P E N D A H U L U A N

RPJM PADANG 2009-2014

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kota Padang dan sebagian wilayah pantai barat wilayah Sumatra Barat telah diguncang gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 7,9 skala richter pada tanggal 30 September 2009. Gempa tersebut telah menghancurkan sebagian prasarana dan sarana serta utilitas kota dan pemukiman sehingga kegiatan ekonomi dan sosial serta pemerintahan terganggu beberapa Minggu. Bantuan segera datang untuk pemulihan kehidupan kota yang terancam mati karena sumber daya pokok bagi geliat kehidupan telah terganggu seperti jaringan listrik dan air minum serta telekomunikasi selain hancurnya bangunan pasar dan gedung pemerintahan. Upaya pemulihan terfokus kepada upaya normalisasi kegiatan ekonomi dan sosial serta pemerintahan dengan segala keterbatasan dan berbagai hambatan. Proses pemulihan berbekal semangat kebersamaan dari warga kota bersama pemimpin dan tokoh masyarakat serta para perantau dan relawan dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Sumbangan dari berbagai sumber dan bantuan dari berbagai instansi termasuk luar negeri mengalir atas nama kemanusiaan sebagai wujud kepedulian terhadap bencana alam. Kondisi ini dapat menggambarkan betapa dahsyatnya bencana dan bentuk kepedulian terhadap upaya pemulihan kehidupan kota. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan rencana transisi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai tindak lanjut dari tanggap darurat bencana. Rencana transisi didukung dengan penetapan Komisi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Daerah Kota Padang yang telah merekomendasikan beberapa rencana rehabilitasi dan pembangunan kembali. Selain itu juga dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang sebagai pedoman bagi pembangunan prasarana dan sarana serta utilitas kota yang berjangka waktu 20 tahun. Semua perencanaan tersebut telah merujuk RPJP Kota Padang 2004-2020 dan RPJM Kota Padang 2009-2014 yang seterusnya akan direvisi sesuai kebutuhan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang tahun 2009-2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2009 tanggal 15 Juli tahun 2009. Namun dalam perjalanannya setelah 2 (dua) bulan semenjak ditetapkan telah terjadi bencana gempa yang menyebabkan rencana tersebut harus direvisi tanpa mengubah visi dan misi pembangunan kota menuju metropolitan. Revisi ditekankan kepada antisipasi dan mitigasi bencana terutama gempa bumi dan tsunami serta dampak bencana lainnya yang ditimbulkannya RPJM Kota Padang 2009-2014

1

dengan reorientasi pembangunan ke arah timur dan selatan melalui pengembangan pusat-pusat kota baru sebagai konsekuensi dari konsep metropolitan yang berpusat banyak. Reorientasi pembangunan tidak mengabaikan perkembangan yang sudah wujud di kawasan barat dan utara yang telah tumbuh cepat karena didukung prasarana dan sarana serta utilitas kota. Pengembangan kawasan ini dalam jangka panjang diarahkan sebagai pusat perekonomian utama kota yang didukung permukiman bertingkat tinggi serta jalur evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Reorientasi ini akan mempercepat penyebaran pembangunan untuk keseimbangan pertumbuhan antar kawasan melalui pengembangan prasarana dan sarana serta utilitas kota sebagai pusat-pusat kota baru. Diharapkan wujud kota sebagai metropolitan mulai tampak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai peletakan dasar seterusnya memasuki proses pembentukan dalam jangka waktu 5 (tahun) tahun dan proses pengembangan dan pemantapan masing-masing dalam jangka waktu 10 (tahun). Konsekuensi dari reorientasi pembangunan adalah kesiapan pemerintah bersama masyarakat untuk mengakomodasi perubahan ini karena pembangunan tersebar dengan membentuk pusat-pusat baru bahkan percepatan harus diupayakan. Dari sisi pemerintah harus ada rencana dan kebijakan yang dapat dipahami masyarakat sebagai upaya perbaikan kehidupan secara terencana dan berkelanjutan. Dari sisi masyarakat harus ada kerelaan untuk berperan serta sebagai bentuk partisipasi untuk membangun kehidupan untuk masa kini dan generasi masa datang. Pola pembangunan partisipatif dengan pendamping terhadap masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan menuju metropolitan sebagai pendekatan yang ideal. Pembangunan sebagai kebutuhan bersama akan dapat dirasakan hasilnya oleh pemerintah dan masyarakat dengan dukungan dunia usaha jika semua pihak satu kata dan satu hati serta satu gerak sebagai hakikat dari Padang Kota Tercinta. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 adalah: 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun RPJM Kota Padang 2009-2014

2

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan RPJM Kota Padang 2009-2014

3

17. 18.

19. 20.

21.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 18); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 20092014 (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2009 Nomor 9);

1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang tahun 2009-2014 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan selama periode tersebut. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Kota maka penyusunan dokumen tersebut harus tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi maupun Nasional. Hal ini dimaksudkan agar adanya konsistensi perencanaan baik di tingkat nasional, Propinsi Sumatra Barat dan Kota Padang. Selain itu dalam penyusunan dokumen RPJM Kota Padang dimaksud juga perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lain yang ada di Kota Padang sendiri seperti halnya RPJP Kota Padang Tahun 20042020 dan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030. Dengan demikian maka pola hubungan RPJM Kota Padang tahun 2009-2014 dengan dokumen lainnya dapat diuraikan sebagai berikut : a. RPJM Nasional. RPJM Nasional menjadi acuan penyusunan RPJMD Kota Padang dengan menggambarkan relevansi antar kebijakan dan program prioritas Pemerintah Tingkat Pusat yang adaptif, aplikatif dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan. b. RPJMD Propinsi Sumatra Barat RPJM Daerah Propinsi juga menjadi acuan RPJMD Kota Padang dengan menggambarkan hubungan antar berbagai kebijakan dan program Pemerintah Propinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan di Kota Padang dengan senantiasa mengedepankan aspek sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan Kota Padang.

RPJM Kota Padang 2009-2014

4

c. RPJP 2004-2020 RPJM Kota Padang tahun 2009-2014 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan suatu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang massa periode tahap kedua pelaksanaan RPJP Tahun 2004-2014. d. Renstra SKPD Kota Padang Merupakan dokumen perencanaan SKPD yang merupakan program kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dari RPJM Kota Padang yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Merupakan rencana kerja daerah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJM Kota Padang. f. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Rencana Kerja SKPD menjadi acuan pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tiap tahun, sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. g. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatra Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatra barat yang dijadikan acuan dalam penempatan program kerja ke dalam ruang dan kawasan di Kota Padang h. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dijadikan acuan dengan menggambarkan hubungan dan indikasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2014 dan kebijakan secara menyeluruh kepada ruang dan kawasan yang terbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SWP). i. Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009. Untuk mempercepat pembangunan dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi maka telah disepakati 8 (delapan) prioritas pembangunan pasca gempa dalam jangka pendek antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang yaitu: 1. Rencana pemindahan pusat pemerintahan dari lokasi sekarang ke lokasi baru. 2. Pemulihan perekonomian kota dengan konsep pasar raya dan pasar satelit. 3. Reorganisasi transportasi termasuk pembangunan terminal angkutan kota. 4. Penataan kawasan kota lama sebagai kawasan warisan (inheritage). 5. Pemulihan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan. 6. Pemulihan rumah masyarakat dan prasarana pemukiman. 7. Pemulihan mental masyarakat dan mitigasi bencana. 8. Peninjauan ulang seterusnya revisi RTRW dan RPJM. RPJM Kota Padang 2009-2014

5

Pola hubungan RPJMD Kota Padang 2009-2014 dapat digambarkan seperti pada diagram berikut ini. Gambar 1. Pola Hubungan Antar Dokumen

Sumber: Diolah, Paparan Tim Bappenas tahun 2009

Keseluruhan usulan yang telah disepakati tersebut akan ditampung dalam revisi RPJM 2009-2014 dengan memperhatikan keselarasan antara RPJP Kota Padang 2004-2020 dan RTRW Kota Padang 2009-2030. Pemindahan pusat pemerintahan tidak memindahkan city hall sebagai tempat kedudukan kepala pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan dapat tersebar sesuai dengan kepentingan. Pola penyebaran kegiatan pemerintahan didukung teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalitas dalam pemerintahan yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar yaitu mengatur dan mengurus serta melayani. Konsekuensi dari pengembangan kawasan-kawasan perkotaan dengan banyak pusat-pusat baru adalah mengoptimalkan ketiga fungsi pokok tersebut melalui pengembangan sistem dan kultur berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi pengaturan melalui penetapan peraturan daerah untuk mendukung aturan yang lebih tinggi pada skala lokal dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang dapat diinformasikan melalui media internet dan dikomunikasikan melalui media sekolah dan lembaga sosial-kemasyarakatan. Fungsi pengurusan melalui pengembangan satuan kerja yang semakin dekat dengan objek sehingga dicapai tingkat keteraturan dan ketertiban serta kenyamanan yang tinggi sebagai indikator kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Fungsi pelayanan melalui jaringan (online) untuk mendukung kebijakan satu atap dan satu pintu berbasis komputer sehingga dapat dicapai tingkat efisiensi yang tinggi selain mengurangi kontak langsung antara pemberi dan penerima layanan dengan tendensi korupsi.


6

Kota modern yang ingin dicapai melalui konsep metropolitan harus berdasarkan prinsip keterjangkauan (Access) sekaligus keamanan (safety) dan kenyamanan (secure) sebagai salah satu indikator dari kepuasan (satisfaction). Prinsip AS3 ini hanya dapat dicapai jika pelayanan dapat diakses secara langsung (direct) dan berterusan (run time) melalui pelayanan yang berjaringan. Jika pola pelayanan ini diterapkan maka pelayanan pemerintahan yang tersebar pada pusat-pusat kota baru tidak lagi membutuhkan satu pusat pemerintahan berskala besar pada satu tempat tertentu. Oleh sebab itu pemerintah kota segera merumuskan kembali pola pelayanan yang berbasis penyebaran pelayanan yang semakin mendekat kepada masyarakat termasuk mengakomodasi kecenderungan peningkatan akses melalui internet oleh sebagai besar masyarakat yang terdidik. Jika dalam jangka waktu 10-20 tahun lagi generasi masa kini sudah menjadi pengganti generasi masa kini maka pengembangan pusat pemerintahan yang terpusat menjadi kurang efektif. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan untuk menghasilkan rencana yang komprehensif mulai dari deskripsi tentang kondisi sekarang sampai kepada strategi dan arah kebijakan serta penetapan kinerja adalah sebagai berikut: BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB III

: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV

: Analisis isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

BAB V

: Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran

BAB VI

: Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII

: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII

: Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB IX

: Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X

: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5 Maksud dan Tujuan Berdasarkan latar belakang dan upaya serta rencana yang dikemukakan diatas maka disusunlah maksud dan tujuan penyusunan RPJMD ini, yaitu untuk: a. Melakukan penyesuaian terhadap Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota RPJM Kota Padang 2009-2014

7

Padang Tahun 2009-2014 dengan visi, misi, kebijakan, program pokok serta prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah pasca gempa termasuk kemampuan keuangan dengan memperhatikan aspirasi pihak legislatif dan masyarakat secara keseluruhan. b. Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah bersifat definitif sebagai peraturan daerah yang bertujuan untuk mengarahkan, mengatur serta mengikat berdasarkan kedudukan, kewenangan, urusan dan tugas sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2004 sesuai dengan kondisi daerah pasca gempa tahun 2009. c. Menjadikan RPJMD sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah seterusnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang termasuk rencana investasi terutama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai bagian dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2009. Keluaran dari proses ini adalah tersedianya RPJMD Kota Padang 20092014 hasil revisi berdasarkan kondisi daerah pasca gempa dan kebutuhan dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi serta kelanjutan pembangunan jangka menengah lima tahunan. Hasil yang diharapkan dengan tersusunnya RPJMD Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut: a. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dipedomani oleh pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Pemerintah Kota Padang, Renja SKPD dan RAPBD Kota Padang; b. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dijadikan tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah baik secara bertahap melalui pengukuran kinerja SKPD yang dapat di kompilasi menjadi kinerja pemerintahan kota; c. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dijadikan dasar pengawasan DPRD Kota Padang sekaligus pengendalian terhadap upaya peningkatan kinerja dan pembentukan citra pemerintahan yang semakin baik.


8

RPJMD KOTA PADANG 2009-2014

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Aspek Geografi Letak, Luas dan Batas Wilayah Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatra Barat mempunyai luas wilayah administratif sekitar 1.414,96 km² terletak dipesisir pantai Barat Pulau Sumatra pada posisi astronomis antara 00º 05’ 05’’ BT – 100º34’09’’ BT dan 00º44’00’’ LS 01º08’35’’ LS. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1980 dan Perda Nomor 10 Tahun 2005 wilayah administrasi Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 104 Kelurahan. Luas wilayah terdiri dari 694,96 km² daratan dan 720,00 km² peariran/laut yang merupakan hasil perluasan Kota Padang Tahun 1980, yaitu penambahan luas wilayah dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Perluasan wilayah administrasi Kota Padang terjadi dengan menggabungkan 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebelumnya memiliki kedekatan sosial budaya dengan Kota Padang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Padang Luar Kota, yaitu Kecamatan Nanggalo, Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Oleh karena itu luas wilayah dan alasan efektivitas pembangunan, ketiga kecamatan tersebut dijadikan 7 kecamatan. Pembentukan wilayah kecamatan baru mempertimbangkan struktur sosial budaya masyarakat dan kesatuan adat nagari agar tidak terpisahkan, maka wilayah administrasi kecamatan disesuikan dengan kesatuan adat nagari yang sudah ada. Sedangkan tambahan 1 (satu) kecamatan lagi adalah Kecamatan Padang Utara yaitu berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Tangah dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Barat lama. Batas - batas wilayah Kota Padang, adalah: • • • •

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas wilayah adminisrasi dan jumlah kelurahan pada masing-masing Kota Padang setelah perluasan kota adalah sebagai berikut :

kecamatan


9

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Padang

Sebelum UU 22/1999

No

Kecamatan Luas (Km²)

Jumlah Kelurahan

Setelah UU 22/1999 Luas (Km²)

Jumlah Kelurahan

A. Wilayah Darat 1. Bungus Teluk Kabung

100,78

13

100,78

6

2. Lubuk Kilangan

85,99

7

85,99

7

3. Lubuk Begalung

30,91

21

30,91

15

4. Padang Selatan

10,03

24

10,03

12

5. Padang Timur

8,15

27

8,15

10

6. Padang Barat

7,00

30

7,00

10

7. Padang Utara

8,08

18

8,08

7

8. Nanggalo

8,07

7

8,07

6

57,41

9

57,41

9

10. Pauh

146,29

13

146,29

9

11. Koto Tangah

232,25

24

232,25

13

B. Wilayah Laut

-

-

720,00

-

Kota Padang

694,96

193

1.414,96

104

9. Kuranji

Sumber : BPS Kota Padang,Padang D Tahun 2008

Kondisi Topografi Berdasarkan posisi wilayah, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Propinsi Sumatra Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol : a. Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan dengan Samudra Hindia. b. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang merupakan daerah pusat Kota Padang sebelum Pemekaran Tahun 1980 dan sebagian wilayah kecamatan hasil Pemekaran Tahun 1980. c. Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yang melingkari Kota Padang.


10

Oleh karena itu, dilihat dari topografi daerah mempunyai karakteristik sangat bervariasi, dimana dipengaruhi ketiga kondisi wilayah diatas. Secara umum karakteristik Kota Padang perpaduan pantai, daratan dan perbukitan bergelombang yang curam. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Kondisi tersebut terlihat pada wilayah dengan kelerengan lahan lebih besar dari 40 kawasan dengan kelerengan lahan antara 0 – 2 terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 2 – 15 tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Kawasan dengan kelerengan lahan 15 – 40 tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan kawasan dengan kelerengan lahan >40 ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Klimatologi Suhu udara Kota Padang sepanjang tahun berkisar antara 22,0ºC sampai 31,7ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 - 84 dengan curah hujan rata-rata sebesar 4.7619 mm, atau 385 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (776 mm ) dan terendah pada bulan Mei (167 mm). Angin didominasi oleh angin Barat, Barat Daya, Barat Laut dengan kecepatan 1,6 - 5,6 knot bahkan kadang-kadang mencapai 5 – 40 knot. Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (musim barat) dengan kekuatan arus antara 1 – 45 cm/detik, biasanya mencapai puncak pada bulan Desember. Arus musim timur antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5 – 2,0 meter. Kondisi Geologi Secara kondisi geologi Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf. Secara garis besar jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Aliran yang tak teruraikan (Qtau) Merupakan batuan hasil gunung api yang tak teruraikan umumnya berupa lahar, konglomerat, breksi dan batu pasir yang bercampur menjadi satu. Batuan ini tersebar pada daerah yang merupakan daerah Bukit Barisan di wilayah Kota Padang dan sekitar Gunung Padang dan Bukit Air Manis.


11

2. Alluvium (Qal) Merupakan batuan yang umumnya terdiri dari lanau, lempung, pasir, kerikil, pasir lempungan, lempung pasiran. Penyebaran dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah Kota Padang. 3. Kipas Alluvium (Qt) Merupakan batuan terdiri dari rombakan batuan andesit berupa bongkahbongkah yang berasal dari gunung api strato, bewarna abu-abu kehitaman, keras, komposisi mineral piroksen, homblende dan mineral hitam lainnya. Batuan ini tersebar di bagian bawah lereng-lereng pegunungan dan perbukitan sekitar Bukit Nago dan Limau Manis. 4. Tufa Kristal (QTt) Merupakan tufa kristal yang mengeras yang terlihat pada singkapan setempatsetempat di perbukitan di Bukit Air Manis, di Teluk Nibung dan dan Lubuk Begalung hingga ke perbukitan di Kelurahan Labuhan Tarok. 5. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp) Merupakan batuan gunung berapi yang masih masif bewarna hitam keabu abuan hingga putih, andesit berselingan dengan tufa, terlihat pada singkapan setempat-setempat di Pegambiran, Tarantang dan perbukitan Air Dingin yang bersebelahan dengan batu gamping. 6. Batu Gamping (PTls) Berwarna putih hingga ke abu-abuan, terlihat pada singkapan di Indarung, sekitar Bukit Karang Putih. 7. Fillit, Batu Pasir, Batu Lanau Meta (PTps) Fillit bewarna hitam hingga abu kemerahan, batu pasir bewarna abu-abu kehijauan mengandung klorit keras dan berbutir halus dan batu lanau bewarna hijau kehitaman. Batuan ini terlihat pada singkapan Koto Lalang (jalan ke arah Solok). Umumnya mendasari bukit-bukit dan pegunungan yang landai. Tabel 2.2 Batuan Wilayah Kota Padang No

Jenis Batuan (Litologi)

Luas (Ha)

Persentase

1.

Aluvium

21.566,89

31,03

2.

Batuan Gunung Api

34.972,34

50,32

3.

Batuan Intrusi

1.337,81

1,93

4.

Batuan Metamorf

1.189,56

1,71

5.

Batu Kapur

1.158,56

1,67

6.

Formasi Palepat

0,01

0,00

7.

Formasi Painan

9.270,83

13,34

69.496,00

100,00

KOTA PADANG Sumber : Hasil Perhitungan Aplikasi ArcGIS, Tahun 2008


12

Kondisi Hidrogeologi Berdasarkan analisa geolistrik, jenis dan susunan batuan dapat dijelaskan kondisi hidrogeologi Kota Padang sebagai berikut: a. Karakteristik air bawah tanah Pada umumnya dataran Kota Padang ditutupi oleh endapan aluvium dan terletak di dalam cekungan air tanah (CAT) Padang Pariaman dan Cekungan Air Tanah (CAT) Painan. Air dalam tanah tersebut berasal dari air yang datang dari arah timur (perbukitan) dimana pada bagian timur ini merupakan hutan yang sekaligus sebagai daerah tangkapan air (catchment area). Siklus air hujan yang turun di kawasan ini sebagian meresap ke dalam tanah dan kemudian membentuk air tanah. Sebagian lain mengalir di permukaan tanah. Disamping itu, ada yang menjadi uap air ke udara, dimana sangat tergantung pada suhu udara dan vegetasi penutup permukaan tanah. Air yang meresap dan masuk ke dalam tanah membentuk air bawah tanah mengalir ke permukaan sungai dan terbentuklah sungai mulai dari sungai kecil sampai dengan sungai besar. Semuanya bermuara ke laut pantai barat. Secara umum hidrologi Kota Padang mempunyai kurang lebih mempunyai 23 aliran sungai yang mengaliri seluruh wilayah kota. Panjang sungai yang ada di Kota Padang sepanjang 155,40 Km. Tingkat ketinggian sungai-sungai tersebut pada umumnya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terhadap bencana banjir dan bahaya erosi. b. Penyebaran air bawah tanah Penyebaran air bawah tanah di Kota Padang dibedakan atas dua wilayah air bawah tanah,yaitu: 1. Wilayah air tanah dataran pantai Wilayah air tanah dataran pantai ini tersimpan dalam batuan-batuan hasil endapan banjir sungai (alluvial deposits), endapan rawa-rawa pantai (backswamp deposits) dan endapan banjir pantai atau laut (marine or coastal floodplain deposits). Semua endapan tersebut berbentuk pasir, lempung, lanau dan kerikil. Batuan yang menjadi akuifer (pembawa air) berupa pasir halus dan kasar serta kerikil. Sebaran air bawah tanah dataran pantai meliputi hampir semua kawasan pantai Kota Padang. Wilayah dataran pantai ini mempunyai keterusan air (permeability) dari sedang hingga tinggi. Muka air tanah dangkal (water table) umumnya sangat dangkal yaitu antara 1 s/d 2 meter dan pada musim penghujan bisa lebih tinggi lagi. Debit sumur berkisat 2-5 liter/detik.


13

2. Wilayah Air Tanah Perbukitan Wilayah tanah perbukitan menyangkut daerah imbuhan air tanah dan cekungan air tanah yang tidak mengenal batas topografi dan administrasi. Sebagian besar Kota Padang wilayah timur dan selatan merupakan daerah perbukitan yang dibangun dari endapan gunung api antara lain endapan lahar, tufa andesit, tufa kristal, lava, aggolomerat dan breksi vulkanik. Wilayah perbukitan ini membawa air (akuifer) memiliki keterusan yang rendah dan debit sumur dibawah 2 liter/detik. Beberapa mata air yang muncul di kawasan ini, pada umumnya mempunyai debit kurang dari 2 liter/detik. Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Pusat-pusat gempa di Kota Padang paling banyak berkaitan dengan gempa tektonik. Pusat-pusat gempa tektonik yang dapat mempengaruhi Kota Padang. Kota Padang terbentuk di sepanjang jalur gempa mengikuti zona subduksi sepanjang 6.500 km di sebelah Barat Pulau Sumatra. Tumbukan Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia, membentuk Zona Benioff, yang secara terus menerus aktif bergerak ke arah Barat - Timur yang merupakan zona bergempa dengan seismisitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak. Data kegempaan dari BMG dan USGS memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar cukup merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatra. Frekuensi kejadian gempa dari tahun 1900 hingga 1963 relatif sedikit, sedangkan dari tahun 1963 hingga 1995 terjadi peningkatan. Gempa terjadi 3 sampai 16 kali per tahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi ini menurun hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984, dan kemudian meningkat lagi dengan 2 kali kejadian pada tahun 1995. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 Km, dengan magnitude lebih besar dari 5 skala Richter. Gempa berkekuatan lebih besar dari 6,5 skala Richter di permukaan, berpeluang besar menyebabkan deformasi di daratan dan di dasar laut. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatra juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatra yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatra yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah kiri pulau Sumatra bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah kanan bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai, Enggano, Pisang dan sebagainya. Gempa vulkanik di Kota Padang disebabkan posisi Kota Padang yang berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Marapi dan Tandikek. RPJM Kota Padang 2009-2014

14

Gelombang Tsunami Solusi mekanisme fokal dari beberapa pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesar naik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitude lebih besar dari atau sama dengan 7 Skala Richter sangat berpotensi sebagai pembangkit gelombang tsunami Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatra, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah-satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatra Barat pada 1797 dan 1833. Longsoran Lahan Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan pada daerah Kota Padang menunjukkan sebagian besar daerahnya memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang sedang dan tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 08%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng-kaki pegunungan, kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di daerah Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng yang umumnya berkisar 23 - 99%. Bentuk lereng pada umumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 1.000 meter dpl, kecuali untuk daerah Sungai Sapih, Air Dingin, dan Bukit Lantiak. Struktur batuan wilayah Kota Padang umumnya miring, kecuali di daerah Kuranji yang mempunyai struktur masif sehingga akan mempermudah terbentuknya bidang gelincir. Kedalaman air tanah umumnya dangkal, yaitu berkisar dari 86 cm hingga kedalaman 7 m dan memiliki jalur mata air (spring) dan jalur rembesan (seepage), dan curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, air tanah yang tergolong dangkal dan banyak terdapat jalur mata air dan rembesan mempercepat terjadinya longsoran lahan. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan karena pada daerah tersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan lereng sebagian besar berkisar 0 - 8%, sehingga tidak memiliki potensi untuk mengalami longsor. Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnya terkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya RPJM Kota Padang 2009-2014

15

terdapat pada setiap kecamatan yang ada di Kota Padang. Tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah ini umumnya terdapat pada daerah yang memiliki penggunaan lahan berupa non permukiman, sehingga apabila terjadi longsoran lahan tidak menimbulkan korban jiwa. Erosi Pantai Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang, arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai. Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi/abrasi di pantai. Pola arus pantai terutama ditentukan oleh besarnya sudut datang yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika sudut datang itu cukup besar, maka akan terbentuk arus menyusur pantai (longshore curent) yang disebabkan oleh perbedaan tekanan hidrostatis. Jika sudut datang gelombang kecil atau sama dengan nol (gelombang yang datang sejajar dengan pantai), maka akan terbentuk arus meretas pantai (rip curent) dengan arah menjauhi pantai di samping terbentuknya arus menyusur pantai. Salah-satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai di daerah Pasir Parupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun di pantai seperti pemecah gelombang (creep). Pada umumnya konstruksi ini akan menghadang aliran litoral (litoral drift) alami di wilayah pantai tersebut, yang berarti terganggunya pemasokan air ke pantai di bagian hilir aliran lithoral tersebut. Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayah tersebut. Pada umumnya pantai yang ada di Kota Padang kebanyakan adalah pantai pasir yang terdiri dari kwarsa dan feldspar, bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (upland). Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, sisa-sisa terumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan air yang kuat mengangkut partikelpartikel yang halus dan ringan. Untuk pantai di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, ekosistemnya termasuk terumbu karang yang dari segi tipenya termasuk kepada jenis terumbu karang tepi (fringing reef), yang mempunyai kedalaman kurang dari 40 meter.


16

Banjir Kota Padang dilihat dari geomorfologi-nya merupakan perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian Tengah dan bentuk lahan marin bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik yang lebih tinggi dari daerah bagian Tengah dan Barat, sehingga daerah bentuk lahan aluvial dan marin yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun, sering mengalami banjir. Hal ini didukung lagi bahwa Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi ratarata .300 mm per-bulan dengan rata-rata hari hujan 15 - 16 hari per-bulan. Apalagi luapan sungai tersebut bersamaan dengan terjadinya pasang di laut. Tingkat bahaya banjir di Kota Padang dapat dibedakan menjadi bahaya banjir tinggi dan sedang. Tingkat bahaya banjir tinggi umumnya tersebar pada daerah dataran yang memiliki satuan bentuk lahan dataran banjir, dataran aluvial, rawa belakang, dan depresi antar gisik. Tingkat bahaya banjir terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 ha. Tingkat bahaya banjir sedang yang terbesar terdapat pada Kecamatan Kuranji dengan luas daerah 802 Ha. Tingginya tingkat bahaya banjir Kota Padang umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang-surut air laut di Kota Padang. Pasang-surut di Kota Padang memiliki tipe pasang-surut ganda campuran, dalam artian dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali mengalami surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebab-kan banjir.

Kebakaran Berdasar fungsi kawasan dan kepadatan penduduk, resiko bahaya kebakaran dapat digolongkan menjadi 3 wilayah yaitu: 1. Tingkat Resiko Kebakaran-1 Resiko terbesar terdapat di Kecamatan Padang Utara, Padang Timur dan Padang Barat yang merupakan area pusat perdagangan kepadatan tinggi. 2. Tingkat Resiko Kebakaran-2 Kecamatan Kuranji, Nanggalo, Padang Selatan dan Lubuk Begalung sebagai kecamatan tumbuh cepat berada di daerah resiko lini ke 2. 3. Tingkat Resiko Kebakaran-3 Kecamatan dengan resiko kecil akan bahaya kebakaran terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tangah


17

Penggunaan Lahan Hampir separuh penggunaan lahan di Kota Padang masih untuk hutan lebat sedangkan lebih kurang 10 persen digunakan sebagai areal tanah perumahan. Untuk penggunaan areal perkebunan campuran lebih kurang sebesar 20% dan sawah beririgasi maupun tidak beririgasi sebesar 7,35%. Selebihnya penggunaan lahan di Kota Padang digunakan untuk sektor perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan sebagainya. Selengkapnya penggunaan tanah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.3 Luas Lahan Kota Padang Menurut Jenis Penggunaannya Tahun 2009 Luas Lahan No.

Jenis Penggunaan

(Ha)

Persentase

1

Tanah Perumahan

6.681,38

9,61

2

Tanah Perusahaan

255,67

0,37

3

Tanah Industri Termasuk PT Semen Padang

702,25

1,01

4

Tanah Jasa

715,32

1,03

5

Sawah Beririgasi Teknis

4.934,00

7,10

6

Sawah Non Irigasi

174,03

0,25

7

Ladang / Tegalan

952,75

1,37

8

Perkebunan Rakyat

9

Kebun Campuran

10

Kebun Sayuran

11

2147,50

3,09

13.799,63

19,86

1343,00

1,93

Peternakan

26,83

0,04

12

Kolam Ikan

100,80

0,15

13

Danau Buatan

2,25

0,00

14

Tanah Kosong

28,33

0,04

15

Tanah Kota

16,00

0,02

16

Semak

1.533,32

2,21

17

Rawa / Hutan Mangrove

120,00

0,17

18

Jalan Arteri dan Jalan Kolektor

135,00

0,19

19

Hutan Lebat

35.448,00

51,01

20

Sungai dan Lain-lain

379,45

0,55

69.495,50

100

Jumlah Sumber : BPS Kota Padang

Kondisi Geografi Lainnya (Oseanografi) Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang ±84 Km dan luas kewenangan pengelolaan perairan ±72.000 Ha dan 19 pulau-pulau kecil. Secara fisik administratif ada 6 kecamatan yang bersentuhan langsung dengan pantai yaitu : Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ini mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat pulih (renewable) antara lain perikanan, hutan bakau, terumbu karang, Padang lamun, estuaria, dan pulau-pulau kecil . RPJM Kota Padang 2009-2014

18

Kondisi pesisir pantai Kota Padang secara garis besar dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu : a.

Pesisir yang landai, yaitu di daerah Padang Sarai - Batang Arau, Labuhan Tarok - Teluk Kabung,

b.

Pesisir yang curam dengan kawasan pesisir yang landai relatif sangat kecil antara lain pada kawasan pesisir Batang Arau – Labuhan Tarok, Teluk Kabung - Sungai Pisang - Pantai Padang. Karakteristik pantai Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4 Karakteristik Pantai Di Kota Padang No.

Pantai

Karakteristik

Jenis Pantai

1.

Padang Sarai – Parupuk

Landai

Pasir

2.

Parupuk Tabing - Muaro Padang

Landai

Pasir, batu/krip

3.

Batang Arau - Air Manis

Curam

Cadas

4.

Air Manis

Landai

Pasir, batu

5.

Air Manis - Teluk Bayur

Curam

Batu, cadas

6.

Teluk Bayur - Sungai Baremas

Landai

Pasir, batu

7.

Sungai Baremas - Labuhan Tarok

Curam

Cadas

8.

Labuhan Tarok - Teluk Kabung

Landai

Pasir, batu

9.

Teluk Labuhan Cina

Landai

Lumpur, pasir, batu

10.

Labuhan Cina - Teluk Kaluang

Landai, dan curam

Pasir, batu, cadas

11.

Teluk Kaluang

Landai

Lumpur

12.

Teluk Kaluang - Teluk Buo

Landai – curam

Pasir, batu, cadas

13.

Teluk Buo

Landai

Lumpur, pasir, batu

14.

Teluk Buo - Sungai Pisang

Landai, curam

Pasir, batu, cadas

15.

Sungai Pisang

Landai

Pasir, Lumpur

16.

Sungai Pisang – Pesisir Selatan

Landai, curam,

Pasir, batu, cadas

Sumber : Profil Perikanan dan Kelautan Kota Padang 2001.

Kondisi pulau-pulau kecil umumnya landai, hanya beberapa pulau yang mempunyai ketinggian sampai 100 m dpl yaitu; Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sironjong. Karakteristik pantai pulau-pulau kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini.


19

Tabel 2.5 Karakteristik Pulau-Pulau di Wilayah Kota Padang No.

NAMA PULAU

KECAMATAN

LUAS (Ha)

KELILING (m)

Karakteristik Pantai

Jenis Pantai

1.

Bintangur

-

56,78

3.396,80 Landai, curam Pasir, batu, cadas

2.

Sikuai

Bungus Teluk Kabung

48,12


3.

Toran

Padang Selatan

33,67

2.277,23 Landai

Pasir, batu

4.

Bindalang

Padang Selatan

27,06

1.996,47 Landai

Pasir, batu

5.

Pisang

Padang Selatan

26,19


6.

Pandan

Padang Selatan

24,32

1.821,77 Landai

Pasir, batu

7.

Sirandah

Bungus Teluk Kabung

19,18

1.741,27 Landai

Pasir, batu

8.

Pasumpahan

Bungus Teluk Kabung

16,90


9.

Sibonta

Bungus Teluk Kabung

13,18

1.423,56 Landai

Pasir, batu

10. Sao

Koto Tangah

12,46

1.310,79 Landai

Pasir, batu

11. Sironjong

Bungus Teluk Kabung

11,04

1.381,15 Curam

Cadas, pasir

12. Sinyaru

Bungus Teluk Kabung

7,90

1.139,06 Landai

Pasir, batu

13. Setan

Bungus Teluk Kabung

7,81

1.331,92 Landai, curam Batu, cadas

14. Air

Koto Tangah

7,09

990,20 Landai

Pasir, batu

15. Pasir Gadang

Padang Selatan

4,91

891,71 Landai

Pasir, batu

16. Setan Kecil

Bungus Teluk Kabung

3,33

692,47 Landai, curam Batu, cadas

17. Pisang Ketek

Padang Selatan

3,02

846,43 Landai, curam Batu, cadas

18. Kasik

Bungus Teluk Kabung

1,73

483,82 Landai

19. Ular Sumber :

Pasir, batu

Cadas Bungus Teluk Kabung 1,38 594,98 Curam Profil Perikanan dan Kelautan Kota Padang 2001. Padang Dalam Angka Tahun 2000 -2007, BAPPEDA dan BPS Kota Padang, Tahun 2008.

Bathimetri Pantai Kota Padang memanjang dari arah Barat Laut ke Tenggara membentuk garis pantai yang relatif lurus, bagian Utara landai dan ke arah Selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam. Kawasan Utara di daerah Padang Sarai garis isobath 15 m ditemui sampai 1 kilometer ke arah laut sedangkan di bagian Selatan di Pantai Air Manis sampai kawasan Pulau Sironjong kedalaman mencapai 20 - 50 meter. Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau kecil mencapai 80 meter, sementara di luar jajaran pulau tersebut kedalaman mencapai 300 m. Kondisi perairan di sekitar pulau-pulau kecil berupa karang (fringing reef) sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalam mencapai 3 meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30 - 60 meter. RPJM Kota Padang 2009-2014

20

Karakteristik Perairan Karakteristik perairan Kota Padang ditinjau dari beberapa faktor berikut : Pasang Surut Tipe pasang surut di wilayah perairan Kota Padang termasuk dalam pasang surut campuran yang didominasi tipe ganda dimana pada daerah ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tipe ini dipengaruhi oleh kondisi kedalaman perairan atau geomorfologi pantai setempat. Cuaca dan Arus Musiman Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (Musim Barat) dengan kekuatan arus antara 1 – 45 cm/detik. Kecepatan arus mencapai puncaknya bulan Desember. Sedangkan arus Musim Timur antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5 – 2,0 meter. Suhu dan Salinitas Suhu di perairan relatif stabil sepanjang tahun berkisar antara 280C - 290C, sedangkan pada kedalaman laut 7-10 meter suhu berkisar 250C. Suhu perairan pulau-pulau kecil mencapai 280C - 300C. Salinitas di wilayah perairan Kota Padang berkisar 27-30 permil. Di daerah muara sungai, Salinitas berkisar antara 20-25 permil. Abrasi dan Sedimentasi Proses abrasi dan sedimentasi yang terjadi di wilayah pantai Kota Padang dipengaruhi oleh musim. Abrasi yang terjadi di pantai Kota Padang terutama di Purus, Ulak Karang, Air Tawar umumnya terjadi pada awal musim Barat yaitu November - Maret dan pada akhir musim Timur yaitu pada bulan September dan Oktober. Hal ini disebabkan terjadinya gelombang yang relatif besar. Pada saat tersebut pada lokasi di bagian Utara Kota Padang yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman terjadi sedimentasi. Abrasi juga dapat disebabkan telah rusaknya terumbu karang. Kualitas Perairan Perairan wilayah Kota Padang relatif subur. Indikasinya terdapat 46 jenis plankton dengan jumlah dan kerapatan yang relatif besar.


21

Sumber Daya Laut Perikanan Salah satu potensi perairan wilayah Kota Padang yang telah dimanfaatkan adalah perikanan yang terdiri dari; a.

Ikan Pelagis Besar seperti ; tuna, alkobar, setuhuk, ikan pedang, layaran, cakalang, tongkol dan tenggiri dengan potensi lestari 159.652 ton.

b.

Ikan Pelagis Kecil meliputi ; ikan - ikan yang hidup di daerah permukaan laut yang berukuran relatif kecil seperti ikan kembung, bentong, layang, selar, lemuru dan lain sebagainya dengan potensi lestari 288.924 ton. Sumber daya ikan pelagis ini relatif telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dengan alat tangkap yang sederhana.

c.

Ikan Demersal, adalah jenis ikan yang hidup di perairan dalam, meliputi; ikan kerapu, bambangan, bawal dan lainnya. Potensi lestari jenis ikan Demersal ini sebesar 1.085 ton.

d.

Ikan Karang yang terdapat di sekitar terumbu karang, dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan sebagai ikan hias.

e.

Udang, dengan daerah penangkapan sekitar perairan pantai Kota Padang dan perairan Kepulauan Mentawai.

Penangkapan ikan telah dilakukan oleh masyarakat nelayan terutama ikan pelagis kecil, sedangkan untuk ikan pelagis besar masih rendah karena terbatasnya sarana penangkapan. Prasarana pelabuhan perikanan di wilayah Kota Padang adalah Pelabuhan Perikanan Bungus. Fasilitas yang tersedia pada pelabuhan tersebut adalah kolam pelabuhan, dermaga, receiving hall, perbengkelan, perbekalan, pabrik es, dan fasilitas penunjang (kantor, dll). Di samping itu pada beberapa tempat terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mini, antara lain di Pasir Jambak, Gaung, dan Batung. Hutan Manggrove Potensi hutan bakau di wilayah Kota Padang relatif sedikit dibanding dengan kabupaten lainnya di Sumatra Barat, yaitu hanya 64,45 ha. Terumbu Karang Terumbu karang salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam menjaga ekosistem dan merupakan habitat tempat hidup ikan mencari makan dan tempat pemijahan. Luas terumbu karang yang ada di wilayah Kota Padang sekitar 400 ha. Padang Lamun dan Rumput Laut Padang Lamun terdapat sepanjang pantai yang merupakan habitat, tempat makanan ikan, tempat pemijahan dan tempat berlindung larva ikan. Rumput Laut merupakan salah satu sumber daya alam laut yang dapat dimanfaatkan sebagai RPJM Kota Padang 2009-2014

22

bahan makanan. Saat ini pengolahan rumput laut masih dalam skala kecil rumah tangga untuk dijadikan bahan agar-agar. Estuaria Merupakan kawasan yang fungsinya sebagai salah satu sumber penyedia dan penyimpan zat hara bagi lautan yang terdiri dari estuaria muara sungai, estuaria laguna, estuaria dataran pasir. Namun fungsi estuaria di Kota Padang belum banyak mendukung kesuburan pantai kecuali yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, hal ini disebabkan kawasan estuaria telah tercemar oleh limbah permukiman dan industri di sekitarnya. Estuaria di kawasan Bungus Teluk Kabung perlu diantisipasi pengelolaannya agar tidak rusak karena berdekatan dengan Pelabuhan Pertamina. Pulau-Pulau Kecil Pulau pulau kecil yang ada di wilayah Kota Padang berjumlah 19 pulau, 13 pulau terletak relatif dekat dengan daratan. Pulau terjauh terletak 13,15 mil dari daratan, yaitu Pulau Pandan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil ini belum optimal, sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebun kelapa, dan beberapa pulau telah dikembangkan untuk kegiatan pariwisata. Kondisi pulau ini sebagian mengalami abrasi akibat terumbu karang yang mengelilinginya telah rusak, disebabkan oleh alam dan penangkapan ikan yang menggunakan bom dan potasium. 2.1.2.

Aspek Demografi

Kependudukan Berdasarkan Sensus Penduduk (SP, 2000 ), jumlah penduduk Kota Padang Tahun 2006 sebanyak 819.740 jiwa. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Padang telah meningkat menjadi 875.750 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam 11 wilayah kecamatan Kota Padang. Jumlah penduduk terbanyak terlihat pada Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bungus Taluk Kabung, Lubuk Kilangan dan Pauh. Perkembangan jumlah penduduk Kota Padang dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan yang signifikan. Kenaikan rata-rata diperkirakan sekitar 2,23% per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan dan bertambahnya aktivitas perekonomian di Kota Padang. Perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:


23

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2006 – 2009 ( dalam orang ) Kecamatan

2006

2007

2008

2009

1. Bungus Teluk Kabung

23.400

23.592

24.135

24.417

2. Lubuk Kilangan

41.560

42.585

43.194

44.552

3. Lubuk Begalung

100.012

104.323

107.292

109.793

4. Padang Selatan

61.008

61.967

62.686

64.458

5. Padang Timur

84.231

85.279

85.774

88.510

6. Padang Barat

59.895

60.102

59.795

62.010

7. Padang Utara

73.730

74.667

75.527

77.509

8. Nanggalo

56.604

57.523

58.363

59.851

113.976

117.694

121.424

123.771

51.354

52.502

54.256

54.846

11. Koto Tangah

153.075

157.956

163.926

166.033

Jumlah

819.740

838.190

855.709

875.750

9. Kuranji 10. P a u h

Sumber : BPS, Padang Dalam Angka 2006-2009

Komposisi Penduduk Komposisi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Komposisi penduduk Kota Padang menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penduduk laki-laki dengan sex rasio 97,58. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida yang menggambarkan penduduk berusia muda relatif besar (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun). Kecenderungan ini menunjukan bahwa beban tanggungan (dependency rasio) penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kelompok umur semakin sedikit jumlah populasinya. Kelompok penduduk pada kelompok usia produktif (15-44 tahun) lebih banyak berjenis laki-laki sekitar 234.560 jiwa (51,77%) sedangkan yang berjenis perempuan 218.448 (48,33%) . Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.


24

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2009 Kelompok Umur (Tahun)

Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan

Laki-Laki

JUMLAH Jiwa

Persentase

0–4

37,915

34.341

72.256

8,25

5–9

44.076

40.490

84.566

9,66

10 – 14

45.157

42.854

88.011

10,05

15 – 19

44.913

41.423

86.336

9,86

20 – 24

48.172

59.745

107.917

12,32

25 – 29

35.905

37.596

73.501

8,39

30 – 34

31.987

33.666

65.563

7,49

35 – 39

30.828

31.141

61.969

7,08

40 – 44

26.643

30.989

57.541

6,57

45 – 49

26.865

24.231

51.096

5,83

50 – 54

21.094

22.806

43.900

5,01

55 – 59

15.598

14.973

30.570

3,49

60 – 64

7.845

8.350

16.195

1,85

65 – 69

7.335

8.249

15.584

1,78

70 – 74

3.951

5.541

9.492

1,08

75+

4.233

6.931

11.164

1,27

432.515

443.235

875.750

100,00

JUMLAH

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2009, BAPPEDA Kota Padang dan BPS Kota Padang

Komposisi Penduduk Usia Kerja Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang berada dalam usia 15 tahun ke atas adalah sebanyak 630.828 orang. Sebagian besar komposisi penduduk tahun 2009 tersebut tersebar pada kelompok umur usia muda, 15 – 34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah selama 10 tahun terakhir dan tingginya angka urbanisasi ke kota. Urbanisasi penduduk pada umumnya berada pada kelompok umur 19-29 tahun. Jumlah terbanyak adalah pada tingkat usia kerja 20 – 24 tahun, sedangkan titik treshold terjadi pada usia kerja 24 atau 25 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun keatas. Secara lengkap perkembangan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas Kota Padang dapat dilihat tabel berikut :


25

Tabel 2.8 Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2006-2009 Kelompok Umur

2006 Jumlah

2007 %

Jumlah

2008 %

Jumlah

2009 %

Jumlah

%

15-19

87,209

14.90

93.092

15.58

84.468

13,68

86.336

13,69

20-24

97,114

16.59

104.463

17.49

105.587

17,11

107.917

17,11

25-29

73,486

12.55

75.241

12.60

71.912

11,65

73.501

11,65

30-34

63,146

10.79

65.267

10.93

64.234

10,41

65.563

10,39

35-39

58,388

9.97

58.708

9.83

60.629

9,82

61.969

9,82

40-44

54,601

9.33

53.651

8.98

56.298

9,12

57.541

9,12

45-49

47,544

8.12

46.067

7.71

49.990

8,10

51.096

8,10

50-54

38,817

6.63

35.000

5.86

42.951

6,96

43.900

6,96

55-59

19,624

3.35

18.863

3.16

29.909

4,85

30.570

4,85

60-64

15,924

2.72

16.620

2.78

15.845

2,57

16.195

2,57

65-69

11,867

2.03

11.957

2.00

15.247

2,47

15.584

2,47

70-74

9,175

1.57

9.301

1.56

9.287

1,50

9.492

1,50

75+

8,577

1.46

9.103

1.52

10.923

1,77

11.164

1,77

585,472

100.00

597,333

100

617.280

100

630.828

100

Jumlah

Sumber ; Padang dalam Angka Tahun 2009

2.2. Aspek Kesejahteraan Umum Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengukur kinerja kegiatan ekonomi makro dan kesejahteraan umum suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan terjadinya ekspansi kegiatan ekonomi, baik secara keseluruhan sektor maupun secara parsial satu sektor ekonomi. Berdasarkan paparan diatas, dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2007 dan 2008 masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,14% dan 6,21%. Akan tetapi pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Padang sedikit menurun akibat terjadinya bencana gempa bumi sehingga pada tahun tersebut tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08%. Sub sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan rata-rata cukup tinggi itu antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan tanpa bank serta sub sektor lapangan usaha listrik. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Selengkapnya gambaran pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.


26

Tabel 2.9 PDRB AHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2009 Pertumbuhan Ekonomi (%)

PDRB AHK (Rp Miliar) LAPANGAN USAHA 2006 1. PERTANIAN a. Tanaman Pangan & Holtikultura b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan & Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN &PENGGALIAN a. Pertambangan Tanpa Migas b. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas b. industri Tanpa Migas 4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas

2007

2008

2009

2007

2008

2009 5,47

494,41

521,84

552,96

583,18

5,55

5,96

136,35

144,11

152,37

160,84

5,70

5,73

5,56

4,54

4,79

5,04

5,30

5,39

5,27

5,13

76,57

79,18

82,29

85,36

3,40

3,93

3,74

3,24

3,24

3,28

3,31

0,08

1,00

1,02

273,71

290,52

309,98

328,37

6,14

6,70

5,93

146,76

156,19

165,25

173,46

6,42

5,80

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

146,76

156,19

165,25

173,46

6,42

5,80

4,97

1.625,75

1.705,20

1.787,05

1.854,25

4,89

4,80

3,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1.625,75

1.705,20

1.787,05

1.854,25

4,89

4,80

3,76

160,03

176,33

191,46

203,48

10,19

8,58

6,28

144,44

159,79

173,84

184,93

10,63

8,79

6,38

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Air Bersih

15,59

16,54

17,62

18,55

6,11

6,54

5,27

5. BANGUNAN

404,26

430,86

458,91

481,03

6,58

6,51

4,82

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN a. perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. restoran 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Angkutan 1. Angkutan Kereta Api

2.135,32

2.249,15

2.351,21

2.432,01

5,33

4,54

3,44

2.096,96

2.209,05

2.309,12

2.388,55

5,35

4,53

3,44

22,36

23,35

24,50

25,26

4,44

4,90

3,13

15,99

16,74

17,59

18,19

4,68

5,06

3,42

2.263,33

2.426,34

2.623,52

2.805,27

7,20

8,13

6,93

1.576,45

1.650,59

1.736,75

1.818,39

4,70

5,22

4,70

23,76

25,40

27,43

29,04

6,91

7,99

5,87

2. Angkutan Jalan Raya

927,49

972,40

1.021,60

1.070,44

4,84

5,06

4,78

3. Angkutan Laut

233,42

240,44

253,57

264,12

3,01

5,46

4,16

54,86

56,49

58,10

59,35

2,97

2,86

2,14

4. ASDP 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan

0,00

0,00

0,00

0,00

336,92

355,86

376,04

395,44

5,62

5,67

686,88

775,75

886,77

986,88

12,94

14,31

5,16 11,2 9

8. KEU, PERSEWAAN & JASA USAHA

748,77

805,85

864,31

915,99

7,62

7,25

5,98

a. Bank b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa penunjang

270,52

293,16

315,17

331,47

8,37

7,51

5,17

179,62

199,10

218,46

235,19

10,85

9,72

7,66

259,37

272,60

287,64

304,53

5,10

5,52

5,87

b. Komunikasi

c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan

39,27

41,00

43,03

44,80

4,41

4,96

4,12

1.598,86

1.693,99

1.802,60

1.896,97

5,95

6,41

5,24

a. Pemerintahan Umum & Pertahanan

789,67

831,18

884,87

927,82

5,26

6,46

4,85

b. Swasta

9. JASA-JASA

809,19

862,82

917,73

969,15

6,63

6,36

5,60

1. Sosial Kemasyarakatan

342,02

363,53

386,22

410,43

6,29

6,24

6,27

2. Hiburan & Rekreasi

145,26

154,62

163,75

173,71

6,44

5,91

6,08

3. Perorangan & Rumah tangga Total

321,92

344,67

367,76

385,01

7,07

6,70

4,69

9.577,50

10.165,76

10.797,26

11.345,64

6,14

6,21

5,08

Sumber : BPS Kota Padang,


27

Laju Inflasi Kota Padang Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat selama 1 tahun. Inflasi didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) secara sampel di 45 Kota di Indonesia (Warta Perundangundangan No. 2755, 2008). Angka inflasi juga merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan tentang tingkat kestabilan perekonomian suatu negara/daerah. Oleh karena sampai sekarang ini perhitungan inflasi baru ada pada Ibukota Propinsi (Kota Padang), maka angka acuan inflasi untuk seluruh kota-kota di Sumatra Barat masih mengacu kepada angka inflasi Kota Padang tersebut. Angka inflasi di Kota Padang tampaknya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 misalnya angka inflasi adalah tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 20,47 %. Kenyataan yang demikian dipicu oleh perkembangan perekonomian nasional yang belum stabil akibat dari adanya krisis ekonomi global. Kemudian pada tahun 2006 angka inflasi tersebut turun menjadi 8,05 %. Dibanding angka inflasi nasional, angka inflasi Kota Padang sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2007 inflasi di Kota Padang kembali menurun menjadi 6,9% sedangkan inflasi nasional meningkat meningkat 7,36%. Pada tahun berikutnya terjadi inflasi kedua tertinggi yaitu sebesar 12,68% bahkan sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 11,06%. Inflasi tinggi di tahun 2008 ini terjadi dipicu oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga. Akan tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2009, inflasi sudah nampak terkendali hingga dapat menyentuh angka 2,05% di Kota Padang dan 2,78% di tingkat nasional. Secara rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir inflasi di Kota Padang masih lebih tinggi dibanding inflasi tingkat nasional. (lihat tabel.2.12) Tabel 2.10 Laju Inflasi Kota Padang dan Nasional Tahun 2005-2009 LAJU INFLASI Padang Nasional

2005 20.47 17.11

2006 8.05 6.60

2007 6.90 7.36

2008 12.68 11.06

2009 2.05 2.78

Rata-rata Pertumbuhan 10,03 8,98

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kota Padang, 2009

PDRB Per Kapita PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Dari hasil pengolahan data jumlah PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama diperoleh PDRB per kapita Kota Padang pada tahun tersebut. Secara umum terjadi peningkatan PDRB per kapita setiap tahunnya. Peningkatan paling besar terjadi di tahun 2007 dimana sebelumnya PDRB per kapita Rp 20,72 Juta meningkat 13,59% menjadi Rp 23,54 Juta di tahun 2008. Sampai dengan tahun 2009 jumlah PDRB per Kota Padang sebesar Rp 24,94 Juta.


28

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2006-2009

Tahun

PDRB Atas Harga Berlaku (Rp Juta)

Jumlah penduduk

2006 2007 2008 2009

15.294.258 17.369.190 20.142.220 21.837.040

819.740 838.190 855.709 875.750

PDRB Per Kapita (Rp Juta) 18,66 20,72 23,54 24,94

Peningkatan (%) x 11,07 13,59 5,93

Sumber: BPS, Data Diolah 2009

PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Secara nyata, pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk masih berkisar 3 sampai dengan 4% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi per kapita atas dasar harga konstan tertinggi terjadi di tahun 2008 dimana pada tahun sebelumnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar Rp 12,13 juta meningkat 4,04% menjadi Rp 12,62 juta. Akan tetapi pada tahun berikutnya (2009) pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menurun sebesar 2,67% sehingga pada tahun itu PDRB per kapita atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp 12,96 Juta. Tabel 2.12 PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan Kota Padang Tahun 2006-2009

Tahun

PDRB Atas Harga Konstan (Rp Juta)

Jumlah penduduk

PDRB Per Kapita (Rp Juta)

Peningkatan (%)

2006 2007 2008 2009

9.577.496 10.165.760 10.797.250 11.345.630

819.740 838.190 855.709 875.750

11,68 12,13 12,62 12,96

x 3,81 4,04 2,67

Sumber: BPS, Data Diolah 2009

Indeks Gini Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam memeratakan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Karena ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalahmasalah sosial, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan adalah rasio gini dan distribusi persentase pendapatan yang diterima seluruh masyarakat baik kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, berpendapatan sedang (menengah) dan kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi (kriteria Bank Dunia). Rasio Gini merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi luas antara garis diagonal dan kurva lorenz dengan luas segitiga dibawah garis diagonal. RPJM Kota Padang 2009-2014

29

Berdasarkan hasil Susenas dapat dilakukan perhitungan indeks gini tahun 2000, 2006 dan 2008 tampaknya terjadi beberapa pergeseran indeks gini dan perubahan komposisi distribusi pendapatan seluruh masyarakat Kota Padang. Tabel 2.13 Indeks Gini dan Sebaran Pendapatan Menurut Klasifikasi Bank Dunia Tahun 2000, 2006 dan 2008 Tahun

Indeks Gini

Klasifikasi Bank Dunia 40% pertama

40% kedua

20% ketiga

2000

0,2531

14,34

45,13

40,53

2006

0,2640

22,91

38,43

38,66

2008

0.2637

24.80

36.98

38.22

Sumber: Bappeda Kota Padang, Indeks Gini Tahun 2006

Besaran koefisien Gini atau Indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1

(0 ≤ G ≤ 1) .

Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika indeks gini mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka 1. Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk Kota Padang pada tahun 2000 menghasilkan Indeks Gini sebesar 0,2531. Sedangkan pada tahun 2006, Indeks gini sedikit bergeser dan cenderung agak menjauh dari angka 0. Berdasarkan hasil penghitungan indeks gini pada tahun 2006 tercatat sebesar 0,2640. Akan tetapi pada tahun 2008, Indeks gini semakin membaik sehingga dapat menghasilkan angka 0,2637. Dengan adanya pergeseran Indeks Gini selama periode tahun 2000-2008 memberikan arti bahwa pada tahun 2008 ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Padang cenderung sedikit meningkat dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat Kota Padang yang terjadi pada tahun 2000. Namun demikian, perubahan distribusi pendapatan tersebut masih relatif sangat kecil. Kemiskinan Kota Padang bersama Badan Pusat Statistik telah melakukan serangkaian pendataan terkait dengan kemiskinan. Dari data yang diperoleh jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Padang tahun 2006 sebanyak 38.120 Kepala Keluarga. Seiring dengan adanya berbagai program dan upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengentaskan kemiskinan maka pada tahun 2009 jumlah KK miskin telah terjadi perubahan yang cukup signifikan sehingga pada tahun tersebut KK miskin telah berkurang menjadi 29.661 KK. Sedangkan jumlah penduduk miskin dari semula 185.054 jiwa di tahun 2006 telah berkurang menjadi 122.205 jiwa di tahun 2009. Ditinjau dari persentase rumah tangga miskin juga telah terjadi penurunan KK miskin dari semula di tahun 2006 sebesar 18,92% menjadi 14,01% di tahun 2009. Hal senada juga terlihat pada persentase penduduk miskin dari semula 22,57% di tahun 2006 dapat ditekan menjadi 13,95%.


30

Keberhasilan penurunan persentase penduduk maupun KK miskin ini tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan. Namun demikian, penurunan signifikan ini tentunya perlu terus diupayakan dan disempurnakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Tabel 2.14 Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2006-2009 No

Keterangan

2006

2007

2008

2009

1

Rumah Tangga Miskin (KK)

38.120

38.120

38.099

29.661

2

Jumlah Rumah Tangga (KK)

201.440

205.856

210.840

211.654

3

Penduduk Miskin (jiwa)

185.054

185.054

185.001

122.205

4

Jumlah Penduduk (jiwa)

819.740

838.190

856.815

875.750

5

Persentase Rumah Tangga Miskin (%)

18,92

18,52

18,07

14,01

6

Persentase Penduduk Miskin (%)

22,57

22,08

21,59

13,95

Sumber: Bappeda Kota Padang, data sosbud 2009

Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2006 hingga tahun 2009 menunjukkan Angka Melek Huruf di Kota Padang diatas rata-rata Angka Melek Huruf Propinsi Sumatra Barat. Gambaran Angka Melek Huruf di Kota Padang dan Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.15 Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatra Barat Tahun 2006-2009 Tahun

Kota Padang

Sumatra Barat

2006 2007 2008 2009

99,48 99,48 99,48 99,48

96,35 96,49 96,66 96,81

Sumber: BPS Kota Padang, 2009

Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan maka diperolehlah angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota Padang dalam empat tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu pada angka 10,80. Dari berbagai kota yang ada di Propinsi Sumatra Barat,


31

Kota Padang masih sebagai kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.16 Rata-rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatra Barat Tahun 2006-2009 KOTA

2006

Padang

2007

2008

2009

10,80

10,80

10,80

10,80

Solok

9,80

9,80

9,80

9,80

Sawahlunto

8,60

8,74

8,77

8,77

Padang Panjang

10,20

10,20

10,20

10,20

Bukittinggi

10,10

10,43

10,43

10,43

Payakumbuh

9,00

9,04

9,07

9,07

Pariaman

9,30

9,30

9,33

9,33

Sumber: BPS Kota Padang, 2009

APK dan APM Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kelompok APK dan APM untuk SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah untuk umur 7-12, 13-15,16-18 tahun. Tabel 2.17 APK dan APM Kota Padang Tahun 2006-2009

Tahun

SD + Paket A

SLTP + Paket B

SLTA + Paket C

APK

APM

APK

APM

APK

APM

2006

115,27

96,10

85,76

65,60

71,80

53,20

2007

113,30

97,60

88,28

70,60

64,71

49,13

2008

104,26

87,66

81,69

60,23

73,47

52,72

2009

116,48

97,05

83,73

58,37

79,49

63,64

Sumber: Bappeda, Profil Daerah Kota Padang 2006-2009

APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa angka APK untuk Sekolah Dasar dari tahun 2006 hingga 2009 cenderung stabil dan melebihi angka 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan dasar (SD) tidak saja dari penduduk Kota Padang tetapi juga besar dugaan penduduk dari kota dan kabupaten lain yang bersekolah di Kota Padang. Selanjutnya selisih APM dengan APK mengindikasikan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. RPJM Kota Padang 2009-2014

32

Selisih APK dan APM pada SLTP maupun SLTA umumnya berkisar 10 hingga 20 persen. Hal ini mengindikasikan ada sekitar 10 hingga 20 persen murid SLTP maupun SLTA yang putus sekolah atau mengulang kelas. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Berdasarkan angka yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, terlihat bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Padang cukup tinggi artinya program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak cukup efektif. Tabel 2.18 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup Kota Padang Tahun 2006-2009 Tahun

Jumlah Bayi Mati

Jumlah Kelahiran Hidup

AKB

AKHB

2006

41

15.219

3

997

2007

235

14.239

17

983

2008

164

15.639

10

990

2009

107

16.449

7

993

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Padang 2006-2009

Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka usia harapan hidup di Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2006 angka harapan hidup di Kota sebesar 70,10 dan meningkat di tahun 2007 menjadi 71,50. Akan tetapi selanjutnya di tahun 2008 angka usia harapan hidup sedikit menurun hingga menjadi 70,90 dan seterusnya tahun 2009 kembali membaik mencapai angka 71,13. Secara umum angka harapan hidup di Kota Padang sudah cukup baik, meskipun masih perlu penajaman pada beberapa program kesehatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat luas. Tabel 2.19 Angka Usia Harapan Hidup Kota Padang Tahun 2006-2009 TAHUN

ANGKA USIA HARAPAN HIDUP

2006

70,10

2007

71,50

2008

70,90

2009

71,13



33

Balita Gizi Buruk Gizi Buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus (menurut BB terhadap TB) dan/atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Secara umum persentase kasus gizi buruk di Kota Padang tergolong kecil di Kota Padang yaitu sekitar 0,15 persen. Berdasarkan data terakhir, tahun 2009 dilakukan penanggulangan kasus balita gizi buruk. Dari 135 kasus, 16 kasus ditangani rawat inap pada puskesmas Nanggalo, 1 orang meninggal dunia dari puskesmas Lubuk Buaya sedangkan selebihnya dapat ditangani melalui rawat jalan maupun Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P). Tabel 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Padang Tahun 2007-2009 No

Uraian

2007

2008

2009

77.125

78.889

78.345

1

Jumlah Balita/Jmh Pdd 0-4 thn (orang)

2

Jumlah Balita Gizi Buruk (orang)

124

84

135

3

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

0,16

0,11

0,17

Sumber: Bappeda, Profil Kota Padang 2007-2009

Angka Pengangguran Kota Padang menghadapi persoalan pengangguran yang cukup pelik. Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 14,61% di tahun 2008 menjadi 15,86% di tahun 2009. Bahkan dalam empat tahun terakhir ini rata-rata tingkat pengangguran di Kota Padang adalah sebesar 16%. Pada dasarnya tingginya angka pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan pemerintahan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini lebih spesifik disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan dan keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Kota Padang. Selengkapnya angka pengangguran di Kota Padang dari tahun 2006 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.21 Angka Pengangguran Penduduk Umur 15 thn keatas Kota Padang Tahun 2006-2009 (%) Uraian Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan

2006

2007

2008

2009

11,84 14,32

14,51 23,30

13,17 17,18

13,95 19,31

13,16

17,63

14,61

15,86



34

2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Pendidikan Rasio Pendidikan SD dan MI Berdasarkan hasil laporan Dinas Pendidikan, angka rasio siswa per sekolah SD dan MI di Kota Padang cukup tinggi yaitu satu sekolah SD dan MI rata-rata dapat menampung sekitar 236 siswa dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini. Sementara itu, rata-rata jumlah siswa SD dan MI di Kota Padang adalah sebanyak 27 orang siswa dalam satu kelas. Adapun perbandingan siswa per guru pada SD dan MI rata-rata 20 siswa untuk satu orang guru. Sedangkan rasio kelas per ruang kelas hampir mendekati angka satu kelas untuk satu ruang kelas. Demikian halnya dengan kondisi rasio kelas per guru dimana kondisi terakhir tahun ajaran 2009/10 terlihat bahwa hampir satu orang guru dapat mengajar dalam satu kelas. Gambaran selengkapnya kondisi rasio pada tingkat pendidikan SD dan MI dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.22 Rasio Pendidikan SD dan MI TA 2006/07 s/d TA 2010/11 NO

RASIO

1

Siswa/Sekolah

2

Siswa/Kelas

3 4

2006/ 07

2007/ 08

2008/ 09

2009/ 10

237

229

242

237

23

30

28

28

Kelas/Ruang Kelas

1,46

1,60

1,26

1,07

Kelas/Guru

0,91

0,69

0,65

0,62

Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009

Rasio Pendidikan SMP dan MTs Dari hasil laporan Dinas Pendidikan Kota Padang, terlihat rata-rata satu sekolah SMP dan MTs dapat menampung 413 siswa sekolah. Di sisi lain, jumlah siswa dalam satu kelas pada tingkat SMP dan MTs rata-rata 37 orang siswa. Sementara itu, rasio kelas per ruang kelas adalah satu kelas untuk satu ruang kelas selama tahun ajaran 2006-2008 sedangkan di tahun ajaran 2008-2009 satu kelas menggunakan 3 ruang kelas pada masing-masing SMP dan MTs. Kondisi ini diduga cukup banyaknya siswa sehingga satu kelas menggunakan 3 hingga empat ruang kelas. Tabel 2.23 Rasio Pendidikan SMP dan MTs TA 2006/07 s/d TA 2010/11 NO

RASIO

1

Siswa/Sekolah

2

Siswa/Kelas

3 4

2006/ 07

2007/ 08

2008/ 09

2009/ 10

412

421

405

428

37

37

38

35

Kelas/Ruang Kelas

0,98

1,09

3,35

3,13

Kelas/Guru

0,32

0,32

1,00

1,00



35

Rasio Pendidikan SM/MA Dari data profil pendidikan Kota Padang yang diterbitkan setiap tahunnya selama tahun 2006-2009, rata-rata siswa Sekolah Menengah (SM) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah 413 siswa dalam satu sekolah. Di sisi lain, jumlah rata-rata siswa dalam satu kelas adalah sebanyak 37 siswa dalam satu kelas. Perbandingan satu siswa dengan guru sebanyak 1 guru untuk 11 siswa. Kondisi ini disebabkan dalam satu kelas sekolah menengah diajar oleh berbagai macam guru bidang studi. Sedangkan perbandingan kelas per ruang kelas kondisi terakhir adalah satu ruang kelas untuk satu kelas. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.24 Rasio Pendidikan SM dan MA TA 2006/07 s/d TA 2010/11 NO

RASIO

1

Siswa/Sekolah

2

Siswa/Kelas

3 4

2006/ 07

2007/ 08

2008/ 09

2009/ 10

471

481

460

408

38

37

36

29

Kelas/Ruang Kelas

1,21

0,95

1,00

1,00

Kelas/Guru

0,29

0,29

0,29

1,00


Kondisi Ruang Kelas Kondisi rusak berat ruang kelas SD dan MI dari tahun ke tahun selama TA 2006/07 sampai dengan TA 2008/2009 terus berkurang dari semula 13,84% dapat berkurang menjadi 10,94% di TA 2008/2009. Akan tetapi akibat gempa September 2009; jumlah ruang kelas yang rusak berat meningkat drastis menjadi 45,30% di TA 2009/2010. Sedangkan kondisi ruang kelas rusak berat pada tingkat pendidikan SMP dan MTs Terus mengalami peningkatan dari semula 2,74% pada TA 2006/2007 menjadi 13,2% di TA 2009/2010. Sementara itu, kondisi rusak berat pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah dan Madrasah Aliyah dari semula relatif kecil yaitu 0,66% di tahun ajaran 2008/2009 meningkat drastis menjadi 50,70% di tahun 2009/2010. Tabel 2.25 Kondisi Ruang Kelas SD+MI, SMP+MTs, SM+MA TA 2006/07 s/d TA 2009/10 (%) Sekolah SD + MI

SMP + MTs

Kondisi Ruang Kelas

2007/ 08

2008/ 09

2009/ 10

Baik

56,71

58,44

66,09

3,17

Rusak Ringan

29,45

24,72

22,97

51,53

Rusak Berat

13,84

16,84

10,94

45,30

Baik

87,21

84,70

76,34

71,07

Rusak Ringan

10,05

13,14

16,18

15,73

2,74

2,16

7,48

13,2

Baik

56,90

85,55

87,13

42,10

Rusak Ringan

42,70

13,69

12,20

7,21

0,39

1,53

0,66

50,70

Rusak Berat SM + MA

2006/ 07

Rusak Berat



36

Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah di Kota Padang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Dari semula angka putus sekolah SD dan MI 1,19 di tahun ajaran 2006/07 telah dapat ditekan menjadi 0,04 di tahun ajaran 2009/2010. Demikian halnya dengan angka putus sekolah SMP dan MTs dari semula 1,77 di tahun ajaran 2006/2007 telah dapat menurun menjadi 0,06 di tahun ajaran 2009/2010. Hal senada juga terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan madrasah aliyah dari semula 1,64 di tahun ajaran 2006/07 telah dapat ditekan hingga angka 0,67 di tahun ajaran 2009/10. Kondisi 2009/2010 tentu cukup menggembirakan, mengingat meskipun terjadi musibah gempa akan tetapi siswa putus sekolah masih dapat tertanggulangi. Tabel 2.26 Angka Putus Sekolah SD+MI, SMP+MTs, SM+MA TA 2006/07 s/d TA 2008/09 URAIAN

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009 /2010

SD + MI

1,19

0,02

0,03

0,04

SMP + MTs

1,77

0,47

0,38

0,06

SM + MA

1,64

0,99

0,86

0,68


Angka Lulusan Seiring dengan terus menurunnya angka putus sekolah, angka lulusan juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun ajaran 2007/2008 dari semula angka lulusan SD dan MI 85,30 dapat terus meningkat menjadi 99,74 di tahun ajaran 2008/09 dan 98,28 di tahun ajaran 2009/2010. Hal yang sama juga terjadi pada angka lulusan SMP dan MTs dimana semula 79,76 di tahun ajaran 2006/07 dapat terus ditingkatkan menjadi 95,51 di tahun 2009/2010. Kondisi serupa juga terjadi pada angka lulusan sekolah menengah dimana sebelumnya di tahun ajaran 2006/07 dapat mencapai 78,73 dapat terus ditingkatkan di tahun 2008/09 menjadi sebesar 91,78. Tabel 2.27 Angka Lulusan SD+MI, SMP+MTs, SM+MA TA 2006/07 s/d TA 2009/10 (%) URAIAN SD + MI

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

n/a

85,30

99,74

98,28

SMP + MTs

79,76

95,56

90,65

95,51

SM + MA

78,73

88,26

88,42

91,78



37

Angka Melanjutkan Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan tentang angka melanjutkan sekolah SD dan MI melanjutkan ke SMP dan MTs dari semula di tahun ajaran 2006/07 sebesar 96,62 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 87,55 di tahun ajaran 2009/2010. Meskipun demikian di tahun ajaran 2007/08 terjadi peningkatan yang cukup besar hingga dapat mencapai angka 111,52. Kondisi ini diduga disebabkan oleh besarnya animo masyarakat untuk melanjutkan sekolah di tahun tersebut dan pelayanan sekolah yang baik di tahun tersebut. Sebaliknya angka melanjutkan dari SMP dan MTs ke Sekolah Menengah dan Madrasah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari semula 92,72 di Tahun Ajaran 2006/07 menjadi 122,43 di Tahun Ajaran 2009/2010. Tentunya, angka melanjutkan dari SMP dan MTs ke tingkat sekolah menengah dan Madrasah Aliyah ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pemerataan pendidikan dapat lebih dapat optimal. Tabel 2.28 Angka Melanjutkan SD+MI ke SMP+MTs dan SMP+MTS ke SM+MA TA 2006/07 s/d TA 2008/09 (%) URAIAN

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009 /2010

Angka Melanjutkan dari SD+MI ke SMP + MTs

96,62

111,52

90,85

87,55

Angka Melanjutkan dari SMP + MTs ke SM + MA

92,72

72,89

122,25

122,43


2.3.2. Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar Rasio Posyandu per 1.000 Balita pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai, idealnya satu posyandu untuk 100 orang balita. Tabel 2.29 Rasio Posyandu per 1.000 balita Tahun 2006-2009 JUMLAH

NO 1

Posyandu

2

2006

2007

2008

2009

822

822

795

Kader

3.288

3.288

3.378

864 3.456

3

Balita

85.075

83.173

86.051

87.171

4

Rasio Posyandu per 1.000 Balita

10

10

9

10

Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan Kota Padang 2006-2009 RPJM Kota Padang 2009-2014

38

Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Jumlah puskesmas hingga tahun 2009 berjumlah 20 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 61 buah serta puskesmas keliling sebanyak 20 buah sehingga di tahun tersebut jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebanyak 101 buah. Selama tahun 2006-2009 belum terjadi penambahan jumlah puskesmas sedangkan puskesmas pembantu bertambah 3 buah di tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh, rasio puskesmas dan puskesmas pembantu serta puskesmas keliling terhadap satuan penduduk masih berkisar 1,15 atau melebihi 1 puskesmas, pustu dan puskel terhadap 10.000 orang penduduk. Tabel 2.30 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Tahun 2006-2009 URAIAN

2006

2007

2008

2009

Puskesmas

20

20

20

20

Puskesmas Pembantu

56

58

58

61

Puskesmas Keliling

19

20

20

20

Jumlah

95

98

98

101

819.740

838.190

856.815

875.750

1,16

1,17

1,14

1,15

Jumlah Penduduk Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan Kota Padang 2006-2009

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Sampai dengan tahun 2009 jumlah rumah sakit umum pemerintah berjumlah 5 buah sedangkan rumah sakit umum swasta telah mencapai 24 buah hingga tahun 2009. Berkurangnya satu buah rumah sakit swasta di tahun 2009 disebabkan belum dibangunnya rumah sakit swasta selasih yang hancur akibat gempa. Ditinjau dari rasio rumah sakit umum maupun swasta terhadap seratus ribu penduduk Kota Padang adalah hampir mencapai 4 rumah sakit dapat melayani seratus ribu penduduk Kota Padang. Kondisi ini tentunya akan mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya mengingat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Gambaran perkembangan jumlah rumah sakit di Kota Padang dapat dilihat tabel berikut ini. Tabel 2.31 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2006-2009 URAIAN

2006

Rumah Sakit Umum Pemerintah

2007

2008

2009

5

5

5

5

Rumah Sakit Umum Swasta

25

25

25

24

Rumah Sakit Umum Pemerintah + Swasta

30

30

30

29

819,740

838,190

856,815

875,750

3.66

3.58

3.50

3.31

Jumlah Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk



39

Rasio Dokter per Satuan Penduduk Perkembangan jumlah dokter umum, dokter gigi maupun dokter umum spesialis belum menunjukkan penambahan dari tahun ke tahun. Akan tetapi ditinjau dari rasio dokter per 1000 penduduk, satu orang dokter telah dapat melayani 1000 orang penduduk di Kota Padang. Kondisi ini tentunya. Tabel 2.32 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2006-2009 URAIAN

2006

2007

2008

2009

Dokter Umum

479

479

479

479

Dokter Gigi

149

149

149

149

Dokter Umum Spesialis

172

172

172

172

800 819,740

800 838,190

800 856,815

800 875,750

0.98

0.95

0.93

0.91

Jumlah Jumlah Penduduk Rasio dokter per satuan penduduk


Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Ditinjau dari sisi jumlah, tenaga kesehatan di Kota Padang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya terutama tenaga perawat dan bidan. Sedangkan tenaga kesehatan seperti sanitasi, gizi dan farmasi masih sedikit. Berdasarkan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penduduk didapatkan angka rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa tenaga perawat dan bidan di Kota Padang hingga tahun 2009 dapat tersedia rata-rata hampir 2 orang untuk 1000 orang penduduk sedangkan tenaga kesehatan lainnya masih kurang dari 1 orang untuk dapat melayani 1.000 orang penduduk. Tabel 2.33 Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 Penduduk (Puskesmas & Rumah Sakit) Tahun 2006-2009

Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

2007

2008

2009

Perawat & Bidan Farmasi Gizi Teknisi Medis Sanitasi Kesmas

1,50 0,23 0,06 0,06 0,03 0,10

1,77 0,23 0,06 0,13 0,04 0,11

1,99 0,23 0,06 0,17 0,05 0,16

Sumber: Dinas Kesehatan, data diolah RPJM Kota Padang 2009-2014

40

2.3.3. Pekerjaan Umum Jalan Dalam Kondisi Baik Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara panjang dan kondisi jalan dalam keadaan baik dengan total panjang jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2006 jumlah panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 696,56 km. Hingga tahun 2009 panjang jalan dalam kondisi baik telah mencapai 847,54 km atau dibandingkan dengan tahun 2006 telah terjadi peningkatan sebesar 22%. Demikian halnya dengan panjang jalan secara keseluruhan juga telah terjadi peningkatan dari sebelumnya di tahun 2006 sepanjang 942,84 km telah meningkat 74% menjadi 1.642,43 km. Akan tetapi bila ditinjau dari rasio panjang jalan dalam kondisi baik terhadap jumlah panjang jalan secara keseluruhan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2006 sebelumnya ada 73,88% jalan dalam kondisi baik kemudian terus menurun di tahun 2009 sebesar 51,60%. Kondisi ini disebabkan semakin bertambahnya panjang jalan secara keseluruhan namun tidak diikuti dengan kualitas jalan yang memadai. Oleh sebab itu, tentunya hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang untuk terus berbenah memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas jalan. Tabel 2.34 Persentase Kondisi Jalan Baik Tahun 2006-2009

URAIAN Panjang jalan kondisi baik (Km) Panjang jalan keseluruhannya (Km) Kondisi jalan baik (%)

2006

2007

2008

2009

696,56

677,22

681,17

847,54

942,84 73,88

938,26 72,18

953,29 71,45

1642,43 51,60

Sumber: BPS, Data Diolah Padang Dalam Angka 2006-2009

Tempat Ibadah Ditinjau dari perkembangan tempat ibadah di Kota Padang, perkembangan masjid di Kota Padang terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari sebelumnya jumlah masjid di Kota Padang berjumlah 532 buah tahun 2006 telah meningkat 14% di tahun 2009 menjadi sebesar 605 buah masjid. Sedangkan perkembangan mushalla mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan sebagian besar oleh peningkatan mushalla menjadi masjid. Di sisi lain, perkembangan jumlah tempat ibadah kelenteng, gereja katolik, gereja Protestan tidak menunjukkan perkembangan yang mencolok dari tahun ke tahun, kecuali jumlah pura/wihara bertambah menjadi 4 dari sebelumnya hanya ada 2 buah pura/wihara. Dari hasil jumlah tempat ibadah dan perbandingannya dengan jumlah penduduk maka didapatkan hasil rasio tempat ibadah per 10.000 orang penduduk. Untuk masjid rata-rata tersedia 7 buah masjid untuk 10.000 orang penduduk dan 12 mushalla untuk 10.000 orang penduduk. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


41

Tabel 2.35 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Tahun 2006-2009 Tempat Ibadah

2006

2007

2008

2009

Masjid Mushalla Kelenteng Gereja Katolik Gereja Protestan Pura/Wihara Jumlah Penduduk Rasio Tempat Ibadah per 10.000 orang penduduk

532 1.012 1 4 5 2 819.740

571 1.014 1 4 5 2 838.190

579 945 1 4 4 4 856.815

605 962 1 3 5 4 875.750

2006

2007

2008

2009

Masjid Mushalla Kelenteng Gereja Katolik Gereja Protestan Pura/Wihara

6 12 0 0 0 0

7 12 0 0 0 0

7 11 0 0 0 0

7 11 0 0 0 0


2.3.4. Perumahan Rumah Tangga Pengguna Listrik Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang cukup penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan pelanggan rumah tangga di Kota Padang rata-rata 2,62% setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan daya terpasang cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun bahkan di tahun 2008 jumlah daya terpasang meningkat 24,62% dari tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.36 Jumlah Pelanggan dan Daya Terpasang Listrik Tahun 2006-2009 NO

URAIAN

2006

2007

2008

2009

Ratarata

1

Pelanggan Rumah Tangga (Unit)

341.463

343.836

368.019

368.546

X

2

Daya Terpasang (000 VA) Laju Pertumbuhan Jmh Pelanggan Rumah Tangga (%) Laju Pertumbuhan Daya Terpasang (%)

456.011

408.402

508.985

507.052

X

X

0,69

7,03

0,14

2,62

X

-10,44

24,62

-0,37

4,60

3 4



42

Rumah Tangga Pelanggan PDAM Sebagaimana umumnya kota besar lainnya di Indonesia, jumlah pelanggan PDAM Padang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat pelayanan air bersih di Kota Padang sekitar 300.000 penduduk atau sekitar 36% dari total penduduk Kota Padang. Jumlah pelanggan air bersih setiap tahun meningkat rata-rata lebih dari 3.000 pelanggan. Jumlah pelanggan pada tahun 2007 sebanyak 81.112 pelanggan. Volume air yang diproduksi oleh PDAM tahun 2007 sebesar 31.564.065,74 m³ dengan jumlah terdistribusi 30.601.399,74 m³ dan terjual 17.292,230 m³, dan nilai total penjualan Rp. 53.352.837.990. Permasalahan air bersih di kota Padang adalah : 1. Tingkat pelayanan air minum baru 54,6 % (tahun 2008) 2. Masih tinggi tingkat kebocoran yaitu 44,83 % Mengacu kepada target MDGs 2015, tingkat pelayanan air minum perkotaan di Kota Padang harus ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2030. Untuk memenuhi target MDGs tersebut, dapat dicapai dengan beberapa cara antara lain adalah : 1. Pasang surut air laut yang mengakibatkan aliran dengan membuat Master Plan Sistem Pelayanan Air Minum . 2. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) terpasang, rehabilitasi jaringan pipa air bersih yang sudah tua, sebagai upaya peningkatan kapasitas pemanfaatan dan meminimalisir tingkat kebocoran. 3. Mencari alternatif baru selain meningkatkan pelayanan PDAM, melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Prasarana Drainase Kota Padang merupakan wilayah yang relatif datar dengan perbedaan elevasi kecil terhadap permukaan air laut yang memungkinkan sebagian wilayah dipengaruhi drainase tidak lancar dan meluasnya daerah genangan. Sistem jaringan drainase Kota Padang terdiri dari jaringan drainase mayor dan minor, dengan total panjang jaringan drainase mayor 124.000 meter. Terdiri dari sungaisungai besar yang bermuara ke Samudera Hindia sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.


43

Tabel 2.37 Jaringan Drainase Mayor di Kota Padang

No

Panjang

Lebar

(m)

(m)

DRAINASE

1.

Batang Logam

15.000

25

2.

Batang Kandis

20.000

20

3.

Batang Tarung

12.000

12

4.

Sungai Lareh

5.000

11

5.

Batang Kuranji

17.000

60

6.

Batang Guo

5.000

5

7.

Batang Muar

400

24

8.

Banjir Kanal

5.500

60

9.

Batang Arau

5.000

60

10.

Batang Jirak

6.000

30

11.

Sungai Gayo

5.000

12

12.

Sungai Padang Aru

5.000

30

13.

Sungai Padang Idas

2.500

6

14.

Batang Kampung Jua

6.000

30

15.

Batang Aru

5.000

30

16.

Batang Kayu Aro

3.000

15

17.

Sungai Timbalun

2.000

8

18.

Sungai Sarasah

3.000

7

19.

Sungai Pisang

2.000

6

Kota Padang

124.000

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatra Barat.

Sistem jaringan drainase mikro terdiri dari 19 areal drainase dengan luas cakupan 3.986 Ha, yang keseluruhannya mengalir ke arah sungai-sungai besar. Kondisi jaringan mikro sebagian kurang terawat dengan baik, yang menyebabkan sebagian fungsinya belum optimal. Di samping itu perubahan tata guna lahan di luar kawasan pusat kota yang tidak didukung perencanaan drainase yang terintegrasi dengan jaringan yang telah ada, ikut menyebabkan menurunnya tingkat pelayanan jaringan drainase yang ada di wilayah Kota Padang.


44

Tabel 2.38 Areal Tangkapan Drainase Kota Padang No

Areal Drainase

Luas Wilyah Tangkapan (Ha)

Badan Penerima

1.

Air Pacah

426

Batang Balimbing

2.

Pasir Putih

60

Batang Air Dingin

3.

Tabing

307

Batang Tabing

4.

Bandara

352

Batang Balimbing

5.

Baung Panjalinan

291

Baung Panjalinan Pond

6.

Siteba

128

Batang Balimbing

7.

Sawah Liat

174

Batang Kuranji

8.

Kandis

85

Batang Kuranji

9.

Lapai

164

Batang Kuranji

10.

Ulak Karang

223

Batang Kuranji

11.

Lolong

304

Saluran Lolong

12.

Alai

136

Banjir Kanal

13.

Purus

120

Banjir Kanal

14.

Jati

322

Batang Arau

15.

Ujung Gurun

303

Banjir Kanal

16.

Aur Duri

271

Batang Arau

17.

Olo Nipah

197

Batang Arau

18.

Kali Mati

50

Batang Arau

19.

Rawang Barat

73

Batang Jirak

Kota Padang

3.986

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatra Barat.

Pengelolaan Sampah Tingkat pelayanan persampahan mencapai 70% dengan area pelayanan sekitar 91.000 Ha. Pola penanganan bersifat individual tidak langsung, yaitu sampah dikumpulkan di container/TPS/depo kemudian diangkut oleh truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Air Dingin. Total timbulan volume sampah sekitar 2.000 m³/hari, sedangkan yang dapat terangkut sebesar 1.500 m³ atau sekitar 75%. Dari luas TPA di Air Dingin 30,3 Ha, hingga saat ini telah terpakai sekitar 15 Ha atau 50%. Sistem pengelolaan di TPA memakai controlled landfill. Arahan pengelolaan sampah di Kota Padang pada masa yang akan datang adalah : 1. Pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan. 2. Pengembangan prasarana persampahan ditujukan untuk mencapai target penanganan 90 % dari jumlah total sampah yang dilakukan baik


45

pada sumbernya, proses pengangkutan maupun pengelolaan di TPA yang berlokasi di Air Dingin. 3. Sistem pengelolaan sampah direncanakan dengan sistem pengolahan sampah terpadu. 4. Optimalisasi pengelolaan sampah dilakukan melalui : - Pemanfaatan sampah non-organik pada sumber produksi sampah. - Komposter sampah organik pada sumber domestik. - Pemanfaatan incenerator di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). - Komposter sampah di TPS dan TPA. Prasarana Pengolahan Air Limbah Pengelolaan air limbah di Kota Padang bersifat individual dengan sistem setempat (on-site system) menggunakan cubluk dan septic tank. Persentase penduduk yang menggunakan jamban yang layak sekitar 90% dari penduduk keseluruhan, yang terdiri 35% dilengkapi septic tank dan 55% menggunakan cubluk. Pengelolaan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Fasilitas pengelolaan adalah 2 truk tinja dengan kapasitas masing-masing 2.000 liter. Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT) yang ada mempunyai kapasitas 83 m³ terletak di Nanggalo. Pengolahan limbah industri dan Rumah Sakit dilakukan masing-masing. Pengelolaan air limbah di Kota Padang ke depan diarahkan pada upaya : 1. Mengembangkan pelayanan pengelolaan air limbah sistem perpipaan tertutup melalui pengembangan sistem terpusat. 2. Meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah serta meningkatkan sanitasi kota. 3. Kerjasama dan peningkatan pengelolaan sanitasi, melalui programprogram pemberdayaan masyarakat seperti Program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP).

2.3.5. Sosial Politik Masalah disintegrasi bangsa menjadi persoalan besar yang dihadapi setelah bergulirnya era reformasi. Berbagai tuntutan yang selama ini didukung oleh penguasa orde baru yang otoriter secara bersamaan muncul ke permukaan. Trauma masa lalu dan berbagai persoalan sosial lainnya menyebabkan masyarakat bertindak sesuka hatinya dan melakukan pembenaran atas apa yang mereka perbuat. Ditambah lagi rendahnya penegakan hukum (law enforcement) menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan acuh tak acuh sehingga bertindak di luar koridor hukum demokrasi dan masih banyaknya permasalahanpermasalahan lain yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu perlunya pembinaan kesatuan bangsa yang terpadu dan komprehensif demi tegaknya kehidupan yang demokratis, aman, sejahtera serta mengusung semangat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.


46

Seiring dengan pembinaan kesatuan bangsa, partai politik yang terdaftar di daerah Kota Padang sebanyak 44 parpol dan hanya 9 partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebagai berikut: Tabel 2.39 Jumlah Kursi dan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2009 No

Nama Partai Politik

Jumlah Kursi

Jumlah Suara

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrat Partai Bulan Bintang Partai Demokrasi Perjuangan Partai Hanura Partai Gerindra

6 5 5 3 17 2 1 4 2

39.638 39.205 29.413 12.571 111.469 13.916 7.174 13.390 11.631

Sumber: Kesbanglinmas Kota Padang, 2009

Selain memiliki tujuan secara umum dan secara khusus, partai politik berfungsi sebagai sarana: 1. Pendidikan politik anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Melakukan sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah kepada anggota partai politik di Kota Padang. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Investasi Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk di daerah tersebut pada sektor ekonomi tertentu, jelas akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sektor di bidang ekonomi tersebut. Kota Padang sebagai kota yang terus membangun, tentu membutuhkan penanaman modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Senada dengan hal tersebut diatas, minat investor PMDN di Sumatera Barat berdasarkan lokasi kota cukup variatif terhadap berbagai sektor lapangan usaha antara lain sektor perdagangan, hotel, jasa, industri pengolahan, percetakan dan sebagainya. Umumnya, PMDN di Sumatra Barat berlokasi di Kota Padang dengan nilai investasi sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 2,2 Triliun. Sedangkan PMDN terbesar kedua adalah Kota Sawahlunto dengan nilai investasi sebesar Rp. 147 Miliar melalui sektor lapangan usaha pertambangan yaitu PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) unit pertambangan produksi ombilin. RPJM Kota Padang 2009-2014

47

Tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi realisasi PMDN berdasarkan lokasi kota, rekapitulasi realisasi PMA masih yang terbesar berada pada Kota Padang dengan nilai investasi $ 107 Juta yang tersebar pada berbagai sektor lapangan usaha dan asal negara investor yang bervariasi. Selengkapnya rekapitulasi realisasi PMDN dan PMA berdasarkan lokasi kota dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.40 Rekapitulasi Realisasi PMDN, PMA s/d Thn 2008 Berbagai Kota di Sumatra Barat

KOTA

REKAPITULASI REALISASI PMDN s/d 2008 (Rp Juta)

1. Padang

REKAPITULASI REALISASI PMA; s/d 2008 ($.000)

2.208.837,86

107.760,93

0,00

0,00

147.530,00

61.958,80

79.009,00

253,08

5. Padang Panjang

0,00

0,00

6. Payakumbuh

0,00

0,00

7. Pariaman

0,00

0,00

2. Solok 3. Sawahlunto 4. Bukittinggi

Sumber: BKPMD Sumatra Barat, Laporan Investasi Sumatra Barat 2009

Selanjutnya perkembangan investasi Kota Padang dengan ICOR sebesar 4,31 dan bila dikaitkan dengan PDRB Kota Padang selama tahun 2006 5,12%, Tahun 2007 6,14%, Tahun 2008 6,21% dan tahun 2009 sebesar 5,08% maka perkembangan investasi selama tahun 2006 s/d tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.41 Perkembangan Investasi Kota Padang tahun 2006 s/d 2009 Menurut Harga Konstan ( Dalam Rp. Miliar) URAIAN 1. Pemerintahan Umum 2. BUMN/D Swasta

2006

2007

2008

2009

410.67

454.94

317,10

268,64

1.600.16

1.748.11

1.240,91

1.051,28

1.499.55

1.686.87

1.163,61

985,79

3.510,38

3.889,92

2.721,62

2.305,71

3. Rumah Tangga Jumlah Investasi

Sumber Investasi dan Icor Kota Padang 2000-2007 (data diolah)


48


BAB 3

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Daerah Kota Padang dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis penerimaan yakni: 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seterusnya diganti dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari : (a) Dana Bagi Hasil ( DBH ) yang meliputi : DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH Bea Perolehan atas Hak dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan, serta DBH dari Sumber Daya Alam. (b) Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Penetapan dan penyesuaian alokasi pagu dana perimbangan pada masing-masing daerah diatur melalui Peraturan Presiden dan Menteri Keuangan. 3. Sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah seperti, bagi hasil dari pajak Propinsi, bantuan dari Propinsi, hibah dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang dianggarkan pada lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya mengenai Anggaran Belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung yaitu bagian belanja yang tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari :


49

- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan - Belanja Modal - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan - Belanja Tak Terduga Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan - Belanja Modal Pengalokasian Belanja Daerah ini didasarkan kepada anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian input dan hasil yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam masing-masing kelompok belanja tersebut. 3.1.1 Kebijakan Umum Anggaran Sesuai dengan prinsip “good governance”, sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan umum anggaran adalah tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bawa pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui suatu sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian Untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah efisien dan efektif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya antara lain mengelola keuangan daerah mengikuti ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan menteri ini mengubah secara signifikan berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang. Dalam kurun waktu 2009-2014 terus diupayakan peningkatan dan pemantapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan menindaklanjuti PP Nomor 58 Tahun RPJM Kota Padang 2009-2014

50

2005 tersebut serta berbagai perubahannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2009-2014 akan selalu melakukan penyesuaian dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan petunjuk teknisnya serta perkembangan dengan tetap mempertimbangkan berbagai kondisi Pasca Gempa Tahun 2009 Sama halnya dalam periode RPJMD Kota Padang Tahun 2004 - 2008, proses dan tahapan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2009 - 2014 diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Program Prioritas Anggaran Sementara ( PPAS ) sebagai proses awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ). Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu memperhatikan keterkaitan antara unsur perencanaan pembangunan daerah dan anggaran. Oleh karena itu, penyusunan KUA-APBD dan PPAS-APBD setiap tahun harus memedomani dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Selanjutnya terkait dengan kebijakan anggaran pembiayaan daerah, Pemerintahan Daerah Kota Padang mengambil kebijakan anggaran yang berimbang (balance budget). Walaupun kebijakan ini tidak diharuskan. Langkah ini perlu dilakukan, artinya kalaupun terjadi defisit atau surplus anggaran, yaitu suatu kebijakan dalam mengatasi pembiayaan pembangunan daerah melalui sumbersumber penerimaan lain yang sah ( kreativitas anggaran), pinjaman daerah ataupun penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Walaupun Pemerintah Daerah Kota Padang diperbolehkan mengambil kebijakan anggaran yang defisit, namun dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD), selama belum ada kebutuhan daerah yang mendesak untuk melakukan kebijakan tersebut sebaiknya anggaran yang defisit tidak dilakukan. Demikian juga sebaliknya, Pemerintahan Daerah Kota Padang juga tidak perlu mengambil kebijakan anggaran yang surplus. Meskipun Pemerintah Kota Padang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, namun prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel masih perlu ditingkatkan. Karena itu, titik berat anggaran belanja daerah akan diarahkan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya dalam menangani berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009. Titik berat anggaran tersebut akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan program pendidikan, program kesehatan, program pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, untuk anggaran belanja modal/belanja pembangunan diprioritaskan kepada kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dan sekaligus melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009. Kebijakan penyusunan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebaiknya melibatkan peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat, sehingga program ini dapat mengurangi beban APBD dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurunkan angka kemiskinan serta untuk dapat menumbuhkan rasa memiliki bagi warga kota.


51

Selanjutnya untuk mengoptimalkan pengimplementasian anggaran berbasis kinerja, maka anggaran belanja maupun pembangunan hendaklah benar-benar dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah disusun dan direncanakan. Untuk itu akan disusun standar pelayanan minimum serta standar analisa belanja oleh Pemerintah Kota Padang. Sehingga dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan kota, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai sesuai yang diharapkan. 3.1.2.

Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Daerah Kota Padang dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga ) jenis penerimaan yakni: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari : (a) Dana Bagi Hasil ( DBH ) yang meliputi : DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH Bea Perolehan atas Hak dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan, serta DBH dari Sumber Daya Alam. (b) Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan (c) Dana Alokasi Khusus ( DAK ). Penetapan dan penyesuaian alokasi pagu dana perimbangan pada masing-masing daerah diatur melalui Peraturan Presiden dan Menteri Keuangan. Secara teknis setiap tahun disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia perihal Alokasi DBH, DAU, DAK dan Dana Penyesuaian lainnya. Untuk tahun 2008 mengacu kepada Surat Edaran DitJen Perimbangan Keuangan Nomor S-592/PK/2007 tanggal 10 Oktober 2007. Sumber-sumber penerimaan lainnya yang syah seperti, bagi hasil dari pajak Propinsi, bantuan dari Propinsi, hibah dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang dianggarkan pada lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu pada sumber penerimaan ini akan menampung berbagai dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Propinsi terkait dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa September 2009 dan kondisi khusus lainnya selama periode tahun 2009-2014. Selanjutnya dengan diberlakukannya PP No. 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah Kota Padang telah banyak melakukan perubahan, antara lain melakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pedoman teknis pengelolaan penyusunan keuangan


52

daerah dan melakukan berbagai perubahan terhadap struktur pendapatan daerah terutama struktur penerimaan daerah. 3.1.3 Arah Pengelolaan Belanja Daerah Tujuan utama dari pengelolaan belanja daerah adalah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran/belanja Pemda. Ada beberapa strategi kebijaksanaan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, adanya komitmen dan keinginan Pemda baik pihak eksekutif maupun pihak legislatif untuk benar-benar mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, adanya desentralisasi manajemen belanja daerah kepada SKPD (sekretariat, badan, dinas dan kantor). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendekatkan pengelolaan keuangan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi itu sendiri. Ketiga, perlu peningkatan peran swasta untuk turut berinvestasi menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang bersifat komersial, sehingga anggaran Pemda dapat diprioritaskan untuk peningkatan penyediaan jasa umum dan pemberdayaan masyarakat. 3.1.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Perkembangan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2004 s/d 2008 telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 17,36%. Peningkatan tersebut ditopang oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang selama 5 (lima) tahun tumbuh sebesar 10,75%, dana perimbangan tumbuh sebesar 19,03% per tahun dan lain-lain pendapatan yang sah dengan pertumbuhan sebesar 10,58%. Secara lengkap gambaran perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2004 s/d Tahun 2008 Kota Padang (dalam juta) URAIAN PENDAPATAN DAERAH

2004

2005

412.627,34

2006

460.373,43

2007

2008

Rata2 Pert (%)

727.706,75

813.262,48

918.857,41

17,36

Pendapatan Asli Daerah

70.655,22

87.261,58

98.546,20

106.471,17

117.728,88

10,75

- Pajak Daerah

49.240,37

58.647,19

63.586,17

69.540,86

76.795,69

9,30

- Retribusi Daerah - Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

16.181,27

23.449,59

21.378,62

22.016,80

24.793,29

8,91

4.341,88

3.645,29

3.698,53

3.308,61

3.788,86

(2,69)

891,70

1.519,51

9.882,88

11.604,90

12.351,04

69,16

319.438,56

353.263,05

592.801,90

689.634,72

763.364,12

19,03

27.064,67

32.668,50

40.094,28

57.973,65

58.870,43

16,82

272.154,00

287.033,00

503.906,00

565.100,00

624.642,09

18,08

3.558,00

12.630,00

26.050,00

32.293,80

43.829,00

65,24

Bagi hasil pajak dan bantuan Keuangan dari Propinsi

16.661,89

20.931,55

22.751,62

34.267,28

36.022,61

16,67

Lain-lain Pendapatan yang sah

22.533,56

19.848,80

36.358,65

17.156,59

37.764,40

10,88

-

-

15.120,00

7.066,91

9.500,00

(13,01)

22.533,56

19.848,80

21.238,65

10.089,68

28.264,40

4,64

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Hibah Darurat Bantuan Dana Kontijensi

Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009 RPJM Kota Padang 2009-2014

53

Dari gambaran tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang pada tahun 2004 sebesar Rp.413,63 Miliar lebih selama periode 5 tahun telah mengalami peningkatan sebesar 505,22 Miliar atau 122,14 % sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp. 918,85 Miliar lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2004 sebesar Rp. 70,65 Miliar selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp.47,07 Miliar lebih atau 66% sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp.117,72 Miliar. Pendapatan Asli Daerah ini ditopang oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan yang pada tahun 2004 sebesar Rp. 70,65 Miliar selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp.47,07 Miliar lebih atau 66% sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp.117,72 Miliar. Pendapatan asli Daerah ini ditopang oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan dana perimbangan yang sangat besar terjadi di tahun 2006, yaitu sekitar 84,00 % dari pendapatan daerah, yang sumbernya berasal dari penerimaan berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Jumlah realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2006 adalah sebanyak Rp. 706,854 Miliar, sedangkan yang realisasi yang berasal dari DAU tersebut adalah sebanyak Rp 592,802 Miliar atau sekitar 71,00 %. Ini berarti ketergantungan terhadap dana perimbangan, khususnya sumber penerimaan DAU relatif tinggi. Pada tahun 2006 jumlah realisasi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan hanya sekitar Rp 592,80 Miliar sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi Rp 727,34 Miliar. Kenaikan yang cukup tinggi ini terjadi karena sejak diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2005 membawa konsekuensi terhadap peningkatan pembiayaan penerimaan untuk keperluan belanja tidak langsung yang sebagian besar dibiayai dari DAU. Pada tahun 2006 jumlah realisasi penerimaan yang berasal dari DAU adalah sebanyak Rp 503,91 Miliar. Jumlah tersebut setiap tahun terus mengalami peningkatan, sehingga tahun 2008 jumlah realisasi pendapatan daerah adalah sebanyak Rp 919,72 Miliar. Diantaranya sebanyak Rp 720,67 Miliar berasal dari dana perimbangan dan sebanyak Rp 624,64 Miliar atau sekitar 79 ,00 % diantaranya adalah penerimaan dari DAU. Namun ke depan, sejalan dengan rencana perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ruang untuk meningkatkan PAD Kota Padang masih terbuka, karena kedua komponen tersebut umumnya cukup potensial bagi daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintahan Daerah Kota Padang untuk dapat memenuhi kebutuhan dan target penerimaan diantaranya: 1. Terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tidak membebani masyarakat, misalnya dengan melakukan penggalian sumber-sumber PAD, perluasan basis pajak dan retribusi sejalan dengan rencana perubahan UU Nomor 34 Tahun 2000. Beberapa pajak daerah yang menjadi primadona PAD Kota Padang, seperti pajak galian golongan C, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan


54

jalan dan pajak reklame yang perlu diupayakan terus untuk diintensifkan penerimaannya. 2. Melakukan upaya intensifikasi PBB dan BPHTB, bekerja sama dengan kantor Pelayanan Pajak PBB untuk selalu melakukan pembaharuan data objek pajak. 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah terhadap penyimpangan prosedur sesuai dengan ketentuan yang dapat merugikan Pemerintahan Daerah, baik secara yuridis, teknis maupun penatausahaan. Dalam kaitan kebijakan di atas maka beberapa langkah perlu diupayakan terkait dengan Pendapatan Daerah yaitu (a) Pendapatan Asli Daerah (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan yang sah. Dalam perencanaan pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan tersebut, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan. Dalam upaya peningkatan PAD tidak ditetapkan kebijakan pemerintah yang dapat memberatkan subjek pajak ( masyarakat dan dunia usaha ). Oleh karena itu dalam penetapan PAD upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyederhanaan prosedur dan sistem administrasi pemungutan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD ) yang sah. Sejalan dengan perkembangan Kota ke depan maka dinamika Kota semakin meningkat. Mobilisasi penduduk Hinterland, antar daerah dalam propinsi maupun luar propinsi akan semakin meningkat. Fungsi Kota sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Pemerintahan dan Pusat perdagangan akan mengalami dinamika yang lebih tinggi, khususnya di wilayah-wilayah pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini akan membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan dari pemerintah dan peluang usaha bagi masyarakat khususnya di bidang perdagangan, pariwisata, perindustrian, jasa dan lain sebaginya. Meningkatnya pelayanan Pemerintah dan aktivitas dunia usaha akan berdampak pada peningkatan PAD baik melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah akan diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan dan keberhasilan pembangunan. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan kota sebagai pusat konsentrasi kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan akan dapat mendorong berkembangnya potensi Pajak Daerah terutama dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Galian Golongan C. Sejalan dengan efektivitas penggalian potensi daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan retribusi sejalan dengan peningkatan pelayanan, baik pelayanan jasa usaha maupun pelayanan perizinan. Diharapkan hubungan efektivitas pemanfaatan potensi daerah mempunyai hubungan linear dan proporsional. Sebaliknya hubungan linear dan proporsional ini dipertahankan dalam penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah bersumber dari penjualan aset daerah dan penerimaan jasa giro, sehingga terjadi peningkatan penerimaan daerah. RPJM Kota Padang 2009-2014

55

3.1.5 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Perkembangan realisasi belanja Daerah selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2004 s/d tahun 2008 mengalami peningkatan setiap tahunya dengan ratarata pertumbuhannya sebesar 16,74%. Pada tahun 2004 belanja daerah sebesar Rp.406,61 Miliar lebih, selama lima tahun mengalami peningkatan sebesar Rp.427,99 Miliar lebih sehingga pada tahun 2008 jumlah anggaran belanja sebesar Rp.881,60 atau mengalami peningkatan lebih dari 100%. Selanjutnya belanja daerah tersebut dialokasikan kepada belanja tidak langsung dan kepada belanja langsung. Belanja tidak langsung dari tahun 2004 s/d tahun 2008 selalu mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 14,21%. Pada tahun 2004 belanja tidak langsung berjumlah Rp.306,56 Miliar lebih selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp.189,18 Miliar atau 60% sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp.595,74 Miliar. Anggaran Belanja tidak langsung ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Sejalan dengan belanja tidak langsung belanja langsung juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2008 yang mengalami penurunan dari tahun anggaran sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 23,36%. Dilihat dari jumlahnya pada tahun 2004 jumlah anggaran sebesar Rp.100,05 Miliar lebih, selanjutnya belanja langsung selama periode tahun 2004-2008 telah mengalami peningkatan sebesar Rp. 185,80 Miliar lebih atau 185%, sehingga pada tahun 2008 menjadi 285,85 Miliar lebih. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2004 s/d Tahun 2008 Kota Padang URAIAN

2004

2005

2006

2007

2008

BELANJA DAERAH

406.617,35

459.085,60

623.320,04

740.303,25

881.600,96

16,74

BELANJA TIDAK LANGSUNG

306.564,02

312.373,65

392.551,20

440.524,71

595.748,62

14,21

- Belanja Pegawai

286.259,97

287.982,74

360.906,97

401.713,81

532.700,49

13,23

- Belanja Bunga

-

-

903,30

750,00

-

- Belanja Subsidi

-

-

-

100,00

-

- Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

-

-

-

19.874,06

29.146,95

-

-

27.588,42

13.662,17

13.169,09

17.198,72

21.764,88

-

1.406,00

20.215,51

3,29

- Belanja Tak Terduga

3.105,33

2.626,02

3.152,52

3.018,66

516,57

(30,14)

BELANJA LANGSUNG

100.053,33

146.711,95

230.768,84

299.778,55

285.852,34

23,36

- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan

17.884,26

18.013,11

19.949,49

46.690,70

40.334,17

17,66

43.996,20

64.961,44

78.175,95

129.572,95

125.309,99

23,29

5.932,41

7.900,80

14.385,95

-

-

14.804,52

21.217,55

35.779,45

-

-

17.435,95

34.619,06

82.478,00

123.514,90

120.208,18

- Belanja Modal

PERT.

47,13

Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009 RPJM Kota Padang 2009-2014

56

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama 5(lima) tahun terakhir sebagian besar belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 13,23%. Selanjutnya belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selama tahun 2004 s/d 2008 terjadi beberapa kebijakan keuangan pada belanja tidak langsung. Dari tahun 2004 dan 2005 seluruh bantuan diakomodir pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan pada tahun 2006 semua bantuan diletakkan pada belanja bantuan sosial. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan belanja tidak tersangka setiap tahunnya tetap dianggarkan. Alokasi anggarannya mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 23,36%. Beberapa kebijakan keuangan yang terjadi selama periode 2004 s/d 2008 telah dilakukan. Semenjak tahun 2004 s/d 2006 belanja langsung dibagi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal. Namun semenjak tahun 2007 s/d 2008 uraian belanja hanya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pada belanja langsung untuk belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,66%, belanja barang sebesar 23,39% dan belanja modal sebesar 47,13%. Selanjutnya realisasi belanja bila dikaitkan dengan total realisasi belanja dapat dikemukakan bahwa untuk belanja tidak langsung mendapat proporsi ratarata 66,7% dari total realisasi belanja. Sedangkan untuk belanja langsung mendapat proporsi 33,3% dari total realisasi anggaran belanja. Pada belanja tidak mendapat proporsi 61,14% tahun 12%, belanja subsidi 2,59%, belanja bagi hasil tersangka 0,34%.

langsung alokasi belanja untuk belanja pegawai dari realisasi belanja, belanja bunga rata-rata per 1%, belanja hibah 29,99% belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan 3,36% dan belanja tidak

Sedangkan belanja langsung dialokasikan kepada masing-masing rincian belanja. Untuk belanja pegawai mendapat proporsi 2,15% dari total belanja, belanja barang dan jasa 15,67 % dari total belanja dan belanja modal 11,07% dari total realisasi belanja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.


57

Tabel. 3.3 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2004 s/d Tahun 2008 Kota Padang URAIAN BELANJA

2004

2005

2006

2007

2008

BELANJA TIDAK LANGSUNG

75,39

68,04

62,98

59,51

67,58

- Belanja Pegawai

70,40

62,73

57,90

54,26

60,42

- Belanja Bunga

0,00

0,00

0,14

0,10

0,00

- Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

- Belanja Hibah

0,00

0,00

0,00

2,68

3,31

- Belanja Bantuan Sosial

0,00

0,00

4,43

1,85

1,49

- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

4,23

4,74

0,00

0,19

2,29

- Belanja Tak Terduga

0,76

0,57

0,51

0,41

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,61

31,96

37,02

40,49

32,42

4,40

3,92

3,20

6,31

4,58

- Belanja Barang dan Jasa

10,82

14,15

12,54

17,50

14,21

- Belanja Perjalanan Dinas

1,46

1,72

2,31

0,00

0,00

- Belanja Pemeliharaan

3,64

4,62

5,74

0,00

0,00

- Belanja Modal

4,29

7,54

13,23

16,68

13,64

BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai

Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009

3.2 Proyeksi Anggaran Daerah 3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Berdasarkan data tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap dana perimbangan ke depan masih cukup tinggi rata-rata sekitar 79,6%. Tingginya ketergantungan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan kebijakan pembangunan di Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah sumber utama penerimaannya berasal dari bagi hasil pajak propinsi dan penerimaan lainnya berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Sumatra Barat. Berdasarkan data pendapatan Daerah tahun 20042009, maka rencana Pendapatan Daerah periode 2010-2014 dapat diperkirakan sebagaimana tabel berikut.


58

Tabel 3.4 Realisasi dan Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Padang 2009 - 2014 ( Dalam Rp Juta ) No. 1

Uraian 2

APBD 2009

APBD 2010 5

APBD 2011 7

APBD 2012 8(7-4)

APBD 2013 9

957.275,97 113.254,71

1.033.963,09 120.926,26

1.174.095,69 153.123,17

1.268.888,77 160.671,51

1.383.183,19 194.001,99

1.473.312,73 214.276,53

1

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

71.666,75

75.854,26

96.840,00

101.740,00

117.624,53

128.727,86

2

Retribusi Daerah

21.834,60

27.066,52

38.889,14

40.650,67

57.280,62

64.134,83

3

5.293,73

5.250,78

8.000,00

8.000,00

9.000,00

12.711,76

12.143,26

10.280,84

11.096,84

12.413,84

732.818,45

719.161,32

810.190,69

867.869,63

944.703,57

1.009.428,57

58.882,83

43.528,36

45.028,36

38.101,77

42.701,77

49.401,77

628.472,61

632.117,46

711.730,93

775.000,00

845.000,00

900.000,00

43.463,00

43.515,50

53.431,40

54.767,86

57.001,80

60.026,80

111.202,81

193.875,51

210.781,82

240.347,63

244.477,63

249.607,63

1

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah

14.550,43

17.634,94

41.115,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2

Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pemerintah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penguatan Desentralisasi fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah ( DPDF dan PPD) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPIPP) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

33.471,14 39.288,45

2.225,25

3

40.918,39

46.813,33

48.192,00

52.322,00

57.452,00

21.493,51

81.174,85

122.853,49

142.155,63

142.155,63

142.155,63

24.655,69

0,00

0,00

0,00

0,00

3.868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.398,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 A

4

B 1 2 3

C

4

5

6

7

8

APBD 2014 9

4.741,73

15.011,61

2.399,28

sumber: Data APBD Padang 2009 yang diolah

Sejalan dengan perkembangan kota ke depan diharapkan akan memberikan dampak kepada peningkatan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Diperkirakan selama periode 2009-2014 pendapatan daerah ditargetkan akan mengalami kenaikan signifikan setiap tahun seirama dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan tersebut didorong oleh Pertumbuhan PAD RPJM Kota Padang 2009-2014

59

sebesar 7,4%, Kenaikan yang mencolok terlihat pada Dana Perimbangan yang disebabkan adanya rencana kenaikan penerimaan DAU untuk menutupi keperluan belanja pegawai yang diperkirakan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 12,5% ( Kenaikan gaji 10% dan accres 2,5%). Sedangkan untuk Penerimaan lain-lain, didasarkan kepada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatra Barat terkait dengan dana kontijensi, dana hibah, bantuan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan ini selama periode 2009-2014 masih optimis akan diterima khususnya dalam pembayaran tunjangan dan sertifikasi guru dan upaya penanganan Kota Padang Pasca gempa tahun 2009. Khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah, peranan Pajak dan Retribusi akan terus diupayakan terjadi peningkatan. Rasa optimis peningkatan PAD didasarkan kepada kerja keras aparatur dan kondisi ekonomi mulai berjalan normal Pasca Gempa 30 September 2009. Diperkirakan keadaan akan lebih baik, apabila target pertumbuhan ekonomi pasca pemulihan ekonomi tahun 2010-2012 dapat diselesaikan dengan baik dan pada tahun 2013 memasuki tahapan baru dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Peningkatan Pajak Daerah akan sejalan dengan perkembangan fungsi kota ke depan khususnya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Aktivitas jasa perkotaan akan semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya dinamika usaha dan urbanisasi. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya penerimaan Pemerintah Daerah dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak galian golongan C serta jenis pajak lainnya. Selanjutnya Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan, baik melalui pelayanan jasa usaha maupun pelayanan perizinan. Retribusi pelayanan perizinan akan meningkat melalui penerimaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Retribusi Mendirikan Bangunan Dinas TRTB Retr. Peruntukan dan Penggunaan Tanah Retribusi Izin Trayek Retribusi Pengawas Norma Kesehatan & Keselamatan Kerja Retr. Izin Usaha Perfilman Retr izin usaha penyelenggaraan pariwisata Retr. Izin Usaha Perikanan Retr. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Retr. Tanda Daftar Gudang Retr. S I U P Retr. Izin Bidang Industri Retr. Izin Usaha Pertambangan Bahan Gal. C Retr. izin Usaha Perdagangan Retr Peralihan Hak Pakai Retribusi Izin Penjamin Hak Pakai (Borog) Retribusi Peminjaman Hak Pakai (kontrak) Ret. Izin Peningkatan Kualitas bangunan & Ret Pem Retribusi Izin Penempatan Payung Retribusi Izin Gangguan Penyelenggaraan dan Ket. SIN Retribusi Izin Pertambahan Bahan Galian C Retribusi Izin Jasa Konstruksi


60

Sedangkan peningkatan penerimaan retribusi jasa pelayanan dapat bersumber dari : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Retr. Sewa Tanah & Bangunan Retr. PMK Barang Inventaris Pemda Retr. Pel Parkir Tepi Jalan Umum Retr. Pel Kendaraan Bermotor Retribusi jasa usaha Terminal Retr. Tempat Khusus Parkir Retr. Pelayanan Kepelabuhan Kartu Keluarga Retribusi penggantian biaya cetak KTP Surat Keterangan Kependudukan Akta Perkawinan Akta Perceraian Akta Kematian Pengakuan dan Pengesahan Anak Pengangkatan Anak Perubahan Nama Tanda Bukti Pelaporan Retr. Pelayanan Persampahan Retr. Pelayanan Pemakaman /Penguburan Retr. Jasa U. pemakaian kekayaan Daerah / tempat olah raga Retr. Penyedotan Kakus Retr. Alat Pemadam Kebakaran Retr Racun Api Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa gedung / Ruangan / Aula dan Asrama Mobil siaran keliling Retribusi sound system Retribusi rumah potongan hewan Sarang Burung Walet Pemeriksaan Kesehatan hewan Pemakaian Kandang Pemakaian tempat Pemotongan Retr. Tempat Rekreasi & Olah Raga Retr. Pemakaian Fasilitas di tempat rekreasi Retr. Izin Usaha Penyelenggara Pariwisata Retr. Tempat Pelelangan Ikan Retr. Pelayanan Pasar Retribusi Jasa Usaha Kakus Retribusi kakus umum Retr. Pemb Izin Pemanfaatan Fasilitas Retr Peralihan Hak Pakai Retribusi Peminjaman Hak Pakai (kontrak) Ret. Izin Peningkatan Kualitas bangunan & Ret Pem Retribusi Izin Penempatan Payung Sedangkan penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain PASD yang sah bersumber dari penjualan aset daerah dan penerimaan jasa giro. RPJM Kota Padang 2009-2014

61

3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Dalam 5 tahun ke depan meningkatnya fungsi Kota akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Dalam Tahun 2009 Kota Padang mendapat musibah dengan datangnya Gempa 7,9 SR dan sebelumnya tahun 2007 adanya Gempa 7,3 SR. Kedua musibah ini berpengaruh terhadap belanja daerah, karena kemampuan dan kapasitas daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan mengalami penurunan. Dampaknya terlihat dalam rencana belanja daerah tahun 2011 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu dari 1,185,93 Miliar menjadi 1.181,52 Miliar. Diharapkan dalam tahun anggaran 2012 s/d tahun 2014 jumlah belanja tersebut kembali mengalami kenaikan. Penggunaan belanja langsung tersebut tercermin dalam RAPBD Kota Padang tahun bersangkutan yang penggunaannya diarahkan kepada lebih prioritas untuk membiayai berbagai urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Fokus belanja daerah 2010-2012 diarahkan kepada program pemulihan ekonomi yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam tahun 2012, terutama bagi program pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009. Selain itu anggaran belanja juga diarahkan penggunaannya untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan di wilayah pusat pertumbuhan yang baru, seperti direncanakan pemindahan pusat kegiatan pemerintahan ke Air Pacah. Sedangkan belanja tidak langsung penggunaannya lebih diarahkan untuk membiayai gaji pegawai, pemberian hibah, subsidi dan bantuan serta pengalokasian pengeluaran tak tersangka. Untuk periode 2009-2014 rencana belanja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.5 Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014 ( Dalam Rp. Juta ) No.

Uraian

2

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Pembayaran bunga pinjaman Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil dan Bant.Keu. Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

A 1 2 3 4

5

6 B

APBD 2009

APBD 2010

APBD 2011

APBD 2012

APBD 2013

APBD 2014

996.418,37

1.140.934,73

1.215.235,07

1.297.002,46

1.412.830,75

1.571.728,7

710.395,54

786.562,30

846.378,41

849.979,21

874.500,00

926.645,65

601.830,54

734.336,11

741.640,56

800.479,21

825.000,00

875.145,65

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

32.740,44

32.181,54

43.958,37

27.500,00

27.500,00

27.500,00

13.343,25

14.599,01

58.779,48

18.000,00

18.000,00

20.000,00

33.925,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.556,12

5.445,65

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

286.022,82

354.372,43

368.856,65

447.023,25

538.370,75

596..183.05

sumber: Data APBD Padang 2009 yang diolah RPJM Kota Padang 2009-2014

62

Mengikuti perubahan klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Tahun 2010-2014 akan selalu melakukan penyesuaian dan mengacu kepada ketentuan tersebut, dimana belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung di dasarkan kepada Satuan Anggaran Belanja ( SAB ) yang telah ditetapkan. Adapun arah pengelolaan belanja Pemko Padang untuk tahun 2010 dan 2014 adalah sebagai berikut: Belanja tidak langsung mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai untuk dua tahun ke depan diperkirakan 1 s/d 2% dan 3 tahun berikutnya sekitar 5% s/d 7%. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Menpan. Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan belanja tidak langsung lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya dan dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja langsung mulai tahun anggaran 2009 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2010 diperkirakan hanya meningkat sebesar 6 sampai 7 %. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup tajam sebagai akibat dilaksanakannya Pilkada periode 2014-2019. Selanjutnya pada tahun 2014 akan mengalami penurunan kembali. Peningkatan pendapatan daerah tahun 2010-2014 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja langsung, terutama belanja modal untuk mendukung pembangunan perkotaan serta target pertumbuhan ekonomi kota. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat pada tahun 2009 dan mulai tahun 2010 dilakukan perkiraan kenaikan sebesar 2%-5%. Namun untuk tahun 2013 dan 2014 akan mengalami peningkatan 10% s/d17%. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat. Selanjutnya apabila diperinci lebih jauh proyeksi belanja tersebut maka dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah : 1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai dan belanja pembayaran bunga atas pinjaman daerah 2. Belanja Langsung terdiri dari Administrasi Umum terkait dengan belanja untuk membiayai aktivitas pemerintahan seperti halnya penyediaan alat tulis, sewa gedung, pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor dan lain sebaginya. Rincian kebutuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


63

Tabel 3.6 Proyeksi belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Padang tahun 2009-2014 URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

641.586

734.336,11

768.101,76

800.479,21

825.000,00

875.145,65

-

0

.

2000

2000

2000

65.627

72.190

79.409

87.350

96.085

105.694

4.231

4.654

5.120

5.632

6.195

6.814

711.444

811.180

852.630

895.461

929.280

989.653

Bel. Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Langsung Belanja Adum Disiplin Aparatur Jumlah


3.2.3. Analisis Pembiayaan Daerah Analisis pembiayaan daerah merupakan suatu analisa untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap surplus dan defisit belanja Daerah. Dari analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka menghitung sejauh mana kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Melihat pada perkembangan realisasi pembiayaan daerah maka semenjak tahun 2006 s/d 2008 kondisi keuangan daerah mengalami surplus sebagaimana yang ditampilkan tabel berikut : Tabel 3.7 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Padang tahun 2006 s/d 2008 No

Uraian

2006

2007

2008

A

PENDAPATAN DAERAH

727.706,75

813.262,48

918.857,41

B

BELANJA DAERAH

623.320,04

740.303,25

881.600,96

C

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

96.543,62

30.126,63

21.663,52

D

Surplus a - ( b+c)

7.843,09

42.832,60

15.592,93

4.129,72

92.253,90

141.864,24

11.972,81

135.085,50

157.457,17

E F F

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih anggaran tahun berkenaan (D + E )



64

3.3. Neraca Daerah Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas . Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset terdiri dari aset lancar, aset. Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban- kewajiban yang harus dibayar baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh suatu organisasi baik dalam bentuk ekuitas dana lancar, ekuitas yang diinvestasikan pada aset tetap maupun ekuitas dana cadangan. 3.3.1 Perkembangan Neraca Daerah Melihat kepada perkembangan Neraca Pemerintah Kota Padang selama 5 (lima) tahun terakhir periode tahun 2004 s/d 2008 kenaikan rata-rata neraca (Baik aktiva maupun kewajiban dan ekuitas dana) daerah pertumbuhannya sekitar 3,42% per tahunnya. Pada aktiva pertumbuhan sebesar 3,42% tersebut terdiri dari aktiva lancar dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 69,85%, Investasi jangka panjang dengan pertumbuhan 19,20% per tahun, aktiva tetap dengan pertumbuhan 2,03% per tahun Sedangkan pada pertumbuhan sebesar 3,42% per tahun terdiri dari kewajiban 5,64%, ekuitas dana dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 3,41%. Untuk lebih lengkapnya perkembangan tersebut selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Perkembangan Neraca Daerah Kota Padang tahun 2004 s/d 2008 (Rp. Juta) URAIAN

2004

2005

2006

2007

2008

% PERT

Aktiva Lancar

12.965,78

14.713,01

103.886,45

152.526,79

183.802,10

69,95

Investasi Jk Panjang

13.116,05

15.116,05

18.154,53

27.310,99

31.557,61

19,2

2.383.067,44

2.423.757,01

2.538.735,01

2.660.146,83

2.634.411,08

2,03

Dana Cadangan

-

-

-

7.764,80

-

Aset lainnya

-

-

24,48

95,03

147,01

2.409.149,27

2.453.586,07

2.660.800,46

2.847.844,44

2.849.917,81

3,42

Kewajiban Jk Pendek

11.309,49

15.468,41

17.945,66

24.234,37

14.878,70

5,64

Kewajiban Jk. Panjang

-

-

22.376,27

8.243,50

-

KEWAJIBAN

11.309,49

15.468,41

40.321,93

32.477,87

14.878,70

5,64

Ekuitas Dana Lancar

1.656,29

-

85.940,78

128.292,42

168.923,40

152,18

-

7.764,80

-

Aset Tatap

TOTAL AKTIVA

Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL PASIVA (KEWAJIBAN & EKUITAS DANA)

2.397.839,78

2.438.117,66

2.620.478,53

2.815.366,56

2.835.039,11

3,41

2.409.149,27

2.453.586,07

2.660.800,46

2.847.844,44

2.849.917,81

3,42



65

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sumber pembentukan neraca daerah kenaikan yang signifikan adalah pada aktiva lancar dengan pertumbuhan 69,95%. Peran yang cukup besar mempengaruhi pembentukan aktiva lancar tersebut terjadi pada sisa kas dimana pada tahun 2004 sekitar Rp. 36,77 juta lebih pada tahun 2008 menjadi Rp. 156.201,20 juta lebih. Sedangkan pada pasiva kenaikan yang signifikan terjadi pada ekuitas dana lancar yang mengalami pertumbuhan sebesar 152,18% dimana pada tahun 2004 berjumlah sebesar Rp. 1.656,29 juta pada tahun 2008 menjadi Rp.168.923,40 juta. Untuk lebih lengkapnya perkembangan Neraca Daerah tersebut dapat dilihat pada lampiran RPJM. Ini. 3.3.2. Analisis Neraca Daerah Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi organisasi pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisa rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua/kelompok data laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Tujuannya adalah memberi gambaran kelemahan dan kemampuan finansial organisasi dari tahun ke tahun. Sesuai dengan Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian den evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka jenis-jenis analisa rasio keuangan terdiri dari 1. Rasio Likuiditas 2. Rasio Solvabilitas 3. Rasio Aktivitas a. Rasio Likuiditas Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ada 3 (tiga) macam rasio likuiditas yang digunakan, yaitu : 1. Current Rasio menggambarkan kemampuan keuangan daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek 2. Quick Rasio menggambarkan sejauh mana persediaan yang ada dapat menutupi kewajiban jangka pendek daerah. 3. Cash Rasio menggambarkan sejauh mana kemampuan kas daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek Daerah. Melihat perkembangan Rasio Likuiditas kemampuan likuiditas Pemerintah Kota Padang dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek daerah dapat dilihat pada tabel berikut :


66

Tabel. 3.9 Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2004-2009 (Persentase) U r a i a n Cash Rasio Rasio Lancar Rasio Quick

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,33

1,69

465,26

535,01

1.049,83

2.225,69

114,65

95,12

578,89

629,38

1.235,34

3.085,07

12.965,52

14.712,83

103.886,17

152.526,62

183.801,71

133.886,18


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemampuan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kewajiban jangka pendek cukup tinggi. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kota Padang dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya secara cash, kecuali pada tahun 2004 dan tahun 2005. Sedangkan jaminan atas persediaan maupun harta lancar memiliki tingkat likuiditasnya sangat tinggi kecuali pada tahun 2005. Dengan demikian kemampuan Kota Padang dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya sangat likuid. b. Rasio Solvabilitas Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang). Ada 4 (empat) rasio solvabilitas yang digunakan. yaitu : 1. Rasio Total Hutang terhadap total Aset adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan Daerah dalam 2. Rasio Total Hutang terhadap Modal adalah rasio untuk menggambarkan keseimbangan antara posisi modal dengan kewajiban daerah Melihat pada perkembangan neraca Kota Padang selama tahun 2004 s/d tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang cukup tinggi (sangat solvabel). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel. 3.10 Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2004-2009 (%) U r a i a n Rasio Total Hutang terhadap total Aset Rasio Hutang terhadap Modal

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,4694

0,6304 1,5154 1,1404 0,5221 0,1504

0,4717

0,6344 1,5387 1,1536 0,5248 0,1506


Dari tabel diatas terlihat bahwa aset pemerintah yang terpakai sebagai jaminan terhadap kewajibannya dibawah 1 % kecuali pada tahun 2006 dan tahun 2007. Sedangkan posisi kewajiban terhadap modal dibawah 1% kecuali tahun 2006 dan 2007. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi Neraca Kota Padang sangat solvabel. RPJM Kota Padang 2009-2014

67

RPJMDKOTA PADANG 2009-2014

BAB 4

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA Dalam proses pembangunan, setiap kota akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis dengan intensitas yang berbeda karena tidak sama kekuatan dan peluang serta prospek pengembangannya. Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatra Barat merupakan kota besar yang memiliki kekuatan dan peluang untuk berkembang menjadi Kota Metropolitan. Disamping kondisi geografis yang menguntungkan di pantai barat Pulau Sumatra, Kota Padang memiliki kekuatan strategis dengan adanya fasilitas perhubungan utama, berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau ( BIM ). Dalam periode 2004-2008 strategi dan kebijakan pembangunan Kota Padang diarahkan kepada pusat jaringan ekonomi dan transportasi regional, pusat utama pelayanan sosial dan pusat pemerintahan, sehingga terbuka peluang pengembangan yang bersifat kumulatif. Prospek Kota Padang ke depan sangat bergantung kepada kemampuan dalam mengakumulasikan kekuatan dan peluang melalui pola pengembangan yang berjaringan melalui peningkatan kapasitasnya menuju Metropolitan. Konsekuensi dari Metropolitan adalah menyelaraskan pola pengembangan kawasan yang melibatkan daerah bertetangga dengan dukungan Pemerintah Propinsi dan Pusat melalui pola kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pengembangannya. Hal di atas dikaitkan dengan strategi menuju Padang Metropolitan untuk memacu pengembangan kawasan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi percepatan pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa. Manfaatnya akan dirasakan oleh semua daerah yang terlibat dalam kerja sama pembangunan bahkan memberi efek berganda terhadap daerah-daerah lain yang terkait dengan pengembangan kawasan yang terpadu dengan pola metropolitan tersebut. Isu-isu strategis itu tidak dapat dilepaskan dari target nasional dalam menghadapi tantangan global yaitu AFTA tahun 2010, MDG’s tahun 2015 dan Globalisasi Dunia tahun 2020. Penguatan kapasitas melalui pendekatan metropolitan diharapkan dapat memetik peluang sekaligus mampu mengatasi ancaman sebab perekonomian kota makin menguat melalui sektor industri, perdagangan, pariwisata dan jasa-jasa sebagai upaya antisipasi reorientasi ekonomi (economic shifting). 4.1 Permasalahan Pembangunan Pembangunan kota metropolitan berasaskan konsep modernisasi dan industrialisasi yang didukung oleh reformasi birokrasi dalam kerangka transformasi pembangunan Indonesia. Masalah pembangunan kota metropolitan berlandaskan kepada keempat faktor tersebut, sehingga dalam jangka pendek dapat diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dan dalam jangka panjang untuk mencapai kedaulatan negara dan kemandirian bangsa. Oleh sebab itu persoalan pembangunan kota metropolitan dilihat dari ketimpangan (gap) antara konsep dan realita serta kekuatan dan peluang. Berdasarkan analisis ketimpangan dapat diketahui sumber masalah dan titik masuk entry point bagi RPJM Kota Padang 2009-2014

68

penyelesaiannya, sehingga dapat dicapai perubahan yang signifikan dalam jangka waktu perencanaan yang disepakati. Masalah pembangunan dapat digambarkan melalui pemetaan proses pembangunan yang memberi informasi tentang subjek dan objek serta keterkaitan diantara keduanya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Subjek pembangunan yaitu semua lembaga sebagai pelaku pembangunan dan objek yaitu sumber daya yang dikembangkan melalui proses partisipatif. Hubungan dan kaitan melalui penetapan kebijakan dan strategi serta prioritas dan indikator keberhasilannya sehingga proses pembangunan mencapai hasil yang efektif dan efisien. Selalu terdapat kesenjangan antara kemampuan pelaku pembangunan dan ketersediaan sumber daya sehingganya hasil tidak optimal. Oleh sebab itu dikembangkan pendekatan analisis dalam memahami masalah pembangunan dengan pola hubungan atau relasional seperti dinyatakan di atas. Faktor input dalam pembangunan adalah tanah, manusia, dana, teknologi, sosial budaya dan faktor proses adalah institusi, informasi komunikasi dan jejaring kerja. Kelima faktor input dikembangkan melalui faktor proses untuk mencapai hasil dengan berencana untuk memberikan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungannya di masa depan. Oleh karena itu Pemerintah membuat sistem administrasi dan membentuk regulasi serta memfasilitasi dan menstimulasi dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mekanisme ini menjadikan pola partisipatif ini dapat dilembagakan melalui institusi yang terlibat dan jejaring kerja dikembangkan untuk memperkuat pola tersebut. Pemerintah berhak mengarahkan dan mengatur penyelenggaraan serta mengendalikan dampaknya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Masalah Pembangunan yang dikemukakan di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Masalah tanah atau lahan dalam pembangunan berkaitan dengan ketersediaan dari aspek lokasi dan teknis serta status, sehingga Pemerintah harus meregulasi ketiga faktor ini agar ketersediaan tanah dapat dijamin untuk pembangunan prasarana dan sarana serta pelestarian lingkungan. Tanah ulayat dapat disewakan agar statusnya tidak berubah sehingga kedudukan hukum ulayat dalam kerangka pewarisan budaya termasuk asetnya dapat diupayakan. Ganti rugi lahan masyarakat dapat berupa pembelian, tukar guling, tukar tambah, penyertaan saham dan gabungan ketiganya. Tukar guling lahan milik Pemerintah khususnya TNI/Polri untuk optimalisasi fungsi lahan dan peningkatan nilai produktifnya bagi perbaikan kesejahteraan, sekalipun juga menjamin kelancaran proses penataan ruang. Mekanisme ini belum sepenuhnya dapat diupayakan karena berbagai hambatan organisasi, budaya dan psikologis sehingga perlu pendekatan terpadu dan terkendali. Pendekatan agama, adat, budaya diharapkan dapat mengatasi hambatan struktural, fungsional dan emosional melalui pembinaan dan pendidikan serta komunikasi publik dalam kerangka meningkatkan kompetensi publik. 2. Masalah manusia dalam pembangunan, berkaitan dengan kegiatan produksi dan konsumsi sehingga perlu pendekatan yang memadukan kemampuan produksi dan konsumsi agar keseimbangan ekonomi dapat diwujudkan. Peningkatan kemampuan produksi melalui pengembangan kreativitas dan produktivitas serta tingkat konsumsi melalui peningkatan RPJM Kota Padang 2009-2014

69

pendapatan untuk mendukung daya beli. Peningkatan jumlah penduduk terutama kualitas sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga perlu kebijakan khusus bagi pengendalian urbanisasi melalui kerja sama antar daerah. Operasi justitusi bertujuan memberi prioritas kepada warga kota untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif bagi peningkatan kesejahteraan melalui pengaturan persaingan usaha sesuai kapasitas ekonomi kota. Pengaturan kependudukan ini sangat menentukan kesejahteraan karena penduduk yang berlebihan dan persaingan berlebihan apalagi tidak produktif akan mengganggu perwujudan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan. 3. Masalah dana dalam pembangunan, berkaitan dengan ketersediaan dan penggunaan atau alokasi dan distribusi sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam proses pembangunan. Ketersediaan dana mempengaruhi kelancaran Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi dan fungsi pelayanan umum sehingga perlu dirancang mekanisme penganggaran yang dapat menyeimbangkan antara kemampuan dan kebutuhan. Kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD dipengaruhi oleh basis ekonomi kota yang bergantung kepada upaya penyediaan prasarana dan sarana pendukung serta ketertiban umum sebagai faktor terpenting dalam peningkatan investasi swasta selain kemudahan dalam perizinan dan perilaku birokrasi yang pro rente ekonomi. Oleh sebab itu perlu dikembangkan sistem dan mekanisme untuk memacu peningkatan investasi pemerintah dan swasta melalui pendekatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sumber daya pendukungnya. 4. Masalah teknologi dalam pembangunan berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pengembangan kreativitas dan produktivitas. Proses ini berkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum yang semakin baik. Kebijakan pelayanan terpadu satu atap (terpadu) dan satu pintu (terkendali) harus didukung dengan pelayanan on line agar kecepatan dan ketepatan pelayanan dapat diupayakan. Public computer untuk pelayanan administrasi umum perlu disediakan di tempat umum seperti pasar besar selain akses langsung masyarakat melalui laman (web) pelayanan publik. Konsekuensi dari pelayanan cepat dan tepat terkait dengan kemampuan penyelenggaraan yaitu kompetensi aparatur pengelola serta terkait dengan pembiayaan sehingga perlu pilihan-pilihan pelayanan yaitu berdasarkan waktu dan tempat serta biaya pelayanan. Masyarakat dapat memilih bentuk layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan sehingga berdasarkan pilihan-pilihan tersebut seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang diperlukannya. 5. Masalah sosial budaya dalam pembangunan, berkaitan dengan sikap dan tindakan masyarakat yang dilandasi oleh faktor sosial budaya baik bersifat positif yang mendukung ataupun sebaliknya yang menghambat proses pembangunan. Sikap dan tindakan masyarakat dipengaruhi latar belakang keyakinan agama dan adat serta budaya yang membentuknya. Oleh sebab itu perlu penyadaran tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai individu dan bagian dari masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran sebagai individu dalam hubungan antar RPJM Kota Padang 2009-2014

70

manusia telah diatur dalam agama dan adat, sehingga upaya penyadarannya melalui pendekatan agama dan adat. Diharapkan terbangun sikap aspiratif dan tanggap terhadap kebijakan serta mampu bekerja sama dalam membangun kelangsungan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. 6. Masalah institusi dalam pembangunan berkaitan dengan kelompokkelompok yang terlibat dalam proses dan kemampuannya mengembangkan kerja sama dalam pembangunan. Kelompok tersebut mengelola kelima faktor input dalam membangun baik secara mandiri maupun bermitra, sehingga kemampuan organisasi dan kepemimpinan sangat menentukan. Kelompok ini mengembangkan kegiatan ekonomi, agama, sosial, budaya dan cinta lingkungan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu Pemerintah perlu mendata dan membina berbagai kelompok ini sebagai rekan kerja dan mengembangkan pola-pola kemitraan yang saling memperkuat dan menguntungkan. Kerja sama ini dalam kerangka pembangunan partisipatif dimana setiap kelompok sebagai pelaku sekaligus pemangku kepentingan dalam pembangunan sehingga perlu koordinasi agar proses dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 7. Masalah informasi dan komunikasi dalam pembangunan, berkaitan dengan rencana dan regulasi yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pelaku pembangunan sehingga mampu meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan. Melalui informasi dan komunikasi dapat dicapai kesepakatan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan meningkatkan kerja sama dan kemitraan antar pelaku pembangunan. Informasi tentang program pembangunan dapat disebarluaskan melalui laman Pemerintah dan bekerja sama dengan media massa serta melalui komunikasi politik antara pemimpin dan rakyat, sebab akan berpengaruh terhadap dukungan rakyat dalam pembangunan. Informasi dan komunikasi dapat menggunakan media pendidikan politik bagi rakyat, sehingga daya tanggap dan peduli makin meningkat seterusnya proaktif dalam membangun. Kendala dan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran informasi dan komunikasi dapat dihindari dan diatasi jika kompetensi publik makin meningkat sehingga partisipasi dapat ditingkatkan. 8. Masalah jaringan kerja dalam pembangunan, berkaitan dengan penguatan kerja sama dan kemitraan antar pelaku melalui pengembangan pola kerja yang terikat dalam proses yang terarah, terpadu dan terkendali. Jaringan kerja terbangun melalui kesepahaman dan kesepakatan dalam pola yang melembaga, sehingga semua pihak terkait dan terikat dalam proses yang sinergis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jaringan kerja dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas untuk memacu proses dan mencapai hasil yang optimal, sehingga dapat memberi rangsangan untuk berprestasi. Pemerintah mengembangkan pola interaksi antar pelaku dalam pembangunan dalam kerangka membangun jaringan kerja, sehingga proses pembangunan yang berkesinambungan dapat dicapai baik antar sektor maupun antar kawasan. Jejaring kerja juga dikembangkan antar daerah bahkan antar negara berkaitan dengan peningkatan investasi swasta pada berbagai proyek yang strategis dalam bidang ekonomi dan sosial budaya serta sarana dan prasarana dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu perlu dikembangkan badan kerja sama pembangunan untuk RPJM Kota Padang 2009-2014

71

mengakomodasi kerja sama dan kemitraan yang berjaringan sekaligus sebagai badan koordinasi pembangunan. 9. Masalah pembangunan infrastruktur kota. Pasca Gempa 30 September 2009 sebagaimana daerah Propinsi Sumatra Barat lainnya, Kota Padang ditimpa musibah cukup besar, yaitu Gempa 7,9 SR. Gempa yang terjadi 30 September 2009 tersebut merupakan rentetan dari gempa-gempa besar sebelumnya, yaitu Gempa 6,9 SR pada tanggal 6 Maret 2007 dan Gempa 7,2 SR tanggal 12-13 September 2007. Rentetan gempa tersebut mengakibatkan dampak yang cukup luas dalam kondisi infrastruktur fisik Kota Padang, terutama prasarana dan sarana pemerintahan, perdagangan, hotel dan restoran, pendidikan dan kesehatan serta prasarana dan sarana lainnya. Di bidang pemerintahan sebagian besar bangunan fisik kantor-kantor pemerintahan mengalami kerusakan berat, bahkan tidak dapat digunakan lagi dan harus dicarikan solusi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan sebagai mana mestinya. Hal yang sama terjadi pula di bidang perdagangan, perhotelan dan restoran sebagian besar rusak berat dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya serta harus dibangun kembali. Pasar raya sebagai satu-satunya pusat perdagangan tradisional mengalami kerusakan berat dan pemerintah kota mengambil kebijakan darurat membangun kios-kios darurat untuk menampung para pedagang. Namun pembangunan kios-kios darurat masih tetap menjadi masalah yang rumit diselesaikan. Kejadian yang juga terjadi di bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar sekolah-sekolah dan puskesmas hancur, sehingga fungsi pelayanan publik tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di bidang perhubungan menyisakan masalah tersendiri dimana prasarana dan sarana yang ada tidak dapat menampung kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Transportasi dari dan ke tempat-tempat pemukiman penduduk dengan pusat-pusat konsentrasi kegiatan sering terjadi traffic, sehingga menimbulkan kongestion dalam kegiatan ekonomi penduduk. Disamping itu, prasarana dan sarana perhubungan di Kota Padang mempunyai fungsi ganda, yaitu (1) sarana penghubung penduduk antara pusat-pusat pemukiman dengan pusat-pusat konsentrasi kegiatan (tempat bekerja, (2) sebagai jalur evakuasi pada saat isu gempa dan tsunami datang. Kedua isu tersebut merupakan masalah yang rumit diselesaikan. 10. Masalah pembiayaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai dampak Pasca Gempa 30 September 2009 sangat dirasakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan penerimaan lainnya yang sah sebagai sumber pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Di satu pihak muncul tuntutan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana yang rusak akibat musibah gempa yang mendukung perekonomian rakyat serta peningkatan pelayanan Publik, di lain pihak keterbatasan kemampuan dan kapasitas meningkatkan PAD dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah. Pada gilirannya masalah pembiayaan dan pendanaan akan banyak tergantung kepada APBN (dana dekonsentrasi dan dana perimbangan). Ke depan, masalah ketergantungan pembiayaan dan pendanaan pemerintah daerah kepada APBN ini akan berlangsung cukup panjang, diantaranya ; RPJM Kota Padang 2009-2014

72

(1) pertumbuhan ekonomi, (2) perubahan sosial, (3) penyediaan prasarana dan sarana serta pengelolaan lingkungan dan (4) peningkatan kerja sama, kemitraan serta jejaring kerja dalam pembangunan. Masalah lainnya adalah (5) pengendalian bahaya dan bencana serta dampaknya yang dipengaruhi oleh kemampuan dalam penerapan pembangunan berwawasan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pro publik ini harus berwawasan lingkungan untuk menghindari biaya dan risiko akibat dari bahaya dan bencana yang dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat berupa proses pemiskinan dan penyingkiran. (6) Isu yang menonjol Pasca Gempa 30 September 2009 adalah ketergantungan kepada alokasi dana APBN. Semakin sulitnya pemerintah daerah keluar dari ketergantungan kepada pemerintah (APBN) merupakan suatu isu yang menonjol. Hal ini sangat dirasakan dalam penyusunan RAPBN, dimana terlihat struk APBD kota menjadi tidak seimbang, dimana untuk pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dan untuk belanja daerah sangat besar untuk belanja tidak langsung. 4.2 Isu Strategis Pembangunan Kota Padang Masalah pembangunan kota yang dikemukakan di atas merupakan masalah pokok yang mempengaruhi kesiapan Kota Padang menuju metropolitan terkait dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum yaitu kemampuan aparatur pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keduanya mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2009-2014. Dari masalah pokok di atas, maka Padang 2009-2014 adalah :

isu strategis pembangunan Kota

1. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap terhadap perubahan sehingga perlu dikembangkan tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif untuk menghindari ekonomi biaya tinggi akibat birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakan salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi yang tepercaya sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam pembangunan. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena dianggap ada korelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat. Jika dianggap tingkat kepuasan relatif rendah maka partisipasinya juga rendah, sehingga perlu dikembangkan pendekatan yang akan meningkatkan kepuasan sekaligus partisipasi secara simultan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan adalah jumlah dan mutu pelayanan serta pola layanan yang cepat, tepat dan menyenangkan, sedangkan tingkat partisipasi dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pelayanan. Selain itu ada faktor internal yaitu dorongan untuk berpartisipasi dan faktor eksternal yaitu regulasi. Dorongan untuk berpartisipasi dipengaruhi faktor kompetensi publik RPJM Kota Padang 2009-2014

73

yang terkait dengan kesadaran yaitu sikap dan tindakan dalam partisipasi juga kepatuhan yaitu ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan yang dipengaruhi faktor informasi dan komunikasi. Keseluruhan persoalan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga partisipasi dalam membangun dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu peningkatan kompetensi publik dalam pembangunan melalui proses pendidikan dan pelatihan terutama generasi muda dalam proses pembentukan sikap kepemimpinan merupakan faktor kunci utama. Untuk mengatasi kedua persoalan tersebut yang menyangkut kinerja dan citra lembaga, maka pemerintahan harus kuat dan amanah serta bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang kuat ditunjukkan oleh kemampuan dalam mengatur sesuai peraturan perundangan dan mengendalikan serta menindak secara konsisten dan konsekuen. Pemerintahan yang amanah ditandai oleh kesadaran terhadap kedudukan dan kewenangan sehingga tugas dan fungsi dilaksanakan sebagai ibadah dengan sikap ikhlas dan sabar. Pemerintahan yang bersih ditandai oleh keterbukaan dalam mengelola sumber dana untuk pembiayaan pembangunan serta akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat seterusnya minat berpartisipasi. Pemerintahan yang berwibawa ditandai oleh kemampuan menjaga kinerja dan citra sebagai wujud dari pemerintah yang pro rakyat dan mengajak masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum adalah pelimpahan kewenangan kepada unit pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Beberapa SKPD dapat membentuk unit kerja di Kecamatan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan/atau pelayanan umum bagi peningkatan kepuasan masyarakat. Perpanjangan tangan tersebut memberi kemudahan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi sesuai rencana strategis sehingga terbentuk kinerja dan citra yang baik. Konsekuensi dari "pemekaran" fungsi kecamatan maka eselon kecamatan perlu ditingkatkan sehingga sebanding antara tugas dan penghargaan. Pola pelimpahan ini perlu pengkajian yang mendalam untuk mencapai tujuan ‘pemekaran’ bagi peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk kepuasan masyarakat. Proses ini sejalan dengan upaya pengembangan kawasan pinggiran melalui pembentukan pusat-pusat perkotaan baru sebagai bagian dari proses menuju metropolitan. 2. Partisipasi dalam pembangunan relatif rendah sehingga ketergantungan terhadap fungsi dan peran pemerintah sangat besar. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan dalam era sentralistik dimana arah dan kebijakan pembangunan sebagai hak pemerintah sebaliknya dalam era desentralistik berdasarkan prinsip partisipasi. Oleh sebab itu perlu penyadaran tentang peralihan paradigma tersebut melalui peningkatan kompetensi publik tentang pembangunan sebagai hak sekaligus kewajiban bersama. Ini akan berkait pula dengan kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama antar lembaga dan antar daerah serta kemitraan dalam pengembangan program pembangunan. Proses penyadaran tentang hak, kewajiban, tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara dapat diupayakan melalui media pencerahan ajaran agama, adat, budaya agar semangat membangun dari kita, oleh kita, untuk kita dapat terwujud. Jika kesadaran berpartisipasi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian pertanda syukur maka pembangunan tidak akan menghadapi kendala sebaliknya terwujud percepatan prosesnya. RPJM Kota Padang 2009-2014

74

3. Kota Padang sebagai kota rawan bencana alam perlu mengembangkan wawasan peduli kebencanaan sebagai proses pembelajaran sekaligus perumusan kebijakan publik yang berorientasi kepada upaya menyelamatkan kehidupan dan lingkungan bagi generasi mendatang. Wawasan Peduli Kebencanaan akan mengamanatkan tentang hakikat bencana dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan lingkungan sehingga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter atau jati diri sebagai warga kota yang dalam ancaman bencana. Konsep demikian sudah diterapkan di berbagai belahan dunia yang berada dalam ancaman gempa dan tsunami seperti kotakota pantai di Jepang dan kota-kota pantai di belahan barat benua Amerika. Mereka sudah memahami hakikat bencana seterusnya sikap dan tindakan apabila terjadi bencana untuk keselamatan diri sendiri dan kelompok serta orang lain yang dikembangkan melalui pembelajaran dan proses pembentukan kompetensi publik. Antisipasi bencana melalui pemahaman tentang jenis dan karakter serta sifat dan pengaruh bahkan sampai kepada dampak bencana terhadap kehidupan termasuk lingkungannya. Pemahaman secara komprehensif tentang hakikat kebencanaan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dalam kerangka ketahanan sosial terhadap bencana untuk keberlanjutan kehidupan dan pewarisannya bagi generasi yang akan datang. Oleh sebab itu perlu dibuat dan disebarluaskan buku saku tentang bencana sebagai pengetahuan publik sekaligus keterampilan serta sikap dan tindakan dalam menghadapi bencana. Selain itu poster yang ditempel di setiap rumah untuk memberi gambaran tentang proses bencana dan upaya yang harus dilakukan oleh setiap individu dan kelompok sehingga antisipasi bencana menjadi kompetensi publik yang berkait langsung dengan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya mitigasi bencana melalui pemahaman tentang pola sikap dan tindak untuk diri sendiri dan kelompok serta orang lain dalam periode pasca bencana termasuk kesiapan dalam menghadapi situasi dan kondisi terburuk. Mitigasi sebagai bagian dari proses pemulihan pasca bencana harus dipahami karena berbagai bahaya lainnya sebagai ikutan dari bencana dapat membawa pengaruh lebih buruk dari bencana utama itu sendiri. Dalam proses mitigasi bencana akan terlibat banyak orang dan kelompok sebagai relawan yang terlibat sehingga perlu penguatan kerja sama kelompok dalam upaya mengatasi pengaruh dan dampak bencana. Oleh sebab itu perlu dibentuk institusi dan organisasi yang terlibat dalam proses penanganan bencana yang menguasai masalah dan teknik pemecahan serta pola-pola kerja sama dalam penanganan pasca bencana. 4. Prasarana dan sarana dalam pengembangan wilayah bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan. Prasarana meliputi jalan, jembatan, drainase, irigasi dan lain sebagainya termasuk jaringan utilitas umum, sedangkan sarana terbagi kepada sarana umum, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Ketersediaan prasarana dan sarana bergantung kepada tiga faktor yaitu penyediaan tanah, pembiayaan dan pengelolaan termasuk pemeliharaan. Penyediaan tanah menjadi faktor terpenting karena prasarana dan sarana dibangun diatas lahan yang sesuai dengan aspek lokasi dan teknis. Lokasi yang tepat berkait dengan faktor jarak dan faktor serta biaya dan resiko sehingga lokasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat selain pengaturan berbagai kegiatan yang terkait. Penyediaan tanah masih menjadi faktor kendala bahkan penghambat karena keengganan pemilik melepas hak milik dengan ganti rugi, tukar guling dan sebaginya. Oleh karena itu perlu diupayakan proses penyediaan tanah melalui RPJM Kota Padang 2009-2014

75

kerja sama dengan berbagai pihak dengan pendekatan yang komprehensif sehingga pelepasan hak tidak menyebabkan proses pemiskinan dan penyingkiran. Pemerintah perlu konsisten dengan rencana tata ruang kawasan sebab bersifat mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang bagi kepentingan pembangunan dan menentukan kawasan reservasi sebagai bank tanah terutama di kawasan pinggiran. 5. Sumber pembiayaan untuk pembangunan prasarana dan sarana relatif terbatas kecuali melalui dana perimbangan untuk proyek-proyek APBN di daerah. Pemerintah kota masih punya beban untuk menyediakan dana pendamping terutama pembebasan tanah karena tidak disediakan dalam pembiayaan proyek tersebut, Jika pembebasan tanah terkendala maka proyek dapat dialihkan ke daerah lain sehingga ketergantungan terhadap persoalan pertanahan menjadi tinggi sebagai faktor penghambat. Kenyataan menunjukkan proses pembebasan lahan masih terkendala baik karena faktor pembiayaan maupun pendekatan sosial seperti jalan Padang-Indarung, jalan Alai-By Pass, jalan akses Unand-Indarung dan jalan terusan Jembatan Siti Nurbaya ke Teluk Bayur. Oleh sebab itu selain pembiayaan juga pendekatan sosial perlu diupayakan untuk mewujudkan pembangunan tersebut. 6. Pengelolaan termasuk pemeliharaan menjadi masalah terpenting selain pembangunan sebab kelangsungan pelayanan prasarana dan sarana bergantung kepada kemampuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Kenyataan menunjukkan masih ada prasarana dan sarana yang belum mampu dikelola dengan baik sehingga tidak memberi kepuasan bagi masyarakat seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, pasar, dan sebagainya. Proses ini harus melibatkan semua pihak termasuk pengguna dengan cara meningkatkan pajak dan retribusi sebagai kewajiban bersama. Jika masalah pengelolaan belum teratasi maka jadi sulit untuk mengembangkan prasarana dan sarana baru karena anggaran pemeliharaan akan terus meningkat dan membengkak sehingga memperpendek umur teknisnya. Oleh sebab itu perlu dikembangkan pola anggaran yang memberi alokasi untuk pengelolaan termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana tersebut. 7. Pembangunan prasarana dan sarana akan memacu pengembangan sektor perumahan dan permukiman seterusnya membentuk pusat-pusat kota baru dan merangsang sektor perdagangan dan transportasi serta jasa lainnya. Pembangunan prasarana dan sarana mendorong perkembangan kawasan pinggiran sebagai bagian dari politik pemerataan pembangunan. Sebaliknya keseimbangan antara pusat dan pinggiran juga bergantung kepada pola jaringan yang membentuk hubungan antar pusat-pusat. Oleh sebab itu perlu dikembangkan sistem jaringan jalan berupa jalan lingkar luar dan lingkar dalam serta jalan akses. Jalan lingkar luar sebagai bagian dari sistem metropolitan akan menghubungkan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Jalan lingkar dalam untuk mendukung pengembangan pusat-pusat baru di empat kawasan yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RTRW Kota Padang terutama memacu pengembangan kawasan pinggiran sedangkan jalan akses menghubungkan antar pusat. 8. Pembangunan kota terutama perumahan dan permukiman berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana tidak dapat dilepaskan dari masalah bahaya dan bencana serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. Oleh RPJM Kota Padang 2009-2014

76

sebab itu perlu antisipasi terhadap bahaya dan bencana antara lain melalui penataan ruang dan kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat berkait dengan bahaya dan bencana serta dampaknya terhadap lingkungan. Penatapan standar hunian yang aman dapat menghindari bahaya gempa dan kebakaran sedangkan standar hunian yang sehat dapat meningkatkan status kesehatan lingkungan. Selain itu juga perlu memenuhi standar hunian yang menyenangkan untuk mewujudkan interaksi sosial yang baik disamping standar hunian yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Standar kesehatan lingkungan juga perlu ditetapkan berkait dengan sampah dan limbah sebagai sumber bencana sehingga diperlukan sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas supaya kesadaran tentang kesehatan lingkungan semakin meningkat. Berbagai bentuk bahaya dan bencana lainnya baik karena faktor alam maupun perilaku manusia perlu dipetakan untuk mengantisipasi dampaknya terutama kesiapan pemerintah bersama masyarakat dalam mengatasinya. Pemetaan kawasan bencana amat penting untuk menentukan bentuk bahaya dan bencana serta dampak lingkungannya termasuk kontrak sosial dengan komunitas yang berada di kawasan tersebut. Berdasarkan kontrak tersebut maka resiko bencana ditanggung sendiri sebagai akibat keengganan pindah dari kawasan bencana sebagai risiko pribadi. Oleh sebab itu perlu dikembangkan kelompok masyarakat yang tanggap dan peduli bencana untuk mengantisipasi dan penanggulangan serta pemulihan kawasan serta masyarakat yang terkena bencana. 9. Masalah ekonomi dan investasi terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran dimana terdapat korelasi kuat diantara keempat faktor tersebut. Dianggap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya PDRB sebagai wujud semakin berkembang kegiatan ekonomi dan sosial dalam menyerap angkatan kerja untuk mengurangi akan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh kenaikan pendapatan per kapita yang menandai semakin membaiknya tingkat pendapatan untuk mengurangi kemiskinan yang diukur dari Gini Rasio. Hubungan antara perbaikan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan melalui distribusi kemakmuran dengan menerapkan pola bantuan dan subsidi kepada kelompok masyarakat termiskin dan miskin. 10. Kebijakan pemungutan zakat dan penyalurannya dapat mengurangi kemiskinan secara sistematik namun harus diawasi perkembangannya agar tidak terjadi ketergantungan orang miskin terhadap bantuan. Ini berarti pola bantuan dan subsidi tidak menjadikan orang miskin menjadi manja sebaliknya meningkatkan akses terhadap peningkatan kesejahteraan. Selain itu mengatur sekaligus mengarahkan berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan orang miskin supaya bantuan dan subsidi lebih terkendali bagi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. 11. Investasi daerah. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan investasi melalui akumulasi kapital dan/atau penambahan modal melalui pinjaman dari lembaga keuangan. Investasi secara umum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu budaya kerja produktif termasuk kinerja dari birokrasi anti rente ekonomi, dukungan prasarana dan sarana serta jaminan keamanan dan ketertiban. Investasi ini berasal dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk pembangunan prasarana dan sarana untuk meningkatkan aset sebagai dasar bagi perhitungan kekayaan. Investasi membuka peluang usaha dan kesempatan kerja seterusnya mengalirkan RPJM Kota Padang 2009-2014

77

pendapatan dan akumulasi kapital sehingga terjadi proses pembentukan kesejahteraan. Investasi amat bergantung kepada kinerja pemerintah yang mengelola prasarana dan sarana serta keamanan dan ketertiban umum sehingga perlu peningkatan kapasitas aparatur untuk mendukung upaya peningkatan investasi di daerah. Investasi sering terkendala oleh kinerja birokrasi sehingga perlu dikembangkan kebijakan pelayanan investasi metode satu pintu dan satu atap dan memberi perlindungan terhadap pelayanan investasi dari rente ekonomi. Investasi diarahkan kepada sektor dan kawasan yang potensial mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan industrialisasi untuk meningkatkan daya serap angkatan kerja serta kesempatan berusaha. Investasi juga diarahkan kepada kegiatan yang merangsang perubahan sosial melalui kebijakan modernisasi terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan serta perdagangan dan kepariwisataan. Investasi pemerintah didorong untuk mempercepat pengembangan wilayah yang termasuk dalam kawasan metropolitan agar proses pembangunan ekonomi dan sosial semakin terpacu. Diharapkan investasi memberi efek kumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial sehingga proses pembentukan metropolitan dapat dipercepat. 12. Kerja sama dan kemitraan serta jejaring kerja sebagai masalah bersama yang terjadi oleh karena perbedaan visi dan misi serta upaya untuk mewujudkannya. Selain itu mekanisme kerja yang tidak berlandaskan SOP dan NSPM termasuk penetapan indikator kinerja bagi pengukuran keluaran dan hasil. Oleh sebab itu perlu dibangun kerja sama antar lembaga untuk mempercepat proses pembangunan yang memiliki keterkaitan kuat sehingga dapat dicapai tingkat pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kerja sama antar daerah dapat mengatasi mobilitas penduduk antar daerah terutama perpindahan penduduk miskin dari pedesaan ke perkotaan. Setiap daerah dapat menerapkan kebijakan yang memberikan perlindungan kepada warga kota sebagai kelompok yang mendapat perhatian utama dan peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan sosial. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas sebaliknya terbangun kemitraan antara komunitas lokal dan pendatang dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial melalui usaha bersama. Kerja sama dan kemitraan antar lembaga dikembangkan dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui proses pelembagaan supaya semua kebijakan dapat dikembangkan secara paralel dan simultan tanpa konflik kepentingan. 13. Perubahan orientasi kebijakan dan perekonomian Singapura dari mengutamakan perannya sebagai negara kawasan transit bebas untuk ekspor impor service kepada kegiatan pelayanan jasa keuangan dan informasi bisnis dunia. Selain itu adanya pembukaan dan pembangunan pra kanal di Suratthani Thailand akan membuka peluang bagi peningkatan fungsi Kota Sabang di Ujung Pulau Sumatra sebagai pelabuhan perdagangan internasional. Hal ini lebih lanjut akan mendorong pergerakan aktivitas di Pantai Barat Sumatra sehingga peningkatan fungsi Pelabuhan teluk Bayur akan terdorong pula peranannya dalam aktivitas pelayaran internasional. Ha ini tentunya akan berdampak kepada perkembangan Kota Padang kedepan, apalagi setelah ditetapkannya Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan satu-satunya Kota yang diprioritaskan di Wilayah Pantai Barat Sumatra.


78

RPJM PADANG 2009-2014

BAB 5

VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan merefleksikan apa yang diharapkan terwujud melalui proses yang terencana dan terpadu serta terkendali dan berkelanjutan. Proses perumusan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai aktor atau pelaku pembangunan sehingga apa yang dihasilkan merupakan representasi keinginan berbagai kelompok kepentingan

5.1 Visi dan Misi RPJP Kota Padang 2004-2020 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang tahun 20042020 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perda No. 18 Tahun 2004 pada tanggal 3 Agustus 2004 telah menetapkan visi dan misi dan kerangka kebijakan Pembangunan Kota Padang Jangka Panjang periode 2004-2020. Visi dan misi serta kerangka kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam tahapan-tahapan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Berdasarkan kondisi yang ada serta dalam rangka menghadapi tantangan ke depan maka telah ditetapkan secara bersama visi pembangunan jangka panjang Kota Padang 20042020 yaitu : Terwujudnya Masyarakat Madani yang berbasis Industri, perdagangan dan jasa yang unggul berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur. Dari visi jangka panjang tersebut terkandung maksud suatu masyarakat sejahtera yang bergantung kepada aplikasi budaya perkotaan yang proaktif dan produktif untuk mendorong perekonomian Daerah. Masyarakat madani yang peduli dan penyayang serta tindakan yang ramah dan bertanggung jawab yang hidup dalam suatu kota. Sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana perkotaan dengan aktivitas ekonomi sekunder dan tersier yaitu industri, perdagangan dan jasa yang relevan dengan konsep perkotaan sesuai fungsi dan peran kota terhadap pembangunan daerah. Perdagangan merupakan kegiatan utama perkotaan yang tumbuh akibat adanya bangunan simpul-simpul permintaan dan penawaran atau pasar sebagai media transaksi antar konsumen atau antar produsen. Industri dalam hal ini adalah kegiatan ekonomi pendukung perdagangan atau sebagai efek dari perdagangan yang terbangun dalam simpul proses produksi dan distribusi seperti pengolahan dan infrastruktur. Jasa kegiatan ekonomi pendukung kegiatan perdagangan dan industri dalam berbagai bentuk pelayanan fisik maupun non fisik, baik bernilai ekonomi maupun non ekonomi. Aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang diwujudkan adalah aktivitas yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi, baik dari sisi harga maupun kualitas. Semua aktivitas tersebut diwujudkan dalam suatu kehidupan perkotaan yang tertib RPJM Kota Padang 2009-2014

79

dan teratur. Kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur dalam artian suatu perkotaan dengan ciri keheterogenan yang dapat memacu persaingan sehat. Persaingan yang sehat akan terwujud dengan adanya ketertiban dan keteraturan perkotaan melalui upaya penegakan dan supremasi hukum. Berdasarkan Visi tersebut maka Misi jangka panjang yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemahaman adat dan agama dan pengamalan nilainilainya dalam kehidupan bermasyarakat ke arah komunitas kota yang peduli. Adat dan agama harus dipahami sebagai pedoman bagi keseimbangan kehidupan individu dan bermasyarakat serta dengan pencipta. Pemahaman terhadap adat dan agama sangat penting agar pengamalan dapat dilakukan lebih baik karena pemahaman termasuk keyakinan (iman) dan pengetahuan (ilmu) untuk berbakti (amal). Pembinaan individu ke arah komunitas kota yang peduli dimulai dari anak balita dan remaja Pembinaan dimulai dari lingkungan keluarga seterusnya dalam lingkungan sekolah dan kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk komunitas kota yang peduli. Dengan konsep kepedulian itu maka berbagai persoalan dapat diatasi bersama atas dasar kesadaran ke arah kehidupan perkotaan yang lebih baik termasuk kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama. Konsep keimanan dan ketakwaan tentang keikhlasan yang didukung konsep keselarasan dalam adat dan budaya Minangkabau melandasi konsep kepedulian yang mewarnai kehidupan komunitas kota melalui akulturasi sesuai falsafah 'dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'. Pendidikan, budi pekerti, yang mengajarkan tentang etika disamping pendidikan agama tentang moral dimasukkan ke dalam kurikulum pembinaan, pendidikan dan pelatihan sehingga berbagai kemungkinan penyimpangan dari nilai-nilai luhur dalam adat dan agama dapat terhindarkan. Pemerintah membuat regulasi tentang pokok-pokok pembinaan kehidupan komunitas perkotaan yang peduli dan mengatur pembangunan sarana beribadah dan mengendalikan perkembangannya.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor permukiman, pendidikan dan kesehatan ke arah pemberdayaan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kompetensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap dibangun mulai dari pembangunan permukiman sebagai wahana pembinaan kehidupan bermasyarakat seterusnya melalui pembinaan pendidikan seumur hidup dan kesadaran tentang norma hidup sehat. Kualitas sumber daya manusia diarahkan kepada standar mutu kehidupan yang tinggi yaitu kreativitas, produktivitas dan profesionalitas untuk mengembangkan keandalan secara optimal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui RPJM Kota Padang 2009-2014

80

pembangunan permukiman sebagai wadah untuk pendidikan keluarga dan persamaan budaya ke arah peningkatan insan mandiri. Seterusnya, pembinaan lembaga pendidikan untuk semua seumur hidup ke arah pemberdayaan insan. Selain itu, pengelolaan kesehatan lingkungan ke arah kesadaran tentang norma hidup sehat. Kualitas sumber daya manusia juga melalui pembangunan prasarana untuk menunjang permukiman yang sehat dan kelancaran proses pembelajaran. Pembentukan insan yang produktif dan profesional menuju peningkatan kesejahteraan dalam kerangka mewujudkan manusia insan yang berdaya dan mandiri. 3. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian melalui formalisasi usaha dan profesionalisme ke arah pengelolaan usaha yang berdaya saing. Produktivitas adalah kata kunci untuk mencapai kemakmuran didukung oleh profesionalisme dalam pengelolaan usaha yang bersifat formal. Mengubah usaha dari bersifat informal dan nonformal kepada formal dimulai dari pendataan dan pendaftaran untuk pembinaan. Formalisasi usaha membuka akses terhadap bantuan keuangan dan pembinaan Kewirausahaan melalui pola kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Kebijakan pembinaan yang berakar kepada formalisasi usaha akan meningkatkan kemampuan usahawan kecil dan menengah dalam pengelolaan usaha terutama dihubungkan dengan persaingan global yang dapat mengancam usaha lokal jika tidak menyesuaikan diri dengan karakter global yang serba formal. Usaha yang formal amat kuat kaitan dengan peningkatan produktivitas karena semua kegiatan terencana, tercatat, terukur, dan terkendali sehingga kelangsungan usaha lebih terjamin. Profesionalisme berkaitan dengan pandangan, sikap dan tindakan yang terarah dan terkendali sesuai dengan karakteristik formalisasi usaha. oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong upaya perubahan usaha ke arah formalisasi dan profesionalisme yang dikaitkan dengan kebijakan pembinaan usaha termasuk perlindungan terhadap kemungkinan degradasi sebagai akibat persaingan global. Sistem administrasi yang mendukung regulasi dapat membantu upaya pembinaan usahawan kecil dan menengah ke arah usaha yang menguntungkan secara berkelanjutan. Pembinaan usahawan kecil dan menengah terarah kepada upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap berusaha sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang unggul dan berdaya saing. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan seterusnya memasuki proses inkubasi sebagai wadah pembentukan karakter berusaha yang positif melalui transformasi pengalaman antar pelaku usaha. Pembinaan lainnya dalam bentuk bantuan keuangan untuk menambah modal melalui berbagai pola yang disepakati cara pengembaliannya yang seterusnya digulirkan kepada usahawan lainnya sesuai prioritas. Kemitraan usaha dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran adalah pilihan kebijakan pembinaan usahawan yang difasilitasi oleh pemerintah. Pembinaan mengarah kepada kemandirian usahawan sehingga bantuan RPJM Kota Padang 2009-2014

81

langsung dan tidak langsung lebih terarah bahkan lebih banyak usahawan yang memperoleh bantuan karena pola bantuan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha. 4. Membangun jejaring usaha melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi bagi peningkatan akses dan interaksi kearah persaingan global. Konsekuensi dari usaha yang makin maju dan berkembang adalah meningkatkan jejaring usaha sehingga terbangun usaha yang semakin besar dan memberi manfaat besar kepada pembangunan ekonomi daerah. Jejaring dapat dibangun melalui keterlibatan dalam sistem informasi dan komunikasi yang menyalurkan berbagai peluang usaha termasuk kemungkinan bekerja sama dengan berbagai pola yang saling menguntungkan. Jejaring dapat pula dibangun melalui forum komunikasi yang mempertemukan para usahawan sejenis ataupun saling terkait sehingga kerja sama usaha dapat ditingkatkan. Sistem informasi dan komunikasi dapat meningkatkan akses terhadap peluang global dan berinteraksi atas dasar kebutuhan bersama. Prasyarat bagi pengembangan usaha melalui kemitraan yang dibangun dalam forum komunikasi ataupun melalui akses informasi adalah bentuk usaha yang formal dan pola pengelolaan yang profesional. Akses dan interaksi dalam media informasi dan komunikasi global juga mensyaratkan kedua faktor tersebut bagi kepastian hukum tentang hak dan kewajiban diantara mitra. Artinya, formalisasi dan profesionalisme merupakan kata kunci yang amat penting untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan usaha mencapai tujuan yaitu menjadi sumber pendapatan keluarga dan penerimaan daerah pemerintah amat berkepentingan terhadap perkembangan usaha karena menyangkut ketahanan ekonomi yang berpengaruh pula kepada ketahanan sosial. Apabila usaha berkembang maka peningkatan pendapatan dapat tercapai seterusnya pengangguran dapat pula dikurangi yang diikuti oleh melemahnya perbedaan distribusi kekayaan diantara pelaku usaha khususnya. Pembangunan usaha sangat menentukan kemajuan ekonomi daerah sehingga pemerintah perlu bersikap proaktif membina usaha yang terarah kepada formalisasi usaha dan profesionalisme disampingi fasilitasi dalam bentuk pembangunan prasarana dan sarana serta penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi oleh dunia usaha. 5. Menata ruang dan meningkatkan prasarana dan sarana melalui pendekatan pembangunan berbasis kawasan ke arah keseimbangan pembangunan. Ini bagian terpenting dalam konteks pembangunan wilayah dimana tata ruang dan ketersediaan prasarana dan sarana menjadi salah satu faktor terpenting dalam pemilihan lokasi usaha. Kegagalan dalam menata ruang akan membuat situasi tidak menguntungkan bagi semua pihak investasi RPJM Kota Padang 2009-2014

82

pemerintah dalam tata ruang tidak memberi peluang yang menguntungkan. Oleh sebab itu, kebijakan perwilayahan pembangunan atau pembangunan kawasan menjadi amat penting untuk dikembangkan bagi mengatasi kesesakan yang berlebihan ke satu pusat. Kesesakan meningkatkan biaya operasi kendaraan dan kerusakan lingkungan oleh komunitas lokal sebagai biaya tambahan. Penataan ruang beserta pembangunan prasarana dan sarana akan mengubah wujud fisik dan lingkungan kota sehingga sumber daya lokal dapat termanfaatkan secara optimal. Penataan ruang akan menumbuhkan ekonomi pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai pemicu perkembangan usaha kecil dan menengah yang sejalan dengan pengembangan sistem pasar yang hierarki. Sektor angkutan yang mendukung akses antar ruang akan meningkat fungsi dan perannya jika penataan ruang sekaligus mengembangkan prasarana dan sarana dalam pola pembangunan kawasan. Intensitas interaksi intra dan antar kawasan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang dirangsang perkembangannya oleh perwilayahan akan mendorong perkembangan sektor angkutan dan efek baliknya. Pendekatan pembangunan kawasan yang diiringi dengan pelimpahan sebagian kewenangan kepada satuan kerja perangkat daerah kecamatan akan memberi kemudahan dalam pengarahan, pengerahan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga dalam pembinaan kelembagaan ekonomi dan sosial dengan pengaturan tentang tugas, fungsi dan peran dalam proses yang berkait dengan fungsi operasi, pemeliharaan dan perbaikan atau peningkatan sehingga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang dapat dipertahankan. 6. Membangun kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur melalui penegakan supremasi hukum ke arah aplikasi teknologi dengan sistem lingkungan. Kata kunci untuk ketertiban dan keteraturan adalah penegakan supremasi hukum dan sistem kontrol sosial dengan dukungan teknologi lingkungan. Lingkungan kehidupan perkotaan yang tertib dapat dicapai melalui dua pendekatan yang berbasis regulasi dan teknologi dengan sistem lingkungan. Regulasi dimajukan berdasarkan kajian tentang jumlah dan jenis serta mutu kerusakan lingkungan karena sikap dan tindakan manusia. Selain itu, regulasi dapat dimajukan berkait dengan pelimpahan kewenangan penjagaan dan pemeliharaan lingkungan oleh komunitas dan/atau kelembagaan sosial setempat. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan adalah memberi penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dengan pelimpahan tersebut sehingga tujuan dapat dicapai. Penegakan supremasi hukum berkait dengan berbagai kelembagaan lain di luar keseimbangan pemerintah daerah yaitu polisi dan kejaksaan sehingga diperlukan komunikasi yang intensif dalam kerangka membangun kerja sama khususnya terhadap kasus-kasus tertentu yang berdampak besar terhadap pembangunan. Penegakan supremasi produk hukum daerah harus dilakukan secara simultan yang melibatkan informasi RPJM Kota Padang 2009-2014

83

masyarakat dan dukungan terhadap para pelanggar sehingga penegakan supremasi hukum menjadi sebuah kebutuhan bersama. jika masyarakat tidak melanggar hukum dan undang-undang dan proaktif bagi penegakan supremasi hukum maka hasil pembangunan dapat di tingkatkan. Aplikasi teknologi dengan sistem lingkungan berdasarkan kepada satu standar yang baku sehingga mutu lingkungan dapat diukur dan dikendalikan. Aplikasi teknologi lingkungan tersebut sangat penting agar pelanggar dapat mengetahui tingkat pelanggaran dan efeknya terhadap sistem lingkungan sosial. Aplikasi teknologi akan melindungi individu dan keluarga khususnya dari pencemaran limbah ataupun kemungkinan kerusakan organ karena bunyi yang berlebihan seperti suara musik bus kampus dan orgen tunggal dalam acara pesta. Dalam proses pembangunan dapat timbul berbagai kerawanan dan konflik yang berpangkal dari benturan kebutuhan dan kepentingan sehingga hukum berperan sebagai pencegah dan penyelesaian konflik sehingga keterlibatan dan keamanan dapat diwujudkan Hukum menjadi 'tool of social engineering' yang mengarahkan kegiatan dan perilaku masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan. Kesadaran hukum dapat meningkat jika pengetahuan tentang hukum dan konsekuensi bagi pelanggar menjadi bagian dari proses pembangunan melalui media pendidikan. Kesadaran hukum dapat meningkat jika terjadi perlakuan hukum yang adil dan memberikan dorongan kepada perbaikan perilaku sosial pembangunan hukum tidak hanya menyangkut pembentukan peraturan dan norma namun meliputi perencanaan, penegakan, pelayanan, pendidikan, persediaan serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum. 7. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kewibawaan pemerintah melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan ke arah keandalan dalam pelayanan. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan yang dimotori oleh pemerintah adalah kapasitas aparatur. Peningkatan kapasitas aparatur adalah sebagian dari upaya peningkatan kewibawaan pemerintah yang berkaitan dengan minat masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas diarahkan untuk menjadikannya aparatur yang handal yaitu mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan fungsi dan peran. Minat untuk berperan serta atau respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah antara lain dipengaruhi oleh keandalan aparatur dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan citra pemerintah sebagai administrator dan regulator. Artinya, citra itu mempengaruhi minat masyarakat untuk berperan serta yang akan berdampak kepada penerimaan pemerintah dari pajak dan retribusi. Kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkait dengan kompetensi dasar bagi aparatur yaitu pengetahuan tentang bidang tugas dan wilayah kerja seterusnya keterampilan yang menyangkut pelaksanaan RPJM Kota Padang 2009-2014

84

fungsi dan peran termasuk teknik dan metode dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan termasuk membuat berbagai perkiraan sebagai unsur telaahan terhadap masalah dan alternatif pemecahannya. Selain itu berkaitan dengan sikap dan tindakan terutama berkait dengan kepuasan dalam pelayanan publik. Peningkatan kapasitas melalui pembinaan. pendidikan dan pelatihan serta pengembangan baik dalam bentuk penjenjangan fungsional maupun struktural. Salah satu bentuk pembinaan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan adalah komunikasi dan interaksi antar bidang melalui rapat koordinasi secara periodik. Otonomi tidak memberi arti bagi pembangunan daerah tanpa kesiapan aparatur karena hakekat otonomi adalah pelimpahan sebagian Kewenangan. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bidang pekerjaan menuntut kehandalan yang makin meningkat. Peningkatan kapasitas aparatur sebagai strategi internal dan menjadi program prioritas yang sifatnya berterusan selaris dengan dinamika perubahan. Peningkatan kapasitas harus didukung oleh sistem dan standar serta prosedur sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien karena aparatur kreatif dan reaktif serta disiplin terhadap uraian tugas dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan oleh atasan langsung. Kerangka kerja peningkatan kapasitas aparatur diupayakan melalui koordinasi dan sinkronisasi dari perencanaan sampai pengendalian sehingga keterpaduan dan konsistensi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dapat tercapai. Selain itu, menata kembali pola kerja yang dikaitkan dengan strategi aliansi sehingga peningkatan kinerja pemerintah kota dapat dicapai sebagai usaha bersama dari berbagai satuan kerja perangkat daerah. Oleh sebab itu, alokasi anggaran bagi belanja aparatur diarahkan kepada investasi sistem dan aparatur sebagai suatu kesatuan untuk meningkatkan kehandalan dalam pelayanan. Perbaikan tingkat kesejahteraan dapat diupayakan jika sistem dan aparatur bekerja sistematis. Peralihan paradigma karena perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan pokok-pokok pemerintahan dengan otonomi dan desentralisasi menuntut perubahan yang sistemik termasuk aplikasi teknologi untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Dalam jangka pendek dapat dikembangkan metode kerja yang interaktif berbasiskan teknologi madya yang selaras antara biaya dan manfaat. Dalam jangka panjang perlu disiapkan perangkat keras dan lunak bagi pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem komputer yang kapasitasnya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraannya. 8. Meningkatkan kapasitas wakil rakyat melalui berbagai forum pembentuk wacana pembangunan ke arah penguatan peran serta publik.


85

Wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif dapat meningkat kapasitasnya melalui berbagai forum pembentuk wacana pembangunan. Melalui forum tersebut dapat diserap berbagai informasi yang relevan dengan kebutuhannya dalam pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah bagi meningkatkan peran serta publik dalam proses pembangunan. Forum pembentuk wacana dapat berlangsung di ruang sidang dalam bentuk dengar pendapat atau terlibat dalam penelitian beberapa kasus tertentu atau observasi ke lapangan untuk melihat fenomena sosial atau melakukan kajian perbandingan sebagai verifikasi terhadap kebijakan tertentu. Dalam meningkatkan kapasitasnya, wakil-wakil rakyat dapat melibatkan pihak ketiga seperti institusi pendidikan tinggi, organisasi profesi, organisasi sosial dan sebagainya sesuai kebutuhan. Bahkan dapat membentuk kelompok asistensi untuk pendampingan dalam pemajuan produk hukum daerah atau memberikan penilaian terhadap kinerja aparatur berdasarkan konsep akademik yang terus mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Peningkatan kapasitas wakil-wakil rakyat dapat pula melalui lokakarya baik sifatnya pembekalan terutama bagi wakil-wakil rakyat yang baru atau peningkatan pemahaman berdasarkan isu-isu penting yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. 9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam ke arah aplikasi konsep pembangunan yang terpadu, berkeseimbangan dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dikendalikan sehingga dapat diwariskan kepada generasi masa datang. Pengendalian pemanfaatan berdasarkan norma yang didukung oleh sistem pengukuran sehingga pengendalian dapat dipercaya sebagai satu upaya untuk perbaikan sistem dan mekanisme pengendalian itu. Untuk mewujudkan norma baku lingkungan sesuai konsep pembangunan yang berkeseimbangan antar kawasan dan antar sektor serta berkelanjutan antara generasi masa kini dan masa datang maka kebijakan pembangunan dilakukan secara terpadu dan terkendali. Pengendalian pemanfaatan sumber daya terutama sumber daya alam sebagai wadah bagi umat amat penting karena sumber daya tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan lahan berstatus tanah ulayat untuk pembangunan prasarana dan sarana dapat mengaplikasikan konsep konsolidasi yang sifatnya menguntungkan pemilik lahan karena nilai jual objek pajak itu makin meningkat karena akses atau ketersediaan sarana publik. Pemanfaatan lahan berstatus tanah ulayat untuk kegiatan bisnis dapat mengaplikasikan konsep sewa ataupun penyertaan modal dalam bentuk lahan tersebut sehingga status pemilikan tidak berubah. Pemerintah dapat menjadi mediator bahkan dapat pula menyerahkan hak pengurusan kepada pemerintah terutama dalam masa transisi. Pengelolaan sumber daya dalam kerangka pengendalian pemanfaatan sesuai konsep keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting terutama dihubungkan dengan kebutuhan investasi. Pengembangan kawasan yang dikaitkan RPJM Kota Padang 2009-2014

86

dengan pelimpahan kewenangan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya lokal diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan administrasi bagi kegiatan investasi. Peran pemerintah sebagai mediator antara komunitas lokal dan investor amat menentukan bagi kelancaran dan percepatan pembangunan daerah yang sangat bergantung kepada peningkatan investasi.

5.2 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2010-2014 dan Visi dan Misi Pembangunan Propinsi Sumatra Barat Tahun 2010-2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari tahun 2010. Dalam RPJMN tersebut telah ditetapkan Visi Indonesia tahun 2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Berdasarkan visi tersebut Misi yang ditetapkan adalah: 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang sejahtera dengan mempertahankan ketahanan pangan, ketahanan energi, pengarusutamaan masalah lingkungan, melakukan koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas dan melakukan regulasi dan pengawasan yang cukup, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehat, yang dibangun diatas prinsip tata kelola yang baik, efisien dan adil serta penciptaan keseimbangan pembangunan antar perkotaan. 2. Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi melalui penyempurnaan struktur politik dengan menitik beratkan pada pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan lembaga pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Selain itu peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pelaksanaan otonomi daerah peningkatan seleksi publik yang terbuka bagi pejabat publik dan politik terus dilakukan. 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang, melalui pembangunan merata di semua bidang, percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan. Percepatan pembangunan kota-kota kecil khususnya di luar pulau Jawa perlu dilakukan sehingga dapat berperan dalam menggerakkan pembangunan wilayah. Dalam rangka pembangunan berkeadilan tersebut perhatian yang lebih diberikan kepada masalah ketenagakerjaan, masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana. Sedangkan dalam RPJM Kota Padang 2009-2014

87

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender peningkatan akses dan partisipasi perempuan akan ditingkatkan, begitu juga perlindungan terhadap perempuan dan anak akan terus dilanjutkan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tahun 2010-2014 adalah :

tersebut maka prioritas pembangunan

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola melalui pemantapan 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi Selanjutnya melihat kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat Propinsi, Propinsi Sumatra Barat telah menetapkan visinya yaitu : Terwujudnya Sumatra Barat Madani Yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat Sedangkan misi yang ditetapkan adalah 1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya berdasarkan ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”; 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional; 3. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas tinggi; 4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang sejahtera, sehat, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global; 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka prioritas pembangunan Propinsi Sumatra Barat lebih diarahkan kepada : 1. Pengamalan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan. 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. 5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan. 6. Pengembangan Industri Pengolahan,Jasa dan Perdagangan. 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya 8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan. 9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat. 10. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam. 11. Pelestarian Lingkungan Hidup.


88

5.3 Visi Pembangunan Kota Padang Tahun 2009-2014 Perumusan visi dan misi yang diturunkan dari visi dan misi dari kepala daerah terpilih melalui pilkada telah melibatkan semua pihak yang dianggap mewakili seluruh rakyat. Mereka yang terlibat dalam Musrenbang pada tanggal 15 April 2009 yaitu alim ulama, penghulu, pemangku adat termasuk bundo kanduang dan cerdik pandai serta pejabat pemerintah dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Musrenbang untuk memantapkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan pasca gempa telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010 dimana tercapai kesepakatan untuk memperkuatnya dengan kearifan lokal terhadap kebencanaan. Visi ialah sesuatu yang diimpikan, diidamkan, diinginkan dan diharapkan terwujud yang dirumuskan berdasarkan pemahaman terhadap kondisi daerah termasuk kemampuan keuangan. Visi adalah cita-cita dan pengharapan yang dinyatakan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang akan mendapat berbagai keuntungan dan merasakan manfaat atas pencapaiannya. Oleh sebab itu visi menjadi keputusan bersama sebagai komitmen untuk mewujudkannya sesuai dengan kedudukan dan kewenangan serta tugas, fungsi dan peran melalui proses perencanaan. Visi pembangunan terbentuk melalui proses yang melembaga agar bersifat mengikat para pemangku kepentingan sebagai bagian dari sebuah produk hukum tentang rencana dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Perumusan visi ini berdasarkan isu-isu strategis dalam pembangunan daerah yang menggambarkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan segera sesuai jangka waktu perencanaan. Proses perumusannya melalui mekanisme penyerapan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sebagai pemangku kepentingan, sebab kesepakatan yang telah terbangun menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Proses ini bersifat partisipatif sebab berkaitan dengan kelangsungan pembangunan dan peningkatan hasilnya yang melibatkan berbagai sumber daya pembangunan. Atas dasar kondisi tersebut di atas maka Visi Pembangunan Kota Padang tahun 2009 - 2014 yang telah ditetapkan sebagai kesepakatan dari pemangku kepentingan melalui Musrenbang adalah: "Menuju Metropolitan Padang yang Religius, Aman dan Sejahtera" Cikal bakal visi ini berasal dari visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih yang telah disampaikan pada waktu penyampaian platform dalam Sidang Pleno DPRD Padang pada tanggal 23 Oktober 2008. Penambahan kata ‘Menuju Metropolitan’ sebagai sebuah kepedulian dari para pelaku pembangunan untuk meningkatkan status kota yang lebih baik sesuai hierarki kota yaitu dari kota besar menjadi metropolitan. Peningkatan ini dapat disebut sebagai langkah maju karena diasumsikan bahwa skala ekonomi kota yang makin besar akan memberi efek pengganda semakin besar manfaatnya walaupun resiko juga besar. Namun, metropolitan ini memiliki karakteristik khusus karena bersifat religius, aman dan sejahtera sebagai bagian yang menjiwai karakter metropolitan ini sehingga risiko itu dapat diminimalisir. Konsekuensi dari pembentukan visi kota sebagai metropolitan meliputi kerja sama antar pemerintah kabupaten yang bersebelahan maka karakter RPJM Kota Padang 2009-2014

89

metropolitan yang religius dianggap sebagai amat aspiratif dan akomodatif dengan adat dan budaya Minangkabau. Aspek religius menggambarkan penerapan falsafah adat basandi syara, syara basandi kitabullah dan syara mangato, adat memakai sehingga dapat di akomodasi oleh semua pihak. Aspek aman yang menggambarkan prasyarat bagi kelangsungan pembangunan sesuai dengan aspirasi semua pihak sesuai dengan falsafah paga nagari yang menunjukkan kepedulian semua pihak untuk melanjutkan pembangunan. Aspek kesejahteraan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai falsafah baldatun toyyibun wa rabbun ghafur. Secara spesifik dapat diuraikan karakteristik visi tersebut berdasarkan situasi dan kondisi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu menuju metropolitan yang berkarakter religius, aman dan sejahtera. Ketiga karakter ini saling terkait bahkan saling bergantung dimana religius sebagai falsafah hidup dengan aman sebagai prasyarat sedangkan sejahtera sebagai wujud akhir yang ingin dicapai. Oleh sebab itu religius dapat menjamin rasa aman akan terwujud dan seterusnya rasa aman akan memudahkan untuk mencapai kesejahteraan sehingga rangkaian kata religius, aman, sejahtera tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian komitmen bersama ini harus dipahami sepenuhnya agar gerak langkah semua pelaku disesuaikan dengan karakteristik metropolitan ini yaitu sebagai berikut: Metropolitan adalah karakteristik kota yang maju dan mandiri ditunjukkan oleh jumlah dan ragam penduduknya, keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dalam satu sistem kota, masyarakat yang kosmopolitan berlandaskan proses modernisasi yang berubah menuju kemajuan. Perekonomian berbasis industri, perdagangan dan jasa-jasa sesuai prinsip industrialisasi serta kerja sama dan kemitraan antar pelaku yang terus terakumulasi menjadikannya makin besar dan mandiri. Inilah karakter metropolitan yang diupayakan dalam jangka lima tahun ke depan sehingga kata ”menuju metropolitan” berarti upaya bersama yang harus dilakukan semua pihak yang terlibat, terkait, berkepentingan untuk mewujudkannya menjelang tahun 2014. Religius berarti berlandaskan agama dan adat sehingga terbangun masyarakat berakhlak mulia dan pemimpin yang amanah dan menjadikannya komunitas dibawah kepemimpinan yang semakin tanggap dan peduli untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jika kadar religius semakin meningkat maka proses penghambaan akan tuntas dimana segala harta hanya sebagai amanah untuk kemaslahatan bersama sebagai tanda keikhlasan dalam membangun. Religius berarti kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa sehingga seluruh kehidupan harus dilandasi nilai spiritual dan etika. Kehidupan religius akan terhindar dari konflik bagi terwujud keamanan dan ketertiban bersama sebagai prasyarat kelangsungan pembangunan. Aman berarti situasi dan kondisi yang menyenangkan sebagai prasyarat bagi kelangsungan kehidupan dan berbagai kegiatan yang menyertainya. Aman terwujud jika ada kesadaran dan kepedulian untuk mewujudkannya sebagai suatu kebutuhan bersama oleh semua pelaku pembangunan. Upaya bagi terbinanya kesadaran bersama untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan merupakan turunan dari sikap religius karena membangun kehidupan yang lebih baik adalah amanah. Rasa aman akan dirasakan jika kehidupan sosial budaya yang damai dan nyaman karena didukung oleh penataan ruang, penyediaan


90

prasarana dan sarana serta pelayanan umum yang memuaskan. Keadilan yang diwujudkan dengan pemerataan pembangunan dapat merefleksikan rasa aman. Sejahtera berarti kemakmuran yang disertai keadilan dapat digambarkan oleh kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi yang baik yaitu terjamin kelangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Kesejahteraan terwujud jika peluang usaha makin meningkat terutama peningkatan kemakmuran dimana pengangguran makin berkurang. Kesejahteraan juga merefleksikan makin berkurangnya tingkat kemiskinan sehingga konflik sosial sebagai akibat kualitas kemiskinan juga menurun. Oleh sebab itu upaya peningkatan investasi daerah sebagai unsur terpenting dalam perekonomian harus diupayakan melalui proses pengembangan kapasitas aparatur dalam mengurus investasi mulai dari perizinan sampai pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan. Kondisi kehidupan masyarakat yang religius, aman, sejahtera sudah selaras dengan visi RPJP 2004-2020, ”terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera berbasis industri, perdagangan dan jasa-jasa yang berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur”. Penggal kedua dari proses panjang yang berkelanjutan ini terus diupayakan dengan melanjutkan visi RPJM 2004-2009 yaitu terwujudnya Kota Padang sebagai pusat perekonomian dan pintu perdagangan terpenting di Indonesia bagian barat tahun 2008. Dengan masuknya unsur metropolitan maka target semakin diperbesar dan diperluas dalam kerangka mengakomodasi perubahan orientasi ekonomi (economic shifting) baik pada skala regional dan nasional maupun global. 5.4 Misi Pembangunan Kota Padang Tahun 2009-2014 Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan daerah yang memberi tekanan kepada tiga elemen utama dari visi yaitu mewujudkan kondisi yang religius, aman dan sejahtera. Misi sebagai upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi maka misi ini akan menguraikan secara ringkas tentang rencana dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang perlu dikembangkan. Dengan demikian visi dan misi sebagai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan. Menjadi hak sebagai hakikat kebersamaan sedangkan kewajiban sebagai wujud kesadaran tentang proses dan tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian untuk bersikap proaktif. Misi pembangunan Kota Padang tahun 2009 2014 adalah : a. Mewujudkan Kota Padang yang Religius b. Mewujudkan Kota Padang yang Aman c. Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam rangka menuju Padang Metropolitan Uraian misi menjadi arah kebijakan dan strategi serta prioritas per satuan kerja memberikan pemahaman tentang keterkaitan antar pelaku dalam proses untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan itu dirangkai oleh masing-masing misi dimana setiap satuan kerja yang terlibat dan terkait serta berkepentingan akan terakomodasi rencana dan kebijakan serta strategi dan prioritasnya dalam upaya perwujudan misi tersebut. Oleh sebab itu keterpaduan RPJM Kota Padang 2009-2014

91

yang diwujudkan melalui koordinasi dan keterkendalian melalui monitoring dan evaluasi akan memberi kemudahan dalam mewujudkannya. Jika proses ini dapat berlangsung dibawah kepemimpinan yang amanah dan berwibawa maka tujuan dan sasaran pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Kota Padang yang Religius dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah kepemimpinan yang amanah dan berwibawa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beragama, beradat, berbudaya serta membangun kehidupan sosial budaya bagi terwujudnya masyarakat yang tanggap dan peduli. Keseluruhan proses ini melibatkan upaya keterpaduan kebijakan antar lembaga dengan cara mengupayakan kerja sama dan kemitraan antara pelaku pembangunan sehingga hakikat religius sebagai falsafah kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi publik dalam rangka mencerdaskan bangsa. Kota Padang yang Aman dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran tentang hakikat hidup bersama dan kebersamaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat bagi kelangsungan kehidupan tersebut. Rasa aman hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan membutuhkan sekaligus merasakan nikmatnya suasana yang aman dan tertib tersebut sehingga menjadikannya sesuatu yang amat penting. Oleh sebab itu dukungan masyarakat dalam membangun sangat menentukan terutama keterlibatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana melalui proses penataan ruang dan pengembangan kawasan. Selain itu terlibat dalam memelihara prasarana dan sarana serta lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Kota Padang yang Sejahtera dapat dicapai melalui peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi sehingga terbuka peluang usaha dan kesempatan kerja yang semakin besar. Diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan sosial dapat meningkat secara signifikan secara berkelanjutan. Selain itu mewujudkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan kawasan-kawasan andalan sehingga terjadi akumulasi pertumbuhan untuk mempercepat proses menuju metropolitan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah terutama untuk mengarahkan dan mengendalikan urbanisasi dalam rangka mewujudkan kota yang tumbuh cepat namun terkendali perkembangannya. Berdasarkan karakteristik metropolitan yang mengandung 5 (lima) unsur yaitu demografi, geografi, ekonomi keuangan, sosial budaya dan politik pemerintahan maka wilayah yang termasuk kawasan metropolitan yaitu sebagian wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kerja sama dengan wilayah Hinterland maupun dengan daerah lainnya akan dapat mendorong berkembangnya Kota Padang menuju Kota Metropolitan. Pola metropolitan yang mengakomodasi kelima bagian wilayah yang bertetangga ini dapat disingkat menjadi PA(dang), (Aro)SU)ka, (Paria)MAN) Dan (pain)AN yaitu PASUMANDAN. Pengertian pasumandan sebagai pendamping mempelai atau raja dapat berarti posisi Kota Padang sebagai pintu gerbang yang menjaga posisi daerah Sumatra Barat dalam menerima kedatangan turis atau aliran investasi. RPJM Kota Padang 2009-2014

92

Upaya mewujudkan Kota Padang yang Religius, Aman dan Sejahtera sangat bergantung kepada komitmen atau kesungguhan semua pemangku kepentingan termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jika dewan dapat melaksanakan fungsi legislasi dan anggaran serta pengawasan dengan baik maka misi ini dapat diwujudkan dengan membentuk dan mengubah peraturan daerah untuk mendukung proses pembangunan. Selain itu melalui fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran akan mendorong percepatan proses pembangunan sektoral khususnya pengembangan kawasan dalam kerangka metropolitan sehingga keselarasan gerak antara pihak legislatif dan eksekutif dapat diwujudkan. 5.5 Tujuan Pembangunan Kota Padang Pembangunan daerah diselenggarakan oleh para pelaku pembangunan sesuai rencana yang disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan supaya pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu perlu dibuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai pedoman bagi para pelaku terutama satuan kerja pemerintah sebagai bagian yang terpenting dari proses ini karena sifatnya sebagai pengarah, penggerak dan pengendali. Kedudukan RPJM sebagai dokumen resmi bagi satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran sesuai kedudukan dan kewenangan serta urusan maka penjabaran tujuan dan sasaran berdasarkan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam kerangka fasilitasi dan stimulasi. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan maka ditetapkanlah 12 (dua belas) tujuan pembangunan. Tujuan ini seterusnya diturunkan menjadi arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan tersebut maka setiap satuan kerja menyusun kerangka rencana untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang bersifat rutin dan non rutin sehingga program pembangunan lebih terarah dan lebih mudah mewujudkannya. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi sehingga keterkaitan antara berbagai tujuan menggambarkan kesatuan arah menuju perubahan dan perbaikan di masa depan. Selain itu tujuan ini menjadi rujukan pula bagi lembaga lainnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan menuju metropolitan. Keduabelas tujuan tersebut adalah : 1. Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa Kecakapan aparatur ialah prasyarat bagi terlaksananya tugas dan fungsi serta peran secara optimal yang dicapai melalui proses pembinaan, pendidikan, pelatihan, penempatan, penilaian dan pengembangan. Oleh karena itu proses rekrut menjadi amat menentukan bagi keberhasilan upaya peningkatan kecakapan aparatur dimana sumber daya yang tersedia harus memiliki kompetensi yang baik untuk dikembangkan. Kepemimpinan yang amanah dan berwibawa amat berpengaruh karena menyangkut proses penempatan dan penilaian serta pengembangan yang bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok agar aparatur dapat mengembangkan kapasitas secara optimal dalam kerangka membangun organisasi yang kuat dan pelayanan yang prima.


93

2. Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih Organisasi yang kuat dan bersih adalah prasyarat keberhasilan pembangunan, sebab menjadi rumah bagi aparatur yang cakap dibawah kepemimpinan yang amanah dan berwibawa. Mengembangkan organisasi pemerintahan termasuk peninjauan struktur organisasi dan tata kelola sesuai dengan kebutuhan masa kini dan tantangan masa depan dalam kerangka menuju metropolitan. Selain itu mempertimbangkan pemekaran beberapa kecamatan untuk meningkatkan pelayanan umum yang selaras dengan perkembangan kawasan pinggiran kota. Selain itu pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan sehingga kemampuan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum akan menjadi lebih cepat dan lebih baik. 3. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia Kesadaran tentang pentingnya untuk membina kehidupan beragama, beradat, berbudaya untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dapat menentukan terwujudnya visi Kota Padang yang Religius. Hakikat dari kesepakatan antara agama dan adat serta budaya bermuara kepada terbangunnya masyarakat yang berakhlak mulia sebagai indikator utama dari faktor religius. Artinya, akhlak mulia menjadi tujuan dari peningkatan kesadaran dalam pembinaan agama, adat, budaya dengan memberi pencerahan tentang hakikat agama, adat, budaya sebagai kesatuan menjadi akhlak mulia tersebut. Akhlak mulia merepresentasikan seluruh nilai dari semua agama dan adat serta budaya sehingga menjadi bagian dari proses pembelajaran masyarakat. 4. Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan Kualitas pendidikan dan kesehatan sangat menentukan mutu kehidupan di masa datang sehingga perlu dikembangkan daya tanggap dan sikap peduli terhadap pendidikan dan kesehatan. Daya tanggap ini diwujudkan dengan kemauan memberi perhatian kepada upaya peningkatan proses pembelajaran dan membentuk budaya sehat sedangkan sikap peduli berarti kemauan untuk berkorban bagi kemajuannya. Oleh sebab itu perlu dikembangkan rencana induk pengembangan pendidikan dan kesehatan sebagai cetak baru bagi penyerapan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penyerapan partisipasi masyarakat melalui sistem dukungan yang diwacanakan melalui forum publik untuk pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 5. Meningkatkan partisipasi dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan adalah satu indikator sukses dalam pembangunan karena faktor ketersediaan tanah menjadi salah satu masalah pokok yang menimbulkan berbagai konflik dan krisis. Ini menegaskan bahwa upaya peningkatan partisipasi harus dapat diupayakan secara sistemik baik pendekatan internal maupun eksternal atau silang. Pendekatan internal melalui pencerahan tentang hakikat harta/warisan sedangkan pendekatan RPJM Kota Padang 2009-2014

94

eksternal melalui pencerahan tentang tanggung jawab sebagai warga negara dan pendekatan silang melalui proses pemberdayaan. Proses pencerahan ini melalui pembelajaran dengan media komunikasi publik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. 6. Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum Kebutuhan terhadap perumahan dalam kawasan permukiman yang baik didukung oleh prasarana dan sarana ialah kebutuhan setiap keluarga sebagai refleksi dari kehidupan yang menyenangkan. Pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat bekerja sama untuk mewujudkannya melalui proses penyiapan dan penyediaan serta pengelolaan dan pengendalian. Penyiapan dan pengendalian sebagai urusan pokok pemerintah sedangkan penyediaan dan pengelolaan sebagai urusan dunia usaha dan masyarakat sehingga kerja sama semua pelaku sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu mekanisme kerja sama dan kemitraan antar pelaku perlu pula dikembangkan melalui proses yang sinergis. 7. Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial Keamanan dan ketertiban umum amat bergantung kepada tingkat kesadaran masyarakat untuk mewujudkannya sebab ketahanan sosial berhulu sekaligus bermuara disana. Oleh sebab itu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari pemberdayaannya karena sistemnya berpusat kepada masyarakat. Sistem keamanan dan ketertiban ini di kerangka sebagai bagian dari proses peningkatan ketahanan sosial sehingga dapat terhindari dari konflik dan krisis internal. Mekanisme ini dibangun melalui lembaga-lembaga sosial pada skala lokal dan membangun jejaring pengamanan pada skala regional dan nasional dalam kerangka mewujudkan ketahanan nasional. 8. Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan dampaknya Bahaya dan bencana adalah bagian dari proses alamiah dan perilaku manusia serta efek dari interaksi keduanya yang menimbulkan dampak negatif terhadap alam dan manusia itu sendiri. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemampuan semua pelaku pembangunan dalam memahami hakikat bahaya dan bencana serta dampaknya dan menanggulanginya melalui proses bagi peningkatan kompetensi publik tentang bencana. Penanggulangan bahaya dan bencana serta dampaknya sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang terpadu dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyelamatkan aset dan kehidupan masa depan sehingga perlu memahami panduan pelaksanaannya. 9. Meningkatkan kerja sama antara lembaga dalam pembangunan daerah Pembangunan sebagai proses akumulasi dalam pemanfaatan sumber daya sehingga kerja sama dan kemitraan antar pelaku amat berpengaruh. Proses ini melibatkan pemahaman tentang rencana dan manfaat serta hak dan tanggung jawab setiap pelaku pembangunan. Oleh sebab itu proses ini harus bersifat melembaga yang melibatkan semua pelaku melalui RPJM Kota Padang 2009-2014

95

kesepakatan atau kontrak sehingga lembaga yang terlibat harus terakomodasi dalam proses tersebut. Pendataan dan pembinaan serta peningkatan kapasitas lembaga merupakan bagian dari proses penyiapan kerja sama antar lembaga. Pola pengelolaan sumber daya bersama perlu dilembagakan sebagai bentuk kerja sama antar daerah termasuk mengatasi dampaknya dalam pembangunan. 10. Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin Persoalan terbesar dalam mengatasi kemiskinan yaitu memberdayakan masyarakat miskin sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan struktural dan secara bertahap dapat mengembangkan kapasitasnya. Persoalan lainnya yaitu mengembangkan koordinasi antar pelaku dalam upaya pengentasan kemiskinan namun karena hakikat keberadaannya sebagai bagian dari ibadah menjadi sukar menyatukan langkahnya. Oleh sebab itu perlu disepakati objek dan kaidah bagi memenuhi kepentingan semua pelaku agar koordinasi untuk pemberdayaan masyarakat miskin dapat dioptimalkan. Pemerintah perlu mengambil peran aktif karena UUD 1945 mengamanatkan tentang tanggung jawab pemerintah dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 11. Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja Investasi berkait dengan perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja seterusnya terkait dengan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu upaya peningkatan investasi merupakan salah satu prioritas utama bagi pemerintah melalui perbaikan sistem dan mekanisme yang memberi kemudahan bagi masuknya modal ke daerah ini. Berbagai hambatan administrasi dan teknis harus diatasi pemerintah demikian pula hambatan kultural dari masyarakat sehingga investasi meningkat bagi perbaikan kinerja ekonomi lokal. Investasi swasta amat bergantung kepada investasi pemerintah berupa prasarana dan sarana yang sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat berupa penyediaan tanah dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. 12. Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan Perekonomian tumbuh dan berkembang pada beberapa pusat tertentu yaitu berdasarkan potensi yang terkonsentrasi sehingga membentuk keuntungan skala (economies of scale). Pengembangan pusat-pusat ini akan membentuk efek pengganda sesuai dengan kapasitas ekonomi kawasan sehingga mampu mendorong pengembangan berbagai sektor dan kawasan yang terpengaruh. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi didukung oleh pusat pelayanan sosial saling mendukung pembentukan kawasan perkotaan melalui akumulasi kekuatan sehingga terbangun metropolitan. Pola pengembangan demikian diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus perubahan sosial menuju metropolitan sebagai sebuah pendekatan baru untuk memacu proses pembangunan daerah. 5.6 Sasaran Pembangunan Kota Padang Berdasarkan visi dan misi serta tujuan pembangunan maka telah ditetapkan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah dalam suatu RPJM Kota Padang 2009-2014

96

kerangka penguatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari proses peningkatan kinerja dan citranya. Selain itu pengembangan kapasitas sosial sebagai bagian dari sebuah proses pemberdayaan dalam kerangka peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah. Sasaran pembangunan juga meningkatkan kerja sama dan kemitraan antar pelaku dan antar daerah bagi percepatan pembangunan sehingga dapat mengatasi masalah bersama yaitu kemiskinan dan pengangguran. Selain itu mewujudkan rencana pengembangan kawasan metropolitan melalui pembantuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan. Kedelapan belas sasaran adalah: 1. Meningkatkannya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan Kecakapan aparatur dalam bekerja antara lain dipengaruhi oleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kapasitas ini kepada pembentukan kompetensi dasar dan kompetensi publik. Fokusnya kepada kemampuan perencanaan dan evaluasi kebijakan, pengelolaan administrasi dan finansial serta keterampilan lain yang relevan dan berkait dengan bidang pekerjaannya. 2. Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri Etos kerja antara lain terbangun oleh budaya kerja dan dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan yang amanah. Etos kerja juga dipengaruhi mekanisme evaluasi diri dan berkait pula dengan faktor kepemimpinan yang berwibawa. Fokus perbaikan etos kerja adalah membangun sistem kerja yang memadukan budaya dan kepemimpinan serta evaluasi diri dan sistem remunerasi sebagai salah satu faktor stimulan. 3. Meningkatnya kelengkapan kerja, teraplikasi teknologi informasi komunikasi Kelengkapan alat kerja termasuk ruang kerja yang menyenangkan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagai prasyarat bagi upaya peningkatan kinerja dan citra. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan kecakapan dan produktivitas sehingga pengembangannya memperhatikan siklus teknologi. Fokus kepada pemenuhan standar tentang kecukupan ruang, alat dan teknologi pendukungnya. 4. Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan, meningkat pelayanan umum Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan berkait dengan efisiensi dan efektivitas terutama kedekatan masyarakat terhadap pelayanan umum. Pola ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dan citra organisasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Fokus kepada kawasan yang perlu dipacu pengembangannya dan satuan kerja sesuai tugas dan fungsi pelayanan. 5. Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya, pengamalan akhlak mulia Pemahaman terhadap agama, adat, budaya akan membentuk kepribadian sebagai yang insani paripurna melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial sebagai representasi pengamalan Pancasila. Selain itu membentuknya sebagai manusia berakhlak mulia sehingga keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan (rahmatan lil ’alamin). Fokus kepada proses pembinaan iman dan takwa serta moral dan etika termasuk hakikat partisipasi sebagai ibadah.


97

6. Meningkatnya tanggap peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan Daya tanggap dan sikap peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan pola kerja sama dan kemitraan dalam memajukan kedua sektor tersebut. Pola yang terbentuk oleh masyarakat perlu dilembagakan termasuklah membentuk forum komunitas peduli. Fokus kepada pembinaan kelompok masyarakat yang memberi perhatian kepada pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan termasuk pengawasannya. 7. Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan Peran masyarakat dalam penataan ruang dan pelestarian lingkungan berkait dengan kesadaran tentang kedudukan dan fungsi strategisnya sebagai asas pembangunan. Proses ini dipengaruhi faktor kompetensi publik dalam memahami mekanisme dan dampaknya kepada kelangsungan pembangunan. Fokus kepada pembentukan forum komunitas peduli dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 8. Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang Permukiman berskala besar memenuhi prinsip skala ekonomi ruang sehingga prasarana dan sarana sebagai penunjang kehidupan dapat dikembangkan secara efektif dan efisien serta menguntungkan. Pola tersebut akan memicu konsentrasi ruang perkotaan menjadi satelit baru sebagai bagian dari proses metropolitan. Fokus kepada pengembangan kawasan pinggiran dan peremajaan permukiman di kawasan pusat-pusat yang sudah berkembang. 9. Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial Keamanan dan ketertiban sebagai kebutuhan esensial bahkan prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Mengembangkan pola-pola ketahanan sosial setempat akan membantu proses pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, fokus kepada pembentukan komunitas peduli terhadap keamanan dan ketertiban dan membina forum interaksi sosial untuk mendorong upaya partisipasi masyarakat 10. Berkembangnya kelompok partisipasi masyarakat

komunitas

peduli

bencana,

meningkatkan

Bahaya dan bencana dapat menimpa individu dan kelompok masyarakat menyangkut proses evakuasi dan rehabilitasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses ini perlu diantisipasi dengan mengembangkan pola kerja sama sehingga efektivitas dapat dicapai. Fokus kepada pembentukan komunitas peduli pada skala lokal dan regional yang terkait dengan jaringan masyarakat peduli pada skala nasional dan internasional. 11. Meningkatnya kerja sama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya Kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah dapat mengatasi berbagai hambatan dan kendala untuk mempercepat prosesnya. Kinerjanya dipengaruhi oleh kesepakatan dan mekanisme kerja melalui program aksi bersama termasuk sumber pembiayaan. Fokus kepada pembentukan badan kerja sama pembangunan daerah dan mekanisme kerja sama dan kemitraan antara pelaku pembangunan tersebut. 12. Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin RPJM Kota Padang 2009-2014

98

Pemberdayaan masyarakat miskin melibatkan berbagai pihak berdasarkan agama dan sosial budaya. Konsep peran antar pelaku dalam rangka upaya keterpaduan kebijakan dan program aksi perlu dikembangkan termasuk mekanisme kerjanya. Fokus kepada pengembangan konsep yang mampu mengakomodasi berbagai peralihan paradigma dan menentukan arah bagi terbangunnya kerja sama dan kemitraan dibawah koordinasi pemerintah. 13. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin, perbaikan kinerja Pemberdayaan masyarakat miskin belum terpadu karena lemahnya koordinasi akibat dari perbedaan sudut pandang termasuk kepentingan politik. Keterpaduan kebijakan dan program aksi akan meningkatkan kinerja yang diukur dari efisiensi dan efektivitas terutama menurunnya tingkat kemiskinan. Fokus kepada mekanisme kerja dan pola penilaian kinerja antar pelaku yang mampu menurunkan kemiskinan secara sistemik. 14. Berkembangnya investasi, meningkatkan dampak terhadap perekonomian kota Kegiatan ekonomi melibatkan proses produksi, distribusi, konsumsi, inovasi, investasi dimana faktor investasi memegang peran amat menentukan selain inovasi. Investasi baik dari pemerintah dan dunia usaha maupun masyarakat perlu dipacu sebab terkait dengan kemajuan ekonomi kota. Fokus kepada sektor prioritas dan mekanisme bagi percepatan proses investasi baik dari peran aparatur pemerintah maupun masyarakat 15. Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja, dampak sosial ekonominya Peluang usaha dan kesempatan meningkat karena tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial sekaligus sebagai dampak perkembangannya. Proses ini dipengaruhi investasi dan inovasi terutama perkembangan industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi baru. Fokus kepada pengaturan jumlah dan sebaran kegiatan ekonomi dan sosial sebab berkait dengan kelangsungan yang dipengaruhi profitabilitas usaha dan akumulasi. 16. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan dipengaruhi beberapa faktor baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan melalui investasi sektor bisnis sedangkan sisi penawaran melalui investasi pemerintah. Fokus kepada penentuan sektor potensial dan kawasan andalan yang dipacu pengembangan secara terpadu sebab akan memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal. 17. Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosial ekonomi Fungsi pusat-pusat pelayanan sosial termasuk lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh pola sebaran dan mekanisme pelayanannya. Pola dan mekanisme berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat terutama aspek pembiayaan. Fokus kepada peningkatan fungsi pelayanan yang efektif dan efisien sehingga memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat sebab berkait dengan tingkat kesejahteraannya. 18. Berkembangnya kerja sama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan


99

Metropolitan sebagai kontribusi kawasan perkotaan yang meliputi peningkatan fungsi kawasan pinggiran dan bersebelahan bergantung kepada kerja sama antar pelaku. Peran lembaga pemerintahan dalam mengoordinasikan pola kerja sama antar pelaku berkait dengan alokasi dan distribusi sumber daya pembangunan, fokus kepada pola kerja sama yang dikembangkan untuk mewujudkan Padang metropolitan tersebut. Adapun sinkronisasi visi, misi, tujuan dan sasaran tergambar pada tabel berikut. Tabel 5.1 Matriks Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VISI MENUJU METROPOLITAN PADANG YANG RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA

MISI 1

Mewujudkan Kota Padang yang Religius

TUJUAN

SASARAN

1

Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia

1

Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia

2

Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa

2

Meningkatnya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan

3

Meningkatnya kelengkapan kerja, teraplikasi teknologi infomasi-komunikasi Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan, meningkat pelayanan umum

3

Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih

4

5

4

2

Mewujudkan Kota Padang yang Aman

5

6

Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan dampaknya

6

7

8

Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri Meningkatnya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana, meningkat partisipasi


100

VISI

MISI

TUJUAN 7

8

9

10

SASARAN

Meningkatkan partisipasi dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum Meningkatkan kerja sama antara lembaga dalam pembangunan daerah Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan

9

Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan

10

Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang Meningkatnya kerja sama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosial-ekonomi

11

12

13

14

3

Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju Padang Metropolitan

11

Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin

15

16

12

Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja

17

18

Berkembangnya kerja sama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin, perbaikan kinerja Berkembangnya investasi, meningkat dampak terhadap perekonomian kota Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja, dampak sosialekonominya


101


BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah turunan dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Strategi adalah cara mewujudkan kemajuan yang menggambarkan kerangka upaya yang terstruktur dengan kaidah rasional dan fungsional serta proporsional. Arah kebijakan pembangunan sebagai haluan dari proses yang terancang dan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan melalui program aksi yang diupayakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama mitra kerjanya. Prioritas yaitu pilihan program aksi yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama pelaku pembangunan lainnya karena bersifat strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran sebagai metropolitan. Strategi, arah kebijakan dan prioritas telah mengarah kepada proses peletakan dasar sebagai metropolitan dalam kebijakan bersifat komprehensif dan integratif. Strategi pembangunan yang meliputi konsolidasi dan reorganisasi serta revitalisasi dan redistribusi diharapkan dapat memicu dan memacu pembangunan di kawasan tersebut. Prioritas pembangunan dalam kerangka metropolitan mulai dari pengembangan organisasi pemerintahan sampai kepada kerja sama dan kemitraan dalam mewujudkan metropolitan tersebut. Kebijakan, strategi dan prioritas dari pemerintah daerah yang terlibat dalam proses metropolitan ini harus bersifat terpadu dan terkendali, sehingga percepatan terwujudnya Padang Kota Metropolitan dapat dicapai. 6.1. Strategi Pembangunan Strategi pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman seterusnya prospek dalam jangka waktu perencanaan. Ada 6 (enam) strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang meliputi aspek internal dan eksternal serta silang sehingga masalah pembangunan dapat diatasi oleh pemerintah bersama masyarakat. Strategi internal berkait dengan organisasi dan budaya kerja serta reorganisasi sedangkan strategi eksternal menyangkut revitalisasi fungsi kelembagaan sosial dan strategi silang berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan dalam kerja sama pembangunan. Keenam strategi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Revitalisasi fungsi dan peran dari kelembagaan sosial dan budaya Fungsi dan peran lembaga sosial dan budaya dianggap makin melemah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun sehingga perlu revitalisasi. Revitalisasi fungsi lembaga agama, adat, sosialbudaya untuk menaikkan daya rekat bangsa sehingga terhindar dari konflik, krisis, bencana melalui pengembangan forum interaksi sosial-budaya yang RPJM Kota Padang 2009-2014

102

melibatkan tigo tungku sajarangan. Revitalisasi peran melalui kebijakan ‘kembali bernagari’ sebagai basis pembangunan sosial-budaya.

2. Meningkatkan Disiplin dan perbaikan budaya kerja Perbaikan kinerja dan citra terkait dengan pelayanan umum amat bergantung kepada adanya kedisiplinan seluruh aparatur negara. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengendalian kepegawaian yang lebih baik dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan budaya kerja. Selain itu perbaikan budaya kerja yang dipengaruhi oleh faktor pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Faktor kepemimpinan yang amanah dan berwibawa sebagai panutan amat berperan dalam konsolidasi dan perbaikan kinerja 3. Mengembangkan dan meningkatkan teknologi informasi Pengembangan dan peningkatan penerapan teknologi dan informasi merupakan sarana yang efektif dalam upaya penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan. Kecepatan informasi sangat membutuhkan adanya penerapan teknologi yang memadai sehingga informasi yang disampaikan merupakan informasi yang terbaru dan dapat digunakan secara cepat dan tepat. 4. Reorganisasi dan desentralisasi kewenangan dan urusan Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dipengaruhi jarak dan waktu serta biaya sehingga penentuan titik pelayanan sangat menentukan. Proses ini berkait dengan reorganisasi seterusnya desentralisasi kewenangan dalam kerangka efektivitas pelayanan dan optimalitas kepuasan. Dukungan sistem komputer memberi nilai tambah terhadap proses desentralisasi kewenangan dan urusan tersebut. 5. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan menciptakan harmonisasi hubungan antar lembaga. Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan sangat ditentukan adanya harmonisasi hubungan antar kelembagaan. Selain itu adanya konsistensi dan integritas kepemimpinan akan memberikan dorongan bagi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 6. Pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat. Masalah pendidikan dan kesehatan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian dalam melaksanakan pelayanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan juga merupakan suatu sub sistem dari sistem pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kuat. Oleh karena itu penciptaan pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat memiliki arti penting dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


103

7. Menyiapkan perangkat pendukung pelaksanaan penertiban di tengah masyarakat Untuk terciptanya ketertiban di tengah masyarakat maka ketersediaan perangkat pendukung untuk pengaturannya sangatlah diperlukan. Untuk itu perlu dipersiapkan berbagai produk hukum sebagai perwujudan adanya kepastian hukum serta upaya pengawasan dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. 8. Memberikan dorongan untuk terciptanya kepedulian masyarakat terhadap kebencanaan. Sebagai suatu Kota yang letak dan posisinya memiliki potensi terjadinya berbagai bencana maka warga Kota sudah seharusnya menyadari atas kondisi tersebut. Oleh karena itu penyadaran dan partisipasi terhadap kebencanaan bagi masyarakat sangat diperlukan agar kesiagaan terhadap kebencanaan tersebut menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. 9. Melaksanakan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009 Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang menjadi sangat prioritas untuk diwujudkan, agar normalisasi suasana kehidupan Kota Pasca gempa tahun 2009 dapat tercipta. 10. Pengendalian pemanfaatan tata ruang Kota. Pemanfaatan ruang kota akan selalu dipengaruhi oleh potensi dan permasalahan internal dan eksternal Kota. Daya dukung dan daya tampung ruang adalah faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pengembangan Kota. Oleh karena itu pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sangatlah diperlukan agar dapat lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah kota yang telah ditetapkan. 11. Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan Perhubungan merupakan urat nadi dari kehidupan perkotaan khususnya dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Perhubungan tersebut sangat ditentukan oleh adanya fasilitas sarana dan prasarana jalan yang baik, sehingga mampu memobilisasi berbagai aktivitas masyarakat. Oleh karena itu penyempurnaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan tersebut merupakan strategi yang memiliki nilai tinggi dalam menciptakan kehidupan perkotaan yang tertib serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota kepada tingkat yang lebih baik. 12. Pengelolaan wilayah strategis dan peningkatan kerja sama antar daerah Pengembangan Wilayah-wilayah strategis kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW merupakan strategi untuk mendorong aktivitas hinterland wilayah sekitarnya. Melalui penanganan wilayah strategis tersebut diharapkan akan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan sekaligus menggerakkan berbagai potensi Kota sehingga memberikan peranan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 13. Redistribusi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kawasan Pemerataan pembangunan kawasan pinggiran melalui pengembangan satelit-satelit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial RPJM Kota Padang 2009-2014

104

dalam kerangka menuju metropolitan. Pembangunan prasarana dan sarana sebagai pemicu dan pemacu bagi redistribusi pertumbuhan dan pemerataan untuk keadilan dimana keberhasilannya amat bergantung kepada partisipasi masyarakat terutama penyediaan lahan. 14. Sosialisasi dan komunikasi serta persuasi untuk berpartisipasi Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dipengaruhi faktor informasi dan komunikasi melalui proses sosialisasi rencana dan mekanisme partisipasi. Selain itu dipengaruhi faktor persuasi atau pengajakan oleh para pemimpin melalui mekanisme interaksi sosial. Faktor kesesuaian rencana dan kebutuhan amat menentukan tingkat keberhasilan sehingga intensitas interaksi terutama kualitasnya perlu ditingkatkan 15. Meingkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan Keberhasilan penanganan kemiskinan sangat tergantung kepada adanya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan aktivitas pemerintah daerah. Simbiosis ketiga peran tersebut akan dapat memberikan dorongan terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu kepedulian dan partisipasi ketiga peran tersebut sangat diperlukan agar percepatan dalam pengentasan kemiskinan dapat dicapai. 16. Mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Peningkatan perekonomian Kota sangat ditentukan oleh 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, yaitu pertanian, pertambangan penggalian, industri pengolahan, listrik, air dan gas, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa. Stimulus terhadap sektor-sektor tersebut sangatlah diperlukan agar aktivitas dari masing-masing sektor tersebut dapat ditingkatkan. Hal ini lebih lanjut akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota. 17. Koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberdayaan komunitas miskin Kemiskinan bersifat multi dimensi sehingga pengentasannya melalui pemberdayaan komunitas miskin dari pendekatan ekonomi-keuangan dan sosial-budaya. Koordinasi antar pelaku dalam kebijakan melalui penetapan kelompok sasaran dan pola stimulus yang dikembangkan. Sinkronisasi menyangkut keterpaduan program sehingga tidak ada kelompok sasaran yang terabaikan sebaliknya menjadikan kebijakan lebih efektif. 18. Mendorong meningkatnya investasi Daerah Investasi merupakan bagian terpenting dalam aktivitas perekonomian Kota. Adanya investasi akan menimbulkan terciptanya lapangan usaha sehingga akan sangat berperan bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini lebih lanjut akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara multiplier efek akan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejalan dengan itu peningkatan investasi tersebut akan dapat memberi dampak kepada pengurangan angka pengangguran dan sekaligus dapat menjadi salah satu bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan.


105

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Strategi Pembangunan tersebut maka kebijakan pembangunan diarahkan kepada 18 prioritas pembangunan yaitu : 1.

Pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya Minangkabau Pembinaan seni tradisional yang bernuansa islami dan budaya Minangkabau melalui peningkatan dan pemahaman dan pendidikan agama, peningkatan kerukunan hidup antara pemeluk agama dan pengembangan seni tradisional yang bernuansa islam dan budaya Minangkabau.

2.

Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja yang relevan dengan kinerja dan citra pemerintah yang kuat dan bersih serta amanah dan berwibawa. Fokus kepada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan pembangunan dan teknik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta membina kerja sama dan kemitraan termasuk mendorong partisipasi masyarakat.

3.

Penerapan pelayanan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

untuk

efisiensi

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Fokus kepada pengelolaan laman atau situs per satuan kerja perangkat daerah yang peduli dan tanggap terhadap partisipasi masyarakat sehingga terbina komunitas yang responsif dan akomodatif serta pelayanan terus (online) untuk mewujudkan kepuasan terhadap pelayanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4.

Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk mendukung proses menuju metropolitan. Fokus kepada pelimpahan sebagian urusan dari satuan kerja yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada tingkat kecamatan/kelurahan untuk meningkatkan kepuasan dan kesadaran untuk berpartisipasi termasuk peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari peningkatan efektivitas pelayanan.

5.

Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan, Melalui sinkronisasi kebijakan untuk menghindari penyimpangan sehingga dapat diwujudkan pakta integritas. Fokus kepada koordinasi dan penetapan SPM dan NSPM serta SAP seterusnya pelayanan satu atap dan satu pintu dengan dukungan sistem pelayanan terus berbasis komputer dan menetapkan pakta integritas dan pelaksanaan pengawasan melekat sebagai salah satu indikator keberhasilan. Selain itu penguatan otonomi daerah, kerja sama wilayah perbatasan dan kerja sama antar wilayah di luar perbatasan perlu ditingkatkan melalui penguatan pemerintahan, pengelolaan potensi keuangan daerah dan pengawasan. RPJM Kota Padang 2009-2014

106

6.

Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan Selain kegiatan bersifat pemulihan dan antisipatif terhadap bencana yang terkait dengan sarana pendidikan dan kesehatan, tetap perlu diupayakan peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan untuk mencapai target MDG melalui kebijakan penguatan pelaksanaan manajemen pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pendidik, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan diupayakan gratis, penanganan khusus pendidikan dan kesehatan penduduk miskin, pelayanan lansia, kesehatan anak, ibu hamil dan peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat.

7.

Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum, Melalui kebijakan penataan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, pengembangan wawasan kebangsaan dan mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan Kota.

8.

Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya Melalui kebijakan pemberdayaan lembaga dan peningkatan kerja sama penanganan bencana.

9.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa 1) Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke Aie Pacah. Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah pematangan lahan, penyiapan infrastruktur dan pembangunan unit bangunan. 2) Pemulihan ekonomi dan revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Satelit Revitalisasi Pasar Raya berkaitan dengan rehabilitasi Pasar Raya menjadi pasar rakyat modern dengan kelengkapan terminal angkot yang memadai yang didukung dengan pengelolaan penempatan kembali pedagang, dan perencanaan skema pembiayaan pembangunan. Pasar satelit di Siteba, Belimbing, Gaung, Bandar Buat, Ulak Karang, Simpang Haru, Indarung, Lubuk Begalung dan Lubuk Buaya serta Bungus Teluk Kabung dikembangkan dalam upaya dekonsentrasi kegiatan kota dengan mengintegrasikannya dengan sistem transportasi kota. Pengembangan pasar satelit diupayakan juga dengan dekonsentrasi pedagang yang berjualan di Pasar Raya ke Pasar Satelit. 3) Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Pusat Kota Lama Padang Kawasan meliputi daerah Pondok, Muaro, dan Pasa Gadang. Fokus pembangunan yaitu kepada rehabilitasi bangunan tua, peningkatan ketersediaan sarana prasarana lingkungan, penyusunan regulasi bangunan, pembentukan forum pelaku konservasi, dan refungsi bangunan di kawasan untuk kegiatan komersial dan wisata. 4) Pemulihan dan peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan Pemulihan sarana kesehatan dan pendidikan dilakukan melalui upaya pembangunan, rehabilitasi, dan relokasi. Pembangunan sarana pendidikan pada zona tsunami dilengkapi dengan sarana evakuasi shelter RPJM Kota Padang 2009-2014

107

dan helipad. Rehabilitasi dilakukan pada bangunan yang rusak. Relokasi sarana kesehatan dan pendidikan ke zona aman bencana. 5) Pemulihan rumah masyarakat dan permukiman Pemulihan rumah masyarakat dan sarana prasarana permukiman melalui bantuan pemulihan berdasarkan kategori kerusakan melalui berbagai bentuk skema pendanaan. 6) Pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat Gempa 30 September 2009 menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, terguncangnya kondisi mental masyarakat sehingga memerlukan prioritas program pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat. 10. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang Pengembangan kawasan dalam rangka pembangunan kembali Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 diarahkan untuk mewujudkan Kota Padang yang tanggap bencana dan mewujudkan struktur ruang kota berinti banyak (multiple nuclei). Fokus pembangunan yaitu pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Aie Pacah, pengembangan kawasan perumahan ke arah kawasan timur dan utara kota dan mengendalikan pengembangan perumahan di kawasan barat yang rawan bencana. Pemindahan pusat pemerintahan diintegrasikan dengan penataan sistem transportasi dan pengembangan permukiman di kawasan timur dan utara kota. Pengembangan kawasan perumahan ke arah timur dan utara kota perlu diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dan minimalisasi konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perumahan dengan kawasan lindung dan kawasan perumahan dengan kawasan lahan pertanian produktif. 11. Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan Reorganisasi jaringan transportasi dilakukan dengan: penataan kembali jalur angkutan kota; penataan manajemen, kepemilikan moda transportasi; dan peremajaan moda transportasi; pengembangan transportasi massal dengan alternatif pengembangan jalur baru moda transportasi bus way; pengembangan terminal regional pada kawasan utara, timur, dan selatan kota; pengembangan terminal angkutan kota di kawasan pusat kota; serta regulasi ulang trayek angkutan kota. Reorganisasi jaringan transportasi didukung dengan pengembangan jaringan jalan. Pengembangan jaringan jalan difokuskan kepada peningkatan akses untuk mendukung pengembangan kawasan pusat kegiatan baru kota, pengembangan akses jalan regional dan peningkatan akses evakuasi bencana. 12. Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah, Melalui kebijakan kerja sama antar Pemerintahan Daerah, kerja sama kelembagaan, dan kerja sama penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. 13. Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan,


108

Melalui kebijakan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengembangan lingkungan kota yang aman, nyaman, hijau dan bersih, penyediaan sarana publik, kerja sama dengan kawasan hinterland dan pengendalian lingkungan. 14. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik, Melalui kebijakan pelaksanaan perencanaan ekonomi, pembangunan daerah, sosial budaya dan perencanaan wilayah khususnya daerah rawan bencana. 15. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik, Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan penataan sistem perencanaan. 16. Peningkatan kesejahteraan rakyat, Melalui kebijakan pembinaan pedagang, pemasaran hasil produksi, pembinaan pertanian, perkebunan dan peternakan, pengelolaan hutan lindung dan hutan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, dan pesisir dan pengembangan budi daya pertanian, peternakan dan perikanan. 17. Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin, Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan anak, perempuan, anak cacat dan lansia, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keluarga berencana. 18. Peningkatan Aktivitas dan Ketahanan Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah

Ekonomi

Daerah

dan

Melalui kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran koperasi, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Adapun tabel sinkronisasi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:


109

Tabel 6.1 Matriks Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan dan kegiatan kebudayaan yang tumbuh ditengah masyarakat Meningkatkan disiplin perbaikan budaya kerja

1

3

Mengembangkan dan meningkatkan teknologi informasi

3

4

Reorganisasi dan desentralisasi kewenangan dan urusan

4

Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan menciptakan harmonisasi hubungan antar lembaga Pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat. Menyiapkan perangkat pendukung pelaksanaan penertiban di tengah masyarakat

5

1

Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia

1

Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia

1

2

Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa

2

Meningkatkannya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan

2

3

Meningkatnya kelengkapan kerja, teraplikasi teknologi infomasikomunikasi Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan, meningkat pelayanan umum

3

Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih

4

ARAH KEBIJAKAN

5

Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri

5

4

Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan

6

Meningkatnya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan

6

5

Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial

7

Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial

7

2

6

7

Membina kehidupan beragama, peningkatan akhlak mulia, pembinaan adat serta budaya Minangkabau Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan

Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum


110

TUJUAN 6

Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan dampaknya

SASARAN 8

Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana, meningkat partisipasi

STRATEGI 8

9

Meningkatkan partisipasi dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum

9

9

Meningkatkan kerja sama antara lembaga dalam pembangunan daerah

11

10

Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan

12

7

8

10

Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin

10

8

9

10

Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan

11

Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan

11

12

Pengelolaan wilayah strategis dan peningkatan kerja sama antar daerah

12

Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosialekonomi

13

Redistribusi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kawasan Sosialisasi dan komunikasi serta persuasi untuk berpartisipasi

13

14

Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik

14

Berkembangnya kerja sama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan

15

15

Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik

15

Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin

16

Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan Mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat

16

Peningkatan kesejahteraan rakyat

13

11

Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang Meningkatnya kerja sama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya

memberikan dorongan untuk terciptanya kepedulian masyarakat terhadap kebencanaan Melaksanakan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009 Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan

ARAH KEBIJAKAN

14

Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan


111

TUJUAN

12

Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

16

Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin, perbaikan kinerja

17

Koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberdayaan komunitas miskin

17

17

Berkembangnya investasi, meningkat dampak terhadap perekonomian kota

18

Mendorong meningkatnya investasi Daerah

18

18

Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja, dampak sosialekonominya

Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin Peningkatan Aktivitas dan ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan usaha kecil dan menengah

6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan Arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dijabarkan sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Arah Kebijakan Pembangunan menurut urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Urusan Pendidikan Penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain diarahkan untuk : 1.

Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan pendidikan. 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan pasca gempa tahun 2009 3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan pendidikan. 4. Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 5. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah. 6. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah. 7. Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu berbahasa Inggris secara aktif. 8. Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah. 9. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah. 10. Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan 11. Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota. 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib pendidikan. RPJM Kota Padang 2009-2014

112

b. Urusan Kesehatan Penyelenggaraan urusan Kesehatan antara lain diarahkan untuk : 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kesehatan. Rehabilitasi sarana dan prasarana Kesehatan Pasca gempa tahun 2009 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respons cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD,TBC, HIV/AIDS, hepatitis, dan diare. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman, utamanya pada pemukiman kumuh. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan. Mewujudkan sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) termasuk pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan. Melaksanakan pendelegasian upaya kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat. Meningkatkan kinerja pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kesehatan.

c. Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum termasuk dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum. 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi Infrastruktur Kota Pasca Gempa tahun 2009 4. Mewujudkan arahan RTRW dengan mendukung pengembangan jalan dan jembatan 5. Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan 6. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Sarana Jaringan Utilitas (SJU) 7. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah. 8. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan 9. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). RPJM Kota Padang 2009-2014

113

10. Meningkatkan sarana dan prasarana pekerjaan umum. 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pekerjaan Umum 12. Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan bangunan gedung Pemerintahan Daerah Kota Padang 13. Menyediakan data mutakhir kondisi teknis bangunan milik Pemda yang digunakan untuk layanan pemerintahan dan layanan publik. 14. Penyediaan dan penataan sarana perkantoran beserta pendukungnya dan bangunan fasilitas umum yang berkualitas dan handal dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat 15. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelayanan publik d. Urusan Perumahan Penyelenggaraan urusan Perumahan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perumahan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perumahan. 3. Melakukan Rehabilitasi Perumahan Masyarakat Pasca gempa tahun 2009 4. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan. 5. Meningkatkan ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah. 6. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat. 7. Memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan pemukiman ilegal ke rumah susun. 8. Memfasilitasi akses pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah. 9. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh. 10. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung Terpadu. 11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Perumahan. 12. Pembangunan Pusat Perkantoran 13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan. e. Urusan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penataan Ruang. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penataan Ruang. 3. Mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum. 4. Pengawasan dan Penertiban Bangunan. 5. Menyelenggarakan penataan ruang Kota Padang secara terpadu 6. Meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan (RRTRK) melalui internet RPJM Kota Padang 2009-2014

114

f. Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan. 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca Gempa Tahun 2009 4. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 5. Sinkronisasi fungsi penelitian, urusan statistik, dan urusan Perencanaan Pembangunan. 6. Menerjemahkan arahan tata ruang ke dalam Rencana Jangka Panjang, Menengah, Tahunan dan Perencanaan Sektor. 7. Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan Daerah. 8. Mengembangkan kompetensi tenaga perencana urusan, lintas urusan, dan kewilayahan. 9. Mengembangkan manajemen perencanaan. 10. Mengembangkan perencanaan kawasan terpadu 11. Melakukan kerja sama perencanaan pembangunan perekonomian dan sosial 12. Merencanakan pembiayaan pembangunan. 13. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam perencanaan pembangunan. 14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perencanaan Pembangunan. g. Urusan Perhubungan Penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perhubungan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perhubungan. 3. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima dan berstandar internasional. 4. Menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu. 5. Menyelesaikan pembangunan koridor transportasi dan sistem BRT 6. Meningkatkan kinerja sistem dan pengelolaan transportasi 7. Meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan mengintegrasikan antar moda angkutan umum. 8. Pembangunan Terminal di wilayah Timur, Utara dan Selatan Kota 9. Mewujudkan arahan pengembangan transportasi dalam RTRW Kota Padang 10. Meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum. 11. Mengoptimalkan jaringan jalan dan sistem angkutan perhubungan. 12. Mengintegrasikan sistem parkir ke dalam sistem angkutan umum. 13. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional perhubungan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan. 14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Perhubungan.


115

h. Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup 3. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 5. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup. 6. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 7. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata. 8. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna). 9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. 10. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pengendalian dampak Lingkungan Hidup 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Lingkungan Hidup. 12. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 13. Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke masa depan. 14. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH. 15. Melindungi peruntukan RTH secara konsisten. 16. Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ. 17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota. 18. Mengembangkan taman-taman kota. 19. Meningkatkan pedestrian terutama yang menghubungkan halte/terminal dengan bangunan fasilitas publik. i. Urusan Pertanahan Penyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pertanahan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanahan. 3. Menerapkan kebijakan pertanahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan ruang. 5. Mendorong meningkatkan sertifikasi tanah milik masyarakat. 6. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan. 7. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pertanahan. 8. Penyediaan Lahan Untuk Pemindahan Pusat Perkantoran Kota Padang 9. Penyediaan dan pembebasan lahan untuk Pembangunan


116

j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Menerapkan kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. 5. Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan setiap tahun. 6. Mengembangkan registrasi kematian dan registrasi migrasi masuk dan keluar untuk menyempurnakan data mutasi penduduk. 7. Melakukan registrasi kependudukan Kota Padang 8. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan. 9. Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan. 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. 5. Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. 6. Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang. 7. Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan. 8. Meningkatkan perlindungan anak. 9. Trauma healing Pasca Gempa tahun 2009 terhadap Perempuan dan Anak. 10. Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa. 11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


117

l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 3. Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (RW), urusan kependudukan dan catatan sipil, serta urusan kesehatan. 5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. 6. Membudayakan dan menyosialisasikan kembali Program Keluarga Berencana khususnya bagi keluarga miskin. 7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera m. Urusan Sosial Penyelenggaraan urusan Sosial antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Sosial. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Sosial. 3. Menerapkan kebijakan sosial yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Memberi perhatian khusus pada penanganan anak dan lansia terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang cacat, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban bencana. 5. Meningkatkan pengelolaan pelayanan panti sosial. 6. Meningkatkan pembinaan PMKS di masyarakat oleh lembaga non panti, petugas kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya. 7. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan komunitas profesional terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya. 8. Mengorganisir budaya volunter atau relawan di kalangan anak muda untuk membantu mengurus Lansia yang ada di lingkungannya. 9. Menyediakan akses khusus bagi penyandang cacat di pedestrian, angkutan umum, gedung, dan sarana publik lainnya. 10. Tidak melakukan diskriminasi bagi penyandang cacat dalam penyediaan layanan publik, seperti : sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat bekerja. 11. Menangani korban bencana dengan menyiapkan makan, minum, sarana berteduh sementara, pakaian, selimut, alat masak, pakaian dan logistik untuk beberapa waktu selama belum dapat kembali ke rumahnya. 12. Mendampingi korban bencana selama di penampungan. 13. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Sosial. 14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Sosial.


118

n. Urusan Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketenagakerjaan. 3. Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dan pencari kerja dalam sektor jasa tersier agar memenuhi kebutuhan pasar kerja. 5. Memfasilitasi penyediaan diklat khusus sektor jasa tersier yang lulusannya besertifikat kompetensi dan memberi insentif bagi usahausaha yang banyak menyerap tenaga kerja spesifik tersebut. 6. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. 7. Fasilitasi dan penanganan masalah ketenagakerjaan 8. Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja. 9. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kerja sama Bipartit. 10. Meningkatkan pengawasan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 11. Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja melalui internet. 12. Mengembangkan potensi pengiriman tenaga perawat dengan kemampuan khusus. 13. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan. 14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Ketenagakerjaan. o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). 3. Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun. 5. Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM. 6. Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM. 7. Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar. 8. Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal. 9. Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan kaki lima 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM. 11. Pengembangan Koperasi Syariah RPJM Kota Padang 2009-2014

119

12. Fasilitasi pengembangan SDM, Kelembagaan dan Peluang Pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Koperasi dan UKM. p. Urusan Penanaman Modal Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal. 3. Menerapkan kebijakan Penanaman Modal yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengintegrasikan pengelolaan seluruh perizinan usaha menjadi satu pintu dan menggunakan fasilitas internet. 5. Mempermudah proses untuk memulai usaha, kerja sama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata. 6. Pemberian insentif dan kemudahan perizinan serta mendorong peningkatan investasi 7. Regulasi untuk memfasilitasi pengembangan kawasan financial centre. 8. Regulasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. 9. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah. 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal. 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Penanaman Modal. q. Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan urusan Kebudayaan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kebudayaan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kebudayaan. 3. Menciptakan kebijakan kebudayaan yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata terhadap pemecahan masalah perkotaan. 4. Mengintegrasikan regulasi urusan Kebudayaan, fungsi Permuseuman dan urusan Kepariwisataan. 5. Mengembangkan budaya lokal sebagai bagian dari budaya Kota. 6. Pemeliharaan dan pemugaran bangunan tua dan bersejarah 7. Memugar dan mengembangkan kawasan bernilai sejarah. 8. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kebudayaan. 9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kebudayaan. r. Urusan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemuda dan Olahraga. 3. Menerapkan kebijakan Pemuda dan Olahraga yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. RPJM Kota Padang 2009-2014

120

4.

Menyeleksi jenis olahraga tertentu untuk dimassalkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal sebagai instrumen penanaman budaya sportif. 5. Memberikan prioritas pembinaan terhadap jenis olahraga prestasi untuk tingkat Nasional dan Regional. 6. Mewujudkan prestasi olahragawan dan cabang-cabang olahraga. 7. Regulasi untuk meningkatkan pembinaan lembaga olahraga. 8. Meningkatkan sarana prasarana olahraga masyarakat dan gelanggang olahraga 9. Regulasi untuk meningkatkan pembinaan gerakan kepramukaan dan lembaga kepemudaan. 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga. 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pemuda dan Olahraga. s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 3. Menerapkan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan kelompok masyarakat dalam upaya mencegah timbulnya konflik antar anggota masyarakat. 5. Regulasi dan fasilitasi pembinaan terhadap Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKUB) dalam upaya meningkatkan perannya. 6. Fasilitasi partai politik dalam rangka meningkatkan perannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menumbuhkan pemimpin politik. 7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum antara lain diarahkan untuk : 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara Pemerintahan 3. Menerapkan kebijakan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Pemindahan Pusat Pemerintahan 5. Mengintegrasikan regulasi dan kebijakan perangkat daerah, kepegawaian serta fungsi diklat. RPJM Kota Padang 2009-2014

121

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20. 21.

22.

Regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Regulasi dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada satuan kerja perangkat daerah di Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kapasitas fungsi regulator Kota Padang Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah untuk lebih berorientasi kepada masyarakat/lapangan. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah. Melaksanakan penegakan hukum atas penyimpangan peraturan perundang-undangan. Mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Mengintegrasikan pelayanan dalam satu pintu dan mengembangkan pelayanan dengan menggunakan internet. Menerapkan teknologi informasi pada semua tingkat pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Melakukan seleksi dan penempatan SDM aparatur berdasarkan kompetensi. Regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, rescue dan pengelolaan bencana. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Kota Padang Regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

u. Urusan Ketahanan Pangan Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketahanan Pangan. 3. Menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengamankan jalur supply, gudang penyediaan stock, sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok ( beras, terigu, minyak goreng dan lain-lain). 5. Melaksanakan pemetaan dan mengamankan jalur supply setiap jenis bahan pokok.


122

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Melaksanakan pemetaan, mengembangkan, menyebarkan dan mengamankan gudang bahan pokok. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan dan mengamankan sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok. Mengembangkan pola diversifikasi pangan. Mengembangkan budi daya dengan produksi sayuran dengan teknologi hidroponik dan ramah lingkungan. Melaksanakan kerja sama dengan swasta dalam mengembangkan sistem stok terpadu dan modern. Memperkuat jaringan lumbung bahan pokok di tingkat Kelurahan persediaan dalam keadaan darurat. Mengintegrasikan urusan Ketahanan Pangan dan urusan Perdagangan. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Ketahanan Pangan.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. 3. Menerapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengintegrasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, perempuan dan anak, keluarga berencana. 5. Menyempurnakan sistem dan mekanisme pengelolaan dana hibah untuk ekonomi, hibah untuk sosial dan hibah untuk fisik dalam rangka penggerakan ekonomi kerakyatan. 6. Menyelesaikan masalah sosial dan perbaikan fisik di Kelurahan 7. Mengembangkan kapasitas RT/RW untuk mengelola keamanan lingkungan. 8. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung program manunggal bakti gotong-royong. 9. Mendorong kesiapan warga untuk menghadapi bencana, posyandu kebersihan, kesehatan masyarakat. 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan). w. Urusan Statistik Penyelenggaraan urusan Statistik antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Statistik. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Statistik. 3. Menerapkan kebijakan Statistik yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.


123

4.

Mengintegrasikan urusan Statistik dengan urusan Perencanaan Pembangunan. 5. Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan. 6. Membangun kapasitas satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan data. 7. Menyediakan akses bagi satuan kerja perangkat daerah untuk memanfaatkan database melalui internet. 8. Membangun data indikator kota untuk jangka panjang. 9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Statistik. 10. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Statistik.

x. Urusan Kearsipan Penyelenggaraan urusan Kearsipan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kearsipan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kearsipan. 3. Menerapkan kebijakan kearsipan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Meningkatkan pengelolaan penyimpanan Arsip Daerah dan pelayanan arsip. 5. Meningkatkan kapasitas penyimpanan Arsip Daerah. 6. Meningkatkan pengelolaan arsip dan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, dan melaksanakan penyelamatan arsip daerah. 7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kearsipan. 8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kearsipan. y. Urusan Komunikasi dan Informatika Penyelengggaraan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika. 3. Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (Egovernment) yang dimulai dengan, proses perencanaan (E-planning), penganggaran (E-budgeting) dan proses pengadaan barang (Eprocurement) serta pengawasan. 5. Meningkatkan citra positif Pemerintah Kota . 6. Melakukan pemisahan fungsi regulator dari fungsi operator dalam urusan Informatika. 7. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet. 8. Melaksanakan pelayanan perizinan berbasis internet. 9. Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat Kecamatan 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika. RPJM Kota Padang 2009-2014

124

11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Komunikasi dan Informatika. z. Urusan Perpustakaan Penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perpustakaan 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perpustakaan. 3. Menerapkan kebijakan Perpustakaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Pengelolaan perpustakaan Kota Padang dan pembinaan perpustakaan sekolah, kecamatan dan kelurahan. 5. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. 6. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan yang dikelola masyarakat, komunitas, dan sekolah. 7. Meningkatkan kualitas layanan kepustakaan (termasuk E-library). 8. Meningkatkan kapasitas koleksi buku perpustakaan yang memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 9. Membangun jejaring antar perpustakaan yang ada di Kota Padang 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan. 11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Perpustakaan. aa. Pertanian Penyelenggaraan urusan Pertanian antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pertanian. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanian 3. Menerapkan kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Peningkatan kesejahteraan petani. 5. Peningkatan pemasaran hasil-hasil produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 6. Peningkatan penerapan teknologi pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 7. Peningkatan hasil produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 8. Penanggulangan penyakit ternak 9. Melakukan pembinaan terhadap petani dan peternak. 10. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat petani dan peternak. 11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Pertanian. ab. Kehutanan Penyelenggaraan urusan Kehutanan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kehutanan 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kehutanan. RPJM Kota Padang 2009-2014

125

3.

Menerapkan kebijakan Kehutanan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan. 5. Rehabilitasi hutan dan lahan. 6. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 7. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. 8. Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan kayu dan olahan hasil hutan lainnya dalam rangka mengurangi penebangan liar dan penyelundupan. 9. Penyusunan perencanaan pengembangan hutan. 10. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat kehutanan 11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kehutanan. 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Kehutanan

ac. Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Menerapkan kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Pembinaan dan pengendalian pertambangan daerah. 5. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan. 6. Pembinaan dan pemanfaatan air bawah tanah. 7. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat pengelola pertambangan. 8. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. 9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. ad. Urusan Pariwisata Penyelenggaraan urusan Pariwisata antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pariwisata. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pariwisata. 3. Menerapkan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Melaksanakan promosi terpadu antar pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan. 5. Melakukan pembinaan lembaga penunjang kepariwisataan Daerah 6. Melaksanakan promosi dan pelayanan pariwisata 7. Mengembangkan kualitas atraksi, obyek wisata, kawasan, dan lingkungan wisata tematik. 8. Mewujudkan Kota Padang sebagai destinasi pariwisata 9. Mengembangkan Kota Padang sebagai destinasi wisata kota yang berbasis potensi masyarakat/kota/alam.


126

10. Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional serta internasional 11. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara udara, dan keamanan sehingga Kota Padang mampu memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan. 12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata. 13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Pariwisata. ae. Urusan Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan, 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kelautan dan Perikanan 3. Menerapkan kebijakan Kelautan dan Perikanan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Mengintegrasikan regulasi urusan Kelautan dan Perikanan. 5. Memfasilitasi pihak swasta untuk menanamkan investasi dan berusaha di bidang budi daya perikanan darat, laut dan penangkapan ikan laut dengan teknologi modern 6. Regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern. 7. Regulasi dan fasilitasi pengembangan tempat pendaratan dan pasar ikan yang modern. 8. Meningkatkan konsumsi ikan dan produk ikan lainnya oleh masyarakat. 9. Memfasilitasi produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor. 10. Membangun tempat pelatihan yang modern bagi nelayan, pembudi daya ikan. 11. Mengembangkan pelabuhan perikanan yang memudahkan bagi nelayan. 12. Mendorong berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan non perikanan. 13. Fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengembangan dan peningkatan masyarakat 14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan. 15. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Kelautan dan Perikanan. af. Urusan Perdagangan Penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perdagangan. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perdagangan. 3. Menerapkan kebijakan Perdagangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. RPJM Kota Padang 2009-2014

127

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peningkatan kerja sama perdagangan. Peningkatan dan pengembangan ekspor. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Pembinaan pedagang kaki lima. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Pasar Inpres I, II, III dan IV Pengembangan Pasar Raya dan Pasar-pasar Pembantu. Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat. 11. Membangun dan mengintegrasikan jaringan laboratorium mutu daging, ikan, ayam, susu, telur, bahan pokok, air dan minuman kemasan dalam rangka menjamin keamanan bahan makanan dan minuman yang di konsumsi warga Padang. 12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan. 13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Perdagangan.

ag. Urusan Industri Penyelenggaraan urusan Industri antara lain diarahkan untuk: 1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Industri. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Industri. 3. Menerapkan kebijakan Industri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Pengembangan Industri kecil dan menengah. 5. Peningkatan kemampuan teknologi industri. 6. Penataan struktur industri. 7. Pengembangan sentra-sentra industri potensial. 8. Melakukan pengawasan industri yang tidak ramah lingkungan. 9. Mendorong industri yang ramah lingkungan, padat teknologi dan padat modal. 10. Meningkatnya peran komunitas profesional dalam urusan pengembangan industri. 11. Memfasilitasi usaha industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir. 12. Melakukan pembinaan industri kerajinan rakyat. 13. Membangun iklim yang kondusif untuk pengembangan industri. 14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Industri. 15. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Industri. 6.4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 6.4.1 Arahan Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota Isu penting dalam penataan kembali struktur ruang kota Padang pasca gempa 30 September 2009 dan mengantisipasi pengembangan kota yang lebih baik secara internal kota maupun dalam lingkup wilayah lebih luas yaitu: • Pemindahan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota dari Kawasan Pusat Kota di ke Air Pacah yang akan menarik perkembangan kota ke arah pinggiran.


128

• • • •

•

•

Penataan kembali sistem pusat kegiatan komersial kota (revitalisasi pasar raya, pengembangan pasar tradisional dan pasar khusus pada sub-sub pusat kota). Terbukanya peluang untuk mewujudkan perkembangan struktur ruang Kota Padang menuju berpusat banyak (multiple nuclei). Perkembangan fungsi kota ke arah kawasan timur dan selatan. Penataan sistem transportasi kota untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan kota. Selain diperlukan penataan sistem transportasi di kawasan pusat kota juga diusulkan rencana pengembangan terminal pada titik simpul pada kawasan pinggiran yang menjadi titik masuk ke Kota Padang yakni di kawasan utara, timur dan selatan. Pengembangan sistem jaringan jalan regional terutama jalan lingkar luar dibutuhkan karena jalan lingkar dalam dengan pengembangan kawasan Air Pacah akan berfungsi sebagai jalan arteri kota. Penataan ruang kawasan pusat kota, kawasan utara dan kawasan selatan kota yang dapat mengantisipasi kerawanan terhadap ancaman gempa dan tsunami. Fokus utama adalah penataan dan penyediaan jalur akses evakuasi serta penyediaan ruang dan fasilitas evakuasi/bangunan penyelamatan (escape building). Bangunan penyelamatan direncanakan mempergunakan bangunan publik berupa masjid, sekolah, perkantoran, dsb) yang dirancang tahan gempa dengan ketinggian 2 lantai atau lebih. Percepatan perencanaan dan pengembangan struktur ruang wilayah Metropolitan Padang.

Pengembangan pusat kegiatan pelayanan kota terbagi atas kawasan pusat kota, kawasan utara, timur dan selatan. Selain itu beberapa pusat kegiatan strategis perlu juga diarahkan pengembangannya. a. Kawasan Pusat Kota Kawasan pusat kota dimantapkan perkembangannya dalam kerangka restrukturisasi ruang kota. Pada kawasan pusat kota dilakukan revitalisasi kegiatan perdagangan dan peningkatan pengembangan kegiatan wisata/rekreasi. Kawasan Pasar Raya perlu direhabilitasi dengan menata kembali zonasi kegiatan perdagangan dan pendukung, Kawasan Kota Padang Lama direhabilitasi dan direvitalisasi sebagai kegiatan perdagangan dan wisata/rekreasi /hiburan dan kawasan Pantai Padang ditingkatkan perkembangannya sebagai sarana wisata/rekreasi. b. Sub Pusat Pelayanan Bagian Utara Sub Pusat Pelayanan Kota di bagian utara akan dikembangkan di kawasan Lubuk Buaya yang akan dikembangkan untuk transportasi terminal AKAP, perdagangan dan jasa regional yang terkait secara fungsional dengan bandar udara. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota di bagian utara ini perlu disejalankan dengan rencana pengembangan pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman di Simpang Duku. Dalam visi jangka panjang direncanakan pelayanan transportasi regional (terminal AKAP) yang terintegrasi dengan Bandar Udara Internasional Minangkabau dan perdagangan dan jasa dengan fungsi sebagai pusat koleksi-distribusi produksi pertanian.


129

c. Sub Pusat Pelayanan Bagian Timur Pusat Pelayanan kota di bagian timur akan dikembangkan untuk pengembangan pendidikan tinggi dan perdagangan dan jasa skala regional, pemerintahan, pusat olahraga dan rekreasi, rumah sakit. Pusat Pelayanan kota di bagian timur akan dikembangkan di Kawasan Air Pacah-Bandar Buat-Indarung yang meliputi : • Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Padang • Kawasan Pusat Olahraga dan Rekreasi; • Kawasan Pendidikan Tinggi; • Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan skala pelayanan regional khususnya pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian); • Kawasan Industri Semen Padang; • Pusat Pelayanan Transportasi Kota dan wilayah bagian timur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Terminal Tipe B. d. Sub Pusat Pelayanan Bagian Selatan Pusat Pelayanan kota di bagian selatan akan dikembangkan di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Pelabuhan Perikanan Bungus yang meliputi pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus (sebagai pusat koleksi dan distribusi perikanan dan peternakan serta pertanian hortikultura berfungsi sebagai pusat pelayanan industri perikanan dan kemaritiman dengan dukungan Terminal Tipe B, pengembangan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur yang terintegrasi dengan kawasan pergudangan, berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi laut dalam skala nasional dan internasional, dan pengembangan Kawasan industri dan pergudangan sebagai pendukung. e. Pusat Pelayanan Lingkungan Pusat pelayanan lingkungan merupakan pusat penyediaan kebutuhan sehari-hari penduduk. Pusat Pelayanan Lingkungan yang diarahkan berkembang meliputi : Anak Air, Lubuk Minturun, Gunung Sarik, Ketaping f. Pusat Kegiatan Selain Pusat Pelayanan dan Sub Pusat Pelayanan, lebih rinci juga direncanakan pengembangan beberapa Pusat Kegiatan : • Teluk Bayur, berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi (laut) regional dan internasional. • Anak Air, berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi (pasar induk, pusat koleksi-distribusi produksi pertanian). • Kawasan timur terutama Limau Manis, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bentuk perguruan tinggi, pusat kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pusat kegiatan studi dan kajian sosial-budaya. • Ketaping, Berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi, khususnya untuk mendukung Sub Pusat Air Pacah dan Sub Pusat Bandar Buat. • Pasar Raya, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan bisnis, pusat kegiatan rekreasi dan wisata, pusat kegiatan sosial-budaya dan taman kota, yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Wisata Gunung Padang dan pantai Padang.


130

• • •

Gunung Padang, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Pantai Padang. Sungai Pisang, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pariwisata dengan skala pelayanan lingkup Kota Padang dan Internasional. Indarung, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan industri pengolahan semen dan industri ikutannya

Rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan tersebut perlu didukung dengan pengembangan transportasi kota dengan fokus pengembangan jaringan jalan yang mampu mendukung percepatan pengembangan pusat-pusat kegiatan, dan penataan sistem angkutan massal kota yang mampu menyediakan layanan yang handal. Selain itu diperlukan pengembangan jalur jalan evakuasi yang terintegrasi dengan pengembangan sarana evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan bencana gempa dan tsunami. Jalur evakuasi di Kota Padang direncanakan menjadi 6 sektor dengan jalur penyelamatan. Jalur evakuasi tersebut yaitu: • • • • • •

Kecamatan Koto Tangah evakuasi ke Lubuk Minturun dan Jalan PadangBy Pass melalui Simpang Kapalo Hilalang, Simpang Kalumpang dan Simpang Tabing Kecamatan Padang Utara evakuasi ke Jalan Padang-By Pass melalui Simpang Tunggul Hitam, Simpang Alai, Simpang Kandis atau Simpang Tinju Kecamatan Padang Barat evakuasi ke Limau Manis Pauh dan Indarung melalui Jati dan Simpang Haru Kecamatan Bungus Teluk Kabung evakuasi ke Kuburan Cina Bungus dan perbukitan sekitarnya Kecamatan Padang Selatan evakuasi ke Limau Manis, Pauh dan Indarung melalui Jati dan Simpang Haru Kecamatan Lubuk Begalung evakuasi ke Jalan Padang-By Pass

6.4.2 Arah Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota Arah kebijakan pengembangan pola ruang kota adalah sebagai berikut : Pengembangan Kawasan Pusat Kota Kebijakan umum dalam pemanfaatan ruang pada Pusat Kota yaitu : • Pembangunan dan penataan kembali kawasan Pasar Raya dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasar pasca gempa, dan penyediaan sarana prasarana pendukung kenyamanan berbelanja yang memadai seperti terminal, parkir, halte, jalur pedestrian, dan ruang usaha bagi pedagang kaki lima. • Refungsi bangunan pemerintahan yang direlokasi ke kawasan Aie Pacah dengan mempertimbangkan nilai manfaat dan dampak kegiatan terhadap lingkungan. • Revitalisasi Kawasan Padang Lama dengan pendekatan preservasi dan refungsi bangunan dan lingkungan, serta partisipasi dan kemitraan antara stakeholder dalam pengembangan kawasan. • Integrasi kegiatan perbelanjaan, rekreasi, dan budaya di kawasan pusat kota dengan didukung akses pedestrian yang nyaman dan koridor perdagangan yang tertata. Area mencakup Taman Budaya, Taman Melati, RPJM Kota Padang 2009-2014

131

•

Museum Adityawarman, ruang terbuka Imam Bonjol, Pasar Raya, koridor sentra makanan dan kuliner kawasan Pondok dan jalur pinggir pantai sampai ke Batang Harau. Penataan sistem transportasi pusat kota dengan menata lokasi terminal, halte dan sirkulasi angkutan umum.

Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat Kota Kawasan pengembangan Kota Padang terutama kearah timur dan selatan. Kawasan timur perlu diantisipasi perkembangannya karena diprediksikan akan mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi. Khusus pada kawasan Aie Pacah, perkembangan perkantoran pemerintah akan memicu perkembangan perumahan dan kegiatan perdagangan yang pesat dan oleh karena itu perlu diantisipasi berbagai kebutuhan dan masalah pembangunan seperti dukungan jaringan jalan, kerawanan terhadap banjir, dan alih fungsi sawah yang memiliki produktifitas tinggi. Kawasan selatan yang meliputi Teluk Bayur dan Bungus sebagai kawasan pengembangan perikanan dan maritim. Sub Pusat Kota di kawasan utara, timur dan selatan perlu dikembangkan untuk mengurangi orientasi ke pusat kota dengan mengembangkan pasar satelit. Terminal regional dikembangkan pada titik simpul kawasan pinggiran (di utara, timur dan selatan) yang memiliki akses tinggi menuju kawasan pusat kota. Sistem transportasi kota perlu ditata kembali untuk mendukung dekonsentrasi kegiatan Kota Padang. Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Pada kawasan rawan bencana perlu dilakukan mitigasi bencana dan pemantapan penataan ruang. Strategi pembangunan pada kawasan rawan bencana yaitu : • Identifikasi dan penetapan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi yang dapat dideteksi dari struktur geologi tanah, penerapan aturan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan penerapan mekanisme disinsentif terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut yang termasuk kawasan budidaya; • Identifikasi dan penetapan zonasi kawasan rawan bencana gelombang tsunami, perencanaan mitigasi, penerapan aturan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan penerapan mekanisme disinsentif terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut yang termasuk kawasan budidaya. • Untuk mengantisipasi gempa dan tsunami, perlu didukung dengan perencanaan dan pembangunan fasilitas, lokasi dan zona evakuasi apabila terjadi bencana. Lokasi untuk evakuasi bencana di kembangkan sebagai multi layer space, dimana pada waktu terjadi bencana alam dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi dan pada waktu tidak terjadi bencana berfungsi sebagai bangunan publik, atau ruang terbuka publik. • Akses jalur evakuasi menuju sarana, lokasi dan zona evakuasi perlu terus ditingkatkan. • Pengembangan permukiman pada kawasan rawan tsunami perlu dibatasi dan ditekan dengan menerapkan aturan pembangunan dan disinsentif. • Identifikasi dan penetapan kawasan rawan bencana banjir dan rencana pencegahan dan penanggulangan bencana dengan menerapkan aturan


132

•

pembangunan berbasis mitigasi bencana serta disinsentif pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut; Identifikasi dan penetapan zonasi kawasan rawan bencana longsor, perencanaan mitigasi dan relokasi pada daerah pemukiman penduduk di zona bukit yang rawan longsor, penerapan aturan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan penerapan mekanisme disinsentif terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut.

Penetapan zonasi kawasan rawan bencana mengacu kepada penetapan dalam RTRW, RDTR, peraturan teknis melalui peraturan zonasi (zoning regulation) dan dokumen lainnya yang mengidentifikasikan daerah rawan bencana. Pengembangan Kawasan Permukiman Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Padang adalah sebagai berikut : • Pengembangan permukiman kearah timur dan sebagian kawasan selatan utara yang terletak diluar zona rawan tsunami dengan mengarahkan pengembangan pada lahan yang bukan merupakan lahan pertanian sawah produktif. • Menekan dan membatasi pengembangan permukiman pada zona rawan tsunami. • Menekan, membatasi dan merelokasi permukiman pada zona rawan longsor. • Peremajaan dan penataan pada kawasan dengan kondisi padat dan kumuh dengan pembangunan vertikal dan penataan kampung kota. • Relokasi kegiatan dan permukiman nelayan yang berada di kawasan pinggir pantai dalam rangka mitigasi bencana, dan penataan kegiatan perikanan tangkap. • Relokasi permukiman penduduk yang berada di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata agar fungsi lindungnya dapat dipertahankan. Pengembangan Kawasan Perkantoran/Pemerintahan Pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pemerintahan di Kota Padang adalah sebagai berikut : • Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan pemerintahan provinsi di kawasan pusat kota dengan pengembangan secara vertikal terbatas dengan tetap memperhatikan faktor kerawanan terhadap gempa. • Pengembangan pusat pemerintahan kota di Kawasan Air Pacah yang akan dikembangkan sebagai sub pusat kota dengan dukungan pengembangan infrastruktur yang memadai dan modern; • Pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan diarahkan pada pola pengembangan blok dengan tetap memperhatikan ketentuanketentuan pengembangan blok yang diatur dalam Peraturan Zonasi (Zoning Regulation).


133

Pengembangan Kawasan Perdagangan Dan Jasa Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa diarahkan seperti berikut : • Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan di Kawasan Pusat Kota sebagai pusat pelayanan regional dengan pengembangan secara vertikal terbatas dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota. • Pengembangan pada koridor sepanjang Jalan Padang By-Pass dan jalanjalan utama di kawasan pusat kota yang diatur lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, Panduan Rancang Kota dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; • Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil untuk semua golongan usaha termasuk di dalamnya kegiatan usaha kecil dan sektor informal; • Pengembangan fasilitas perdagangan modern dipadukan dengan fasilitas perdagangan tradisional yang menampung sektor-sektor informal, terutama di Kawasan Pusat Kota; • Penataan sektor informal yang memanfaatkan fasilitas umum pada lokasilokasi khusus yang lebih teratur dan menjamin kesempatan berusaha yang berkelanjutan; • Mengintegrasikan pengembangan Kawasan Kota Lama untuk kegiatan Perdagangan dan Jasa dan kegiatan Pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai bangunan ataupun kawasan cagar budaya (berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya); • Penataan sempadan bangunan di sepanjang kiri-kanan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan sempadan yang telah ditetapkan. Penataan disesuaikan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang ada, dan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; • Penertiban kegiatan-kegiatan terbangun, baik permanen, semi permanen, maupun temporer yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi diarahkan sebagai berikut: • Pencadangan lahan untuk pengembangan pendidikan tinggi pada kawasan yang bebas ancaman bencana tsunami; • Mengembangkan kawasan pendidikan tinggi dengan komposisi ruang terbangun <40% dan Ruang Terbuka Hijau >60%; • Pengaturan ruang-ruang di sekitar kawasan pendidikan tinggi untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi; • Pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi. Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan diarahkan sebagai berikut : • Pencadangan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan dan kegiatan lanjutan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri berbasis perikanan dan maritim di Bungus, yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus; RPJM Kota Padang 2009-2014

134

• • • • •

Menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur, termasuk jaringan energi/listrik, jaringan transportasi sebagai pendukung pengem-bangan Kawasan Industri Bungus; Pengaturan ruang ruang di sekitar kawasan industri dan pergudangan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan pergudangan; Mengalihkan secara bertahap kegiatan industri dan pergudangan yang ada di kawasan pusat kota dan di sepanjang Jalan Padang By-Pass ke kawasan industri Bungus dengan pemberian insentif; Pengalokasian lahan untuk mendukung kegiatan industri PT. Semen Padang; Penyusunan rencana detail tata ruang dan pengembangan kawasan industri Bungus.

Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pengembangan kawasan wisata diarahkan berupa : • Pengembangan kawasan Pantai Padang sebagai kawasan pariwisata dengan mengembangkan segmen-segmen ruang berdasarkan tema wisata yang akan dikembangkan, antara lain segmen wisata sejarah, wisata alam, wisata belanja, wisata kuliner dan lain sebagainya; • Pengembangan ruang terbuka hijau pada ruang sempadan pantai dengan tanaman-tanaman yang dapat menghambat gelombang apabila terjadi bencana tsunami, dan mencegah terjadinya abrasi air laut; • Pengembangan infrastruktur di sepanjang pantai untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengurangi fungsi lindung pada daerah sempadan pantai; • Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas lainnya yang mendukung pengembangan sektor pariwisata terkait dengan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang dan Kawasan Wisata Pantai Padang. • Mengalokasikan ruang untuk mendukung pengembangan Kawasan Wisata Sungai Pisang yang didukung dengan jaringan prasarana yang memadai; Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hijau Binaan Pengembangan kawasan hijau binaan diarahkan sebagai berikut : • Pemeliharaan dan pengembangan baru Ruang Terbuka Hijau dengan pengembangan tanaman keras bertajuk besar, baik yang berbentuk koridor (RTH sepanjang ruang jalan) maupun pada ruang-ruang yang ditetapkan sebagai taman kota; • Mempersiapkan ketersediaan hutan kota disetiap Wilayah Pembangunan yang difungsikan sebagai ruang terbuka aktif; • Pengembangan baru dengan luas tanah lebih dari 5 ha disyaratkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau 30% sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; • Pengembalian fungsi ruang terbuka hijau yang telah terkonversi menjadi kegiatan-kegiatan selain RTH, terutama di Wilayah Pembangunan I; • Pengembangan jalur hijau pada sempadan sungai, penataan dan pembangunan jalur hijau pada seluruh ruas jalan raya di bawah jaringan listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi (SUTT dan SUTET ), dan


135

• • •

•

pengembangan jalur hijau antara kawasan hutan lindung dengan kawasan budidaya; Pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungan yang penggunaannya untuk sarana olahraga dan rekreasi skala kota dan sarana rekreasi taman lingkungan perumahan pada semua Wilayah Pembangunan; Pengadaan ruang terbuka hijau baru pada peremajaan kawasan terbangun; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan maupun pengembangan ruang terbuka hijau yang diatur melalui Koefisien Dasar Hijau yang akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Zonasi (Zoning Regulation). Pengembangan kegiatan pertanian kota (urban farming) dengan produktifitas dan nilai tambah tinggi pada kawasan pertanian yang terdapat di Kota Padang.

Pengembangan dan pengendalian Kawasan Pertambangan Pengembangan dan pengendalian kawasan pertambangan diarahkan sebagai berikut : • Optimalisasi pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai kawasan penambangan PT. Semen Padang; • Menata kegiatan penambangan rakyat pada kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam wisata; • Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan pertambangan pada kawasan di luar kawasan Hutan Suaka Alam Wisata, dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lainnya dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Mengatur pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan; • Mengatur porsi Ruang Terbuka Hijau pada kawasan pertambangan untuk mengurangi polusi dan/atau dampak lingkungan terhadap kawasan permukiman di sekitarnya maupun terhadap kota secara keseluruhan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung Pemantapan Kawasan Hutan Lindung diarahkan melalui : • Penetapan kawasan hutan lindung dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor-sertor yang terkait dengan penataan Kawasan Lindung (sektor pertambangan, sektor kehutanan, dsb); • Penetapan disinsentif bagi pengembangan di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung dengan tidak mengembangkan infrastruktur yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan karakter lindung, serta membatasi pengembangan kegiatan-kegiatan di sekitar Kawasan Lindung untuk kegiatan wisata alam terbatas, pemeliharaan habitat, tumbuhan, satwa dan kegiatan pendidikan serta penelitian; • Revitalisasi dan rehabilitasi Kawasan Lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi lingkungan yang tidak bertanggungjawab;


136


BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1.

Kebijakan Umum Dalam pengimplementasian pembangunan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan optimalisasi potensi yang ada baik yang bersumber dari Pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena adanya keterbatasan sumber pembiayaan maka perlu dilakukan serangkaian kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam pemilihan prioritas dan program pembangunan selama kurun waktu 2009-2014 yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD. Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, Belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain : 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. 2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah. 3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang. 4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional. 5. Implementasi strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan wilayah, kebijakan umum yang akan dilaksanakan yaitu : 1) Menata kembali struktur ruang kota yang tanggap terhadap bencana dengan

dekonsentrasi pusat kegiatan kota ke kawasan pengembangan pada zona aman bencana yang didukung oleh penataan kembali sistem transportasi dan pengembangan jaringan jalan. 2) Pengembangan dan pengendalian perkembangan kota dengan pendekatan zonasi berbasis mitigasi bencana. Sarana publik yang vital seperti sarana pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan direlokasi ke zona aman bencana demikian juga pengembangan kawasan perumahan diarahkan pada zona aman bencana; pada zona sepanjang pesisir yang terancam bencana dilakukan mitigasi bencana dengan cara membangun sistem peringatan dini dan instalasi evakuasi, serta pengendalian pembangunan perumahan dengan melalui perangkat aturan pembangunan dan disinsentif pembangunan. RPJM Kota Padang 2009-2014

137

3) Penataan kawasan pusat kota yang meliputi

Kawasan Pusat Kota dan Kawasan Kota Lama dengan pendekatan rehabilitasi dan refungsi. Rehabilitasi dilakukan pada bangunan publik dan bangunan cagar budaya. Refungsi eks kawasan perkantoran yang direlokasi dan refungsi Kawasan Kota Lama dengan mengembangkan fungsi perdagangan dan wisata. Diharapkan dengan dekonsentrasi kegiatan kota, kegiatan perdagangan grosir dan pergudangan dapat direlokasi ke pusat perdagangan ke pusat perdagangan di kawasan pengembangan kota. 4) Pengembangan kawasan timur dan utara kota yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Pauh perlu dikendalikan agar seminimal mungkin mengalihfungsikan kawasan lahan persawahan dan tidak mengalihfungsikan kawasan lindung. 5) Sub pusat kegiatan kawasan kota di kawasan utara yaitu di Lubuk Buaya, di kawasan timur yaitu di Bandar Buat-Indarung dan kawasan selatan yaitu di Teluk Bayur-Bungus serta pusat pelayanan lingkungan Anak Air, Gunung Sarik, Ketaping ditingkatkan dan dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk mengantisipasi perkembangan kota ke arah pinggiran. 6) Mengembangkan kawasan sepanjang Pantai Padang sebagai kawasan wisata dan kawasan perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan aspekaspek mitigasi bencana. 7) Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan industri perikanan dan maritim di kawasan bagian Selatan kota 8) Menjaga keberadaan Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta sebagai kawasan lindung, baik untuk kepentingan konservasi maupun kepentingan penelitian; 9) Mengendalikan perkembangan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang ada, dalam bentuk penataan kawasan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang tidak menurunkan fungsi DAS. 10) Mengalokasikan ruang usaha (spasial) untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa bagi kelompok usaha kecil dan menengah. 11) Mewujudkan lingkungan kota yang asri, hijau, dan indah, dengan mempertahankan lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau pada seluruh bagian wilayah kota. 12) Melakukan langkah-langkah perencanaan dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Metropolitan Padang dengan menjalin integrasi perencanaan tata ruang dan integrasi pengelolaan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok. 13) Meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator, dengan menyiapkan prosedur teknis dan sistem informasi keruangan yang akurat dan komprehensif, sehingga mampu dijadikan sebagai alat pengendali dalam pemanfaatan ruang;


138

7.2. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas pembangunan tersebut maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :. 1

Pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya Minangkabau 1. Program peningkatan pemanfaatan dan pelaksanaan agama 2. Program Pembinaan kehidupan beragama, pendidikan agama dan kerukunan kehidupan beragama 3. Program pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya Minangkabau

2

Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program pengembangan kelembagaan Pemerintah Daerah 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 8. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 9. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 10. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 11. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 12. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 13. Program peningkatan kemampuan administrasi pertanahan Pemerintah Kota 14. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 15. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 16. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 17. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 18. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 19. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 20. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 21. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 22. Program pengembangan sistem informasi pertanahan 23. Program penataan administrasi kependudukan


139

3

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan 1. Program pengembangan data informasi 2. Program peningkatan kapasitas informasi 3. Program optimalisasi teknologi informasi 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan 5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 7. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 8. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 9. Program kerja sama informasi dan media massa

4

Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan 1. Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan 3. Program pengembangan kecamatan 4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan 5. Program perencanaan pembangunan daerah

5

Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan 1. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah 2. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 9. Program penataan daerah otonomi

6

Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan 1. Program pendidikan menengah 2. Program pendidikan non formal 3. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik 4. Program manajemen pelayanan pendidikan 5. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 6. Program obat dan perbekalan kesehatan RPJM Kota Padang 2009-2014

140

7. Program upaya kesehatan masyarakat 8. Program pengawasan obat dan makanan 9. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 10. Program perbaikan gizi masyarakat 11. Program pengembangan lingkungan sehat 12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 14. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (dana pendamping penunjang kesehatan dari propinsi) 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak 16. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 17. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah 18. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 19. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 20. Program upaya kesehatan masyarakat 21. Program Sistem Informasi Kesehatan 22. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 23. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 24. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 25. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 26. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 27. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 28. Program keluarga berencana 29. Program kesehatan reproduksi remaja 30. Program pelayanan kontrasepsi 31. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 32. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 33. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 34. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 35. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 36. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 37. Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU 38. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya 39. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social


141

7

Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum 1. Program penataan peraturan perundang-undangan 2. Program pemajuan produk hukum daerah tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan 3. Program penegakan hukum lingkungan 4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7. Program pendidikan politik masyarakat 8. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9. Program pemberantasan penyakit masyarakat

8

Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya 1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 3. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (kebakaran)

9

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa 1. Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 8. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan 9. Program Pengembangan perumahan dan perkantoran 10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 11. Pemindahan Kantor

10

Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah 5. Program peningkatan daya saing kota 6. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat RPJM Kota Padang 2009-2014

142

tumbuh 7. Program pengembangan perumahan 8. Program penataan struktur industri 9. Program kerja sama pembangunan 10. Program Penataan Struktur Industri 11. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

11

Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program peningkatan pelayanan angkutan 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 6. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 8. Program peningkatan pelayanan angkutan 9. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 10. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

12

Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah 1. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah 2. Program kerja sama pembangunan 3. Program pengembangan wilayah perbatasan 4. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

13

Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan 1. Program perencanaan tata ruang 2. Program pemanfaatan ruang 3. Program pengendalian pemanfaatan ruang 4. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah 5. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 6. Program peningkatan daya saing kota 7. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 8. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 9. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 10. Program peningkatan pengendalian polusi 11. Program pembangunan jalan dan jembatan 12. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 14. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 15. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 16. Program peningkatan pelayanan angkutan RPJM Kota Padang 2009-2014

143

17. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 18. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 19. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya 20. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 21. Program rehabilitasi kawasan TPU 22. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 23. Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan 24. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 25. Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 26. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 27. Program peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 28. Program peningkatan Pengendalian Polusi 29. Program Kali Bersih 30. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 31. Program pengembangan Kapasitas Kelembagaan 32. Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan dan Energi 14

Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik 1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program perencanaan pembangunan ekonomi 3. Program perencanaan sosial budaya 4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 5. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

15

Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan 3. Program perencanaan pembangunan daerah 4. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 5. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 7. Program peningkatan kesejahteraan petani 8. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan 9. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 10. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 11. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 14. Program peningkatan produksi hasil peternakan 15. Program peningkatan penerapan teknologi perternakan RPJM Kota Padang 2009-2014

144

16. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 17. Program rehabilitasi hutan dan lahan 18. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 19. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 20. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 21. Program pengembangan budi daya perikanan 22. Program pengembangan perikanan tangkap 23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 24. Program pengembangan kawasan budi daya laut, air payau dan air tawar 16

Peningkatan kesejahteraan rakyat 1. Program Ketahanan Pangan 2. Program peningkatan kesejahteraan petani 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 8. Program peningkatan produksi hasil peternakan 9. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 10. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 11. Program rehabilitasi hutan dan lahan 12. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 14. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 15. Program pengembangan budi daya perikanan 16. Program pengembangan perikanan tangkap 17. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 18. Program pengembangan kawasan budi daya laut, air payau dan air tawar

17

Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin 1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4. Program pembinaan anak terlantar 5. Program pembinaan panti asuhan / jompo 6. Program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran 7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 8. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial RPJM Kota Padang 2009-2014

145

(kebakaran) 9. Program peningkatan peran serta pemuda 10. Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan 11. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan 12. Program pemberian makanan tambahan pada anak sekolah (PMT-AS) 13. Program keluarga berencana 14. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 15. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 16. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 18

Peningkatan Aktivitas dan ketahanan Ekonomi Pemberdayaan usaha kecil dan menengah

Daerah

dan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)


146

7.2.1. Indikator Kinerja Program Pembangunan

ARAH KEBIJAKAN 1

Membina kehidupan beragama, peningkatan akhlak mulia, pembinaan adat serta budaya Minangkabau

KEBIJAKAN UMUM Pembinaan seni tradisional yang bernuansa islami dan budaya Minangkabau melalui peningkatan dan pemahaman dan pendidikan agama, peningkatan kerukunan hidup antara pemeluk agama dan pengembangan seni tradisional yang bernuansa islam dan budaya Minangkabau.

PROGRAM

TARGET KINERJA

1

Program pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya Minangkabau

1

Semakin banyaknya pelaksanaan kegiatan seni tradisional bernuansa islam dan budaya Minangkabau ditengah masyarakat

2

Program peningkatan pemanfaatan dan pelaksanaan agama

2

3.

Pembinaan kehidupan beragama, pendidikan agama dan kerukunan kehidupan beragama

3.

Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan agama ditengah masyarakat Terlaksananya pembinaan kehidupan beragama


151

ARAH KEBIJAKAN 2

Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra

KEBIJAKAN UMUM Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja yang relevan dengan kinerja dan citra pemerintah yang kuat dan bersih serta amanah dan berwibawa. Fokus kepada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan pembangunan dan teknik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta membina kerja sama dan kemitraan termasuk mendorong partisipasi masyarakat.

PROGRAM

TARGET KINERJA

1

Program pelayanan administrasi perkantoran

1

Meningkatnya Pengelolaan dan pelayanan administrasi persuratan

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

3

Program peningkatan disiplin aparatur Program pengembangan kelembagaan Pemerintah Daerah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur perencana Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatkan efektivitas kelembagaan

4

5

4

5

Meningkatnya penyelenggaraan pengetahuan aparatur


152

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA untuk mendukung pelaksanaan tugas

6

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

6

Mendorong terciptanya aktivitas aparatur pada masa purna tugas 7 Program pembinaan dan 7 Meningkatnya pengembangan aparatur penyelenggaraan pengetahuan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas 8 Program peningkatan 8 Meningkatnya kapabilitas kapasitas lembaga anggota DPRD dalam perwakilan rakyat daerah melaksanakan tugas kedewanan 9 Program peningkatan 9 Meningkatnya pelayanan pelayanan kedinasan kedinasan kepada kepala kepala daerah/wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah daerah 10 Program peningkatan dan 10 Terselenggaranya pengembangan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan daerah aturan yang berlaku 11 Program peningkatan 11 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan perencanaan pengetahuan aparatur pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan daerah


153

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 12 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

13 Program peningkatan kemampuan administrasi pertanahan Pemerintah Kota 14 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 16 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

17 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

TARGET KINERJA 12 Meningkatnya penyelenggaraan pengetahuan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan 13 Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam administrasi pertanahan 14 Pengelolaan Keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundangundangan 15 Meningkatnya kesadaran aparatur (SKPD) kota Padang dalam melaksanakan Tupoksi 16 Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah 17 Membaiknya sistem administrasi kearsipan SKPD di lingkungan Pemko Padang


154

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 18 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 19 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan 20 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

21 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 22 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

23 Program pengembangan sistem informasi pertanahan

TARGET KINERJA 18 Jumlah daftar pertelaahan arsip (DPA) 19 Jumlah data / informasi kearsipan yang dapat diakses masyarakat 20 Tersedianya sistem/administrasi pendaftaran tanah yang mudah dan murah 21 Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 22 Menurunnya jumlah penyelesaian konflikkonflik pertanahan di Kota Padang 23 Sistem informasi pertanahan yang mudah diakses oleh masyarakat


155

ARAH KEBIJAKAN 3

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan

KEBIJAKAN UMUM Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Fokus kepada pengelolaan laman atau situs per satuan kerja perangkat daerah yang peduli dan tanggap terhadap partisipasi masyarakat sehingga terbina komunitas yang responsif dan akomodatif serta pelayanan terus (online) untuk mewujudkan kepuasan terhadap pelayanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PROGRAM

TARGET KINERJA

1

Program pengembangan data informasi

1

Realisasi TI (master plan TI) Kota Padang

2

Program peningkatan kapasitas informasi Program optimalisasi teknologi informasi Program penataan administrasi kependudukan

2

Realisasi TI (master plan TI) Kota Padang Realisasi TI (master plan TI) Kota Padang Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam administrasi kependudukan

3 4

3 4


156

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 5

6

7

8

9

Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

TARGET KINERJA 5

Tersedianya laporan hasil capaian kinerja dan keuangan SKPD

6

Meningkatkan wawasan masyarakat thp kebijakan pemko dari hasil pembangunan melalui media cetak media luar ruangan Meningkatnya dokumen perencanaan dalam bidang komunikasi dan informasi Meningkatnya Kualitas aparatur dalam bidang komunikasi dan informasi Meningkatnya program kerja sama antara Pemko Padang dengan media cetak dan televisi

Program pengkajian dan 7 penelitian bidang komunikasi dan informasi Program fasilitasi 8 peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerja sama 9 informasi dan media massa


157

ARAH KEBIJAKAN 4

Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

Pelimpahan kewenangan 1 kepada kecamatan dan kelurahan untuk mendukung proses menuju metropolitan. Fokus kepada pelimpahan sebagian urusan dari satuan kerja yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada tingkat kecamatan/kelurahan untuk meningkatkan kepuasan dan kesadaran untuk berpartisipasi termasuk peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari peningkatan efektivitas pelayanan. 2

3

TARGET KINERJA

Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan

1.

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara masingmasing lembaga yang bertugas di kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.

Program pengembangan kecamatan

3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Meningkatnya program pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kecamatan di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya


158

ARAH KEBIJAKAN

5

Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

4

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

4.

5

Program perencanaan pembangunan daerah

5.

Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah

1

Melalui sinkronisasi 1 kebijakan untuk menghindari penyimpangan sehingga dapat diwujudkan pakta integritas. Fokus kepada koordinasi dan penetapan SPM dan NSPM serta SAP seterusnya pelayanan satu atap dan satu pintu dengan dukungan sistem pelayanan terus berbasis komputer dan menetapkan pakta integritas dan pelaksanaan pengawasan melekat sebagai salah indikator keberhasilan. Selain itu penguatan

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan Meningkatnya kemampuan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan Meningkatnya hubungan kerja sama Pemko dengan daerah perbatasan (hitterland)


159

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

otonomi daerah, kerja sama wilayah perbatasan dan kerja sama antar wilayah di luar perbatasan perlu ditingkatkan melalui penguatan pemerintahan, pengelolaan potensi, keuangan daerah dan pengawasan.

2

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2

3

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3

4

4

Meningkatnya kapasitas anggota DPRD Kota Padang dalam melaksanakan tugas kedewanan Terselenggaranya pelayanan kedinasan kepada Kepala Darah dan wakil kepala daerah pengelolaan Keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundangundangan


160

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

5

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

5

6

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

6

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program penataan daerah otonomi

8

7

8

9

7

9

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah Meningkatnya kesadaran aparatur (SKPD) kota Padang dalam melaksanakan Tupoksi Meningkatnya kemampuan aparatur inspektorat yang lebih profesional di bidang pengawasan Terselenggaranya program pengawasan yang lebih baik sesuai dengan aturan Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan dan urusan yang telah diserahkan


161

ARAH KEBIJAKAN 6

Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan

KEBIJAKAN UMUM Selain kegiatan bersifat pemulihan dan antisipatif terhadap bencana yang terkait dengan sarana pendidikan dan kesehatan, tetap perlu diupayakan peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan untuk mencapai target MDG melalui kebijakan penguatan pelaksanaan manajemen pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pendidik, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan diupayakan gratis, penanganan khusus pendidikan dan kesehatan penduduk miskin, pelayanan lansia, kesehatan anak, ibu hamil dan peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat.

PROGRAM 1

Program pendidikan menengah

TARGET KINERJA 1

Meningkatnya daya tampung sekolah tingkat SLTP dan SLTA, melalui pembangunan baru dan rehabilitasi sekolah yang rusak dengan APK SMA / SMK = 85 %, APM SMA / SMK = 60 %


162

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

2

Program pendidikan non formal

2

Terlayani warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal

3

Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik

3

4

Program manajemen pelayanan pendidikan

4

5

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

5

6

Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat

6

Seluruh guru sekolah menengah sudah S.1, 50% guru sudah lulus sertifikasi dan Guru MIPA pada SKL SBI Lancar berbahasa inggris Seluruh Sekolah Menengah Negeri sudah menerapkan SIM Pendidikan Meningkatnya jumlah buku dan minat baca anak usia sekolah dan masyarakat Peresepan rasional.

7

7

Menurunkan angka kesakitan , menurunkan angka kematian.


163

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 8

Program pengawasan obat dan makanan

9

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

10 Program perbaikan gizi masyarakat

11 Program pengembangan lingkungan sehat

TARGET KINERJA 8

Tidak ada obat, kosmetik dan makanan yang mengandung bahan berbahaya beredar bebas di pasaran. 9 Rumah tangga sehat 65 % pada tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2014, Posyandu Purnama 70% pada tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2014, Cakupan desa siaga aktif menjadi 100% pada tahun 2014 10 Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 100% pada tahun 2008 dapat dipertahankan 100 % sampai tahun 2014 11 Meningkatnya cakupan penggunaan jamban dari 85,6 % tahun 2008 menjadi 90 % pada tahun 2014, meningkatnya cakupan SPAL dari 77,21 % tahun 2008 menjadi 90 % di tahun 2014, Meningkatnya penggunaan air bersih dari 78 % di 2008 menjadi 90 % pada 2014


164

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 12 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

13 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

14 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (dana pendamping penunjang

TARGET KINERJA 12 Kelurahan UCI 100%, CDR kasus BTA positif 70%, CFR diare 0 %, CFR DBD < 1%, Meningkatnya cakupan kelurahan UCI pada th 2008 83 % menjadi 100% pada 2014, Meningkatnya CDR TB Paru th 2008 53 % menjadi 70 % 2014, Menurunkan MF. Rate 1,2 % th 2008 menjadi , 1 % th 2014 melalui pengobatan massal Filariasis, Menurunkan IR DBD dari 145/100.000 penduduk menjadi < 50/100.000 pada 2014 dan mempertahankan CFR DBD dari 0,5 % th 2008 menjadi tetap < 1 % pada tahun 2014 13 Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin dari 78,8 % pada 2008 menjadi 100 % pada 2014 14 Cakupan jaminan kesehatan 8.8 % dari penduduk pada tahun 2008 menjadi 9.68% pada


165

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM kesehatan dari propinsi)

15 Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak

16 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 17 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah

18 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 19 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

TARGET KINERJA tahun 2014

15 Menurunkan AKI dari 181,6/100.000 KH pada tahun 2008 menjadi 170/100.000 Pada tahun 2014 dan AKB dari 26,8/1.000 KH pada tahun 2008 menjadi 22/1.000 KH pada tahun 2014 16 Peningkatan kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar. 17 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 94.7 % pada tahun 2008 menjadi 100 % pada tahun 2014 18 Meningkatnya UHH dari 69,8 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2014 19 Cakupan pelayanan anak Balita dari 40,7 % pada tahun 2008 menjadi 90 % pada tahun 2014


166

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 20 Program Sistem Informasi Kesehatan

21 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 22 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 23 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 24 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

TARGET KINERJA 20 Tersedianya sistem informasi pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat 21 Tersedianya bangunan, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD 100%

22 Tersedianya program dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan 23

24 Peningkatan Kualitas perempuan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta penekanan angka tindak kekerasan terhadap perempuan 25 Program peningkatan 25 Meningkatnya peranan peran serta dan kesetaraan perempuan dalam gender dalam pembangunan pembangunan


167

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 26 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 27 Program keluarga berencana

28 Program kesehatan reproduksi remaja 29 Program pelayanan kontrasepsi 30 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 31 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 32 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 33 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

TARGET KINERJA 26

27 Meningkatnya kesadaran KIE pada PUS pra sejahtera dan KS I serta PUS Pasca Persalinan 28 Terbinanya para remaja tentang kesehatan reproduksinya 29 Terlayaninya dengan maksimal keluarga yg menjadi anggota KB 30 Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam program KB/KR yang mandiri 31 Terlaksananya media sosialisasi kesehatan ibu dan anak ditengah masyarakat 32 Terlaksananya kegiatan pembinaan BKB, BKR dan BKL 33 Tersedianya media sosialisasi upaya pencegahan penularan narkoba, HIV dan AIDS


168

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

34 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 35 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

34 Tersedianya media sosialisasi pengasuhan dan pembinaan anak

36 Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU 37 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya 38 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

35 Terlaksananya kegiatan pembinaan tenaga terampil untuk pendamping kelompok bina keluarga di 11 Kecamatan 36 Terlaksananya kegiatan pembinaan BKB, BKR dan BKL 37 Menurunnya jumlah masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya 38 Terselenggaranya Program pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam rangka menurunkan masalah kesejahteraan sosial


169

ARAH KEBIJAKAN 7

Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum

KEBIJAKAN UMUM Melalui kebijakan penataan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, pengembangan wawasan Kebangsaan dan mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan Kota.

PROGRAM

TARGET KINERJA

1

Program penataan peraturan perundangundangan

1

Penyusunan peraturan Daerah dan tertatanya peraturan perundangundangan

2

Program pemajuan produk hukum daerah tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan Program penegakan hukum lingkungan Program kemitraan pengembangan wawasan Kebangsaan

2

Penyusunan Perda tentang pengelolaan lalu lintas

3

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pendidikan politik masyarakat

5

Penerapan hukum lingkungan Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan Kebangsaan Ikut sertanya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Berkurangnya penyakit masyarakat

3 4

5

6

7

4

6

7

Meningkatnya pemahaman politik masyarakat


170

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 8

8

9

Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa

Pemberdayaan lembaga dan peningkatan kerja sama penanganan bencana.

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009 sesuai dengan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang Dengan DPRD Kota Padang .

1

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

TARGET KINERJA 8

1

2

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

2

3

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (kebakaran) Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang

3

1

1

Terciptanya ketertiban masyarakat dan peran serta dalam pencegahan tindak kriminal Meningkatnya pengetahuan dan kesiapan masyarakat tentang bahaya kebakaran dan Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Terlaksananya program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dalam rangka minimalisir korban jiwa Terlaksananya program dan kegiatan lembaga yang menangani kesejahteraan sosial Terselenggaranya Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang ke kawasan aie pacah


171

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

Program pematangan lahan, Program penyiapan infrastruktur

2

Program pembangunan kembali Kantor Program pemanfaatan eks kawasan perkantoran Pemulihan ekonomi dan revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Satelit

Program pembangunan kembali Pasar Raya Program peremajaan dan pembangunan pasar satelit Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2

Tersedianya lahan siap bangun bagi pembangunan daerah' Normalisasi infrastruktur kota pasca gempa tahun 2009 Pembangunan kantor Pemerintahan Kota Padang rehabilitasi eks kawasan perkantoran lama Terselenggaranya pembangunan dan rehabilitasi pasar raya dan pasar satelit di Kota Padang dalam menggerakkan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Pembangunan kembali Pasar Raya Padang tahap I, II, III, IV Perbaikan pasar-pasar satelit Penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima Pembinaan perdagangan dalam negeri dan mendorong aktivitas


172

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA perdagangan dalam negeri

3

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan kerja sama perdagangan internasional Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Pusat Kota Lama Padang

Program rehabilitasi bangunan Program penyusunan regulasi bangunan dan kawasan Program pengembangan kelembagaan konservasi Program peningkatan sarana prasarana lingkungan Program refungsi bangunan

Terlindunginya Konsumen dari peredaran barangbarang ilegal Mendorong aktivitas perdagangan internasional 3

Terselenggaranya penataan dan rehabilitasi kawasan pusat kota lama Padang sebagai kawasan wisata budaya Melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang roboh akibat gempa Mengendalikan fungsifungsi kawasan Mendorong dan membina lembaga konservasi Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan Pengaturan fungsi-fungsi bangunan


173

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 4

Pemulihan sarana kesehatan dan pendidikan

TARGET KINERJA 4

Terselengaranya pemulihan berbagai sarana pendidikan dan kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa tanggal 30 September 2009 Pembangunan kembali sekolah yang rusak akibat gempa Pembangunan kembali sarana kesehatan yang rusak akibat gempa Pemindahan beberapa sekolah dan sarana kesehatan Pembangunan shelter di wilayah rentan bencana tsunami

5

Terselenggaranya program pemulihan rumah masyarakat dan perbaikan infrastruktur pemukiman yang rusak akibat gempa Pendataan rumah dan bangunan serta infrastruktur yang rusak akibat gempa Penyaluran bantuan rehabilitasi rumah rusak

Program rehabilitasi bangunan sekolah dan sarana kesehatan Program pembangunan kembali bangunan sekolah dan sarana kesehatan Program relokasi sarana kesehatan dan pendidikan

5

Program pembangunan prasarana evakuasi vertikal pada bangunan sekolah di zona berisiko bencana Pemulihan rumah masyarakat dan permukiman

Program pendataan kategori kerusakan

Program bantuan rehabilitasi rumah


174

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA akibat gempa

6

Pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat

6

Program pemulihan mental Program rehabilitasi bidang pertanian, peternakan, kehutanan Program rehabilitasi bidang perikanan dan kelautan Program rehabilitasi bidang perdagangan 10 Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang

Penyiapan dokumen pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Aie Pacah, pengembangan kawasan perumahan kerah kawasan timur dan utara kota dan mengendalikan pengembangan perumahan di kawasan barat yang rawan bencana

1

Program Perencanaan Tata Ruang

Terselenggaranya program kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dan rehabilitasi sektor-sektor ekonomi masyarakat Normalisasi psikologi dan traumatik masyarakat terhadap gempa Perbaikan saluran irigasi

Perbaikan sarana perikanan dan kelautan Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan 1

Meningkatnya pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan peraturan


175

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

2

Program Pemanfaatan Ruang

2

3

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3

4

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program peningkatan daya saing kota

4

6

Program pengembangan perumahan

6

7

Program penataan struktur industri

7

8

Program kerja sama pembangunan

8

5

5

Meningkatnya pengelolaan perizinan bangunan yang sesuai dengan tata ruang Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan cepat tumbuh Meningkatnya sarana utilitas kota seperti pemasangan lampu penerangan jalan umum. Lampu penerangan jembatan dan pemasangan lampu hias/taman Tertatanya pemukiman dan perumahan yang merata pada berbagai kawasan Tersedianya tempat produksi dan penjualan pada jenis produksi Terselenggaranya program kerja sama pembangunan antar Pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan masyarakat


176

ARAH KEBIJAKAN

11 Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan

KEBIJAKAN UMUM

Reorganisasi jaringan transportasi dilakukan dengan: penataan kembali jalur angkutan kota; penataan manajemen, kepemilikan moda transportasi; dan peremajaan moda transportasi; pengembangan transportasi massal dengan alternatif pengembangan jalur baru moda transportasi bus way; pengembangan terminal regional pada kawasan utara, timur, dan selatan kota; pengembangan terminal angkutan kota di kawasan pusat kota; serta regulasi ulang trayek angkutan kota. Reorganisasi jaringan transportasi didukung dengan pengembangan jaringan jalan.

PROGRAM

TARGET KINERJA

9

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

9

1

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

Pembangunan sentrasentra industri dan perbaikan akses transportasi Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas perhubungan


177

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 2

Program peningkatan pelayanan angkutan

2

3

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

3

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pembangunan Jalan & Jembatan

5

4

5

6

7

8

9 12 Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah

Melalui kebijakan kerja sama antar Pemerintahan Daerah, kerja sama kelembagaan, dan kerja sama penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.

TARGET KINERJA

1

4

6

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

7

Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah

1

8

9

Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya keamanan para penggunaan jalan Meningkatnya program kerja sama antar daerah perbatasan (hitter land)


178

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 2

Program kerja sama pembangunan

2

3

Program pengembangan wilayah perbatasan

3

4

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan tata ruang

4

5

13 Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan

Melalui kebijakan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengembangan lingkungan kota yang aman, nyaman, hijau dan bersih, penyediaan sarana publik, kerja sama dengan kawasan hinterland dan pengendalian lingkungan.

TARGET KINERJA

1

2

Program pemanfaatan ruang

5

1

2

Meningkatnya program kerjasama pembangunan daerah dengan daerah perbatasan, dunia usaha dan masyarakat Meningkatnya program kerja sama antar daerah perbatasan (hitterland) Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan Kota Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan cepat tumbuh Meningkatnya pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan peraturan

Meningkatnya pengelolaan perizinan bangunan yang sesuai dengan tata ruang


179

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

3

Program pengendalian pemanfaatan ruang

3

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang

4

Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program peningkatan daya saing kota

4

Meningkatnya kerja sama antara Pemerintah daerah

5

6

7 8

9

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 10 Program peningkatan pengendalian polusi

5

Meningkatnya dokumen perencanaan dalam pengembangan Kota 6 Meningkatnya sarana utilitas Kota dalam meningkatkan daya saing kota 7 Meningkatnya keamanan para penggunaan jalan 8 Meningkatnya kinerja aparatur dalam menjadikan Kota Padang bebas sampah 9 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup 10 Regulasi dalam upaya pengendalian polusi


180

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 11 Program pembangunan jalan dan jembatan

12 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 13 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

TARGET KINERJA 11 Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota 12 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota 13 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota

14 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

14 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota

15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

15 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota 16 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota

16 Program peningkatan pelayanan angkutan


181

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

17 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

17 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota

18 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

22 Program rehabilitasi kawasan TPU

18 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota 19 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota 20 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota 21 Meningkatnya sarana dan prasarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota 22 Meningkatnya daya tampung kawasan TPU

23 Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan 24 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

23 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Kota 24 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Kota

19 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya 20 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

21 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


182

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 25 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 26 Program peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 27 Program Kali Bersih

28 Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan dan Energi

14 Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik

Melalui kebijakan pelaksanaan perencanaan ekonomi, pembangunan daerah, sosial budaya dan perencanaan wilayah khususnya daerah rawan bencana.

1

Program perencanaan pembangunan daerah

2

Program perencanaan pembangunan ekonomi

TARGET KINERJA 25 Terpeliharanya cadangan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan 26 Tersedianya akses informasi yang mudah terhadap potensi sumber daya alam 27 Meningkatnya program dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kali bersih 28 Tersedianya regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian pertambangan dan energi 1 Seluruh SKPD menggunakan dokumen perencanaan dalam penyusunan urusan/program pembangunan 2

Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi


183

ARAH KEBIJAKAN

15 Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik

KEBIJAKAN UMUM

Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan penataan sistem perencanaan.

PROGRAM

TARGET KINERJA

3

Program perencanaan sosial budaya

3

4

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

4

5

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

5

1

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

1

2

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah

2

3

3

Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pada daerah rawan bencana Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat


184

ARAH KEBIJAKAN 16 Peningkatan kesejahteraan rakyat

KEBIJAKAN UMUM Melalui kebijakan pembinaan pedagang, pemasaran hasil produksi, pembinaan pertanian, perkebunan dan peternakan, pengelolaan hutan lindung dan hutan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, dan pesisir dan pengembangan budi daya pertanian, peternakan dan perikanan.

PROGRAM

TARGET KINERJA

1

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

1

Meningkatnya pembinaan kepada pedagang kaki lima dan asongan

2

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan kesejahteraan petani

2

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

5

Meningkatnya fasilitasi dan meningkatnya kemitraan pedagang kecil Terlaksananya pengawasan barang dan jasa yang beredar Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan kelompok tani dan keluarganya sebanyak 255 klp. Meningkatnya hasil produksi pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional sebesar 75.000 ton/tahun

3

4

5

3

4


185

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

6

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

6

7

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

7

8

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

8

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 10 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Terlaksananya promosi dan informasi pemasaran hasil produksi pertanian sebanyak 3 kali/tahun Meningkatnya produktivitas tanaman pangan 5 kw/ha/tahun, sentra produksi tanaman hortikultura 100 ha, dan produktivitas tanaman perkebunan 4 kw/ha. Meningkatnya kemampuan 90 orang tenaga penyuluh pertanian dalam mentransfer inovasi teknologi kepada masyarakat tani Menurunnya jumlah hewan yang sakit

9

9

11 Program peningkatan produksi hasil peternakan

10 Terlaksananya promosi dan informasi produksi unggulan hasil peternakan 2 kali/tahun 11 Meningkatnya hasil produksi peternakan dan produk turunannya 12 Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan teknologi

12 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan


186

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA peternakan yang tepat guna

13 Program pemanfaatan 13 Meningkatnya potensi sumber daya hutan pemanfaatan sumber daya hutan di luar kawasan hutan lindung 14 Program rehabilitasi hutan 14 Terlaksananya rehabilitasi dan lahan hutan dan lahan kritis seluas 800 ha 15 Perlindungan dan 15 Terlaksananya konservasi sumber daya perlindungan kawasan hutan hutan seluas 35.448 ha serta terbinanya kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan 6 kec. 16 Program pemberdayaan 16 Berkurangnya tingkat ekonomi masyarakat kemiskinan ekonomi pesisir masyarakat di kawasan pesisir dan kawasan budi daya sebesar 50% 17 Program pemberdayaan 17 Berkurangnya pencemaran masyarakat dalam sumber daya kelautan dan pengawasan dan perikanan dan pengendalian sumber daya berkurangnya ilegal fishing kelautan


187

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 18 Program pengembangan budi daya perikanan

19 Program pengembangan perikanan tangkap

20 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 21 Program pengembangan kawasan budi daya laut, air payau dan air tawar 17 Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin

Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan anak, perempuan, anak cacat dan lansia, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keluarga berencana.

1

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya

2

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

TARGET KINERJA 18

Meningkatnya produksi perikanan budi daya (air tawar 15%/tahun, laut 10%/tahun, dan perairan umum 5%/tahun) 19 Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perairan laut sebesar 5 % per tahun 20 Meningkatnya daya tangkap dan promosi produksi perikanan 21 Meningkatnya luasan dan intensitas teknologi budi daya ikan air tawar, laut dan air payau 1 Menurunnya jumlah masyarakat miskin dan meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan masalah PMKS

2

Terlatihnya masyarakat yang menyandang masalah


188

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

sosial 3

sosial

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan anak terlantar

3

5

Program pembinaan panti asuhan / jompo

5

6

Program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (kebakaran) Program peningkatan peran serta pemuda

6

4

7

8

9

10 Program pemberian makanan tambahan pada anak sekolah (PMT-AS) 11 Program keluarga berencana

4

Meningkatnya kemandirian para penyandang cacat Meningkatnya jumlah anak terlantar yang memiliki keterampilan Terselenggaranya pembinaan lansia di panti jompo Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana

7

8

Meningkatnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

9

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 10 Meningkatnya jumlah asupan gizi dalam PMT-AS 11 terlaksananya pelatihan tenaga terampil untuk pelayanan KB


189

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

TARGET KINERJA

12 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 13 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

18 Peningkatan Aktivitas dan ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan usaha kecil dan menengah

Melalui kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran koperasi, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.

12 Terbinanya masyarakat yang aktif dan peduli dalam mensukseskan program KB 13 Tersedianya media sosialisasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 14 Program peningkatan 14 Meningkatnya peran serta peran serta dan kesetaraan perempuan dalam gender dalam pembangunan pembangunan 1 Program pengembangan 1 Meningkatnya Jumlah sistem pendukung usaha koperasi dan UMKM yang bagi usaha mikro kecil berdaya saing tinggi menengah

2

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

2

3

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

3

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan sesuai dengan kejuruannya masing-masing Terwujudnya kelembagaan dan organisasi KUMKM yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip nilai dasar koperasi


190

ARAH KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM 4

5

6

7

TARGET KINERJA

Program pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program peningkatan kesempatan kerja

4

Meningkat daya saing hasil produk usaha kecil dan menengah

5

Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

7

Terciptanya lingkungan usaha uang efisien dan sehat Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga ketenagakerjaan

6


191

7.2.2.

Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan program prioritas yang telah diuraikan diatas perlu dilakukan sinkronisasi dengan urusan dan kewenangan Kebijakan Umum Pembangunan di sesuaikan dengan urusan/kewenangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan kondisi Daerah urusan yang akan dilaksanakan di Kota Padang sebanyak 33 urusan dari 34 urusan pemerintahan yang dimungkinkan yaitu : Urusan Wajib : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Rakyat 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan Hidup 9. Pertanahan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan 18. Kepemudaan dan Olah Raga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Ketahanan Pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 23. Statistik 24. Kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika 26. Perpustakaan Sedangkan Urusan Pilihan yang dilaksanakan adalah : 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Pariwisata 5. Kelautan dan Perikanan 6. Perdagangan 7. Industri Berdasarkan urusan tersebut maka program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :


185

a.

Urusan Pendidikan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program rehabilitasi bangunan sekolah dan sarana kesehatan Program pembangunan kembali bangunan sekolah dan sarana kesehatan Program relokasi sarana kesehatan dan pendidikan Program pembangunan prasarana evakuasi vertikal pada bangunan sekolah di zona berisiko bencana

b.

Urusan Kesehatan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Sistem Informasi Kesehatan Daerah Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa sakit paru-paru/rumah sakit mata Program asuransi kesehatan Program relokasi sarana kesehatan Program rehabilitasi sarana kesehatan Program pembangunan kembali sarana kesehatan

c.

Urusan Pekerjaan Umum Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana & prasarana aparatur RPJM Kota Padang 2009-2014

186

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program inspeksi jalan dan jembatan Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya Program inspeksi kondisi drainase, irigasi, rawa dan sungai Program pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program penyiapan infrastruktur Program peningkatan daya saing kota Program pematangan lahan d.

Urusan Perumahan Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (kebakaran) Program pendataan kategori kerusakan Program bantuan rehabilitasi rumah Pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat

e.

Urusan Penataan Ruang Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan tata ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang Program rehabilitasi bangunan Program penyusunan regulasi bangunan dan kawasan Program pengembangan kelembagaan konservasi Program peningkatan sarana prasarana lingkungan Program refungsi bangunan

f.

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RPJM Kota Padang 2009-2014

187

Program pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan sosial budaya Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pembangunan ekonomi g.

Urusan Perhubungan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program sarana dan prasarana angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

h.

Urusan Lingkungan Hidup Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program pengembangan kapasitas kelembagaan Program penegakan hukum lingkungan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengelolaan ruang terbuka hijau Program rehabilitasi kawasan TPU dan LPA Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan Program pengelolaan retribusi Program peningkatan pengelolaan kawasan khusus GOR Agus Salim Program pengembangan kapasitas kelembagaan

i.

Urusan Pertanahan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program peningkatan kemampuan administrasi pemerintah kota Program penyediaan tanah untuk pembangunan

j.

pertanahan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan sumber daya aparatur Program penataan administrasi kependudukan


188

k.

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program pelayanan administrasi kantor Program peningkatan dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

l.

Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Program pelayanan administrasi kantor Program peningkatan dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program keluarga berencana Program pelayanan kontrasepsi Program Kesehatan reproduksi remaja Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD

m.

Urusan Sosial Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program peningkatan kesiagaan dan penanggulangan bencana

n.

Urusan Ketenagakerjaan Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

o.

Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Program pengembangan sistem pendukung usaha koperasi dan UMKM

p.

Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RPJM Kota Padang 2009-2014

189

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah q.

Urusan Kebudayaan Program pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya Minangkabau Program peningkatan pemahaman dan pelaksanaan agama

r.

Urusan Pemuda Dan Olah Raga Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan peran serta kepemudaan Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Program pembinaan sarana dan prasarana olahraga

s.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam pilkada Program pemeliharaan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan kebangsaan

t.

Urusan Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program penataan peraturan perundang-undangan RPJM Kota Padang 2009-2014

190

Program penataan organisasi Program penataan otonomi daerah Program pembinaan administrasi dan kelembagaan pemerintah daerah bawahan Program peningkatan kerja sama antar pemda Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemerintah & aparatur Program pengembangan kecamatan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Program pemanfaatan eks kawasan perkantoran Program fasilitas pindah / purna tugas PNS Program pengembangan pelayanan terpadu u.

Urusan Ketahanan Pangan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan ketahanan pangan

v.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan Program pelayanan administrasi kantor Program peningkatan dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengembangan lembaga ekonomi Kelurahan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan

w.

Urusan Statistik Program pengembangan data informasi

x.

Urusan Kearsipan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

y.

Urusan Komunikasi dan Informatika RPJM Kota Padang 2009-2014

191

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program pemberdayaan dan perlindungan media kehumasan Program pengembangan data informasi Program optimalisasi teknologi informasi z.

Urusan Perpustakaan Program pengembangan perpustakaan

budaya

baca

dan

pembinaan

Urusan Pilihan a. Urusan Pertanian Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerangan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program rehabilitasi bidang pertanian, peternakan, b.

Urusan Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

c.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program pembinaan dan pengendalian bidang pertambangan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program pembinaan dan pemanfaatan air bawah

d.

Urusan Pariwisata Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan sarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kemitraan Program pengembangan kemitraan


192

e.

Urusan Kelautan dan Perikanan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan dan pembinaan perikanan budi daya Program perlindungan dan konservasi SDA Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Program pengembangan dan pembinaan perikanan tangkap Program pengawasan dan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan Program peningkatan nilai tambah hasil perikanan Program rehabilitasi bidang perikanan dan kelautan

f.

Urusan Perdagangan Program pengembangan dan perluasan pasar Program pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program pembangunan kembali Pasar Raya Program peremajaan dan pembangunan pasar satelit Program peningkatan kerja sama perdagangan internasional Program pemberdayaan dan perlindungan konsumen Program pemanfaatan ruang Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pasar Program kelengkapan pengembangan sarana dan prasarana pasar Program rehabilitasi bidang perdagangan Program pengelolaan retribusi

g.

Urusan Industri Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program penataan struktur industri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial


193

7.2.3.

Program Pembangunan Kewilayahan a. Indikasi Program Penataan Struktur Ruang Tujuan dari penataan struktur ruang adalah untuk mewujudkan keharmonisan sistem hubungan antar kegiatan kota dan mengantisipasi isu mitigasi bencana dan pengembangan menuju kota metropolitan. A 1 2

Perencanaan Sistem Pusat Kegiatan Program pengembangan pusat pemerintahan di Aie Pacah Program penataan dan pengembangan pasar pada sub pusat pengembangan kawasan (Lubuk Buaya, Bandar Buat – Indarung, Teluk Bayur – Bungus) dan pusat-pusat lingkungan

B 1

Perencanaan Sistem Infrastruktur Program mitigasi bencana Pengembangan jalur evakuasi pada 6 sektor Pembangunan fasilitas emergensi publik Program penataan sistem transportasi Program pengembangan jaringan jalan Program penataan trayek/rute Program pengembangan angkutan umum massal Program pengembangan terminal tipe A di kawasan utara kota dan terminal tipe B pada kawasan timur dan selatan kota Program Pengembangan terminal angkutan di pusat kota Program pengendalian banjir dan daya rusak air Program pelestarian hutan kawasan hulu DAS Program penanganan saluran/badan penerima air Program pembangunan cek dam/waduk/kolam penampungan Program minimalisasi air limpasan (pemasyarakatan sumur resapan/biopori) Program pengendalian abrasi pantai Program kota hijau dan bersih Program peningkatan penanganan sampah dan pengelolaan pola 3R Penataan Ruang Terbuka Hijau kota Pengembangan sarana prasarana air limbah Program pengaturan menara telekomunikasi Program revitalisasi saluran irigasi Program peningkatan jaringan air bersih dengan prioritas kawasan timur dan utara kota.

2

3

4

5 6 7

C 1 2

Pengembangan Menuju kota Metropolitan Integrasi pengembangan infrastruktur pada kawasan perbatasan Integrasi pengembangan dan pengelolaan kegiatan pada kawasan perbatasan


194

b. Indikasi Program Pemantapan Kawasan Lindung Tujuan pemantapan kawasan lindung di Kota Padang adalah untuk menetapkan batas-batas kawasan yang berfungsi lindung, serta mengembalikan fungsi lindung kawasan-kawasan sesuai dengan tujuan perlindungannya (konservasi atau preservasi). Indikasi program yang dilaksanakan dirumuskan berikut ini. 1

2 3 4

5 6

7

8 9 10

11 12

13 14

Pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) melalui pembatasan pengembangan prasarana dasar, terutama jaringan jalan dan kegiatan permukiman Revitalisasi kawasan cagar budaya Padang Lama Penetapan tata batas Hutan Lindung dan kawasan Hutan Suaka Alam Wisata Inventarisasi atau pendataan kondisi eksisting atau rona awal kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan Lindung yang telah atau sedang ditata Pelaksanaan studi penetapan luas areal jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) Penataan dan Pengamanan Sempadan Pantai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap garis pantai Penataan dan pengamanan sempadan sungai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap bantaran sungai Pengendalian alih-fungsi lahan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Suaka Alam Wisata Pelaksanaan studi AMDAL terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan berlangsung di sekitar Kawasan Lindung Evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat dan daerah di kawasan Hutan Lindung Peningkatan satuan tugas pengendalian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri Peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan Sungai Pisang, Hutan Kota, Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi kawasan bekas penambangan Studi pemanfaatan kawasan Hutan Lindung untuk pengembangan jalan lingkar luar di wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung

c. Indikasi Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Budidaya Program-program jangka menengah untuk menindaklanjuti arahan pengembangan kawasan budidaya terbagi atas program kawasan yang terbagi atas beberapa zonasi ruang dan program sektoral yang terbagi RPJM Kota Padang 2009-2014

195

atas beberapa bidang pembangunan. Indikasi program yang akan dilaksanakan yaitu seperti berikut ini. Program Per Zonasi A 1

Kawasan Terbangun Kota Pengendalian pengembangan kawasan berdasar sistem zonasi. Dibutuhkan perangkat aturan, prosedur dan mekanisme insentif dan disinsentif yang sesuai dengan tujuan dan spesifikasi zona yang diatur dalam RTRW dan RDTR Kota.

B 1

Kawasan Zona Bahaya Tsunami Pengendalian pemanfaatan lahan pada zona rawan bencana tsunami melalui pembatasan pembangunan perumahan. Program Pembangunan fasilitas emergensi publik Program Pengembangan jalur jalan evakuasi

2 3 C 1 2 3

Kawasan Pusat Kota Program Revitalisasi Pasar Raya Program Penataan dan rehabilitasi Kawasan Kota Lama Padang Program Pengembangan kawasan pantai Padang

D 1 2 3 4 5 6 7

Kawasan Pengembangan Utara dan Timur Program pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan Program pengembangan kawasan perumahan Program pengembangan infrastruktur pengendalian banjir Program pengembangan jaringan air bersih Program pengembangan jaringan jalan Program pengembangan pasar satelit Pengendalian pemanfaatan lahan untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan lahan dan minimalisir alih fungsi lahan sawah produktif serta pencegahan alih fungsi kawasan lindung.

E 1 2

Kawasan Pengembangan Selatan Program pengembangan kawasan pelabuhan Teluk Bayur Program penataan kawasan industri dan pergudangan Program pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus Program pengembangan pasar satelit

3 4

Program Sektoral A 1 2 3 5

Perdagangan dan Jasa Program penataan Pasar Raya dan Pasar Satelit Program pengembangan pasar induk Program penataan pedagang Kaki Lima Program pengembangan pusat wisata kuliner


196

B 1

Pariwisata Program pengembangan objek dan daya tarik wisata unggulan pesisir pantai, agrowisata, Taman Hutan Raya.

C 1 2 3 D 1 2 3 4

Industri Program pengembangan sentra industri kecil Program pengembangan kawasan industri Program pengembangan kawasan pergudangan dan pangkalan truk Perumahan dan Permukiman Program penataan kawasan kumuh dan kawasan padat Program penataan kawasan bantaran sungai Program penataan perumahan di dalam kawasan lindung Program pengendalian perkembangan permukiman

E 1 2

Pemerintahan Program penataan kawasan perkantoran pemerintah Program pengembangan kawasan perkantoran pemerintah

F 1

Pertanian Program pangan berkelanjutan dengan mempertahankan kawasan irigasi teknis Program pengembangan komoditi unggulan bernilai tambah tinggi

2

G 1

Kehutanan Program pemantapan kawasan lindung

H 1 2 3 4

Kelautan dan Perikanan Program konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir Program pengelolaan pulau-pulau kecil Pengembangan dan penataan pelabuhan perikanan Program pengembangan dan penataan kawasan perikanan budi daya

I 1 2

Pertambangan Program pengendalian Galian C Program inventarisasi potensi pertambangan

J 1 2

Kebersihan dan Pertamanan Program pengembangan ruang terbuka hijau Program persampahan ramah lingkungan


197


BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1.

Umum

Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain : 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. 2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah. 3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 tahun 2003 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang. 4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional 5. Implementasi strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam upaya mewujudkan Padang menuju Kota Metropolitan yang religius, aman dan sejahtera maka perlu dilakukan pembenahan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber pembiayaan antara lain dari pinjaman dan obligasi daerah, serta melakukan efisiensi belanja. Disamping itu, juga perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (participatory budgeting) dengan melibatkan seluruh stakeholders. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan publicprivate partnership. Kebijakan keuangan daerah juga tergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2009-2014 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah.


198

8.2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai Belanja Langsung maupun Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung dimaksudkan adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari (1) Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk representasi dan tunjangan pimpinan DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan. (2) Belanja Bunga. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. (3) Belanja Hibah merupakan pemberian kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (4) Belanja Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang dialokasikan, diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada Partai Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Rumah Ibadah, serta kegiatan keagamaan lainnya. (5) Belanja Bantuan Keuangan. Pada belanja ini alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu alokasi bantuan juga diarahkan untuk bantuan modal kerja bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah. (6) Belanja tak terduga. Belanja ini diarahkan penggunaannya untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Perkiraan belanja langsung selama tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


199

Tabel 8.1 Perkiraan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014 ( Dalam Rp. Juta ) No. 2 A 1 2 3 4 5 6

Uraian BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Pembayaran bunga pinjaman Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil dan Bant.Keu. Belanja Tidak Terduga

APBD 2009

APBD 2010

APBD 2011

APBD 2012

APBD 2013

APBD 2014

996.418,37

1.140.934,73

1.215.235,07

1.297.002,46

1.412.830,75

1.571.728,7

710.395,54

786.562,30

846.378,41

849.979,21

874.500,00

926.645,65

601.830,54

734.336,11

741.640,56

800.479,21

825.000,00

875.145,65

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

32.740,44

32.181,54

43.958,37

27.500,00

27.500,00

27.500,00

13.343,25

14.599,01

58.779,48

18.000,00

18.000,00

20.000,00

33.925,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.556,12

5.445,65

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (Data diolah)

Sedangkan Belanja Langsung dimaksudkan adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung ini terdiri dari 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Pada belanja langsung anggaran yang tersedia lebih diarahkan kepada 1. Penyuksesan pelaksanaan tugas baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2. Penyuksesan pelaksanaan program-program Pemerintah Pusat dan Propinsi Sumatra Barat yang ada di Kota Padang., . 3. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi. 4. Melakukan efisiensi belanja, melalui : a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat; b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program; c. Melakukan prudent spending melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. d. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya. (performance-based budgeting) 5. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD. 6. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan UPT; RPJM Kota Padang 2009-2014

200

7. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Secara lengkap kebijakan belanja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.2 Perkiraan Belanja Langsung Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014 ( Dalam Rp. Juta ) URAIAN BELANJA LANGSUNG

Rencana

Rencana

Rencana

Rencana

Rencana

Rencana

2009

2010

2011

2012

2013

2014

286.022,82

354.372,42

368.856,65

447.023,25

538.370,75

596.183,05

49,690.33

26,900.00

30,000.00

36,000.00

40,000.00

43,000.00

- Belanja Barang dan Jasa

125.056,07

190,860.00

182.946,38

199,673,25

219,750.00

269,000.00

- Belanja Modal

111,276.42

136.612,42

153,910,27

211,350.00

278.620,75

284.183,05

- Belanja Pegawai

Sumber: Data Diolah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

Rencana Pendanaan Program Prioritas Untuk melaksanakan program prioritas RPJM tahun 2009-2014 diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.586.028.962.507,57 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun 2009 sebesar Rp. 282.022.820.000,00 2. Tahun 2010 sebesar Rp. 354.372.429.502,07 3. Tahun 2011 sebesar Rp. 368.856.657.005,05 4. Tahun 2012 sebesar Rp. 447.123.252.000,00 5. Tahun 2013 sebesar Rp. 538.470.752.000,00 6. Tahun 2014 sebesar Rp. 695.183.052.000,00 Secara lengkap rencana pendanaan program prioritas disajikan pada tabel berikut :


201

Matriks Kebutuhan Pendanaan Menurut Prioritas

NO.

1

PRIORITAS RPJMD 20092014

PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009

Pembinaan Seni Tradisional Bernuansa Islam dan Budaya Minangkabau

2011

2012

2013

2014

895,56

1.900,05

2.021,13

3.400,00

4.080,20

4.630,20

0,00

797,88

425,85

900,00

980,20

980,20

0,00

0,00

0,00

300,00

350,00

400,00

464,07

565,28

679,60

700,00

750,00

750,00

431,50

536,89

915,68

1.000,00

1.500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

136.656,03

108.241,06

91.341,03

103.971,55

110.674,55

136.285,05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

74.010,24

64.911,63

54.353,79

59.489,90

62.701,50

66.820,50

41.910,87

28.268,64

23.835,42

26.597,90

28.387,20

30.570,20

108,84

573,40

701,89

572,00

582,00

592,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.386,66

375,35

1.376,31

4.009,10

4.262,20

19.409,70

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Pembinaan Seni Tradisional Bernuansa Islam dan Budaya Minangkabau Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama, Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan Intern Umat 2

2010

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Budaya Kerja untuk peningkatan kinerja dan citra


202

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Program fasilitas pindah / purna tugas PNS Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah & Aparatur Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara/Upacara

3

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Efisiensi Pelayanan Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Data dan informasi keluarga Berencana Program Pengembangan data Informasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7.866,97

4.161,41

4.361,82

5.828,65

6.967,65

11.065,65

105,18

261,38

75,00

149,00

149,00

152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747,25

1.305,00

1.145,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.198,21

899,24

653,10

675,00

700,00

750,00

44,27

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

6.198,29

7.450,00

4.738,71

4.750,00

5.000,00

5.000,00

79,25

35,00

50,00

50,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

7.991,37

4.223,58

4.611,29

8.089,00

9.676,00

12.278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178,67

0,00

0,00

255,00

258,00

258,00

473,67

247,03

111,60

120,00

150,00

200,00

3.180,53

1.150,03

913,11

3.363,00

4.303,00

5.275,00

0,00

0,00

104,90

110,00

115,00

120,00

1.046,20

925,00

1.892,43

2.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

68,20

70,00

75,00

100,00

100,11

0,00

122,67

150,00

200,00

250,00


203

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan Program Pengembangan Data Informasi

4

2011

2012

2013

2014

255,04

218,35

159,12

200,00

250,00

300,00

73,42

0,00

0,00

200,00

200,00

250,00

314,43

172,86

0,00

200,00

300,00

400,00

1.325,99

911,36

456,37

500,00

750,00

1.000,00

10,15

16,87

0,00

21,00

25,00

25,00

243,55

156,27

102,44

150,00

200,00

200,00

Program Optimalisasi Teknologi Informasi

343,57

131,21

148,60

150,00

200,00

200,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

74,04

94,61

324,37

350,00

350,00

350,00

372,00

200,00

207,47

250,00

300,00

350,00

8.364,22

10.920,00

7.460,88

7.550,00

7.575,00

7.575,00

137,56

30,00

0,00

50,00

75,00

75,00

Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk Efektivitas Pelayanan Program Penataan Otonomi Daerah Program Pengembangan Kecamatan

5

2010

Pembenahan internal kelembagaan untuk integrasi urusan pemerintahan Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Program Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

8.226,66

10.890,00

7.460,88

7.500,00

7.500,00

7.500,00

17.382,48

18.264,69

15.562,66

16.493,00

17.340,00

18.270,30

388,27

41,34

26,50

100,00

150,00

200,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

303,24

140,29

102,75

150,00

200,00

0,30

240,00

265,00

251,74

275,00

300,00

300,00


204

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pembinaan Adm. dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Bawahan Tindak Lanjut Evaluasi SOTK Perangkat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

6

2010

2011

2012

2013

2014

497,05

185,00

275,00

300,00

350,00

350,00

144,65

122,90

0,00

250,00

250,00

450,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

13.779,38

14.299,01

13.137,80

13.200,00

13.500,00

13.750,00

210,58

60,30

134,40

350,00

700,00

700,00

867,67

2.555,01

1.101,61

1.038,00

1.040,00

1.240,00

Program Penataan Organisasi

429,95

180,00

272,11

300,00

300,00

300,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

521,70

415,84

260,74

300,00

500,00

750,00

31.216,76

53.018,35

57.233,39

53.003,00

55.120,00

68.330,00

7.905,20

35.309,84

43.847,81

30.000,00

30.000,00

40.000,00

1.323,93

1.139,76

679,69

3.600,00

3.700,00

4.150,00

450,00

393,43

285,47

700,00

780,00

870,00

4.203,25

2.892,07

1.168,14

5.500,00

6.000,00

8.000,00

0,00

127,88

0,00

75,00

100,00

150,00

389,81

100,00

1.620,00

650,00

700,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan pendidikan (sekretariat) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

#VALUE! 0,00

815,00

384,94

190,50

865,00

895,00

905,00

335,37

174,73

97,00

400,00

425,00

445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


205

NO.



2010

2011

2012

2013

2014

Program Pengawasan Obat dan Makanan

150,00

20,00

36,00

200,00

220,00

220,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

208,37

54,86

100,98

250,00

300,00

318,00

264,02

93,00

154,67

350,00

400,00

425,00

Program Pengembangan lingkungan Sehat Program Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

209,58

25,67

50,00

280,00

300,00

325,00

937,35

497,40

405,60

1.000,00

1.250,00

1.300,00

60,07

0,00

0,00

200,00

210,00

270,00

8.619,96

7.117,22

4.548,39

6.000,00

6.200,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

100,00

150,00

175,00

10,08

0,00

20,00

19,00

22,00

25,00

27,92

0,00

20,00

39,00

43,00

45,00

28,80

27,92

20,00

50,00

65,00

75,00

53,10

31,34

20,00

60,00

75,00

90,00

Program PKD & rujukan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Program Peningkatan pelayanan khusus

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

110,03

417,99

100,00

0,00

0,00

0,00

Program Pokjanal Posyandu

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Program Kelurahan siaga

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

45,68

136,07

238,13

65,00

85,00

92,00

4.979,27

4.074,24

3.630,99

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata


206

NO. 7

8



Pembentukan Peraturan Daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum

2010

2011

2012

2013

2014

3.718,30

1.674,84

1.526,81

2.410,00

5.720,00

3.170,00

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pemajuan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan

685,55

552,19

657,06

745,00

755,00

755,00

16,00

0,00

0,00

25,00

25,00

50,00

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Forum Kemitraan Pengembangan Kawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam Pilkada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat

994,74

498,74

580,11

600,00

625,00

650,00

0,00

192,93

81,01

100,00

125,00

125,00

17,40

17,19

17,54

30,00

30,00

30,00

156,69

160,00

0,00

160,00

160,00

160,00

350,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

291,30

106,15

163,97

400,00

500,00

600,00

307,48

137,64

27,11

300,00

500,00

300,00

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

899,13

10,00

0,00

50,00

2.500,00

500,00

5.310,29

2.763,31

1.866,70

1.555,00

1.555,00

1.780,00

221,01

2.631,02

0,00

905,00

905,00

1.105,00

4.958,28

0,00

1.719,00

0,00

0,00

0,00

Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya Program Peningkatan kesiagaan dan penanggulangan Bencana Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam


207

NO.

9



2010

2011

2012

2013

2014

Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana Kebakaran

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam

0,00

132,29

147,70

150,00

150,00

175,00

111,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

9.773,43

33.114,25

42.500,87

85.000,00

150.000,00

130.000,00

1.231,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.494,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288,00

0,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.200,52

26.938,53

25.000,00

25.000,00

30.000,00

523,52

2.903,72

10.262,34

60.000,00

125.000,00

100.000,00

12,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

182,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

2.562,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Program Pengembangan perumahan dan perkantoran Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam (Arsip)


208

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Pemindahan Kantor

10

11

2010

2011

2012

2013

2014

42,94

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.038,98

3.463,22

2.812,11

6.179,00

6.834,00

7.759,00

Program Perencanaan Tata Ruang

954,93

409,52

406,40

1.550,50

1.550,50

1.600,50

Program Pemanfaatan Tata Ruang

705,68

771,73

338,07

1.828,50

1.828,50

2.683,50

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

378,37

200,00

181,85

600,00

600,00

620,00

0,00

2.081,97

1.885,79

2.200,00

2.855,00

2.855,00

29.668,35

28.235,53

30.264,49

43.223,50

44.082,50

46.028,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Jalan dan Jembatan

17.988,74

9.057,84

12.192,19

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

89,00

95,00

100,00

3.799,37

14.035,39

12.238,02

12.500,00

13.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

49,25

49,50

55,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & Jaringan pengairan Lainnya

1.500,00

252,00

100,00

200,00

200,00

2.000,00

1.211,56

3.311,26

4.026,65

2.500,00

2.500,00

785,00

0,00

0,00

0,00

95,25

98,00

98,00

50,29

18,05

74,00

90,00

90,00

90,00

935,52

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

100,00

200,00

300,00

300,00

Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang

Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan

Program Inspeksi Kondisi Drainase, Irigasi, Rawa dan Sungai Program Inspeksi , Pengawasan dan Monitoring Bidang ke PU-an Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Perencanaan Bidang Ke-PU an


209

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Sarana dan Prasarana Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

12

Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah Program Peningkatan promosi dan kerja sama Investasi Program Penyediaan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber daya Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Kerja sama Antar Pemda

13

Percepatan Pembangunan menuju Kota Metropolitan Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Program Peningkatan Daya Saing Kota Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup

2010

2011

2012 600,00

2013

2014

856,75

0,00

275,00

750,00

1.000,00

1.126,27

770,48

608,48

800,00

900,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.199,85

790,51

650,15

1.000,00

1.000,00

1.000,00

805,17

341,32

414,57

550,00

700,00

850,00

177,40

174,01

219,57

250,00

300,00

350,00

431,31

124,06

120,00

150,00

200,00

250,00

79,23

43,25

0,00

50,00

100,00

150,00

117,24

0,00

75,00

100,00

100,00

100,00

40.766,58

50.667,73

30.860,94

32.467,00

39.575,50

66.481,50

10.692,05

15.402,39

621,77

500,00

500,00

500,00

2.468,90

1.134,18

2.175,12

2.400,00

2.900,00

3.400,00

0,00

984,38

1.173,50

600,00

950,00

948,00

0,00

966,37

1.218,70

930,00

975,00

975,00

1.454,35

1.775,91

1.465,18

1.500,00

1.855,50

2.083,50

1.163,32

198,50

1.286,83

1.242,00

1.275,00

1.325,00


210

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2011

2012

2013

2014

70,01

1.025,57

0,00

125,00

175,00

175,00

Program Penegakan Hukum Lingkungan

164,36

105,15

355,00

250,00

250,00

275,00

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Program Pengelolaan Retribusi

620,15

32,80

20,00

785,00

820,00

1.000,00

858,00

330,00

84,50

500,00

500,00

500,00

630,36

770,30

315,00

400,00

500,00

500,00

170,00

120,00

95,00

150,00

175,00

200,00

Program Kali Bersih

107,60

0,00

0,00

150,00

175,00

200,00

66,50

0,00

0,00

150,00

165,00

240,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,44

99,72

408,71

175,00

130,00

130,00

290,16

131,62

269,38

360,00

305,00

305,00

18.046,02

26.419,42

19.681,25

20.000,00

25.000,00

50.000,00

64,30

30,00

34,80

75,00

100,00

150,00

3.408,78

255,24

1.004,80

1.500,00

2.000,00

2.500,00

305,23

759,20

597,55

600,00

750,00

1.000,00

53,03

55,00

53,85

75,00

75,00

75,00

3.849,94

3.750,59

3.343,62

5.175,00

5.975,00

7.925,00

0,00

131,07

0,00

50,00

50,00

75,00

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Peningkatan Kemampuan Adm. Pertanahan Pemerintah Kota Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah 14

2010

Pengembangan Pembangunan Partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik Program Pembinaan Kegiatan Partisipasi Masyarakat tentang K3


211

NO.



2013

2014

750,00

1.050,00

1.550,00

940,10

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

739,49

750,00

800,00

900,00

2.318,26

1.035,44

0,00

1.100,00

1.200,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611,42

160,85

125,45

200,00

500,00

500,00

364,81

317,97

247,94

250,00

300,00

300,00

15,16

95,03

0,00

75,00

75,00

100,00

104,50

4,50

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.443,87

972,32

647,96

1.898,50

2.270,50

3.046,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak Program keluarga berencana

581,62

229,94

161,60

250,00

300,00

500,00

0,00

0,00

37,40

50,00

75,00

100,00

102,28

87,49

130,89

138,50

145,50

146,00

Program pelayanan kontrasepsi

727,28

190,06

98,07

745,00

800,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

110,17

0,00

0,00

165,00

200,00

250,00

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

286,15

100,00

20,00

150,00

200,00

250,00

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga 15

Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik

Program Pemberian Makanan Tambahan

2010

2011

435,80

1.141,94

1.290,64

0,00

863,80

0,00

2012


212

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu - PADU Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

16

2010

2011

2012

2013

2014

91,58

0,00

0,00

150,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

200,00

100,00

150,00

150,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294,80

164,83

100,00

100,00

200,00

500,00

14.413,78

18.525,26

14.172,07

18.593,70

19.135,00

20.455,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

508,37

445,22

183,00

300,00

500,00

600,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

299,49

391,13

62,01

250,00

250,00

300,00

2.936,05

331,83

70,25

100,00

100,00

100,00

87,17

0,00

0,00

90,00

95,00

95,00

425,00

0,00

0,00

425,00

425,00

450,00

1.338,10

6.120,47

511,88

750,00

750,00

750,00

144,60

147,09

99,39

144,60

145,00

225,00

319,72

200,80

239,56

369,11

370,00

590,00

248,94

594,10

125,31

255,00

360,00

560,00

106,45

200,20

66,48

150,00

350,00

395,00

589,00

1.055,70

1.125,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

378,80

0,00

321,00

400,00

600,00

750,00

210,15

65,58

107,30

150,00

175,00

200,00

Peningkatan kesejahteraan rakyat

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan


213

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pembinaan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah Program Pengembangan dan Pembinaan Perikanan Air Tawar Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Budi daya Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

2010

2011

2012

2013

2014

0,00

0,00

32,50

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

12,50

25,00

25,00

25,00

67,20

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

13,65

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

813,56

191,02

0,00

200,00

500,00

1.000,00

154,60

85,20

69,00

75,00

100,00

125,00

320,84

180,20

108,18

125,00

100,00

100,00

3.381,73

3.617,99

4.419,37

4.285,00

3.500,00

3.500,00

0,00

44,95

32,13

640,00

680,00

680,00

73,38

0,00

64,69

100,00

200,00

100,00

0,00

0,00

180,79

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

18,50

50,00

50,00

50,00

16,50

358,74

649,93

700,00

700,00

700,00

1.077,39

0,00

1.038,21

1.250,00

1.250,00

1.250,00

89,55

315,00

25,00

125,00

275,00

275,00

0,00

279,24

346,70

350,00

350,00

350,00

149,63

147,28

287,50

300,00

300,00

300,00

632,04

3.721,80

3.921,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00


214

NO.


PAGU INDIKATIF (Rp Juta) INDIKASI PROGRAM 2009 Program Pengelolaan Retribusi

17

Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin

2012

2013

2014

31,90

31,75

54,88

35,00

35,00

35,00

12.074,27

13.801,32

61.435,90

57.000,00

57.512,50

59.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.979,75

753,66

721,49

1.000,00

1.200,00

1.250,00

1.408,33

2.258,77

1.776,80

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.512,56

2.438,08

4.236,87

0,00

0,00

0,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

6.173,63

8.350,82

4.700,74

5.000,00

5.312,50

7.150,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.141,43

495,00

369,88

565,00

645,00

920,00

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah

45,00

70,00

30,00

45,00

75,00

100,00

0,00

0,00

68,88

70,00

70,00

70,00

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0,00

0,00

15,00

50,00

50,00

50,00

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

181,10

250,00

130,00

200,00

200,00

200,00

915,33

175,00

126,00

200,00

250,00

500,00

328.510,80

354.372,43

368.446,29

447.123,25

538.470,75

645.183,05

Peningkatan aktivitas dan ketahanan ekonomi daerah dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah

Jumlah

2011

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Asuransi Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 18

2010


215

Matriks Kebutuhan Pendanaan Menurut Urusan N O

URUSAN

PROGRAM

2009

13.1. Urusan Wajib

PAGU INDIKATIF 2011 2012

2010

2013

2014

292.668,97

316.322,96

391.486,35

481.142,55

530.199,85

43.943,90

100.264,52

94.297,00

96.222,00

110.072,00

3.347,58

2.307,07

2.400,00

2.850,00

3.900,00

611,35

226,33

300,00

350,00

420,00

22,00

55,00

22,00

22,00

22,00

0,00

0,00

1.650,00

1.690,00

1.710,00

0,00

75,00

50,00

80,00

150,00

35.309,84

43.847,81

30.000,00

30.000,00

40.000,00

1.139,76

679,69

3.600,00

3.700,00

4.150,00

294.054,51 13.1.1. Urusan Pendidikan 20.217,87

1

2

3

4

5

6

Penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain diarahkan untuk : Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pendidikan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pendidikan.

Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah. Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

3.735,15

390,38

1.565,59

25,00

7.905,20

1.323,93


216

N O

URUSAN

PROGRAM

2009

2010


2013

2014

mampu berbahasa Inggris secara aktif.

7

8

9

10

11

12

13

Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah. Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan

Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pendidikan. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan dan penyusunan road map pendidikan Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan Pasca Gempa tahun 2009

Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Pengembangan pendidikan (sekretariat)

Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

393,43

285,47

700,00

780,00

870,00

2.892,07

51.168,14

55.500,00

56.000,00

58.000,00

127,88

0,00

75,00

100,00

150,00

100,00

1.620,00

650,00

700,00

22.850,93

20.175,81

19.645,00

20.525,00

21.125,00

3.375,00

2.704,12

3.515,00

3.550,00

3.550,00

450,00

4.203,25

389,81

90,00

139,57

13.1.2. Urusan Kesehatan 25.809,37

1

Penyelenggaraan urusan Kesehatan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada

Program Pelayanan Administrasi

3.667,86


217

N O

2

3

4

5

6

7

8

9

URUSAN penyelenggaraan urusan Kesehatan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respons cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD, TBC, HIV/AIDS, Hepatitis dan Diare Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat.

Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di lingkungan pemukiman, utamanya pada pemukiman kumuh. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.

Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer,

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan

1.550,39

1.379,69

1.645,00

1.685,00

1.690,00

12,85

190,13

205,00

225,00

230,00

80

100

120

72

75

75

865

895

905

400

425

445

-

-

-

200

220

220

250

300

318

1.747,91

196,74

235,94 43,47

140

69,93

20

815,00

385

335,37

175

-

-

150,00

20

208,37

55

20,00

190,50

97,00

0,00

36,00

100,98


218

N O

URUSAN sekunder dan tersier.

10

11

12

13

14

15

16

Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan. Mewujudkan sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) termasuk pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan. Melaksanakan pendelegasian upaya kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat.

Meningkatkan kinerja pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesehatan.

PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan,Peningka tan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesm as Pembantu dan Jaringannya Program PKD & rujukan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

2009


2010

2013

2014

154,67 264,02

93

209,58

26

937,35

497

60,07

-

8.619,96

7.117

-

-

350

400

425

280

300

325

1.000

1.250

1.300

200

210

270

6.000

6.200

6.500

100

150

175

1.000

1.000

1.000

19

22

25

50,00

405,60

0,00

4.548,39

0,00 1.776,80 1.408,33

2.259

10,08

-

20,00


219

N O 17

18

URUSAN Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana kesehatan dan penyusunan road map kesehatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Kesehatan Pasca gempa tahun 2009

PROGRAM Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Program Peningkatan pelayanan khusus Peningkatan Jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah Program Asuransi Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Pokjanal Posyandu Program Kelurahan siaga Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

2009


2010

2013

2014

20,00 27,92

-

28,80

28

53,10

31

-

-

-

-

1.512,56

2.438

39

43

45

50

65

75

60

75

90

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

50

50

50

65

85

92

3.000

3.000

3.000

20,00

20,00

0,00

0,00

4.236,87 100,00 110,03

418

-

-

0,00 0,00 -

238,13

45,68

136

4.979,27

4.074

3.630,99


220

N O

URUSAN

PROGRAM Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam

1

2

3

4

5

5.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk : Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum. Mewujudkan arahan RTRW dengan mendukung pengembangan jalan dan jembatan Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan

Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Sarana Jaringan Utilitas (SJU)

2009


2010

2013

2014

0,00 308,00

-

-

-

-

49.832,50

51.933,00

13.500

14.000

815

815

88

90

180

180

149

152

10,00

10,00

60.331,78

45.368,68

48.205,50

15.484,36

12.849,97

13.000,00

53.023,15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja

Program Peningkatan Pengembangan

12.198,74

1.254,93

869,50

810,00

859,96

0,00

21,45

88,00

85,99

110,00

15,00

170,00

163,80

261,38

75,00

149,00

105,18

10,00

10,00

10,00

-


221

N O

6

7

8

9 10

11

12

13

URUSAN

Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Meningkatkan sarana prasarana pekerjaan umum. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan bangunan gedung Pemerintah Kota Padang Menyediakan data mutakhir kondisi teknis bangunan milik Pemda yang digunakan untuk layanan pemerintahan dan layanan publik. Penyediaan dan penataan sarana perkantoran beserta pendukungnya dan bangunan fasilitas umum yang berkualitas dan handal dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan

PROGRAM Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & Jaringan pengairan Lainnya Program Inspeksi Kondisi Drainase, Irigasi, Rawa dan Sungai

2009


2013

2014

9.057,84

12.192,19

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

89,00 95

100

13.000

14.000

50

55

258

258

2010

17.988,74

-

14.035,39

12.238,02

12.500,00

3.799,37

0,00

0,00

49,25

0,00

0,00

255,00

178,67

252,00

100,00

200,00

200,00

2.000,00

1.211,56

3.311,26

4.026,65

2.500,00

2.500,00

785

-

-

-

95,25

98

98

1.500,00


222

N O

URUSAN

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

masyarakat.

14

1

Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelayanan publik pasca gempa tahun 2009

5.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat.

Program Inspeksi , Pengawasan dan Monitoring Bidang ke PU-an Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya Program Peningkatan Daya Saing Kota Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Program Perencanaan Bidang Ke-PU an

50,29

18,05

74,00

90,00

90,00

90,00

15.402,39

621,77

500,00

500,00

500,00

1.134,18

2.175,12

2.400,00

2.900,00

3.400,00

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

200,00

300,00

300,00

11.254,54

14.963,08

65.000,00

130.312,50

107.150,00

0

0

0

0

0

2.903,72

10.262,34

60.000,00

125.000,00

100.000,00

10.692,05

2.468,90

935,52

784,38

-

6.697,14 Program Pengembangan perumahan dan perkantoran

523,52


223

N O 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

URUSAN

PROGRAM

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perumahan Rakyat. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan. Meningkatkan ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat. Memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan pemukiman ilegal ke rumah susun. Memfasilitasi akses pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung Terpadu. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Perumahan Rakyat. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan Rakyat. Pembangunan Pusat Perkantoran Pemko Padang 5.1.5. Urusan Penataan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2009


2010

2013

2014

8.350,82

4.700,74

5.000,00

5.312,50

7.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.247,95

1.646,18

5.010,00

5.010,00

6.010,00

6.173,63

-


224

N O

URUSAN

PROGRAM

Ruang

1

2

3

4

5

6

Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penataan Ruang.

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penataan Ruang. Mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Menyelenggarakan penataan ruang Kota Padang secara terpadu Meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan (RRTRK) melalui internet 5.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan

2009


2010

2013

2014

3.182,69 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

560,72

409,94

546,00

546,00

555,00

295,98

282,62

360,00

360,00

420,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

17,30

26,50

26,50

30,50

0,00

0,00

88,50

88,50

90,50

409,52

406,40

1.550,50

1.550,50

1.600,50

771,73

338,07

1.828,50

1.828,50

2.683,50

200,00

181,85

600,00

600,00

620,00

7.885,09

7.701,58

7.989,30

9.521,40

9.747,40

0

0

0

0

0

599,05

443,83

-

22,18

78,67

954,93

705,68

378,37

8.223,93 -


225

N O

URUSAN

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

antara lain diarahkan untuk : 1

Menerapkan kaidah good

governance pada 2

3

4

5

6

7

8

penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan.

Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Sinkronisasi fungsi penelitian, urusan statistik, dan urusan Perencanaan Pembangunan. Menerjemahkan arahan tata ruang ke dalam rencana jangka panjang, menengah, tahunan dan perencanaan sektor. Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan Daerah. Mengembangkan kompetensi tenaga perencana urusan, lintas urusan, dan kewilayahan. Mengembangkan manajemen perencanaan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Pengembangan

947,73

962,81

821,40

825,50

825,50

320,86

447,10

953,90

980,20

980,20

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,15

16,00

20,00

20,00

0,00

68,51

68,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.775,91

1.465,18

1.500,00

1.855,50

2.083,50

797,88

425,85

900,00

980,20

980,20

2.081,97

1.885,79

2.200,00

2.855,00

2.855,00

889,30

876,09

-

14,00

61,00

-

1.904,35

831,19

2.494,32


226

N O

9

10

11

12

13

URUSAN

Mengembangkan perencanaan kawasan terpadu

Melakukan kerja sama perencanaan pembangunan perekonomian dan sosial Merencanakan pembiayaan pembangunan.

PROGRAM Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam perencanaan pembangunan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perencanaan Pembangunan. 5.1.7. Urusan Perhubungan

2009


2010

2013

2014

984,38

1.173,50

600,00

950,00

948,00

966,37

1.218,70

930,00

975,00

975,00

0

0

0

0

0

0

0

0

350,00

803,69

-

0 -

-

0

0

0

0

0

4.510,18

9.088,53

15.079,15

15.629,15

16.630,15

0

0

0

0

0

3.041,09

1.926,67

1.444,15

1.500,00

1.600,00

1.700,00

1.463,65

1.004,25

752,00

800,00

1.000,00

1.000,00

178,63

-

33,75

260,00

260,00

280,00

-

9.245,38

1

2

3

Penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perhubungan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perhubungan. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima dan berstandar internasional.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur


227

N O 4

5

URUSAN Menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu.

Menyelesaikan pembangunan koridor transportasi dan sistem

BRT 6 7

8

Meningkatkan kinerja sistem dan pengelolaan transportasi Meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan mengintegrasikan antar moda angkutan umum. Peningkatan fungsi TRB

Mewujudkan arahan pengembangan transportasi dalam RTRW Kota Padang

9 10

11

PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Sarana dan Prasarana Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Program Pemajuan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan

2009


2010

2013

2014

75,15

8,28

15,00

94,15

94,15

100,15

-

10,00

10,00

-

-

-

856,75

-

275,00

600,00

750,00

1.000,00

1.126,27

770,48

608,48

800,00

900,00

1.500,00

288,00

-

5.300,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.199,85

790,51

650,15

1.000,00

1.000,00

1.000,00

16,00

-

-

25,00

25,00

50,00

Meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum. Mengoptimalkan jaringan jalan dan sistem angkutan perhubungan. Mengintegrasikan sistem parkir ke dalam sistem angkutan umum.


228

N O 12

13

14

1

2

URUSAN Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional perhubungan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perhubungan. Pembangunan Terminal di wilayah Timur, Utara dan Selatan Kota 5.1.8. Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup

3 4

5

6

Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

PROGRAM

2009


2010

-

2013

2014

-

-

-

-

-

15.381,81

13.402,41

17.412,00

18.565,00

19.875,00

0

0

0

0

0

9.150,02

6.471,23

5.506,88

7.000,00

7.200,00

7.500,00

7.502,68

5.826,82

5.528,15

6.000,00

6.500,00

7.000,00

42,94

10,00

-

-

-

-

36,80

-

-

40,00

40,00

40,00

296,68

-

52,95

300,00

390,00

395,00

1.163,32

198,50

1.286,83

1.242,00

1.275,00

1.325,00

21.741,38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemindahan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup


229

N O 7

8

9

10

11

12

13

14

15

URUSAN

PROGRAM

Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna).

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Lingkungan Hidup. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain diarahkan untuk: Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke masa depan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH kota Melindungi peruntukan RTH secara konsisten. Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penegakan Hukum Lingkungan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Program Pengelolaan Retribusi Program Peningkatan Pengelolaan Kawasan Khusus GOR Agus Salim

2009


2010

2013

2014

70,01

1.025,57

-

125,00

175,00

175,00

-

-

20,00

-

-

-

164,36

105,15

355,00

250,00

250,00

275,00

-

72,00

-

-

-

-

620,15

32,80

20,00

785,00

820,00

1.000,00

858,00

330,00

84,50

500,00

500,00

500,00

630,36

770,30

315,00

400,00

500,00

500,00

170,00

120,00

95,00

150,00

175,00

200,00

-

-

-

-

-

-


230

N O 16

17 18

19

URUSAN Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota. Mengembangkan taman-taman kota Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pengendalian dampak Lingkungan Hidup Meningkatkan pedestrian terutama yang menghubungkan halte/terminal dengan bangunan fasilitas publik

PROGRAM Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Program Kali Bersih Program Pembinaan Kegiatan Partisipasi Masyarakat tentang K3 Program Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam

2009


2010

2013

2014

388,27

41,34

26,50

100,00

150,00

200,00

107,60

-

-

150,00

175,00

200,00

-

131,07

-

50,00

50,00

75,00

-

-

-

50,00

50,00

50,00

66,50

-

-

150,00

165,00

240,00

473,67

247,03

111,60

120,00

150,00

200,00

26.650,76

20.359,35

20.535,00

25.435,00

50.435,00

0

0

0

0

0

133,44

99,72

408,71

175,00

130,00

130,00

290,16

131,62

269,38

360,00

305,00

305,00

18.046,02

26.419,42

19.681,25

20.000,00

25.000,00

50.000,00

5.1.9. Urusan Pertanahan 18.469,62

1

2

3

Penyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pertanahan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanahan.

Menerapkan kebijakan pertanahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan Program Peningkatan Kemampuan Adm. Pertanahan Pemerintah Kota Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan


231

N O 4

5

6

7

8 9

1

2

3

URUSAN Mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan ruang. Mendorong peningkatan sertifikasi tanah milik masyarakat. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pertanahan. Penyediaan dan pembebasan lahan untuk Pembangunan Penyediaan Lahan Untuk Pemindahan Pusat Perkantoran Kota Padang 5.1.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain diarahkan untuk : Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Menerapkan kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

PROGRAM

2010


2013

2014

1.867,73

1.625,18

4.000,00

5.000,00

6.000,00

474,99

492,51

508,47

422,50

450,00

460,00

360,90

215,19

187,00

180,00

200,00

210,00

8,23

-

6,60

9,50

12,00

15,00

2009

4.040,28

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur


232

N O

4

5

6

7 8

9

10

11

URUSAN

Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan setiap tahun serta pelaksanaan e KTP. Mengembangkan registrasi kematian dan registrasi migrasi masuk dan keluar untuk menyempurnakan data mutasi penduduk. Melakukan registrasi kependudukan Kota Padang Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan. Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. 5.1.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan

PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan

2009


2010

2013

2014

-

10,00

10,00

-

-

-

15,64

-

-

25,00

35,00

40,00

3.180,53

1.150,03

913,11

3.363,00

4.303,00

5.275,00

229,94

199,00

300,00

375,00

600,00

581,62


233

N O

URUSAN

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

dan Perlindungan Anak

1

2

3

4

5

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diarahkan untuk : Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak

581,62

229,94

161,60

250,00

300,00

500,00

37,40

50,00

75,00

100,00

-

-

-

Menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

0

0

0

0

0

0

0

0

Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

0

0

0

0

0

0

-


234

N O 6

7

8 9

10 11

12

1

2

URUSAN Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang. Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan. Meningkatkan perlindungan anak. Trauma healing Pasca Gempa tahun 2009 terhadap Perempuan dan Anak. Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 5.1.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain diarahkan untuk : Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

PROGRAM

2010


2013

2014

2.464,10

2.441,97

3.518,00

4.098,00

4.874,00

0

0

0

0

0

325,00

375,00

400,00

375,77

383,29

354,65

940,00

960,00

980,00

951,45

251,32

2009

3.121,29

-

Program pelayanan administrasi kantor

Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur

374,71


235

N O 3

4

5 6

7

8

URUSAN

PROGRAM

Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (RW), urusan kependudukan dan catatan sipil, serta urusan kesehatan. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. Membudayakan dan mensosialisasikan kembali program keluarga berencana khususnya bagi keluarga miskin. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.


Program keluarga berencana

Program pelayanan kontrasepsi Program Pemberian Makanan Tambahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional

2009


2010 300,00

14,05

2013

2014

16,50

17,50

18,00

13,35

87,49

130,89

138,50

145,50

146,00

190,06

98,07

745,00

800,00

900,00

0

0

0

0

0

26,77

-

44,76

18,00

25,00

50,00

110,17

-

-

165,00

200,00

250,00

435,80

1.141,94

1.290,64

750,00

1.050,00

1.550,00

286,15

100,00

20,00

150,00

200,00

250,00

91,58

-

-

150,00

200,00

200,00

102,28

727,28 -


236

N O

URUSAN

PROGRAM BKB- Posyandu PADU Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Data dan informasi keluarga Berencana

2009


2010

-

10,00

5.1.13. Urusan Sosial

2014

10,00

10,00

10,00

110,00

115,00

120,00

10,00

0,00 -

2013

104,90 5.185,89

4.505,77

4.475,00

5.025,00

5.545,30

0

0

0

0

0

1.389,58

462,06

859,92

500,00

750,00

900,00

1.894,74

1.043,69

807,08

850,00

900,00

1.000,00

103,91

-

79,98

100,00

100,00

120,00

-

-

-

-

-

-

-

22,89

20,00

20,00

20,00

20,00

118,40

-

47,85

300,00

300,00

475,00

11.988,91

1

2

3

4

Penyelenggaraan urusan Sosial antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Sosial. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Sosial.

Menerapkan kebijakan sosial yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

Memberi perhatian khusus pada penanganan anak dan lansia terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang cacat, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban bencana.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Bidang Pemberdayaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


237

N O 5

6

URUSAN Meningkatkan pengelolaan pelayanan panti sosial Meningkatkan pembinaan PMKS di masyarakat oleh lembaga non panti, petugas kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya.

PROGRAM Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pembinaan Ninik Mamak / Kader Desa/PKK

7

8

9

Meningkatkan kepedulian masyarakat dan komunitas profesional terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya. Mengorganisir budaya volunter atau relawan di kalangan anak muda untuk membantu mengurus lansia yang ada di lingkungannya. Menyediakan akses khusus bagi penyandang cacat di pedestrian, angkutan umum, gedung, dan sarana publik

Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama, Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan Intern Umat Program Peningkatan kesiagaan dan penanggulangan Bencana Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana Kebakaran

2009


2010

2013

2014

2.979,75

753,66

721,49

1.000,00

1.200,00

1.250,00

303,24

140,29

102,75

150,00

200,00

0,30

-

132,29

147,70

150,00

150,00

175,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

500,00

500,00

221,01

2.631,02

-

905,00

905,00

1.105,00

0

0

0

0

0

0

0 4.958,28

1.719,00

0

0

20,00


238

N O

URUSAN

PROGRAM

2010


2013

2014

1.664,27

1.307,61

2.135,00

2.420,00

2.875,00

827,51

638,08

507,65

810,00

890,00

910,00

733,53

375,85

327,19

750,00

820,00

875,00

20,00

-

-

22,00

25,00

45,00

7,61

20,51

21,02

28,00

35,00

45,00

2009

lainnya.

10

11

12 13

14

1

2

3

Tidak melakukan diskriminasi bagi penyandang cacat dalam penyediaan layanan publik, seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat bekerja. Menangani korban bencana dengan menyiapkan makan, minum, sarana berteduh sementara, pakaian, selimut, alat masak, pakaian dan logistik untuk beberapa waktu selama belum dapat kembali ke rumahnya. Mendampingi korban bencana selama di penampungan. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Sosial. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Sosial. 5.1.14. Urusan Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketenagakerjaan. Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan

2.373,45 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan


239

N O

URUSAN merupakan solusi terhadap masalah kota.

4

5

6

7

8 9 10 11

Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dan pencari kerja dalam sektor jasa tersier agar memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Memfasilitasi penyediaan diklat khusus sektor jasa tersier yang lulusannya bersertifikat kompetensi dan memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja spesifik tersebut. Fasilitasi dan penanganan masalah ketenagakerjaan Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kerja sama Bipartit. Meningkatkan pengawasan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Perlindungan Anak dan Pengembangan Ketenagakerjaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-

-

-

-

-

-

250,00

200,00

100,00

150,00

150,00

200,00

-

-

-

-

-

-

294,80

164,83

100,00

100,00

200,00

500,00

-

-

-

-

-

-

240,00

265,00

251,74

275,00

300,00

300,00


240

N O 12

13

14

15

1

2

3

4

URUSAN Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja melalui internet. Mengembangkan potensi pengiriman tenaga perawat dengan kemampuan khusus. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketenagakerjaan. 5.1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

800,46

910,83

1.019,90

1.190,00

16.295,00

0

0

0

0

0

337,92

328,90

330,00

350,00

370,00

197,54

176,76

180,00

200,00

250,00

8,93

-

6,30

9,90

10,00

15.000,00

-

-

-

25,00

75,00

95,00

1.493,12 -


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

421,04

521,11


241

N O 5

6

7

8

9

10

11 12

URUSAN Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM.

Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM.

Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar. Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal.

PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2009


2010

2013

2014

-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

45,00

70,00

30,00

45,00

75,00

100,00

-

-

68,88

70,00

70,00

70,00

497,05

185,00

275,00

300,00

350,00

350,00

15,00

50,00

50,00

50,00

0 -

Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan kaki lima Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM. Pengembangan Koperasi Syariah Fasilitasi pengembangan SDM, Kelembagaan dan Peluang Pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


242

N O 13

1

2

3

4

5

6

URUSAN Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Koperasi dan UKM. 5.1.16. Urusan Penanaman Modal Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal. Menerapkan kebijakan Penanaman Modal yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan pengelolaan seluruh perizinan usaha menjadi satu pintu dan menggunakan fasilitas internet. Mempermudah proses untuk memulai usaha, kerja sama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata. Regulasi untuk memfasilitasi pengembangan kawasan

finansial centre. 7

8

Regulasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus.

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

653,71

620,46

742,50

939,50

1.125,00

0

0

0

0

0

265,29

240,70

210,57

225,00

250,00

275,00

214,58

61,70

57,62

54,00

72,00

80,00

3,33

-

2,70

3,50

7,50

10,00

-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

177,40

174,01

219,57

250,00

300,00

350,00

431,31

124,06

120,00

150,00

200,00

250,00

79,23

43,25

-

50,00

100,00

150,00

1.171,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan promosi dan kerja sama Investasi Program Penyediaan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber daya Sarana dan Prasarana Daerah

Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli


243

N O

URUSAN

PROGRAM

2009

2010


2013

2014

Daerah. 9

10

11

1

2

3

4

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Penanaman Modal. Pemberian insentif dan kemudahan perizinan serta mendorong peningkatan investasi 5.1.17. Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan urusan Kebudayaan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kebudayaan.

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kebudayaan. Menciptakan kebijakan kebudayaan yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata terhadap pemecahan masalah perkotaan. Mengintegrasikan regulasi urusan Kebudayaan, fungsi Permuseuman dan urusan Kepariwisataan.

Program Pembinaan Seni Tradisional Bernuansa Islam dan Budaya Minangkabau Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

1.102,17

1.595,28

2.000,00

2.600,00

3.150,00

895,56 0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

350

400

464

565

680

700

750

750

431,50

536,89

915,68

1.000,00

1.500,00

2.000,00

0

0

0

0

0

-


244

N O 5

6 7

8

9

1

2

3

URUSAN Mengembangkan budaya lokal sebagai bagian dari budaya Kota Pemeliharaan dan pemugaran bangunan Tua dan bersejarah Memugar dan mengembangkan kawasan bernilai sejarah. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kebudayaan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kebudayaan. 5.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan urusan Olahraga antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemuda dan Olahraga.

Menerapkan kebijakan Pemuda dan Olahraga yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

PROGRAM

2010


2013

2014

1.349,53

1.142,67

2.329,00

2.717,00

3.792,00

0

0

0

0

0

545,84

543,04

558,58

560,00

570,00

570,00

1.120,31

188,15

165,00

175,00

200,00

250,00

-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

13,13

-

5,70

9,00

12,00

12,00

2009

2.815,16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan disiplin aparatur


245

N O 4

5

6

7

8

9

10

11

12

URUSAN Menyeleksi jenis olahraga tertentu untuk dimassalkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal sebagai instrumen penanaman budaya sportif. Memberikan prioritas pembinaan terhadap jenis olahraga prestasi untuk tingkat Nasional dan Regional. Mewujudkan prestasi olahragawan dan cabangcabang olahraga

Regulasi untuk meningkatkan pembinaan lembaga olah raga. Meningkatkan sarana prasarana olahraga masyarakat dan gelanggang olah raga Regulasi untuk meningkatkan pembinaan gerakan kepramukaan dan lembaga kepemudaan. Regulasi dan fasilitasi pembinaan lembaga RW sebagai pusat aktivitas remaja dan pemuda di tingkat RW. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemuda dan Olahraga. 5.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

611,42

160,85

125,45

200,00

500,00

500,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

364,81

317,97

247,94

250,00

300,00

300,00

15,16

95,03

-

75,00

75,00

100,00

104,50

4,50

-

1.000,00

1.000,00

2.000,00

40,00

30,00

30,00

50,00

50,00

50,00

3.447,64

2.726,49

5.808,00

9.108,00

6.533,00

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur

6.506,55


246

N O

1

2

3

4

5

6

URUSAN Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dan penanggulangan bencana Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Menerapkan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

Regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan kelompok masyarakat dalam upaya mencegah timbulnya konflik antar anggota masyarakat. Meningkatkan kesadaran kelompok atas nama agama dan golongan untuk tidak bertindak sebagai polisi masyarakat. Regulasi dan fasilitasi pembinaan terhadap Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKUB) dalam upaya meningkatkan

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

0

0

0

0

0

2.099,59

1.718,09

1.253,49

2.580,00

2.580,00

2.580,00

754,18

586,89

517,43

600,00

600,00

600,00

331,15

-

65,83

368,00

368,00

368,00

-

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

994,74

498,74

580,11

600,00

625,00

650,00

-

192,93

81,01

100,00

125,00

125,00

17,19

17,54

30,00

30,00

30,00

-


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

17,40


247

N O

URUSAN

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

perannya.

7

8

9

10

Fasilitasi partai politik dalam rangka meningkatkan perannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menumbuhkan pemimpin politik. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pengelolaan dan penanggulangan bencana daerah

Forum Kemitraan Pengembangan Kawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam Pilkada

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

160,00

0,00

160,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

106,15

163,97

400,00

500,00

600,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

137,64

27,11

300,00

500,00

300,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

10,00

0,00

50,00

2.500,00

500,00

156,69

350,00

291,30

193,88

307,48 111,00

899,13


248

N O

1

2

3

4 5

6

URUSAN 5.1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara Pemerintahan

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum. Melakukan Pemindahan Pusat Pemerintahan Menerapkan kebijakan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan regulasi dan kebijakan perangkat daerah, kepegawaian serta fungsi diklat.

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

71.155,30

58.035,70

61.488,00

64.845,00

72.225,00

0

0

0

0

0

24.067,80

18.408,96

15.991,04

17.000,00

18.000,00

19.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.338,17

10.423,94

8.340,75

8.500,00

9.000,00

10.000,00

-

-

-

-

-

-

1.192,98

17,50

602,89

650,00

700,00

750,00

6.819,36

3.638,26

3.330,47

4.000,00

5.000,00

8.750,00

81.284,82

-


Pemeliharaan rutin berkala gedung / Kantor Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


249

N O 7

8

9

10

11

12

URUSAN Regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat lembaga kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Regulasi dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada satuan kerja di tingkat wilayah (kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan) dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kapasitas fungsi regulator Kota Padang

Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah untuk lebih berorientasi kepada masyarakat/lapangan. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah.

PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara/Upacara Tindak Lanjut Evaluasi SOTK Perangkat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Penataan Organisasi

Program Penataan Otonomi Daerah Program Pembinaan Adm. dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Bawahan

2009


2010

2013

2014

-

288,00

294,86

300,00

300,00

300,00

44,27

-

50,00

50,00

50,00

50,00

-

-

-

300,00

300,00

300,00

-

-

-

180,00

-

180,00

6.198,29

7.450,00

4.738,71

4.750,00

5.000,00

5.000,00

685,55

552,19

657,06

745,00

755,00

755,00

429,95

180,00

272,11

300,00

300,00

300,00

137,56

30,00

-

50,00

75,00

75,00

144,65

122,90

-

250,00

250,00

450,00


250

N O 13

14

15

16

17

18

19

20

URUSAN Melaksanakan penegakan hukum atas penyimpangan peraturan perundangundangan. Mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Mengintegrasikan pelayanan dalam satu pintu dan mengembangkan pelayanan dengan menggunakan internet. Menerapkan teknologi informasi pada semua tingkat pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi

Regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, rescue dan pengelolaan bencana. Kerja sama pemerintah daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Kota Padang Regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

PROGRAM Program Peningkatan Kerja sama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah & Aparatur Program Pengembangan Kecamatan

Program fasilitas pindah / purna tugas PNS

2009


2010

2013

2014

117,24

-

75,00

100,00

100,00

100,00

13.779,38

14.299,01

13.137,80

13.200,00

13.500,00

13.750,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

867,67

2.555,01

1.101,61

1.038,00

1.040,00

1.240,00

79,25

35,00

50,00

50,00

75,00

75,00

8.226,66

10.890,00

7.460,88

7.500,00

7.500,00

7.500,00

747,25

1.305,00

1.145,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00


251

N O 21

21

22

23

1

2

URUSAN Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 5.1.21. Urusan Ketahanan Pangan Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketahanan Pangan.

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

0

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

-

-

-

-

210,58

60,30

134,40

350,00

700,00

700,00

-

-

-

-

-

-

1.198,21

899,24

653,10

675,00

700,00

750,00

684,83

455,27

568,00

783,00

903,00

0

0

0

0

0

344,31

153,61

168,84

175,00

185,00

200,00

195,61

76,00

90,57

90,00

95,00

100,00

-

10,00

10,00

-

-

-

1.051,78 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


252

N O 3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

URUSAN

PROGRAM

Menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengamankan jalur supply, gudang penyediaan stock, sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok ( beras, terigu, minyak goreng dan lain-lain). Melaksanakan pemetaan dan mengamankan jalur supply setiap jenis bahan pokok. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan, menyebarkan dan mengamankan gudang bahan pokok di Padang dan sekitarnya Melaksanakan pemetaan, mengembangkan dan mengamankan sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok. Mengembangkan pola diversifikasi pangan. Mengembangkan budi daya dengan produksi sayuran dengan teknologi hidroponik dan ramah lingkungan. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang mutu dan keamanan pangan. Melaksanakan kerja sama dengan swasta dalam mengembangkan sistem stok terpadu dan modern. Memperkuat jaringan lumbung bahan pokok di tingkat


Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2009


2010

2013

2014

3,50

-

2,85

3,00

3,00

3,00

508,37

445,22

183,00

300,00

500,00

600,00


253

N O

13

14

15

1

2

3

URUSAN Kelurahan sebagai persediaan keadaan darurat. Mengintegrasikan urusan Ketahanan Pangan dan urusan Perdagangan. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketahanan Pangan. 5.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan) Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan ) antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan). Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan).

Menerapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

PROGRAM

2009

2010


2013

2014

3.021,46

2.933,70

4.235,00

4.655,00

5.335,00

0

0

0

0

0

329,62

305,68

350,00

375,00

400,00

186,76

207,50

210,00

250,00

250,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

-

6,60

15,00

20,00

25,00

3.593,16

-

Program pelayanan administrasi kantor

Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

260,81

485,39

-

7,00


254

N O 4

5

6

7

8

9

URUSAN

PROGRAM

Mengintegrasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, desa (Kelurahan), perempuan dan anak, keluarga berencana.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Menyempurnakan sistem dan mekanisme pengelolaan dana hibah untuk ekonomi, hibah untuk sosial dan hibah untuk fisik dalam rangka penggerakan ekonomi kerakyatan. Menyelesaikan masalah sosial dan perbaikan fisik di Kelurahan Mengembangkan kapasitas RW untuk mengelola keamanan lingkungan. Mendorong kesiapan warga untuk menghadapi bencana, posyandu kebersihan, kesehatan masyarakat dan kerja bakti. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

2009


2010

2013

2014

521,70

415,84

260,74

300,00

500,00

750,00

-

863,80

940,10

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-

-

739,49

750,00

800,00

900,00

-

180,00

463,59

500,00

500,00

500,00

2.318,26

1.035,44

-

1.100,00

1.200,00

1.500,00


255

N O

URUSAN

PROGRAM

2009


2013

2014

925,00

1.892,43

2.000,00

2.000,00

3.000,00

925,00

1.892,43

2.000,00

2.000,00

3.000,00

2010

Desa (Kelurahan).

10

Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan). 5.1.23. Urusan Statistik 1.046,20

1

2

3

4

5

6 7

8 9

Penyelenggaraan urusan Statistik antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Statistik. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Statistik. Menerapkan kebijakan Statistik yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan urusan Statistik dengan urusan Perencanaan Pembangunan. Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan. Membangun kapasitas satuan kerja dalam pengelolaan data. Menyediakan akses bagi satuan kerja untuk memanfaatkan database urusan melalui internet. Membangun data indikator kota untuk jangka panjang. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

Program Pengembangan data Informasi

1.046,20


256

N O

10

URUSAN

PROGRAM

2009


2010

penyelenggaraan urusan Statistik. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Statistik. 5.1.24. Urusan Kearsipan

2013

2014

728,86

911,68

1.424,50

1.629,50

1.940,00

0

0

0

0

0

226,92

227,49

264,16

275,00

275,00

285,00

684,06

100,16

284,53

300,00

300,00

300,00

-

10,00

10,00

-

-

-

3,85

-

3,00

9,50

9,50

10,00

-

-

-

20,00

20,00

45,00

100,11

-

122,67

150,00

200,00

250,00

255,04

218,35

159,12

200,00

250,00

300,00

1.670,32

1

2

3

4

5

6

Penyelenggaraan urusan Kearsipan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kearsipan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kearsipan.

Menerapkan kebijakan Kearsipan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Meningkatkan pengelolaan penyimpanan arsip Daerah dan pelayanan arsip. Meningkatkan kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah. Meningkatkan pengelolaan arsip dan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, dan melaksanakan penyelamatan arsip daerah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


257

N O 7

8

URUSAN

PROGRAM

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kearsipan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kearsipan.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

9

10

1

2

3

5.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika Penyelengggaraan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika. Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

2009


2010

2013

2014

73,42

-

-

200,00

200,00

250,00

-

-

68,20

70,00

75,00

100,00

314,43

172,86

-

200,00

300,00

400,00

12,48

-

-

-

-

-

2.131,16

1.841,31

2.020,50

2.405,00

2.680,00

0

0

0

0

0

621,84

562,83

575,00

575,00

600,00

236,14

189,00

226,80

250,00

275,00

275,00

13,13

-

9,90

14,50

20,00

20,00

-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

3.438,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.009,16


258

N O 4

5

6

7

8

9

10

11

URUSAN

PROGRAM

Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (egovernment) yang dimulai dengan, proses perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting) dan proses pengadaan barang (eprocurement) serta pengawasan. Meningkatkan citra positif Pemerintah.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Melakukan pemisahan fungsi regulator dari fungsi operator dalam urusan Informatika. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet. Melaksanakan pelayanan perizinan berbasis internet.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan Program Pengembangan Data Informasi Program Optimalisasi Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi

2009


2010

2013

2014

1.325,99

911,36

456,37

500,00

750,00

1.000,00

10,15

16,87

-

21,00

25,00

25,00

243,55

156,27

102,44

150,00

200,00

200,00

343,57

131,21

148,60

150,00

200,00

200,00

74,04

94,61

324,37

350,00

350,00

350,00

0

0

0

0

0

Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat Kecamatan Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Komunikasi dan Informatika. Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

182,90


259

N O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

URUSAN 5.1.26. Urusan Perpustakaan Penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perpustakaan

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

200,00

207,47

250,00

300,00

350,00

0

0

0

0

0

200,00

207,47

250,00

300,00

350,00

372,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

372,00

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perpustakaan. Menerapkan kebijakan Perpustakaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Pengelolaan perpustakaan Kota Padang dan pembinaan perpustakaan sekolah, kecamatan dan kelurahan. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan yang dikelola masyarakat, komunitas, dan sekolah. Meningkatkan kualitas layanan kepustakaan (termasuk elibrary). Meningkatkan kapasitas koleksi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Membangun jejaring antar perpustakaan yang ada di Kota Padang


260

N O 10

11

URUSAN

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perpustakaan. 5.2. Urusan Pilihan

61.703,46

52.123,33

55.636,90

57.328,20

64.983,20

10.540,47

2.791,74

4.174,70

4.926,00

5.806,00

1.363,84

1.294,83

911,35

1.000,00

1.290,00

1.300,00

1.153,41

1.250,04

594,06

600,00

750,00

1.000,00

70,28

-

30,45

31,00

31,00

31,00

31,30

10,00

81,00

10,00

10,00

10,00

299,49

391,13

62,01

250,00

250,00

300,00

2.936,05

331,83

70,25

100,00

100,00

100,00

34.456,29 5.2.1. Pertanian 8.524,34 1


governance pada

2

3

4

5

6

penyelenggaraan urusan Pertanian, perkebunan dan peternakan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanian, perkebunan dan Peternakan Menerapkan kebijakan Pertanian, perkebunan dan peternakan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Peningkatan kesejahteraan petani

Peningkatan pemasaran hasilhasil Pertanian, perkebunan dan peternakan Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an)


261

N O 7

8

9

10

11

URUSAN Peningkatan hasil produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan

Penanggulangan penyakit ternak

Melakukan pembinaan terhadap Petani dan Peternak

Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat petani dan peternakan

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertanian, perkebunan dan peternakan.

PROGRAM Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebuna n Program Peningkatan Penerangan Teknologi Pertanian/Perkebuna n Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebuna n Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2009


2010

2013

2014

87,17

-

-

90,00

95,00

95,00

425,00

-

-

425,00

425,00

450,00

1.338,10

6.120,47

511,88

750,00

750,00

750,00

144,60

147,09

99,39

144,60

145,00

225,00

319,72

200,80

239,56

369,11

370,00

590,00

248,94

594,10

125,31

255,00

360,00

560,00

-

-

-

-

-

-

106,45

200,20

66,48

150,00

350,00

395,00

1.055,70

1.446,00

3.000,00

3.200,00

3.350,00

0

0

0

0

0

5.2.2 Kehutanan 967,80 Penyelenggaraan urusan Kehutanan antara lain

-


262

N O

URUSAN

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

diarahkan untuk: 1


governance pada 2

3

4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

penyelenggaraan urusan Kehutanan Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kehutanan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

589,00

1.055,70

1.125,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

378,80

-

321,00

400,00

600,00

750,00

Menerapkan kebijakan Kehutanan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pemanfaatan kawasan hutan industri Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan kayu dan olahan hasil hutan lainnya dalam rangka mengurangi penyelundupan. Meningkatkan regulasi perdagangan produk tidak hanya hasil industri, tapi juga hasil hutan Penyusunan perencanaan pengembangan hutan Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat Kehutanan Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam


263

N O

1

2

3

4 5

6 7

8

URUSAN penyelenggaraan urusan Kehutanan 5.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber daya Mineral

Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Energi dan Sumber daya mineral Menerapkan kebijakan Energi dan sumber daya mineral yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Pembinaan dan pengendalian pertambangan Daerah Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan Pembinaan dan pemanfaatan air bawah tanah Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat pengelola pertambangan Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

65,58

152,30

325,00

350,00

375,00

210,15

65,58

107,30

150,00

175,00

200,00

-

-

32,50

50,00

50,00

50,00

-

-

12,50

25,00

25,00

25,00

67,20

-

-

50,00

50,00

50,00

13,65

-

-

50,00

50,00

50,00

291,00 Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pembinaan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah


264

N O

URUSAN

PROGRAM

2010


2013

2014

2.858,90

2.952,89

3.602,20

4.312,20

5.112,20

0

0

0

0

0

1.356,59

973,35

980,00

990,00

990,00

392,88

266,39

300,00

325,00

325,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

30,00

-

12,15

12,20

12,20

12,20

5,00

-

-

50,00

50,00

50,00

64,30

30,00

34,80

75,00

100,00

150,00

3.408,78

255,24

1.004,80

1.500,00

2.000,00

2.500,00

305,23

759,20

597,55

600,00

750,00

1.000,00

2009

penyelenggaraan urusan Pertambangan dan sumber daya mineral 5.2.4 Urusan Pariwisata 5.288,15

1

2

3

4

5

6

7

8

Penyelenggaraan urusan Pariwisata antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pariwisata. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pariwisata.

Menerapkan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan. Melakukan pembinaan lembaga penunjang kepariwisataan Daerah Melaksanakan promosi dan pelayanan pariwisata Mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik. Mewujudkan Kota Padang sebagai destinasi pariwisata

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

999,02

422,79

-


265

N O 9

10

11

12

1

2

URUSAN Mengembangkan Kota Padang sebagai destinasi wisata kota yang berbasis potensi masyarakat/kota/alam. Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/or ganisasi kepariwisataan Daerah, propinsi dan nasional serta internasional Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara udara, dan keamanan sehingga memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata. 5.2.5. Urusan Perikanan dan Kelautan Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perikanan, dan Kelautan Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan

PROGRAM Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah

2009


2010

2013

2014

55,00

53,85

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.059,18

5.020,50

5.693,63

6.485,00

6.165,00

6.615,00

703,68

532,96

459,89

500,00

525,00

550,00

483,50

303,77

286,48

250,00

250,00

250,00

53,03

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana


266

N O

URUSAN Perikanan dan Kelautan

3

4

5

6

7

8

9

Menerapkan kebijakan Perikanan dan Kelautan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Mengintegrasikan regulasi urusan perikanan dan kelautan

Memfasilitasi pihak swasta untuk menanamkan investasi dan berusaha di bidang budi daya perikanan darat, laut dan penangkapan ikan laut dengan teknologi modern Regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern. Regulasi dan fasilitasi pengembangan tempat pendaratan dan pasar ikan yang modern. Meningkatkan konsumsi ikan dan produk ikan lainnya oleh masyarakat.

Memfasilitasi produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor.

PROGRAM dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan dan Pembinaan Perikanan Air Tawar

Program Perlindungan dan konservasi SDA

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Prog. Pemberdayaan Masy. dlm Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2009


2010

2013

2014

37,08

-

9,60

10,00

10,00

10,00

90,83

54,41

35,00

50,00

50,00

50,00

-

10,00

10,00

-

-

-

813,56

191,02

-

200,00

500,00

1.000,00

-

-

-

-

-

-

154,60

85,20

69,00

75,00

100,00

125,00

320,84

180,20

108,18

125,00

100,00

100,00

3.381,73

3.617,99

4.419,37

4.285,00

3.500,00

3.500,00


267

N O 10

11

12

13

14

URUSAN Fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengembangan dan peningkatan masyarakat Membangun tempat pelatihan yang modern bagi nelayan, pembudi daya ikan Mengembangkan pelabuhan perikanan yang memudahkan bagi nelayan.

Mendorong berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan non perikanan. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan.

PROGRAM

2009


2010

2013

2014

0 -

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Budi daya Perikanan

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

-

-

-

-

-

-

-

640

680

680

100

200

100

180,79

200,00

200,00

200,00

18,50

50,00

50,00

50,00

40.705,32

38.123,19

36.920,00

37.195,00

42.295,00

0

0

0

0

0

4.653,64

4.119,28

3.378,85

3.500,00

3.600,00

3.700,00

1.738,37

1.226,70

1.210,15

1.250,00

1.250,00

1.250,00

-

-

-

-

44,95

32,13

0 73,38

64,69

0 -

0 -

5.2.6. Urusan Perdagangan 11.278,90

1

2

Penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perdagangan. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perdagangan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


268

N O 3

4

5

6

7

URUSAN Menerapkan kebijakan Perdagangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat Membangun dan mengintegrasikan jaringan laboratorium mutu daging, ikan, ayam, susu, telur, bahan pokok, air dan minuman kemasan dalam rangka menjamin keamanan bahan makanan dan minuman yang di konsumsi warga Padang Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Pasar Inpres I, II, III dan IV

PROGRAM Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Program Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

2009


2010

2013

2014

146,35

45,00

132,45

150,00

175,00

175,00

-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

50,00

50,00

50,00

16,50

358,74

649,93

700,00

700,00

700,00

1.038,21

1.250,00

1.250,00

1.250,00

0 1.077,39

-

-

-

-

-

-

89,55

315,00

25,00

125,00

275,00

275,00

-

30.200,52

26.938,53

25.000,00

25.000,00

30.000,00


269

N O

URUSAN

PROGRAM Program Pengembangan dan Perluasan pangsa Pasar Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Program Pengelolaan Retribusi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

2009


2010

2013

2014

-

279,24

346,70

350,00

350,00

350,00

181,10

250,00

130,00

200,00

200,00

200,00

149,63

147,28

287,50

300,00

300,00

300,00

632,04

3.721,80

3.921,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

31,90

31,75

54,88

35,00

35,00

35,00

2.562,45

-

-

-

-

-

1.457,00

963,57

1.130,00

1.180,00

1.430,00

0

0

0

0

0

700,25

937,50

570,62

600,00

600,00

600,00

338,12

334,50

230,00

250,00

250,00

250,00

-

10,00

10,00

-

-

-

5.2.6. Urusan Industri 2.046,91

1

2

Penyelenggaraan urusan Industri antara lain diarahkan untuk: Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan industri. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan industri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


270

N O

3

4

5

6

7 8

9

URUSAN

Melakukan pengawasan industri yang tidak ramah lingkungan. Mendorong industri yang ramah lingkungan, padat teknologi dan padat modal. Meningkatnya peran komunitas profesional dalam urusan pengembangan industri. Memfasilitasi usaha industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir Melakukan pembinaan industri kerajinan rakyat. Membangun iklim yang kondusif untuk pengembangan industri.

Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan industri. Jumlah

PROGRAM Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

2009


2010

2013

2014

73,21

-

0,70

50,00

50,00

50,00

20,00

-

26,25

30,00

30,00

30,00

915,33

175,00

126,00

200,00

250,00

500,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

0 -

-

0 -

328.510,80

-

354.372,43

368.446,29

447.123,25

538.470,75

595.183,05


271


BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Tujuan akhir otonomi daerah: ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek yang diukur adalah aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 9.1.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Propinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya. b. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada Indeks harga konsumen (IHK) secara sampel di 45 kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi disajikan pada tingkat Propinsi. c. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. RPJM Kota Padang 2009-2014

260

d. Indeks Gini merupakan koefisien yang didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pendapatan kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini didefinisikan sebagai A/(A+B), jika A=0 koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika B=0 koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. e. Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut: 1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. 2) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah. 3) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di suatu Propinsi dalam waktu tertentu. 9.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial a. Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. b. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. c. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. d. Angka partisipasi kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun, e. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. RPJM Kota Padang 2009-2014

261

f. Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. g. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. h. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS. i. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. j. Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100. k. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran). l. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

9.1.3

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

a. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. b. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. c. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

9.2 Aspek Pelayanan Umum 9.2.1. Fokus Pelayanan Dasar Pendidikan dasar a. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. b. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini RPJM Kota Padang 2009-2014

262

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. c. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Pendidikan menengah a. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. b. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. c. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. e. Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. f. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk. g. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. h. Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. i. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. j. Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang ditangani terhadap volume produksi sampah. RPJM Kota Padang 2009-2014

263

k. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. l. Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan. m. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, Propinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. n. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budi daya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budi daya pertanian. o. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 jumlah penduduk. p. Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. q. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat. pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk. r. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk, s. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. t. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. u. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan HPL/HGB. v. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. w. Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. x. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk. y. Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun. z. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang diukur berdasarkan jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis.


264

9.3 Aspek Daya Saing 9.3.1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah a. Angka konsumsi RT per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. b. Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. c. Persentase konsumsi RT untuk non pangan adalah proporsi total pengeluaran. rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. d. Produktivitas daerah per sektor (9 sektor) merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

9.3.2.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun. d. Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. e. Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW. f. Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.


265

g. Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW. h. Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW. i. Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budi daya sesuai dengan RTRW. j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya. k. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. l. Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya, m. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga. n. Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. o. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. p. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. q. Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas. r. Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas. 9.3.3.

Fokus Iklim Berinvestasi a. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. b. Jumlah demo adalah jumlah demo yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. c. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. d. Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. e. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha. f. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/ kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan. Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3, yakni swadaya (tradisional); swakarya (transisional); dan swasembada (berkembang). RPJM Kota Padang 2009-2014

266

9.3.4.

Fokus Sumber Daya Manusia a. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. b. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.


267

Tabel 9.1. Indikator Makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009 - 2014 NO.

URAIAN

I

INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1 Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi PDRB menurut harga berlaku (Miliar) PDRB menurut harga konstan (Miliar) Jumlah Penduduk PDRB per kapita (harga berlaku) PDRB per kapita (harga konstan) Laju Inflasi Jumlah Penduduk Ketimpangan Kemakmuran (Indeks Gini) Rencana Kebutuhan Investasi Menurut harga berlaku (Miliar) Pemerintah (11,65%) (Miliar) BUMN/D dan Swasta (45,59%) (Miliar) Masyarakat (42,75%) (Miliar) Menurut harga konstan Pemerintah (11,65%) (Miliar) BUMN/D dan Swasta (45,59%) (Miliar) Masyarakat (42,75%) (Miliar) 2 Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan : a. Angka Melek Huruf b. Angka Partisipasi Kasar : - SD/MI - SLTP/MTs

Satuan

%

Rp Rp % % Rp. Rp. Rp. Rp.

TAHUN 2008

6,21 20.124,02 10.797,26 856.815,00 23.487.007,11 12.601.623,45 12.68 856.815,00 0,2637

Rp. Rp. Rp.

11.873,32 1.383,84 5.413,05 5.075,84 2.721,77 317,22 1.240,85 1.163,55

%

99.48

% %

109,71 79,91

2009

5,08 21.837,05 11.345,64 875.750,00 24.935.255,50 12.955.341,14 2,05 875.750,00 0,2617 7.383,16 860,51 3.365,98 3.156,30 2.363,52 275,47 1.077,53 1.010,40

99,50 110 80

2010

2011

2012

5,25 22.983,50 11.941,29 833.584,00 27.571.900,52 14.325.234,29 9,00 833.584,00 0,2581

5,75 24.305,05 12.627,91 869.791,00 27.943.547,47 14.518.326,87 9,00 852.006,21 0,247

4.941,18 575,89 2.252,68 2.112,35 2.567,23 299,21 1.170,40 1.097,49

5.695,88 663,86 2.596,75 2.434,99 2.959,35 344,91 1.349,17 1.265,12

6.505,27 758,19 2.965,75 2.781,00 3.379,87 393,92 1.540,88 1.444,90

7.065,01 823,43 3.220,94 3.020,29 3.670,69 427,82 1.673,47 1.569,22

99,51

99,53

99,58

99,63

112 82

114 84

116 86

118 88

6,21 25.814,39 13.412,10 886.949,00 29.104.705,52 15.121.617,21 8,00 870.835,54 0,2425

2013

6,35 27.453,60 14.263,77 905.456,0 30.320.195,7 15.753.136,3 7,0 890.081,0 0,2375


268

NO.

URAIAN - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni : - SD/MI - SLTP/MTs - SMA/SMK/MA d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan : - SD/MI - SLTP/MTs - SMA/SMK/MA Kesehatan : a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi b. Angka Usia Harapan Hidup c. % Balita Gizi Buruk Kemiskinan : a. % Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kesempatan Kerja : a. Rasio Penduduk Yang Bekerja Indeks Pembangunan Manusia

Satuan

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

2013

%

69,36

70

71

72

73

74

% % %

91,34 57,06 48,46

92,5 60 50

93,5 65 52,5

95 70 54

96,5 74,5 55,5

98 75,5 57,5

% % %

99,74 90,65 88,42

99,8 91 89

90,85 92 89,7

90,9 93,5 90,5

90,95 94 91,7

90,97 94,5 92,3

% % %

71,4 69,8 0,11

74 70 0,17

77 70,3 0,14

81 70,8 0,11

85 71,5 0,09

90 71,75 0,06

%

78,41

81

83

85

87

89

%

58,77 77,2

60 77,8

62 78,3

64 78,7

66 79,2

68 79,7

c.

2.

3. 4. 5.


269


BAB 10

KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Kaidah Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2009-2014 merupakan dari visi, misi dan program kerja Kepala Daerah hasil pemilihan secara langsung yang dilaksanakan pada tahun 2008. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam kerangka “regulasi“ maupun kerangka “anggaran“, mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, baik kegiatan antara program satu dan lainnya maupun kegiatan antar dalam 1 (satu) SKPD program ataupun kegiatan dan program antar SKPD. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 merupakan pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD. Hal ini sangat erat kaitannya dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan prioritas anggaran dalam tahapan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.

Semua SKPD dan lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban untuk mempedomani RPJMD Kota Padang Tahun 2009.

2.

Semua SKPD dan lembaga non pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang berkewajiban menyusun “ Rencana Strategis “ yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014.

3.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2009 - 2014 yang nantinya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis SKPD diharuskan juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

4.

SKPD dan unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang berkewajiban menjamin terlaksananya konsistensi, sinkronisasi dan RPJM Kota Padang 2009-2014

270

keterpaduan kebijakan dan program-program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kebijakan dan program dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014. 5.

Untuk menjamin adanya konsistensi, sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan dan program agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah.

6.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang melakukan koordinasi dan berkewajiban melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penjabaran program RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

10.2 Kaidah Khusus 1.

Aspek pembiayaan yang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 mencakup pembiayaan yang sumber pendanaan berasal dari pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha.

2.

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain, melalui : a. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan dengan ketentuan dan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. b. Melakukan upaya pembinaan untuk mewujudkan iklim yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan warga kota tentang kebijakan peningkatan penerimaan daerah tersebut meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatannya. d. Melakukan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dan warga kota tentang berbagai upaya kebijakan peningkatan penerimaan daerah.

3.

Memaksimalkan dana perimbangan dan dana dekonsentrasi serta bantuan lain yang berasal pemerintah.

4.

Dalam penetapan belanja daerah, khusus terhadap belanja langsung masing-masing SKPD selalu mengacu kepada Standar Analisa Belanja (SAB).

5.

Pada akhir tahun anggaran, semua SKPD diharuskan melakukan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi hasil capaian sesuai sasaran yang telah ditetapkan termasuk kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran.

6.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD berkewajiban melakukan pemantauan dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah.


271

10.3 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2015 RPJMD Tahun Kota Padang 2009-2014 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2015 sekaligus dijadikan pedoman dan acuan RKPD Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan pembangunan berkesinambungan (sustainability)dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 telah habis masa berlakunya. Untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2015, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2015 sebagai pedoman dan acuan Rancangan KUAAPBD Tahun 2015 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penyusunan RPJMD Tahun 2015-2020 memerlukan waktu cukup lama mengingat masa jabatan Walikota sudah berakhir, sehingga bagi Walikota sebagai Kepala Daerah yang baru tahun 2015 sangat sempit waktunya untuk mempersiapkan diri menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), sedangkan penyusunan RKPD Tahun 2015 sudah harus dimulai dengan Musrenbang Kota Padang pada bulan Maret 2015. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Padang Tahun 2015 sudah dilakukan pembahasannya untuk disepakati bersama antara pihak pemerintah daerah DPRD Kota Padang pada bulan Juni atau Agustus tahun 2015. Dasar penyusunan adalah RKPD selanjutnya adalah RPJMD. Selanjutnya Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2015 berikutnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 yang dapat disusun secara lebih baik.

10.4 Kesimpulan Hasil yang diharapkan dengan adanya RPJMD Kota Padang Tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut : 1. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2009 – 2014 yang selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan resmi untuk penyusunan RKPD, Restra SKPD, Renja SKPD dan RAPBD Kota Padang. 2. RPJMD sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang. 3. RPJMD merupakan alat yang dapat membantu dan mempermudah pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap RPJM Kota Padang 2009-2014

272

perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan daerah dalam lingkup jajaran Pemerintah Kota Padang. 4. RPJMD merupakan pedoman dan acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk melakukan koordinasi, evaluasi dan pemantauan terhadap perencanaan pembangunan lima tahunan (Renstra SKPD dan Renja SKPD) . 5. SKPD berkewajiban menyampaikan laporan hasil capaian kinerja berdasarkan evaluasi dan pemantauan masing-masing SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR


273

P E N D A H U L U A N

Recommend Documents