OTONOMI DAERAH, DAERAH MEMBANGUN, DAERAH BERSAING, DAERAH BEKERJASAMA Oleh : Goenaldi Malang Joedo (Konsultan) I. EFISIENSI ATAU PRODUKTIFITAS Keduanya seolah mirip, tetapi sebenarnya berbeda, apalagi bila ditinjau dari sistem nilai. Efisiensi berangkat dari suatu pemikiran bagaimana mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang sebesar-besarnya dengan mendayagunakan seminimal mungkin sumber daya manusia. Sedangkan produktifitas bertitik tolak dari bagaimana mendayagunakan, memelihara dan melestarikan seluruh aset termasuk sumber daya manusianya guna meningkatkan harkat,martabat dan derajat hidup. Pilihan antara efisiensi dan produktifitas ditentukan dalam konteks membangun untuk rakyat dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia merdeka adalah milik rskyat dan untuk rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan dan kemakmuran yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, Daerah membangun, bersaing dan bekerjasama adalah untuk rakyatn. Pilihan sebagai filosofi daerah membangun, daerah bersaing dan daerah bekerjasama adalah produktifitas yang berlandaskan pada hak dan kewajiban. UUD 1945 lebih mengedepankan hak dan kewajiban rakyat dan bangsa dibanding hak asasi manusia yang sifatnya individualistik, karena kemerdekaan merupakan hasil kerja seluruh rakyat Indonesia. Maka pendektan produktifitas menjadi utama dan pendekatan efisiensi ditempatkan pada ruang terbatas yaitu pada sektor-sektor yang padat teknologi. II. SISTEM NILAI PILIHAN Pemanfaatan berbagai sumber daya daerah sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh manajemen puncak daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sistem nilai itu menampakkan diri pada garis politik, orientasi keberpihakan, serta perilaku politik para pelaku manajemen puncak. Keberpihakan kepada rakyat menjadi sangat penting mengingat selama kurun waktu merdeka,rakyat Indonesia belum dapat sepenuhnya menikmati kehidupan yang aman, sehat, tenteram, murah dan mudah pendidikan dan lain-lain. Dari filosofi, latar belakang sejarah, tatanan berbangsa dan bernegara serta berpemerintahan, maka sistem nilai yang ideal adalah sistem sosio demokratis yang diikat utuh dengan paham kebangsaaan.kesadaran berdemokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi motifator daerah membangun, bersaing,bekerjasama dan dalam melaksanakan otonomi daerah. Rakyat dibangun untuk mampu bersaing secara lahir dan batin. Rakyat dibangun watak dan kemampuannya untuk mampu bersaing secara sehat dan berkeahlian dalam bersiasat. Pembangunan bangsa dan pembangunan watak bangsa menjadi penting dan urgen untuk dilaksanakan. Apalagi terkait dengan upaya mengatasi krisis mental dan moral. Ada satu pertanyaan besar yaitu apakah pelaku-pelaku manajemen puncak daerah dapat diandalkan dan dapat menjadi panutan rakyat. Yang dapat menjawab adalah hati nurani para pejabat dan para wakil rakyat, karena hati nurani tidak pernah berdusta dan hati nuranilah yang mampu menangkap sinyal-sinyal ilahi. Pelaku pembentukan dan perwujudan daya bangun,daya saing dan daya kerja/kerjasama rakyat, tentu saja merupakan insan kamil
yang patriotis dan cinta rakyat, serta berbudipekerti luhur dan mulia, yang mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. III. LANGKAH NYATA Pelaku daerah membangun adalah seluruh stake holder yang berada di daerah maupun luar daerahnya. Daerah membangun berarti rakyat membangun, daerah bersaing berarti rakyat mempunyai kemampuan bersaing dan daerah bekerja/bekerjasama berarti rakyat mampu bekerjasama dengan rakyat lintas daerah. Untuk itu perlu perangkat-perangkat opeasional yang dipersiapkan secara terencana dan dikelola dengan baik. Beberapa langkah nyata sebagai upaya menggerakan produktifitas daerah dan rakyatnya antara lain : • Merumuskan visi, misi dan konsepsi tentang daerah membangun, daerah bersaing dan daerah bekerjasama, yang menempatkan seluruh rakyat dan sumber daya alam sebagai kekuatan dasar. Perencanaan dan pengelolaan kekuatan dasar tersebut diarahkan untuk menggerakan daerah membangun, daerah bersaing dan daerah bekerjasama, dengan menekankan pada modus swadaya. • Mewujudkan suatu gerakan produksi, distribusi dan konsumsi seraya menciptakan akses dan peluang bagi ketiganya yang adildan merata. • Menyusun dasar hukum yang menjamin usaha, hak rakyat atau hak publik dalam rangka produksi, distribusi dan konsumsi tersebut diatas. • Restrukurisasi dan reorganisasi alatalat produksi dan distribusi sesuai dengan visi dan misi pembelaan rakyat serta penguatan daya saing dan daya kerja/kerjasama daerah, termasuk rakyat didalamnya. • Menyeleksi dan menata kembali sumber-sumber ekonomi seperti sumberdaya alam, modal, aset kekayaan daerah, usaha-usaha daerah, tenaga kerja, institusi, kemasyarakatan (sosial, budaya, ekonomi) untuk diikutsertakan dalam daerah membangun. • Menyelenggarakan pendidikan dan latihan terpadu yang bersifat partisipatif dan antisipatif bagi seluruh stake holder, dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja dan kerjasama, pengembangan jaringan distribusi, peningkatan komunikasi dan informasi, pengambilan keputusan, siasat dalam berkompetisi sehat, peningkatan kemampuan bermusyawarah untuk mufakat serta peningkatan kemampuan kepemimpinan. • Menghilangkan gagasan, pikiran, sikap dan perilaku yang kontraproduktif dari seluruh diri stake holder daerah auatu semua pihak, agar terwujud kegotong royongan, kerukunan, kesepakatan lahir batin dan pengorbanan tulus ikhlas sebagai pendorong terwujudnya moral dan mental yang baik. Intisari dari langkah-langkah tersebut diatas adalah keberhasilan dalam membangun semangat gotong royong dan kemauan untuk bermusyawarah untuk mufakat. Kedua nilai tersebut adalah akar demokrasi Indonesia, dan diharapkan menjadi platform budaya Indonesia. Dalam konteks kekinian pendidikan musyawarah dan kegotong royongan menjadi sangat vital, mengingat sedemikian banyak kerawanan yang diwariskan oleh krisis multi dimensional di negeri kita ini. Musyawarah dan kegotong royongan ini sekaligus dapat menjadi penangkal penetrasi kultural dari luar yang mengintrodusir individualisme, liberalisme, konsumerisme dan materialisme. Lebih jauh lagi dapat untuk menangkal usaha-usaha yang mengarah pada disintegrasi sosial dan disintegrasi nasional, yang tentu akan melemahkan daya saing bangsa indonesia. Intisari gotong-royong dan musyawarah untuk mufakat perlu dilapis dengan kemampuan komunikasi yang baik dan benar, komunikasi yang konstruktif dan positif.
Apalagi komunikasi tersebut merupakan suatu bawaan kodrati manusia untuk memasyarakatkan dan berbangsa. Komunikasi ini dapat memuat pesan-pesan yang rasional atau naluriah, emosional dan bahkan merupakan pesan-pesan hati nurani, batin dan spiritual. Dengan demikian proses pembangunan sumber daya manusia dapat mencangkup seluruh daya-daya insani dan hal ini merupakan peluang untuk mewujudkan identitas diri yang utuh dan karakteritis dari daerah seisinya. Dalam persaingan dapat unggul karena dibekali senjata-senjata lahirdan batin yang lengkap. IV. INSTRUMENTAL DAN PRAKSIS Untuk dapat dijalankan atau diterapkan maka nilai-nilai dasar yang diuraikan terdahulu harus dapat diterjemahkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Penetapan instrumen dan alat praktek ini berada dalam koridor bahwa : • Daya saing dipadu serasikan dengan kesadaran hidup bersama antar daerah dan ikatan nasional menginginkan maju dan jaya bersama. Persaingan diberi corak dengan kemitraan yang sehat. • Persaingan yang sehat didasarkan pada kesadaran bahwa masing-masing daerah bukan merupakan entitas yang sempurna, lengkap dan serba bisa. Ada interdependensi untuk saling melengkapi dan menyukseskan dari masing-masing daerah serta kesadaran adanya ikatan sejarah geografis, natural dan kosmis yang tidak mungkin diputus dan diceraiberaikan. • Suksesnya pembangunan disuatu daerah adalah sukses bersama, sukses bangsa Indonesia dan suksesnya seluruh rakyat Indonesia. • Fungsi daerah atau wilayah dalam konteks pelestarian lingkungan hidup menjadi mengedepan dan signifikan mengingat ada keterpaduan dan keterikatan secara gegrafis, geofisik, geososial, geoekonomi, geohistorikal dan ketahanan wilayah. • Unsur manusia adalah pemeran utama dalam pembangunan dan persaingan, harus senantiasa berkesadaran, berkemauan, berkewaspadaan dan berketahanan, dalam mewujudkan persaingan yang sehat. Menjauhkan diri dari sikap-sikap arogan kedaerah dan egoisme daerah. • Melakukan persaingan yang sehat sekaligus menciptakan peluang terjadinya sinergi produktif, konstruktif dan positif bagi pembangunan antar daerah. Dari uraian diatas tersirat berbagai tuntutan yang harus dipenuhi dalam daerah membangun, daerah bersaing dan daerah bekerjasama yaitu persatuan dan kesatuan nasional, terwujudnya Indonesia raya, melestarikan posisi dan peran strategis Indonesia, mewujudkan gotong royong, membangun ketahanan nasional, gambaran religiositas bangsa Indonesia dan pendekatan kultural. Sikap mental yang perlu dibangun adalah menciptakan keberanian untuk berbuat dengan mengandalkan adanya segala daya didaerah dan bukan karena adanya uang semata-mata. Ibarat seekor ulat yang menjijikan dan rakus, lalu prihatin dan puasa berubah wujud menjadi kepongpong yang selanjutnya bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan disukai siapapun. Hukum alam ini terutama berlaku bagi para pemimpin yang berada didalam manajemen puncak daerah. Adanya tuntutan yang sedemikian multikompleks dan multidimensional, maka instrumen praksis yang digunakan perlu disederhanakan namun mengarah pada sasaran yang pokok dan dibutuhkan beberapa instrumen tersebut adalah :
• Adanya rencana pembangunan tenaga kerja (manpower planning) disemua lapisan dan kegiatan sektoral, dalam rangka membangunan watak manusia, kinerja, dedikasi, partisipasi, disiplin, kreativitas sera daya inovasinya. • Adanya institusi yang berfungsi sebagai alat promosi daerah, pusat informasi data basis, pusat informasi pembangunan dan investasi, institusi perekonomian daerah yang kuat (BUMD atau Swasta) Diklat Daerah yang terakreditas, Forum Stake Holder Daerah, Lembaga Perlindungan Hak Publik serta lembaga standar. • Adanya jaringan komunikasi dan informasi tentang pembangunan daerah atau daerah lain, nasional dan internasional, serta jaringan guna membangun akses-akses pasar, dana, investor, data basis berbagai daerah. Jaringan ini sekaligus berfungsi sebagai jaringan publikasi dan sosialisasi program daerah yang ditawarkan kepada masyarakat luas. • Ada alat kendali terhadap media masa yang ternyata ikut mendorong terbentuknya wacana, sikap dan perilaku individualistik, konsumeristik, liberal, materialistik dan sebagainya, dan mendorong berkembang dan mapannya sistem ekonomi yang eksploitatif dan spekulatif. • Ada peraturan daerah untuk mengatur dan mendukung usaha-usaha rakyat beserta hakhak dan kewajiban-kewajibannya, mengatur hak dan kewajiban publik, mengatur dalam pemanfaatan sumber-sumber daya, pemanfaatan tanah dan keagrariaan, pemanfaatan lahan dan tata ruang, penentuan harga-tarif-upah-gaji- subsidi dan lain-lain yang berguna untuk mengatur dalam upaya meningkatkan harkat, martabat, derajat dan kehormatan rakyat. • Ada pemimpin dalam manajemen puncak daerah yang mempunyai komitmen yang solid dan tinggi kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat serta pembangunan didaerahnya. • Ada pelayanan publik yang lancar, cepat, murah, sehat, bersih, komunikatif dan profesional, sebagai salah satu unsur penjamin terwujudnya kemampuan bersaing terkait dengan faktor dinamika kegiatan, pemanfaatan waktu, penghematan biaa dan penekanan harga. • Ada modus kemitraan yang jelas dan saling menguntungkan, saling hormatmenghormati baik dikalangan usaha rakyat, antar daerah skala nasional maupun internasional, antar lembaga swasta dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pengembangan daerah. • Ada sarana dan prasarana dengan teknologi maju yang sesuai dengan kemampuan pengadaan dari daerah atau masyarakat. • Ada operator-operator lapangan yang mampu menggerakan atau memberi motivasi dalam meningkatkan produktivitas serta mengembangkan jaringan distribusi. Operatoroperator ini merupakan kader-kader pembangunan daerah yang handal, cekatan, cerdik dan profesional. V. KATA KUNCI DAN REALISASI Suatu analisa apapun saat ini tidak bisa terlepas dari upaya untuk keluar dari kubangan yang menjerat dan menjebak seluruh sendi dan segi kehidupan bangda dan negara. Agar keluar dari krisis dan mampu membangun dan bersaing, perlu dilakukan suatu revolusi mental dan moral. Perombakan total mental dan moral KKN menjadi mental dan moral pejuang pembela rakyat, pembela bangsa, pembela tanah air, pembela negara dan pembela tuntunan Ilahi. Untuk melakukan hal itu dibutuhkan keberanian dan kepercayaan
ditri yang besar dan kuat. Hukumnya seperti apa yang dikatakan Soekarno dimasa lalu, yaitu : “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung dan vivere peri coloso”. Langkahlangkah kunci dilakukan antara lain : a. Merubah dan merombak sistem ekonomi kapitalis yang dibangun oleh Orde Baru, menjadi sistem ekonomi rakyat untuk mewujudkan Orde Rakyat. b. Membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi prakarsa masyarakat dan prakarsa rakyat untuk melakukan perbaikan nasibnya. c. Filterisasi terhadap ofensi paham-paham demokrasi liberal, materialistisme, individualisme, konsumerisme dengan melakukan pengendalian-pengendalian terhadap media masa dan media-media informasi lainnya. d. Melaksanakan gerakan budaya rakyat yaitu budaya hati nuranim dengan senantiasa menggerakan dan menggetarkan hati nurani agar dapat menyentuh terhadap penderitaan rakyat dan sinyal-sinyal Illahi.
