P

Do Not Cop

Sosialiasasi tentang Administasi Kewarganegaraan dan Tertib Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh bertempat Kantor Kecamatan Banda Raya Banda Aceh 12 Oktober 2015 Dr. Sri Walny Rahayu, SH., M.Hum

28/12/2015

© Sri Walny Rahayu, Materi Sosialisasi, Warganegara

Do Not Cop

 data Profil Pemateri  Nama : Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M. Hum.  Pekerjaan : Dosen FH Universitas Syiah Kuala  Jabatan/Pangkat/Gol/Ruang Lektor Kepala/Pembina Utama Muda/IV/C  Pendidikan S-1 FH Unsyiah/H. Dagang  Pendidikan S-2 FH Unpad Bandung/H. Bisnis  pendidkan S-3 FH Unpad Bandung/H. Binsis  Spesialisasi Hukum HKI, Hukum APS dan H. Adat email. [email protected] www.fsd.unsyiah.ac.id/sriwalnyrahayu

28/12/2015


Do Not Cop

Sosialisasi Kewarganegaraan

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -UUP Thn 1974) 28/12/2015


Do Not Cop

Perkawinan dilakukan oleh • • • •

Satu WN (WNI) se-agama Satu WN (WNI) beda agama Berbeda WN seagama Berbeda WN berbeda agama

28/12/2015


Do Not Cop

PERKAWINAN MENURUT HUKUM INDONESIA

• UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut (UUP Thn 1974) • Sistem Perkawinan Indonesia bersifat pluralistik

Senin, 28 Desember 2015

©Sri Walny Rahayu-Perbandingan PerdataFH USK-2014

Do Not Cop

KONSEP PERKAWINAN UP TAHUN 1974 • PERKAWINAN merupakan: “ Ikatan lahir bathin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan YME”– (lihat Pasal 2 ayat 1 dan 2) • Ada 2 unsur dalam konsep tsb “adanya ikatan dan tujuannya“ Senin, 28 Desember 2015

©Sri Walny Rahayu-Perbandingan Perdata-FH USK-2014

Do Not Cop

Lanjutan analisis konsep • Ikatan penyatuan antara pria dengan wanita meliputi lahir dan bathin • Tujuan ikatan (perkawinan) membentuk kel bahagia dan kekal • Kel Bahagia jika terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani



Do Not Cop

Dua Syarat Sahnya Perkawinan UUP Tahun 1974

Ada 2 Syarat • MATERIL dan • FORMIL



Do Not Cop

SYARAT SAHNYA PERKAWINAN • Pada dasarnya tdk semua laki-laki dan perempuan dpt melangsungkan perkawinan • Perkawinan memiliki syarat2 yg harus dipenuhi bagi mereka yg akan melakukan perkawinan



Do Not Cop

Syarat Pertkawinan dlm UUP thn 1974

• Psl 6 – Ps. 7 UUP Thn 1974 • Syarat Intern dan • Syarat Ekstern



Do Not Cop

Syarat Intern UUP Thn 1974 • Syarat yg berkenaan dg Pihak yg akan kawin a. Persetujuan ke-2 belah pihak b. Izin dari kedua ortu jk blm mencapai umur 21 (min usia Lk2) c. Kedua belah pihak dlm keadaan tdk kawin d. Peremp. Yg pernah kawin harus menunggu masa tunggu –iddah. e. Putus krn bercerai iddah 90 hari, krn kematian 130 hari Senin, 28 Desember 2015


Do Not Cop

Syarat ekstern dlm UUP thn 1974 • Wajib mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah dan Talak (P3NTR) • Pengumuman ditandatangani Peg Pencatat memuat hal2 yg berkenaan dg identitas, nama ortu jk pernah kawin disebut nama suami/istri terdahulu, hari, tanggal, jam dn tempat dilangsungkan perkawinan • Perkawinan baru dpt dilaksanakan jk terpenuinya syarat intern dan ekstern Senin, 28 Desember 2015


Do Not Cop

Konsep Sah dlm UUP Thn 1974 • Dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing2 • Dicatatkan (Ps 2 ayat 2 UUP Thn 1974)— Muslim KUA, non Muslim catatan sipil



Do Not Cop

Konsep Tujuan Pasal 2 UUP Thn 1974 • Menjadikan peristiwa perkawinan jelas smenghindari konflik antar hukum.--h.adat, golongan, agama • Alat buktibagi ahli waris, jk timbul sengketa • Dasar pembayaran tunjangan istri atau suami bagi PNS



Do Not Cop

Perkawinan Campuran • UUP Tahun 1974 berkaitan dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan • UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

28/12/2015


Do Not Cop

Apakah Perkawinan Campuran itu? • Ps. 57 UUP thn 1974 • Perkawinan Campuran antara Dua org yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan Kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

28/12/2015


Do Not Cop

Konsep Perkawinan Campuran dalam UUP Tahun 1974

• Perkawinan campuran dalam UUP 1974 adalah berbeda kewarganegaraan bukan berbeda Agama

28/12/2015


Do Not Cop

Syarat Perkawinan Campuran • Perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia • Dilakukan menurut UUP Tahun 1974 • Harus memenuhi Syarat ateril dan Syarat Formal

28/12/2015


Do Not Cop

Prosedur Perkawinan Campuran Pasal 60 UUP tahun 1974 • Perkawinan Campuran tdk dpt dilangsungkan sebelum terbukti syarat2 yang ditentukan “ Hukum yang berlaku bg masing2 pihak telah terpenuhi” • Dibuktikan dengan surat keterangan yang diberikan pihak yg berwenang menurut hukum masing2 pihak. (Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUP Tahun 1974) 28/12/2015


Do Not Cop

Akibat Perkawinan Campuran terhadap Suami Istri • Jk memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) perkawinannya sah • Jika tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) perkawinan campuran tdk sah

28/12/2015


Do Not Cop

Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak yang dilahirkan dalam Status Keperdataan

• Status keprdataan. Perkawinan ke-2 ortu yang sah anak tsb menjadi anak sah berdasarkan UUP Thn 1974 dlm perkawinan campuran • Perkawinan tdk sah berdasarkan Pasal 2 UUP thn 1974 menjadi anak luar kawin

28/12/2015


Do Not Cop

Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran • Anak Sah menurut UU No. 12 Tahun 2006 otomatis menjadi WNI- (Pasal 4 Kewarganegaraan 2006) • Anak WNI yg lahir di luar perkawinan yg sah belum berusia 18 thn dan belum kawin diakui secara sah oleh ayah seorg WNA tetap diakui WNI – (analisis Pasal 5 UU kewarganegaraan Thn 2006) • Pasal 6 UU kewarganegaraan –Perkawinan campuran memiliki konsekuensi anak berkewarganegaraan ganda s.d 18 tahun, Anak boleh memilih WNI atau WNA.

28/12/2015


Do Not Cop

Beberapa Hal Penting dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk tentang Anak • Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu satu tahun yang semula penerbitannya memerlukan Penetapan PN, diubah dengan hanya Keputusan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota. • Sesuai dengan Putusan MK tanggal 30 April 2013 28/12/2015


Do Not Cop

Pengakuan dan Pesahan Anak Perkawinan Campuran berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk

• Pengakuan dan pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara berdasarkan UUP tahun 1974. • Peristiwa tsb sebelum adanya UU No. 24 Thn 2013 pengesahan Anak hanya menjadi catatan pinggir sekarang diubah menjadi Akta Pengesahan Anak. 28/12/2015


Do Not Cop

PENUTUP • Dalam Perkawinan campuran hendaknya para pihak teliti terkait dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi Pasutri terutama anak-anak yang lahir dari perbedaan kewarganegaraan. • Anak tumbuh dalam suasana kondusif terwujud • Implikasi perkawinan campuran a.l thd tata cara perkawinan, status kewarganegaan anak, harta bersama

28/12/2015


P

Recommend Documents