P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P E S I S I R B A R A T

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

2.1.

Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari Lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012. Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan lini sektor di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pariwisata. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis, berbatasan langsung dengan 2 (dua) Provinsi dan 2 (dua) Kabupaten serta berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, adapun batas Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut yaitu : a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan BalikBukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Pesisir Barat, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan; b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Pesisir Barat; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.907,23 Km2 atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan.

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

1


Secara geografis letak Kabupaten Pesisir Barat pada koordinat : 4º, 40', 0" - 6º, 0', 0" Lintang Selatan dan 103º, 30', 0" - 104º , 50', 0" Bujur Timur. Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni: a. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut) b. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut) c. Daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut) Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gununggunung dan bukit, yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayan (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m). Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangnya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander). Sungai - sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh pasang surut laut. Pada bagian timur wilayah Pesisir Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur antara lain : Way Biha, Way Belambang dan sebagainya. Untuk mengetahui Daerah Aliran Sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada table 2.1 dan peta 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1 : Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat No

Nama DAS

Panjang

1

W. Bambang

26.56

2

W. Ngamburpangkalan

15.59

3

W. Tembutih

21.74

4

W. Tenumbang

27.39

5

W. Belambang

19.51

6

W. Biha

19.46

7

W. Menangakiri

25.93

8

W. Pemerihan

22.84

9

W. Pintau

17.90

Sumber : Dinas PU Pengairan Prop. Lampung Tahun 2014


2


Peta 2.1 : Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat (ukuran A3)


3


Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu: 1. Zone A (Jumlah bulan basah > 9 Bulan) terdapat di bagian barat Taman Bukit Barisan Selatan Termasuk Krui dan Bintuhan. 2. Zone BL (Jumlah bulan basah 7 - 9 bulan) terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 2.500 - 3.000 milimeter setahun. Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan pada tanggal 25 Okober 2012. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar ± 136.370 jiwa. Dilihat dari luas wilayah kecamatan Bengkunat Belimbing merupakan kecamatan terluas di kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 97.122 ha atau 32,69 %dari luas total Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk luas wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Krui Selatan dengan luas wilayah 3.625 Ha atau 1,26% dari luas total wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mengetahui kecamatan‐kecamatan dan jumlah kelurahan/pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut ini: Tabel 2.2 : Nama, luas wilayah dan jumlah pekon per-Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Jumlah Kelurahan/desa No

Nama Kecamatan Kelurahan

Desa/Pekon

Luas Wilayah Administrasi Terbangun* (%) thd (%) thd (Ha) (Ha) total total

1

Bengkunat Belimbing

-

14

97.122

32,69

-

-

2

Bengkunat

-

9

3

Ngambur

-

9

21,503

7,45

-

-

24,056

11,33

-

-

4

Pesisir Selatan

-

5

Krui Selatan

-

15

40.917

14,17

-

-

10

3.625

1,26

-

-

6

Pesisir Tengah

7

Way Krui

2

6

120.580

4,18

-

-

-

10

4.283

1,42

-

-

8 9

Karya Penggawa

-

12

9.566

7,31

-

-

Pesisir Utara

-

12

11.212

2,92

-

-

10

Lemong

-

13

39.435

15,76

-

-

11

Pulau Pisang

-

6

252.00

1,51

-

-

-

-

LUAS KAB. PESISIR BARAT 2 Sumber : Pesisir Barat Dalam Angka tahun 2013 * data tidak tersedia

116


4


Peta 2.2 : Peta Administrasi Kabupaten/Kota (cantumkan orientasi terhadap Provinsi – ukuran A3)

Wilayah Kajian Buku Putih

Sumber : Pesisir Barat Dalam Angka tahun2013 (Peta Ukuran A3 Terlampir)


5


2.2.

Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai dasar perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat, perlu dibuat angka proyeksi pertumbuhan penduduk untuk 5 tahun kedepan, dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Pt = P0(1+r)t Dimana ; Pt = Jumlah penduduk tahun ke t P0 = Jumlah penduduk awal r

= rata-rata pertumbuhan penduduk

t

= waktu (5)

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk pada tahun 2012 hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Bengkunat Blimbing sebesar 24.041 jiwa dengan kepadatan penduduk 25 jiwa/km2 dan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Pulau Pisang sebesar 1.415 jiwa dengan kepadatan penduduk 32 jiwa/km2. Untuk perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan pada data hasil BPS Kabupaten Lampung Barat tahun 2009 sampai dengan 2012 sehingga nilai rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sebesar 2,29%. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta hasil proyeksi jumlah penduduk untuk 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4. Besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah terutama untuk wilayah yang mempunyai kepadatan tinggi ditambah dengan persebaran penduduknya yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, karena pada dasarnya semua kegiatan baik kegiatan perekonomian, kebudayaan, sosial dan lain sebagainya akan melibatkan penduduk. Prilaku penduduk dalam kegiatan sehari-hari diberbagai lapisan sosial turut memberikan tekanan terhadap lingkungan yang akan memunculkan efek negatif maupun positif. Dengan demikian perlu adanya pengendalian baik terhadap jumlah, komposisi dan persebarannya, hal ini sebagai upaya untuk mendukung kelancaran proses pembangunan di daerah.


6


Tabel 2.3 : Jumlah dan kepadatan penduduk 3-5 tahun terakhir Jumlah Penduduk Tahun

Nama Kecamatan Bengkunat Belimbing Bengkunat Ngambur Pesisir Selatan Krui Selatan Pesisir Tengah Way Krui Karya Penggawa Pesisir Utara Lemong Pulau Pisang

2009 23,635 7,446 17,768 21,420 7,632 13,573 13,133 13,874 9,324 14,159 -

2010 23,528 7,443 17,580 21,346 13,647 13,986 9,332 14,089 -

2011 23,783 7,524 17,770 21,578 8,417 18,001 8,222 14,138 9,434 14,242 -

Jumlah KK Tahun

2012 24,009 7,620 17,953 21,762 8,531 18,058 8,328 14,292 9,502 14,365 1,343

2013 24,041 8,330 19,037 23,166 9,067 18,120 8,853 15,078 9,559 15,245 1,415

Tingkat Pertumbuhan Tahun

Kepadatan Pddk Tahun

2009 5,909 1,862 4,442

2010 5,882 1,861 4,395

2011 5,946 1,881 4,443

2012 6,002 1,905 4,488

2013 6,010 2,083 4,759

2009 -

2010 -0.5 0.0 -1.1

2011 1.1 1.1 1.1

2013 1.0 1.3 1.0

2013 0.1 9.3 6.0

5,355 1,908 3,393 3,283 3,469 2,331 3,540 -

5,337 3,412 3,497 2,333 3,522 -

5,395 2,104 4,500 2,056 3,535 2,359 3,561 -

5,441 2,133 4,515 2,082 3,573 2,376 3,591 336

5,792 2,267 4,530 2,213 3,770 2,390 3,811 354

-

-0.3 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 -0.5 0.0

1.1 0.0 31.9 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0

0.9 1.4 0.3 1.3 1.1 0.7 0.9 -

6.5 6.3 0.3 6.3 5.5 0.6 6.1 5.4

2009 25 35 54 52 211 113 321 66 111 31 -

2010 25 35 54 52 113 66 111 31 -

2011 25 35 54 53 232 149 201 67 112 31 -

2012 25 35 55 53 235 150 204 68 113 32 31

2013 25 39 58 57 250 150 216 71 113 34 32

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Barat dalam Angka 2009 s/d 2012; diolah

Tabel 2.4 : Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Jumlah Penduduk Tahun

Nama Kecamatan

Jumlah KK Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2014

2015

2014

2015

24,192

24,296

24,400

24,505

6,022

6,048

6,074

6,100

6,126

0.20

0.43

0.43

0.43

0.43

26

26

26

26

26

9,730

10,013

10,305

10,605

10,913

2,433

2,503

2,576

2,651

2,728

16.81

2.91

2.91

2.91

2.91

45

47

48

49

51

Ngambur

22,589

22,989

23,397

23,812

24,234

5,647

5,747

5,849

5,953

6,058

18.66

1.77

1.77

1.77

1.77

69

70

72

73

74

Pesisir Selatan

24,958

25,460

25,972

26,495

27,027

6,240

6,365

6,493

6,624

6,757

7.74

2.01

2.01

2.01

2.01

61

62

63

65

66

Krui Selatan

10,639

10,842

11,049

11,260

11,475

2,660

2,711

2,762

2,815

2,869

17.34

1.91

1.91

1.91

1.91

293

299

305

311

317

Pesisir Tengah

18,129

19,630

21,254

23,014

24,919

4,532

4,907

5,314

5,753

6,230

0.05

8.28

8.28

8.28

8.28

150

163

176

191

207

9,470

9,650

9,833

10,020

10,210

2,368

2,412

2,458

2,505

2,552

6.97

1.90

1.90

1.90

1.90

231

236

240

245

250

15,909

16,246

16,591

16,943

17,302

3,977

4,062

4,148

4,236

4,326

5.51

2.12

2.12

2.12

2.12

75

77

79

80

82

9,727

9,788

9,849

9,910

9,972

2,432

2,447

2,462

2,478

2,493

1.76

0.62

0.62

0.62

0.62

115

116

117

118

118

16,395

16,706

17,022

17,345

17,674

4,099

4,176

4,256

4,336

4,418

7.54

1.90

1.90

1.90

1.90

36

37

37

38

39

1,858

1,883

1,908

1,934

1,960

465

471

477

483

490

31.31

1.34

1.34

1.34

1.34

43

43

44

44

45

Bengkunat

Way Krui Karya Penggawa Pesisir Utara Lemong Pulau Pisang

2017

2018

2016

2017

Kepadatan Pddk Tahun

24,089

Bengkunat Belimbing

2016

Tingkat Pertumbuhan Tahun


2018

7

2016

2017

2018


2.3.

Keuangan dan Perekonomian Daerah Untuk mengetahui profil pendanaan dan pembiayaan APBD bidang sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan study keuangan dan perekonomian. Study ini diperlukan untuk mengetahui profil keuangan dan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung pembangunan khususnya di sector sanitasi serta pola penyerapannya untuk kemudian digunakan mendukung pembiayaan / pendanaan sanitasi Kabupaten Pesisir Barat di masa depan. Pemetaan keuangan diperlukan untuk mengukur ketepatan alokasi pendanaan / pembiayaan sanitasi dan kesinambungan pelayanan sanitasi di masa depan. Dari hasil studi keuagan yang dilakukan dapat dilihat bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk tahun 2012 secara umum kondisi keuangan dan perekonomian daerah utamanya pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2013 masih bersumber dari dana hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan bersumber dari pajak serta retribusi daerah sebesar Rp. 978.411.775,-. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung

sebesar Rp.

10.978.411.775,Khusus perhitungan rata-rata pertumbuhan APBD menggunakan perhitungan APBD Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2010-2012. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini. Tabel 2.5: Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010 – 2014 No

Realisasi Anggaran

A a.1 a.1.1 a.1.2

Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana Perimbangan (Transfer) Dana bagi hasil

a.1.3 a.1.4 a.2 a.2.1 a.2.2 a.2.3 a.2.4 a.3 a.3.1 a.3.2 a.3.3 a.3.4

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus

2010*

2011*

Tahun 2012*

592.410.498.732 16.202.984.044 3.286.299.768 3.283.713.332

690.082.255.793 21.562.317.426 3.823.238.822 8.572.696.238

756.765.445.687 25.278.217.607 4.545.683.444 9.129.023.254

10.978.411.775 978.411.775 509.323.825 469.087.950

323,870,107,806 2,562,294,417 1,407,226,612 920,067,805

1.091.608.570

1.887.192.478

2.226.495.348

0

0

8.541.362.374 440.179.771.757

7.279.189.888 511.649.374.585

9.377.015.561 603.698.275.936

0 0

235,000,000 251,411,225,957

32.670.395.933

31.229.532.466

30.367.498.509

0

0

2013

Rata2 pertumb.*

2014**

17.553.137.039

18.672.923.119

21.463.301.427

0

17,827,108,957

347.589.688.000 42.369.700.000 136.027.742.931 34.517.959.131

402.539.919.000 59.207.000.000 156.870.563.782 50.278.634.000

486.998.706.000 64.868.770.000 127.788.952.144 23.235.746.000

0 0 10,000,000,000 10,000,000,000

227,314,157,000 6,269,960,000 69,896,587,432 10,000,000,000

0

0

0

0

0

19.746.635.000

26.392.544.822

32.024.005.144

0

20,200,662,432

51.663.148.800

65.199.384.960

55.548.201.000

0

39,695,925,000


8

0,13 0,25

0,17

-0,02


No a.3.5 B

Realisasi Anggaran Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya Belanja (b1 + b.2)

b.1 b.1.1 b.1.2 b.1.3 b.1.4 b.1.5 b.1.6 b.1.7 b.1.8 b.2 b.2.1

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan sosial Belanja bagi hasil Bantuan keuangan Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai

b.2.2

Belanja barang dan jasa

b.2.3 C c.1 c.1.1 c.1.2 c.2 c.2.1 c.2.2 c.2.3

Belanja modal Pembiayaan (c1 - c2) Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) PEMDA Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

Surplus/Defisit Anggaran

2010*

Tahun 2012*

2011*

2013

Rata2 pertumb.*

2014**

30.100.000.000

15.000.000.000

16.981.000.000

0

0

616.174.417.239

682.910.627.015

737.414.784.098

10.978.411.775

323,570,107,806

0,09

335.007.364.807

376.975.856.529

433.524.084.779

890.020.875

202,456,677,586

0,14

273.772.688.710

307.230.782.679

351.613.743.633

777.800.000

185,647,956,561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.443.969.650

34.601.621.350

51.241.967.746

0

0

7.601.192.000 491.283.000 20.980.023.800 718.207.647 281.167.052.432

9.393.522.000 545.968.800 24.817.940.700 386.021.000 305.934.770.487

3.663.300.000 458.036.800 25.967.378.600 579.658.000 303.890.699.320

0 0 0 112.220.875 10.088.390.900

2,663,427,700 220,729,500 13,371,638,100 552,925,725 121,113,430,220

19.802.915.037

36.282.050.671

24.481.516.599

850.170.000

10,447,918,000

0,04

83.549.093.659

107.434.964.502

104.920.696.955

6.955.339.400

41,036,386,620

177.815.043.736

162.217.755.313

174.488.485.766

2.282.881.500

69,629,125,600

61.601.284.365 63.758.238.193 63.758.238.193 0

35.275.409.340 37.837.365.858 37.837.365.858 0

40.924.716.754 42.447.398.119 42.447.398.119 0

0 0 0 0

(300,000,000) 200,000,000 200,000,000 0

-0,13 -0,14

2.156.953.828

2.561.956.517

1.522.681.365

0

500,000,000

-0,11

2.156.953.828 0 0

2.561.956.517 0 0

1.522.681.365 0 0

0 0 0

500,000,000 0 0

0

0

37.837.365.858

42.447.398.119

60.275.378.342

Sumber : APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013 *Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010-2012 ** Rencana APBD Kabupaten Pesisir Barat 2014

Sementara itu dari sisi pendanaan melalui sub sector sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut ini : Tabel 2.6 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010 - 2014 No 1

SKPD

Rata2 pertumb *

Tahun 2010*

2011*

2012*

2013

2014**

Dinas Pekerjaan Umum

784.091.000

1.856.876.000

1.905.668.000

-

6.174.500.000

0,70

1.a

Investasi – Air limbah dan Drainase

784.091.000

1.856.876.000

1.905.668.000

-

5.582.000.000

0,70

1.b

operasional/pemeliharaan (OM)

-

-

-

-

592.500.000

KLH

416.709.000

647.345.000

1.110.510.500

30.000.000

330.109.000

0,63

2.a

2

Investasi – Persampahan

416.709.000

647.345.000

1.110.510.500

-

330.109.000

0,63

2.b


-

-

-

30.000.000

-

Dinkes

149.732.000

202.600.000

100.000.000

27.000.000

154.331.200

-0,08

3.a

Investasi - PHBS

149.732.000

202.600.000

100.000.000

27000.000

154.331.200

-0,08

3.b


-

-

-

-

-

3

4

Bappeda

279.730.000

4.a

Investasi - Drainase

-

-

-

-

279.730.000

4.b


-

-

-

-

-

8

Belanja Sanitasi (1+2+3+…n)

1.350.532.000

2.706.821.000

3.116.178.500

57.000.000

6.938.670.200


9

0.58


10

Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a+…na) Pendanaan OM (1b+2b+3b+…nb)

11

Belanja Langsung

9

1.350.532.000

-

13 14

3.116.178.500

-

-

27.000.000

6.066.440.200

30.000.000

592.500.000

0.58 -

281.167.052.432

305.934.770.486

303.890.699.320

10.088.390.900

121.113.430.220

0.04

0,005

0,009

0,010

0,006

0.057

0.50

1,00

1,00

1,00

0,47

0.87

0

0

0

0,53

0.09

Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung(8/11) Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8) Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (10/8)

12

2.706.821.000

Sumber : APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013, diolah *) Sumber : APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2012, diolah **) Rencana APBD Kabupaten Pesisir Barat 2014

Tabel 2.7 : Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010-2014 No 1

Uraian Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)

Belanja Sanitasi (Rp.) 2010*

2011*

2012*

2013

Rata2 pertumb*

2014**

1,350,532,000

2,706,821,000

3,116,178,500

57.000.000

6,938,670,200

1.1

Air Limbah

784,091,000

974,040,000

1,105,668,000

-

-

1.2

Persampahan

416,709,000

647,345,000

1,110,510,500

30.000.000

330,109,000

1.3

Drainase

-

882,836,000

800,000,000

-

6,454,230,000

1.4

PHBS

0,58

149,732,000

202,600,000

100,000,000

27.000.000

154,331,200

Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)

-

-

-

-

-

2.1

DAK Sanitasi

-

-

-

-

-

2.2

DAK Lingkungan Hidup

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,350,532,000

2,706,821,000

3,116,178,500

57.000.000

6,938,670,200

0,58

281,167,052,432

305,934,770,486

303,890,699,320

10.088.390.900

121.113.430.220

0,04

0.48%

0.88%

1.03%

0,57%

5.73%

0,50

2

DAK Perumahan dan Permukiman Pinjaman/Hibah untuk 3 Sanitasi Bantuan Keuangan 4 Propinsi untuk Sanitasi Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1+2+3) 2.3

Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung


Dari table di atas dapat dilihat bahwa total belanja APBD untuk sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013 sebesar Rp. 57.000.000,- sedangkan total belanja langsung sebesar Rp.10.088.390.900,-, sehingga prosentase APBD murni terhadap Belanja Langsung sebesar 0.57%. Khusus untuk perhitungan rata-rata pertumbuhan belanja APBD untuk sanitasi terhadap belanja langsung menggunakan perhitungan pendanaan sanitasi Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2012 sebesar 0,50%. Tabel 2.8 : Belanja APBD Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tahun 2010-2014 BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

10


No 1 2

Belanja Sanitasi (Rp.)

Deskripsi Total Belanja Sanitasi Kabupaten Jumlah Penduduk

2010*

2011*

2012*

2013

Rata-rata*

2014**

1.350.532.000

2.706.821.000

3.116.178.500

57.000.000

6,938,670,200

2.391.177.167

120.951

143.109

145.763

151.911

163,493

136.608

11.166

18.914

21.378

375

42,440

17.153

Belanja Sanitasi Perkapita (1/2)


Tabel 2.9 : Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita* No 1

SKPD

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi retribusi

2.a

Potensi retribusi Realisasi retribusi

3.b

Potensi retribusi

5 6

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan (%)

Retribusi Drainase

3.a

4

2010

Retribusi Air Limbah

1.a

3

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp.)

Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a) Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b) Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)

*) Data tidak tersedia

Untuk pendapatan retribusi dari sector sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat saat ini belum ada. Sehingga untuk perhitungan realisasi dan potensi retribusi Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat dilihat hasil nilai pertumbuhannya. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi, dapat dilihat dari pertumbuhan angka produk domestik regional bruto (PDRB). Saat ini pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pesisir Barat belum tersedia.

Tabel 2.10 : Tabel Peta Perekonomin Kabupaten Pesisir Barat tahun 2010-2014*


11


No

Deskripsi

2

PDRB harga Konstan (struktur perekonomian) (Rp.) Pendapatan Perkapita Kabupaten (Rp.)

3

Pertumbuhan Ekonomi (%)

1

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp.) 2010

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan (%)

*) Data tidak tersedia

2.4.

Tata Ruang Wilayah Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dn sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Sehubungan dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat, maka dokumen RTRW dapat menjadi bahan acun untuk mnetahui kondisi fisik wilayah secara spasial dan rencana struktur dan pola ruang wilayah. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), untuk kebijakan penataan ruang kabupaten Pesisir Barat masih mengacu pada kebijakan penataan ruang Kabupaten Lampung Barat. A.

Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh Lampung Barat adalah semakin sempitnya luas kawasan budidaya yang diringi dengan menurunnya rasio ketersediaan lahan pertanian untuk tiap-tiap keluarga. Hal ini akan menimbulkan perosalan besar dikemudian hari terutama penurunan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan.

Pada sisi lain juga terdapat persoalan

rendahnya kapasitas listrik yang tersedia dan kinerja jaringan irigasi yang belum memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana struktur ruang Kabupaten Lampung Barat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Rencana Sistem Perkotaan


12


Secara garis besar rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten Lampung Barat dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu : a. Tujuan dasar penataan ruang adalah agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan

bekerlanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam. b. Kondisi objektif hirarki pusat-pusat permukiman eksisting dan RUTR Kabupaten Lampung Barat tahun 2004, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi yang menempatkan Kota Liwa sebagai PKW, dan Fajar Bulan sebagai PKL. c. Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibukota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi. Untuk sistem pusat perkotaan Lampung Barat, pusat-pusat perkotaan yang perlu didorong atapun dikendalikan pertumbuhannya adalah : 

Mutaralam; adalah ibukota kecamatan Way Tenong dimana Fajar Bulan merupakan menjadi salah satu pekon (desa) dalam wilayah tersebut. Namun kawasan perkotaan wiliayah kecamatan ini adalah Fajar Bulan dan Mutaralam merupakan pekon yang menjadi IKK dimana kantor camat bertempat. Secara keruangan Mutaralam sudah menjadi satu kesatuan kawasan perkotaan dengan Fajar Bulan. Oleh karena itu dalam rencana pusat-pusat permukiman Mutaralam tidak perlu dimunculkan sebagai pusat pelayanan tersendiri.



Kenali; dalam sistem pusat-pusat perkotaan eksisting IKK ini berada pada hirarki yang rendah, namun mengingat letaknya yang sentris dan strategis, maka untuk menciptakan tingkat pelayanan yang optimal maka Kenali diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang akan melayani PPL Pekon Balak dan Pampangan.



Buay Nyerupa; adalah salah satu pusat permukiman yang bertumbuh cukup baik dengan kelengkapan fasilitas sosial yang memadai sehingga kedepan diperkirakan akan dapat bertumbuh secara mandiri dibanding IKK lainnya. Hal ini terjadi karena


13


jalur Liwa-Buay Nyerupa-Simpang Sender (OKU Selatan) merupakan jalur yang volume lalu lintasnya relatif tinggi. Oleh karena itu perkembangannya hanya perlu diarahkan untuk melayani pekon-pekon dibawah wilayah administrasinya atau dengan kedudukan sebagai PPL saja. 

Sumber Agung dan Sri Mulyo; pada dasarnya adalah kawasan pertanian pangan yang subur dengan areal sawah terluas di Kabupaten Lampung Barat. Di kecamatan ini terdapat potensi panas bumi (geothermal, potensi 430 MW) yang akan dimanfaatkan sebagai sumber listrik regional (PLTP) yang sedang disiapkan rencana pembangunannya. Namun pada sisi lain kecamatan ini berada pada suatu cekungan besar (berbentuk kuali) dengan luas terbatas serta jumlah penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain. Bila kegiatan pembangunan dan pemanfaatan panas bumi sudah berjalan serta terbangunnya jalan ke arah Liwa melewati Pekon Balak, diperkirakan Suoh akan mengalami pertumbuhan

yang lebih cepat.

Untuk itu

pertumbuhan kawasan ini perlu dikendalikan dengan tetap mengoptimalkan daya layannya secara regional (lintas kabupaten) d. Untuk mendukung kebijakan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten konservasi, maka kawasan enclave Suoh, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Kebun Tebu, Kecamatan Gedung Surian dan Air Hitam perkembangannnya dikendalikan sedemikian rupa sehingga mampu mendukung fungsi dan kelestarian TNBSS, dan Hutan Lindung e. Pembangunan jaringan jalan juga dibatasi sedemikian rupa tanpa mengurangi aksesibilitas antar pusat-pusat permukiman demi menjaga kualitas dan kelestarian TNBBS, hutan lindung dan cagar alam laut. f.

Untuk mendukung kegiatan pariwisata, mitigasi bencana, mobilisasi hasil produksi laut, pertanian, perkebunan dan kehutanan serta komoditas unggulan lainnya perlu dilakukan percepatan pembangunan prasarana transportasi udara dan laut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, struktur rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai RTRW dibagi menjadi 1 PKW, 2 PKL, 4 PPK dan 18 PPL dengan fungsi utama adalah sebagaimana yang terlihat di bawah ini.

Tabel Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2030 No 1

Ibukota Kecamatan/Kabupaten Kota Liwa

Hirarki Fungsi PKW

 

Fungsi Utama Pemerintahan Perdagangan & Jasa


14


No

Ibukota Kecamatan/Kabupaten

Hirarki Fungsi

2

Krui

PKL

3 4

Fajar Bulan* Sumber Agung

PKL PPK

5

Kenali

PPK

6

Kuripan

PPK

7

Kota Jawa

PPK

8

Tugusari

PPL

9

Pampangan

PPL

10

Gedung Surian

PPL

11

Buay Nyerupa

PPL

12

Pardasuka

PPL

                                             

Fungsi Utama Pendidikan Kesehatan Kebudayaan Pariwisata Perikanan laut Pertanian lahan kering dan basah Perdagangan dan jasa Pariwisata bahari Kehutanan Pusat Agropolitan Pusat pengembangan energi alternatif Pertanian sawah Perkebunan Peternakan Ternak Kecil Pusat Pertanian Hortikultura Perkebunan Kopi Peternakan Ternak Kecil Perikanan Laut Pertanian Sawah Kehutanan Peternakan ternak besar Peternakan Ternak Kecil Pelabuhan Perikanan Perikanan Laut Perkebunan Kehutanan pengembangan energi alternatif Perkebunan Kopi Wisata Alam Pertanian Sawah Perikanan Penunjang Agropolitan Peternakan unggas Pertanian Hortikultura Perkebunan Penunjang Agropolitan Tanaman Hias Peternakan Ternak Kecil Penunjang Agropolitan Peternakan Ternak Kecil Pertanian Holtikultura & Buah-buahan Pariwisata Pertanian Sawah Perikanan Laut Kehutanan Peternakan ternak besar


15


No 13

Ibukota Kecamatan/Kabupaten Negeri Ratu Ngambur

Hirarki Fungsi PPL

14

Biha

PPL

15

Kebuayan

PPL

16

Pekon Balak

PPL

17

Lemong

PPL

18

Pura Jaya

PPL

19

Semarang Jaya

PPL

20

Basungan

PPL

21

Bakhu

PPL

22

Sri Mulyo

PPL

23

Lumbok

PPL

24

Gunung Kemala

PPL

                                 

Fungsi Utama Kehutanan Perikanan Laut Perikanan Laut Pertanian Sawah Kehutanan Pariwisata Industri (Agroindustri) Peternakan ternak besar Perikanan Laut Pertanian Sawah Kehutanan Peternakan unggas pengembangan energi alternatif Penunjang Agropolitan Perkebunan Perikanan Laut Pertanian Sawah Kehutanan pengembangan energi alternatif Perkebunan Kopi Wisata Sejarah Pertanian Sawah Perikanan Penunjang Agropolitan Peternakan unggas Perkebunan Kopi Pertanian Sawah Perikanan Penunjang Agropolitan Perkebunan Kopi Penunjang Agropolitan Peternakan Ternak Kecil pengembangan energi alternatif Perkebunan Kopi

           

Pengembangan energi alternatif Pertanian sawah Perkebunan Peternakan Ternak Kecil Pertanian Holtikultura & Buah-buahan Pariwisata Pertanian Sawah pengembangan energi alternatif Perikanan laut Pertanian lahan kering dan basah Pariwisata bahari Kehutanan BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

16


No 25

Ibukota Kecamatan/Kabupaten Way Napal

Hirarki Fungsi PPL

   

Fungsi Utama Perikanan laut Pertanian lahan kering dan basah Pariwisata bahari Kehutanan

Sumber : Analisis Tim RTRW Kabupaten Lampung Barat, 2009 Keterangan : * Bukan ibukota kecamatan

2.

Rencana Pengembangan Sistem Sumber Daya Air Secara umum air dimanfaatkan untuk sumber energi (PLTA, PLTMH), irigasi, industri dan rumah tangga. Sampai saat ini pemanfaatan air di Lampung Barat adalah: a) Irigasi; daerah Irigasi Teknis seluas 4.032 Ha dan Irigasi Desa seluas 14.561,93 Ha yang tersebar di kawasan pesisir dan perbukitan (Sekincau, Belalau, Sukau, Sumber Jaya, Way Tenong, Gedung Surian, Suoh dan kawasan pesisir) b) PLTA Way Besai yang sumber airnya berada di wilayah Lampung Barat dan PLTMH yang tersebar di Kawasan Sekincau, Belalau, Sumber Jaya dan Suoh, baik yang dibangun secara swadaya maupun dibantu oleh pemerinah. c) PDAM; terdapat 16 instalasi PAM yang terdapat di kawasan Liwa, Padang Cahya, Padang Dalom, Krui, Way Petai, Tebu, Giham, Sekincau, Fajar Bulan, Kenali, Sukabumi, Suoh, Sukau 1, Sukau 2, Karya Penggawa dan Pugung Tampak dengan total produksi 1,2 juta kubik pada tahun 2009. Rencana pengembangan sumber daya air ke depan untuk Lampung Barat adalah sebagai berikut : 1) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 2) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk, dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku di seluruh kecamatan terutama di Suoh 3) Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di TNBBS, seperti Way Besai, Way Umpu, Way Semangka, Way Sekampung, Way Seputih, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji


17


4) Peningkatan pengairan irigasi teknis yaitu di Sumber Jaya, Way Tenong, Sukau, Balik Bukit, 5) Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Lampung Barat. 6) Pembangunan prasarana pengendalian banjir di Suoh, Sukau 7) Pengembangan dan rehabilitasi area rawa dilakukan di kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh untuk kepentingan pertanian tanaman pangan 8) Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum (PAM) terutama untuk kawasan perkotaan seperti Liwa, Fajar Bulan, Kenali, dan Sumber Agung 3.

Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Rencana pengelolaan sampah untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dibedakan menjadi 2 kawasan penanganan, yaitu kawasan Perkotaan Liwa dan kawasan pertanian/perkebunan Way Tenong dan sekitarnya. Namun untuk TPST direkomendasikan 3 unit, yaitu untuk kawasan Way Tenong (di Sumber Jaya), Balik Bukit, dan Suoh. Hal ini terkait dengan efisiensi transportasi dan karakteristik kawasan cukup berbeda. Secara garis besar pengelolaan sampah dapat di rinci seperti ini : a) Pemilahan : dari sumber/asal sampah telah dilakukan pemisahan antara sampah organik dengan sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS); b) Pengolahan : dilakukan pengomposan untuk sampah organik dan dilakukan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) untuk penanganan sampah anorganik. c) Pengumpulan : sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/ tarik, truk, motor gerobak; d) Pengangkutan : dari TPS diangkat dengan truk menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) e) Pembuangan akhir : sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke TPST, di mana nantinya sampah-sampah organik akan di olah menjadi kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan. Secara teknis pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan sanitary landfill. BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

18


B.

Rencana Pola Ruang 1. Kawasan Perlindungan Setempat Diseluruh wilayah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah dengan daerah aliran sungai (DAS) terbanyak. Terdapat 60 sungai besar yang sebagian besar bermuara ke Samudera Hindia dan lainnya ke Laut Cina dan melintasi sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Artinya sebagian besar kebutuhan air baku Provinsi Lampung sangat tergantung dari keberadaan kawasan lindung di wilayah Lampung Barat. Pada sisi lain keseimbangan neraca air dan kualitas iklim regional, khususnya di wilayah Provinsi Lampung sangat tergantung dari

keberadaan TNBBS dan hutan lindung di

Lampung Barat. Hal penting lain terkait dengan kawasan lindung ini, adalah keberlanjutan dari luas dan produktivitas pertanian sawah, rencana pembangunan PLTP Suoh-Sekincau, keberlanjutan dari pemanfaatan aliran sungai (debit) untuk PLTMH serta pengendalian banjir. Diantara upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kawasan lindung setempat adalah dengan menetapkan garis sempadan sungai (GSS), garis sempadan danau (Danau Ranau), catchment area (kawasan sekitar mata air dan hulu sungai) dan garis sempada pantai. 2. Kawasan Rawan Bencana Kawasan Rawan Bencana Longsor; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor. Artinya lebih dari 62,48 % dari luas kawasan Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan rawan longsor. Kawasan Rawan Banjir; Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan


19


(catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi; Berdasarkan Peta Seismotektonik Indonesia, secara regional Wilayah Kabupaten Lampung Barat terletak pada Zona Sumber Gempa bumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Lampung Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempa bumi. Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah tenggara-baratlaut dan timur laut-barat daya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan salahsatu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini Table Cakupan Kecamatan dan Jumlah Desa Rawan Bencana di Pesisir Barat No. 4 5 7 8 9 10 11 12

Nama Kecamatan Bengkunat Bengkunat Belimbing Karya Penggawa Lemong Ngambur Pesisir Selatan Pesisir Tengah Pesisir Utara Jumlah

Jenis Kerawanan Bencana & Jumlah Desa Banjir Gempa Longsor Tsunami 11 15 15 15 1 1 10 4 11 11 11 8 9 10 13 17 16 10 33 27 72 56

Sumber : Kajian & Pemetaan Kawasan Rawan Bencana di Lampung Barat 2007

3. Kawasan Permukiman Permukiman Perkotaan; mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Lampung Barat maka Liwa dan Fajar Bulan akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan pada kawasan perbukitan dan setiap saat menghadapi potensi bahaya gempa dan longsor. Sementara Krui adalah kawasan permukiman pantai yang juga potensial terkena bahaya tsunami. Walaupun hasil kajian menginformasikan bahwa bahaya Tsunami bersiklus 500 tahun sekali, mitigasi gempa dan tsunami tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah ini. Secara fungsional Kota Liwa adalah sebagai pusat


20


pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan budaya. Krui sebagai kawasan perkotaan pesisir dengan fungsi utama kegiatan berbasis laut dan Fajar Bulan akan menjadi pusat kegiatan agropolitan. Permukiman Perdesaan; Umumnya ciri permukiman perdesaan adalah berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK diluar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik.

Ciri permukiman bersifat mengelompok dan tersebar secara

sporadis. Memperhatikan kondisi faktual lapangan pola pembangunan permukiman di Lampung Barat umumnya membentuk pola pita (ribbon) memanjang mengikuti pola perkembangan pembangunan jalan. Hal ini mudah dilihat, terutama antara Fajar Bulan sampai ke Liwa yang merupakan konsentrasi utama permukiman penduduk di Lampung Barat. Pembangunan permukiman perdesaan di Lampung Barat memang belum padat dan menimbulkan masalah. Hanya saja perlu dikuatkan keyakinan masyarakat bahwa rumah panggung yang ada saat ini adalah rumah tahan gempa dan sesuai untuk daerah tropis. Selanjutnya pola pembangunan permukiman dikembangkan sedemikian rupa sehingga aman, efektif, efisien dan sehat serta tersedia fasilitas umum/sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal. Untuk lebih jelas tentang rencana pola ruang dan rencana struktur ruang Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada peta 2.3 dan peta 2.4 berikut ini :


21


Peta 2.3 : Rencana struktur ruang Kabupaten (Ukuran A3 terlampir)

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2030


22


Peta 2.4 : Rencana pola ruang Kabupaten (Ukuran A3 terlampir)

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2030


23


2.5.

Sosial dan Budaya Untuk kondisi pendidikan di kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari Pesisir Barat Dalam Angka tahun 2014

jumlah Sekolah Dasar (SD) terdapat 109 buah yang tersebar di seluruh

kecamatan. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 31 buah, Sekolah Manengah Atas (SMA) berjumlah 13 buah. Sedangkan untuk sekolah keagamaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 26 buah dan Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 8 buah. Kondisi Pendidikan dikabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini : Tabel 2.11 : Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Pesisir Barat Jumlah Sarana Pendidikan Nama Kecamatan

Umum

Agama

SD

SLTP

SMA

SMK

MI

MTs

MA

12

5

1

*

6

*

1

Bengkunat

5

2

1

*

2

*

-

Ngambur

10

4

2

*

8

*

1

Pesisir Selatan

17

5

1

*

6

*

1

Krui Selatan

8

1

-

*

-

*

1

Pesisir Tengah

11

3

5

*

2

*

2

Way Krui

5

1

-

*

-

*

-

Karya Penggawa

11

1

1

*

-

*

1

Pesisir Utara

14

3

1

*

-

*

1

Lemong

16

6

1

*

2

*

-

*

*

*

*

*

Bengkunat Belimbing

Pulau Pisang

* * *) Data masih bergabung dengan Kabupaten Induk Sumber : Kab. Pesisir Barat Dalam Angka tahun 2013

Kondisi penduduk miskin dilihat dari Jumlah Kepala Keluarga (KK) di kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2014 yang terbesar adalah kecamatan Bengkunat Blimbing dengan jumlah penduduk miskin 1.571 kk, sedangkan yang penduduk miskin yang terkecil adalah kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah penduduk miskin 120 kk. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi penduduk miskin per kecamatan dilihat dari jumlah kepala keluarga yang terdapat di kabupaten Pesisir Baat dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini :


24


Tabel 2.12 : Jumlah penduduk miskin per kecamatan Nama Kecamatan Bengkunat Belimbing

Jumlah Keluarga Miskin 1.571

Bengkunat

374

Ngambur

1.260

Pesisir Selatan

1.000

Krui Selatan

581

Pesisir Tengah

887

Way Krui

686

Karya Penggawa

468

Pesisir Utara

633

Lemong

1.432

Pulau Pisang

120 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Barat tahun 2014

Untuk sebaran bangunan rumah di kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data yang diambil dari Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 kecamatan yang memiliki jumlah rumah paling banyak adalah kecamatan Pesisir Tengah sebanyak 5.563 rumah dan paling sedikit adalah kecamatan Pulau Pisang sebanyak 429 buah rumah. Kondisi jumlah rumah per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini : Tabel 2.13 : Jumlah rumah per Kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah Rumah

Bengkunat Belimbing

5.338

Bengkunat

2.466

Ngambur

4.344

Pesisir Selatan

5.563

Krui Selatan Pesisir Tengah Way Krui

783 7.217 826

Karya Penggawa

1.445

Pesisir Utara

2.556

Lemong

3.229

Pulau Pisang

429 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Barat tahun 2014


25


2.6.

Kelembagan Pemerintahan Daerah Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat

DPRD

PLT BUPATI

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI

Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

- Pemerintahan -

- Pembangunan - Ekonomi Keuangan

&

-

Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum dan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Asisten Bidang Administrasi Umum

Asisten Bidang Ekonomi , Keuangan &Pembangunan

-

-Bagian Perekonomian -Bagian Pembangunan

Dinas Daerah - Dinas Pendidikan KECAMATAN

- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KELURAHAN

Bagian Umum Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

- Dinas PU - Dinas Perhubungan dan Kominfo - Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pasar

Lembaga Teknis Daerah -

SAT

Inspektorat Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Pekon Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kantor Ketahanan Pangan

POL PP

- Dinas Pertanian


26


Bagan Struktur Organisasi SKPD Yang Mempunyai Tupoksi Pembangunan Sanitasi Di Kabupaten Pesisir Barat

Plt BUPATI

Badan BAPPEDA

- Bidang Fisik dan Prasarana - Bidang Sosial Budaya

DINAS KESEHATAN

Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

DINAS PU, PERTAMBANGA N DAN ENERGI

Bidang Cipta Karya

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

PEMBERDA YAAN MASYA RAKAT DAN PEMERINTAH AN PEKON

Bidang Kebersihan

Bidang Pengemban gan desa dan Teknologi Tepat Guna

Mandat Tupoksi Langsung (Stakeholder Utama)

Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan

Bidang Pengendalia n Pencemaran Lingkungan

DINAS PENDIDIKAN

Bidang Sarana dan Prasarana

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH

Sub Bagian Humas

Mandat Tupoksi Tidak Langsung (Stakeholder Mitra)

Pada awalnya Penataan perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat menggunakan pola minimal yang pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Organisasi perangkat daerah Kabupaten dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain; kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah Kabupaten, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur, serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangan Penjabat Bupati Pesisir Barat yang salah satu tugas pokoknya adalah mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2051/SJ/ tanggal 31 Agustus 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten/kota, maka pembentukan struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat


27


menggunakan pola minimal dan bersifat ramping, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini penyusunan Organisasi Tata Kerja terbaru di lingkungan Kabupaten Pesisir Barat telah berdasarkan kepada Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. A. SEKRETARIAT DAERAH Berdasarkan Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari: a. Sekretaris Daerah Kabupaten. b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi: i. Sub Bagian pemerintahan umum; ii. Sub Bagian Pertanahan; dan iii. Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah. 2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi: i. Sub Bagian Perundang-undangan; ii. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

28


iii. Sub Bagian Organisasi. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: i. Sub Bagian Sosial dan Partisipasi Masyarakat; ii. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan iii. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga. c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: 1. Bagian Perekonomian, membawahi: i. Sub Bagian Administrasi Perekonomian; ii. Sub Bagian Perekonomian dan Produk Daerah; dan iii. Sub Bagian Data dan Pelaporan Perekonomian. 2. Bagian Pembangunan, membawahi: i. Sub Bagian Penyusunan Program; ii. Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan iii. Sub Bagian Data dan Pelaporan Pembangunan. d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari: 1. Bagian Umum, membawahi: i. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; ii. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat; dan iii. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat. 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi: i. Sub Bagian Tamu Pemda dan Upacara; ii. Sub Bagian Perjalanan Pimpinan; dan iii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat. e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

B. ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah mempunyai fungsi:


29


a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. Pengelolaan administratif.

1. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pelaksanaan pelayanan administratif. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: i.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

ii.

Sub Bagian Keuangan; dan

iii.

Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahi: i.

Seksi TK/SD/MI ;


30


ii.

Seksi Pendidikan menengah dan kejuruan; dan

iii.

Seksi Pendidikan luar Sekolah.

d. Bidang Pendidikan Khusus, Non Formal dan Informal, membawahi: i.

Seksi Kurikulum;

ii.

Seksi ketenagaan ; dan

iii.

Seksi Sarana dan Prasarana.

e. Bidang Kebudayaan, membawahi:

f.

i.

Seksi Kebudayaan dan Tradisi;

ii.

Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Permusiuman; dan

iii.

Seksi Kesenian dan Perfilman.

Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi: i.

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;

ii.

Seksi Peningkatan dan Pembinaan Prestasi Pemuda dan Olahraga; dan

iii.

Seksi Pembudayaan Olahraga.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. 2. DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. Pelayanan administratif. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

31


a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: i.


ii.


iii.


c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: i.

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan

ii.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

d. Bidang Penangulangan Masalah Kesehatan, membawahi: i.

Seksi Pengendalian Penyakit; dan

ii.

Seksi penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat, membawahi: i.

Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan; dan

ii.

Seksi Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.

f. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi: i.

Seksi Pengembangan SDM Kesehatan;

ii.

Seksi Pengendalian Makanan, Minuman dan Matra; dan

iii.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;


32


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. Pelayanan administratif. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: i.


ii.


iii.


c. Bidang Bina Marga, membawahi: i.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

ii.

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi.

d. Bidang Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi: i.

Seksi Pengairan; dan

ii.

Seksi Cipta Karya dan Penataan Ruang.

e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi: i.

f.

Seksi Geologi;

ii.

Seksi Pertambangan dan Migas; dan

iii.

Seksi Ketenagalistrikan.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. C. LEMBAGA TEKNIS DAERAH Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan berbentuk Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan. BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

33


Untuk menyelenggarakan tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e.

Pengelolaan administratif

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan;

b.

Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e.

Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: a.

Kepala Badan.

b.

Sekretariat, membawahi: i. ii. iii.

c.

Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: i. ii.

d.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bidang Perekonomian; dan Sub Bidang Pembangunan.

Bidang Pemerintahan, membawahi: i. ii.

Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum; dan Sub Bidang Sosial Budaya.


34


e.

Bidang Prasarana Wilayah, membawahi: i. ii.

f.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; dan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi: i. ii.

Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha.

g.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

h.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

2. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon. Untuk menyelenggarakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon ;

b.

Pengoordinasian penyusunan bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Pekon;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e.


Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, terdiri dari: a.

Kepala Badan.

b.

Sekretariat, membawahi:

c.

i.


ii.

Sub Bagian Keuangan;

iii.


Bidang Pemerintahan Pekon, membawahi: BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

35


d.

e.

f.

i.

Sub Bidang Kelembagaan pekon dan kelurahan; dan

ii.

Sub Bidang pemberdayaan pemerintah pekon.

Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, membawahi: i.

Sub Bidang ekonomi Masyarakat pekon; dan

ii.

Sub Bidang bantuan pembangunan dan program khusus.

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi: i.

Sub Bidang kawasan potensial dan terisolir; dan

ii.

Sub Bidang teknologi tepat guna.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

3. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup

b.

Pengoordinasian penyusunan lingkungan hidup;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e.


Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari : a.

Kepala;

b.

Sub Bagian Tata Usaha;

c.

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;

d.

Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan;

e.

Seksi Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran;

f.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.


36


2.7.

Komunikasi dan Media Peran media dalam pengelolaan sanitasi adalah sangat penting, karena sebagai salah satu bentuk kampanye kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media merupakan upaya pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran tingkat komunikasi di antara stakeholder dan peta media terkait pembangunan sanitasi. Kajian ini diperlukan untuk menyusun Strategi Kampanye dan Komunikasi, di samping juga bermanfaat sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat untuk stakeholder kunci, yakni pemerintah dan media massa. Study media dan komunikasi ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi tentang pengalaman dan kapasitas Kabupaten Pesisir Barat dalam menjalankan kampanye / pemasaran sanitasi serta sejauh mana pemahaman mereka mengetahui peran media massa dalam mendukung pembangunan sanitasi. Pada akhirnya kajian ini harus mampu mengidentifikasi media yang efektif dan efisien dalam menjangkau target yang dituju. Hanya dengan cara demikian, kajian ini dapat membantu Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun perencanaan media yang baik. Namun saat ini di Kabupaten Pesisir Barat belum ada kegiatan yang terkait komunikasi dan media karena Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekarran dari Kabupaten Lampung Barat yang di sahkan melalui Undang-undang nomor 22 tahun 2012. Tabel 2.14 : Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi*

No

Kegiatan

Dinas Pelaksana

Tahun

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Barat tahun 2012

Tabel 2.15 : Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi* No

Jenis Media

Khalayak

Pendanaan

1

Poster, leaflet

Masyarakat

APBD I

2

Poster, leaflet

Masyarakat

APBD I

3

Poster, leaflet

Masyarakat

Isu yang Diangkat Sarana Kesehatan Lingkungan PHBS

APBD II STBM Lambar Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Barat tahun 2012

Pesan Kunci

Efektifitas

Penyuluhan

Efektif

Perubahan perilaku Bebas BABS

Efektif Efektif


37

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P E S I S I R B A R A T

Recommend Documents