S
ebagai tahun pembuktian kinerja, tahun 2016 dilalui dengan banyak tantangan namun penuh optimisme. Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan antisipatif dengan cepat ditengah masih mengkhawatirkannya prospek pertumbuhan 2016 yang ternyata tidak dapat bergerak jauh ke atas level yang dicapai di tahun 2015. Apresiasi disampaikan dunia usaha terhadap kerja keras Pemerintah, dengan tetap mengingat bahwa faktor ekonomi eksternal jelas berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi domestik. Masih melemahnya nilai tukar Rupiah merupakan salah satu faktor penghambat yang cukup beresiko di tahun 2016. Namun, meredanya tingkat inflasi serta pergerakan kebijakan moneter ke arah pola ekspansi moneter masih mampu memberi sentimen positif terhadap upaya mendorong ekspansi sektor industri dan ekonomi secara keseluruhan. Bagaimanapun juga tahun 2016 dinilai masih
cukup berat. Dibandingkan pencapaian di Triwulan ke-4 2015, Triwulan pertama dan kedua 2016 ternyata justru mengalami perlambatan, , yang kemudian pulih kembali pada Triwulan ketiga 2016. Semester kedua 2016 menjadi periode yang cukup berat terutama akibat faktor pemangkasan anggaran Pemerintah dengan melakukan revisi ke-3 terhadap APBN 2016. Pada akhirnya, kita mencatat bahwa agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 mencapai 5,02%, masih di bawah harapan dunia usaha maupun pemerintah. Pekerjaan rumah juga masih tersisa, khususnya terhadap komitmen perbankan nasional agar sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit untuk sektor produktif ke level yang lebih rendah lagi, agar sektor-sektor produktif yang membutuhkan dana tidak mengajukan pinjaman ke luar negeri yang justru akan memperberat faktor resiko terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia.
Asosiasi Pengusaha Indonesia
iii
Upaya lanjutan Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil tetap menjadi perhatian APINDO, yang tentunya diiringi dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan konkrit bagi Pemerintah, khususnya dalam hal debirokratisasi dan deregulasi pusat dan daerah yang semakin diintensifkan di tahun 2016, dan diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2017. Tujuannya adalah agar keberlangsungan sektor usaha dan investasi di Indonesia semakin bergerak maju dan berkembang pesat, tanpa kendala relasi pusat dan daerah. Di tengah berbagai keraguan yang menghinggapi proyeksi ekonomi 2017, APINDO tetap meyakini bahwa tahun 2017 akan menjadi keberlanjutan upaya kuat Pemerintah untuk menopang ekspansi dunia usaha dan investasi. Seluruh lembaga nasional dan internasional memproyeksikan indikator-indikator ekonomi tahun 2017 belum akan memperlihatkan optimisme yang berarti, kecuali indikator investasi. Artinya adalah bahwa apabila kita ingin bergerak ke atas proyeksi pertumbuhan 5,10% di tahun 2017, maka sektor investasi harus ditopang secara sepenuhnya. Cara paling utama adalah dengan melanjutkan deregulasi dan meniadakan regulasi-regulasi baru (UU, PP, Perpres, Kepmen) yang bersifat menghambat dunia usaha. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dunia usaha akan khawatir bahwa ekonomi 2017 Indonesia masih akan bergerak dengan “bayangan” kondisi 2016 yang kurang menggembirakan. APINDO juga menyadari bahwa peta geopolitik dunia semakin tidak menentu memasuki tahun 2017. Hasil Pilpres negara adidaya Amerika Serikat beberapa waktu lalu memunculkan berbagai kekhawatiran yang cukup beralasan. Namun, akan lebih bijak apabila dunia usaha Indonesia menunggu statement dan kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan secara resmi oleh Presiden AS terpilih setelah pelantikannya di awal tahun 2017. Hal itu akan menjadi sangat penting terhadap arah kebijakan investasi AS di Indonesia serta terhadap arah kerjasama perdagangan Indonesia di dalam TPP (Trans-
iv
Laporan Tahunan 2016
Pacific Partnership). Selain faktor eksternal, pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak di awal 2017 juga akan menjadi pertaruhan Pemerintah untuk menciptakan kestabilan politik daerah dan nasional, tanpa kegaduhan yang berlarut-larut, agar proses menggenjot ekonomi 2017 yang telah dirancangkan sebelumnya tidak menjadi buyar berantakan yang menyebabkan Indonesia pada akhirnya tidak dapat beranjak naik dari kondisi kelesuan ekonomi yang kita alami di tahun 2016. Pelaksanaan Pilkada serentak di awal 2017 harus mengaca kepada kesuksesan Pilkada serentak yang dilakukan pada 2015 dengan aman dan lancar. Sementara itu, di lingkup internasional, APINDO sepenuhnya mendukung CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) Indonesia dengan Australia yang basis ekonominya bersifat saling melengkapi antar kedua negara. Demikian juga APINDO mendukung pembahasan kembali CEPA European Union dengan Indonesia yang sebelumnya sempat terhenti cukup lama. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari kelesuan yang dialami ekonomi global saat ini, maka saya berharap APINDO dapat semakin memantapkan peran dan keikutsertaan yang semakin aktif di dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah untuk mewujudkan investasi yang berkelanjutan, yang hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi faktor pendukung dan pendorong pertumbuhan, salah satunya adalah faktor regulasi. Ketidakharmonisan antar regulasi di tahun 2016 memang terus dieliminir Pemerintah agar dapat berperan terhadap percepatan angka pertumbuhan sektor produktif serta sektor ketenagakerjaan. Dengan telah ditetapkannya PP 78/2015 mengenai Pengupahan, maka penetapan UMP/UMK 2017 berdasarkan formula yang ditentukan dalam PP tersebut yang ditetapkan pada akhir 2016 telah dapat dilalui dengan aman, tertib dan kondusif, dikarenakan tujuan regulasi tersebut tidak lain untuk menciptakan kepastian dan kestabilan iklim berusaha.
Penentuan Upah Minimum (UM) jelas menjadi perhatian penting APINDO dikarenakan dampak signifikan yang dapat diberikan terhadap aktivitas usaha dan ketenagakerjaan serta minat investasi, khususnya bagi industri padat karya serta industri kecil dan menengah. Kenaikan Upah Minimum 2017 yang memberi kepastian bagi dunia usaha diharapkan dapat dibarengi dengan perbaikan produktivitas pekerja, agar dunia usaha tidak semakin terbebani dan tidak semakin menurun daya saingnya akibat kenaikan faktor biaya, sehingga dapat segera bersaing dengan negara-negara di kawasan. APINDO terus mencermati kondisi ketenagakerjaan secara nasional dan daerah, dengan semakin terciptanya lapangan kerja yang berkualitas di tengah meningkatnya minat dan realisasi investasi 2016 maupun yang akan masuk di tahun 2017. Kondisi yang menguntungkan ini harus dimanfaatkan Pemerintah secara maksimal, apalagi menjelang datangnya masa bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia dalam periode 2025-2030. Oleh karena itu, APINDO sangat mencermati perkembangan ini dan merekomendasikan percepatan penyiapan infrastruktur vocational training yang memadai bagi angkatan kerja Indonesia, agar terhindar dari situasi missmatch dengan kebutuhan tenaga kerja industri di tanah air. Dengan matangnya infrastruktur vocational training yang merata di seluruh Indonesia, maka upaya Pemerintah untuk terus menekan angka pengangguran akan dapat tercapai, yang juga dapat dikurangi dengan memberi persebaran merata terhadap realisasi investasi ke luar Jawa, khususnya ke wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur. Dalam konteks fiskal dan perpajakan, Pemerintah memang berfokus dan serius melakukan tindakan all out. Kepemimpinan nasional dinilai berani melakukan kebijakan tidak populis untuk kepentingan masa depan ekonomi, dengan melaksanakan kebijakan Tax Amnesty (TA) pada Semester II 2016 dan akan berakhir pada akhir Maret 2017. APINDO sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut baik dalam penyusunan UU maupun
implementasinya. Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan TA yang baik dalam Tahap I maupun Tahap II yang berakhir pada akhir Desember 2016 lalu. Meskipun demikian APINDO juga memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kebijakan implementasi yang diatur dalam SE Menteri Keuangan dan input bagi perbaikan kualitas pelayanan yang masih menemukan kendala akibat intepretasi kebijakan yang berbeda oleh aparat pajak yang melaksanakannya. Sebagai kelanjutan TA APINDO mengharapkan effort pemerintah yang sesungguhnya dari keberhasilan TA dengan mereformasi sistem dan administrasi perpajakan secara menyeluruh, yang memerlukan integritas tinggi dari aparat pajak. Apabila akan ditutup pelaksanaan Tax Amnesty nantinya di akhir Maret 2017, maka saya meminta agar Pemerintah mendukung reformasi menyeluruh sistem perpajakan yang handal sesudah program ini bergulir untuk mewujudkan era kepatuhan pajak (tax obidience/compliance) dan tidak kembali ke era penghindaran pajak (tax avoidence). Dalam hal ini penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan. APINDO terus mencermati arah reformasi sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah. Setelah merampungkan UU Pengampunan Pajak di tahun 2016 dan melaksanakannya, pemerintah menjanjikan untuk melakukan revisi atas UU PPh dan UU Pajak Pertambahan Nilai. APINDO berpandangan agar pemerintah mengevaluasi tarif PPh Badan yang saat ini masih di atas 20% agar dapat ditekan seperti Singapura yang telah mengenakan tarif PPh Badan sebesar 17%, atau minimal dapat ditekan ke bawah 20% sehingga ekonomi Indonesia semakin berdaya saing. Revisi atas UU PPh dan UU PPN ditujukan agar pemerintah dapat mencapai penerimaan pajak secara high compliance tanpa membebani kinerja dunia usaha. Dengan melakukan penyesuaian tarif pajak PPh Badan dan PPN menjadi lebih kompetitif, diyakini akan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan juga meningkatkan daya saing. Dengan demikian, melalui high compliance dan aktivitas ekonomi yang semakin besar maka pemasukan
Asosiasi Pengusaha Indonesia
v
pajak negara akan semakin meningkat (high return). Selain reformasi perpajakan, terdapat beberapa rancangan legislasi yang perlu dikawal APINDO selama 2017 agar produkproduk legislasi yang dihasilkan tidak menurunkan daya saing usaha nasional, diantaranya pembentukan UU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Revisi UU Persaingan Usaha yang Sehat, PP Jaminan Produk Halal, dan PP Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Saya telah meminta Tim Ahli APINDO untuk mencermati agar UU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang populer disebut CSR (Corporate Social Responsibility) agar tidak mengarah ke mandatory yang bertentangan dengan prinsip dasar CSR yang bersifat voluntary. Jika mandatory yang dipilih justru akan menjauhkan makna substansial CSR yang beyond compliance melampaui ketaatan regulasi yang dilaksanakan secara sadar untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan bisnis. Dalam hal Revisi UU Persaingan Usaha, APINDO akan memastikan agar tidak memberikan kewenangan berlebihan bagi KPPU yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan, pengusutan, dan penindakan/ vonis. Mengenai PP Produk Halal, APINDO mendukung upaya pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal secara sukarela bagi yang menghendakinya, baik sebagai perlindungan terhadap konsumen maupun bagian dari strategi penetrasi pasar yang dituju. Namun APINDO sepenuhnya menolak jika sertifikasi halal diharuskan untuk semua produk barang dan jasa sebagaimana draft PP yang sedang dirancang. Jika hal tersebut dilakukan akan merubah pola relasi perdagangan Indonesia secara global, menimbulkan kompleksitas implementasinya, tambahan birokrasi yang kesemuanya itu menimbulkan high cost economy sehingga pada akhirnya justru merugikan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Niat baik (good intention) harus dilaksanakan dengan kebijakan yang baik (good policy) untuk mencapai tujuannya.
vi
Laporan Tahunan 2016
Dalam hal implementasi UU TAPERA, APINDO sepenuhnya mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diantaranya untuk mendapatkan akses perumahan. Namun, sebagaimana rekomendasi APINDO yang disampaikan dalam penyusunan UU tersebut, kami menolak jika hal tersebut berarti tambahan biaya bagi perusahaan dan pekerja yang sudah menanggung beban biaya yang tinggi terkait kesejahteraan dan perlindungan pekerja. PP TAPERA semestinya diarahkan untuk mengambil pembiayaannya dari sumber sumber dana jangka panjang pemerintah diantaranya dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan lain yang akan sangat menentukan masa depan tidak saja hubungan industrial namun terlebih kemajuan perekonomian Indonesia adalah amandemen bahkan perubahan fundamental UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU tersebut telah gagal mewujudkan mandatnya untuk perlindungan pekerja, peningkatan aktivitas ekonomi, dan kesempatan bagi pencari kerja. Perubahan UU Ketenagakerjaan diharapkan satu kesatuan dengan revisi UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Lebih jauh ketiga UU tersebut juga semestinya disinkronkan dengan UU No.40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sinkronisasi sejumlah UU tersebut mutlak untuj menjamin hubungan industrial yang produktif yang memberikan win win solution bagi Pengusaha, Pekerja, dan Pencari Kerja. Integrasi peraturan perundangundangan tersebut diharapkan secara serius dimulai tahun 2017 mendatang. Kepemimpinan langsung Presiden dalam hal ini mutlak diperlukan mengingat spektrumnya yang luas dan implikasi politisnya. Sumbang pikir APINDO yang saya nyatakan untuk tahun 2017 tersebut berfokus pada Konsistensi, Optimisme dan Sinergi. Tema ini berangkat dari kesadaran akan krusialnya
sinergi peran dunia usaha dan sumber daya pendukung lainnya, dalam hal ini adalah Pemerintah dan Pekerja. Apabila upaya sinergi ini tidak dilakukan secara konsisten di tahun 2017, maka akan sulit bagi perekonomian Indonesia di tahun 2017 untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kelesuan ekonomi yang menghinggapi di tahun 2016. Selain kebijakan, di aras praksis, disaksikan oleh Presiden RI, APINDO di akhir tahun 2016 bersama dengan Kadin-Indonesia dan Kementrian Tenaga Kerja melakukan penegasan gerakan pemagangan nasional yang diikuti lebih dari 2.000 perusahaan yang menyatakan komitmen untuk melakukan rekrutmen pemagangan untuk meningkatkan kualitas lulusan dunia pendidikan agar memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan dunia usaha. Gerakan tersebut harus direalisasikan dengan baik di tahun 2017 dan seterusnya mengingat makna stratejiknya bagi daya saing perekonomian Indonesia. Kami sepenuhnya meyakini bahwa sumber daya yang berkualitas yang mendapatkan kesempatan latihan kerja di perusahaan akan memberikan andil besar bagi peningkatan produktivitas nasional. Di tingkat praksis, saya juga terus mendorong agar IPC (International Partnership Center) yang didirikan APINDO untuk menggaet investasi asing melalui berbagai upaya business match making, pelayanan informasi kebijakan dan berbagai bentuk fasilitasi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kami untuk Asosiasi-Asosiasi Sektoral beserta mitra-mitra APINDO di pusat dan daerah, yang selama tahun 2016 terus memelihara koordinasi dan dukungan bagi penyusunan berbagai rekomendasi kebijakan dari dunia usaha kepada Pemerintah. Hal itu menunjukkan komitmen yang tidak pernah putus terhadap upaya untuk memperjuangkan keberlangsungan dunia usaha yang sehat yang berlandaskan iklim investasi yang kondusif. Aktivitas ini akan semakin diperkuat dan diintensifkan di tahun 2017. Oleh karenanya
saya berharap agar upaya-upaya kita jangan mengenal kata lelah demi pencapaian cita-cita dan tujuan yang telah kita tetapkan di tahun 2017. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ribuan perusahaan anggota APINDO di seluruh Indonesia, yang mempercayakan mandatnya kepada kami dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha nasional, serta tentunya tidak terlepas dari dukungan finansial yang diberikan. APINDO selalu berharap untuk menjadi partner Pemerintah yang proaktif sebagai penggerak ekspansi ekonomi nasional di tahun 2017 yang tidak akan tercapai tanpa dukungan dan komitmen seluruh perusahaan anggota APINDO di Indonesia. Akhir kata, APINDO selalu membuka lembaran tahun yang baru dengan optimisme, apapun bentuk kendala dan prospek yang dikemukakan berbagai pihak terhadap tahun 2017. Di tahun kedua kepemimpinan di APINDO yang kita cintai bersama, saya mengharapkan kerjasama dan dukungan sepenuhnya dari segenap jajaran Pengurus dan Sekretariat DPN APINDO, DPP dan DPK APINDO seluruh Indonesia, serta dukungan dari seluruh mitra kami dalam upaya membangun bangsa ini secara berkesinambungan. Saya berharap sekaligus meyakini bahwa APINDO akan berperan semakin besar di tahun 2017 di dalam berbagai rekomendasi kebijakan Pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang secara dinamis di tanah air yang kita cintai bersama ini. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia
Hariyadi B. Sukamdani Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia
vii
