11/27/2013
Belanja Publik Aceh 2013;
Mengulang Kekeliruan
www.belanjapublikaceh.org Prof. Raja Masbar Banda Aceh, 28 November 2013
Pada akhir 2027 (Otonomi Khusus), Aceh akan menerima lebih dari Rp 650 T… Diperkirakan sekitar Rp 100 T Dana Otsus akan diterima oleh Aceh pada akhir 2027. Dan pada akhir 2027, secara keseluruhan Aceh akan menerima lebih Rp.650 T.
1
11/27/2013
Aceh telah menerima Rp 25,5 Trilliun (prov/kab‐ kota), dan akan terus bertambah di masa mendatang. ¾ Dana Otonomi Khusus dan DAU menyumbangkan sebesar 80 % dari penerimaan. ¾Penerimaan dari Bagi Hasil Migas menurun dengan tajam dan PAD hanya menyumbangkan sebesar 6% dari penerimaan. 30
Rp Triliun (riil = 2010)
25,5 T
25 18 T
20 15,7 T
15
11 T
10 5 0 2007
2008
2009
2010
2011
DBH Pajak/SDA
DAU
DAK
Lainnya
Otsus/Migas
Nominal
2012
2013* PAD
*Anggaran
BELANJA DAERAH “Alokasi belanja yang tepat dan konsisten berdasarkan analisis, merupakan syarat utama pembangunan yang efektif” •
2
11/27/2013
Belanja pemerintahan umum terbesar, 31 persen. Sedangkan sektor infrastruktur sedikit meningkat.
Kabupaten: Belanja pegawai terus meningkat, dari 49% di tahun 2008 menjadi 60% tahun 2013
Rp Triliyun
Provinsi: Belanja barang dan jasa meningkat tajam sejak tahun 2011. (Permendagri, 37/2010)
Rp Triliun 11 10 24%
9 8
5
6% 12 10% 10%
16% 8 6
42%
55% 14% 11% 20%
2005
2006
2007
Pegawai
2
13%
8%
15%
13%
11 %
2011
2012
2013
19%
19% 15%
17%
14%
56%
59%
2009
2010
8%
17%
16% 17% 16%
16%
4
48%
42% 19%
25% 15% 18%
29%
9%
17%
49%
3
5% 21%
29%
9%
20%
48%
4
1
30%
23%
6
‐
14
10 20%
7
2
16
45%
46%
56%
61%
60%
‐ 2008
2009
Barang dan Jasa
2010 Modal
Lainnya
2007
2008 Pegawai
Barang dan Jasa
2011 Modal
2012
2013
Lainnya
3
11/27/2013
ANALISIS SEKTORAL (kesehatan)
Alokasi belanja kesehatan Aceh peringkat ke‐4 di Indonesia, 2013 Pembiayaan kesehatan terus meningkat, mencapai Rp.2,8 T tahun 2013
4
11/27/2013
Paradox 1. Tidak terdapat korelasi antara besaran belanja perkapita dengan AKI/AKB (2011)
AKI
AKB
Paradox 2; Bidan memadai, namun AKI (Angka Kematian Ibu) semakin tinggi… AKI (2011); 158/100,000 Target Nasional (2014); 112/100,000 AKI (2012); 191/100,000
5
11/27/2013
Kekeliruan 1; Program yang beruhubungan dengan AKI/AKB masih tetap rendah dari tahun ke tahun
Kekeliruan 2; Porsi belanja preventif semakin rendah, hanya 2% sedangkan kuratif terus meningkat. Rata‐rata anggaran program preventif ; 30%, ( Survey NHA Indonesia, 2009 ‐2010)
6
11/27/2013
ANALISIS SEKTORAL (Infrastruktur)
Belanja infrastruktur meningkat, terutamanya akibat reorganisasi tata kerja dinas provinsi (Qanun 15/2012).
7
11/27/2013
Aceh termasuk daerah yang memiliki belanja infrastruktur terbesar di Indonesia, (ranking ke‐7, 2012) Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur DI Jokjakarta Banten NTB Bali Sul. Selatan NTT Lampung Sul. Barat Sum. Utara Nasional Sul. Tengah Gorontalo Sum. Barat Sul. Tenggara Kal. Barat Maluku Sul. Utara Bengkulu Kal. Selatan Sum. Selatan DKI Jakarta Jambi Babel Kep. Riau Aceh Maluku Utara Riau Kal. Tengah Papua Papua Barat Kal. Timur
132
358
736
2,627 0
500
1000
1500
2000
2500
3000 h
d
Paradox; Meski kondisi infrastruktur (jalan) relatif lebih baik; akses terhadap daerah terpencil, pusat pertanian masih minim. Masih relatif sama dengan kondisi tahun 2010.
8
11/27/2013
Kekeliruan 1; Pembangunan Sarana Infrastruktur belum mempertimbangkan kebutuhan jalan dan populasi. kuadran I yang kebanyakan terletak di bagian barat‐selatan Aceh, seperti Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara memiliki tingkat rasio kepadatan populasi yang tinggi dan ketersediaan jalan yang rendah.
Alokasi dana Otsus berdasarkan populasi, 2013
Kekeliruan 2; Perencanaan anggaran belum berdasarkan data. Sebagian jalan wilayah barat Aceh dalam kondisi rusak namun belum menjadi prioritas dalam anggaran
9
11/27/2013
ANALISIS SEKTORAL (Pendidikan)
Rp Trilliun (riil=2010)
Pembiayaan pendidikan cenderung meningkat, namun alokasi pendidikan di tingkat provinsi menurun. 6,6
7 6 5
4,4
4,3
4 3
82% 77%
2,0
77%
2 1 0
89% 24%
2007 Provinsi
2008
2009
16%
23%
11%
2010
Kabupaten/kota
2011
2012
2013*
Nominal *Anggaran
10
11/27/2013
Aceh merupakan salah satu daerah dengan belanja pendidikan tertinggi di Indonesia. (Rangking ke‐4, tahun 2012)
Paradox 1; Aceh merupakan daerah dengan tingkat ketidak lulusan Ujian Nasional (UN) SMA tertinggi 2013 5 Provinsi dengan persentase ketidaklulusan UN SMA/MA Terbanyak, 2013 3,11 2,85 2,32
2,21 1,75
0,52
Aceh
Papua
Sulteng
Maluku
NTT
Nasional
11
11/27/2013
Paradox 2; Sebagian besar guru tidak layak mengajar tingkat SD, 2012. 100 91,7 80 68,2
60 44,2
40 20 0
Menurut UU No.14/2005; bahwa semua guru sekurang‐kurangnya harus memiliki pendidikan S1/D‐IV
Kekeliruan 1; Meski ruang kelas sudah memadai sejak tahun 2010, pembangunan masih berorientasi kepada pembangunan fisik.
Pemb. Gedung Sekolah & RKB Pemb. Sarana Prasarana Sekolah Pelatihan Guru / Tenaga Kependidikan Pemb. Pagar Sekolah Administrasi dan Perkantoran Alat Pendukung Belajar Mengajar Alat Pendukung Sekolah Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya Minat dan Bakat Siswa Perencanaan Fisik Pembinaan Sekolah dan KKG Operasional Sekolah Rehabilitasi Sarana Sekolah
22% 14% 10% 9% 9% 8% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 1%
0
50
100
150
200
250
Rp Miliar
12
11/27/2013
Kekeliruan 2; Upaya peningkatan mutu: Program peningkatan kompetensi guru belum searah dengan kebutuhan. Simeulu, indeks mutu rendah, namun alokasi dana rendah (Kuadran 1) 12.000
Alokasi Dana Peningkatan Mutu Guru (Rp Juta) Tahun 2013
Gayo Lues
10.000 K ‐ III
K ‐ II 8.000
6.000
Aceh Jaya
4.000
Abdiya Aceh Besar
2.000 K‐ I
Banda Aceh Simeulue
0 20
30
K ‐ IV
Sabang
40
50
60
Indeks Mutu Guru, Tahun 2012
Kesimpulan ¾ Besaran sumber daya fiskal (akibat dana otsus) memberikan peluang bagi Aceh untuk meningkatkan sarana infrastruktur, taraf kesehatan masyarakat, dan mutu pendidikan. ¾ Kekeliruan terhadap perencanaan terus terjadi setiap tahunnya. Diperlukan terobosan baru dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang menjawab kebutuhan dan tantangan. ¾ Kekeliruan perencanaan juga terjadi akibat kegagalan menterjemahkan prioritas kebutuhan pembangunan (berdasarkan data), dengan cita‐cita serta kepentingan lainnya. Analisis yang tepat belum menjadi dasar kebijakan dalam belanja anggaran.
13
11/27/2013
Rekomendasi • Perbaikan kualitas perencanaan. Belanja publik harus berdasarkan analisis yang tepat terhadap kebutuhan dan tantangan, sehingga meminimalisir kekeliruan belanja. Di perlukan komitmen politik yang kuat antara eksekutif dan legislatif. • Tingkatkan disiplin dan efektifitas belanja publik. Bauran beberapa program yang tepat dan konsisten akan menghasilkan dampak lebih besar. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia (perencana) serta ketersediaan data merupakan kunci utama peningkatan kualitas perencanaan.
TERIMA KASIH www.belanjapublikaceh.org
14
