Panduan Pen g e l o l a a n D a t a
AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN DI DAERAH WASPOLA Facility
Panduan Pengelolaan Data
AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN DI DAERAH
PANDUAN PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI DAERAH Diterbitkan oleh WASPOLA Facility bekerja sama dengan KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, yang terdiri dari : Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Departemen Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian.
Pengarah Nugroho Tri Utomo Gary D Swisher
Editor Sofyan Iskandar
Tim Penyusun Udi Maadi Nur Apriatman Ardi Adji Dormaringan H. Saragih Bambang Pujiatmoko
WASPOLA Facility adalah kelanjutan dari proyek WASPOLA (1998-2003) dan WASPOLA 2 (2004-2009). Proyek ini didanai dari bantuan hibah dari Pemerintah Australia melalui AusAID, yang dilaksanakan oleh 2 institusi, Bappenas dan Water and Sanitation Program for East Asia and the Pacific (WSP-EAP) World Bank.
DAFTAR SINGKATAN AMPL AMPL-BM APBD Bapeprov BPM CLTS
: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan : Air Minum dan Penyehatah Lingkungan Berbasis Masyarakat : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi : Badan Pemberdayaan Masyarakat : Community Led Total Sanitation
DPRD DPU IPA IPLT ISSDP Jaga Kabag Kabid Lokalatih PAMSIMAS PDAM Pemkab Pemkot Pemprov PHBS POD Pokja Renstra Renstra SKPD RPJM RPJMD RPJP RPJPD RTL SANIMAS SK SKPD SPAL TPA WASPOLA WSLIC-II
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum : Instalasi Pemrosesan Air : Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu. : Indonesia Sanitation Sector Development Programme : Jamban Keluarga : Kepala Bagian : Kepala Bidang : Lokakarya dan Pelatihan : Program Nasional Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat : Perusahaan Daerah Air Minum : Pemerintah Kabupaten : Pemerintah Kota : Pemerintah Provinsi : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat : Pendidikan Orang Dewasa : Kelompok Kerja : Rencana Strategis : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, 5 Tahun. : Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 5 Tahun. : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 5 Tahun. : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, 20 Tahun. : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 20 Tahun. : Rencana Tindak Lanjut : Sanitasi oleh Masyarakat : Surat Keputusan : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Saluran Pembuangan Air Limbah : Tempat Pembuangan Akhir (sampah) : Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning : Water and Sanitation for Low Income Communities – II
KATA PENGANTAR Buku Panduan Pengelolaan Data AMPL ini berisi tentang panduan bagaimana melakukan fasilitasi Pengelolaan Data AMPL dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan AMPL. Dengan panduan ini, diharapkan diperoleh kejelasan dalam tata cara melakukan Pengelolaan Data AMPL. Panduan ini khususnya ditujukan bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam Pengelolaan Data AMPL di daerahnya. Namun demikian berguna juga bagi para pelaku pembangunan AMPL yang mendukung kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Buku panduan ini terdiri dari lima bagian. Pertama adalah Penjelasan Umum, kedua adalah Panduan Pengelolaan Data AMPL, ketiga adalah Panduan Pengumpulan Data AMPL, keempat adalah Panduan Pemrosesan dan Publikasi Data AMPL, dan kelima adalah Penutup. Demikian, tidak ada gading yang tak retak, segala masukan akan kami terima dengan senang hati. Selamat membaca dan mempraktekannya.
Tim Penyusun
DAFTAR ISI Daftar Singkatan Kata Pengantar Daftar Isi
Bagian 1 Penjelasan Umum
03
Bagian 2 Panduan Pengelolaan Data AMPL
09
Bagian 3 Panduan Pengumpulan Data AMPL
21
Bagian 4 Panduan Pemrosesan, Analisis dan Publikasi Data AMPL
53
Bagian 5 Penutup
75
1.1 1.2 1.3 1.4
Latar belakang Tujuan Pengguna Sistematika
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Latar belakang Kondisi Data dan Pendataan Data AMPL di Daerah Tujuan Organisasi Pengelolaan Tahapan Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Jenis Data Periode Pendataan
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
Tahapan Pengumpulan Data Jenis Data Kuisioner dan Cara Pengisian Mekanisme Pengumpulan Data
Pemrosesan Data Analisis Data Pengertian Indikator Publikasi Data
03 05 05 06 09 11 12 13 15 18 18 18
21 30 30 48
53 62 69 71
1 Penjelasan Umum 1.1. Latar Belakang Studi Pengembangan Pengelolaan Data Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang telah dilaksanakan oleh WASPOLA sejak tahun 2006, menemukan beberapa isu penting tentang pengelolaan data AMPL yaitu: 1. Rendahnya kesadaran daerah akan pentingnya pengelolaan data AMPL yang akurat 2. Adanya sistem pengelolaan data AMPL di daerah yang kurang terintegrasi 3. Belum adanya database AMPL yang disepakati di daerah 4. Rendahnya kapasitas daerah dalam pengelolaan data AMPL Studi yang dilakukan WASPOLA melalui pendekatan diskusi terfokus dalam format lokakarya data daerah, dan kajian literatur, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a. Perlu kesamaan pemahaman para pelaku pembangunan AMPL tentang pentingnya data AMPL. Hal ini meliputi pemahaman tentang variabel
03
data yang dikumpulkan, untuk apa data dikumpulkan, apa manfaat dari tersedianya data, apa kerugiannya kalau tidak tersedia data, institusi yang melakukan pengumpulan data, sumber daya yang diperlukan, bagaimana data dikumpulkan, dikelola, dan dikomunikasikan, serta frekuensi pengumpulannya b. Perlu adanya pemahaman tentang peran dan fungsi instansi pelaku pembangunan AMPL dalam pengelolaan data. Data apa saja yang dikumpulkan oleh masing-masing instansi, untuk keperluan apa data itu dikumpulkan, bagaimana mekanisme pengumpulannya, dan bagaimana data tersebut dapat diakses oleh para aktor pembangunan AMPL lainnya. Dalam hal ini secara khusus perlu dipahami peranan BPS di tingkat kabupaten dalam memperoleh data, apakah melalui pengumpulan data primer, ataukah mendapatkan data sekunder dari instansi teknis terkait. Sehingga ada pemahaman dalam menggunakan data sesuai dengan keperluannya. c. Perlu adanya penyepakatan tentang data AMPL yang minimum harus dimiliki oleh daerah untuk kebutuhan perencanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan AMPL, untuk semua tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa. Indikator MDGs dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan data AMPL yang minimum harus tersedia. d. Perlu adanya penyepakatan tentang mekanisme pengumpulan data AMPL di daerah. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu Registrasi dan Survei. Kedua metode ini perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. e. Perlu adanya kesepakatan dalam mekanisme konsolidasi data yang dikumpulkan oleh masing-masing instansi di daerah f. Perlu adanya kesepakatan dalam updating (pembaharuan) data, hal ini menyangkut frekuensi updating, mekanisme updating, instansi yang melakukan, serta alokasi sumber daya. g. Perlu dikembangkan media publikasi dan diseminasi data yang mudah diakses oleh para pelaku pembangunan AMPL di daerah khususnya, dan pihak yang lebih luas.
04
h. Untuk hal-hal di atas, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola data AMPL dalam hal pengelolaan data yang meliputi teknik pengumpulan dan pemrosesan data. i. Pihak pemerintah pusat dan provinsi perlu menyediakan insentif bagi daerah yang telah memiliki sistem pengelolaan data yang baik. j. Perlu dikembangkan panduan pengelolaan data yang mudah diikuti oleh para pengelola data AMPL di daerah. k. Pemerintah pusat dan provinsi perlu mengembangkan advokasi dan pelatihan pengelolaan data AMPL. Menindaklanjuti rekomendasi ini, maka disusunlah sebuah buku panduan pengelolaan data AMPL di daerah.
1.2. Tujuan Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan panduan fasilitasi kepada Pokja AMPL nasional dan Pokja AMPL Provinsi dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data AMPL Kabupaten/kota. 2. Membantu kelompok kerja AMPL Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data AMPL yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan, monitoring serta evaluasi pembangunan AMPL.
1.3. Pengguna Pengguna langsung yang dapat memanfaatkan buku Panduan Pengelolaan Data AMPL ini adalah: 1. Pokja AMPL Provinsi 2. Pokja AMPL Kabupaten/Kota Selain pengguna langsung tersebut, buku panduan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan pembangunan AMPL lain, baik untuk digunakan langsung ataupun sebagai panduan untuk fasilitasi.
05
1.4. Sistematika Buku panduan pengelolaan data AMPL ini disusun dalam 5 bagian, yaitu: BAGIAN 1 : PENJELASAN UMUM Merupakan pengantar umum buku panduan ini. Menguraikan latar belakang dan tujuan dari buku panduan pengelolaan data AMPL. BAGIAN 2: PANDUAN PENGELOLAAN DATA AMPL Menguraikan tentang organisasi dan tata laksana dalam pengelolaan data AMPL di tingkat Kabupaten/Kota. BAGIAN 3: PANDUAN PENGUMPULAN DATA AMPL Menguraikan tentang proses pengumpulan data AMPL dimulai sejak menyusun kuesioner hingga entry data. BAGIAN 4: PANDUAN PEMROSESAN DAN PUBLIKASI DATA AMPL Menguraikan tentang teknik-teknik pemrosesan data dan bagaimana membuat publikasi data. BAGIAN 5: PENUTUP
06
07
2 Panduan Pengelolaan Data Ampl Daerah 2.1. Latar Belakang Pembangunan sektor AMPL telah mulai berlangsung sejak PELITA I. Hanya saja pembangunan tersebut tidak disertai dengan pengelolaan data secara baik dan terpadu. Berbagai institusi terkait AMPL memiliki data. Misalnya Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, atau Departemen Dalam Negeri memiliki data masing-masing, dimana bisa muncul angka yang berbeda untuk kategori dan kelompok sasaran sama. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat setiap institusi akan lebih fokus terhadap angka pencapaian pembangunan yang dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan. Perbedaan data juga bisa disebabkan oleh adanya perbedaan pada penggunaan definisi, kategorisasi variabel yang digunakan, metode pengambilan data, dan kehandalan sumber daya manusia yang mengolah dan mengelolanya. Berbagai jenis data AMPL yang ada di masing-masing institusi tentunya tak bisa disatukan begitu saja. Salah satu data yang ada dan bisa digunakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan data. Namun ketersediaan data AMPL di BPS saat ini
09
masih sangat terbatas. Mengapa? Karena data AMPL belum dipandang sebagai variabel yang perlu diperlakukan secara khusus dibanding sektor lain, misalnya survei pertanian atau survei volume penjualan beras. Data AMPL terakhir yang digunakan diambil berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data hasil SUSENAS tersebut digunakan sebagai acuan khususnya dalam mengevaluasi pencapaian target MDGs. SUMBER AIR BERSIH TERLINDUNGI Laporan MDGs Indonesia
SUMBER AIR BERSIH TAK TERLINDUNGI Laporan MDGs Indonesia
BPS
BPS
1.
sambungan pipa
1.
sambungan pipa
1.
gerobak dorong
1.
air kemasan (termasuk isi ulang)
2.
hidran umum
2.
sumur bor
2.
air kemasan
2.
sumur tak terlindungi
3.
sumur bor
3.
sumur terlindungi
3.
air dari truk tangki
3.
mata air tak terlindungi
4.
sumur terlindungi
4.
mata air terlindungi
4.
sumur tak terlindungi
4.
sungai
5.
mata air terlindungi
5.
air hujan
5.
mata air tak terlindungi
5.
lain-lain (danau, waduk, dll)
6.
air hujan
Di dalam pendataan, perbedaan pendefinisian akan mengakibatkan hasil yang berbeda sama sekali. Karena itu, persamaan pendefinisian menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pendataan berlangsung, demikian juga standarisasi terminologi dan metodologi. Hal ini seperti yang terjadi dalam penyajian data air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Indonesia selama ini. Tabel 1 memberikan contoh definisi yang berbeda pada sektor air minum untuk membedakan sumber air yang berkategori baik dan tidak baik antara Laporan Pemantauan MDGs di Indonesia dan BPS (SUSENAS 2002). Definisi yang digunakan untuk sumber air tersebut juga belum tentu sesuai dengan definisi sumber air dan sarana sanitasi yang layak (improved) dan tidak layak (unimproved) yang saat ini digunakan untuk memantau pencapaian MDGs sektor Permukiman dan Perumahan. Selain perbedaan antar-institusi, ada perbedaan di masyarakat. Perbedaan itu menyangkut persepsi antara masyarakat dan pengumpul data. Ini memungkinkan fasilitas yang sama ditempatkan pada kelompok data yang berbeda-beda
10
Kelemahan data AMPL ini secara langsung berakibat pada lemahnya monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan berakibat lanjut pada lemahnya perencanaan pembangunan AMPL. Keberadaan data yang bersumber dari BPS saat ini sudah sangat memadai jika untuk mengukur cakupan pelayanan AMPL pada tingkat nasional hingga provinsi, namun tidak memadai jika dimaksudkan untuk membuat landasan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Sebagai contoh, untuk perencanaan pembangunan AMPL di satu kabupaten, maka pemerintah kabupaten bersangkutan memerlukan data tentang jumlah tiap sarana yang masih berfungsi dan tidak berfungsi serta jumlah penduduk penggunanya hingga tingkat desa atau bahkan rumah tangga. Kemudian juga perlu mengetahui kondisi di saat musim penghujan dan musim kemarau. Ketersediaan data yang lebih rinci tersebut tentu saja akan sangat tidak efisien jika dilaksanakan terpusat, misalkan oleh BPS sendiri. Lebih lagi data yang rinci tersebut juga menjadi tidak memiliki arti penting bagi pemerintah pusat yang lebih berorientasi pada tingkat perencanaan makro. Pendataan yang rinci untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan akan lebih efisien jika dilaksanakan terdesentralisasi.
2.2. Kondisi Data dan Pendataan AMPL Di Daerah Aktor atau para pelaku dalam pengelolaan data AMPL di daerah secara umum terdiri dari dinas-dinas yang secara langsung berhubungan dengan sektor AMPL, seperti: zz Dinas Kesehatan yang memiliki jalur dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Mekanisme perolehan data dilakukan melalui hasil proses inspeksi sanitasi ditingkat desa yang dilaksanakan secara berkala oleh kader kesehatan lingkungan di setiap desa, selanjutnya direkap oleh petugas sanitarian di tingkat kecamatan, subdin Kesehatan lingkungan di tingkat kabupaten dan selanjutnya diolah bidang Penyehatan Lingkungan di tingkat propinsi. zz Dinas Pekerjaan Umum memiliki jalur mekanisme perolehan data melalui telaah usulan yang tertuang dalam DASK, meliputi data tentang jumlah sistem yang terbangun, cakupan penduduk yang mendapatkan sarana dan prasarana yang dibangun serta investasi biaya yang dibutuhkan
11
dalam setiap pembangunan. zz Badan Pemberdayaan Masyarakat yang melakukan pengumpulan data dalam mengisi profil desa, dimana mekanisme perolehan data dilakukan melalui pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang berada disetiap dusun, selanjutnya diolah ditingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi zz PDAM yang melakukan pengumpulan data pelanggan air minum yang dilayaninya, dimana Perpamsi melakukan pengelolaan data AMPL yang meliputi data administratif dan teknis PDAM, termasuk cakupan pelayanan, yang dipublikasikan dalam Direktori Perpamsi zz Bappeda yang melakukan konsolidasi data yang dikumpulkan oleh dinas terkait, mekanisme perolehan data dilakukan melalui permintaan dari masing-masing instansi terkait menurut bidangnya masing-masing. Bappeda berperan sebagai koordinator integrasi data antar sektoral dan mensinergikan pemenuhan data dasar AMPL antar pemangku kepentingan. zz BPS melakukan pendataan sektoral berdasarkan permintaan dan kebutuhan. Adapun prosesnya dapat diperoleh langsung dari instansi yang bersangkutan dan untuk data umum perolehannya melalui mekanisme dari tingkat desa melalui profil desa, selanjutnya ke petugas BPS di tingkat kecamatan (Mantri Statistik), kabupaten/kota dan seterusnya ke propinsi Dari beragamnya kondisi pendataan diatas, maka dirasakan perlunya kesatuan konsep, definisi dan metodologi pengelolaan data AMPL di daerah, untuk mendapatkan indikator AMPL sampai wilayah terkecil agar data dapat digunakan sebagai perencanaan, monitoring serta evaluasi capaian pelayanan AMPL.
2.3. Tujuan Berlandaskan kondisi tersebut di atas, maka buku ini disusun dengan tujuan untuk dapat memberikan panduan bagi para pengelola data di tingkat kabupaten dalam pengelolaan data sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) yang terpadu secara nasional dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.
12
2.4. Organisasi Pengelolaan Sektor AMPL adalah urusan beragam pemangku kepentingan dan telah diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan datanya juga terjadi pada beberapa pemangku kepentingan dengan fokus masing-masing sesuai tupoksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan dan mensinergikan urusan sektor AMPL ini yang dimulai dari pengelolaan datanya. Seiring dengan persoalan kelembagaan yang ada, maka untuk pengelolaan data AMPL ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi koordinasi yang baik, misalnya, lembaga yang melakukan koordinasi pengelolaan data AMPL adalah Kelompok Kerja (Pokja) AMPL. Belajar dari pelaksanaan uji coba yang telah dilaksanakan di Kab. Bangka dan berbagai kajian di beberapa daerah dan kajian literatur, maka organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut: PENANGGUNGJAWAB Ketua Pokja AMPL
KETUA PELAKSANA Anggota Pokja
TIM PELAKSANA Anggota Pokja
SUPERVISOR Anggota Pokja atau yang Dipandang Mampu
SUPERVISOR LAPANGAN Bidan Desa/Aparat Desa
SURVEYOR/ENUMERATOR Kader Posyandu/Karang
Organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL Pokja AMPL adalah lembaga adhoc di daerah yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota/Gubernur yang anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan, baik lembaga atau perorangan, baik pemerintah (SKPD) maupun non pemerintah yang memiliki tupoksi, keterlibatan atau keberpihakan pada sektor AMPL.
13
Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL Posisi
Pelaksana
Tugas Pekerjaan
Ketua Pokja
Penanggungjawab seluruh pelaksanaan pengelolaan data AMPL, Mengkoordinasikan instansi terkait
Anggota Pokja (SKPD atau individu)
Ketua pelaksana dan bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan
Anggota Pokja
Mengikuti TOT pengumpulan data Melakukan pelatihan kepada supervisor dan enumerator Menyediakan dan mengatur logistik Mengatur jadwal kegiatan dan pelaksanaannya Melakukan batching (pengelompokan), editing (perbaikan), dan coding (pengkodean) Mengikuti pelatihan entry (pengisian) dan analisis data Melakukan entry data Melakukan analisis data Menyusun buku publikasi dan pelaksanaan publikasinya
Anggota Pokja atau yang dipandang mampu (misal: sanitarian atau aparat kecamatan)
Mengikuti TOT pengumpulan data Melakukan supervisi dalam pelaksanaan pengumpulan data Memeriksa kelengkapan kuesioner untuk wilayah kerjanya sebelum diserahkan ke Tim Pelaksana
Supervisor Lapangan
Bidan Desa atau aparat desa
Mengikuti pelatihan pengumpulan data Melakukan supervisi dan pendampingan kepada enumerator dalam survei Memeriksa kelengkapan kuesioner dan isiannya sebelum diserahkan ke Supervisor
Surveyor/ Enumerator
Kader Posyandu atau Karang Taruna
Mengikuti pelatihan pengumpulan data Melakukan survei rumah tangga
Penanggungjawab
Ketua Pelaksana
Tim Pelaksana
Supervisor
Organisasi pelaksanaan dan pelaksana tersebut tidaklah baku, dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah. Yang penting dari pelaksanaan ini bahwa setiap pemangku kepentingan sepakat untuk koordinasi, sinergi dan integrasi dalam pengelolaan data AMPL.
14
2.5. Tahapan Kegiatan Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pengumpulan data AMPL ini secara umum adalah sebagai berikut: 1. Pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pokja AMPL adalah melakukan serangkaian pertemuan koordinasi/ lokakarya dengan seluruh pemangku kepentingan guna (i) mengidentifikasi data dan pendataan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan, (ii) menggali kesepakatan bersama untuk melakukan pengelolaan data yang sinergis dan terintegrasi, dan (iii) menggalang dukungan pimpinan daerah, baik Bupati/Walikota dan DPRD untuk pelaksanaan pengelolaan data AMPL yang sinergis dan terintegrasi. 2. Kedua adalah menyepakati dan menetapkan Tim Pelaksana dan melakukan kegiatankegiatan persiapan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Tim Pelaksana ini haruslah multistakeholder, tidak hanya dari satu SKPD saja dan idealnya dipilih dari unsur-unsur anggota Pokja AMPL. Setelah Tim Pelaksana terbentuk, selanjutnya Tim Pelaksana melakukan kegiatan-kegiatan persiapan yang meliputi: zz Penyiapan sumberdaya; zz Pembagian tugas;
Bagaimana melakukan pengelolaan data AMPL Proses dalam melakukan pendataan AMPL adalah sebagai berikut Pertemuan, koordinasi dan lokakarya
Penetapan tim pelaksana dan persiapan
TOT Tim Pelaksana
Pelatihan Aparat pendata lapangan
Survei Rumah Tangga
Pelatihan Cleaning & Entry dan Analisis data
Cleaning & Entry Data
Pelatihan Pengolahan / Analisis data
Pengolahan & Analisis data
Penyusunan Buku Kondisi AMPL
1. Membangun kesepakatan dan komitmen semua pihak (-SKPDSKPD) 2. Menggalang dukungan pimpinan
1. Menetapkan Tim Pelaksana dari unsur-unsur Pokja AMPL 2. Menyiapkan sumberdaya dan penyepakatan jadwal
1. ToT pendataan lapangan kepada Tim Pelaksana 2. Perbaikan kuesioner jika diperlukan
Pelatihan Aparat Pencacah (Enumerator) oleh Tim Pelaksana didampingi Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA
1. Survei lapangan oleh Pencacah 2. Supervisi oleh Tim Pelaksana/Pokja AMPL Pelatihan Aparat Pencacah (Enumerator) oleh Tim Pelaksana didampingi Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA
Cleaning dan Entry Data oleh Tim Pelaksana
Pelatihan Pengolahan/Analisis Data
Pengolahan/Analisis Data
Penyusunan Buku Kondisi AMPL
zz Penyusunan rencana kegiatan dan jadwal 3. Ketiga adalah TOT Tim Pelaksana. Pokja AMPL dan WASPOLA Facility akan memfasilitasi pelaksanaan TOT Tim
Publikasi Data
Publikasi data, misalnya melalui diskusi publik atau peluncuran buku
15
Pelaksana ini. Penjelasan lebih rinci kegiatan ini dapat dicermati pada buku 4 dari Panduan ini. Selesai TOT, selanjutnya Tim Pelaksana segera menyusun rencana persiapan pengumpulan data yang meliputi (i) revisi kuesioner jika diperlukan, (ii) rekrutmen supervisor dan enumerator, (ii) pengumpulan data sekunder untuk perencanaan survei, (iii) perencanaan jadwal pelatihan enumerator dan supervisor, dan (iv) perencanaan jadwal survei. 4. Keempat adalah pelatihan kepada aparat pendata lapangan (surveyor/ enumerator) dan supervisor pengumpulan data. Pelatihan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, namun akan diberikan pendampingan dari Pokja AMPL dan WASPOLA Facility. Segala hal yang menyangkut materi dan modul pelatihan disiapkan secara mandiri oleh Tim Pelaksana, karena harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal. 5. Kelima adalah melakukan survei rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelatihan selesai dan idealnya segera tanpa ada jeda waktu lama. Survei dilaksanakan oleh Enumerator dengan supervisi dari Supervisor lapangan. Enumerator dan Supervisor yang tidak mengikuti pelatihan tidak boleh melakukan survei, karena akan mengurangi akurasi dan validitas data. Tim Pelaksana harus pula melakukan supervisi untuk menjamin validitas data sekaligus untuk memahami kondisi-kondisi lapangan berkaitan dengan sektor AMPL. 6. Setelah semua kuesioner terkumpul di Supervisor, selanjutnya diserahkan ke Tim Pelaksana untuk proses batching dan editing. Diperlukan petugas khusus untuk proses batching dan editing ini, karena memerlukan ketelitian dan ketekunan. Pelaksana supervisi di lapangan dianjurkan terlibat sebagai petugas batching dan editing, karena menguasai persoalan lapangan. Pada proses ini, umumnya diperlukan juga kegiatan kunjungan secara sampel acak ke rumah tangga responden untuk melakukan review dan evaluasi dari pelaksanaan survei melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama responden-enumerator-supervisor. 7. Pelatihan entry data dan cleaning data menjadi kegiatan selanjutnya setelah batching dan editing selesai. Tim Pelaksana akan dilatih tentang hal tersebut oleh Pokja AMPL dan WASPOLA Facility. Umumnya pelatihan dapat dilaksanakan selama 2 hari efektif. Program aplikasi
16
untuk entry data dapat disiapkan oleh Pokja AMPL dan WASPOLA Facility, atau dibuat bersama-sama dengan Tim Pelaksana. 8. Entry data dan proses cleaning data dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Pelaksana. Umumnya proses entry data dapat dilakukan dengan cepat, karena relatif mudah dan tidak banyak data yang harus diinput dengan rata-rata waktu 5-10 menit per satu buku kuesioner. Cleaning data merupakan proses yang memerluka ketelitian dan dilakukan secara iterasi, mulai dari proses pencermatan sepintas-keseluruhan, identifikasi kesalahan, koreksi data, dan kemudian kembali proses berulang dengan menggunakan kriteria dari kesalahan yang teridentifikasi maupun yang mungkin terjadi. 9. Pelatihan berikutnya adalah tentang analisis data. Tim Pelaksana akan diberikan pelatihan mengenai analisis data dari Pokja AMPL dan WASPOLA Facility. Umumnya pelatihan ini bisa digabungkan pelaksanaannya dengan pelatihan entry dan cleaning data, tergantung ketersediaan waktu dan materi pelatihan tambahan yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana. 10. Tim Pelaksana selanjutnya melakukan pemrosesan dan analisis data secara mandiri. Diperkirakan proses analisis membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. 11. Penyusunan buku publikasi kondisi AMPL Kabupaten/Kota merupakan proses yang bisa dilaksanakan seiring dengan proses analisis data. Tim Pelaksana menyusun buku ini secara mandiri, sementara Pokja AMPL dan WASPOLA Facility akan membantu mereview buku sebelum dipublikasikan. 12. Terakhir adalah melakukan publikasi tentang kondisi AMPL melalui lokakarya atau seminar dan penerbitan buku kondisi AMPL. Seluruh pemangku kepentingan perlu diundang dalam kegiatan ini, baik internal dari Kabupaten/Kota, Provinsi bersangkutan maupun daerah lain untuk berbagi pembelajaran, memperoleh masukan, serta membangun komitmen untuk perbaikan data secara khusus, dengan perbaikan sektor secara umum.
17
2.6. Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan, dengan menyesuaikan tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan data AMPL secara umum adalah sebagai berikut: Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL Bulan 1
Kegiatan
I
II
III
Bulan 2 IV
I
II
III
Bulan 3 IV
I
II
III
Bulan 4 IV
I
II
III
Bulan 5 IV
I
II
III
Bulan 6 IV
I
II
III
IV
Pertemuan Koordinasi dan Lokakarya Penetapan Tim Pelaksana Persiapan TOT Pada Tim Pelaksana Persiapan Pengumpulan Data Pelatihan Pencacah Survey Lapangan Pelatihan Cleaning & Entry Data Cleaning & Entry Data Pelatihan Pengolahan & Analisis Analisis Data Penyusunan Buku AMPL Publikasi Buku
Jadwal tersebut tentu saja dapat berubah menyesuaikan dengan kesiapan dan ketersediaan sumber daya yang ada di masing-masing daerah.
2.7. Jenis Data Dalam buku panduan ini, jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah data untuk sektor AMPL yang meliputi: a. Sumber Air Minum: Akses dan Sarana b. Pembuangan Tinja/Jamban: Akses dan Sarana c. Pembuangan Limbah Cair: Akses dan Sarana d. Pembuangan Sampah: Akses dan Sarana
2.8. Periode Pendataan
18
Jenis-jenis data di atas, atau data apapun yang telah dikumpulkan, akan sangat kehilangan arti dan manfaatnya jika tidak dilakukan pembaharuan secara periodik. Data yang hanya pada satu saat hanya akan sangat bermanfaat saat
itu pula. Perubahan dan perkembangan kondisi lapangan tidak akan diketahui jika tidak dilakukan pendataan ulang. Dianjurkan untuk pendataan ulang dilakukan dengan definisi dan prosedur yang sama, meskipun seringkali diperlukan perubahan definisi oleh karena perubahan standar pelayanan AMPL ataupun akibat perubahan kebutuhan variabel. Pada kondisi diperlukannya perubahan definisi, maka harus diberikan penjelasan pada data yang baru tentang perubahan-perubahan definisi yang dilakukan. Demikian pula jika terjadi perubahan sampling frame pada pengumpulan data yang menggunakan metode survei, maka perubahanperubahan tersebut juga harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari kesalahan atau bias pada saat analisis dan penyimpulan. Tidak ada periode yang baku dalam pendataan ulang. Pertimbangan yang umum digunakan dalam melakukan pendataan ulang umumnya adalah persoalan sumberdaya, baik manusia, waktu dan terutama sekali pembiayaan. Untuk pendataan akses layanan AMPL ini, berlandaskan cepatnya perubahan yang terjadi di lapangan dan faktor permbiayaan, maka idealnya dilakukan sebagai berikut: Tahun Ke
Sensus
Sampel
Data Dihasilkan
0 (nol)
Seluruh Rumah Tangga
Rumah Tangga Sampel
Data dasar
3 (tiga)
Rumah Tangga Sampel
Rumah Tangga Sampel dengan jumlah lebih kecil
Data update untuk monitoring dan evaluasi
5 (lima)
Seluruh Rumah Tangga
Rumah Tangga Sampel
Data update lengkap
Namun apabila sumberdaya tidak memungkinkan, maka pendataan ulang dapat dilakukan dengan periode berikut: Tahun Ke
Sensus
Sampel
Data Dihasilkan
0 (nol)
Seluruh Rumah Tangga
Rumah Tangga Sampel
Data dasar
5 (lima)
Rumah Tangga Sampel
Rumah Tangga Sampel dengan jumlah lebih kecil
Data update untuk monitoring dan evaluasi
10 (sepuluh)
Seluruh Rumah Tangga
Rumah Tangga Sampel
Data update lengkap
19
3 Panduan Pengumpulan Data Ampl Daerah 3.1. Tahapan Pengumpulan Data Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pengumpulan data AMPL ini secara umum adalah sebagai berikut:TOT pengumpulan data adalah kegiatan pertama yang dilakukan setelah Tim Pelaksana ditetapkan. TOT ini dilaksanakan selama minimal 2 hari efektif dengan pelatih dari Pokja AMPL-WASPOLA Facility. Materi-materi dalam pelatihan meliputi : zz Konsep pengelolaan data AMPL zz Kuesioner dan cara-cara pengisian zz Mekanisme pengumpulan data zz Cara-cara wawancara zz Simulasi survei zz Simulasi pelatihan
21
Panduan pengelolaan data
ToT Tim Pelaksana pengelolaan data
Evaluasi kuesioner
Tidak
Perbaikan
Ya Penyusunan modul pelatihan Supervisor dan Enumerator
Rekrutmen Supervisor dan Enumerator
A
22
Perbaikan kuesioner
B
A
B
Pelatihan Supervisor dan Enumerator
Pembagian blok survei dan jumlah kuesioner
Daftar blok survei dan jumlah kuesioner
Perbanyakan kuesioner
Sosialisasi ke masyarakat
Survei rumah tangga oleh Enumerator
Penyerahan kuesioner kepada Supervisor
Pemeriksaan dan editing oleh Supervisor
D
C
23
C
D Ya
Lengkap dan benar?
Tidak
Konfirmasi langsung ke Enumerator
Pemeriksaan dan editing oleh Supervisor
Ya
Lengkap dan benar?
Tidak
Data valid dan akurat?
Tidak
Survey ulang dengan pendampingan
Ya Data lapangan (Kuesioner Terisi)
Batching dan Editing
24
Alur Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
No
Lokasi
Pelaksana
1
TOT Tim Pelaksana Pengelolaan Data AMPL
Kegiatan
Studio
Pelatih: Pokja AMPL & WASPOLA Peserta: Pokja AMPL daerah (Tim Pelaksana)
Draft final panduan survei
2
Evaluasi & Revisi kuesioner
Studio
Tim Pelaksana
Final kuesioner
3
Perencanaan survei
Studio & Lapangan
Tim Pelaksana
Data nama & luas wilayah, jumlah rumah tangga & penduduk Jadwal survei
4
Penyusunan modul pelatihan Supervisor & Enumerator
Studio
Tim Pelaksana
Modul pelatihan Supervisor & Enumerator
5
Rekrutmen Supervisor & Enumerator
Studio & Lapangan
Tim Pelaksana
Daftar Supervisor & Enumerator
6
Perbanyakan kuesioner
Studio
Tim Pelaksana
Kuesioner sejumlah yang dibutuhkan untuk survei
7
Pelatihan Supervisor & Enumerator
Pelatih: Tim Pelaksana Peserta: Supervisor & Enumerator
Supervisor & Enumerator siap melaksanakan survei
8
Pembagian blok survei dan kuesioner
Tim Pelaksana
Blok survei dengan petugas Supervisor, Enumerator dan jumlah kuesionernya
9
Sosialisasi kepada masyarakat/ calon responden
Lapangan
Tim Pelaksana & Supervisor
Calon Responden/Masyarakat terinformasi tentang survei
10
Survei lapangan (Rumah Tangga) oleh Enumerator & Supervisor
Lapangan
Supervisor & Enumerator
Kuesioner terisi lengkap dan akurat
11
Pemeriksaan kuesioner oleh Supervisor
Lapangan
Supervisor
Kuesioner terisi lengkap dan akurat
12
Pengecekan acak Responden oleh Supervisor
Lapangan
Supervisor
Kuesioner terisi lengkap dan akurat
13
Survei ulang oleh Enumerator didampingi Supervisor (jika dibutuhkan)
Lapangan
Enumerator & Supervisor
Kuesioner terisi lengkap dan akurat
14
Batching & Editing (selengkapnya lihat pada tahapan pemrosesan data)
Tim Pelaksana
Kuesioner terurut dan sudah memiliki kode rumah tangga
Kelas & Lapangan Studio
Studio
Output
Perencanaan survei adalah kegiatan selanjutnya dari Tim Pelaksana, yaitu membuat rencana-rencana pelaksanaan survei yang meliputi: zz Pembagian tugas antar anggota tim pelaksana, diantaranya tugas-tugas logistik, supervisor dan pelatih. zz Pengumpulan data sekunder untuk dasar perencanaan survei.
25
zz Menyusun rencana pelaksanaan survei, diantaranya pembagian blok survei, jumlah surveyor/enumerator, jadwal pelatihan dan jadwal pelaksanaan survei. zz Menyusun rencana pelatihan kepada Supervisor Lapangan dan Surveyor/ Enumerator. Penyusunan modul pelatihan untuk Supervisor dan Enumerator menjadi kegiatan selanjutnya Tim Pelaksana. Penyusunan modul harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta rencana pelatihan yang telah disusun. Rekrutmen Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator dilakukan setelah perencanaan survei selesai paralel dengan proses penyusunan modul pelatihan. Dalam perencanaan survei sudah harus ditetapkan siapa yang akan ditugaskan sebagai Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator. Bidan Desa dan Kader Posyandu adalah yang paling potensial untuk tugas ini. Pelatihan kepada Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator adalah langkah selanjutnya. Pelatihan dilaksanakan minimal 2 hari efektif dengan pelatih seluruhnya dari Tim Pelaksana yang akan didampingi tim pelatih dari Pokja AMPL-WASPOLA Facility. Materi-materi dalam pelatihan meliputi: zz Mekanisme pengumpulan data zz Kuesioner dan cara-cara pengisian zz Cara-cara wawancara zz Simulasi survei zz Praktek lapangan Pada saat pelatihan, sangat penting untuk menjelaskan tentang tugas dan kewajiban masing-masing Supervisor dan Enumerator. Tugas-tugas dan kewajiban tersebut, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut: Supervisor: zz Wajib mengikuti pelatihan bagi Supervisor baru atau refreshing bagi Supervisor lama sebelum bertugas zz Menyiapkan base camp untuk tim sebagai tempat kerja, koordinasi, dan
26
pengendalian zz Menyiapkan peta lokasi survei zz Membuat pembagian wilayah survei dan surveyornya zz Membuat daftar buku kuesioner dan surveyor pemegangnya zz Menyiapkan logistik: kuesioner, peralatan dan perlengkapan survei zz Bertanggungjawab terhadap administrasi dan keuangan tim dan membuat laporannya zz Memeriksa isi kuesioner dan kebenarannya dan mengumpulkannya dari seluruh enumerator/surveyor anggota timnya. zz Jika ada kuesioner yang meragukan, supervisor harus menanyakan kepada enumerator/surveyor dan melakukan pengecekan lapangan jika diperlukan. zz Melakukan pengecekan lapangan secara sampel acak. zz Mengisi pengesahan lembar Supervisor pada setiap kuesioner setelah pemeriksaan dan pengecekan selesai. zz Melakukan pendampingan survei jika diperlukan. zz Menyerahkan seluruh kuesioner hasil survei kepada Tim Pelaksana atau petugas yang ditunjuk. Enumerator: zz Wajib mengikuti pelatihan bagi Enumerator baru atau refreshing bagi Enumerator lama sebelum bertugas. zz Melakukan survei/wawancara rumah tangga kepada setiap Rumah Tangga (RT) untuk wilayah surveinya. zz Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data/isian seluruh kuesioner hasil surveinya. zz Menyerahkan kuesioner hasil surveinya kepada Supervisor. zz Meminta bantuan kepada Supervisor apabila ada kesulitan melakukan wawancara dengan Responden.
27
Setelah pelatihan, segera dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang akan dilaksanakannya survei AMPL. Sosialisasi dapat dilakukan sendiri oleh Tim Pelaksana dengan dibantu oleh Supervisor atau dapat pula dibantu oleh aparat kecamatan dan desa/ kelurahan. Setelah sosialisasi dan masyarakat mengetahui tentang adanya survei, maka survei lapangan dengan melakukan wawancara ke rumah tangga dapat dilakukan. Pada pelaksanaan survei/wawancara, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: zz Buat suasana santai & kekeluargaan zz Jelaskan maksud dan tujuan zz Konsentrasi dan kesiapan responden zz Lakukan Pengumpulan Informasi zz Sikap pewawancara: −− Berpakaian rapi/sesuai −− Rendah hati dan rasa hormat −− Ramah dan langsung kepada pertanyaan, tidak bertele-tele atau berbelit-belit −− Pendengar yang baik −− Tidak meremehkan/tidak berprasangka zz Perhatikan waktu pertemuan (durasi), karena jika terlalu lama akan membuat responden jengkel dan menjawab dengan asal. zz Ucapkan terima kasih dan perjanjian kembali bila masih diperlukan zz Mencatat proses wawancara −− Lama/durasi −− Sikap dan penerimaan responden zz Merapikan kembali hasil wawancara dengan lengkap zz Melaporkan hasilnya kepada supervisor zz Mendiskusikan hasil dengan sesama pewawancara zz Mencari dan mengembangkan cara baru agar lebih efektif
28
zz Melaporkan hal-hal yang tidak diharapkan −− Gangguan keamanan −− intimidasi Enumerator harus memeriksa kembali buku kuesioner yang telah selesai dan mengisi daftar isian tentang survei pada halaman cover, yaitu nama, tanggal dan jam mulai, dan tanggal dan jam selesai, serta tanda tangan. Apabila telah selesai, kuesioner selanjutnya diserahkan kepada Supervisor. Kuesioner yang telah terisi dari hasil survei para Enumerator selanjutnya dikumpulkan ke Supervisor dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan editing jika diperlukan. Supervisor harus memeriksan setiap jawaban pada setiap kuesioner dan jika ditemukan ketidak wajaran atau isian yang kosong atau tidak jelas segera melakukan crosscheck kepada Enumerator dan bahkan seringkali perlu dilakukan pengecekan ulang ke lapangan bersama Enumerator. Selain melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isian jawaban pada setiap kuesioner, Supervisor juga perlu melakukan pengecekan lapangan secara sampel acak untuk memeriksa akurasi dan validitas Enumerator. Kadangkadang ada Enumerator yang melakukan kesalahan berulang atau bersifat sistematis, sehingga kontrol Supervisor sangat penting untuk dilakukan. Supervisor harus mengisi daftar isian tentang pemeriksaan buku kuesioner pada buku kuesioner yang telah selesai diperiksa pada halaman cover, yaitu nama, tanggal dan mulai pemeriksaan, tanggal dan mulai selesai, serta tanda tangan. Apabila dilakukan pengecekan lapangan secara sampel acak, juga harus melengkapi daftar isian pada bagian pengecekan lapangan dengan item isian yang sama. Setelah seluruh buku kuesioner diperiksa, Supervisor selanjutnya menyerahkannya kepada Tim Pelaksana atau petugas yang ditunjuk. Kegiatan selanjutnya adalah proses batching dan editing oleh Tim Pelaksana yang penjelasannya dapat dicermati pada buku 3 Panduan Pemrosesan, Analisis dan Publikasi Data.
29
3.2. Jenis Data Dalam buku panduan ini, jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah data untuk sektor AMPL yang meliputi : a. Sumber Air Minum: Akses dan Sarana b. Pembuangan Tinja/Jamban: Akses dan Sarana c. Pembuangan Limbah Cair: Akses dan Sarana d. Pembuangan Sampah: Akses dan Sarana
3.3. Kuesioner dan Cara Pengisian 3.3.1. Kuesioner Format kuesioner untuk rumah tangga dapat dilihat pada lampiran. Format kuesioner disusun berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan bersama dengan Pokja AMPL Kabupaten Bangka. Dengan format kuesioner tersebut sudah teruji bahwa survei dan pemrosesan datanya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Namun, pada buku ini juga disajikan bentuk/format dan cara-cara pembuatan kuesioner sebagai bahan pertimbangan. Bentuk atau format kuesioner bisa berupa: zz Tabel zz Checklist zz Kalimat pertanyaan berurut Masing-masing penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan pada saat survei dan pemrosesan nantinya. Juga penggunaannya dapat berupa kombinasi dari ketiga bentuk tersebut, tidak harus kaku dengan satu bentuk saja. Cara-cara pembuatan pertanyaan dalam kuesioner yang perlu diperhatikan adalah: zz Relevansi Pertanyaan; pertanyaan dalam kuesioner harus dibatasi pada yang relevan langsung dengan tujuan studi dan yang relevan dengan calon responden.
30
zz Pertanyaan Sensitif; pertanyaan yang sensitif harus dihindari, kecuali memang relevan dengan tujuan studi, misalnya tentang perilaku sex, kelompok minoritas dan lain-lain yang mengundang kemarahan atau kekesalan responden. zz Pertanyaan Mengarahkan; pertanyaan yang mengarahkan sehingga responden akan menjawab tertentu harus dihindarkan. Pertanyaan harus disusun dengan kalimat yang netral, sehingga responden terbuka dan bisa menjawab sesuai dengan pendapat atau pengetahuannya. Sebagai contoh pertanyaan berikut: Presiden pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu menyampaikan bahwa kita telah berhasil dalam pembangunan, apakah anda setuju bahwa pembangunan di Indonesia telah berhasil ? zz Pertanyaan Berganda; pertanyaan yang menanyakan beberapa hal tidak boleh digunakan, jadi pertanyaan haruslah tunggal tentang suatu masalah. Misalnya: apakah anda BAB di jamban, sementara jika sedang di kebun BAB di tanah dengan menggali? Pertanyaan seperti ini akan menyulitkan responden dalam menjawab dan nantinya juga akan menyulitkan dalam analisisnya. zz Pertanyaan Menakut-nakuti; pertanyaan yang sifatnya menakut-nakuti dan akhirnya menyulitkan responden dalam menjawab tidak boleh dipergunakan. Misalnya: Di kampung ini ada orang yang suka menghasut dan mengancam, tolong sebutkan dengan jujur siapa sajakah orangorang tersebut? Bentuk pertanyaan ada tiga, yaitu (i) pertanyaan tertutup, (ii) pertanyaan terbuka dan (iii) kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dengan jawaban tertutup, yaitu jawabanjawabannya sudah tertentu dan disediakan dalam kuesioner, meskipun masih berupa pilihan-pilihan. Pertanyaan dengan jawaban tertutup ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian, yaitu:
31
Keuntungan dan Kerugian Pertanyaan Tertutup Keuntungan
Kerugian
Jawaban bersifat standar dan bisa diperbandingkan antar responden.
Responden memberikan jawaban tebakan, meskipun dia tidak memahami permasalahan/pertanyaan.
Jawaban mudah dilakukan coding, bahkan sudah dapat dibuatkan coding sejak pembuatan kuesioner.
Responden frustasi dan asal menjawab atau tidak menjawab, karena tidak tersedia jawaban yang sesuai dengan keinginannya.
Jawaban mudah dianalisis dan diformulasikan.
Responden bingung karena terlalu banyak tersedia alternatif jawaban.
Responden lebih mudah dan yakin dalam memberikan jawaban.
Ada kemungkinan tidak diketahui perbedaan pendapat antara responden dan peneliti, karena semua alternatif jawaban disusun oleh peneliti.
Jawaban relatif lebih lengkap, karena sudah dipersiapkan.
Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan dengan jawaban terbuka, yaitu jawabannya belum disediakan oleh peneliti dalam kuesioner. Responden benarbenar bebas sepenuhnya untuk memberikan jawaban dan jawabannya ditulis sesuai dengan apa yang dinyatakan responden pada kuesioner. Keuntungan dan kerugian dari bentuk pertanyaan terbuka antara lain: Keuntungan dan Kerugian Pertanyaan Terbuka Keuntungan
Kerugian
Jawaban sesuai dengan aspirasi, pengalaman dan pengetahuan responden
Jawaban sangat beragam, sehingga akan menyulitkan dalam coding
Kemungkinan adanya jawaban baru yang belum diketahui peneliti sebelumnya
Proses wawancara akan lama dan sulit, sehingga memerlukan kualifikasi pewawancara handal
Sangat tepat untuk jenis pertanyaan mengapa dan bagaimana
3.3.2. Panduan Pengisian Kuesioner Ketentuan Penting Berikut ini beberapa ketentuan penting dalam survei ini:
32
1. Rumah Tangga; setiap satu rumah tangga adalah unik yang akan diidentifikasi dari ID dan nama kepala rumah tangganya. Oleh karena itu untuk satu rumah tangga hanya boleh ada di dalam satu buku kuesioner saja. Misalnya oleh karena suatu alasan ada satu rumah tangga yang disurvei belum lengkap datanya, maka survei ulang di lain hari terhadap rumah tangga tersebut tetap harus menggunakan buku kuesioner yang sama dengan melanjutkan pertanyaan/isian yang belum selesai.
2. Buku Kuesioner; setiap satu set buku kuesioner adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan halamannya. Hal ini berkaitan dengan kondisi no 1 di atas, yaitu untuk menjamin bahwa data tiap Rumah Tangga tidak saling silang dan atau tidak tunggal lagi. Cara Pengisian Kuesioner dan Definisi-Definisi Secara umum cara-cara dalam pengisian kuesioner adalah sebagai berikut: 1. Gunakan huruf cetak/kapital/besar membutuhkan tulisan atau angka.
untuk
jawaban/isian
yang
2. Gunakan tanda silang “X” untuk jawaban/isian yang berbentuk kotak 3. Berikan catatan di ruang yang kosong di halaman kuesioner yang sama jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya kesulitan dalam klasifikasi atau responden ragu-ragu atau lainnya. Sedangkan cara-cara pengisian untuk tiap pertanyaan dalam kuesioner dan definisi-definisi yang digunakan dalam survei ini adalah sebagai berikut: a. Cover QC--………. : isi dengan angka/nomor urut mulai dari 1, kemudian 2 dan seterusnya untuk buku kuesioner berikutnya. Penomoran buku kuesioner ini sebaiknya dilakukan sejak sebelum buku kuesioner dibagikan ke supervisor lapangan dan enumerator oleh Tim Pelaksana. Hal ini penting untuk menjamin terdatanya buku kuesioner yang tidak terpakai atau hilang atau salah. WAKTU PELAKSANAAN SURVEI MULAI HARI
:
TANGGAL
:
JAM
:
NAMA SURVEYOR
:
TANDA TANGAN
:
SELESAI
33
Hari - Mulai
:
isi dengan hari saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Mulai
:
isi dengan tanggal saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Jam - Mulai
:
isi dengan jam/waktu saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Hari - Selesai
:
isi dengan hari saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Selesai
:
isi dengan tanggal saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini.
Jam - Selesai
:
isi dengan jam/waktu saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini
Nama Surveyor
:
isi dengan nama lengkap surveyor
Tanda Tangan
:
bubuhkan tanda tangan surveyor WAKTU PELAKSANAAN SUPERVISI DIPERIKSA MULAI
SELESAI
PENGECEKAN LAPANGAN MULAI
SELESAI
HARI TANGGAL JAM NAMA SUPERVISOR
:
TANDA TANGAN
:
Hari - Mulai
:
isi dengan hari saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Tanggal - Mulai
:
isi dengan tanggal saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Jam - Mulai
:
isi dengan jam saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Hari - Selesai
:
isi dengan hari saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Tanggal - Selesai
:
isi dengan tanggal saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Jam - Selesai
:
isi dengan jam/waktu saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Kolom ‘Pengecekan Lapangan’ Jika tidak dilakukan pengecekan lapangan cukup beri tanda silang untuk seluruh isian/jawaban. Sedangkan jika dilakukan pengecekan lapangan, maka cara pengisiannya sebagai berikut:
34
Hari - Mulai
:
isi dengan hari saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Mulai
:
isi dengan tanggal saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku kuesioner ini
Jam - Mulai
:
isi dengan jam/waktu saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku kuesioner ini
Hari - Selesai
:
isi dengan hari saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Selesai
:
isi dengan hari saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku kuesioner ini
Jam - Selesai
:
isi dengan jam/waktu saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku kuesioner ini
Nama Supervisor
:
isi dengan nama lengkap supervisor
Tanda Tangan
:
bubuhkan tanda tangan supervisor LOKASI
RUKUN TETANGGA (RT)
:
RUKUN WARGA (RW)
:
DUSUN/LINGKUNGAN
:
DESA/KELURAHAN
:
KECAMATAN
:
RUKUN TETANGGA (RT)
:
isi dengan nomor RT
RUKUN WARGA (RW)
:
isi dengan nomor RW
DUKUH/DUSUN
:
isi dengan nama Dukuh/Dusun
DESA/KELURAHAN
:
isi dengan nama Desa/Kelurahan
Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman QRT--…………. : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC DATA RUMAH TANGGA DAN PERMUKIMAN
ID
Nama Kepala Rumah Tangga
Nama Responden
Alamat Lengkap
QRT-…………… Jml Anggota Rumah Tangga Laki-laki
Perempuan
Status Kepemilikan Luas Rumah
Luas Pekarangan
1
.......m2
.......m2
2
.......m2
.......m2
3
.......m2
.......m2
4
.......m2
.......m2
5
.......m2
.......m2
Milik Sendiri
Sewa
Menumpang
Milik Pemerintah
35
zz ID : isi dengan nomor urut mulai dari 1 untuk tiap buku kuesioner. Perhatikan bahwa tiap buku kuesioner selalu mulai dengan nomor urut 1, tidak merupakan kelanjutan buku kuesioner sebelumnya. zz Nama Kepala Rumah Tangga : isi dengan nama Kepala Rumah Tangga. zz Definisi Rumah Tangga di sini mengikuti definisi yang digunakan BPS. Ada 2 jenis Rumah Tangga, yaitu (i) Rumah Tangga Biasa, dan (ii) Rumah Tangga Khusus. Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/rumah, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Rumah Tangga Biasa ada bermacam-macam bentuk, diantaranya: zz orang yang tinggal bersama istri dan anaknya; zz orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan dan mengurus makannya sendiri; zz keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan/rumah, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen; zz Rumah Tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang; zz pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta art lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; zz masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri. Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.
36
Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut. zz Nama Responden: isi dengan nama orang yang memberikan jawaban pada saat survei/wawancara dilakukan. zz Alamat : isi dengan alamat rumah tangga dengan selengkapnya (sebisa mungkin), baik no rumah, nama jalan, RT, RW, Dusun/Dukuh hingga Desa/kelurahan. zz Jumlah Anggota RT : isi dengan jumlah anggota rumah tangga, termasuk dalam kategori anggota rumah tangga adalah seluruh orang yang tinggal di rumah tersebut, meskipun merupakan satu kesatuan keluarga tersendiri. Misalnya anak dengan menantu dan cucunya, kalau tinggal di rumah tersebut maka seluruhnya termasuk dalam kategori anggota rumah tangga bersangkutan. Perhatikan: Kepala Rumah Tangga juga dihitung sebagai anggota rumah tangga. zz Disebut anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumahtangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. zz Bukan anggota rumah tangga jika anggota rumah tangga tersebut bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih. zz Luas Rumah : isi dengan angka luas rumah/bangunan dalam satuan meter persegi (m2). zz Luas Pekarangan : isi dengan angka luas pekarangan/lahan (luas rumah+halaman) dalam satuan meter persegi (m2). zz Status Kepemilikan : beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang digunakan adalah: zz Milik Sendiri: Sertifikat rumah dan pekarangan adalah atas nama kepala
37
rumah tangga bersangkutan. −− Sewa: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan pekarangan tersebut atas perjanjian sewa atau kontrak untuk jangka waktu tertentu. −− Menumpang: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan pekarangan yang bukan miliknya sendiri dan tanpa ada perjanjian sewa atau kontrak dengan pemilik rumah dan pekarangan tersebut. Pemilik rumah bisa orang tua, saudara, teman, lembaga tempat kerja atau lainnya. −− Milik Pemerintah: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan pekarangan yang statusnya milik pemerintah, misalnya rumah dinas. b. Akses dan Sarana Sumber Air Minum Rumah Tangga Pada Musim Penghujan Dan Kemarau QAM_HK--……… : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC Musim Penghujan
Danau
Kolam/Empang/Kolong
Sungai/Irigasi
Sarana Umum
Punya Tetangga
Status Kepemilikan Sarana
Milik Sendiri
Tdk Terlindungi
Mata Air
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sumur Bor
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sumur Gali
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Terlindungi
Nama Kepala Rumah Tangga Air Kemasan
ID
Leding/Perpipaan
Pompa Tangan
Penampungan Air Minum
MUSIM PENGHUJAN
1 2 3 4
Penting! Perhatikan bahwa tabel isian kuesioner ini adalah untuk masa musim penghujan. zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman.
38
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
Permukiman. zz Air Kemasan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Air Kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 1 ½ liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas; seperti antara lain air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang, dan VIT dan air minum isi ulang. zz Leding/Perpipaan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Leding/ Perpipaan adalah air minum yang diperoleh dari sistem perpipaan yang dikelola oleh PAM, PDAM, BPAM, maupun instansi swasta lainnya atau dari hidran umum atau truk tangki air. zz Pompa Tangan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi sumur Pompa Tangan yang Terlindungi adalah seperti gambar berikut dan yang dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) lebih dari 10 meter.
180 cm
15 cm
180 cm
15 cm
210 cm
zz Sedangkan sumur Pompa Tangan yang Tidak Terlindungi adalah yang emplasemen/pelataran sekitar pompa tidak disemen/diberi pasangan yang kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) kurang dari 10 meter. zz Sumur Gali: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Sumur Gali yang Terlindungi adalah seperti gambar berikut dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) lebih dari 10 meter.
39
80 cm
100 cm
300 cm
Sedangkan sumur gali yang Tidak Terlindungi adalah yang emplasemen/ pelataran sekitar bibir sumur tidak disemen/diberi pasangan yang kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) kurang dari 10 meter, seperti gambar berikut :
zz Sumur Bor: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Sumur Bor yang Terlindungi adalah sumur bor yang menggunakan pompa listrik untuk menaikkan airnya, dengan sumber airnya berasal dari air tanah pada
40
kedalaman di atas 25 meter. Emplasemen/pelataran di sekitar pipa hisap disemen/diberi pasangan kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) lebih dari 10 meter. zz Sedangkan Sumur Bor yang Tidak Terlindungi adalah Sumur Bor yang emplasemen/pelataran di sekitar sumur bor tidak disemen/diberi pasangan yang kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) kurang dari 10 meter. zz Mata Air: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Mata Air yang Terlindungi adalah yang memiliki bangunan pelindung/broncaptering seperti gambar berikut:
Sedangkan Mata Air yang Tidak Terlindungi adalah mata air yang tidak dilengkapi dengan bangunan pelindung. Misalnya dengan cara menampung langsung dari keluarnya air atau hanya dengan pancuran bambu/kayu. zz Penampungan Air Hujan (PAH): beri tanda silang yang sesuai. Definisi PAH adalah seperti gambar berikut:
41
Talang air
Bak Penampung Air Hujan Kran Air
zz Status Kepemilikan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang digunakan adalah: −− Milik Sendiri: Jika sarana yang digunakan adalah milik sendiri. −− Milik Tetangga: Jika sarana yang digunakan adalah milik tetangga, baik dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh pemilik atau untuk bersama dengan tetangganya. −− Sarana Umum: Jika sarana yang digunakan adalah yang dibangun oleh pemerintah atau donatur atau bersama-sama dari beberapa rumah tangga dengan tujuan untuk digunakan bersama. zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas. zz Kolam/Empang/Tebat: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas. zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas. Musim Kemarau
Danau
Kolam/Empang/Kolong
Sungai/Irigasi
Sarana Umum
Punya Tetangga
Status Kepemilikan Sarana
Milik Sendiri
Tdk Terlindungi
Mata Air
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sumur Bor
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Terlindungi
Leding/Perpipaan
Air Kemasan
42
Sumur Gali
Penampuangan Air Hujan
MUSIM KEMARAU Pompa Tangan
Penting: Perhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada lembar kuesioner ini sama dengan pada lembar kuesioner musim penghujan sebelumnya, namun sekali lagi mohon diperhatikan bahwa lembar ini untuk kondisi pada musim kemarau. Cara pengisian maupun definisi-definisinya adalah sama dengan pada lembar kuesioner musim penghujan sebelumnya. c. Akses dan Sarana Pembuangan Tinja & Urine, Akses dan Sarana Pembuangan Limbah Cair (Selain Tinja & Urine), Serta Akses dan Sarana Pembuangan Sampah Rumah Tangga QJLCS--……… : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN TINJA DAN URINE
Lainnya
Kebun/Lahan Terbuka
Sungai/Irigasi
Kolam/Sawah
MCK Umum
Sarana Umum
Punya Tetangga
Milik Sendiri
Cubluk
Nama Kepala Rumah Tangga
Tangki Septik
ID
Sistem Saluran Limbah
Status Kepemilikan Sarana
1 2 3 4
Definisi: yang dimaksud limbah cair tinja dan urine adalah hanya jenis limbah rumah tangga yang berupa tinja dan urine, yang merupakan pembuangan langsung dari jamban/kloset. zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman.
43
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman. zz Sistem Saluran Limbah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi sistem saluran limbah adalah sistem saluran limbah (riol) skala kota/kawasan yang dibangun dan dikelola oleh Pemda (PDAM) untuk sarana pembuangan tinja dan urine. Rumah Tangga yang menggunakan pelayanan ini tidak lagi menggunakan tangki septik di halamannya. zz Tangki Septik: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan tangki septik untuk sarana pembuangan tinjanya. Disebut Tangki Septik jika seluruh permukaan dindingnya (atas-sampingbawah) merupakan dinding yang kedap resapan seperti gambar berikut :
Pipa Bak
Ventila
Lap. Pipa
Pasangan
zz Cubluk: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan cubluk untuk sarana pembuangan tinja dan urinenya seperti gambar berikut. Meskipun dinding pembuangannya telah diberi pasangan bata dan disemen sehingga kedap, namun jika bagian bawahnya tidak, maka termasuk kategori cubluk. zz Status Kepemilikan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang digunakan adalah: zz Milik Sendiri: Jika sarana yang digunakan adalah milik sendiri.
44
Pelat Jongkok
Pipa Penghubung
Bak Kontrol
Lubang Jamban dengan Tutup Lubang Menara
Cubluk Lapisan Tanah Lubang Penampung Kotoran
zz Milik Tetangga: Jika sarana yang digunakan adalah milik tetangga, baik dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh pemilik atau untuk bersama dengan tetangganya. zz Sarana Umum: Jika sarana yang digunakan adalah yang dibangun oleh pemerintah atau donatur atau bersama-sama dari beberapa rumah tangga dengan tujuan untuk digunakan bersama. zz MCK Umum: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan MCK umum (komunal) untuk sarana pembuangan tinja dan urinenya. zz Kolam/Sawah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas. zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas. zz Kebun/Lahan Terbuka: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan lahan terbuka seperti halaman atau pekarangan atau kebun atau tanah kosong untuk sarana pembuangan tinja dan urinenya, baik dengan digali kemudian ditutup maupun tidak. zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan sarana pembuangan tinja dan urinenya tidak termasuk kategori-kategori tersebut di atas, misalnya danau, pantai, got atau lainnya.
45
Akses dan Sarana Pembuangan Limbah Cair Bukan Tinja dan Urine AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR BUKAN TINJA & URINE Sistem Saluran Limbah
Saluran Terbuka/ Got
Sungai/Irigasi
Kolam/Empang
Kebun/Lahan Terbuka
Danau/Kolong
Lainnya
Definisi: yang dimaksud limbah cair bukan tinja dan urine adalah seluruh jenis limbah rumah tangga yang bukan tinja dan urine, termasuk dalam kategori ini adalah buangan bekas mandi, cuci dan memasak. zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman. zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman. zz Sistem Saluran Limbah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan sistem saluran limbah (riol) skala kota/ kawasan yang dibangun dan dikelola oleh Pemda (PDAM). zz Saluran Terbuka/Got: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan saluran terbuka/got di sekitar rumah untuk sarana pembuangan limbah cairnya. zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan sungai atau saluran irigasi untuk sarana pembuangan limbah cairnya. zz Kolam/empang: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan kolam atau empang atau sawah di sekitar rumah untuk sarana pembuangan limbah cairnya. zz Kebun/Lahan Terbuka: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
46
rumah tangga yang menggunakan kebun atau halaman atau pekarangan atau tanah kosong di sekitar rumah untuk sarana pembuangan limbah cairnya, dan umumnya dibiarkan tergenang. zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan danau atau waduk untuk sarana pembuangan limbah cairnya. zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang menggunakan sarana pembuangan limbah cairnya tidak termasuk kategori-kategori tersebut di atas, misalnya pantai atau lainnya. Akses dan Sarana Pembuangan Sampah AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN SAMPAH TPS Diangkut Petugas
TPS Tidak Diangkut Petugas
Lahan Terbuka Diolah
Ditimbun & Dibiarkan
Ditimbun & Ditutup Tanah
Dibakar
Sungai/ Saluran
Kolam/ Empang
Danau/ Kolong
Lainnya
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman. zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman. zz Diangkut Petugas: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) diambil oleh petugas, dan juga termasuk yang dilakukan sendiri oleh anggota rumah tangga, untuk dibuang di tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA). zz Tidak Diangkut Petugas: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
47
rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) di tempat penampungan sementara (TPS) dan tidak diambil oleh Petugas. zz Diolah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang melakukan pemilahan dan pemrosesan terhadap sampahnya, misalnya dengan melakukan komposting atau lainnya. zz Ditimbun& Dibiarkan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke dalam lobang dan kemudian dibiarkan tetap terbuka. zz Ditimbun & Ditutup Tanah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke dalam lobang dan kemudian ditimbun dengan tanah (sanitary landfill). zz Dibakar: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang membuang sampahnya dengan dibakar atau ditimbun dahulu kemudian dibakar. zz Sungai/Saluran: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke sungai atau saluran irigasi atau saluran terbuka di sekitar rumah. zz Kolam/Empang: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke kolam atau empang atau sawah. zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke danau atau waduk. zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang membuang sampahnya tidak termasuk kategori-kategori tersebut di atas, misalnya pantai atau laut atau lainnya.
3.4. Mekanisme Pengumpulan Data Pada dasarnya mekanisme pengumpulan data dalam buku panduan ini akan mendorong aktor-aktor di atas untuk tetap meneruskan kegiatan pendataan yang telah dilakukannya. Tetapi dengan tambahan variabel data yang diperlukan oleh sektor AMPL dalam rangka monitoring, yang mengacu kepada Joint Monitoring Program UNICEF-WHO-Pemerintah. Ada dua cara yang dilakukan dalam pengumpulan data:
48
1. Registrasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada pada suatu instansi atau lembaga, baik yang dilakukan secara rutin atau insidentil oleh instansi atau lembaga bersangkutan. Misalnya tentang data pelanggan PDAM dan konsumsi air per bulannya. 2. Survei, yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan menggunakan kuesioner atau cheklist. Ada 2 jenis survei yang dapat dilakukan, yaitu: a. Sensus b. Sampling Kedua cara tersebut dapat dipilih salah satu atau dilakukan keduanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Misalnya kebutuhan akan jenis data atau variabel data tertentu, kemudian juga mempertimbangkan kendalakendala waktu, biaya dan kerumitan pengelolaan pengumpulannya.
3.4.1. Registrasi Yang dilakukan adalah pencatatan jenis sarana yang digunakan oleh penduduk di seluruh kabupaten dengan cara melakukan pendataan berdasarkan catatan yang ada pada tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga/Dukuh/Dusun. Pencatatan dimulai dari tingkat RT, kemudian Rukun Warga atau Dusun. Dari tingkat RW data dikumpulkan di tingkat Desa. Dari tingkat Desa data dikumpulkan di tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan data dikumpulkan di tingkat kabupaten. Sebagai contoh dapat dilihat alur proses dibawah ini.
3.4.2. Survei Survei dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu Sensus dan Sampling. Metode sensus adalah dengan melakukan survei kepada seluruh rumah tangga (populasi) yang ada, sementara sampling dengan melakukan survei terhadap beberapa rumah tangga sampel yang diasumsikan dapat mewakili kondisi seluruh rumah tangga (populasi). Untuk sensus tentu saja tidak diperlukan penjelasan lagi, sementara untuk sampling ada beberapa pilihan yang bisa dipilih dari beberapa teknik sampling di bawah ini. Metode pengambilan sampel terdiri dari dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Menurut Berenson (2006: 243), non-probability sampling berguna apabila yang dipertimbangkan masalah biaya, kecepatan
49
dan kemudahan. Namun, jika membutuhkan keakuratan yang tinggi sebaiknya menggunakan probability sampling. Non-probability sampling mengakibatkan penyimpangan (bias) yang tinggi dan cenderung tidak dapat mewakili populasi yang sedang diteliti. a. Sensus Sesuai dengan metode sensus, maka setiap rumah tangga akan diwawancara dengan menggunakan buku kuesioner. Guna menjamin reliabilitas dan validitas data, maka sebaiknya pelaksanaan wawancara dilakukan oleh seorang petugas survei untuk satu batas wilayah RW atau Dukuh atau Dusun. b. Sampling Kerangka Sampling Ada 3 satuan sampling yang akan dilakukan, jika survei cakupan pelayanan AMPL ini dilakukan melalui survei sampel. Satuan sampel pertama adalah wilayah administrasi desa atau kelurahan. Satuan sampel kedua adalah RW/ Dukuh yang ada di dalam setiap desa/ kelurahan, sedang yang ketiga adalah Rumah Tangga. Pada batas wilayah Kabupaten/Kota, daftar desa atau kelurahan mudah di dapat, baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota sendiri ataupun dari BPS. Disarankan untuk menggunakan data yang bersumber dari BPS mengingat masing-masing desa/kelurahan di seluruh Indonesia telah memiliki nomor identitas (ID) yang unik. Terjadi kemungkinan ada desa/ kelurahan yang belum masuk dalam daftar data BPS, yang biasanya desa/kelurahan tersebut adalah hasil pemekaran terbaru. Dalam kasus demikian, maka desa/kelurahan baru tersebut perlu diberikan ID baru dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah yang dipergunakan BPS. Demikian pula untuk daftar RW untuk tiap satuan sampel desa/kelurahan akan mudah diperoleh dari kantor desa/kelurahan bersangkutan. Sementara untuk satuan sampel RT/KK daftarnya dapat diperoleh dari kantor RW atau RT (Rukun Tetangga) bersangkutan. Untuk satuan sampel desa/kelurahan dilakukan pemilahan antara desa/ kelurahan perkotaan (urban) dan perdesaan (rural). Pemilahan ini relatif mudah dilakukan karena sudah tersedia data yang terpisah antara desa perkotaan dan perdesaan yang dipublikasikan oleh BPS. Dengan demikian daftar desa
50
sesuai kategori tersebut untuk tiap Kabupaten/kota bisa dibuat. Pemilahan ini mengikuti metode stratified random sampling, sehingga untuk desa perkotaan adalah populasi pertama (N1) sedang untuk desa perdesaan adalah populasi kedua (N2). Penarikan Sample Pertama adalah penarikan sample untuk desa/kelurahan sejumlah ‘n’ desa/ kelurahan sample yang dilakukan dengan metode Systematic Sampling. Dari ‘n’ sample tersebut selanjutnya dilakukan penarikan sample untuk desa perkotaan ‘n1’ dan desa perdesaan ‘n2’ dengan metode Probability Proportional to Size. Kedua adalah penarikan sample untuk RW/Dukuh sejumlah ‘nrw’ yang dilakukan dengan metode Systematic Sampling untuk tiap-tiap desa/kelurahan sample. Ketiga adalah penarikan sample untuk rumah tangga sejumlah ‘nrt’ yang dilakukan dengan metode Systematic Sampling untuk tiap-tiap RW/Dukuh sample. Jumlah Sample Penentuan jumlah sample desa yang akan disurvei di tiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:
dimana :
51
4 Panduan Pemrosesan, Analisis dan Publikasi Data 4.1. Pemrosesan Data Secara umum kegiatan pemrosesan data mencakup tahap-tahap proses kerja sebagai berikut: a. Receiving dan Batching b. Editing dan Coding c. Pembuatan program entry data d. Entry Data e. Cleaning Data Panduan ini akan membahas kegiatan mulai dari receiving dan batching sampai dengan tabulasi. Proses kegiatan ini harus dapat dilakukan di daerah. Skema proses kerja yang akan dibahas adalah seperti pada diagram di bawah ini.
53
Kuesioner dari Surveyor
Receiving & Batching
Editing & Coding
Pembuatan Program Aplikasi Entry Data
Entry Data
Pelatihan Entry Data
Cleaning Data
Alur Kerja Pemrosesan Data
4.1.1. Receiving dan Batching Tahap receiving dan batching merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pemrosesan data. Semakin baik receiving dan batching dilakukan, semakin baik dan cepat pula entry data diselesaikan. Petugas yang menangani tahap ini seyogyanya merupakan staf yang mempunyai kemampuan mengatur tata cara dokumentasi dengan baik. Secara umum ada beberapa hal yang harus dilakukan petugas receiving dan batching yaitu: zz Mengecek kelengkapan jumlah kuesioner apakah sudah sesuai dengan target sampel atau belum. zz Melakukan batching (pengelompokkan) kuesioner sesuai dengan kerangka sampling/dusun/desa.
54
zz Membuat laporan receiving dan batching yang berisi keterangan
mengenai berapa jumlah kuesioner yang sudah diterima, jumlah rumah tangga pada setiap batch, serta jumlah kuesioner yang belum masuk dan yang tidak digunakan karena lebih atau rusak. Batching dilakukan dengan mengelompokkan kuesioner dalam satu desa. Agar mudah dilacak, maka batching diberi nomor urut, nama desa, jumlah rumahtangga dan nama editor/supervisor sebagaimana format di bawah. Nomor batch terdiri dari 5 digit, yaitu 3 digit pertama merupakan kode desa dan 2 digit terakhir adalah nomor urut batch. Setelah tahap receiving dan batching selesai dilakukan, maka dokumen selanjutnya diserahkan kepada petugas lainnya untuk dilakukan editing-coding. Contoh kartu/lembar identitas setiap batch dapat dilihat pada contoh di bawah ini. No Batch : 008 05 Nama Desa : Jumlah Rumah Tangga : Nama Editor/Supervisor: .................................. Tgl. Pengeditan: Mulai:........................ Selesai....................... Nama Pengentri: .................................. Tgl. Pengentrian: Mulai: ....................... Selesai: ........................
4.1.2. Editing dan Coding Proses editing (penyuntingan) dan coding (penyandian) adalah proses pengecekan kuesioner yang telah selesai proses batching dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pada tahap
55
ini, satu kelompok dokumen (satu batch) sebaiknya diserahkan kepada satu orang petugas agar mudah untuk dikontrol. Usahakan agar tidak ada dokumen dalam satu batch dikerjakan oleh dua orang yang berbeda sehingga kesalahankesalahan sistematik yang dilakukan pencacah di lapangan dapat terdeteksi. Dokumen yang salah harus segera dilaporkan kepada pengawas untuk selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan. Editing adalah melakukan perubahan atau perbaikan terhadap data/isian dalam kuesioner yang sudah terkumpul dan telah selesai dilakukan batching. Proses editing ini harus dilakukan dengan memeriksa seluruh data/isian satu per satu dengan teliti dari mulai awal hingga data/isian terakhir pada kuesioner. Proses editing ini sangat penting, karena dengan editing yang baik akan menghemat waktu dan sumberdaya untuk proses-proses selanjutnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan editing adalah: zz Perbaikan isian harus menggunakan pensil hitam. Isian yang salah tidak boleh dihapus, cukup dicoret yang salah dan tulis isian yang benar didekatnya. zz Kuesioner diusahakan tetap bersih dan tidak lecek. Cara melakukan editing adalah sebagai berikut: zz Pengecekan kewajaran isian/jawaban. zz Pengecekan konsistensi antara jawaban satu dengan jawaban yang lain/ bersesuaian. zz Pengecekan isian yang meragukan. Apabila ada, laporkan ke pengawas/ supervisor agar segera dilakukan pengecekan lapangan. Contoh dalam melakukan editing kuesioner, misalnya: Isian atau jawaban pada kuesioner untuk luas rumah dan luas pekarangan seringkali masih dalam bentuk perkalian, misalnya untuk luas rumah 8x10 m2 dan luas pekarangan 15x30 m2. Isian tersebut perlu dibuat angka akhir dalam meter persegi, sesuai dengan pertanyaan dan data yang akan di entry nanti. Dengan demikian di kolom isian luas rumah dan luas halaman harus dibuatkan angka akhir, yaitu 80 meter persegi untuk luas rumah dan 450 meter persegi untuk luas pekarangan.
56
Angka akhir luas dalam meter persegi tersebut diisikan pada tempat semestinya, namun jika sudah terisi dalam bentuk perkalian bisa langsung ditulis dengan memberikan tanda ‘=’ di sebelah angka perkalian. Ingat, angka perkalian asli pada lembar kuesioner tidak boleh di hapus. Coding adalah mengubah data/isian dalam kuesioner kedalam data numeric sehingga bisa dilakukan proses pemrosesan dengan komputer. Coding hanya dilakukan terhadap data-data nominal atau ordinal, sementara data numeric tidak perlu. Misalnya, data sumber air minum rumah tangga, maka dapat dibuatkan coding: −− Ledeng atau perpipaan dengan kode “1” −− Air Kemasan dengan kode “2” −− Air Sumur Terlindungi dengan kode “3” −− Air Sumur Tidak Terlindungi dengan kode “4”, dst. Ada kemungkinan pertanyaan dalam kuesioner tidak terjawab karena responden tidak tahu atau tidak mau/tidak bisa menjawab, sehingga data/isian pada kuesioner kosong atau terjawab tidak tahu. Terhadap kondisi ini, maka coding yang umumnya dipergunakan adalah dengan memberikan nilai: −− Tidak Tahu dengan kode “88” −− Kosong atau tidak terjawab dengan kode “99” Data kategori missing juga biasanya diberikan kode “99”. Data missing adalah data pada kuesioner yang tidak konsisten dengan data sebelumnya, yang hal ini sering terjadi pada pertanyaan lompat (skip). Supervisor perlu memberikan perhatian terhadap kode ini, karena ada beberapa kemungkinan: 1. Memang benar jawaban responden, maka tidak perlu dilakukan koreksi. 2. Jumlahnya terlalu banyak dan menunjukkan adanya kesalahan entry, maka harus dilakukan koreksi dengan memeriksa kembali kecocokannya dengan kuesioner. 3. Jumlahnya terlalu banyak dan menunjukkan adanya kesalahan coding, maka harus dilakukan koreksi dengan melakukan coding ulang.
57
Sedikit lebih sulit adalah coding untuk jenis pertanyaan dengan jawaban terbuka, misalnya jenis makanan apakah yang anda suka? Maka jawabannya/ datanya bisa sangat beragam untuk setiap orang. Pada kondisi demikian, maka pertama kali harus dilakukan identifikasi jawaban dari seluruh kuesioner, kemudian dibuatkan pengelompokannya dan selanjutnya setiap kelompok diberikan kode yang unik. Oleh karena itu, pada survei dengan jumlah sampel yang besar, pertanyaan dengan jawaban terbuka sudah seharusnya sangat dihindari. Setelah coding ditetapkan, maka harus dibuat satu buku/catatan khusus tentang coding. Buku/catatan ini sangat penting, karena menjadi acuan dalam pembuatan program aplikasi data entry dan cleaning data. Sebagai contoh sederhana dari buku coding misalnya: Contoh Sederhana Buku Coding Kolom
Variabel
Nama Variabel
Kode
8
Var_AMH
sumber air minum pada musim penghujan
Ledeng/Perpipaan= 1, Air Kemasan= 2, Sumur Gali Terlindungi= 3, Dst.
9
Var_AMK
sumber air minum pada musim kemarau
Ledeng/Perpipaan= 1, Air Kemasan= 2, Sumur Gali Terlindungi= 3, Dst.
10
Var_JB
pembuangan limbah tinja dan urine
Tangki Septik= 1, Cubluk= 2, Kebun= 3, Dst.
4.1.3. Pembuatan Program Entry Data Proses entry (Input data) adalah proses memindahkan isian kuesioner kedalam media elektronik (komputer). Banyak alternatif software yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi entry data, misalnya software Dbase, Exel, MS-Access, SPSS Entry, Cobol, Fortran, Foxpro, Foxbase, Visual Basic, PHP My SQL, ISSA, CSPro, dan lain sebagainya. Pembuatan program aplikasi untuk entry data harus sesuai dengan kuesioner. Bahkan, jika memungkinkan layout atau tampilan di layar monitor diusahakan sama persis dengan kuesioner. Dengan layout yang sama persis tersebut akan sangat besar meminimalisasi kesalahan entry oleh petugas entry.
58
4.1.4. Pelatihan Entry Data dan Entry Data Setelah program aplikasi data di-install pada komputer, maka sebelum dilakukan entry data sebaiknya dilakukan pelatihan khusus kepada para calon petugas entry data. Pelatihan ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan operasi pada saat nanti pelaksanaan entry data, karena program aplikasi ini dibuat secara khusus. Pelatihan biasanya sudah memadai dengan durasi 1 hari pelatihan untuk model pengelolaan data AMPL dalam panduan ini, dengan materi pokok tentang pengetahuan dasar dan cara pengoperasian dari software yang digunakan, penjelasan cara-cara melakukan entry data dari kuesioner dan praktek langsung dengan kuesioner yang sudah terisi. Setelah pelatihan, kemudian petugas entry data baru diperbolehkan untuk melakukan entry data. Sangat penting bagi petugas entry data untuk melakukan pemeriksaan terhadap kuesioner dengan teliti sebelum mulai melakukan entry data. Kuesioner-kuesioner yang tidak atau sulit terbaca sebaiknya dikonsultasikan dengan supervisor/editor, sehingga tidak terjadi kesalahan baca kuesioner
59
yang berakibat kesalahan data setelah dilakukan entry. Bagaimanapun, editing pada data digital yang sudah dilakukan entry akan lebih sulit dan memerlukan prosedur yang lebih panjang dari pada editing pada kuesioner langsung.
Setiap petugas data entry harus membuat atau mengisikan data yang telah di-input pada lembar/kartu batching sebagaimana dijelaskan dalam bagian batching. Kartu katalog data entry ini untuk mengenali jika ada kesalahankesalahan sistematis yang dilakukan oleh petugas entry, sehingga pemeriksaan kesalahan bisa difokuskan, tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh data.
4.1.5. Data Cleaning Proses data cleaning secara digital merupakan proses terakhir untuk memperoleh data mentah akhir yang siap untuk dilakukan pemrosesan selanjutnya yang sifatnya terkomputerisasi. Data cleaning adalah proses pemeriksaan data untuk menemukan data yang tidak akurat, tidak lengkap atau tidak masuk akal dan kemudian melakukan koreksinya untuk memperoleh data dengan kualitas baik. Pemeriksaan yang dilakukan bisa sangat beragam tergantung kompleksitas data, mulai dari pemeriksaan salah ketik/huruf, kewajaran, kelengkapan dan lain-lain.
60
Secara umum proses data cleaning dilakukan melalui 3 proses: 1. Pemeriksaan menyeluruh dan identifikasi kesalahan. 2. Validasi 3. Perbaikan atau koreksi. Proses pemeriksaan secara menyeluruh bisa dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria, misalnya kriteria kewajaran, kelebihan atau kekurangan huruf, format penulisan, data tidak masuk akal dan lain-lain. Untuk data AMPL yang menjadi materi dalam buku ini, kriteria-kriteria yang digunakan bisa dilakukan dengan cepat dan relatif mudah, jumlah atribut data tidak banyak, misalnya dengan menggunakan kriteria-kriteria: −− Data = 0 (nol) −− Data = Null (kosong/tidak berisi) −− Ketidak wajaran, misalnya data Kepala Rumah Tangga > 1 −− Kode 88 atau 99 yang terlalu banyak Setiap tipe kesalahan yang ditemukan harus dicatat/dibukukan untuk menjadi acuan selanjutnya dalam pengoperasiannya dan langkah-langkah koreksi yang diperlukan. Setiap record data yang salah tersebut kemudian harus dicatat/dibukukan dan dilakukan validasi dengan mencocokkan kembali ke kuesioner. Jika kuesioner isiannya memang demikian, maka harus dilakukan pengecekan ulang ke lapangan. Di sinilah sangat penting untuk melakukan editing dan coding sejak awal pada kuesioner, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu dan sumberdaya dalam pemrosesan data. Setelah validasi dan diketahui koreksi data yang harus dilakukan, kemudian dilakukan perubahan/perbaikan ke record data yang salah. Jika kesalahannya seragam, umumnya dapat dilakukan otomatisasi koreksi melalui modifikasi atau pembuatan sub program aplikasi, sehingga dapat menghemat waktu.
61
4.2. Analisis Data 4.2.1. Pendahuluan Analisis data merupakan upaya untuk menemukan fakta atau memberikan arti pada gambaran yang direpresentasikan oleh indikator yang berbentuk angka. Hal penting yang diperlukan dalam analisis data adalah: 1. Kemampuan dalam membaca data dan menghubungkan berbagai fakta sebagai suatu hubungan sebab akibat ataupun simultan. Latihan dan pengalaman akan sangat membantu setiap orang untuk dapat meningkatkan kemampuannya sebagai seorang analis. 2. Tersedianya data dan informasi yang mendukung. Argumentasi seseorang akan menjadi kuat dan tidak terbantahkan jika argumentasi tersebut memang sesuai dengan fakta yang ada yang digambarkan oleh data dan informasi. Tanpa data dan informasi berarti tidak ada bukti atau alasan kuat yang bisa dijadikan sebagai landasan ataupun input suatu kebijakan. Data dan informasi bisa dianalisis jika memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Merupakan sejumlah/sederet angka yang mewakili jangka waktu tertentu (indikator deret waktu) sehingga memungkinkan melihat perubahan dari waktu ke waktu. 2. Merupakan sejumlah/sederet angka yang mewakili beberapa daerah tertentu (indikator antar daerah) atau sub-kelompok tertentu dalam masyarakat sehingga memungkinkan melihat perbedaan (kesenjangan) antar daerah atau sub kelompok dalam masyarakat. 3. Merupakan sejumlah/sederet angka yang mewakili beberapa daerah tertentu atau sub-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu (indikator antar daerah/sub kelompok antar waktu) sehingga memungkinkan melihat perbedaan (kesenjangan) antar daerah atau sub-kelompok dalam masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu. Sebelum melakukan analisis data, sebelumnya perlu diketahui berbagai skala pengukuran. Karakteristik atau atribut dari suatu individu atau rumah tangga merupakan informasi yang dicatat dan dikumpulkan dalam suatu survei.
62
Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan melalui pertanyaan yang dihimpun dalam kuesioner. Pada dasarnya pertanyaan tersebut merupakan variabel yang pengukurannya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dari variabel yang dikumpulkan. Dalam melakukan analisis, teknik analisis yang digunakan pada dasarnya tergantung pada tujuan analisis atau studi serta kerangka konseptual atau kerangka pikir yang mendasarinya. Kebanyakan teknik analisis yang dikaitkan beberapa variabel dibuat dengan banyak melakukan manipulasi matematika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan atau pengakaran dengan pangkat tertentu) sehingga dapat diterapkan pada variabel yang pengukurannya berdasarkan dimensi jarak yaitu variabel dengan skala pengukuran interval dan rasio. Namun demikian, terdapat beberapa teknik analisis yang mengkaitkan beberapa variabel yang skala pengukurannya nominal, ordinal, atau gabungan antara data kategori (nominal atau ordinal) dan data interval. Adalah sangat penting untuk mengetahui teknik analisis yang sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam analisis yang dibuat berdasarkan kerangka konseptual atau kerangka pikir.
4.2.2. Penyajian data Berbagai data dan Indikator dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti: 1. Statistik Deskriptif (Tabel, Grafik, Peta, Ukuran Pemusatan, Indeks, dsb). 2. Parameter estimasi model-model statistik (Ekonometrik, Sosiometrik, dsb)
4.2.3. Penyajian Data Dalam Bentuk Tabel Di dalam suatu penelitian dengan menggunakan data kuantitatif dan menganalisa dengan statistik, biasanya sebelum proses pemrosesan data dilakukan suatu perencanaan tabulasi untuk mempermudah peneliti membayangkan hubungan antara data yang akan dikumpulkan dan teori yang mendasari penelitian mereka. Perencanaan tabulasi juga berguna untuk staf pengolah data dan pengguna data yang akan melakukan analisis lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Di dalam suatu sensus atau survei pertanian contohnya, perencanaan tabulasi memberikan garis besar presentasi informasi yang didapat dari sensus maupun survei tersebut (FAO 1995). Selain itu perencanaan tabulasi juga
63
dapat mempengaruhi pilihan software dan hardware yang digunakan untuk pemrosesan data. Instrumen utama yang digunakan untuk perencanaan tabulasi tersebut adalah dummy tables. Menurut Curran dan Takata (2000) seorang peneliti wajib melakukan penjajakan dengan menggunakan dummy tables dalam penelitian mereka. Selain wajib dilakukan dalam suatu metode penelitian, dummy tables juga berguna untuk: zz Memastikan kalau data yang dikumpulkan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam suatu penelitian zz Memberikan gambaran yang jelas tentang struktur tabel yang akan digunakan zz Memberikan gambaran bagi pimpinan sesuatu yang konkrit untuk dijadikan alat untuk bertindak, dan zz Menghemat waktu pada tahapan berikutnya dimana peneliti akan terburu-buru karena dikejar deadline Tabel adalah bentuk penyajian data yang paling umum dan paling banyak digunakan. Penyajian data dalam bentuk tabel dapat digunakan untuk mempermudah dalam analisis perbandingan.
4.2.4. Penyajian Data Dalam Bentuk Grafik/Diagram Penyajian data dalam bentuk grafik sangat membantu dalam memvisualisasikan suatu fenomena. Berbagai penyajian data dalam bentuk grafik dapat disajikan dalam grafik garis, batang maupun pie chart. Grafik Garis Rata-rata pengeluaran perbulan, Tahun 2000-2005
64
Grafik garis biasanya digunakan dalam analisis deret waktu. Pada grafik garis terdapat sumbu mendatar (x) dan sumbu horizontal (y) serta garis yang menunjukkan gerakan data. Sumbu (y) umumnya menunjukkan angka atau indikator yang sedang dianalisis, sementara (x) menunjukkan variabel tertentu (misalnya tahun, triwulan atau bulan). Contoh dibawah ini menunjukkan Grafik rata-rata pengeluaran per bulan (data fiktif). Diagram Batang dan Pie-Chart Penyajian data dalam bentuk diagram batang cukup fleksibel. Diagram batang dapat menggambarkan perbandingan antar daerah/ antar kelompok masyarakat tertentu atau perbandingan lainnya. Contoh diagram batang dibawah Perbandingan rata-rata pengeluaran di Perkotaan dan Perdesaan
menunjukkan perbedaan pengeluaran antara perkotaan dan perdesaan (data fiktif):
4.2.5. Ukuran Pemusatan (Ukuran Nilai Sentral) Pengertian dan Jenis-Jenis Ukuran Nilai Sentral a. Rata-rata hitung b. Median c. Modus
65
Rata-Rata Hitung 1. Rata-rata hitung data tidak berkelompok
dengan:
= rata-rata hitung
= jumlah observasi
= nilai masing-masing unit observasi
2. Rata-rata hitung data berkelompok
dengan:
!
= frekuensi kelas ke i
= jumlah kelas
= nilai tengah kelas ke i
3. Rata-rata hitung tertimbang
dengan:
66
!
= rata-rata hitung tertimbang
= jumlah unit observasi
= nilai penimbang ke i
Median 1. Median data tidak berkelompok
2. Median data berkelompok
dengan:
!
Md = median Bd = tepi bawah kelas median Id = interval kelas median n = jumlah frekuensi F(d-1)= frek. kumulatif sebelum kelas median fd = frekuensi kelas median
67
Modus 1. Modus data tidak berkelompok Frekuensi terbesar 2. Modus data berkelompok
! dengan: M0 = modus B0 = tepi bawah kelas modus I0 =
interval kelas modus
f0 =
frekuensi kelas modus
f-1=
frek. kelas sebelum kelas modus
f1=
frek. kelas sesudah kelas modus
Penyajian Data Dalam Bentuk Peta Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh muka bumi baik yang terletak di atas maupun di bawah permukaan dan disajikan pada bidang datar pada skala dan proyeksi tertentu (secara matematis). Karena dibatasi oleh skala dan proyeksi maka peta tidak akan pernah selengkap dan sedetail aslinya (bumi), karena itu diperlukan penyederhanaan dan pemilihan unsur yang akan ditampilkan pada peta. Penyajian dalam bentuk peta, atau Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) yang selanjutnya akan disebut SIG, merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis (Aronoff, 1989). Secara umum pengertian SIG sebagai berikut: ”Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui,
68
mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis”. SIG akan selalu diasosiasikan dengan sistem yang berbasis komputer, walaupun pada dasarnya SIG dapat dikerjakan secara manual, SIG yang berbasis komputer akan sangat membantu ketika data geografis merupakan data yang besar (dalam jumlah dan ukuran) dan terdiri dari banyak tema yang saling berkaitan. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya.
4.3. Pengertian Indikator Istilah indikator banyak digunakan dalam menggambarkan kondisi atau kecenderungan sesuatu fenomena/keadaan, serta mengidentifikasikan
69
hubungan antara berbagai elemen. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sebut indikator pembangunan, maka hal itu mempunyai pengertian yang memberikan gambaran atau perkembangan tentang pembangunan. Dalam prakteknya, penggunaan indikator harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Menurut Utomo (1990) dalam Petunjuk Teknis Penghitungan Indikator Keberhasilan Pembangunan DKI Jakarta, indikator harus memenuhi 5 (lima) persyaratan berikut: a. Valid (Sahih) Indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya diukur oleh indikator tersebut. b. Objektif Untuk hal yang sama, suatu indikator harus memberi hasil yang sama pula walaupun dipakai oleh orang yang berbeda. Indikator yang digunakan harus dapat diandalkan dan dipercaya dengan menggunakan tolak ukur yang objektif. c. Sensitif (Peka) Indikator harus dapat mendeteksi perubahan-perubahan walaupun kecil. d. Spesifik Indikator mengukur perubahan situasi yang dimaksud. e. Data tersedia Kelangsungan penyediaan data untuk penghitungan indikator harus terjamin. Dalam penyusunan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program, maka perlu digunakan acuan yang berorientasi pada tujuan dan sasaran dari suatu program. Indikator yang digunakan harus dapat mengukur perubahan yang terjadi menuju ke tujuan dan pencapaian target antara dan target akhir. Disamping itu seleksi yang ketat perlu diterapkan dalam penyusunan indikator, sehingga dari ratusan indikator hanya dipilih indikatorindikator yang mempunyai relevansi tinggi dengan perubahan yang akan dinilai, kemudian dengan pengumpulan datanya, pemrosesannya, serta analisis dan interpretasinya.
70
Mengingat begitu banyak ragam informasi atau keterangan yang dipergunakan dalam penyusunan indikator, maka di dalam penyusunannya, sering sekali
indikator dipilah-pilah seperti halnya dalam penyusunan laporan kinerja, yang mencakup: a. Indikator masukan (inputs), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. b. Indikator proses, yaitu segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. a. Indikator keluaran (outputs), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan/atau non fisik. a. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). a. Indikator manfaat (benefits), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. a. Indikator dampak (impacts), yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
4.4. Publikasi Data Maksud dari diseminasi data adalah menyebarluaskan hasil suatu kegiatan penelitian atau kajian-kajian ilmiah yang berupa informasi. Hasil analisis data dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, dan jumlah variabel yang digunakan. Tujuan utama menyajikan hasil analisis adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, sehingga dapat dicerna atau dipahami dengan mudah. Biasanya tampilan hasil analisis berupa visual dalam beberapa format, seperti grafik, peta, tabel, dan gambar/foto, prototipe. Grafik, untuk melihat hubungan atau pengaruh dari satu variabel terhadap yang lainnya. Tabel, untuk melihat hubungan atau pengaruh hasil penelitian yang mempunyai lebih dari tiga variabel dan juga jumlah sampel yang cukup banyak. Gambar/ foto untuk melihat hubungan atau pengaruh dari satu variabel terhadap yang
71
lainnya. Prototipe (contoh nyata), untuk melihat hubungan atau pengaruh dari satu variabel terhadap yang lainnya di bidang rancang bangun, umumnya lebih menarik, karena dapat diketahui dengan pasti bentuk dari hasil analisis yang disampaikan
4.4.1. Media penyajian zz Buku-buku publikasi (leaflet, booklet, pamflet, katalog, poster) −− Leaflet adalah surat selebaran −− Booklet adalah buku kecil, brosur −− Pamflet adalah surat selebaran −− Katalog adalah daftar buku-buku, barang-barang dagangan −− Poster adalah pengumuman, iklan dsb yang dipasang di tempat umum zz Media komputer (disket, optical disc, CD ROM ) −− Disket adalah media computer berupa piringan −− Optical disc adalah media komputer berupa piringan yang berhubungan dengan mata −− CD ROM adalah media komputer berupa piringan yang berfungsi hanya bisa dibaca saja −− Cyber media, informasi yang dapat diakses langsung secara online
4.4.2. Cakupan penyajian zz Nasional zz Provinsi zz Kabupaten/Kota zz Kecamatan zz Desa
72
4.4.3. Cara diseminasi zz Press release adalah penyebarluasan informasi di depan wartawan, jejaring AMPL dan lembaga lainnya zz Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu masalah dibawah pimpinan seorang ketua zz Executive summary adalah ringkasan, ikhtisar, rekapitulasi untuk kalangan pemerintah, kementrian terkait zz Sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat
73
5 Penutup Demikianlah, secara garis besar Panduan Pengelolaan Data AMPL, yang kami susun berdasarkan pengalaman mendampingi Kabupaten Bangka dalam penyempurnaan pengelolaan Data AMPL daerah mereka. Mudah mudahan buku panduan ini bermanfaat bagi siapa saja yang berminat untuk menyempurnakan pengelolaan Data AMPL, sehingga upaya tahap selanjutnya dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan AMPL telah menggunakan data yang valid, sehinga diharapkan tercapailah efektifitas pemanfaatan sumber daya pembangunan. Sebagai penutup apabila pembaca ingin melakukan kontak lebih lanjut tentang pengelolaan Data AMPL, dapat berhubungan dengan :
Pokja AMPL
WASPOLA Facility
Jl. RP. Soeroso No. 50
Jl. Lembang No. 11A
Menteng, Jakarta Pusat
Menteng, Jakarta Pusat
Tlp. 021-31904113
Tlp. 021-31907811
Web: www.ampl.or.id
Web: www.waspola.org
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
75
Lampiran
76
Lampiran 1. Kuesioner Rumah Tangga
DS. Data Survey, Surveyor dan Supervisor WAKTU PELAKSANAAN SURVEI MULAI HARI
:
TANGGAL
:
JAM
:
NAMA SURVEYOR
:
TANDA TANGAN
:
SELESAI
DU. Data Umum LOKASI RUKUN TETANGGA (RT)
:
RUKUN WARGA (RW)
:
DUSUN/LINGKUNGAN
:
DESA/KELURAHAN
:
KECAMATAN
:
WAKTU PELAKSANAAN SUPERVISI DIPERIKSA MULAI
SELESAI
PENGECEKAN LAPANGAN MULAI
SELESAI
HARI TANGGAL JAM NAMA SUPERVISOR
:
TANDA TANGAN
:
77
DATA RUMAH TANGGA DAN PERMUKIMAN
ID
Nama Kepala Rumah Tangga
Nama Responden
QRT-……………
Alamat Lengkap
Jml Anggota Rumah Tangga Laki-laki
Perempuan
Status Kepemilikan Luas Rumah
Luas Pekarangan
1
.......m2
.......m2
2
.......m2
.......m2
3
.......m2
.......m2
4
.......m2
.......m2
5
.......m2
.......m2
6
.......m2
.......m2
7
.......m2
.......m2
8
.......m2
.......m2
9
.......m2
.......m2
10
.......m2
.......m2
11
.......m2
.......m2
12
.......m2
.......m2
13
.......m2
.......m2
14
.......m2
.......m2
15
.......m2
.......m2
16
.......m2
.......m2
17
.......m2
.......m2
18
.......m2
.......m2
19
.......m2
.......m2
20
.......m2
.......m2
21
.......m2
.......m2
22
.......m2
.......m2
23
.......m2
.......m2
24
.......m2
.......m2
25
.......m2
.......m2
Milik Sendiri
Sewa
Menumpang
Milik Pemerintah
Keterangan 1. Rumah Tangga
: Mohon dicermati definisi rumah tangga pada buku panduan
2. Anggota Rumah Tangga : seluruh orang, termasuk kepala rumah tangga, yang tinggal atau menjadi bagian dari rumah tangga bersangkutan
78
3. Luas rumah
: luas bangunan rumah tinggal yang ditempati oleh rumah tangga bersangkutan
4. Luas pekarangan
: luas tanah/lahan yang ditempati oleh rumah tangga bersangkutan, diukur dari batas-batas dengan pekarangan/lahan tetangga
ID
Nama Kepala Rumah Tangga Mata Air Status Kepemilikan Sarana
Danau
Kolam/Empang/Kolong
Sungai/Irigasi
Sarana Umum
Punya Tetangga
Milik Sendiri
Penampungan Air Minum
Tdk Terlindungi
Sumur Bor
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sumur Gali
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Pompa Tangan
Terlindungi
Tdk Terlindungi
Terlindungi
Leding/Perpipaan
Air Kemasan
Lampiran 2: Akses Dan Sarana Sumber Air Minum Rumah Tangga Pada Musim Penghujan
MUSIM PENGHUJAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
79
Lampiran 3: Akses Dan Sarana Pembuangan Tinja & Urine, Akses Dan Sarana Pembuangan Limbah Cair (Selain Tinja & Urine), Serta Akses Dan Sarana Pembuangan Sampah Rumah Tangga AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR BUKAN TINJA & URINE
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN TINJA DAN URINE
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN SAMPAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
80
Lainnya
Danau/Kolong
Kolam/Empang
Sungai/Saluran
Dibakar
Ditimbun & Ditutup Tanah
Ditimbun & Dibiarkan
Diolah
TPS Tidak Diangkut Petugas
TPS Diangkut Petugas
Lainnya
Danau/Kolong
Kebun/Lahan Terbuka
Kolam/Empang
Sungai/Irigasi
Saluran Terbuka/Got
Sistem Saluran Limbah
Lainnya
Kebun/Lahan Terbuka
Sungai/Irigasi
Kolam/Sawah
Lahan Terbuka
MCK Umum
Sarana Umum
Punya Tetangga
Milik Sendiri
Cubluk
Nama Kepala Rumah Tangga
Tangki Septik
ID
Sistem Saluran Limbah
Status Kepemilikan Sarana
WASPOLA Facility Jl. Lembang No. 11A Menteng, Jakarta Pusat Tlp. 021-31907811 Web: www.waspola.org Email:
[email protected]
