Makalah Kewirausahaan Tanggal 13-15 November 2015 Bertempat Di Hotel Sapadia Parapat
Pada Kegiatan Character Building & Workshop Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
Pembicara Dra. Nurlela Ketaren, M.SP NIP 195405021982032002
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapakan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga kami dapat menyelasaikan makalah inidengan baik. Makalah ini dibuat sebagai salah satutujuan untuk memenuhi makalahpembicara padaseminar kewirausahaan (Carachter Building & Workshop). Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada dekan fisip usu dan kepada ketua jurusan ilmu administrasi bisnis fisip usu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berceramah atau sebagai pembicara pada acara seminar program character building & workshop administrasi bisnis di hotel sapadia parapat pada hari jumat s/d minggu tanggal 13 s/d 15 november 2015. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga makalah ini dapatbermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.
Medan, 12 November 2015
Dra.NurlelaKetaren, M.SP NIP 195405021982032002
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................................i Daftar isi .................................................................................................................ii Bab I. Pendahuluan ...............................................................................................1 1.1.Latar Belakang ..........................................................................................1 1.2.Rumusan Masalah .....................................................................................3 1.3.Tujuan Makalah .........................................................................................3 Bab II. Kerangka Teori ..........................................................................................4 II.1. Kewirausahaan .......................................................................................4 II.1.1. Pengertian Kewirausahan (Peggy A. Lambing dan Charles R, Kuel, Raymond Kao, Thomas W Zimmerer dan Norman M. Scharborought, Yaghoobi, Salarzehi, Jong dan Wennekers dan Baldacchino) ..................................................................................4 II.1.2. Tujuan dan Manfaat Kewirausahaan ( Thomas W Zimmerer) .........5 \
II.1.3. Indikator Kewirausahaan (Alma) ....................................................7 II.1.4. Ciri dan Watak Kewirausahaan (Gooffrey G Meredith) .................7 II.1.5. Prinsip Kewirausahaan (Osborne dan Geabler) ...............................7 II.1.6. Ukuran Keberhasilan Kewirausahaan (Siagian) ..............................8 II.1.7. Faktor Penyebab Kegagalan Kewirausahaan (Thomas W Zimmerer) ...................................................................9 II.2. Pedangang Kaki Lima (PKL) ...............................................................10 II.2.1. Pengertian Pedangan Kaki Lima (PKL) (Bustaman, Buchari Alma, Damsar ) .......................................................................................10 II.2.2. Ciri – ciri Pedangang Kaki Lima (PKL) (Buchari Alma dan Wirasardojo)
...............................................................................11
II.2.3. Kerakteristik Pedangan Kaki Lima (PKL) (Tunjung, Subekti dan Jenny Ernawati) ........................................13 II.2.4. Jenis – jenis Pedangan Kaki Lima (Karafi dalam Umboh) ............13 ii
II.2.5. Penataan Ruang Pedangan Kaki Lima (Mc Gee dan Yeung) ........14 II.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
....................................18
II.3.1. Pengertian Usaha Kecil (UU UMKM No. 20 Tahun 2008) ..........18 II.3.2. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Asas (UU UMKM No 20 Tahun 2008 Bab II Pasal 3) ........................18 II.3.3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (UU UMKM No 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 16) .....................19 II.3.4. Jenis – Jenis UMKM (Haeruman) ..................................................19 II.4. Organisasi Publik dalam Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)
...................................................................21
II.4.1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) (Robbins dan Coulter, Kotler dan Nancy, Forum CSR)
...............................................................................21
II.4.2. Manfaat Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) ..................................................................22 II.4.3. Konsep Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) (Yulianita : 2008) ......................................23 II.4.4. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Telekomunikasi Indonesia, TBk (PT. TELKOM) .......24 Bab III. Penutup ..................................................................................................30 III.1. Kesimpulan ..........................................................................................30 Daftar Pustaka .....................................................................................................31
iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah Di era globalisasi dengan kondisi persaingan di segala bidang yang makin tajam, pemerintah dituntut untuk mengubah paradigma orientasi lokal menjadi orientasi global dimana pemerintah selaku pengayom masyarakat diharapkan menata organisasi birokrasinya dari mindset birokratif ke mindset entrepreneurial. Pemerintah dengan Mindset entrepreurial ini haruslah berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan penajaman fungsi pelayanan masyarakat agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Disini pemerintahan yang berjiwa kewirausahaan memberikan pelayanaan terbaiknya dan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk berusaha. Bagi pemerintah sendiri inovasi adalah sesuatu yang masih terasa asing dikarenakan inovasi sendiri lebih sering dilakukan oleh organisasi swasta. Untuk era globalisasi ini, organisasi publik tidak dapat hanya melakukan aktivitasnya sesuai dengan kegiatan yang telah lampau tetapi pemerintah sebagai organisasi publik yang hakekatnya adalah pelayan masyarakat harus memlakukan perubahan diberbagai bidang yang salah satunya melakukan inovasi. Inovasi tidak hanya merupakan perubahan didalam organisasi publik saja, tetapi disini innovasi itu harus bisa memberikan perubahan kepada masyarakat dimana masyarakat disini diarahkan agar dapat memamfaatkan tantangan menjadi sebuah peluang yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintahan wirausaha (goverment entrepreneurial) adalah pemerintah yang mampu menghasilkan sebuah kebijakan yang berorientasi terhadap pada masyarakat dengan tekanan utama bagaimana agar masyarakatnya berpikir strategis, tidak hanya menghasilkan ide – ide baru tetapi juga harus dapat menjadikan ide tersebut menjadi sebuah kenyataan. Sesuai dengna data Badan Pusat Statistik dimana Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, Penduduk bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,8 juta orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2015 sebesar 5,81 persen menurun dibanding TPT Agustus 2014 (5,94 persen), dan meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 (5,70 persen). Besarnya tingkat pengagguran tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk mengatasi permasalah tersebut disini pemerintah mangajak masyarakat untuk menjalankan kewirausahaan. Serta dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang akan menjadi seorang wirausahan yaitu dengan menerbitkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK/No. 6 Tahun 2009 tentang pendanaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah. UU ini ada untuk mengatur tata cara agar masyarakat yang ingin memulai usaha dapat diarahkan. Pemerintah juga berharap agar masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan dari pada menjadi seorang karyawan yang bekerja pada orang lain terutama instansi pemerintah. Dan juga mendorong untuk masyarakat yang tidak bekerja agar mau berusaha dalam berusaha mandiri dengan berwirausaha ketimbang memilih 1
menganggur dan menunggu lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Pihak pemerintah juga tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakaat karena tinggkat kelulusan dari instansi – instansi pendidikan setiap tahunnya selalu meningkat ditambah masyarakat yang telah terdahulu lulus dari instansi pendidikan yang belum juga mendapatkan pekerjaan serta mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Kalau lah masyarakat memilih untuk menunggu agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan pemerintah juga pasti akan hanya memperkerjakan mereka yang memiliki wawasan, keterampilan dan pendidikan yang terbaik. Disisilain salah satu yang diharapkan dalam pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan diindonesia yaitu dengan adanya tanggung jawab social perusahaan yang dalam hal ini lebih mengarah ke perusahaan atau organisasi public. Dalam UU Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berlanjut guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan adanya tanggung jawab social ini dimana organisasi public memiliki sebuah komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antar perhatian terhadap aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Sebagai salah satu perusahaan BUMN PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk memiliki kewajiaban ikut serta dalam pengembangan aspek ekonomi, social dan lingkungan. Dengan adanya tanggung jawab social ini diharapakan dapat mengurangi angka pengangguran dan juga dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.
2
I.2. Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi bahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut ini : 1. 2. 3. 4. 5.
Apakah yang dimaksud dengan kewirausahaan? Apakah yang dimaksud dengan pedangan kaki lima (PKL)? Apakah yang dimaksud dengan usaha kecil menengah dan makro (UMKM)? Apakah yang dimaksdu dengan tanggung jawab sosial? Bagaimana tanggung jawab sosial PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ?
I.3. Tujuan Makalah Yang menjadi tujuan dari makalah ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut ini : 1. 2. 3. 4. 5.
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pedangang kaki lima. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan usaha kecil menengah dan makro (UMKM) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Untuk mengetahui tanggung jawab sosial PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
3
BAB II DASAR TEORI
II.1. Kewirausahaan II.1.1. Pengertian Kewirausahaan Dalam jurnal Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh oleh Tejo Nurseto (Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta), pengertian kewirausahaan: a. Menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya Entrepreneurship (1999) adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. Entrepreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan. b. Menurut Raymond Kao dalam buku berjudul Defining Entrepreneurship menyatakan bahwa entrepreneur adalah orang yang menciptakan kemakmuran dan proses peningkatan nilai tambah melalui inkubasi gagasan, memadukan sumber daya dan membuat gagasan menjadi kenyataan, dan entrepreneurship (kewirausahaan) adalah suatu proses melakukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan tujuan menciptakan kemakmuran Bagi individu dan memberi nilai tambah pada masyarakat c. Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scharborough (1996) mengatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai lewat pengenalan terhadap peluang bisnis, manajemen mengambil risiko yang cocok dengan peluang yang ada dan lewat kemampuan komunikasi dan manajemen memobilisasi manusia, keuangan, dan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk membawa suatu proyek sampai berhasil.
Dalam jurnalKreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil oleh Ernani Hadiyati (Fakultas Ekonomi, Universitas Gajayana Malang) pengertian kewirausahaan: a. Menurut Yaghoobi, Salarzehi, Aramesh dan Akbari (2010) menyatakan bahwa wirausahawan adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. 4
b. Menurut Jong and Wennekers (2008) menyatakan bahwa kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. c. Menurut Baldacchino (2009) menyatakan bahwa kewira-usahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.
II.1.2. Tujuan dan Manfaat Kewirausahaan
Dalam jurnal kewirausahaan oleh Silfia Nurul Malinda Sifitika Anggraini, tujuan dan manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut a. Tujuan Kewirausahaan a. Meningkatkan jumlah pengusaha yang berkualitas tinggi. b. Meningkatkan kemampuan dan daya integritas tinggi untuk para
pengusaha
untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c.
Mengembangkan kesadaran untuk berwirausaha untuk semua golongan,mulai dari pelajar atau mahasiswa dan para masyarakat pada umumnya
b. Manfaat Kewirausahaan Thomas W Zimmerer merumuskan manfaat kewirausahaaan sebagai berikut a. Untuk memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sensidiri. Dengan memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis
untuk
mencapai
tujuan
hidupnya.
Pebisnis
akan
berusaha
memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bisnis untuk mewujudkan cita-cita mereka. b. Untuk memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak pebisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Mungkin dalam hal penyediaan perumahan yang sederhana, sehat dan layak pakai untuk keluarga atau mendirikan program daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Pebisnis menemukan cara bagaimana mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah sosial dan masalah ekonomi dengan harapan akan menjalani kehidupan yang lebih baik. 5
c. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak sekali yang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan kadang membosankan, kurang menantang dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi wirausaha. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain, baik keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang mereka miliki merupakan alat aktualisasi diri. Keberhasilan yang mereka dapat merupakan sesuatu yang ditentukan oleh kreativitas, inovasi, sikap antusias dan visi mereka sendiri. Seseorang yang memiliki usaha atau perusahaan sendiri pada dasarnya memberikan kekuasaan kepadanya, kebangkitan spiritual dan membuat dia mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. d. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik bagi wirausaha, namun keuntungan yang didapat dari berwirausaha merupakan sumber motivasi yang penting bagi seseorang untuk membuat usaha sendiri. Kebanyakan dari para pebisnis tidak memiliki keinginan untuk menjadi kaya raya, tetapi banyak diantara mereka yang memang menjadi berkecukupan . e. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Penguasa kecil atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati danpaling dipercaya. Ciri dari pengusaha kecil adalah kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Pemeilik uasaha menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah mereka layani denagn setia selam bertahun – tahun. Peran yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional merupakan imbalan f. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai danmenumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Hal ini yang diraskan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil, bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bagi mereka bukanlah kerja. Kebanyakan dari para wirausaha yang berhasil, mereka memilih untuk masuk dalam bisnis tertentu karena meraka tertarik dan menyukai bisnis tersebut. Jadi pada intinya mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan, sehingga mereka senang melakukannya. Wirausaha seharusnya mengikuti nasehat
6
Harvey Mckey yaitu carilah dan dirikan usaha yang anda sukai dan anda tidak akan pernah merasa terpaksa harus bekerja sehari saja dalam kehidupan anda.
II.1.3. Indikator Kewirausahan
Dalam jurnal Perbedaan Jenis Kelamin Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya oleh NOVITA DAMAYANTI indikator kewirausahaan Menurut Alma (2013: 42) pengukuran minat wirausaha dapat dilakukan dengan menggunakan 25 indikator dalam skala pengukuran minat berwirausaha, yaitu : yakin pada diri sendiri, optimis, kepemimpinan, fleksibilitas, bisa mengelola uang, imajinasi, bisa merencana, sabar, tegas, semangat, tanggung jawab, kerja keras, dorongan mencapai sesuatu, integritas, percaya diri, realisme, organisasi, ketepatan, ketenangan, memperhitungkan resiko, kesehatan fisik, komunikasi dengan orang lain, kebebasan, bisa bergaul, dan membuat keputusan.
II.1.4. Ciri dan Watak Kewirausahaan
Dalam jurnal Kewirausahaan oleh Silfia Nurul Malinda Sifitika Anggraini, Seorang Wirausaha yang handal dan mampu menjalankan roda perusahaan yang ia milih harus mempunyai kharakteristik yang tertentu mulai dari sikap dan perilaku.Sikap dan Perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju/sukses.
Gooffrey G. Meredith (1996; 5-6) mengemungkakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan seperti berikut : Ciri-ciri
Watak
Percaya Diri.
Keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. Kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad
Berorientasikan tugas dan
yang kuat, suka bekerja keras, energik dan emiliki
hasil.
inisiatif.
Pengambil Resiko.
Memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka 7
pada tantangan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik Kepemimpinan.
yang membangun. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel,
Keorisinilan.
serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Persepsi dan memiliki cara pandang cara pikir yang
Berorientasi ke masa depan.
berorientasi pada masa depan. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan
Jujur dan tekun.
Kerja.
II.1.5. Prinsip Kewirausahaan
Menurut Osborne dan Gaebler (1992) dalam upaya mentransformasikan sektor publik (birokrasi pemerintah), jiwa wirausaha dapat diterapkan melalui sepuluh prinsip yaitu : 1. Pemerintahan katalis. Mengarahkan ketimbang mengayuh. 2. Pemerintahan milik masyarakat. Memberi wewenang ketimbang melayani. 3. Pemerintahan yang kompetitif. Menyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. 4. Pemerintahan yang digerakkan oleh suatu misi. Mengubah organisasi yang digerakan oleh aturan. 5. Pemerintahan yang berorientasi hasil. Membiayai hasil bukan masukan. 6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. 7. Pemerintahan wirausaha. Menghasilkan ketimbang membelanjakan. 8. Pemerintahan antisipatif. Mencegah daripada mengobati. 9. Pemerintahan desntralisasi. 10. Pemerintahan berorientasi pasar. Mendongkrak perubahan melalui pasar.
II.1.6. Ukuran Keberhasilan kewirausahaan Wirausaha yang berhasil dapat dilihat dari beberapa tolak ukur sebagai berikut (Siagian) dalam jurnal Model penciptaan Wirausaha Mandiri oleh Sadeli yaitu 1. Kelangsungan hidup perusahaan 8
Keberhasilann wirausaha dapat dilihat seberapa lama usaha yang didirikannya mampu bertahan dan berkembang. Kelemahan sering muncul dari banyak pengusaha pemula adalah ingin cepat menikmati hasil jerih payahnya (Eko Tela-tela) 2. Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya 3. Meningkatkan kesejahteraan Dengan keterlibatan banyak orang yang mampu meningkatkan pendapatan jelas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas hidup para pemakai produk 5. Memperbaiki kualitas lingkungan dari lokasi usahanya
II.1.7. Faktor Penyebab Kegagalan Wirausaha Dalam jurnal Model Penciptaan Wirausaha Mandiri oleh Sadeli , yang menjadi faktor kegagalan wirausaha menurut Zimmerer adalah sebagai berikut : 1. Tidak kompeten dalam menajerial tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor utama yanng membuat perusahaan kurang berhasil. 2. Kurang pengalaman baik dalam kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintregrasikan operasi perusahaan 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Banyak kegagalan wirausaha baru, terutama pengusaha – pengusaha kecil gagal karena tidak mampu membedakan mana uang perusahaan dan mana uang keluarga. Pencanpuradukan dana yang dimiliki ini menyebabkan pemilik akan kesulitan untuk memantau kemajuan perusahaan yang dikelola. Terkadang “nafsu” untuk membelanjakan uang yang dimiliki yang notabene dana perusahaan, jelas akan menggerogoti kesehatan keuangan perusahaan. 4. Gagal dalam perencanaan. 5. Lokasi yang kurang memadai. 6. Kurangnya pengawasan peralatan 7. Sikap yang kurang sungguh – sungguh dalam berusaha 8. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan.
9
II.2.Pedagang Kaki Lima (PKL) II.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima
Dalam Jurnal Analisis Pengaruh Motivasi, Kemampuan, Manajerial, Kompetensi, Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Di Bekas Oleh Wisda Apriana (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma), pengertian pedagang kaki lima Menurut (Buchari alma,2011) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang - pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari -hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak ditrotoar, depan toko dan tepi jalan. Sedangkan dalam jurnal Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh I Wayan Sastrawan (Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia) pengertian pedagang kaki lima adalah sebagai berikut 1) Menurut Bustaman (2003: 120) PKL adalah pedagang yang berada di luar pasar, yang berdagang dengan resmi oleh ijin dinas pasar yang keberadaannya
sangat
memprihatinkan sehingga dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. 2) Menurut Buchari Alma (2005: 141), PKL ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki ijin usaha. 3) Menurut Damsar (2002: 231) PKL adalah mereka yang sering berdagang di suatu pasar yang dianggap strategis untuk berdagang dan pedagang jenis ini cendrung akan selalu berpindah – pindah tempat untuk melakukan dagang. Dalam perkembangan selanjutnya PKL ini menjadi semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja. PKL adalah pedagang yang memiliki modal dan omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan
10
di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan atau retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela). Pada Pasal 1 Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah sebagai berikut. 1) Pedagang kali lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usahabergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. 2) Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan
lokasiPKL
dengan
memperhatikankepentingan
umum,
sosial,
estetika,kesehatan, ekonomi, keamanan,ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 3) ) Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. 4) Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan atau bangunan milik pemerintah daerah atau swasta. 5) Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. 6) Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha. II.2.2. Ciri – ciri Pedangan Kaki Lima (PKL) Dalam Jurnal
Analisis Pengaruh Motivasi, Kemampuan, Manajerial,
Kompetensi, Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Di Bekas Oleh Wisda Apriana (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma), ciri – ciri pedangan kaki lima ( Buchari Alma, 2011) adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik. 2) Tidak memiliki surat izin usaha. 11
3) Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja. 4) Bergerombol di trotoar, atau tepi -tepi jalan protokol, di pusat -pusat di mana banyak orang ramai. 5) Menjajakan barang dagangannya sambil beteriak, kadang -kadang berlari mendekati konsumen. Sedangkan dalam jurnal Pengaruh Akses Permodalan, Pengelolaan Bisnis Terhadap Pemberdayaan Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening (Kasus Pkl Di Kabupaten Kebumen) oleh Sigit Wibawanto, Se., MmHendrawan Prasetyo, S.Sos. ciri – ciri pedagang kaki lima Menurut Wirosardjono (1985) pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut: a) Pola
kegiatan tidak
teratur
baik
dalam hal
waktu, permodalan
maupun
penerimaannya. b) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan liar ). c) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian. d) Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu e) Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain. f) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. g) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja. h) Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama. i) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya. j) Sebagai saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya(Ramli, 1984).
12
II.2.3.Karakteristik Pedangan Kaki Lima Mengenai Karekteristik PKL dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a. Karakteristik PKL berdasarkan cara melakukan kegiatan : Menurut Jenny Ernawati, Tunjung, Subekti (1995) berdasarkan cara melakukan kegiatannya, kegiatan PKL dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (1) Pedagang Kaki Lima Menetap.(2) Pedagang Kaki Lima Berpindah. (3) Pedagang Kaki Lima Berkeliling. b. Karakteristik PKL berdasarkan sarana jual yang dipergunakan : Menurut Jenny Ernawati, Tunjung, Subekti (1995) ditinjau dari alat atau sarana yang dipakai,kegiatan PKL dapat dibagi menjadi lima tipe dasar, yaitu (1) Hamparan di lantai. (2) Pikulan.(3) Meja. (4) Kios. (5) Kereta dorong. II.2.4 Jenis – Jenis Pedangan Kaki Lima Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, menurut Karafi dalam Umboh (1990), pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1) Pedagang minuman; 2) Pedagang makanan; 3) Pedagang buahbuahan; 4) Pedagang sayur-sayuran; 5) Pedagang daging dan ikan; 6) Pedagang rokok dan obat-obatan; 7) Pedagang buku, majalah dan surat kabar; 8) Pedagang tekstil dan pakaian; 9) Pedagang kelontong; 10) Pedagang loak; 11) Pedagang onderdil kendaraan, bensin dan minyak tanah; 12) Pedagang ayam, kambing, burung dan 13) Pedagang beras serta; 14) Penjual jasa.
13
II.2.5. Penataan Ruang Kaki Lima Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sek-tor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ru-ang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatn ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi : 1. Lokasi Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo (1997: 6-3), penentuan lokasi yang dimi-nati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut : a) Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari. b) Berada pada kawasan tertentu yang merupa-kan pusat-pusat kegiatan perekonomi kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar c) Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubu-ngan antara pedagang kaki lima dengan ca-lon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit d) Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum. Mc.Gee dan Yeung (1977:108) menyatakan bah-wa PKL beraglomerasi pada simpulsimpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial. 2. Waktu berdagang Menurut McGee dan Yeung (1977:76) dari pene-litian di kota-kota di Asia Tenggara menunjuk-kan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Dimana perilaku kegiatan ke-duanya cenderung sejalan, walaupun pada saattertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.
14
3. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan Yeung (1977:8283) sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL. A. Jenis Dagangan (McGee dan Yeung; 1977: 69). a) Makanan dan minuman, terdiri dari pedagang yang berjualan makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Hasil analisis di be-berapa kota-kota di Asia Tenggara me-nunjukkan bahwa penyebaran fisik PKL ini biasanya mengelompok dan homo-gen dengan kelompok mereka. Lokasi penyebarannya
di tempat-tempat
strate-gis seperti di
perdagangan,
perkantoran, tempat rekreasi/hiburan, sekolah, ruang terbuka/taman, persimpangan jalan uta-ma menuju perumahan/diujung jalan tempat keramaian. b) Pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, pola pengelompokan komoditas ini cenderung berbaur aneka ragam dengan ko-moditas lain. Pola penyebarannya sama dengan pola penyebaran pada makanan dan minuman. c) Buah-buahan, jenis buah yang diperda-gangkan berupa buah-buah segar. Ko-moditas perdagangkan cenderung beru-bah-ubah sesuai dengan musim buah. Pengelompokkan komoditas cenderung berbaur dengan jenis komoditas lain-nya. Pola sebarannya berlokasi pada pusat keramaian. d) Rokok/obat-obatan, biasanya pedagang yang menjual rokok juga berjualan ma-kanan ringan, obat, permen. Jenis ko-moditas ini cenderung menetap. Lokasi sebarannya di pusat-pusat keramaian atau dekat dengan kegiatan-kegiatan sektor formal. e) Barang cetakan, jenis dagangan adalah majalah, koran, dan buku bacaan. Pola pengelompokkannya berbaur dengan je-nis komoditas lainnya. Pola penyebar-annya pada lokasi strategis di pusat-pusat keramaian. Jenis komoditas yang diperdagangkan relatif tetap. f) Jasa perorangan, terdiri dari tukang membuat kunci, reparasi jam, tukang gravier/stempel/cap, tukang pembuat pigura. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan. Pola pengelompokan-nya membaur dengan komoditas lain-nya. B. Sarana fisik pedagang kaki lima a) Berdasarkan hasil dari penelitian oleh Waworoentoe (1973:24) sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut : 15
b) Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap (semi static). Bentuk ini di-maksudkan agar barang dagangan mu-dah untuk dibawa berpindah-pindah tempat. c) Gelaran/alas, pedagang menjajakan ba-rang dagangannya diatas kain, tikar, dan lainlain. Bentuk sarana ini didikate-gorikan PKL yang semi menetap (semi static). d) Jongko/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap. e) Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan dan minuman,rokok. f) Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan maka-nan dan minuman. g) Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan peda-gang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Bia-sanya merupakan bangunan semi per-manen yang dibuat dari papan. h) Masing-masing jenis bentuk sarana ber-dagang, memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula ukuran ruang yang diperlukan. Besaran ruang mempe-ngaruhi dalam pengaturan dan penataan ruang untuk PKL. 4. Pola penyebaran PKL dan Pola Pelayanan PKL A. Pola penyebaran a) Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. b) Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sek tor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk me-narik konsumennya. Adapun cara PKL menarik konsumen dengan cara ver-jualan berkelompok (aglomerasi). Para PKL cenderung melakukan kerjasanadengan pedagang PKL lainnya yang sa-ma jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan minuman. Pengelompokan PKL ju-ga merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen, karena mereka dapat bebas memilih barang atau jasa yang diminati konsumen.
16
c) Aksesibilitas, para PKL lebih suka ber-lokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki d) Menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:37-38), pola penyebaran aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu: e) Pola penyebaran PKL secara menge-lompok (focus aglomeration), biasa ter-jadi pada mulut jalan, disekitar ping-giran pasar umum atau ruang terbuka. Pengelompokkan ini terjadi merupakan suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang yang memiliki sifat sama / berkaitan. Pengelompokan pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kai-tan, akan menguntungkan pedagang, karena mempunyai daya tarik besar terhadap calon pembeli. Aktivitas peda-gang dengan pola ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka (taman, lapangan, dan lainnya). Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman. f) Pola penyebaran memanjang (linier aglomeration), pola penyebaran ini dipengaruhi oleh
pola
jaringan
jalan.
Pola
penyebaran
memanjang
ini
terjadi
di
sepanjang/pinggiran jalan utama atau jalan penghubung. Pola ini terjadi ber-dasarkan pertimbangan kemudahan pencapaian, sehingga mempunyai ke-sempatan besar untuk mendapatkan konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah sandang / paka-ian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain. B. Pola Pelayanan PKL Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82-83) sifat pelayan PKL digolongkan menjadi : a) Unit PKL tidak menetap, Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasa-nya bentuk sarana fisik perdagangan berupa kereta dorong, pikulan / keran-jang. b) Unit PKL setengah menetap Ciri utama unit ini adalah PKL yang pada periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelahwaktu berjualan selesai (pada sore hari atau malam hari). Sarana fisik ber-dagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap. c) Unit PKL menetap Ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik berdagang berupa kios.
17
II.3.Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) II.3.1. Pengertian Usaha Kecil Dalam jurnal Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan usaha kecil oleh Ernani Hadiyati, pegertian Usaha Mikro, kecil dan Menengah di jelaskan dalam UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per-orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan me-rupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. II.3.2. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 Bab II pasal 3 adalah sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan danmengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. II.3.2. Asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Asas Usaha Mikro, kecil dan Menengah UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 Babb II Pasal 2 adalah sebagai berikut a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; 18
d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi nasional II..3.3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan UU Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 16 menetapkan kriteria UMKM sebagai berikut: 1. Kriteria Usaha mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau; b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: me-miliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) samapi dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah). 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluhmilyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,(Lima puluh milyar rupiah). II.3.4. Jenis – Jenis UMKM Secara garis besar jenis usaha UMKM dikelompokan menjadi: 1. Usaha Perdagangan
Keagenan: agen Koran/majalah, sepatu, pakaian, dan lain-lain; Pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain; 19
Ekspor/Impor: produk lokal dan internasional; sektor Informal: pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain
2. Usaha Pertanian
Meliputi Perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur- sayuran, dan lainlain;
Peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi, dan
Perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.
3. Usaha Industri
Industri makanan/minuman;
Pertambangan; Pengrajin; Konveksi dan lain–lain.
4. Usaha Jasa
Jasa Konsultan; Perbengkelan;
Restoran; Jasa Konstruksi; Jasa
Transportasi, Jasa Telekomunikasi;
Jasa Pendidikan, dan lain-lain.
II.3.5. Tantangan UMKM Menurut Haeruman (2000), tantangan bagi dunia usaha, terutama pengembangan UKM, mencakup aspek yang luas, antara lain : 1. Peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi, 2. Kompetensi kewirausahaan, 3. Akses yang lebih luas terhadap permodalan, 4. Informasi pasar yang transparan, 5. Faktor input produksi lainnya, dan 6. Iklim usaha yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat. Penggolongan lain permasalahan yang sering dihadapi UKM dapat diperinci sebagai berikut : 20
1. Permasalahan di bidang Manajemen/ SDM, berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, motivasi rendah, penguasaan teknologi, 2. Permasalahan di bidang Produksi, meliputi sejak bahan baku, proses produksi, maupun ketika output (hasil produksi). 3. Permasalahan Pasar atau pemasarannya, meliputi keterbatasanpasar, distribusi maupun luas pasar yang dituju. 4. Permasalahan Keuangan, berkaitan dengan keterbatasan modal, sulit mencari tambahan modal dan juga keterbatasan dalam administrasi pembukuan/keuangan. 5. Permasalahan iklim usaha yang kurang kondusif, berkaitan dengan peran pemerintah, regulasi dan sebagainya. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan wirausaha (pengusaha UKM) yang tangguh adalah pemilihan dan penetapan strategi (program) untuk dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang dimaksud adalah: (1) mengembangkan pengusaha yang sudah ada supaya menjadi tangguh, atau (2) mengembangkan wirausaha baru yang tangguh. Strategi (program) pengembangan untuk kedua kondisi tersebut haruslah berbeda (spesifik). Bahkan strategi pengembangan untuk pengusaha yang sudah ada pun tidak dapat dilakukan dengan penyeragaman. Diperlukan suatu studi yang matang dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh UKM yang akan dibina. Tanpa studi dan perencanaan yang matang, maka usaha program pengembangan (meski dengan niat yang baik) akan menemui banyak kendala, misalnya : (1) salah sasaran, (2) sia-sia (mubazir), dan (3) banyak manipulasi dalam implementasinya.
II.4. Organisasi Publik Dalam Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) II.4.1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)
21
Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) (Nursaid, 2006) adalah tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadapa kelompok yang menjad stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik langsung maupun tidak tidak langsung dari operasi perusahaan. Menurut Robbins dan Coulter (2004), tanggung jawab social perusahaan adalah kewajiabn perusahaan bisnis yang dituntut oleh hokum dan pertimbangan ekonomi untuk mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Menurut Kotler dan Nancy (2005), Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Social Responsibility (CSR) forum mendefenisikan bahawa Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai – nilai moral dan menjungjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan (Wibinoso, 2007). Jadi, menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu issue tertentu dimasyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dari defenisi Corporate Social Responsibility (CSR) diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 pilar yang mencakup CSR yaitu : 1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. 2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan kerja perusahaan. 3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik. 4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. 5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, social serta budaya.tian Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) II.4.2. Manfaat Tanggung jawab Sosial atau Corpotare Social Responsibility (CSR) Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui tanggung jawab social perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbnagan terhadap aspek ekonomi,social dan lingkungan memiliki manfaat sebagai berikut 22
1.
Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat a.
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
sekitar
dan
kelestarian
lingkungan b.
Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut
c.
Meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum
d.
Adanya pembangunan desa/ fasilitas masyarakat bersifat social dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada.
2.
Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan a.
Meningkatkan citra perusahaan
b.
Mengembangkan kerja sama denga perusahaan lain
c.
Memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat
d.
Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya
e.
Memberikan inovasi bagi perusahaan.
II.4.3. Konsep Tanggung jawab Sosial atau Corpotare Social Responsibility (CSR) Dalam jurnal ‘’Dampak Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. TELKOM Terhadap Kemampuan Masyarakat Dalam Mengakses Sumber Daya Di Kawasan Punclut Bandung’’ Oleh Nurantono Setyo Saputro, bahwa Yulianita (2008) berpendapat bahwa kegiatan CSR dilakukan untuk dapat merespon keadaan social yang terjadi dilingkungan sekitar yang menjadi sasaran saja tapi juga perusahaan tersebut akan menerima manfaat atas kegiatan yang mereka lakukan tersebut khususnya dalam penciptaan, peningkatan, dan pemeliharaan citra perusahaan di mata masyarakat. Pada dasarnya program CSR dari suatu perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk seperti berikut (Famiola dan Rudito, 2007) 1. Publik Relations Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepda komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaanyang bersangkutan. Bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan dengan mengadakan kegiatan – kegiatan social maka akan tertanam dalam image masyarakat bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan social hingga masyarakat atau komunitas tidak mengetahui 23
produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Atau dapat juga terjadi sebaliknya dimana masyarakat/komunitas mengetahui dari perusahaan tersebut akan tetapi masyarakat /kominitas mengetahui bahwa perusahaan selalu menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan social. 2. Strategi Defensif Usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menangkis anggapan negative masyarakat/komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk perlawanan negative
terhadap pandangan
masyarakat/komunitas dan perusahaan berusaha mengubah pandangan tersebut
menjadi positif. 3. Keinginan tulus untuk melakukankegiatan yang baik yang benar – benar berasl dari visi perubahan tersebut Perusahaan melakukan program CSR untuk kebutuhan masyarakat/komunitas dan tidak mengambil keuntungan secara materil. Program CSR yang dijalan merupakan keinginan tulus dari perusahaan , yang bisa dilihat dari komitmen perusahaan terhadap kegiatan CSR dengan menuangkan kedalam visi dan misi CSR. II.4.4.Tanggung Jawab Sosial atau
Corpotare Social Responsibility (CSR) PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., yang selanjutnya disebut TELKOM atau Perseroan, merupakan perusahaan informasi dan komunikasi (InfoCom) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar di Indonesia. Telekomunikasi Indonesia,Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai komitmen untuk senantiasa menjamin hubungan yang harmonis dengan lingkungan di wilayah usahanya berupa kegiatan social kemasyarakatan dan merupakan tanggung jawab sosial (Good Corporate Citizenship). Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pembina seluruh BUMN, juga merespon adanya peningkatan partisipasi BUMN terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kondisi sosial masyarakat serta lingkungan sekitar wilayah usaha BUMN lebih kondusif dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN nomor: PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina 24
Lingkungan ( PKBL). Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selanjutnya dikelola oleh unit yang disebut Community Development Center (CDC). Yang menjadi dasar hukum pengelolaan PKBL adalah sebagai berikut : 1.
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARANO. KEP236/MBU/2003,
TANGGAL
17
JUNI
2003
TENTANGPROGRAM
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN 2.
SURAT EDARAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. SE 433/MBU/2003 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM KEMITRAAN
BADAN
USAHA MILIK
NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN 3.
KEPUTUSAN
DIREKSI
NO.
SEPTEMBER 2006 TENTANG PROGRAM
KEMITRAAN
KD
51/PS150/COP-B0030000/2006
13
ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN
DAN
PROGRAM
BINA
LINGKUNGAN
(COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER). 4.
KEPUTUSAN DIREKSI PT TELKOM
NO. KD 51/KU-200/ PLK00/ 2003
TANGGAL 28 AGUSTUS 2003 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN 5.
PER-05/MBU/2007 TANGGAL 27 APRIL 2007
TENTANG PROGRAM
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN 6.
KEPUTUSAN DIREKSI NO. KD 12/PS150/COP-B0030000/2008 Tanggal 5 Februari
2008
PROGRAM
TENTANG
KEMITRAAN
ORGANISASI DAN
PUSAT
PROGRAM
BINA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya (CSR) PT Telkom memiliki dua program yaitu 1.
Program Kemitraan Didalam pelaksanaan Program Kemitraan, Community Development Center
berpedoman kepada : PER-05/MBU/2007 TANGGAL 27 APRIL 2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA 25
KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN. Keputusan Direksi PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD.12/PS150/COP-B0030000/2006 tanggal 13 September 2006, tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Community Development Center). Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : 1.
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2.
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3.
Milik Warga Negara Indonesia;
4.
Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
5.
Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
6.
Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
Bunga pinjaman yang berlaku adalah sebagai berikut : No
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan
Jasa Administrasi / Tahun
1
s/d Rp. 10.000.000
6%
2
> Rp. 10.000.000 s/d Rp. 30.000.000
6%
3
> Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000
6%
4
> Rp. 50.000.000
6%
26
2.
Program Bina Lingkungan Didalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan, Community Development Center
berpedoman kepada 1.
PER-05/MBU/2007
TANGGAL
27
APRIL
2007
TENTANG
PROGRAM
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN. 2.
Keputusan Direksi PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD.12/PS150/COPB0030000/2006 tanggal 13 September 2006, tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Community Development Center). Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Obyek Bantuan yang dapat diberikanbantuan dana Program Bina Lingkungan adalah : Korban Bencana Alam, Pendidikan dan atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum,Bantuan Sarana Ibadah serta Pelestarian Alam. Besarnya dana bantuan PT Telkom yang telah disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp 494,53 milyar, yaitu Rp 411,72 milyar untuk Program Kemitraan(83%) untuk 34 provinsi, 8 sektor industri dan Rp 82,80 milyar untuk Program Bina Lingkungan (17%). Jumlah Mitra Binaan dari 2001 sampai dengan 2014 sebanyak 105.572 Mitra Binaan. Relasi Penyaluran Program Kemitraan 2001 sampai dengan 2014 sebesar Rp 2,39 triliun. Sedangkan realisasi penyaluran program Bina Lingkungan 2003 samapi dengan 2014 sebesar Rp 0,46 triliun. Realisasi program Bina Lingkungan 2014 adalah sebagai berikut ini a
Bantuan Korban Bencana Alam sebesar Rp 4,37 Milyar
b
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 40,83 Milyar
c
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 8,49 Milyar
d
Pengembangan Fasilitas Umum sebesar Rp 9,43 Milyar
e
Pembangunan dan Perbaikan Sarana Ibadah sebesar Rp 16,23 Milyar
f
Pelestarian Lingkungan sebesar Rp 0,80 Milyar
27
g
Pengentasan Kemiskinan Rp 1,04 Milyar
Sedangkan realisasi program Kemitraan 2014 per sector adalah sebagai berikut h
6.675 perdagangan sebesar Rp 206,22 Milyar
i
203 perkebunan sebesar Rp 6,36 Milyar
j
2.183 industri sebesar Rp 70,50 Milyar
k
222 pertanian sebesar Rp 6,772 Milyar
l
428 peternakan sebesar Rp 14,83 Milyar
m
296 perikanan sebesar Rp 9,75 Milyar
n
2.116 jasa sebesar Rp 70,27 Milyar
o
40 sektor lain sebesar Rp 11,77 Milyar
Dalam realisasi program kemitraan yang mana program ini adalah untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat , melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi. Selain itu melalui program kemitraan, perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan berupa kegiatan Pelatihan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam berbagai aspek , kegiatan promosi dan pameran untuk memperkenalkan produk mitra binaan agar lebih dikenal khalayak umum, serta kegiatan pemangangan untuk memberikan kesempatan kepada mitra binaan saling bertukar informasi dan pengalaman dengan mitra binaan lainnya yang mempunyai usaha sejenis. Program kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil (UMKM) yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini, maka setiap UMK yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat local, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja dilingkungan perusahaan tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan. Sedangkan dalam realisasi Program Bina Lingkungan dimana komitmen perusahaan dalam aspek social terkait pelaksanaan tanggung jawab social adalah keterlibatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat disekitar lokasi kantor Telkom berada. Hal tersebut diwujudkan perusahaan dalam bentik pelaksanaan proram Bina Lingkungan , yakni program pemberdayaan kondisi social masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Program Bina Lingkungan ini sudah dijalankan perusahaan sejak tahun 2003.
28
Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut mencakup kegiatan – kegiatan yang dapat dikategorikan dalam program strategis dan program responsive dalam bentuk pemberian bantuan yang sifatnya inisental, memenuhi kebutuhan sesaat, ataupun tanggap darurat.
29
BAB III PENUTUP
III.Kesimpulan Dalam Entrepreneur Goverment dimana
pemerintah yang memiliki jiwa dan
semangat kewirausahaan dengan karakteristik berorientasi pada kebutuhan masyarakat (costumer oriented), efisiensi, inovatif, responsive, dan kompetitif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Pemerintah yang berjiwa kewirausahaan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha dengan memberikan dukungan tidak hanya secara materi maupun non materi sehingga dengan meningkatnya kewirausahaan yang dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Serta hadirnya tanggung jawab social atau CSR dari organisasi public tetutama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk juga dapat mengurangi penganguran dengan memberikan bantuan modal untuk melakukan usaha mandiri.
30
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal : Afiah, Nunuy Nur. 2009. Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global. Damayanti, Novita dan Hartini. 2013. PERBEDAAN JENIS KELAMIN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA. Fitriyah, Imro’atul. Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Respnsibility) Terhadap Tingkat Pengangguran DiSub Area Malang, Jawa Timur (studi Kasus PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk). Hadiyati, Ernani.2011.Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. Indartini, Mintarti. 2009. Analisis variabel Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pendapatan Pedangang Makanan Dan Minuman Kaki Lima Di Alon-Alon Kota Madiun. Mulkhan, Unang dan Maulana Agung Pratama. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Respnsibility (CSR) dalam Upaya mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Nurseto, Tejo.2004. Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah Yang Tangguh. Respatiningsih, Hesti. 2011. MANAJEMEN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). Sadeli.2011.Model Penciptaan Wirausaha Mandiri. Sastrawan, I Wayan. 2015. Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi pemilihan Lokasi Usaha Pedangang Kaki Lima Di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Setyo Saputro, Nurantono. 2010. Corporate Social Respnsibility (CSR)”Dampak Kegitan Corporate Social Respnsibility (CSR) PT Telkom Terhadap Kemampuan Masyarakat Dalam Mengakses Sumber Daya Di Kawasan Punclut Bandung.” Wibawanto,Sigit dan Henndrawan Prasetyo. 2008. Pengaruh Akses Permodalan, Pengelolaan Bisnis Terhadap Pemberdayaan Usaha Pedangang Kaki Lima dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening (Kasus PKL Di Kabupaten Kebumen) Widjajanti, Retno. 2009. KARAKTERISTIK AKTIVITAS PEDAGANGKAKI LIMA PADA KAWASAN KOMERSIAL DI PUSAT KOTAStudi Kasus: Simpang Lima, Semarang.
31
Undang – Undang : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2008TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Website : www.telkom.co.id/assets/uploads/2015/03/PKBL-Telkom-2014_bahasa.pdf. www.PKBL-telkom.com/portal/index.php?c=Pk. www.telkompkbl.com/achives/217. http://www.kitapunya.net/2015/09/tujuan-sasaran-dan-asas-kewirausahaan.html http://hyunniee.blogspot.co.id/2014/12/faktor-keberhasilan-dan-kegagalan-dalam.html http://rhestisyahdania.blogspot.co.id/2011/10/bagaimana-seharusnya-peran-pemerintah.html
32
