`BAB I
PENDAHULUAN 1.1 . LATAR BELAKANG
Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak (Course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015, dimana Inspektorat Kabupaten Musi Rawas memiliki 4 (empat) Program prioritas yang telah ditetapkan dan menjadi urusan wajib Pemerintah, maka perlu diambil langkah-langkah atau upaya-upaya yang diperlukan
Inspektorat
Kabupaten
Musi
Rawas
untuk
dapat
merealisasikannya. Dalam proses pembuatan Rencana Strategi (Renstra) ini Inspektorat Kabupaten Musi Rawas berusaha memberikan diskripsi dan analisis tentang beberapa hal yang dianggap bermanfaat untuk manajemen, sebagai berikut :
1
a. Visi, Misi, arah dan tujuan yang diinginkan; b. Mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang ada saat ini, serta kemungkinan ancaman dan peluang organisasi pada masa yang akan datang, yang dituangkan dalam analisa SWOT; c. Menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan; d. Kerangka dan Pedoman untuk merencanakan kegiatan dan alokasi sumber-sumber ekonomi (Anggaran); e. Masukan untuk pengembangan ide-ide baru pada setiap pegawai Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia; f. Proses Koordinasi dan Komunikasi antar pegawai atau instansi terkait; g. Pedoman untuk mengevaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan sasaran organisasi. Hal-hal tersebut diatas merupakan isi dari Renstra tahun 2010-2015 Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja, sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu intergrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, Nasional dan Global. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan diberikan kewenangan - kewenangan
untuk
2
melaksanakan
fungsinya melakukan
pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah
Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merupakan fungsi manajemen dalam organisasi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi kontrol / Pengawasan sebagai Implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang sangat penting dimana Pemerintah selaku pelayan masyarakat harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang meliputi : Demokrasi, Peran serta masyarakat, Pemerataan dan keadilan serta keragaman potensi daerah. Sementara itu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
Inspektur adalah
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dengan kapasitas sebagai Pengguna anggaran, wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu / Periode tertentu
3
(1-5 tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Keterkaitan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dengan dokumen perencanaan lainnya memang sangat penting, terutama terkait dengan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, RAPBN dan RAPBD. Selain itu renstra SKPD harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Telaah dokumen-dokumen diatas sebagai pertimbangan dalam penyusunan Renstra.
Secara hirarki hubungan renstra dengan dokumen
lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Pedoman
RENJA K/L
Pedoman
RKA-K/L
RINCIAN APBN
Pedoman
RAPBN
APBN
Pedoman
RAPBD
APBD
Pedoman
RKA SKPD
RINCIAN APBD
Diac u
RPJP NASIONAL
Pedomann
Acua
Dijabarkan
Diserasikan melalui
Memperhati
Pedoman
RPJM DAERAH
Dijabarkan
RKP DAERAH Acuaan
Pedoman
RENSTRA SKPD
RKP
Pedoman
RENJA SKPD
UU. No. 25 th.2004 SPPN
PEMERINTAH DAERAH
RPJP DAERAH
RPJM NASIONAL
PEMERINTAH PUSAT
RENSTRA K/L
UU.No.17 Th.2003 KN
Gambar 1.1. Hubungan Rensta dengan Dokumen Lainnya. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
disusun berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Musi Rawas dan berdasarkan analisis kondisi eksternal 4
dan internal dengan memperhatikan kekuatan, hambatan, ancaman dan peluang.
Selain
itu
telaah
dokumen
Renstra
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan juga digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan dan sasaran bidang pengawasan lima tahun ke depan. Renstra ini digunakan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sedangkan Renja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, Musi Rawas sebagai
salah
satu
maka Inspektorat Kabupaten
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), perlu membuat suatu rencana strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas,
sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang akan
dituangkan dalam Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015.
1.2. LANDASAN HUKUM
1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 150 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
5
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah yang bersifat indikatif. 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan
Kementerian
/
Lembaga
yang dan
disusun
perencanaan
secara
terpadu
oleh
pembangunan
oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan
Pembangunan Nasional terdiri atas (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
Penyusunannya
berpedoman
pada
RPJP
daerah
dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program 6
SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif. Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, RPJM daerah juga merupakan Renstra Daerah. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD.
3). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
cara
Penyusunan,
Pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(
Bab.
dan
Evaluasi
VI
memuat
tentang
Rencana
Renstra SKPD). 4).
Peraturan
Daerah
Nomor
13
Tahun
2011
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 menyediakan suatu pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan RPJM juga merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 5). Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Musi Rawas adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Tujuan penulisan RENSTRA adalah :
Sebagai landasan acuan dalam Penyusunan program dan kegiatan tahunan.
Sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pedoman
untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat
dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun BAB. I
2010 – 2015 disusun dengan sistematika yaitu : PENDAHULUAN 1.1.
Latar belakang
1.2.
Landasan hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan 8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
4.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
4.3.
Strategi dan Kabijakan
BAB.V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB.VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB. VII. PENUTUP
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas,
Inspektorat
Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas antara lain yaitu Melaksanakan Pengawasan/Pemeriksaan terhadap semua Unsur Pemerintah Daerah yang meliputi
Pemerintahan,
Kepegawaian,
Keagrariaan,
Keuangan,
Perlengkapan dan Peralatan, Pembangunan, Keselamatan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat,
Perekonomian
Daerah
dan
Kesejahteraan
Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlihat bahwa Objek Pemeriksaan yang dikaitkan dengan TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Musi Rawas begitu luas meliputi seluruh SKPD dilingkungan Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari : Obyek Pemeriksaan
Jumlah
-
Desa
106
-
Kelurahan
13
-
Kecamatan
14
-
Dinas
19
-
Badan
9
-
Kantor
2
-
Sat Pol.PP
1
10
-
Bagian
11
-
Rumah Sakit
1
-
Sekretariat
2
-
BUMD
2
Begitu luasnya objek pemeriksaan Inspektorat terutama ditingkat Pemerintah Desa dan Kelurahan, maka dengan segala keterbatasan yang ada, baik tenaga, waktu dan dana, tidak semua objek pemeriksaan dimaksud dapat dijangkau pemeriksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Namun demikian untuk objek pemeriksaan diluar Pemerintah Desa maupun Kelurahan pemeriksaan dapat dijangkau yang sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dalam PKPT Inspektorat setiap tahunnya.
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 11
Untuk
melaksanakan tugas pokok dimaksud, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas selaku
unsur
pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
mempunyai fungsi yaitu : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas terdiri atas Sekretariat yang membawahkan : a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a) membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum; b) melaksanakan pengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan/ penggandaan, administrasi barang milik daerah dan perlengkapan dinas, melaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan serta penggunaan kantor; c) melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Inspektorat; d) melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Inspektorat, e) melaksanakan pengelolaan perpustakaan Inspektorat; f) melaksanakan
pengurusan,
pengadaan,
penyimpanan,
pendistribusian, inventarisasian perlengkapan Inspektorat; g) melaksanakan
pemeliharaan
dan
perawatan
gedung
kantor,
perlengkapan dan kendaraan dinas; h) mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Inspektorat; i) mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Inspektorat;
12
j) mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Inspektorat dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai. k) menyiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; l) menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala; m) mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai; n) membuat laporan kepegawaian dan penilaian angka kredit jabatan fungsional dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3/SKP setiap pegawai; o) mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian. p) melakukan pembinaan pegawai pada sub bagian. q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan r) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas ; a) membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan; b) membuat daftar usulan kegiatan dan anggaran c)
melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Inspektorat berkoordinasi dengan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
d) membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; e) menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f) melaksanakan
akuntansi
dan
menyusun
Laporan
Keuangan
Inspektorat; g) melaksanakan perbendaharaan keuangan Inspektorat; h) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; 13
i) mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran; j) memeriksa pembayaran gaji k) menyiapkan SKPP pegawai yang mutasi; l) mendistribusikan uang muka kerja kegiatan kepada pemegang kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; m) meneliti, menganalisis, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya. n)
mengadministrasikan rencana dan realisasi perjalanan dinas;
o) menyiapkan laporan pertanggungjawaban bulanan; p) mengevaluasi hasil program kerja sub bagian q) melakukan pembinaan pegawai pada sub bagian. r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sesuai bidang tugas; dan s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas ; a) menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan; b) mengendalikan pelaksanaan program rencana tahunan; c) mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Inspektorat; d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Inspektorat; e) melaksanakan
penyusunan
bahan
Rencana
Strategis
(RENSTRA)
Inspektorat; f)
melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Inspektorat;
g) melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengawasan dalam rangka penyusunan RKA Inspektorat; h) melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat,
14
i)
melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan;
j)
melaksanakan inventarisassi temuan hasil pengawasan dan monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan aparat fungsional pemerintah dan BPK RI
k) menghimpun bahan dalam rangka penyusunan program kerja rencana pengawasan tahunan (PKPT) Inspektorat. l)
menghimpun data obyek pengawasan.
m) menyiapkan bahan laporan berkala hasil pengawasan; n) mengevaluasi hasil program kerja; o) melakukan pembinaan pegawai pada sub bagian. p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur
di
lingkungan
Inspektorat
Kabupaten
Musi
Rawas,
untuk
melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan Aparat pengawasan fungsional Daerah;
Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
Pelaksanaan urusan kepegawaian, Keuangan, surat menyurat dan Rumah tangga; dan
15
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Dan Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai
tugas
melaksanakan
pengawasan
terhadap
urusan
pemerintahan Daerah dan Kasus pengaduan. -
Sekretariat
dipimpin
oleh
Sekretaris
yang
berada
dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Inspektur; -
Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
dalam
pelaksanaan
tugasnya
secara
administratif
di
Koordinasikan oleh Sekretaris; -
Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan Jabatan fungsional P2UPD, Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
16
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS
ISPEKTUR
Sekretaris
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG Umum dan Kepegawaian SUBBAG Perencanaan dan Pelaporan SUBBAG Keuangan
IRBAN WILAYAH I
IRBAN WILAYAH II
IRBAN WILAYAH III
IRBAN WILAYAH IV
2.2. Sumber Daya SKPD Inspektorat Kabupaten Musi Rawas saat ini mempunyai pegawai sebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil, beriku daftar pegawai yang tercantum dalam DUK Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :
17
Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2015. Pangkat/Gol (orang)
Tingkat
jlh
Pendidikan
IV
IIId
IIIc
IIIb
IIIa
IId
IIc
IIb
IIa
Id
Ic
Ib
Ia
(org)
S3
a-
Vb -
Vc -
Va -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S2
4
1
1
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
6
S1
3
7
6
3
12
-
-
-
-
-
-
-
-
31
Akademi/DIII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SLTA
-
1
-
1
-
-
-
2
1
-
-
-
-
5
SLTP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
7
9
7
4
12
-
-
2
1
-
-
-
-
42
Sumber: DUK
Adapun pegawai Inspektorat yang telah mengikuti Pendidikan Teknis Pengawasan terdiri dari : a. Ada 31 (Tiga Puluh Satu) orang yang memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan rasio 73,81 % dibandingkan dengan pegawai yang ada. b. Ada 34 (Tiga Puluh Empat) orang telah mengikuti kursus Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan rasio 80,95 % dibandingkan dengan pegawai yang ada. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Musi Rawas untuk menunjang kelancaran tugas dan operasional yaitu : a. Tanah dan Bangunan Bangunan gedung kantor terdiri dari satu lantai seluas 280 M2 yang terletak di atas tanah seluas 2800 M2 di Jalan Yos Sudarso senilai Rp. 192.000.000,- dan diserahterimakan kepada unit Struktural pada tanggal 29 Agustus 1983. (Data Bangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Lokasi di Taba Pingin Lubuklinggau). 18
b. Inventaris/Peralatan Kantor Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubeler, peralatan komputer PC dan Laptop serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan Anggaran rutin dan Anggaran pembangunan. c. Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas yang dimiliki per 01 Juni 2015 sebanyak 12 buah yang terdiri dari 4 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2, dengan rincian sebagai berikut : 1)
4 unit kendaraan roda 4 terdiri dari :
1 unit mobil minibus merk Mitsubishi Kuda, warna abu perak metalik, Tahun 2003 Nomor Polisi BG 2023 GZ;
1 unit mobil minibus merk Daihatsu Terios, warna coklat muda metalik, Tahun 2007 Nomor Polisi BG 2087 GZ;
1 Unit mobil Double Cabin L200 Merk Mitsubishi Triton, Tahun 2010,Warna Merah Nomor Polisi BG 9126 GZ;
1 Unit mobil Minibus merk Toyota Rush, tahun 2010, warna Silver metalik, Nomor Polisi BG 1020 GZ.
2)
8 unit kendaraan roda 2, terdiri dari :
1 unit sepeda motor merk Suzuki TRS, warna hitam tahun 1990 Nomor Polisi BG 5302 HZ;
1unit sepeda motor merk Yamaha, warna hitam tahun 1993 Nomor Polisi BG 6965 LZ;
19
1unit sepeda motor merk Honda GL MAX, warna hitam tahun 2002 Nomor Polisi BG 5187 GZ;
1unit sepeda motor merk Suzuki RC 110, warna hitam tahun 2002 Nomor polisi BG 5187 GZ;
1unit sepeda motor merk Yamaha 5 LM, warna hitam tahun 2003 Nomor Polisi BG 5221 HZ;
1unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD warna merah tahun 2004 Nomor Polisi BG 5396 GZ;
2unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-4T CW tahun 2007.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah didaerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, untuk melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi perencanaan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengumpulan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sekretatriat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten, untuk melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
sekretariat
menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian 20
rencana dan program kerja pengawasan; penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasiaan dan data
dalam
rangka
penatausahaan
proses
penanganan
pengaduan
pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
1.
Tantangan Tugas Inspektorat Kabupaten Musi Rawas adalah melakukan
pengawasan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut
guna
mewujudkan Tata kelola Pemerintahan (Good Governance) yang menjadi tuntutan utama dari masyarakat. mengharuskan
Inspektorat
Semakin tingginya tuntutan masyarakat
semakin
meningkatkan
kemampuan
dan
profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peningkatan kemampuan aparatur tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : Dengan pengembangan kemampuan personil (SDM) dengan berbagai jenis Diklat / Bintek,
Pengembangan teknologi
pengawasan guna pemecahan permasalahan-permasalahan strategis yang dihadapi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
21
Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan globalisasi, sudah selayaknya Inspektorat Kabupaten Musi Rawas mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menghadapi tantangan dimasa depan yang akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dibidang pengawasan.
2. Peluang Analisis lingkungan sangat diperlukan bagi suatu lembaga karena dapat diketahui spektrum potensi, baik yang positif maupun yang negatif yang dimiliki lembaga tersebut. Suatu lembaga tidak dapat lepas dari lingkungan Internalnya, maka analisis lingkungan tidak dapat begitu saja meninggalkan spektrum potensi yang disajikan bagi kinerja lembaga tersebut. Analisis lingkungan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 adalah analisis SWOT dengan menggunakan analisis ini akan dirumuskan dan dianalisa kekuatan dan kelemahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, adapun kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala adalah berikut ini : 1. Kekuatan (Strengths) adalah kekuatan –kekuatan yang dimiliki secara internal pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, Kekuatan-kekuatan Internal tersebut sebagai berikut : 22
a. Adanya sarana dan prasarana gedung Inspektorat Kabupaten Musi Rawas; b. Tersedianya dana / anggaran; c. Adanya personil yang berpengalaman; d. Adanya Program kerja yang terencana (PKPT); e. Adanya uraian tugas yang cukup jelas.
2. Kelemahan ( Weaknesses) adalah kelemahan-kelemahan yang ditemui secara Internal pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas,
kelemahan
internal tersebut adalah sebagai berikut : a.
Kualitas SDM kurang memadai;
b.
Disiplin kerja masih rendah;
c.
Lemahnya pengelolaan dokumen pengawasan;
d.
Motivasi kerja yang rendah;
e.
Kurangnya fasilitas kerja yang memadai;
f.
Penerbitan
LHP
yang
tidak
tepat
waktu
/
keterlambatan
pelaksanaan tugas. 3. Peluang (Opportunities) adalah peluang yang ditemui secara eksternal dari luar lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas,
peluang-
peluang tersebut berikut ini : a. Adanya
dukungan
Peraturan
Perundang-undangan
bidang
Pengawasan; b. Peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 tahun 2008 23
tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Musi Rawas; c. Rapat-rapat Koordinasi, RAKORWASDANAS
yang dilaksanakan
secara rutin; d. Tuntutan dari pelaksana pemerintahan dan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, bermatabat
serta
profesional di bidangnya. 4. Ancaman (Threats) adalah Ancaman-ancaman Eksternal yang ditemui dari luar lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas,
ancaman
tersebut berikut ini : a. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; b. Penyampaian data tindaklanjut yang kurang akurat dan sering terlambat; c. Adanya
pelanggaran-pelanggaran
administrasi
dan
bidang
kepegawaian; d. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah; e. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil pengawasan.
24
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan
Tugas
dan Fungsi
Pelayanan SKPD.
Inspektorat Kabupaten Musi Rawas sebagai Institusi yang berada dibawah Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam bidang pengawasan, dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam melakukan pembinaan masih ada permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan-permasalahan
strategis
yang
dihadapi
Inspektorat
Kabupaten Musi Rawas antara lain : 1. Tingkat kebutuhan SDM aparatur belum sepenuhnya mencerminkan tingkat
profesionalisme
(Kurangnya
Kompetensi
staf
dibanding
kebutuhan); 2. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 3. Penyampaian data Tindaklanjut yang kurang akurat dan sering terlambat; 4. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah; 5. Masih
rendahnya
kepercayaan
pengawasan;
25
masyarakat
terhadap
hasil-hasil
6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan (Good Governance) yang bebas dari korupsi; 7. Peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas Kinerja; 8. Disiplin kerja yang masih rendah; 9. Motivasi kerja yang masih rendah; 10. Kurangnya fasilitas kerja yang memadai; 11. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak tepat waktu / keterlambatan pelaksanaan tugas.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun
2010 - 2015
berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas yakni :” Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju
Musi Rawas
Darussalam”. Makna dari uraian visi tersebut adalah :
Bumi Agropolitan bermakna membangun ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan melanjutkan pengembangan dan penataan agropolitan distrik
dan
agropolitan
center;
membangun,
memelihara
dan
meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan agropolitan distrik dan agropolitan center, meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing serta promosi produk pertanian dan produk perdesaan lainnya.
Kawasan
Pertambangan
perekonomian
daerah
mengandung
melalui 26
makna
peningkatan
:
Peningkatan
investasi
terutama
pertambangan yang bertumpu pada kemampuan daya dukung kawasan. Kegiatan investasi disektor pertambangan tersebut akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, termasuk kegiatan ekspor. Kandungan bumi Musi Rawas yang berada di bagian barat provinsi Sumatera Selatan yang kaya akan tambang dipadukan dengan letak geografi (tempat bertemunya hulu Sungai Musi dan aliran Sungai Rawas), merupakan peluang bagi Kabupaten Musi Rawas sebagai gerbang bagi keluar masuknya
barang
dan jasa,
sebagai
tempat
pengumpulan
dan
penyaluran hasil produksi pertanian dari dan ke seluruh wilayah Sumbagsel, sebagai sentra pengembangan industri syarat teknologi berbasis pertanian dan menjadi pusat pelayanan lalu lintas di Sektor Barat Sumatera Selatan.
Menuju
Musi
Kabupaten
Rawas
Musi
Darussalam
Rawas
bertumpu
maknanya, pada
pembangunan
pembangunan
di
kultur
Darussalam yaitu peningkatan kesejahteraan dilandasi oleh kualitas kehidupan beragama yang mantap. Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama serta tetap menjunjung akidah islami. Guna dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan tiga pilar pembangunan yaitu : 1) Musi Rawas Bumi Agropolitan; 2) Musi Rawas Kawasan Pertambangan; 3) Musi Rawas Darussalam.
27
Dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas, ditetapkan 6 (Enam) Misi yaitu : 1. Pembangunan Kultur Darussalam 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial 3. Pengembangan Agropolitian 4. Pengembangan Pertambangan dan lingkungan 5. Penguatan Investasi dan Daya Saing 6. Penataan Kepemerintahan dan SDM
Perwujudan Visi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perwujudan Visi, Misi ke dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dapat diuraikan sebagai berikut : Misi 1 :
Pembangunan Kultur Darussalam didukung oleh urusan keagamaan yaitu: 1) Keagamaan, 2) Pendidikan Keagamaan .
Misi 2 :
Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial, didukung oleh 9 urusan : 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Dukcapil, 4) Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak,
5)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 6) Sosial, 7) 28
Ketenagakerjaan,
8)
Pemuda
dan
Olahraga
dan
9)
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Misi 3 :
Pengembangan Agropolitan, didukung oleh 3 urusan yaitu: 1) Ketahanan Pangan,
2)
Pertanian, Kehutanan dan 3)
Peternakan dan Perikanan Misi 4 :
Pengembangan Pertambangan dan lingkungan didukung oleh 7 urusan yaitu : 1) Tata Ruang, 2) Lingkungan hidup, 3) Pertanahan, 4) Statistik, 5) Energi dan Sumberdaya Mineral dan 6) Transmigrasi
Misi 5 :
Penguatan Investasi dan daya Saing didukung oleh 11 Urusan yaitu : 1) PU, 2) Perumahan, 3) Perhubungan, 4) Koperasi dan UKM, 5) Penanaman Modal Daerah, 6) Kebudayaan, 7) OTDA / Ijin,
8)
Komunikasi
dan
Informasi,
9)
Pariwisata,
10)
Perdagangan dan 11) Perindustrian Misi 6 :
Penataan Kepemerintahan dan SDM, didukung oleh 3 urusan yaitu: 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Kesbangpolinmas dan 3) Otonomi Daerah.
Penetapan tujuan pada
umumnya didasarkan kepada faktor-faktor
kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan 29
faktor-
faktor kunci / penentu
keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 20102015. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat
banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator
kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Penetapan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indikator
pembangunan
ini
akan
lebih
memudahkan
dalam
proses
penyusunan APBD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas kabupaten. Disamping menetapkan Tujuan dan Sasaran maka diperlukan penelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 30
terpilih
ditujukan
untuk
memahami
arah
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu
yang
dirumuskan
tidak
saja
berdasarkan
tinjauan
terhadap
kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi / Kabupaten
Analisis Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas
dan
fungsi
masing-masing.
mengidentifikasi :
31
Analisis
ini
dilakukan
untuk
a.
apakah
capaian
Kabupaten
Musi
sasaran Rawas
pelaksanaan telah
sesuai
Renstra berkontribusi
Inspektorat terhadap
pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra K/L; dan b.
apakah tingkat capaian kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan atau Renstra K/L.
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas yaitu 1.236.582.66 Ha dan kepadatan penduduk mencapai 42,45 jiwa/ha dibagi menjadi 21 kecamatan. Ibukota kabupaten berada di kota Muara Beliti di Kecamatan Muara Beliti, namun sebelum tahun 2004 ibukota masih berada di Kota Lubuklinggau. Secara geografis wilayah Kabupaten Musi Rawas terletak diantara 1020 07’ 00” – 1030 40’ 00” Bujur Timur dan 20 20’ 00” – 30 38” 40’ Lintang Selatan, dengan batasbatas wilayah sebagai berikut : -
Sebelah Utara
: Provinsi Jambi
-
Sebelah Selatan : Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang
-
Sebelah Barat
-
Sebelah Timur
: Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi
Banyuasin
32
Letak geografis wilayah Kabupaten Musi Rawas tersebut merupakan suatu potensi yang cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah luar. Dilalui jalur lintas tengah Sumatera, jalur darat yang menghubungkan Bakauheni di Lampung dan Banda Aceh. Jalan trans Sumatera mampu membuat Kabupaten Musi Rawas tidak terpencil dan cepat tersentuh perkembangan.
Gambar 3.1 Peta Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
Dengan kondisi geografis yang demikian membuat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas memiliki tantangan dalam hal pengawasan. Pembangunan infrastruktur dasar sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan bagi daerah wilayah kecamatan yang kategori jauh dijangkau, mulai dari jalan, jaringan telepon, listrik, air dan lain-lain.
33
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Analisis lingkungan baik intern maupun ektern sangat penting bagi kelangsungan organisasi, analisis tersebut biasa menggunakan analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan tantangan / kendala (Threats).
Tabel Indentifikasi Lingkungan Strategis INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN ( Strengths )
PELUANG ( Opportunities)
1. Adanya sarana prasarana gedung kantor;
3. Adanya personil yang handal dan berpengalaman; Program
dukungan
peraturan
Perundang-undangan
bidang
pengawasan;
2. tersedianya dana / anggaran;
4. Adanya
1. Adanya
2. Peraturan daerah Kab. Musi Rawas Nomor
3
tahun
2008
tentang
Susunan organisasi dan tata kerja kerja
yang
terencana (PKPT);
lembaga teknis daerah; 3. Rapat Koordinasi / Rakorwasdanas
5. Adanya uraian tugas yang cukup jelas.
yang dilaksanakan secara rutin; 4. Tuntutan
dari
pemerintahan
dan
pelaksana masyarakat
terhadap aparatur pemerintah yang bersih,
berwibawa,
bermartabat
serta profesional dibidangnya;
34
KELEMAHAN ( Weaknesses )
Ancaman ( Threats)
1. Kualitas SDM kurang memadai;
1. Lemahnya
fungsi
pengawasan
terhadap jalannya penyelenggaraan
2. Disiplin kerja masih rendah;
Pemerintahan, Pembangunan dan
3. Lemahnya pengelolaan dokumen
Kemasyarakatan;
pengawasan; 4. Motivasi kerja yang masih rendah; 5. Kurangnya
fasilitas
kerja
2. Penyampaian data tindaklanjut yang
yang
memadai;
3. Adanya
6. Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu
kuran akurat dan sering terlambat;
/
Keterlambatan
pelaksanaan tugas.
Pelanggaran-pelanggaran
administrasi
dan
bidang
Kepegawaian; 4. Adanya yang
Pelanggaran-pelanggaran mengakibatkan
kerugian
Negara / Daerah; 5. Masih
rendahnya
masyarakat pengawasan.
terhadap
kepercayaan hasil-hasil
terutama
menyangkut kerugian daerah
35
yang
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI DAN MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu lembaga untuk mendukung Visi Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015, yaitu : ”Terwujudnya
Inspektorat
sebagai
Penggerak
dan
Pendorong
Terciptanya Pemerintahan yang Baik, Bermartabat dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” Visi ini berorientasi pada terwujudnya dinamika sikap masyarakat yang tanggap, aktif, selektif dan arif menerima informasi, berfikir maju sebagai cermin semangat reformasi. Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas adalah : a. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengawasan; b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan; c. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bermartabat. d. Mendorong percepatan pembangunan yang ekonomis, efektif, efisien dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
36
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai, untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama priode perencanaan, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merumuskan tujuan yang selaras dengan misi, yaitu: a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur pengawasan; b. Terwujudnya sistem pengawasan yang baik, bertanggungjawab dan profesional; c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Akuntabel (Good Governance); d. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang ekonomis, efektif dan efisien serta bebas KKN.
Perumusan dan Indikator sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahun yaitu : a. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala di lingkup Kabupaten Musi Rawas dengan indikator sasaran yaitu Jumlah obyek pemeriksaan; b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pengawasan, indikator sasaran : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat bidang pengawasan. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis. c. Menurunnya angka rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkala, indikator sasaran : 37
Jumlah rekomendasi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas. Jumlah temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah temuan BPKP. Jumlah temuan BPK. d. Menurunnya angka kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, indikator sasaran yaitu jumlah kasus pengaduan; e. Terlaksananya koordinasi pengawasan secara lebih komprehensif, indikator sasaran yaitu jumlah pelaksanaan Rapat koordinasi Pengawasan Daerah /Nasional. f. Terlaksananya Pemerintahan yang akuntabel, indikator sasaran : LAKIP Kabupaten Musi Rawas Persentase penyusunan Renstra, Renja dan Lakip SKPD yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. g. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, indikator sasaran : Jumlah jenis naskah akademik operasional pengawasan Jumlah jenis naskah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedianya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, maka ditetapkan 5 (lima) strategi yaitu: 38
i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik; ii. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; iii. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah; iv. Peningkatan
Profesionalisme
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
dan
prosedur
pengawasan; v. Penataan
dan
penyempurnaan
kebijakan
sistem
pengawasan. 2. Kebijakan Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh kepala SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan untuk mencapai tujuan maka ditetapkan 6 (enam) kebijakan yaitu : a. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai; b. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawas; c. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala; d. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; e. Meningkatnya Profesionalisme pengawasan; f. Peningkatan
pelayanan
dan
koordinasi
pengawasan
komprehensif; g. Tersedianya acuan sistem dan prosedur pengawasan.
39
yang
lebih
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
V.1 Rencana Program Dalam rangka
mewujudkan sasaran – sasaran strategis yang telah
dirumuskan pada Bab IV, dilakukan dengan menetapkan program – program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran. Program prioritas yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu : a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; d. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; Selain program tersebut diatas, terdapat program yang bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas, yaitu : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40
V.2 Kegiatan Berdasarkan program diatas maka ditetapkan beberapa kegiatan, yaitu :
No.
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
1.
Pelayanan Administrasi
Rutinitas SKPD
Perkantoran 2.
Peningkatan Sarana dan
Rutinitas SKPD
Prasarana Aparatur 3.
Peningkatan Sistem
1. Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan Internal dan
Internal Secara Berkala;
Pengendalian Pelaksanaan
2. Penanganan Kasus Pengaduan
Kebijakan Kepala Daerah (KDH)
di Lingkungan Pemerintah Daerah. 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 4. Inventarisasi Temuan Pengawasan; 5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 6. Koordianasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 7. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; 8. Evaluasi Laporan Akuntabilitas (LAKIP) SKPD;
41
4.
Peningkatan Profesionalisme
9. Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Tenaga Pemeriksa dan
Pengawasan
Aparatur Pengawas; 10. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
5
Penataan dan Penyempurnaan
11. Penyusunan Naskah
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Akademik Kebijakan Sistem
Pengawasan
dan Prosedur Pengawasan: 12. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
6
Program Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat
7
Perencanaan pembangunan
13. Koordinasi Penyusunan
Daerah
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
Kelompok sasaran kegiatan – kegiatan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas berdasarkan program sebagai berikut : No. 1.
2.
Program
Kelompok Sasaran
Pelayanan Administrasi
Pegawai Inspektorat Kab. Musi
Perkantoran
Rawas
Peningkatan Sarana dan
Pegawai Inspektorat Kab. Musi
Prasarana Aparatur
Rawas
42
3.
Peningkatan Sistem
Seluruh SKPD yang menjadi obyek
Pengawasan Internal dan
pemeriksaan dilingkup Pemkab.
Pengendalian Pelaksanaan
Musi Rawas.
Kebijakan Kepala Daerah 4.
Peningkatan Profesionalisme
Pegawai Inspektorat Kab. Musi
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Rawas
Pengawasan 5
Penataan dan Penyempurnaan
Pegawai Inspektorat Kab. Musi
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Rawas
Pengawasan
43
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 yaitu :
Misi keenam RPJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Musi Rawas : Penataan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sasaran
ketujuh
belas
:
Meningkatkan
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan indikator dan target capaian setiap tahun untuk mendukung Misi dan Sasaran tersebut diatas, yaitu : TABEL. VI.1 INDIKATOR KINERJA SKPD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
No 1.
Indikator Kinerja Utama Prosentase jumlah laporan hasil pengawasan Internal secara berkala terhadap jumlah obyek pengawasan sesuai PKPT;
Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Kinerja pada pada Awal AkhirPeriode Periode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RPJMD RPJMD
40
50
44
60
70
80
90
95
95
2.
3.
4
5.
6.
Prosentase laporan hasil pengawasan yang telah diinventarisasi; Prosentasi Jumlah penyelesaian tindaklanjut hasil temuan/pemeriksaan . Prosentase Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA Prosentase tersedianya acuan/pedoman pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosentasi penyelesaian tindaklanjut penanganan kasus pengaduan.
60
75
80
85
90
95
100
100
70
80
90
90
90
95
100
100
10
15
20
25
30
35
40
40
50
60
65
70
75
80
90
90
70
75
80
85
90
95
100
100
TABEL. VI. 2 DAFTAR INDIKATOR CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 - 2015 INDIKATOR KINERJA PENGAWASAN
KONDISI SEBELUMNYA
KONDISI YANG AKAN DATANG
Standar pengawasan tidak aplikatif dan kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna;
Belum optimalnya fungsi pengawasan.
45
Penyempurnaan sistem & prosedur audit baru dengan memperhatikan kebutuhan pengguna.
Peningkatan peran fungsi pengawasannya.
PENCAPAIAN
Prosedur kerja audit sesuai dengan Sistem informasi pengawasan pemerintahan daerah tingkat Nasional (SIWASDANAS) Implementasi dari Permendagri Nomor 8 TAHUN 2009 & Permendagri Nomor 1 Tahun 2010 ;
Aplikasi SIWASDANAS adalah sistem yang akan
digunakan untuk mengelola dan mengadministrasikan kegiatan pengawasan internal pemerintah, mulai dari perencanaan, monitoring, tindaklanjut dan rekomendasi atas hasil temuan, yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Musi Rawas. PROFESIONALISME
Keahlian & Keterampilan Internal auditor belum memadai ; Jumlah tenaga internal auditor yang berlatar belakang pendidikan S1. Akuntansi masih rendah; Belum optimalnya peran staf dalam mendukung fungsi pengawasan; Rendahnya pelaksanaan kegiatan Diklat & Bimtek bagi staf dalam membantu memahami LHP.
PEMERIKSAAN & PELAPORAN
Standar dan Manual pemeriksaan kurang jelas; Laporan kurang sesuai dengan kondisi kebutuhan pengguna;
Peningkatan jumlah internal auditor yang memiliki keterampilan & keahlian dibidang pengawasan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; Peningkatan pemahaman terhadap LHP;
Mengikuti Training dan Diklat Sertifikasi JFA pada staf yang dilaksanakan oleh BPKP;
Tersedianya Buku-buku bacaan tentang peraturan & Standarisasi Pengawasan Internal Pemerintah;
Penguatan fungsi pengawasan dengan Sosialisasi Peran APIP bagi Pemerintahan;
staf
Adanya fasilitas program pendidikan formal (S1 dan S2) dan non formal akuntansi pemerintahan di Universitas di Indonesia.
Menyempurnakan seluruh SOP dan SISDUR audit baru yang berhubungan dengan pemeriksaan untuk menjaga kualitas, efisiensi dan efektifitas pemeriksaan;
Tersedianya Pedoman SISDUR Pengawasan Internal pemerintah yang Baru;
Kecepatan dan ketepatan serta bentuk laporan dengan memperhatikan kondisi kebutuhan pengguna PEMANFAATAN IT & MODERNISASI PERALATAN KERJA
Penggunaan IT untuk pelaporan dan penyimapanan data masih rendah; Peralatan
IT
sangat
46
Pemanfaatan IT untuk efisiensi dan produktifitas; Pengadaan dan pemanfaatan peralatan kerja yang modern dan
Penyediaan fasilitas IT; Peningkatan peralatan kerja dan alat transportasi yang memadai.
terbatas;
aplikatif;
Sarana transportasi kurang memadai dengan kondisi dan jangkauan wilayah obrik yang luas.
47
Peningkatan fasilitas transportasi untuk memenuhi kebutuhan operasional kerja Inspektorat .
BAB. VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan memberikan gambaran umum tentang arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu / periode 5 (Lima) tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas yaitu : ”Terwujudnya Inspektorat sebagai Penggerak dan Pendorong Terciptanya Pemerintahan yang Baik, Bermartabat dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” Selain itu Renstra merupakan acuan/pedoman bagi Pimpinan dalam menetapkan kebijakan dibidang pengawasan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Keberhasilan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas haruslah didukung
oleh Pemerintah
Daerah,
Pemerintah
Provinsi dan
Pemerintah Pusat serta masyarakat Kabupaten Musi Rawas agar dapat berjalan dengan baik dan sinergi dengan Perencanaan Pemerintah yakni RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 -2015. Dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan gambaran arah tujuan dalam mengambil kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga tercapainya sasaran yang berorientasi pada Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas. 48
Semoga Renstra ini memberikan manfaat dan mendapat dukungan dari semua pihak demi terciptanya pengawasan yang berkualitas dan Profesional demi terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik.
Muara Beliti,
2015
INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS
Hj. RITA MARDIAH, S.Sos. MM Pembina Utama Muda NIP. 19601002.198609.2.001
49
