoarjo dikit-dikit nangis)." Dalam rapat itu Presiden mengalami 4 kali eskalasi keputusan. Pertama, kata Presiden: "Dalam waktu dekat saya akan ke Sidoarjo." Setelah omong-omong lagi, menjadi, "Besok saya ke Sidoarjo." Kemudian meningkat lagi, "Besok saya akan ngantor tiga hari di Sidoarjo." Terakhir, "Besok jam 2 siang saya akan berangkat ke Sidoarjo bersama Cak Nun dan Saudara-saudara semua perwakilan korban." Maka lahirlah keputusan Sidoarjo yang lumayan mengubah keadaan. Pertama, semula proses ganti rugi tanpa time schedule, kini jelas batas akhirnya: 14 September. Kedua, kriteria verifikasi tanah dan bangunan korban sangat diperlonggar: kalau tak ada IMB Letter C, Petok D, ya, data ITS. Kalau tak ada, ya, cukup kesaksian warga yang ditandatangani dari birokrasi terbawah sampai bupati. Ketiga, hak verifikasi ada pada BPLS, Minarak Lapindo tinggal membayar. Sampai anak-cucu Ini telur yang lumayan, tapi yang angrem siapa agar menetas? Kita yang di bawah harus lebih proaktif. Secara moral, kita semua bertanggung jawab atas semua korban, baik yang menerima ganti rugi (DP) 20 persen, yang menuntut 50 persen, 100 persen, maupun bahkan yang punya ide-ide 300 persen dan 500 persen. Hak amanat hanya dari yang 20 persen dan 50 persen serta 16 pengusaha Gabungan Pengusaha Korban Lumpur (GPKL). Tapi ketika kita merekayasa agar Menteri tertentu datang ke Surabaya untuk dipertemukan dengan mereka, diskusi sangat memikirkan korban secara keseluruhan. Terakhir beberapa hari yang lalu saya dari Jakarta bersama Direktur Operasional Minarak, anak perusahaan Lapindo yang bertugas menangani korban lumpur, mengadakan pertemuan dengan perwakilan penduduk. Kemudian terjadi kesepakatan, bersalaman, dan baca Al-Fatihah bareng. Ada kesepakatan bahwa sekitar 442 luasan tanah hasil verifikasi BPLS, besok segera dibayar oleh Minarak Lapindo. Tapi kemudian

LNF


page 72 of 99

________________________________________________________________________ gagal lagi. Sekarang rondenya adalah Presiden vs Bakrie. Tidak ada kaitan formal hukum antara Grup Bakrie dan Lapindo atau perusahaan induknya. Tapi, sebagaimana Lapindo sendiri menyebut apa yang dilakukannya kepada korban lumpur adalah solidaritas kemanusiaan dan tolong menolong, penyebutan Bakrie di atas adalah karena ada keterkaitan kultural, kemanusiaan, dan kebangsaan antara Lapindo dan Bakrie. Apalagi Presiden pernah menceritakan kepada saya bahwa ia sudah berkata keras kepada Bakrie: "Anda harus bayar itu. Kalau tidak, nanti akan sangat panjang sampai ke anak-cucu." Kita saksikan bersama bagaimana ronde ini berlangsung. Lapindo punya banyak kekuatan dan kelemahan dari berbagai sisi, demikian juga pemerintah. Pihak-pihak lain yang terkait juga dipaksa melakukan latihan-latihan. Jab, swing, hook, straight, dan uppercut tersimpan dan diasah. Namun, yang saya dambakan bukanlah itu semua, melainkan kemaslahatan bersama, dan itulah sebabnya hari demi hari saya terus berupaya menyambung semua pihak yang terlibat dan mencoba merangkul mereka ke semesta nilai-nilai manusia yang lebih tinggi dari transaksi ekonomi, formalisme hukum, apalagi dendam dan kebencian. Tapi pada 12 Juli 2007 pagi, Direktur Operasi Minarak Lapindo melaporkan: pengajuan hasil verifikasi BPLS sebanyak 344 berkas, sudah dibayar 52, yang 292 akan dilaksanakan pembayarannya hari ini. Apakah itu secercah harapan? Meskipun janji Presiden ketika turun gunung setiap seminggu dibayar 1.000 sampai 14 September 2007?(***)

LNF


page 73 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0705/30/utama/3563432.htm Lumpur Lapindo Ketika Pemerintah Tak Lagi Dipercaya Oleh: Neli triana "Jur...ajur....kabeh. Wong Porong ajur kabeh." (Hancur...hancur semua. Orang Porong hancur semua). Demikian nyanyian warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, di depan patung Soekarno dan Mohammad Hatta di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (29/5), bertepatan dengan "ulang tahun" satu tahun kasus lumpur Lapindo. Sejak Senin (28/5), warga Porong kembali berdatangan ke Jakarta. Untuk kedua kalinya, mereka "mengadu" ke pendiri negeri, patung para proklamator Soekarno-Hatta. Patung proklamator "menjadi pemimpin upacara" peringatan tenggelamnya kehidupan mereka karena luberan lumpur PT Lapindo Brantas. Selasa itu sekitar pukul 12.30, mundur hampir tiga jam dari jadwal yang dijanjikan, upacara baru dapat dimulai. Upacara serupa juga dilakukan perwakilan warga di Porong, Sidoarjo, pada waktu yang bersamaan. Para peserta upacara mewakili lebih dari 20.000 jiwa warga Porong yang terpaksa dicabut dari tempat tinggal dan hidup dalam pengungsian sejak 29 Mei 2006, persis satu tahun. Di Tugu Proklamasi, kali ini warga korban lumpur tidak sendirian. Hadir pula sekitar 20 orang perwakilan masyarakat yang empat tahun terakhir hidup terombang-ambing, mirip korban lumpur. Mereka berasal dari Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI). Total peserta upacara tersebut 80 orang. Mereka sengaja datang dari Porong dan Bandung. Zulkifli (50), koordinator aksi memulai upacara yang unik, serba terbalik. Para peserta tidak berbaris menghadap pemimpin upacara. Mereka memilih berada di depan patung pemimpin, proklamator. Doa yang biasanya dilakukan pada akhir upacara, sengaja dibacakan terlebih dahulu. Mereka pun kembali mempertanyakan sebab belum tuntasnya masalah yang dihadapi. Selanjutnya, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mengacungkan kepalan tangan ke udara, penuh semangat dipompa amarah. Agus (39), warga Porong, berkesempatan memberikan kesaksian, menggantikan pidato pemimpin upacara. Menurut dia, selama ini setiap kelompok masyarakat yang ditimpa masalah sengaja dikotak-kotakkan. Padahal mereka sama-sama terkatung-katung dan dibohongi pemerintah. "Kami sudah muak. Kami bersama dan bersatu menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah," teriak Agus. Teriakan Agus disambut acungan tangan terkepal korban lumpur dan mantan karyawan PT DI.

LNF


page 74 of 99

________________________________________________________________________ Dedi Supriyatna (45), mantan Kepala Bidang Product Cost PT DI turut memberi kesaksikan. Menurut dia, keikutsertaan karyawan PT DI korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 11 Juli 2003 dalam peringatan satu tahun lumpur Lapindo, untuk menunjukkan solidaritas sebagai sesama warga yang teraniaya. Dedi menguraikan, hingga kini masih tersisa sekitar 3.500 mantan karyawan PT DI yang terkatung-katung hidupnya. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah dua kali menjanjikan penyelesaian kasus PT DI secepatnya. Kasus PT DI pun sudah masuk ke pembahasan DPR RI, bahkan sudah ada pencanangan adanya anggaran khusus bagi mereka dalam APBN Perubahan tahun 2006. Namun semua hanya sebatas wacana. Kondisi serupa dialami korban lumpur. Zulkifli mengungkapkan, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 yang memberikan batas akhir pembayaran ganti rugi oleh Lapindo Brantas Inc hingga Maret 2007, tidak terealisasi. Begitu pun dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Pembayaran yang dibatasi hingga April 2007, kembali terlewat. Terakhir, risalah 24 April 2007, khususnya menyangkut warga lumpur yang berasal dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perutas) I. Target dua minggu realisasi risalah yang dibuat di hadapan Jusuf Kalla serta direstui Presiden, juga tidak terwujud. Akan terus beraksi Para korban bencana tersebut kini tak mau lagi hanya bergantung pada pemerintah. Mereka berjanji akan terus beraksi menuntut keadilan, sebagai hak mereka sesama warga negara. Hilangnya rasa percaya itu ditandai dengan pembakaran semua dokumen, termasuk Keppres, undang-undang terkait, risalah, maupun keputusan yang dibuat bersama pemerintah. Tabur bunga Satu tahun semburan lumpur di Porong yang jatuh pada Selasa kemarin, juga diperingati korban lumpur dari Perumtas I Desa Renokenongo. Peringatan juga dilakukan 1.000 warga empat desa di luar peta terdampak lumpur yaitu Desa Mindi (Kecamatan Porong), Desa Pejarakan, Besuki dan Kedungcangkring ( Kecamatan Jabon). Warga korban lumpur Perumtas I memperingati semburan lumpur dengan menabur bunga dan berdoa di kawasan bekas rumah mereka, diiringi isak tangis.. Sebagian warga juga pergi ke bekas rumah mereka hanya untuk melihat. Beberapa warga sempat mengambil genteng di bekas rumah mereka untuk dijadikan kenang-kenangan. Di samping berharap ganti rugi segera dibayarkan agar warga bisa menata kembali kehidupannya, warga juga berharap lumpur yang telah menyengsarakan ribuan warga segera berhenti menyembur. “Kami berharap, Allah segera menghentikan lumpur yang menyengsarakan warga," tutur Nyonya Narno, seorang warga korban lumpur Lapindo, sambil menangis.

LNF


page 75 of 99

________________________________________________________________________ Sekitar 1.000 warga empat desa yang berunjuk rasa ini sempat menghentikan seluruh aktivitas penanggulangan lumpur di kanal pembuang lumpur dan jalur pembuangan lumpur. Di posko pengungsian di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, warga korban lumpur dari Renokenongo yang masih bertahan di pengungsian mengadakan istighotsah. Setelah istighotsah, ibu-ibu dari Renokenongo menyanyikan lagu berjudul Ibu Pertiwi Menangis yang diciptakan sendiri oleh pengungsi dari Renokenongo di Pasar Baru Porong. Masih dalam kaitan satu tahun lumpur, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Barisan Nasional, di antaranya Shalahuddin Wahid, mantan Gubernur Jawa Timur M Noer, dan penyanyi Acil Bimbo mendatangi acara refleksi satu tahun semburan lumpur lapindo yang diadakan di posko pengungsian. Mereka juga mendengarkan keluhan pengungsi. Di Makassar, aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan warga di Kota Makassar melakukan aksi solidaritas untuk korban lumpur Lapindo. Selain mengecam lambannya penanganan pemerintah dan pihak Lapindo Brantas atas bencana lumpur ini, mereka juga mengumpulkan bantuan untuk para korban. Aksi solidaritas ini dilakukan di ujung jalan Tol Reformasi…(***)

LNF


page 76 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL Bencana Lumpur Lapindo Pemerintah biayai perbaikan infrastruktur akibat lumpur Oleh: Erna S. U. Girsang & Gajah Kusumo Pemerintah tetap akan menanggung biaya perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur panas Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur, meski tanpa persetujuan DPR. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomi yang lebih besar di Jatim khususnya, maupun pertumbuhan ekonomi nasional. "Jika pemerintah tidak segera memperbaiki infrastruktur itu, kerugian yang harus ditanggung masyarakat akan lebih parah," ujar Menneg PPN/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta seusai mengikuti Rapat Kabinet tentang RUU Politik di Kantor Kepresidenan, kemarin. Dia mengatakan persetujuan yang diharapkan pemerintah dari DPR terkait kebijakan itu adalah adanya penambahan dana baru di APBN-P untuk perbaikan sarana infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur Lapindo. Pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga yang terkait, jika memang DPR tidak setuju tambahan anggaran itu. Menanggapi hal itu, anggota panitia anggaran DPR dari F-PKS Tamsil Linrung mengatakan seharusnya pemerintah lebih dulu melakukan optimalisasi APBN sebelum berpikir mengajukan APBN-P. "Kalau disisir dulu, optimalkan APBN, saya yakin dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Lapindo dengan sangat mudah diperoleh tanpa harus mengajukan APBNP lagi. Daya serap pemerintah atas APBN mungkin hanya 90% hingga 95%," ujarnya. Parlemen, kata dia, juga memiliki perhatian yang sama terhadap penyelesaian lumpur Lapindo. Dia menepis kesan yang dilontarkan pemerintah yang seakan-akan DPR menghalang-halangi, termasuk dalam hal pendanaan. Namun, lanjutnya, bila pemerintah terlampau mengedepankan isu penggunaan APBN-P, hal itu bukan pilihan yang logis. Terlebih lagi pembahasan APBN-P akan membutuhkan waktu karena melalui mekanisme pembahasan bersama DPR, yang itu baru bisa dilakukan pada 15 Juli mendatang. "Padahal masalah Lapindo kan sifatnya sudah sangat mendesak," ujarnya. Interpelasi Sementara itu, wacana penggunaan hak bertanya (interpelasi) DPR kepada pemerintah atas kasus lumpur panas Lapindo terus bergulir dan telah mendapat sambutan dari dua

LNF


page 77 of 99

________________________________________________________________________ fraksi parlemen. Kedua fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan yang sekaligus penggagas, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sekretaris Fraksi PDIP Yacobus Mayong Padang mengatakan interpelasi telah didukung sedikitnya 12 orang anggota kedua fraksi yang berbasis utama di Jawa Timur tersebut. Itu berarti hanya butuh satu dukungan lagi untuk memenuhi syarat dukungan minimum, seperti tertuang dalam Tata Tertib DPR pasal 171, yaitu 13 orang. (rudi ariffianto) (erna. [email protected]/gajah. [email protected]) (***)

LNF


page 78 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2007/08/15/Opini/krn,20070815,69.id.html Tanah untuk Korban Lumpur Lapindo Oleh: Mohammad Na'iem Sampai hari ini nasib korban lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, masih belum menentu. Penyelesaian tuntas dan bermartabat--tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pemerintah dan pengusaha--belum ditemukan. Korban lumpur masih bertahan dalam derita di tengah sisa kesabaran. Sementara itu, pemerintah dan Kelompok Bakri sebagai pengusaha tetap tersandera oleh janji menyelesaikan masalah. Bagi pemerintah, tidaklah mudah menyelesaikan persoalan ganti rugi, karena constraint anggaran dalam skema tight money policy, sesuai dengan arahan IMF-World Bank, tak mudah dilanggar. Dalam praktek anggaran, semua dana sudah ada posnya masing-masing dan dijaga, dengan peraturan untuk mencegah korupsi, tapi ini berimplikasi pada tiadanya dana untuk keperluan mendadak, khususnya jika ada bencana. Sementara itu, di pihak pengusaha, Bakri Group sebagai pemilik Lapindo tidaklah bisa diharapkan berpikir sebagai pihak penyelesai tunggal. Bagaimanapun, namanya pengusaha, pemilik Lapindo tetaplah sebuah badan usaha yang menghitung untung-rugi. Jika pengeluaran untuk biaya sosial mencapai batas yang bisa mereka terima, hitunghitungan yang kemudian dilakukan adalah kembali ke soal menang-kalah, untung atau buntung, sedangkan ukuran moralitas dalam kaitan dengan korban Lapindo akan diabaikan. Adapun bagi rakyat yang menjadi korban, tanpa turunnya keputusan pemerintah yang tepat dan bantuan dari Lapindo tidak ada jalan keluar dari nasib buruk yang tiba-tiba terjadi. Jika tuntutan tidak dipenuhi, radikalisme yang terjadi mungkin akan menghasilkan kerusakan yang lebih parah lagi. Pada tiga kepentingan itu tarik-menarik terjadi dan dengan perhitungan itu pula skema penyelesaian ini disusun. Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana perkembangan paling mutakhir di lapangan. Kini, akibat tidak adanya penyelesaian yang relatif tuntas atas masalah, konflik terjadi antar dan inter-tiga pihak (pemerintah, pengusaha, dan warga masyarakat yang didampingi NGO atau dipimpin para tokohnya) ibarat benang kusut yang sulit diurai. Apakah memang tidak ada penyelesaian rasional dan bermartabat untuk kasus lumpur ini? Tentu saja ada. Rasional yang dimaksud adalah penyelesaian yang masuk akal bagi tiga pihak (pemerintah, pengusaha, dan rakyat sekaligus) praktis karena bisa dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya dan dana yang ada. Penyelesaian juga harus bermartabat, maksudnya adalah bermartabat tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi pengusaha, terlebih bagi korban lumpur Lapindo. Pemerintah dianggap bermartabat jika ia tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Pengusaha dianggap bermartabat jika memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Jalan itu ada dan dapat dilakukan segera. Pihak-pihak di atas rakyat (pengusaha dan pemerintah) tidak LNF


page 79 of 99

________________________________________________________________________ perlu mencari cara menghindar, apalagi lari, dari tuntutan menyelesaikan masalah lumpur Lapindo. Lahan bagi korban Problem pokok yang harus dipecahkan bagi korban lumpur Lapindo adalah tiadanya lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha, Tiadanya lahan kemudian merembet ke tiadanya kepastian usaha, bahkan tiadanya kepastian hidup dalam waktu yang tidak terprediksi sampai berapa lama akan berlangsung. Namun, penyelesaian menyeluruh bisa dimulai jika pemerintah segera menyediakan lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha. Caranya, dengan pengalihfungsian, sebagian kecil saja, lahan hutan jati yang ada di Jawa, yang pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani, untuk dijadikan kawasan permukiman korban Lapindo. Luas hutan di Jawa, total jika dihitung, kurang-lebih mencapai 2 juta hektare. Kalau Presiden memanggil Direktur Utama Perum Perhutani dan meminta persetujuannya untuk alih fungsi lahan itu tentu Direktur Utama Perum Perhutani tidak akan dapat menolak karena sifatnya sangat emergency. Lahan yang akan digunakan dapat dipilih lahan-lahan hutan yang kondisinya marginal atau kurang produktif untuk kepentingan produktivitas hutan. Jumlah lahan bisa dihitung sesuai dengan kebutuhan, misalnya 2.000-5.000 hektare. Sejak awal data statistik menyangkut siapa saja korban, berapa jumlah kerugian menjadi amat penting, dan dari statistik itu dibangun satu pola baku bagaimana lahan eks Perhutani tersebut bisa dibagi. Lalu lahan manakah yang akan diberikan kepada para korban lumpur Lapindo itu? Memenuhi permintaan para korban yang ingin tetap tinggal dekat tanah warisan leluhur, maka lahan Perhutani yang dipilih adalah yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan, KPH Probolinggo, atau KPH Malang, Jawa Timur. Jumlah 2.000-5.000 hektare lahan marginal Perhutani di tiga tempat itu kami kira sudah dapat mencukupi kebutuhan tempat tinggal dan tempat usaha para korban. Ketika keputusan mengalihfungsikan lahan Perum Perhutani menjadi lahan permukiman dan usaha itu dibuat, langkah yang harus dilakukan kemudian adalah langkah teknis berikutnya. Tapi paling tidak sudah ada keputusan paling pokok bahwa korban lumpur sudah akan mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan usaha. Langkah berikutnya melibatkan Kelompok Bakri sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dan sejauh ini tidak ingin disebut tidak bertanggung jawab sebagai pemicu atas seluruh masalah yang muncul, yakni dengan memberikan dana untuk pembangunan perumahan dan tempat usaha bagi para korban. Pada saat bersamaan dibuka pula peluang pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membangun sarana lain, seperti masjid dan taman. Untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu, soal-soal SARA harus diperhatikan. Bantuan kepada warga beragama hendaknya yang sifatnya substantif agama, dan bukan bangunan formal agama. Langkah lebih lanjut sudah barang tentu memulihkan kehidupan mereka agar normal kembali, dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dana yang mungkin dianggarkan oleh pemerintah adalah dana subsidi untuk hidup, misalnya selama setahun, sampai masyarakat bisa dilepas ke pekerjaan semula. Akan lebih baik LNF


page 80 of 99

________________________________________________________________________ lagi kalau kemudian pemerintah memberikan fasilitas penunjang yang memungkinkan terbukanya kembali peluang kerja bagi mereka, misalnya menanam dengan pola penanaman secara tumpang sari, seperti dimungkinkan menanam tanaman jambu mete di antara tanaman kayu jati (seperti contoh di Vietnam). Alternatif lain dari jambu mete adalah mangga Probolinggo, jambu Madura, atau kelengkeng dataran rendah. Pihak perusahaan makanan juga bisa ikut membantu memulihkan kehidupan ekonomi warga dengan menampung hasil produk kedelai dan kacang tanah untuk industri kecap atau makanan ringan. Demikian juga produk yang lain, sehingga selain ekonomi segera pulih, ada nilai tambah dari hasil produk pertanian warga. Tentu di lahan eks Perhutani tersebut dimungkinkan pula tersedia lahan pengganti untuk industri-industri yang ikut tenggelam oleh lumpur. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja terjadi dan secara umum ekonomi Jawa Timur bisa segera dipulihkan. Menyangkut pengelolaan lahan seluas 2.000-5.000 hektare lahan eks Perum Perhutani tersebut, tentulah harus dilakukan dengan cara yang benar. Cara pengelolaan yang bisa dipilih di antaranya dengan pendekatan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. Lahan tersebut sejak awal tetap harus diarahkan sebagai hutan dengan tempat tinggal, dengan fokus produk lahan tidak hanya kayu, tapi juga tanaman musiman komersial. Warga masyarakat harus dipandu sehingga dapat melakukan penanaman yang sejak dalam rencana sudah menggunakan bibit tanaman, pola tanam, dan jenis tanaman terpilih terseleksi dalam satu sistem silvikultur (budi daya) secara intensif. Bibit tanaman diupayakan dari bibit yang unggul, terseleksi, ditanam di lingkungan yang optimal, dan dijaga keberadaannya dalam kondisi sehat hingga akhir daur. Para aktivis kehutanan bisa masuk dalam kerja besar ini. Terkait dengan apa yang dihasilkan dari hutan rakyat dengan sistem pengelolaan yang intensif ini, akan muncul pula industri kecil rakyat, berbagai produk buah-buahan, home industry, dan banyak pula peluang usaha memanfaatkan produk hasil hutan. Dengan demikian, mereka tidak hanya diberi ikan, tapi diberi pancing untuk berkembang lebih optimal dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan lahan eks lumpur Lapindo jika di masa depan bisa digunakan lagi. Sejak awal harus ada keputusan bahwa lahan tersebut adalah lahan negara, yang peruntukannya, jika kondisi sudah memungkinkan, akan dihutankan kembali. Pengelolaan diserahkan kepada Perhutani. Maka Perhutani pun tidak begitu dirugikan. Potensi konflik jangka pendek (penjarahan dan sejenisnya) ataupun potensi konflik jangka panjang pun bisa diminimalisasi. Bagaimana dengan Kelompok Bakri yang sudah menderita kerugian secara ekonomi, dan dalam kacamata bisnis, tentu tidak dianggap tidak ada? Pemerintah bisa memutuskan satu langkah khusus, misalnya memberi Kelompok Bakri lahan tambang senilai Lapindo di tempat yang lain, sebagai ganti kerugian atas eksplorasi Lapindo, tapi dengan catatan bahwa pihak Lapindo memang melaksanakan tugas sebagaimana yang dibebankan kepadanya. Namun, apabila pemilik Lapindo tidak menuntut ganti rugi di kemudian hari, itu tentu akan lebih baik. Hal yang mesti diatur dan harus terselesaikan juga adalah bagaimana agar berbagai pihak yang kini berkonflik akibat lumpur Lapindo (rakyat, pengusaha, dan pemerintah) bisa LNF


page 81 of 99

________________________________________________________________________ menyepakati penyelesaian ini dengan kepala dingin. Penyelesaian yang diusulkan itu tentulah bukan penyelesaian yang sempurna bagi semua pihak (first best solution), melainkan pilihan cara yang paling mungkin (second best solution) dilakukan, hingga semua pihak (rakyat, pemerintah, dan penguasa) tetap duduk sebagai pihak-pihak yang bermartabat. Rakyat korban tidak menjadi pengemis. Pemerintah tetap dapat disebut sebagai yang bertanggung jawab. Sementara itu, Bakri Group sebagai pemilik Lapindo akan tercatat sebagai kelompok usaha yang bertanggung jawab kepada masyarakat korban eksplorasi. Dalam hal ini, peran NGO yang terlibat dalam pendampingan warga masyarakat amatlah penting. (***)

LNF


page 82 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0704/20/opini/3467341.htm Bencana Lumpur Lapindo Lapindo dan Hak untuk Tahu Oleh: Agus Sudibyo Kehancuran infrastruktur di sekitar lokasi lumpur Lapindo kian memprihatinkan. Jika sebelumnya jumlah penduduk yang harus dipindahkan "hanya" 6.000 kepala keluarga (KK), kini menjadi 13.000 KK. Jika semula putusnya jalan tol SurabayaGempol adalah dampak terburuk lumpur Lapindo atas jalur transportasi umum, kini yang terjadi lebih buruk lagi. Jalan arteri Porong sebagai satu-satunya jalur transportasi yang tersisa juga sulit diselamatkan, juga jalur kereta api Surabaya-Malang/Banyuwangi. Ratusan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 Sidoarjo, Jawa Timur, sempat berdemo di depan Istana Merdeka, menuntut pemerintah serius memperjuangkan nasib mereka. Sungguh mencengangkan. Semakin lama kita tidak paham atas apa yang terjadi dengan Lapindo. Bukan hanya masyarakat, pemerintah pun ternyata tidak tahu persis skala bencana yang terjadi. Prediksi skala bencana, skala kerusakan, serta eskalasi kerugian dan korban, banyak yang tidak akurat. Berbagai cara untuk mengurangi luapan lumpur juga tidak efektif. Teknologi yang memungkinkan eksplorasi kekayaan alam bernilai ekonomi tinggi tidak dibarengi ketersediaan informasi dan pengetahuan tentang dampak buruk di kemudian hari. Peran iptek Eskalasi dampak semburan lumpur menunjukkan paradoks ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern. Kemajuan iptek telah memberi manfaat dan kemudahan bagi manusia. Tetapi, kemajuan iptek juga dapat membuat kehidupan manusia terkepung risiko-risiko yang tak terbayangkan sebelumnya. Iptek untuk memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi tidak otomatis membangun kapasitas guna memprediksi aneka kemungkinan negatif yang menyertainya. Persoalannya, penggunaan teknologi tinggi dalam eksplorasi alam di Indonesia hampir selalu dipaksakan. Berbagai keputusan untuk melakukan eksplorasi yang tidak ramah lingkungan, atau yang terlalu dekat permukiman penduduk dan infrastruktur publik, selalu diputuskan sepihak oleh pemerintah dan pengusaha. Keberadaan masyarakat dengan aneka beban bukan faktor signifikan dalam menentukan apakah sebuah proyek eksplorasi bisa dilakukan atau tidak. Masyarakat adalah penonton pasif proses pengerukan sumber-sumber alam dan potensi daerah. Mereka bukan hanya tidak tahu bagaimana dan untuk apa hasil eksplorasi kekayaan alam dialokasikan, tetapi juga tidak mendapat penjelasan tentang risiko eksplorasi bagi keselamatan dan kelangsungan hidup mereka.

LNF


page 83 of 99

________________________________________________________________________ Namun, jika tiba-tiba terjadi kecelakaan dan masyarakat sekitar menjadi korban, pihakpihak itu cenderung lamban membuat antisipasi. Yang lebih menggelikan, ada upaya penyebaran persepsi, yang terjadi bukan kesalahan teknis-prosedur eksplorasi, tetapi gejala alam yang lazim terjadi di tempat lain, seperti diwacanakan majalah LUSI (singkatan Lumpur Sidoarjo). "Karena gejala alam biasa, tidak semestinya pihak perusahaan memikul tanggung jawab sepenuhnya," begitu kira-kira maksudnya. Daulat publik "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat." Sulit membayangkan bagaimana perintah konstitusi ini dilaksanakan di tengah kesemrawutan manajemen eksplorasi kekayaan alam, yang bukannya semakin menyejahterakan, tetapi justru kian menyengsarakan masyarakat. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus Lapindo? Kita harus terus mengingatkan semua pihak bahwa publik berdaulat atas pengelolaan kekayaan alam. Jika pelibatan publik dalam kegiatan eksploitasi kekayaan alam merupakan pilihan yang tidak realistis, setidaknya ada mekanisme yang memfasilitasi publik untuk mengetahui seluk-beluk proyek eksploitasi kekayaan alam itu. Secara minimal, daulat publik diwujudkan dalam bentuk "hak publik untuk tahu" (right to know). Publik berhak atas informasi yang komprehensif tentang kelayakan aneka fasilitas pertambangan, terutama yang berperangkat teknologi tinggi, dan langkah-langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan fatal. Tak kalah penting, hak publik untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana proyek eksplorasi itu relevan bagi kesejahteraan masyarakat. Kasus Lapindo menunjukkan keterbukaan informasi bukan hanya penting dalam kerangka pemberantasan korupsi. Keterbukaan informasi adalah prinsip universal bagi semua aspek kehidupan publik, termasuk untuk menghindarkan publik dari dampak buruk proyek-proyek pertambangan yang selalu diputuskan dan dilaksanakan secara eksklusif dan penuh kerahasiaan. Andai sejak awal keterbukaan informasi diwujudkan dalam proyek PT Lapindo Brantas, kecelakaan fatal mungkin bisa dihindari dan ratusan ribu orang tidak harus kehilangan rumah, kampung, makam leluhur, sekolah, dan mata pencarian untuk sebuah proyek yang belum tentu mereka pahami apa manfaatnya. (***)

LNF


page 84 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/lapindo-danlingkungan-2. Lapindo dan Lingkungan Oleh: Gurgur Manurung Semburan lumpur Lapindo sebagai bencana nasional. Untuk menetapkan status tersebut, pemerintah akan tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan. ‘’Sekarang kalau keputusan pengadilan bahwa itu adalah kesalahan Lapindo,berarti itu bukan bencana alam.Namun kalau nanti pengadilan menegaskan itu gejala alam, ya berarti itu gejala alam,” ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Februari 2008 (SINDO,19-2-2008). Siapa sesungguhnya yang memulai ide (pencarian alasan) bahwa penyebab Lumpur Lapindo adalah gejala alam? Bukankah sebuah korporasi jika ingin melakukan eksploitasi pengeboran seperti Lapindo harus memiliki data awal geologi? Bukankah pula data awal geologi itu sesuatu yang wajib? Jika memang data awal geologi itu diabaikan, harga yang harus dibayar Lapindo adalah bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan dampak lumpur Lapindo. Aneh memang,secara de facto Lapindo mengakui bahwa penyebab semburan lumpur panas itu adalah mereka. Buktinya,mereka mau membayar ganti rugi sebagian. Bahkan, mereka berjanji akan membayar secara berangsur. Namun, mengapa Lapindo berusaha melakukan pembenaran diri secara de jure? Subjektivitas Pengadilan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Wahjono menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap pihak yang terkait semburan lumpur di lingkungan PT Lapindo Brantas. Majelis hakim menilai semburan lumpur di lingkungan PT Lapindo Brantas merupakan fenomena alam. ”Fenomena alam bukan perbuatan melawan hukum,” kata hakim Wahjono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/12). Pertimbangan hakim diambil dari beberapa keterangan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Beberapa saksi ahli dari pihak Lapindo, antara lain Sukendar Asikin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Agus Kuntoro, menyebutkan bahwa semburan itu bukan terjadi akibat pengeboran PT Lapindo Brantas. Sementara itu,saksi ahli dari pihak Walhi, yakni mantan ketua investigasi penanggulangan lumpur Lapindo Rudi Rubiandini, menyatakan bahwa semburan lumpur disebabkan kelalaian dalam proses pengeboran oleh Lapindo Brantas. Jika diasumsikan benar bahwa penyebab lumpur Lapindo adalah fenomena alam (bencana), mengapa hakim tidak menelusuri proses pembuatan izin operasi Lapindo Brantas? Apakah Lapindo Brantas mendapatkan izin sesuai dengan prosedur hukum? Apakah Lapindo Brantas telah melakukan studi kelayakan (feasibility study) tentang

LNF


page 85 of 99

________________________________________________________________________ potensi bencana? Jika tidak melakukan studi kelayakan atau proses pembuatan amdal secara benar,apakah itu bukan tindakan melawan hukum? Sampai saat ini, masyarakat tidak tahu siapa dan kapan pembuatan amdal Lapindo Brantas. Padahal,proses pembuatan amdal sesuai amanat konstitusi harus terbuka ke publik dan melibatkan masyarakat yang berkepentingan. Proses pemilihan atas masyarakat yang berkepentingan pun diatur konstitusi. Namun alangkah janggalnya jika penyebab lumpur Lapindo adalah fenomena alam. Bagaimana proses terjadinya? Jika benar disebabkan fenomena alam,mengapa pipanya yang bocor? Mungkin saja argumentasinya, pipa sebagai pemicu. Mengapa proyek dijalankan di wilayah potensi bencana? Salah satu bukti valid Lapindo Brantas tidak bekerja sesuai prosedur adalah ketika pipa mengalami kebocoran dan penanganannya tidak sesuai dengan dokumen yang ada.Semestinya, jika pipa bocor,penanganan harus sesuai dengan dokumen amdal. Yang terjadi adalah penanganan sesuai dengan “selera”.Atau apa yang sedang terpikirkan para ahli, itulah yang dilakukan Lapindo Brantas. Bukankah kelalaian ini merupakan tindakan melawan hukum? Hal yang paling mengherankan dalam kasus Lapindo adalah keberpihakan pemerintah. Dalam hukum lingkungan dikenal instrumen strict liability. Strict liability alias tanggung jawab mutlak memang diatur UU Lingkungan Hidup.Dengan kata lain, perusahaan yang menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya. Jika kita lihat sikap pemerintah dalam kasus Lapindo, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi masa depan pengelolaan lingkungan. Dalam kasus Lapindo, dampak seperti rusaknya infrastruktur dan biaya penanganan (termasuk biaya bagi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) ditanggung pemerintah.Pembuatan nama Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (bukan lumpur Lapindo) telah menunjukkan keberpihakan pemerintah.Pemerintah kelihatannya sejak awal telah berusaha menggiring opini publik bahwa semburan lumpur Lapindo adalah murni bencana alam. Pemerintah tidak melihat bahwa dampak sikap pemerintah ini telah meluluhlantakkan teoriteori dalam ilmu lingkungan. Sikap pemerintah itu telah menghancurkan teori-teori yang dipelajari kaum akademisi seperti administrasi lingkungan,ekonomi lingkungan,hukum lingkungan, manajemen lingkungan, prinsip ekologi. Pemerintah melakukan penanganan dari aspek kepentingan politik pemerintah semata.Untuk apa akademisi belajar ilmu lingkungan jika tidak diterapkan di masyarakat? Lebih menyedihkan lagi ketika penanganan diberikan ke perguruan tinggi dengan cara setengah hati. Melihat bahwa penanganan lumpur Lapindo dan penegakan hukum kasus Lapindo akan berpengaruh terhadap masa depan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di negeri ini,pemerintah harus bersikap tegas. Menjadi bangsa apa negeri ini jika seluruh kasus korporasi yang merugikan masyarakat ditanggung oleh pemerintah? Tidakkah janggal jika dampak Lapindo dibiayai pemerintah, korporasi lain yang juga merugikan masyarakat ditanggung korporasi itu

LNF


page 86 of 99

________________________________________________________________________ sendiri? Oleh sebab itu,pemerintah harus berprinsip bahwa korporasi bertanggung jawab secara mutlak terhadap dampak yang ditimbulkannya.Jika tidak, masa depan pengelolaan SDA kita akan semakin runyam.(***)

LNF


page 87 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://ecosocrights.blogspot.com/2006/11/di-balik-pengalihan-sahamlapindo. Di Balik Pengalihan Saham Lapindo Oleh: Reslian Pardede Sehubungan dengan penjualan saham PT Lapindo Brantas Inc. yang dimiliki PT Energi Mega Persada, Tbk (yang mayoritas sahamnya dimiliki keluarga Bakrie) kepada Freehold Group (perusahaan investasi yang berkedudukan di British Virgin Island), Jusuf Kalla menyatakan bahwa â€œLapindo tetap bertanggung jawabâ€� (Kompas, 18/11/06). Ia menambahkan, â€œLapindo-nya kan tidak pergi? Yang jelas, yang bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat adalah Lapindo-nya meskipun pemiliknya (bergantiganti). Apalagi ada keputusan presiden yang menetapkan kerugian itu." Semudah itu kah? Bisakah keputusan presiden membatalkan undang-undang, dalam hal ini UU No1/1975 yang menyatakan â€œpemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnyaâ€�? Dan bukankah secara legal Freehold Group bisa saja membiarkan PT Lapindo Brantas Inc. (selanjutnya disebut Lapindo) bangkrut dan meninggalkan biaya penanggulangan pada pemerintah? Siapa investor yang berada di belakang Freehold Group? Tidak sulit menebak siapa di belakang Freehold meskipun tidak mudah membuktikannya. Mengingat belum ada tandatanda kalau lumpur akan berhenti dan kemungkinan membengkaknya biaya penanggulangan, sulit membayangkan ada pihak yang mau membeli perusahaan yang sedang dililit masalah seperti Lapindo. Ketidakpastian dan potensi kerugian terlalu besar dibanding potensi manfaat yang ada di blok Brantas seperti yang diklaim PT Energi Mega Persada (PT EMP) dan Freehold Group dan yang menjadi alasan transaksi penjualan Lapindo. Selain itu, penjualan saham kali ini merupakan upaya kedua PT EMP yang memiliki 100% saham Lapindo melalui PT Kalila Energy dan PT Pan Asia Enterprise. Sebelumnya PT EMP sudah menjual sahamnya di Lapindo ke Lyte, Ltd., juga perusahaan yang dimiliki keluarga Bakrie dan berkedudukan di USA, yang dalam prosesnya diubah menjadi Bakrie Oil and Gas, Ltd. Namun Bapepam menolak transaksi ini. Meskipun bisa ditebak, siapa investor di balik Freehold tetap tidak mudah dibuktikan karena bisa saja disusun kepemilikan yang berlapis sehingga meskipun investor di Freehold bisa diketahui, belum tentu itu investor yang sesungguhnya. Cara seperti ini, membuat kepemilikan berlapis, mudah sekali dilakukan dengan menggunakan perusahaan yang didirikan di negara-negara seperti Cayman Islands, Cook Islands, British Virgin Islands, dan lain-lain. Perusahaan offshore tersebut disebut SPV atau special purpose vehicle yaitu entitas atau perusahaan yang sengaja dibentuk untuk tujuan transaksi khusus seperti pada sekuritasasi hutang (securitization) misalnya. Maksud awal pembentukan SPV adalah untuk mengisolasikan resiko dan melindungi investor. Namun SPV juga bisa digunakan untuk tujuan perpajakan (baca menghindari pajak) dan pada akhirnya untuk menghindari peraturan. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pelaku bisnis Indonesia bahwa banyak perusahaan yang pada saat krisis ekonomi mengalami gagal bayar (default) menggunakan SPV untuk membeli kembali

LNF


page 88 of 99

________________________________________________________________________ surat hutang mereka dengan harga yang sangat murah. SPV ini bisa lebih dari satu. Akibatnya sulit melacak siapa di balik SPV tersebut. Ini akhirnya merugikan investor atau pemegang surat hutang lainnya termasuk BPPN pada saat itu ketika terjadi restrukturisasi hutang karena emiten (perusahaan yang mengeluarkan surat hutang) melalui SPV-nya telah menjadi pemegang mayoritas dari surat hutangnya sendiri. Transaksi â€œlegal tetapi esensinya melanggar hukumâ€� seperti ini adalah transaksi bisnis yang jamak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus ini kepemilikan Lapindo menjadi sangat penting karena akan membawa konsekuensi terhadap siapa penanggung jawab biaya penanggulangan bencana lumpur panas di Kecamatan Porong, Jawa Timur. Menyatakan Lapindo, sebagai perusahaan, sebagai pihak yang bertanggungjawab terlepas dari pemiliknya bisa menyesatkan. Ini juga menjadi alasan di balik larangan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) atas perubahan kepemilikan di Lapindo meski diajukan dengan alasan untuk melindungi pemegang saham minoritas di PT EMP yang total asetnya USD 850 juta. "Yang mau beli, siapa pun, tetap tidak bisa, mengenai siapa yang akan beli, sudah tidak relevan lagi," kata Ketua Bapepam Fuad Rachmany (9/11/2006). Ini tentunya untuk mencegah trik pengalihan tanggungjawab biaya yang besarnya masih dalam estimasi. Untuk membiayai sebagian dari total estimasi biaya penanggulangan sebesar USD 140 â€“ 170, Lapindo sendiri memperoleh pinjaman USD 30 juta dari PT Minarak Labuan, perusahaan milik Bakrie Group. Lapindo masih harus membayar USD 30 â€“ 40 juta sesuai dengan porsi 50% kepemilikannya di blok Brantas. Itu pun kalau biaya tidak membengkak lagi. Namun larangan Bapepam ini pun mungkin tidak akan mencegah Lapindo atau pihakpihak terkait untuk melepaskan diri melalui jalur hukum yang dengan pendekatan formal prosedural justru seringkali memberi jalan keluar bagi pihak yang bermasalah. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia sendiri pernah kalah di badan arbitrase internasional dalam kasus Karaha Bodas (Pertamina). PT Medco Energi (pemegang 32% blok Brantas) yang juga akan menanggung biaya penanggulangan saat ini sedang mempersoalkan Lapindo ke badan arbitrase internasional. Mungkinkah sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana sepak terjang perusahaan yang bermasalah melepaskan diri melalui aturan hukum?(***)

LNF


page 89 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0703/22/opini/3384274.htm Lapindo dan Absennya Pemerintah Oleh: Tata Mustasya Jika tak ada perubahan kebijakan mendasar, sejarah bakal mencatat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mangkir dari salah satu kewajiban pentingnya. Akan tertulis, pemerintah absen, dengan tidak melindungi sepenuhnya hakhak masyarakat Sidoarjo dari semburan lumpur panas. Padahal, buku-buku teks kebijakan publik—misalnya Economics of the Public Sector oleh Joseph E Stiglitz—menegaskan perlunya peran pemerintah (government role) mengoreksi eksternalitas negatif akibat aktivitas ekonomi, misalnya ada pajak terhadap pencemaran oleh pabrik. Dengan demikian, biaya sosial polusi tidak ditanggung masyarakat yang "tidak bersalah", juga pengusaha mempunyai insentif untuk meminimalisasi polusi. Jika keberadaan eksternalitas negatif menuntut intervensi pengambil kebijakan, amat ganjil jika perampasan aneka hak masyarakat di Sidoarjo tak mampu menghadirkan pemerintah secara penuh. Yang paling nyata, timbulnya ketidakjelasan ganti rugi. Ada apa dengan Lapindo dan absennya pemerintah? Bukan perilaku pasar Perlu dicatat, sikap Lapindo—dengan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat—bukan perilaku "ekonomi pasar". Sebaliknya, ekonomi pasar menuntut pertanggungjawaban dan penghormatan hak milik (property rights). Kasus bangkrutnya perusahaan energi raksasa, Enron, di Amerika Serikat (AS) tahun 2001 merupakan contoh. Terbukti melakukan penipuan keuangan, Chief Executive Officer (CEO) Enron Jeffrey Skilling—salah satu lulusan terbaik Harvard Business School—divonis hukuman penjara 24 tahun 4 bulan. Skilling dan beberapa petinggi Enron lain telah menyembunyikan prospek buruk Enron untuk mendongkrak harga saham dan nilai pasar perusahaan itu. Dengan manipulasi mereka, Enron berkembang menjadi perusahaan ketujuh terbesar di AS dan mendapat predikat America’s Most Innovative Company dari majalah Fortune pada tahun 1996-2001. Hukuman berat itu menunjukkan pentingnya sebuah perekonomian pasar yang melindungi hak- hak pelakunya dan publik. Dalam kasus Enron, yang dilindungi adalah investor dan 21.000 pegawai. Para petinggi Enron bahkan harus menyerahkan aset-aset pribadi untuk ganti rugi. Yang menarik, penegak hukum di AS melakukan yurisprudensi dalam vonis petinggi Enron dan kantor akuntan Arthur Andersen sebagai auditor. Kejahatan Enron dan Arthur Andersen sebagai perusahaan harus dibebankan kepada individu para eksekutif puncak meski kesalahan mereka sekadar "tidak mau tahu" terhadap praktik bisnis kotor. Dalam satu aspek, perilaku Lapindo lebih destruktif dibandingkan dengan Enron.

LNF


page 90 of 99

________________________________________________________________________ Lapindo merugikan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai akad ekonomi dengan perusahaan itu. Mereka bukan investor atau pegawai. Lapindo juga terindikasi mencari celah untuk "efisiensi" ganti rugi. Relokasi—bukan penggantian uang— menghilangkan pilihan warga terhadap tempat tinggal baru. Lebih jauh, kerugian warga disimplifikasi menjadi hilangnya hak milik (properties) dan menafikan kerugian karena hilangnya pekerjaan dan tekanan psikologis. Peran pemerintah Presiden Yudhoyono—atas nama warga—harus memaksa Lapindo membayar ganti rugi dalam bentuk uang, bukan cuma komitmen. Urgensi peran pemerintah mutlak. Hal ini disebabkan pertama, kerugian dan hilangnya hak milik telanjur terjadi dan begitu nyata; kedua, kekuatan tawar Lapindo dan warga yang amat asimetris. Dalam kondisi ini, "negosiasi" bipartit antara Lapindo mustahil berlangsung adil. Langkah konkretnya, bentuk sebuah auditor independen untuk menghitung kerugian. Valuasi kerugian jangan dikendalikan Lapindo. Ketiga, kerugian warga bukan disebabkan wanprestasi dari sebuah perjanjian ekonomi privat, seperti dalam penipuan multilevel marketing. Kasus ini lebih merupakan hilangnya hak milik warga negara akibat kegiatan ekonomi pihak tertentu. Selanjutnya, Presiden harus melakukan terobosan sehingga kesalahan Lapindo dapat ditarik dan dibebankan ke pundak petinggi perusahaan ini, bukan melulu operator lapangan. Langkah ini mencegah skenario—yang mulai dilontarkan beberapa politisi— untuk membebankan biaya kerugian kepada negara dengan dalih bencana nasional. Di sinilah ada hambatan ekonomi-politik yang kuat. Pemilik saham terbesar PT Energi Mega Persada—sebagai pemegang terbesar saham Lapindo saat lumpur panas pertama kali terjadi—merupakan pemain penting di pasar politik. Konsekuensi, ketegasan Yudhoyono mungkin bisa mengubah keseimbangan politik yang merepotkan. Persoalannya, di sisi lain, publik mulai curiga pemerintah juga melibatkan diri dalam "skandal" ini. Teori strukturalis menemukan faktanya di mana elite politik bermain mata dengan pebisnis besar bukan melulu soal kepentingan, tetapi juga kedekatan alami dari banyak aktivitas, seperti golf dan makan malam. Tidak heran baik Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Bupati Sidoarjo kerap terlihat berbicara atas nama Lapindo, bukan masyarakat yang dirugikan. Menyikapi mangkirnya pemerintah, ada pihak-pihak yang memiliki kewajiban moral untuk bertindak. Pertama, aktivis (misalnya di bidang lingkungan dan hak asasi manusia), tokoh agama, dan cendekiawan; Kedua, partai politik, terutama partai yang memiliki basis kuat di Jawa Timur, seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (***)

LNF


page 91 of 99

________________________________________________________________________ Pengeboran Dekat Pemukiman Harus Dilarang Selasa, 02 Januari 2007 MEDAN, KOMPAS - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid minta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membuat peraturan perundangundangan, yang mengatur secara tegas pelarangan aktivitas pengeboran di dekat permukiman penduduk. Undang-undang tersebut menurut Hidayat diperlukan agar tidak ada lagi kasus lumpur panas PT Lapindo Brantas. “Dimungkinkan terjadinya perbaikan terhadap Undang-Undang yang ada, baik mengubah atau menambahkan pasal tertentu. Rekan-rekan di DPR bisa menambahkan satu pasal yang mengkritisi persoalan Lapindo Brantas. Sekarang ada kasus yang mencederai ekonomi dan keadilan sosial kita. DPR bisa menambahkan satu pasal tentang keselamatan lingkungan, misalnya berupa larangan melakukan pengeboran di dekat wilayah pemukiman,” ujar Hidayat di Medan, Kamis (10/8). Pemerintah Daerah juga harus berhati-hati dalam memberikan izin usaha pertambangan, jika lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk. “Pemda harus lebih kritis memberikan izin pertambangan supaya tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi penduduk. Jangan sampai akhirnya keuntungan pertambangan belum didapat tapi kerugian malah di depan mata,” katanya. Terkait kasus lumpur panas tersebut, Hidayat juga minta direksi PT Lapindo Brantas tetap diadili meski warga yang rumah dan lahan pertaniannya terkena luapan lumpur sudah mendapat ganti rugi. “Jangan sampai masalah ini dibiarkan dan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi, sehingga suatu saat memungkinkan perusahaan-perusahaan lain berlaku ceroboh, dan menghadirkan perilaku ekonomi yang merusak lingkungan serta menghadirkan bencana seperti yang terjadi di sidoarjo,” ujar Hidayat. Ketua MPR juga menilai pernyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang minta pemerintah tak perlu mencari tersangka dalam kasus lumpur panas sangat mencederai rasa keadilan. “Pemerintah perlu memberikan penegasan tentang penghukuman siapa yang bersalah dalam konteks Lapindo Brantas ini. Tanpa ada penegakan hukum, dan hanya cukup memberi ganti rugi atau biaya hidup korban akan merangsang perusahaan lain berbuat sama. Pernyataan Ketua MA menurut saya mencederai proses penegakan hukum. Mestinya Beliau mendorong hukum ditegakan dalam konteks kasus Lapindo sebagai satu contoh penegakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan kejahatan ekonomi,” kata Hidayat. Pemerintah lanjut Hidayat harus bisa menjamin masa depan warga yang terkena dampak lumpur panas PT Lapindo. Dia juga minta pemerintah dan PT Lapindo sudah harus memikirkan proses relokasi warga. ”Sawah mereka hancur, masa depan tanah mereka juga. Tanah itu tidak akan ekonomis lagi sepanjang masa. Tempat yang mereka tinggali sudah berubah total. Kalau perlu harus

LNF


page 92 of 99

________________________________________________________________________ dipikirkan sekarang juga solusi relokasi. Akan tetapi jangan ke tempat yang membuat mereka sengsara, tapi ke tempat yang bisa membuat mereka kembali hidup bermartabat,” kata Hidayat. (***)

Lapindo Tidak Bayar Ganti Rugi Tanah Laporan Wartawan Kompas FX Laksana Agung S

SIDOARJO, KOMPAS - Pembayaran ganti rugi atau untung atas tanah milik warga yang terendam lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tidak dilakukan Lapindo Brantas Inc (LBI). Adapun pembayarannya akan dilakukan oleh perusahaan kelompok Bakrie lainnya. Hal ini dikemukakan Vice President PT Energi Mega Persada Tbk (EMP), Yusuf M Martak di Jakarta, Rabu (8/11). ”Pembayaran tidak akan dilakukan Lapindo karena prinsipnya, apa yang kami beli dari uang perusahaan sudah sewajarnya juga harus menjadi milik kami dan bukannya negara,” kata Yusuf. LBI adalah anak perusahaan PT EMP Tbk yang tergabung dalam kelompok Bakrie. Menurut Yusuf, apabila ganti rugi dibayar atas nama LBI, maka selanjutnya tanah warga yang dibeli menjadi milik negara. Ini didasarkan pada kontrak kerja sama antara LBI dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Salah satu butir kesepakatan di dalamnya, lebih kurang menyebutkan, setiap aset yang dibeli LBI sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi milik negara. Pemerintah menggantinya dengan cara cost recovery. Akan tetapi, lanjut Yusuf, bila pembayaran dilakukan atas nama perusahaan lain dalam kelompok Bakrie, maka tanah akan menjadi milik kelompok Bakrie. ”Adalah wajar ketika kami yang membeli, maka aset itu menjadi milik kami,” imbuh Yusuf. Namun demikian, sampai dengan kemarin, perusahaan yang akan melakukan pembayaran belum ditunjuk. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Tim Pengarah Penanganan Lumpur Panas, Purnomo Yusgiantoro, pada awal Oktober, menyatakan, empat desa yang terendam lumpur tidak layak huni. Desa tersebut meliputi, Jatirejo, Kedungbendo, Renokenongo, dan Siring. Total luas wilayahnya sekitar 300 hektare. Adapun warga korban lumpur mencapai 3.022 keluarga yang terdiri atas 11.974 jiwa. Ganti rugi yang akan dilaksanakan meliputi ganti rugi atas tanah dan bangunan, aset lainnya seperti pohon, dan lahan pertanian. Ganti rugi adalah salah satu dari tiga alternatif kompensasi yang ditawarkan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo kepada warga korban lumpur. Adapun dua alternatif lainnya ialah bedol desa dan relokasi. Sejauh ini, sebagian besar warga cenderung memilih ganti rugi. PT EMP Tbk, perwakilan warga Desa Jatirejo, dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, telah sepakat mengagendakan rangakaian pertemuan selama dua LNF


page 93 of 99

________________________________________________________________________ pekan ini. Salah satu agendanya ialah menentukan format ganti rugi. Sebagai langkah awal, Kamis ini, tiga pihak itu bertemu di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Sejauh ini baru perwakilan Desa Jatirejo yang diajak membahas format ganti rugi karena menurut Yusuf, perwakilan desa itu yang telah mempunyai data-data terkait ganti untung. Harapannya, format ganti rugi maupun relokasi dan bedol desa yang berhasil difomulasikan, bisa diterapkan untuk tiga desa lainnya.

Ada Politik Dana Di Balik Penyelesaikan Kasus Lapindo Persoalan dana yang nyata-nyata mempengaruhi penyelesaian kasus Lapindo harus dijembatani oleh DPR, karena DPR sebagai wakil rakyat dapat memanggil para pemimpin Lapindo, Medco dan dan Energi Mega Persada agar rakyat semakin tak terkatung-katung. Keinginan DPR agar mendorong negara menetapkan status bencana juga menyalahi logika berfikir. Hal ini menjadi buah pikiran dari pernyataan sikap WALHI dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang digelar di Jakarta, (Kamis 30/11). Hadir dalam acara tersebut Saifudin Ngulma, dewan Nasional WALHI, Chalid Muhammad direktur Eknas WALHI dan Siti Maemunah Direktur Eksekutif JATAM. “Dana penaggulangan bencana nasional 600 miliar, sementara untuk ganti rugi tanah rakyat dan lainnya diperlukan 1,2 triliun dan tak ada mekanisme dana talangan. Ini sangat menyengsarakan rakyat. Karena masyarakat di Porong, Sidoarjo sudah dijanjikan akan diberi ganti rugi yang akan diputuskan nilainya (Jumat 1/12),” ujar Siti Maemunah direktur eksekutif JATAM. Seperti diketahui, sampai saat ini penyelesaian kasus lumpur Lapindo tak pernah tuntas. Basuki Hadimulyono, ketua Timnas penanggulangan Lumpur pernah mengatakan bahwa persoalan utama penyelesaian kasus Lapindo ini adalah dana yang tidak cukup. Begitu juga penjualan Lapindo ke Freehold yang akhirnya batal menambah kecurigaan banyak pihak bahwa Bakrie group berupaya mempermainkan kasus ini. Chalid Muhammad direktur eksekutif WALHI menambahkan bahwa sampai saat ini, walaupun jajaran direktur Bakrie Group, Nirwan Bakrie menyatakan akan tetap menanggung beban penaggulangan lumpur, namun Chalid menuduh ada politik uang yang dilakukan oleh Lapindo dalam hal pengucuran dana, karena sampai sekarang kinerja timnas penaggulangan lumpur tak efektif. “Kalau Lapindo tak bertanggungjawab, sebaiknya di black lish dari pasar modal dunia,” papar Chalid. Sementara itu, negara dianggap terlalu lemah menghadapi kasus Lapindo ini Ditempat lain, dalam kunjungannya ke Rusia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, “Rakyat tidak boleh menjadi resah. Rakyat resah kalau bantuan finansial yang diterima tidak lancar. Saya lihat Wapres sudah menanganinya, jadi tolong Pak

LNF


page 94 of 99

________________________________________________________________________ Gubernur menyampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Wagub Jatim, agar berkomunikasi dengan Wapres agar ada ketepatan dalam penyaluran bantuan,” kata Presiden dalam percakapan dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Iman Utomo di pesawat yang terbang meninggalkan Tokyo menuju St. Petersburg, Rusia, Rabu, seperti dikutip Antara. Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso juga berbicara lantang, dia kembali menegaskan kepada Lapindo Brantas Inc (LBI) agar mendahulukan pembayaran ganti rugi kepada warga korban luapan lumpur sebelum membangun jalan tol baru. Hal ini dikarenakan pemberian ganti rugi merupakan skala prioritas sosial utama yang harus dibayarkan daripada harus membayar ganti rugi ekonomi maupun infrastruktur yang rusak. ”Saya telah menetapkan bahwa skala prioritas utama yang harus segera dibayarkan adalah masalah sosial yaitu ganti rugi untuk rakyat yang menjadi korban bencana. Jangan membangun tol baru kalau ganti rugi rakyat belum diselesaikan. Membangun tol baru khan membutuhkan biaya Rp 1,3 Triliun, jumlah sebesar itu khan lebih baik dibayarkan kepada rakyat,” Demikian dikatakan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso saat menerima perwakilan warga Jatirejo di Pendopo Kabupaten, Rabu (29/11) sore. Menurutnya, membangun jalan tol baru merupakan pekerjaan yang juga harus segera dilaksanakan, namun setiap skala prioritas selalu ada yang dinamakan skala prioritas utama yaitu penanganan masalah sosial berupa ganti rugi bagi rakyat korban. ”Selaku pimpinan kabupaten yang memiliki otoritas di wilayah Sidoarjo, saya utamakan untuk membela rakyat, demi kepentingan rakyat. Kalau sudah beres, silahkan memberi ganti rugi untuk masalah ekonomi dan membangun infrastruktur yang rusak,” tegasnya. Kepada warga Jatirejo, Win meminta agar tetap menghormati dan menjunjung tinggi hasil kesepakatan yang telah diputuskan oleh perwakilan empat desa pada Senin (27/11) lalu dan menunggu semua hasil keputusan hingga Jumat 1/12) mendatang. ”Saya berharap hormatilah hasil keputusan yang telah diusulkan ke Jakarta ini dan marilah kita tunggu hasilnya hingga Jumat mendatang. Bahkan kalau bisa, mudah-mudahan hasilnya sudah keluar Kamis besok,” harapnya. Anggota dewan Nasional WALHI, Saifudin Ngulma menilai tak ada skenario yang jelas dari penanggulangan lumpur panas Sidoarjo sampai saat ini. “Timnas yang bekerja saat ini, tak lebih hanya timnas perbaikan tanggul. Karenanya perlu segera penaggulangan yang efektif dari pada penaikan tanggul.” (***) Agustinus Widhi

Korban yang Terpedaya Oleh : Subagyo, Anggota Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Sidoarjo. Sekian lama warga korban langsung Lapindo masih berjuang mereparasi nasib mereka. Ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan hidup mereka tiba-tiba direnggut oleh kekuatan kekuasaan kapital yang selama ini telah dianggap sebagai 'pihak yang berjasa' dalam pembangunan ekonomi, yang kehadirannya selalu dirindukan pemerintah, yaitu investor. LNF


page 95 of 99

________________________________________________________________________ Investor yang dirindukan itu, ketika datang seolah seperti 'pendekar smackdown' yang bertubuh menarik, ototnya keras, badannya kekar. Kemudian, secara sengaja atau tidak, dibenturkan dengan 'tubuh' rakyat Indonesia yang kecil dan lemah. Rakyat kecil harus merelakan tanah mereka. Hal seperti itu misalnya terlihat dalam UU No 22/2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (migas) pasal 35 yang mewajibkan pemegang hak atas tanah mengizinkan korporasi untuk melakukan kegiatan hulu migas di tanah mereka. Ketentuan pasal 35 itu adalah pasal cerdik untuk memperdaya rakyat pemegang hak atas tanah. Pasal itu memang tidak memaksa rakyat untuk melepaskan hak atas tanahnya, tapi memaksa untuk mengizinkan dipakai oleh korporasi migas. Mengapa? Sebab pasal 14 UU No 22/2001 menentukan bahwa waktu kontrak korporasi migas untuk melakukan usahanya bisa sampai 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun, atau total bisa selama 50 tahun. Lalu, siapa orang yang akan mampu bertahan untuk tidak menjual tanahnya selama 50 tahun, ketika tanahnya dijadikan zona usaha migas? Sebelum usaha migas itu berakhir, pemilik hak atas tanah itu sudah akan mati, meski sebenarnya akan tetap diwarisi oleh ahli warisnya. Memperdaya rakyat Pembangunan, menurut salah satu definisinya adalah pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan siapapun (Johan Galtung, 1996). Tetapi, bisakah hal itu terjadi; tanpa mengorbankan siapapun? Atau, apa yang kita lihat dengan pembangunan di nagara ini? Saat ini, masyarakat korban semburan Lumpur pun di-smackdown kesekian kalinya dengan soal ganti rugi tanah. Istilah yang digunakan adalah istilah yang menimbulkan konsekuensi hukum atas kelangsungan hak atas tanah rakyat. Pertanyannya: mana yang benar, ganti rugi atau jual-beli? Kalau Timnas dan Lapindo membuat istilah 'ganti rugi', tetapi dalam praktiknya mereka para korban itu harus melepaskan hak atas tanah mereka. Para korban pun telah terperdaya lagi. Mengapa? Karena, yang namanya ganti rugi itu sudah pasti tidak berkaitan dengan peralihan atau pelepasan hak atas tanah. Pemberian ganti rugi kepada korban adalah konsekuensi yuridis yang harus dilakukan Lapindo, sebab masyarakat telah kehilangan mata pencaharian, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian hidup. Sedangkan soal apakah masyarakat korban langsung mau menjual atau melepaskan hak atas tanah mereka, itu merupakan perhitungan lain di luar ganti rugi. Jika sekarang skema yang digunakan adalah ganti rugi atas tanah dan bangunan rumah tetapi dengan cara jual beli atau pelepasan hak, maka Lapindo sudah diuntungkan tetapi masyarakat yang dirugikan, sebab transaksinya melalui penciptaan interpretasi yang keliru. Lapindo tidak akan rugi jika membeli tanah rakyat, sebab tanah itu menjadi aset, aktiva tetap, yang harganya akan terus naik dari waktu ke waktu. Kapan-kapan Lapindo bisa menjual kepada pihak manapun yang membutuhkan. Mungkin ada masalah dengan waktu berhentinya semburan lumpur menyangkut nilai produktif tanahnya, tetapi bagaimanapun akan ada akhirnya. Yang jelas, Lapindo tidak usah (terbebas) membayar ganti kerugian riil yang diderita masyarakat korban sebab perjanjian transaksinya diformat dengan kata-kata 'pemberian ganti rugi', sedangkan substansinya adalah 'pelepasan hak atas tanah'. LNF


page 96 of 99

________________________________________________________________________ Maka, masyarakat korban terperdaya, remuk, patah tulang, dan hancur hak-haknya karena di-smackdown Lapindo yang lebih kekar, kuat, dan cerdik serta pinter (tapi minteri alias memperdaya). Hari ini sandiwara tawar-menawar itu masih berlangsung, agar Lapindo bisa mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesarbesarnya. Persoalan tanah rakyat di atas kekayaan migas dan tambang lainnya, terjadi di manamana. Di Bojonegoro, pendekar smackdown impor bernama ExxonMobil yang telah menimbulkan munculnya para pendekar smackdown lokal untuk menekuk-nekuk tubuh hak rakyat pemilik tanah. Rakyat yang lemah di Blok Cepu diperdaya para pendekar smackdown lokal agar mereka menjual tanah dengan harga sekitar Rp 150 ribu per meter persegi. Para pendekar lokal itu tentu akan menjual atau melepaskan tanah ke Exxon dengan harga 10 kali lipat. Itulah hasil investigasi lintas aktivis. Rakyat ditakut-takuti para predator itu, mumpung belum dibebaskan paksa pemerintah. Devide et impera SmackDown yang dipertontonkan di televisi itu sebenarnya memang gulat dengan bersandiwara, untuk hiburan. Tapi oleh anak-anak negeri ini dianggap sebuah teladan keperkasaan, diuji coba dan jatuhlah korban-korban. Negara ini sejak zaman monarkhi telah berbakat dalam kekerasan, tetapi gampang untuk diperdaya. Masyarakat negara ini sebenarnya menyukai hal-hal bebau spiritual, tapi selalu diorientasikan pada kekuatan fisik. Di Jawa dan Bali ada kebanggaan yang bernama keris, di Madura ada clurit, di Kalimantan ada mandau, di Aceh ada rencong, di Sulawesi ada badik, dan lain-lain. Nyatanya, alat-alat kekuatan fisik itu dikalahkan oleh kombinasi kekuatan fisik, modal dan intelektualitas. Belanda menguasai Indonesia 350 tahun karena kekuatan modal, fisik (senjata militer) dan intelektual, dengan politik devide et impera. Indonesia yang membanggakan kesaktian fisik harus babak belur di-smackdown kolonial Belanda. Indonesia baru merdeka setelah membangun kekuatan intelektualitas, setidaknya sejak tahun 1908 dengan pengorganisasian sosial dan diplomasi. Kini, kekuatan intelektualitas masyarakat Indonesia ternyata tidak dapat mengejar kekuatan intelektual Eropa dan Amerika Utara (AS dan Kanada). Saat ini, politik devide et impera itu tanpa disadari masih tetap berjalan dan mengoyak-ngoyak negara ini, dengan cara penawaran modal, bantuan, infiltrasi kebudayaan, dan bahkan para pemilik kapital asing telah 'menyusupkan' para pendekar pemberdayaan masyarakat yang mengikat pikiran dan persepsi kaum intelektual. Akibatnya, kita tidak menyadari bahwa riset-riset NGO juga memiliki tujuan memetakan geososial, geopolitik, dan potensi kekayaan alam masyarakat, yang ujung-ujungnya adalah untuk 'penjajahan baru'. Kekuatan sosial negara ini telah terpecah. Kaum intelektual banyak yang bisa menjadi alat neokolonialisme, seperti modus kolonial Belanda di Indonesia pada masa monarkhi yang memberikan uang kepada para pejuang kemerdekaan yang mau berbalik arah untuk membantu kolonial. Tetapi saat ini modusnya lebih cermat, halus dan rapi, dengan memanfaatkan mental hedonis kaum intelektual. Segepok uang di depan mata cukup untuk merobohkan rasa nasionalisme, solidaritas, dan perikemanusiaan mereka.

LNF


page 97 of 99

________________________________________________________________________ Ikhtisar - Proses ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo menjadi bukti betapa kekuatan rakyat menjadi lemah ketika harus dihadapkan pada kepentingan pemodal. - Dalam banyak kasus, rakyat berada pada pihak yang dirugikan saat hak atas tanahnya berada di atas area pertambangan. - Politik pecah belah yang dikembangkan para penjajah, kini masih terasa dampaknya di Indonesia. - Masyarakat terpecah, dan banyak kalangan intelektual yang menjadi alat bagi kekuatan neokolonial. (***) Beban APBN untuk Korban Lumpur Melonjak Lapindo harus mengganti. Pemerintah memutuskan menambah satu desa di luar peta terkena dampak semburan lumpur Lapindo untuk mendapatkan ganti rugi. Wilayah yang dimaksud adalah Desa Kedung Cangkring, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan demikian, seluruhnya ada tiga desa di luar peta dampak yang pembayaran ganti ruginya ditanggung pemerintah. Dua desa sebelumnya adalah Besuki dan Pejarakan. Demikian keputusan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor kepresidenan kemarin. Hadir dalam rapat ini, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Juga hadir Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Soenarso, dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Menurut Djoko, pembayaran ganti rugi ini dilakukan untuk mempercepat pembuangan lumpur dari ketiga desa itu ke Kali Porong. Dananya disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 sekitar Rp 700 miliar. Djoko menegaskan antara tanggul selatan dan Kali Porong ada beberapa desa yang membuat pembuangan lumpur ke Kali Porong sulit. Untuk memudahkan, desa-desa tersebut dibebaskan sekalian. Dengan demikian, Ancaman timbulnya jebolan tanggul di tempat lain akan berkurang. Djoko mengatakan pemerintah tak memasukkan tiga desa itu ke dalam peta terkena dampak karena pengadilan sudah menetapkan PT Lapindo Brantas tidak bersalah. Sehingga masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Pernyataan itu diamini pemilik induk perusahaan Lapindo Brantas yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, Aburizal Bakrie. Kepala BPLS Soenarso mengungkapkan di tega desa itu ada sekitar 10 ribu jiwa dari 2.926 keluarga. Ia berharap sekitar 20 persen ganti rugi dibayarkan selambatnya akhir tahun ini.

LNF


page 98 of 99

________________________________________________________________________ Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, alokasi dana tersebut akan dimasukkan dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum di pos infrastruktur dalam APBN Perubahan 2008. Nanti akan diotak-atik dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat, katanya. Langkah ini mendapat sorotan anggota parlemen dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima. Menurut dia, pemerintah harus menalangi dulu pembayaran ganti rugi bagi korban di luar peta dampak. Setelah itu, pemerintah meminta Lapindo menggantinya. Korban lumpur Lapindo mendesak pemerintah membatalkan keputusan itu. Kalau dari APBN, kami hanya akan mendapat Rp 30 juta seperti gempa Yogyakarta, kata Ahmad Zakaria, warga Pejarakan. DWI WIYANA I NININ DAMAYANTI I ANTON APRIANTO I KURNIASIH I ROCHMAN TAUFIK Sumber: Koran Tempo, 28 Februari 2008

LNF


page 99 of 99

________________________________________________________________________ URL Source: http://www.antara.co.id/arc/2008/2/19/ma-tolak-uji-materiil-perpreslumpur-lapindo/ MA Tolak Uji Materiil Perpres Lumpur Lapindo

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diajukan oleh para korban lumpur Lapindo. Kuasa hukum korban, Zainal Abidin, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), di Jakarta, Selasa, mengatakan salinan putusan uji materiil itu baru ia terima pada pekan ini. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang diketuai Bagir Manan dan beranggotakan Paulus Effendy Lotulung serta Ahmad Sukardja pada 14 Desember 2007 itu menyatakan tidak terbukti ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan Perpres tentang BPLS. Karena tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Perpres tersebut, maka majelis hakim menilai dalil yang diajukan oleh para korban semburan lumpur dalam permohonan uji materiil mereka tidak beralasan. Para korban semburan lumpur Lapindo pada Agustus 2007 mengajukan uji materiil Perpres No 14 Tahun 2007 ke MA. Mereka menilai mekanisme ganti rugi yang diatur dalam pasal 15 Perpres tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar setidaknya dua Undang-Undang, yaitu UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pasal 15 Perpres itu mengatur bahwa PT Lapindo Brantas harus membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur, sesuai dengan peta area dampak tertanggal 22 Maret 2007. Selain itu, para korban juga tidak setuju dengan mekanisme pembayaran tidak tunai yang diatur dalam Perpres tersebut. Perpres itu mengatur bahwa pembayaran melalui mekanisme jual beli kepada korban semburan lumpur dilakukan secara bertahap, yaitu 20 persen dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis.

LNF


page 100 of 99

________________________________________________________________________ Para korban menilai kebijakan ganti rugi yang diatur dalam Perpres itu merugikan mereka karena tidak seperti mekanisme ganti rugi yang wajar. Kebijakan itu, oleh para korban, dinilai hanya menguntungkan Lapindo karena proses ganti rugi dialihkan menjadi proses perdata. Dengan putusan MA itu, maka Perpres tentang BPLS dinyatakan tetap sah tanpa cacat hukum. Sedangkan Komnas HAM telah merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang Perpres No 14 Tahun 2007 tentang BPLS karena dinilai belum memenuhi kepentingan para korban semburan lumpur. (***)

LNF


page 101 of 99

________________________________________________________________________ Lapindo Enggan Buka Dokumen yang Diminta Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo [19/6/07] Dalam hukum perdata berlaku prinsip siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Lapindo Brantas menolak permintaan penggugat untuk membuka dokumen hasil kajian Medco Energy terkait dugaan kecerobohan fatal dalam pengeboran, termasuk daily report drilling. Permintaan dokumen itu sebelumnya diajukan oleh Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo dengan maksud membuktikan adanya kesalahan dalam proses pengeboran. Kuasa hukum Lapindo Brantas Ahmad Muthosim menolak memenuhi permintaan Tim Advokasi penggugat tersebut. “Itu logika hukum yang terbalik. Sebab, dalam hukum acara perdata ada satu pasal yang menerangkan siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan,” ujarnya. Muthosim menambahkan bahwa jika penggugat menilai ada kesalahan atau kelalaian dalam pengeboran, maka penggugat pula yang harus membuktikan, bukan sebaliknya. “ Selaku turut tergugat, kami tidak akan menunjukan bukti itu, dan kami juga akan mengajukan bukti yang menyatakan bahwa pengeboran itu sudah sesuai,” jelas Muthosim. Kedua pihak bersikukuh. Penggugat meminta dokumen dimaksud dibuka, sementara Lapindo ogah. Sekarang keputusannya tergantung hakim. Bagaimana kalau hakim memutuskan harus dibuka? Lapindo tampaknya tak akan begitu saja merelakan. Menurut Muthosim, pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu permintaan membuka dokuman apakah sesuai hukum acara atau tidak. “Kami lihat nanti, sebab itu menyalahi hukum acara perdata,” tambahnya. Sidang lanjutan perkar perkara gugatan terhadap Pemerintah dan Lapindo di PN Jakarta Pusat berlangsung Senin (18/6) kemarin. Memasuki tahap pembuktian, pihak penggugat menyerahkan sejumlah bukti tertulis, antara lain presentasi dan pendapat para ahli, laporan penelitian, serta sejumlah pemberitaan media massa terkait dengan semburan lumpur panas tersebut. Salah satu laporan penelitian yang menjadi rujukan adalah laporan yang dibuat Richard J. Davies dari University of Durham, Inggris, pada Februari 2007. Dalam laporan berjudul “Birth of a Mud Volcano: East Java, 29 Mei 2006,” Davies mengungkapkan bahwa pengeboran merupakan pemicu awal semburan lumpur Sidoarjo. Penggugat juga merujuk pada pengakuan yang dibuat Santos Limited, salah satu pemilik modal di Blok Brantas, yang termuat dalam dokumen berjudul “Banjar Panji 1 Incident Briefing Document” pada 8 Desember 2006. Dalam dokumen tersebut, Santos mengakui bahwa PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran hingga kedalaman 9.297 kaki, sementara pemasangan casing hanya dilakukan hingga kedalaman 3.850 kaki.

LNF


page 102 of 99

________________________________________________________________________ Lebih lanjut, Santos juga mengakui bahwa Medco, pemegang saham lainnya di Blok Brantas juga telah menegaskan bahwa kecerobohan fatal dalam pengeboran terjadi ketika operator pengeboran, yakni PT Lapindo Brantas tidak memasang casing 9 5/8” pada kedalaman 8.500 kaki. Untuk menyanggah argumentasi para tergugat yang menyatakan semburan lumpur Sidoarjo terjadi akibat fenomena alam, penggugat juga merujuk pendapat para ahli yang dimuat jurnal ilmiah Nature International Weekly Journal of Science. Dalam artikel berjudul “Muddy Waters How did a Mud Volcano Come to Destroy an Indonesian edisi Februari 2007, para ahli menegaskan bahwa penyebab utama semburan lumpur adalah insiden pengeboran di areal pengeboran PT Lapindo Brantas, dan bukan karena gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada Mei 2006 silam. Dampak yang ditimbulkan dari semburan lumpur tersebut juga telah diberitahukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2006. Pemberitahuan tersebut terungkap laporan PBB berjudul “Environmental Asessment: Hot Mud Flow East Java, Indonesia, 2006,” yang juga diajukan sebagai bukti tertulis oleh penggugat. Dalam laporannya, PBB telah menegaskan bahwa semburan lumpur Sidoarjo berbahaya bagi lingkungan hidup dan ekosistem. (CRN)

LNF


page 103 of 99

________________________________________________________________________ Menunggu Keberanian Hakim Memerintahkan Penyingkapan Dokumen [26/6/07] Dalam perkara perdata, sebenarnya Hakim bisa memerintahkan para pihak untuk membuka dokumen-dokumen terkait perkara. Logikanya, penafsiran a contrario, selama tidak dilarang berarti dapat dilakukan. Meski telah dikenal cukup lama di negara Common Law, Discovery (Amerika Serikat) atau Disclosure (Inggris), yakni perintah hakim untuk menyingkap dokumen pihak lawan kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Di negeri ini belum pernah ada kejadian hakim memaksa pihak yang berperkara untuk menyingkap dokumen. Setidaknya, begitulah pandangan Pengajar hukum acara perdata, dan Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Indonesia, Yoni A Setyono. Bisa jadi dalam sejarah peradilan Indonesia sudah pernah ada, tetapi tidak terlacak. Salah satu kasus teranyar adalah permintaan korban lumpur Siadoarjo kepada hakim PN Jakarta Pusat, yakni permintaan Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo kepada Pemerintah dan PT Lapindo (tergugat dan turut tergugat) agar mau membuka dokumen hasil kajian penyebab lumpur. Lapindo diminta membuka semua dokumen terkait pengeboran sumur yang berakhir muncratnya lumpur Sidoarjo. Majelis hakim menyatakan akan mempertimbangkan permintaan Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo itu. Menurut Taufik Basari, anggota Tim Advokasi, dokumen-dokumen tersebut penting untuk dibuka di depan persidangan agar jelas penyebab semburan lumpur panas yang hingga kini belum teratasi. Data di dalam dokumen antara lain berisi laporan harian pengeboran, dan surat dari Medco (salah satu pemegang saham blok Brantas bersama Santos) yang mempertanyakan ketiadaan casing serta surat mengenai dugaan adanya kecerobohan. Dalam sidang perkara ini Senin (18/06) pekan lalu, kuasa hukum Lapindo Ahmad Muthosim menolak permintaan Tim Advokasi. Ia enggan membuka dokumen-dokumen yang dimiliki kliennya dibuka karena hal itu dinilainya melanggar hukum acara. Kalaupun pembukaan dokumen dilakukan atas perintah hakim, Lapindo masih akan mempertimbangkan apakah memenuhi perintah tersebut atau tidak. Kini, para pihak menunggu keputusan hakim. Sistem Common Law dan Belanda Dalam perkara perdata di negara pengguna sistem common law, termasuk di Singapura dan Malaysia, praktek ini lazim terjadi. Para pihak dapat saling meminta secara timbal balik pembukaan surat-surat keterangan lawannya maupun mendatangkan saksi sebelum dan saat persidangan. Bila salah satu pihak menolak, hakim dapat memaksa para pihak untuk membuka dokumen yang terkait perkara dengan dikecualikannya jenis dokumen tertentu. Tujuan penyingkapan dokumen bermacam-macam, antara lain mengamankan saksi dan bukti, serta menghindari kejutan dipersidangan. Selain itu, cukup sering terdapat kondisi dimana terdapat dokumen yang signifikan dalam pembuktian perkara yang enggan

LNF


page 104 of 99

________________________________________________________________________ disingkap salah satu pihak. Penyingkapan sebelum persidangan juga dapat membuat para pihak mengetahui posisi masing-masing, sehingga mendorong perdamaian antara keduanya. Di Amerika, pada prinsipnya segala sesuatu yang relevan dan bukan merupakan dikecualikan (priviliged) dapat disingkap. Penyingkapan ini biasanya dilakukan sebelum persidangan, dengan hanya sedikit campur tangan hakim. Sanksi yang diberikan oleh hakim bagi pihak yang tak membuka informasi pun beragam, antara lain: denda, mencegah bukti lawan untuk diajukan, bahkan menolak sebagian atau seluruh dalil pihak penolak. Demikian diatur dalam Bab V Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) atau Hukum Acara Perdata Federal Amerika Serikat. Dokumen-dokumen dimaksud melingkupi email dan bermacam dokumen elektronik. Beberapa waktu lalu, dalam kelanjutan perkara Garnet Investment melawan BNP Paribas yang melibatkan duit Tommy Soeharto sebesar $AS30 juta, Hakim pengadilan Guernsey (daerah administrasi Inggris) memerintahkan penyingkapan (disclosure) dokumendokumen Garnet soal transaksi, aset, dan nilainya. Salah Perintah dalam wujud putusan sela tersebut merupakan buah dari intervensi Permintah Indonesia dalam perkara ini. Dari penelusuran hukumonline, terungkap bahwa sejak 2002 telah terjadi perubahan hukum acara perdata Belanda. Aturan baru yang kini berlaku memberi hakim peran aktif dalam pencarian fakta dan kebenaran, jadi tak lagi hanya berpangku tangan dan menunggu ‘aksi’ pihak berperkara. Berdasarkan aturan tersebut, Hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menyediakan dokumen, dan meminta saksi didatangkan ke persidangan. Pihak berperkara lebih dimungkinkan untuk meminta dokumen, foto, video dan file komputer dalam setiap tingkatan prosedur. Indonesia Kewenangan hakim menyingkap dokumen belum dijamin oleh hukum acara perdata kita. Hanya dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan perkara pidana saja hakim dapat memerintahkan penyingkapan dokumen atau mendatangkan saksi. Di Pengadilan TUN misalnya, Pasal 85 dan 86 UU Peradilan TUN menyatakan hakim dapat meminta pejabat TUN untuk menyingkap dokumen. Hakim dapat pula memanggil saksi untuk dimintai keterangan atas permohonan salah satu pihak, atau inisiatifnya sendiri. Pasal 85 menyebutkan “untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Sedangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita (UU 8/1981-KUHAP), Pasal 180 menyatakan hakim ketua sidang juga dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, bila hal tersebut diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan,. Dalam perkara perdata, selama ini Hakim di Indonesia bak ‘terkungkung’ Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement)-Hukum Acara Perdata- yang berbunyi “siapa yang LNF


page 105 of 99

________________________________________________________________________ mendalilkan dialah yang harus membuktikan”, serta konsep kedudukan sama (equal) para pihak dimuka pengadilan. Asas yang menyatakan bahwa hakim harus bersikap pasif dalam perkara juga turut menunjang ‘diamnya’ hakim. Hakim PN Jakarta Pusat Heru Pramono beranggapan alasan hakim tidak pernah memerintahkan pembukaan ialah karena tidak ada aturan tentang itu. Heru menyatakan prinsipnya Hakim tetap berpegang pada 163 HIR, Siapa yang mendalilkan dibebani pembuktian. “Selama tidak diatur hukum acara atau tidak ada aturan yang membolehkan itu merupakan pelanggaran hukum acara. Seandainya hakim melanggar hukum acara pihak yang dikalahkan dapat mengajukan hal tersebut sebagai alasan untuk melakukan upaya hukum” ujar pria yang juga menjabat sebagai Humas Pengadilan. Meski begitu, menurut Heru ada dokumen tertentu yang dapat diminta pembukaannya. Dokumen termaksud seperti bundel di notaris, warkat di Badan pertanahan Nasional dan akta catatan sipil. “Tapi untuk membuka dokumen lawan saya belum pernah. Kecuali telah ada aturan yang membolehkan.” ujarnya Sebetulnya kemungkinan bagi hakim mengeluarkan perintah penyingkapan dalam perkara perdata belum tertutup. Untuk dasar penyingkapan, menurut Yoni hakim dapat saja menggunakan prinsip a contrario, (selama tidak dilarang, berarti dapat digunakan. “Hakim boleh saja (menggunakan-red), belum pernah terjadi, tetapi tidak ada salahnya untuk dicoba” ujarnya. Menurutnya ini juga sesuatu yang baik. Mantan Hakim Agung Yahya Harahap juga berpendapat Hakim dapat memaksa para pihak untuk menyingkap dokumen tersebut. “Apalagi bila hakim perlu mengetahui isi dokumen” ujarnya. Catatannya, dokumen itu hanya akan digunakan untuk kepentingan perkara tersebut. Selain itu Yahya berpandangan, penyingkapan dokumen dapat dikembangkan seperti halhal lain yang sebenarnya tidak diatur hukum acara perdata, tetapi terlaksana dalam praktek. Yahya menyarankan para pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan permohonan penyingkapan dokumen dalam gugatan provisionilnya. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis juga mendukung ide ini, karena ia menganggap persoalan beban pembuktian tidak melulu kepentingan dari dan terletak pada penggugat. “Sebetulnya ada konvergensi antara penggugat dan tergugat dalam pembuktian” ujar Todung memberi alasan. Soal pelaksanaannya, Todung skeptis hakim dengan diskresinya sendiri akan membuat terobosan dengan memberi perintah penyingkapan dokumen. Menurutnya, akan lebih baik bila dibuat aturan dari pucuk tertinggi lembaga yudikatif. Lebih lanjut kata Todung, format aturan ini dapat berbentuk Surat Edaran maupun Peraturan Mahkamah Agung, yang mewajibkan hakim meminta dokumen dibuka apabila dapat menjadikan terang suatu perkara.

LNF


page 106 of 99

________________________________________________________________________ Perselisihan Hubungan Industrial Sebenarnya telah ada terobosan peningkapan dokumen dari lembaga legislatif, dalam penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha. Karena sifat Pengadilan Hubungan Industrial semi perdata, hukum acara yang dipakai menyelesaikan perselisihan ini ialah UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Lex specialis dan hukum acara perdata. UU ini memberi hak kepada hakim untuk mendatangkan saksi serta menyingkap dokumen. Kewenangan ‘penyingkapan’ ini tertera dalam Pasal 91. Tidak main-main, pihak yang menolak perintah dari hakim dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 91 ayat (1) menyebutkan “barangsiapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undangundang ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan”. Namun, ayat (2) pasal ini mewajibkan hakim untuk merahasiakan semua keterangan yang dia minta. Menurut Heru yang juga hakim PHI, Pasal tersebut ada untuk membantu buruh yang tidak punya akses terhadap dokumen, serta meminta keterangan pihak perusahaan. Misalnya, buruh kadang tidak dikasih kontrak, dan pengusaha tidak mau membuka dokumen. Heru menyatakan karena ada aturan yang membolehkan, maka ada dasar hukum bagi hakim. Meski begitu, dari catatan hukumonline pasal ini belum pernah dipakai oleh hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Saat dikonfirmasi Heru mengakui dalam praktek ‘permintaan keterangan’ jarang dilakukan, melainkan dalam hal tertentu saja. Ia juga tidak ingat dalam perkara mana saja dia pernah memerintahkan. “Normalnya ya 163 HIR,” ujarnya. Bisa jadi gara-gara pasal itulah, Heru pernah menolak permintaan penggugat agar saksi dari pihak tergugat dihadirkan ke persidangan. (KML)

URL Source: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17225&cl=Berita Semburan Lumpur Bukan Dipicu Gempa Bumi [23/7/07] Selain magnitude-nya tidak cukup kuat, jarak antara pusat gempa di Yogyakarta dengan

LNF


page 107 of 99

________________________________________________________________________ pusat semburan lumpur juga terlalu jauh. Semburan lumpur bisa diantisipasi jika selubung besi dipasang sesuai aturan. Tak cukup hanya mengajukan surat terbuka yang diajukan ahli geologi Prof. Dr. P. Koesoemadinata sebagai bukti di persidangan, Tim Advokasi Korban Lumpur Sidaoarjo pun akhirnya menghadirkan sang pembuat surat ke pengadilan perkara dalam gugatannya terhadap pemerintah dan PT Lapindo Brantas. Bersama tiga orang saksi ahli lainnya, yakni ahli geofisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir. Sri Widiyantoro, ahli perminyakan ITB Ir. Rudi Rubiandini dan pengamat perminyakan Dr. Kurtubi, Koesoemadinata memberikan kesaksian yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 23/07. Dalam kesaksiannya, baik Koesomadinata, Widiyantoro dan Rudi menegaskan bahwa pemicu terjadinya semburan lumpur Sidoarjo bukan berasal dari gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta, 28 Mei 2006 silam. Pasalnya, selain kekuatan alias magnitude-nya tidak cukup kuat, jarak antara pusat gempa di Yogyakarta dengan pusat semburan lumpur juga sangat jauh atau berada di luar radius yang dapat dicapai. Menurut Widiyantoro, berdasarkan catatan United States Geological Survey (USGS), kekuatan gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta 2006 silam adalah sebesar 6,3 magnitudo (ukuran energi yang dilepas waktu terjadinya gempa terjadi-red). “Kekuatan ini serupa dengan kekuatan bom nuklir yang terjadi di Hiroshima-Jepang tahun 1945 silam,” jelas Widiyantoro. Dengan kekuatan sebesar itu, lanjut Widiyantoro, radius paling jauh yang akan terkena efek semburan lumpur (mud volcano eruption) adalah 100 km. “Sedangkan, jarak pusat gempa Yogya dengan semburan lumpur Sidoarjo adalah 257 km,” tambahnya. Karena itu menurut Widiantoro, adalah terlalu lemah jika mengatakan gempa bumi sebagai pemicu terjadinya semburan lumpur. “Energinya kurang kuat dan jaraknya pun terlalu jauh,” tegas Widiantoro. Pendapat ini juga dipertegas lagi oleh Koesoemadinata. Menurutnya, semburan lumpur justru dipicu dari kebocoran reservoir karena adanya total lost yang disusul dengan kick. “Semestinya, lumpur yang dimasukkan dalam lubang bor kembali lagi ke atas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lumpur yang dimasukkan justru hilang dan terserap dalam reservoir bertekanan tinggi, yang disusul dengan kick atau semburan air bertekanan tinggi yang naik ke permukaan melalui lubang bor yang tidak diselubungi lubang besi (casing),” jelasnya. Selubung besi Lebih lanjut ia menambahkan, kalaupun total lost dan kick terjadi, hal itu bisa ditangani LNF


page 108 of 99

________________________________________________________________________ dengan memasang selubung lubang besi (casing). Sayangnya, menurut Koesoemadinata yang juga diamini Rudi, dalam pemboran kali ini, Lapindo tidak memasang selubung lubang besi secara utuh. “Dari pemboran yang dilakukan hingga kedalaman 9.297 kaki, selubung lubang besi hanya dipakai hingga kedalaman 2.500 kaki,” terang Koesoemadinata. Karena itu tak heran jika kemudian air dengan kekuatan mencapai 7.000 psi mendorong ke atas dan menyebabkan terjadinya semburan lumpur. Serupa dengan penuturannya dalam video yang juga diajukan sebagai bukti di persidangan beberapa waktu lalu, Rudi pun kembali menegaskan bahwa semburan lumpur bisa diantisipasi jika selubung besi dipasang sesuai aturan. “Pemboran bisa berlangsung aman-aman saja kalau casing dipasang dengan baik, sesuai peraturan,” jelas ahli yang juga sempat menjadi narasumber dan penasehat Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini. Surat terbuka Seperti diketahui pada persidangan sebelumnya Tim Advokasi dari YLBHI juga telah mengajukan sejumlah bukti tertulis di persidangan. Satu diantaranya adalah surat terbuka yang dibuat Koesoemadinata yang berisi keprihatinannya terhadap penyelenggaran workshop mengenai lumpur Sidoarjo yang diselenggarakan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) pada Februari 2007 silam. “Ini menyangkut etika ilmiah dan moralitas dari profesi,” ujar mantan ketua IAGI tahun 1970-an ini. Menurutnya, selain pelaksanaanya disponsori Lapindo, pembicara dalam seminar itu juga dimonopoli satu pihak. Tak hanya itu, penyusunan workshop juga dinilainya tidak dilakukan dengan hati-hati dan mengabaikan sejumlah fakta penting.(CRN)

LNF

page 1 of 99

Recommend Documents