OVERVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN

BADAN KELENGKAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA Kampus Depok, Depok 16424 Tel. 081513319773 e-mail [email protected] website www.mwaum.ui.ac.id

OVERVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2015-2035 oleh Bidang Kajian BK MWA UI UM 2015 Hal yang paling Cibel sukai adalah melelapkan diri di pojok lantai 2 Pusgiwa sebelum langit menjadi kemerahan dan para mahasiswa berkumpul menyibukkan diri di sana. Dilingkupi tenangnya sore, Cibel tiba-tiba merasa tergelitik dan ia pun membuka matanya yang masih ingin tidur. Cibel kaget sekali ketika dilihatnya tembok-tembok Pusgiwa telah berubah. Kini semuanya serba berwarna cerah dan dindingnya sudah diganti dengan kaca-kaca. Rasa kantuknya terhapus oleh kekagetannya menyadari bahwa Pusgiwa telah berubah. Cibel lalu memutuskan untuk jalanjalan dan sore. Dan ketika ia keluar dari Pusgiwa, ia semakin terkejut! Orang-orang berjalan di atas trotoar yang sangat terawat. Tak terdengar lagi keluhan di sekitar halte bis karena bis kuning datang tiap 3 menit sekali! Cibel lalu berjalan ke suatu fakultas. Banyak sekali wajah-wajah baru yang ia lihat dan mereka dengan wajah yang serius sedang belajar di sebuah laboratorium yang terlihat sangat canggih dengan peralatan percobaan yang baru dan lengkap. Ketika sampai di Perpusat, Cibel menggoyangkan ekornya dengan senang karena gedung Perpusat menjadi sangat dingin dan didengarnya orang-orang yang tak henti memuji bahwa perpustakaan yang semakin besar itu juga jadi semakin canggih. Di tengah-tengah kekagumannya, Cibel berpapasan dengan Abdel di dekat Danau UI yang juga kini sangat tertata rapi dan bersih. “Halo Cibel, selamat datang di UI masa depan!” sambut Abdel dengan senyum khasnya. Cibel melompat senang, berharap Abdel akan menangkapnya dan membawanya jalan-jalan keliling UI lebih lama. Gubrak! Ups… Kenapa rasanya malah sakit…? Cibel membuka matanya dan menahan sakit yang melanda tubuhnya. Duh, ternyata dia jatuh dari atas rak sepatu milik Ruang BEM UI. Eits… Kok Pusgiwa belum berubah? Ternyata Cibel hanya bermimpi telah tiba di UI masa depan. Ck, ini pasti gara-gara Abdel suka mendongenginya tentang rencana jangka panjang UI yang nampak visioner itu…

BK MWA UI UM 2015


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia (RPJP UI) merupakan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Universitas Indonesia (UI) yang memuat serangkaian pernyataan kehendak Warga UI. Pembentukan RPJP UI ini disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor melalui SK Rektor No. 1954/SK/R/UI/2014 yang terdiri dari Wakil Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB). RPJP UI ini merupakan sebuah panduan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah UI (RPJM UI) yang merupakan prioritas program dan kegiatan Rektor dalam memimpin dan mengelola UI selama periode 5 tahun melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan hasil evaluasi, masukan, saran, maupun kritik yang dijaring dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, ditemukan terdapat kesenjangan antara UI saat ini dengan UI yang dicita-citakan. Adapun kesenjangan tersebut terdapat di dalam 9 (Sembilan) bidang, yakni : Tata Kelola dan

Riset dan Pendidikan

Manajemen

Inovasi

Sumber Daya

Sarana dan

Keuangan dan

Manusia

Prasarana

Pendanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat Peran Pemangku Kepentingan

Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan BK MWA UI UM 2015


Menanggapi beberapa kesenjangan yang telah disebutkan di atas sebelumnya, disini tim kajian BK MWA UI UM 2015 mencoba untuk memberikan kajian singkat berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan. Adapun dalam kajian yang akan selanjutnya akan dicantumkan, tim kajian BK MWA UI UM 2015 akan menyampaikannya secara satupersatu atas bidang-bidang yang ada.

Tata Kelola dan Manajemen

Pihak yang tertera dalam bidang ini hanya 3

Rektor, MWA, SA, dan DGB, sedangkan fakultas dan mahasiswa tidak. Tercantum prinsip good university governance, transparan, akuntabel, bertanggung jawab,

4

independen, dan adil.

Atas permasalahan yang terjadi di dalam bidang Tata Kelola dan Manajemen yang terdapat di dalam RPJP UI 2015-2035, disini tim kajian BK MWA UI UM 2015 akan memberikan beberapa poin yang patut dipertanyakan dan dikaji lebih lanjut. Di dalam RPJP UI 2015-2035 tercantum bahwa Tata Kelola dan Manajemen UI dalam periode 20 tahun ke depan akan dititikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, demi mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi di internal UI.

BK MWA UI UM 2015


Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi hubungan antara rektorat dengan fakultas, rektorat dengan departemen, rektorat dengan mahasiswa, fakultas dengan mahasiswa, departemen dengan mahasiswa, dan fakultas dengan departemen. Konsep yang dibangun tidaklah “paperless” total. Sebagai contoh adalah adanya surat edaran rektorat yang diberikan kepada tiap departemen melalui email demi menghindari penggunaan kertas yang berlebihan. Namun dalam pelaksanaannya surat edaran tersebut juga tetap dikirim dalam bentuk hardcopy. Hal ini merupakan suatu pemborosan. UI seharusnya dapat mencontoh Universitas Terbuka dalam penerapan “ paperless”. Menurut kami, waktu 20 tahun merupakan waktu yang lebih dari cukup untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. Yang seharusnya dilakukan oleh UI adalah mencanangkan tata kelola tanpa kertas untuk menyertakan sosialisasi yang masif kepada seluruh stakeholder UI. Secara sarkasme, UI janganlah melakukan secara setengah-setengah dalam penerapan kebijakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, karena hasilnya akan sangat signifikan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola UI ke depannya. Di dalam RPJP UI 2015-2035, pihak yang tercantum hanyalah Rektor, MWA, SA, dan DGB saja. Lalu ke manakah fakultas dan mahasiswa? Walaupun fakultas memiliki RPJP masing-masing, namun bukan berarti fakultas tidak dilibatkan dalam tata kelola UI. Hal ini tentunya akan mengindikasikan bahwa terjadi kekaburan arah kebijakan antara UI dan

BK MWA UI UM 2015


fakultas. Hal ini menimbukan kesan bahwa antara UI dan fakultas memiliki kebijakan masing-masing dan terpisah antara keduanya. Mahasiswa pun seharusnya perlu dilibatkan dalam tata kelola UI. Suka atau tidak, mahasiswa merupakan konstituen utama sebuah universitas dan memiliki kuantitas yang lebih banyak dibandingkan dengan

stakeholder UI lainnya. Mahasiswa memiliki keunggulan dalam hal sensitivitas atas kinerja UI, karena mahasiswa merasakan langsung atas seberapa baiknya tata kelola UI, tanpa adanya bias internal rektorat ataupun fakultas. Dengan demikian, wajib bagi UI untuk melibatkan fakultas dan mahasiswa, serta mengintegrasikan antara RPJP UI dengan RPJP fakultas agar berjalan searah dan beriringan. Poin

penting

selanjutnya

adalah

mengenai

prinsip-prinsip

“good

university

governance” yakni transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Yang menarik untuk disorot adalah masalah transparansi. Banyak anggapan bahwa semua kebijakan UI, khususnya mengenai penggunaan keuangan hanya diketahui oleh pihak rektorat UI saja dan merupakan konsumsi yang terbatas. Padahal, indikator utama transparansi adalah keterbukaan, walaupun tetap ada hal-hal yang sensitif, sehingga perlu untuk dijaga kerahasiaannya. Terkadang, mahasiswa hanya mengetahui output dari penggunaan biaya saja, bukan besaran biaya.

Pendidikan

BK MWA UI UM 2015


Di dalam RPJP UI 2015-2035, UI memiliki cita-cita untuk menjadi unggulan Asia pada medio tahun 2035. . UI sebagai patron pendidikan tinggi sudah seharusnya memiliki citacita besar dalam pembenahan sistem pendidikan. Pembenahan ini harus berdampak pada reformasi pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Namun masih terdapat beberapa gejala dan hambatan yang menjangkiti cita-cita besar ini. Permasalahan yang timbul ialah dari sisi kurikulum dan pengajaran. Lemahnya keterpaduan antara Program Sarjana, Magister, dan Doktoral yang mengakibatkan rendahnya minat lulusan Sarjana untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diterapkan belum dapat menyentuh lapisan Magister dan Doktoral dengan optimal. Pun pengajar belum dapat memahami tujuan utama dari diberlakukannya KBK ini. Cita-cita untuk mereformasi pendidikan Indonesia secara menyeluruh pun belum dapat terlaksana akibat sistem e-learning yang juga belum optimal. Rendahnya kesadaran koordinasi antar unit menjadi salah satu poin penghambat dalam pelaksanaan berbagai program. Pendidikan pun menjadi basis utama dalam kebutuhan riset pada tiap lembaga pendidikan, pun begitu di UI. Partisipasi mahasiswa dalam proyek riset yang bekerjasama dengan dosen masih rendah, sehingga pun sejalan dengan tingkat produktivitas. Disamping itu, persentase mahasiswa yang drop out dan mengundurkan diri masih tinggi.

BK MWA UI UM 2015


Dalam hal ini UI belum mampu memberikan sistem yang efektif dan efisien dalam menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswanya. Pada tingkat pendidikan Doktoral, ketepatan waktu lulus masih menjadi masalah dikarenakan masih banyak mahasiswa Doktoral yang ‘telat lulus’. Dalam sistem Student Centered Learning, fasilitas yang tersedia belum mampu mendukung secara optimal. Hal ini mengakibatkan sistem pendidikan aktif dua arah tidak bisa terlaksana dengan baik. Oleh karenanya dibutuhkan pemutakhiran fasilitas yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Dalam berkegiatan, UI pun masih dianggap eksklusif sehingga dibutuhkan publikasi menyeluruh. Hal ini pun demi mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan UUD. UI mencoba menjawab berbagai permasalahan diatas dengan beberapa sasaran strategis. Hal ini sejalan dengan tujuan UI yang ingin mewujudkan struktur program pendidikan yang luwes dan selaras dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia yang maju dan bermartabat untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang tangguh, mandiri, dan mampu menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi, serta dapat menjadi pemimpin di lingkungannya baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. RPJP UI membagi tahap pembangunan menjadi 4 (empat) tahap yang masing-masing dilaksanakan dalam jangka menengah lima tahunan. Tahapan peningkatan kualitas tersebut adalah sebagai berikut:

BK MWA UI UM 2015


 Tahap 1 (2015-2020): Tahap Konsolidasi  Pendidikan sarjana dan vokasi yang unggul, beretika, bermartabat untuk mendukung serta memberikan kontribusi pada pembangunan manusia Indonesia menuju masyarakat yang mandiri secara budaya dan ekonomi. Melakukan konsolidasi pendidikan pasca sarjana dan profesi, reorientasi akademik berkaitan dengan multidimensi masalah bangsa serta keterlibatan UI dalam outreach program (institusi, dosen dan mahasiswa).  Tahap 2 (2021-2025): Tahap Penguatan  Pendidikan pascasarjana dan profesi yang berkualitas. Memperkuat upaya kerjasama pendidikan dengan negara maju menuju karya riset akademik dan terapan yang unggul.  Tahap 3 (2026-2030): Tahap Pengembangan dan Pemanfaatan  Kemandirian program pendidikan pascasarjana yang unggul melalui temuan riset yang mencakup inovasi, publikasi, HKI dan lainnya yang diakui secara internasional.  Tahap 4 (2031-2035): Tahap Konsistensi  Program pascasarjana yang unggul, diukur dari publikasi karya ilmiah. Sedangkan tonggak capaian dalam tiap tahap tersebut adalah sebagai berikut:  Tahap 1: - Integrasi sistem penerimaan mahasiswa; - Proses pendidikan yang liberal secara akademik; - Pendidikan vokasi yang profesional;

BK MWA UI UM 2015


- Pemberdayaan sistem Student Centered Learning (SCL); - Lulusan sarjana dan vokasi yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar tenaga kerja; - Mewujudkan sistem e-learning.  Tahap 2: - 5 besar di Asia Tenggara; - Meningkatnya peminat program pascasarjana;  Tahap 3: - Mantap sebagai 5 besar Asia Tenggara; - Penerimaan mahasiswa berbasis TIK semakin baik; - Program pascasarjana semakin berkembang; - Menjamin terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, serta kebutuhan bangsa dan negara; - Akreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional.  Tahap 4: UI menjalankan seluruh program dengan konsisten dan berkelanjutan; UI sebagai Guru Bangsa semakin nyata perannya, UI menjadi unggulan Asia.

Riset dan Inovasi

BK MWA UI UM 2015


Dalam bidang riset dan inovasi, UI berharap riset yang dihasilkan oleh sivitas akademikanya dapat diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat dan outreach

program (mahasiswa, dosen, dan institusi) untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah bangsa menyangkut pembangunan berkelanjutan, penegakan hak dan keadilan sosial-ekonomi, pemulihan harkat dan martabat kemanusiaan, serta masalah kebencanaan sosial ekologis. Untuk mencapai cita-cita tersebut, UI membagi arah pembangunan dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 1) Tahap 1 (2015-2020): Tahap Konsolidasi  Peningkatan jumlah dan kulitas multi/inter/trans disiplin; riset spesifik pada pusat kajian dan riset kluster; kolaborasi dengan universitas lain; dan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional. 2) Tahap 2 (2021-2025): Tahap Penguatan  Penguatan kualitas riset pada pusat kajian dan riset kluster; penguatan kolaborasi; dan publikasi ilmiah internasional. 3) Tahap 3 (2026-2030): Tahap Pengembangan  Kerja sama riset internasional di UI dari pusat kajian dan riset kluster ilmu pengetahuan dan teknologi; dan publikasi ilmiah internasional. 4) Tahap 4 (2031-2035): Tahap Konsistensi  Sustainabilitas karya riset unggul, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi baru (hak kekayaan intelektual, paten, dan lain-lain); dan sustainabilitas publikasi internasional.

BK MWA UI UM 2015


Arah pembangunan tersebut ditentukan berdasarkan analisis kesenjangan bidang riset dan inovasi yang telah terlaksana selama ini di UI. Kesenjangan tersebut antara lain produktivitas UI yang rendah dalam menghasilkan publikasi internasional, kajian kebijakan pemerintah, dan produk hak kekayaan intelektual; belum adanya program penelitian dan paten secara terpadu, baik antar pusat kajian maupun fakultas; peta jalan (roadmap) penelitian dan pengembangan dalam lingkup universitas dan fakultas yang belum terbangun secara konsisten; komitmen SDM UI terhadap kegiatan penelitian yang belum mantap; promosi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan masih terbatas; belum adanya rencana strategis dari lembaga-lembaga penerbit (UI Press, Balai Penerbit FKUI, LP FEUI, dan lain-lain) dalam meningkatkan publikasi dosen/peneliti UI; kerja sama dengan pihak lain yang masih sedikit, terutama dari luar negeri; masih sedikitnya jumlah profesor dan peneliti tamu asing yang datang ke UI untuk penelitian; dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang masih bersifat reaktif terhadap permintaan sesaat. Solusi dari permasalahan tersebut dapat diraih dengan adanya manajemen riset yang baik antara universitas dan fakultas serta dukungan materiil berupa alokasi dana yang proporsional serta sarana dan prasarana yang memadai. Solusi tersebut harus benarbenar diupayakan oleh UI agar rencana UI yang tertuang dalam RPJP dapat terealisasikan, sebab UI sebagai pendidikan tinggi sejatinya bertumpu pada

BK MWA UI UM 2015


pembangunan ilmu pengetahuan yang mutakhir, inovatif, tepat guna, dan menghasilkan terobosan pemikiran bagi Indonesia.

Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi, masukan, saran, maupun kritik dari pemangku kepentingan dan masyarakat, terdapat permasalahan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, yakni dalam hal pemanfaatan peluang kerja sama dengan pihak selain UI, baik dari pihak pemerintah maupun industri. Untuk mengatasi permasalahan ini pada dasarnya diperlukan penyelarasan antara upaya mencari dan memaksimalkan kerja sama untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan perbaikan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Akan lebih baik jika kualitas kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh UI ditingkatkan secara maksimal terlebih dahulu, guna menarik pihak-pihak lain untuk melakukan kerja sama. Bentuk peningkatan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat ini salah satunya adalah dengan memperlibatkan unsur mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat, menyisipkannya ke dalam kegiatan perkuliahan, atau dengan melakukan tranparansi kepada mahasiswa ataupun masyarakat secara umum, mengenai apa saja kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh UI, baik yang sedang dilakukan

BK MWA UI UM 2015


ataupun yang telah dilakukan. Dengan begitu, pada dasarnya tidak hanya pihak UI, fakultas, ataupun dosen saja yang memiliki keterlibatan kepada pengabdian masyarakat, namun mahasiswa dan masyarakat umum pun turut terlibat dalam pengabdian masyarakat tersebut. Adapun dalam penyelenggaraannya, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya dalam bentuk seminar, pelatihan, atau penyuluhan saja, namun juga dalam bentuk pelayanan, konsultasi, ataupun dalam bentuk publikasi penelitan kepada masyarakat secara umum. Terkait dengan penelitian, selama ini publikasi penelitian hanya dilakukan antara akademisi atau pihak yang berkepentingan saja, namun publikasi penelitian kepada masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang diteliti atau terkait tidak dilakukan publikasi penelitian. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat tersebut maka pada dasarnya tujuan pendidikan tinggi berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat terpenuhi dengan baik. Secara tidak langsung, dengan terjalinnya hubungan yang baik antar seluruh sivitas akademika dengan masyarakat, maka UI memiliki “nilai jual” lebih untuk melakukan kerja sama dengan pihak lainnya. Untuk mengatasi permasalahan yang ada,

UI membagi RPJM

(Rencana

Pembangunan Jangka Menengah) dengan 4 tahap, yang memiliki inti sebagai berikut:  Tahap I (2015-2020) > Tahap konsolidasi

BK MWA UI UM 2015


 Tahap II (2015-2025) > Tahap penguatan  Tahap III (2026-2030) > Tahap pengembangan dan pemanfaatan  Tahap IV (2031-2035) > Tahap menjaga konsistensi Dalam sasaran strategis yang tercantum, pada dasarnya UI telah melakukan iktikad baik, yakni dengan mengikutsertakan lembaga di UI, dosen, dan mahasiswa. Upaya pengikutsertaan tersebut dilakukan melalui program pendidikan formal dan informal untuk terjun langsung ke masyarakat dalam mengatasi masalah dan persoalan bangsa. Hal ini tentu patut diberikan pemantauan lebih lanjut apakah terlaksana dengan baik atau tidak dalam kenyataannya. Kemudian apabila dikaitkan dengan tahap di atas, pada dasarnya, antara perencanaan dengan pelaksanaan tidak mengalami penyimpangan yang berarti. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan proses dan pelaksanaan yang nyata terjadi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa selama ini kekurangan UI adalah masalah publisitas dan upaya riil kepada masyarakat secara umum. Apabila hal tersebut benar-benar dilakukan oleh UI, maka peran UI dalam menyelesaikan masalah bangsa dapat terlaksana dengan baik. Terkait dengan tahapan RPJM, pada dasarnya tidak terdapat masalah, dimana UI merencanakan perbaikan kualitas secara bertahap, sehingga luaran yang diharapkan sebenarnya adalah “kematangan” dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan.

BK MWA UI UM 2015


Sumber Daya Manusia Permasalahan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas saat ini merupakan satu persoalan penting dan mendesak. Kurangnya pengeloalaan SDM yang tersistem dengan baik merupakan salah satu faktor signifikan kurangnya keunggulan UI di dunia Pendidikan Tinggi internasional, terutama di Asia dan Asia Tenggara. Permasalahan SDM di UI saat ini masih terkait dengan kondisi dosen dan tenaga pendidikan. Dalam RPJP UI 2015-2013, kondisi pengelolaan SDM yang menjadi fokus 20 tahun kedepan, yaitu: prosedur rekrutmen; pembinaan dan pengembangan karir; remunerasi; serta masa pensiun yang belum tersusun dengan baik. Sistem rekrutmen SDM yang masih bermasalah sampai dengan saat ini adalah jumlah ketersediaan dosen dan guru besar. Saat ini fenomena umum yang terjadi di UI, yang juga merupakan kendala besar yang harus dihadapi adalah terjadinya ketidaksesuaian perbandingan jumlah SDM antara dosen pengajar dan jumlah mahasiswa. Perbandingan dosen pengajar dan mahasiswa masih belum seimbang, sehingga dalam proses peningkatan mutu pendidikan kurang efektif dan efisien. Idealnya, perbandingan mahasiswa dan dosen adalah 1:18 tetapi faktanya di UI adalah 1:40 bahkan lebih. Selain itu, satu dosen faktanya harus memegang begitu banyaknya kelas. Tentu hal ini menjadikan proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, pada

BK MWA UI UM 2015


rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh mahasiswa yang diwakili oleh MWA UI UM untuk rektor yang terpilih nantinya adalah penambahan dosen seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, pembenahan rekrutmen, dan peningkatan kualitas dosen. Masalah rekrutmen terjadi pada ketersediaan SDM di level yang lebih tinggi, yaitu ketersediaan dosen dengan pendidikan minimal S3 dan ketersediaan guru besar. Sulitnya mendorong SDM untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi hingga minimal jenjang S3 untuk menjadi dosen pengajar. Hal tersebut juga kurangnya dukungan baik dalam bentuk finansial maupun mental oleh universitas kepada dosen-dosen. Permasalahan juga terjadi pada sulitnya pemanggilan kembali dosen yang berada di luar negeri untuk kembali ke negara dan universitas asalnya untuk mengaajar. Hal ini dikaitkan salah satunya dengan tunjangan finansial dan jaminan karir yang diterima para dosen di luar negeri lebih memuaskan daripada di dalam negeri. Sebenarnya, masalah tersebut terkait dengan regulasi dan sistem yang harus dibenahi, bagaimana pemberian tunjangan, dan remunerasi yang besar untuk menarik para tenaga pendidikan yang masih berada di luar negeri untuk kembali. Selain itu juga mengenai bagaimana sistem dan regulasi terkait remunerasi dan jaminan karir tenaga pendidikan didorong kepada pemerintah untuk menjadi perhatian yang mulai serius. Hal yang perlu disoroti lainnya adalah terkait peningkatan kualitas kinerja SDM. Kinerja SDM perlu ditingkatkan dari masa ke masa dengan cara selalu berpedoman kepada

BK MWA UI UM 2015


evaluasi kinerja, agar kesalahan dan kekurangan yang sama tidak menjadi masalah terus-menerus yang menghambat peningkatan dan pengembangan kinerja. Sistem evaluasi kinerja sebenarnya sudah ada dibeberapa pengelolaan SDM diantaranya Sistem Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM). Hanya saja implementasi dan penerapannya yang masih kurang berjalan secara optimal. Permasalahannya adalah EDOM tidak menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa UI. Hasil EDOM kadang-kadang dimentahkan oleh dosen tertentu karena kebiasaan mengajar yang tidak ingin diubahnya. Oleh karena itu peningkatan kualitas kinerja berlandaskan evaluasi sangatlah penting. Peningkatan kualitas kinerja SDM juga terkait dengan masalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh para tenaga pendidikan di era global. Kompetensi dasar tersebut yaitu terkait penguasaan penggunaan teknologi informasi dan keterampilan penggunaan bahasa asing. Salah satu potret riil permasalahan ini diantaranya adalah banyaknya SDM dengan persyaratan akademik telah memenuhi kriteria standar namun setelah memasuki dunia kerja ternyata mereka kurang memahami dan memiliki kecakapan dalam bidang pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana bagi SDM harus terus dimutakhirkan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. SDM harus dikenalkan kepada semua fasilitas yang telah tersedia agar dimanfaatkan secara optimal

BK MWA UI UM 2015


dan

memfungsikannya

secara

kreatif.

Jumlah

dan

kualitas

pembinaan

dan

pengembangan softskill pun harus direncanakan dengan baik, terutama seperti yang tertuang di dalam Renstra UI. Pelaksanaannya harus sesuai dengan standar minimal seperti apa yang telah ditetapkan dalam Renstra UI tersebut. Mengacu pada Renstra, idealnya pembinaan dan pengembangan sofskill dilaksanakan kurang lebih 30 kali dalam 5 tahun. Hal tersebut untuk menunjang pengembangan softskill dan penggunaan bahasa asing yang telah direncanakan. Perencanaan pengelolaan SDM selanjutnya terkait dengan status kepegawaian tenaga pendidikan dan PNS. Regulasi dan kebijakan terkait dengan status kepegawaian tenaga pendidikan perlu terus dikaji dan diperbaiki seusai dengan kondisi terkini. Status kepegawaian ini terkait dengan kesejahteraan dari setiap SDM agar dapat berperforma dalam kampus dengan tenang dan nyaman. Perbaikan dan pengkajian kebijakan tersebut harus melibatkan orang-orang ahli seperti dosen dan peneliti yang berkompeten di bidang ilmunya. Hal tersbut terkait dengan manajemen organisasi, kepegawaian, hukum, dan terutama administrasi. Cara kerja dan kode etik harus diatur dengan jelas dan disepakati oleh semua. Hal ini dikarenakan cara kerja dan kode etik tersebut memiliki keterkaitan dengan konsistensi pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa kepegawaian dengan cepat dan sesuai aturan.

BK MWA UI UM 2015


Dari semua permasalahan SDM tersebut diperlukan sinergi kinerja SDM lintas-unit yang optimal hingga 20 tahun ke depan. Penyesuaian kebijakan yang jelas dengan indikator yang terukur harus dilakukan setiap 5 tahunya pada Renstra UI untuk mencapai keberhasilan pembangunan SDM.

Sarana dan Prasarana

RPJP UI 2015-2035 membagi tahap pembangunan menjadi 4 (empat) tahap yang masing-masing dilaksanakan dalam jangka menengah lima tahunan. Dalam bidang sarana dan prasarana, tujuan pembagian tahap tersebut adalah untuk membangun landasan yang kuat berupa optimalisasi sumber daya berbasis penggunaan biaya dan sumber daya bersama. Tahapan peningkatan kualitas tersebut adalah sebagai berikut:  Tahap 1 (2015-2020): Tahap Konsolidasi  Integrasi sarana prasarana teknologi informasi

dan

komunikasi

untuk

keperluan

pengelolaan

akademik

dan

nonakademik; meningkatkan jumlah dan kualitas laboratorium serta berafiliasi dengan institusi lain di luar UI; dan membangun bengkel kerja ( workshop) UI tahap awal.

BK MWA UI UM 2015


 Tahap 2 (2021-2025): Tahap Penguatan  Integrasi penuh sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi; penguatan laboratorium dan riset; dan bengkel kerja yang multifungsi.  Tahap 3 (2026-2030): Tahap Pengembangan dan Pemanfaatan  Pengembangan laboratorium pusat kajian, riset kluster ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk riset mutakhir; dan kerja sama riset internasional.  Tahap 4 (2031-2035): Tahap Konsistensi  Sustainabilitas sistem teknologi informasi dan komunikasi; produk dan karya laboratorium yang spesifik; inovasi; dan penemuan, pengetahuan, dan teknologi baru. Sedangkan tonggak capaian dalam tiap tahap tersebut adalah sebagai berikut:  Tahap 1: - Sistem administrasi infrastruktur yang terintegrasi dan efisien antara Pusat Administrasi Universitas dan fakultas - Kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur yang kompatibel - Aplikasi teknologi informasi yang terintegrasi - Integrasi dan penambahan laboratorium milik sendiri serta afiliasi dengan institusi luar UI - Moda transportasi dan fasilitas parkir yang memadai  Tahap 2: Infrastruktur dan tata kelola semakin mantap, baik, dan efektif

BK MWA UI UM 2015


 Tahap 3: Infrastruktur semakin terintegrasi, efektif, dan mampu menarik minat calon mahasiswa asing  Tahap 4: Pengembangan yang konsisten dan berkelanjutan Dapat disimpulkan, sasaran strategis jangka panjang dalam pembangunan bidang sarana dan prasarana diarahkan pada kegiatan yang mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan, serta didukung pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat. Melihat pada tataran pelaksanaan, apabila membandingkan dengan PTN lainnya di Indonesia, tampaknya UI telah berhasil menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi warganya. Sebut saja gedung penunjang perkuliahan yang terintegrasi, perpustakaan yang didaulat terbesar se-Asia Tenggara, dan fasilitas penunjang lainnya yang khas-UI seperti bus kuning dan sepeda kuning. Melihat fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa UI memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Namun, pengelolaan sarana dan prasarana tersebut tak terlepas dari evaluasi. Hampir setiap waktu, kampus UI dijamah oleh warganya untuk melaksanakan kegiatan Tridharma. Silih berganti banyak pihak yang menggunakan fasilitas UI. Sayangnya, penggunaan tersebut belum diiringi perencanaan pemeliharaan dan pengelolaan yang optimal. Selain itu, sistem pengelolaan yang ada saat ini masih sangat beragam sehingga tidak mendukung terintegrasinya pengelolaan di universitas dan fakultas.

BK MWA UI UM 2015


Pasal 48 ayat (1) huruf b Statuta UI menyatakan bahwa merupakan salah satu hak mahasiswa UI untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler,

kokurikuler,

dan

ekstrakurikuler.

Dalam

menggunakan

hak

untuk

memanfaatkan tersebut, tentunya terdapat kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam memelihara sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, apabila mau menilik lebih jauh, banyak pula sarana dan prasarana lain yang seharusnya dapat kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan kita yang belum jelas nasib pembangunannya. Analisis kesenjangan dalam RPJP UI 2015-2035 pun belum mencakup keseluruhan permasalahan, begitu pula dengan tonggak capaiannya. RPJP UI 2015-2035 lebih menekankan pada pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan laboratorium untuk mendukung riset. Mengenai terintegrasinya infrastruktur hanya dicantumkan dalam tonggak capaian, padahal hal tersebut juga penting karena manfaatnya yang dirasakan secara langsung oleh warga UI. Rencana pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur harus disusun secara komprehensif dengan bentuk master plan yang mencakup prosedur pembaruan, prosedur keamanan kerja (sistem K3), standar infrastruktur, dan evaluasi berkala.

Keuangan dan Pendanaan

BK MWA UI UM 2015


Problema tentang keuangan dan pendanaan bukanlah hal baru di Universitas yang merupakan acuan universitas/institusi lain dalam pengembangan kurikulum (Renstra UI 2015 –2019). Merujuk kepada pemeringkatan universitas di dunia khususnya QS

University Ranking, tidak banyak universitas di Indonesia yang masuk ke dalam pemeringkatan tersebut. Berdasarkan data yang dirilis tersebut, UI berada pada peringkat ke-71 di Asia dan peringkat pertama di Indonesia. Namun, dibalik kemantapan dalam mengelola

dan

mengembangkan

kurikulum

pengajaran,

UI

ternyata

memiliki

permasalahan dalam bidang keuangan dan pendanaan secara proporsional. Pendanaan UI terdiri dari 2, yaitu Pemerintah dan masyarakat. Pendanaan dari Pemerintah berupa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ( BOPTN ) yang setiap tahunnya didapatkan oleh UI. Pendanaan masyarakat terdiri dari penerimaan biaya pendidikan ( BP ) dan non biaya pendidikan ( Non-BP ). Berdasarkan Revisi RKAT 2015, perbandingan Non-BP terhadap BP mencapai 56,76%. Namun, data perbandingan ini merupakan perbandingan akumulasi dari seluruh fakultas dan unit kerja yang ada di lingkungan UI. Sedangkan jika kita melihat lebih dalam lagi data tersebut, maka masih terdapat beberapa fakultas di lingkungan UI yang perbandingan penerimaan Non-BP terhadap BP tidak mencapai angka 10%, mengacu pada RKA transisi 2015. UI yang secara prinsip masih menggunakan sistem desentralisasi tentunya menuntut tiap-tiap fakultas dan unit kerja untuk dapat mandiri dalam hal pendanaan keuangan. Hal ini

BK MWA UI UM 2015


memiliki pengertian bahwa tidak hanya melulu bergantung kepada pendanaan dari biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa. Dalam hal pendanaan ini, maka sudah selayaknya UI mengevaluasi kembali kemandirian dari tiap-tiap fakultas dan unit-unit kerja, serta membuat perencanaan strategis dalam hal pendanaan dari berbagai fakultas dan unit kerja yang ada di lingkungan UI. Sehingga, pada saat pengeluaran operasional yang setiap tahunnya dapat meningkat dan tuntutan akan pengembangan serta investasi semakin tajam dalam pencapaian sasaran strategis, maka sudah selayaknya UI siap mandiri dalam mendanai dan tidak lagi memeras kantong mahasiswa ke depannya.

Peran Pemangku Kepentingan

Permasalahan terkait dengan bidang peran pemangku kepentingan UI sampai dengan saat ini adalah adanya karakter alumnus UI yang kurang baik, khususnya mengenai tingkat loyalitas dan arogansi/kesombongan. Selain itu, penyediaan program bagi mahasiswa/lulusan untuk berkiprah di lingkungan internasional masih kurang. UI juga belum memiliki tata kelola yang optimal dalam memberdayakan alumni asing. Untuk mengatasi masalah ini, RPJP-UI memuat 4 (empat) tahap pembangunan kerjasama dengan alumni, industri, dan lain-lain.

BK MWA UI UM 2015


 RPJM Tahap I (2015-2020): tahap konsolidasi yang meletakkan titik berat pada jejaring pemangku kepentingan di dalam negeri seperti alumni, pemerintah, dan industri. Asupan bagi konsolidasi Tridharma Perguruan Tinggi di UI.  RPJM Tahap II (2021-2025): tahap penguatan yang meletakkan titik berat pada sistem tata kelola yang memantapkan jejaring di dalam maupun luar negeri dan peluang sumber daya dan dana selain dari pemerintah, yakni dari alumni, industri, dan lainnya. Memantapkan pelaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan.  RPJM Tahap III (2026-2030): tahap pengembangan dan pemanfatan yang meletakkan titik berat pada perluasan jejaring untuk membangun peluang sumber daya dan dana yang lebih luas ke jaringan alumni, pemerintah, dan industri.  RPJM Tahap IV (2031-2035): tahap menjaga konsistensi yang meletakkan titik berat pada sustainabilitas hubungan antara UI dan para pemangku kepentingan. Berdasarkan

4

tahapan

tersebut,

pada

dasarnya

dapat

dikaji

beberapa

permasalahan yang penting untuk dicermati. Permasalahan pertama adalah pengadaan evaluasi jaringan alumni UI. Jaringan alumni berperan penting dalam membangun hubungan antara UI dengan para alumnusnya. Jaringan alumni UI yang terbesar adalah Ikatan Alumni UI (ILUNI UI) yang juga terdapat di setiap masing-masing fakultas yang terdapat di UI. Sampai dengan saat ini, jaringan tersebut belum terlaksana dengan baik,

BK MWA UI UM 2015


apabila dilihat dari kontribusi maupun informasi mengenainya. Dari seluruh fakultas yang terdapat di UI, hanya 2 fakultas yang memiliki situs ILUNI yang dapat diakses yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Informasi mengenai kiprah alumnus pun tidak banyak, biasanya hanya termuat di dalam kolom “Tokoh Inspiratif”. Permasalahan yang kedua adalah mengenai peran alumni UI sebagai pemangku kepentingan. Berdasarkan data yang didapat dari Tracer Study CDC UI Tahun 2012, hanya 25.5% dari program S1 Reguler alumni UI dan 34.4% dari program S1 Ekstensi yang bekerja di sektor public. Hal ini menggambarkan bahwa minimnya peran alumni UI sebagai pemangku kepentingan. Adapun di dalam data ini tidak disertai dengan alasan pemilihan sektor pekerjaan. Permasalahan yang ketiga adalah mengenai kiprah alumni UI di dunia internasional. Tidak ada data sama sekali yang dapat ditemukan di dalam situs “alumni.ui.ac.id” Pembangunan jaringan alumni bagi mahasiswa UI yang melanjutkan

studi

di

luar

negeri

yang

dapat

mendukung

terwujudnya

hal

ini.Permasalahan yang keempat adalah kontribusi alumni UI di dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dirasa masih minim. Hal ini dapat terjadi baik dari ketidaktahuan mahasiswa UI sendiri mengenai sepak terjang alumninya ataupun penolakan dan informasi yang sangat minim dari alumni. Rekomendasai yang dapat diberikan atas berbagai macam permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah perbaikan dan peningkatan jaringan alumni UI yang lebih informatif dan mudah diakses.

BK MWA UI UM 2015

OVERVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN

Recommend Documents