Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana 2)

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2)

Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) 1)

[email protected] ; [email protected]

2)

Universitas Komputer Indonesia

Abstrak

A

kuntabilitas dan transparan si dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah , maka fungsi akuntabilitas dan audit atas pelaporan keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar

organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan maka akan membuat laporan keuangan yang berkualitas dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas laporan keuangan, Laporan keuangan Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis,efisien,efektif dan akuntabel. [Implementasi Transparansi ...]

Hlm : 65

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Adanya laporan keuangan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya. Untuk itu analisis rasio keuangan pada laporan keuangan seperti yang digunakan oleh perusahaan privat perlu diterapkan pada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan rasio-rasio tersebut dapat diketahui posisi kas, likuiditas, dan modal kerja atau arus kas pemerintah pust maupun daerah. Pemerintahan yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo: 2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan (Wilopo:2001). Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

2. Kajian Pustaka Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah, maka fungsi transparansi, akuntabilitas dan audit atas pelaporan keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik. Seiring dengan tuntutan masyarakat Hlm : 66

[Implementasi Transparansi ...]

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme transparan dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Transparansi Menurut Mardiasmo definisi transparansi (2004:30) adalah transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.” Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah harus tebuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan juga pemerintah berkewajiban terbukanya dalam memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yangakan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Definisi transparansi dalam Buku “Pedoman Penguatan PengamananProgramPembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002:18) ”, menerangakan bahwa Transparansi adalah: “Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan , yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.” Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang akan diselenggarakan oleh pemerintah yaitu informasi tentang kebikan pemerintah, proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang akan diselenggarakan pemerintah dan juga hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah. [Implementasi Transparansi ...]

Hlm : 67

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Sedangkan pengertian transparansi menurut Meutiah Ganie Rahman (2002:35) mengatakan : “Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan infoermasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik.” Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003:77) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1 Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2 Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3 Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4 Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5 Terdapat sistem pemberian informasi kepada pubik. Menurut pendapat dari Sulistoni (2003:66), transparansi merupakan prasyaratan untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena: A. Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan, B. Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran, C. Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif, D. Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Hlm : 68


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Akuntabilitas Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban (Peter Salim, 1987). Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. (Suherman Toha, 2007) Definisi akuntabilitas menurut pendapat Triadji (2002:48) yaitu “akuntabilitas pada awalnya diartikan sebagai pertanggungjawaban atas segala tindakan seseorang (pimpinan/lembaga) yang memberi wewenang.” Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atasnsegala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang Selanjutnya penulis akan memaparkan definisi akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2004:20) menerangakan bahwa pengertian akuntabilitas adalah: “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.” Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertangungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang dilihat dari berbagi sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi [Implementasi Transparansi ...]

Hlm : 69

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju clean goverment atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan. Menurut Sulistoni (200:35) pemerintahan yang accountable memiliki ciri ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan kepada pemerintah untuk memberikan jawaban kepada warganya atas timbulnya sumber pendapatan dan belanja. Akuntabilitas pemerintah didasarkan atas kepercayaan warganya yang memiliki hak untuk mengetahui, hak untuk memperoleh fakta-fakta yang diumumkan secara terbuka, yang memungkinkan untuk diperdebatkan oleh masyarakat atau para wakilnya.

Hlm : 70


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:34) adalah: “Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu”. Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Menurut Masmudi (2003:77) definisi laporan keuangan adalah “Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya” Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut Goverment Accounting Standard Board (2009:54) adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya Melaporkan hasil operasi Melaporkan kondisi keuangan Melaporkan sumberdaya jangka panjang

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan infromasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil [Implementasi Transparansi ...]

Hlm : 71

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai: 1. 2. 3. 4.

Pengurusan dan ketaatan Kondisi keuangan Kinerja Dampak ekonomi Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000: 17)

yaitu: “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan” Sedangkan Halim menyatakan bahwa “keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan Indra Ph.D.M.B.A.,Akt (2003:48) .: dapat dikategorikan sebagi berikut:

Bastian,

1. kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna 2. kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji) 3. kualitas sekunder; konsisten, komparatif 4. kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (understandability),

Hlm : 72


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan (comparibility). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan. 1. Alasan dibuatnya laporan keuangan: 1) Internal a. Alat pengendalian b. Evaluasi kinerja manajerial & organisasi 2) Eksternal a. Bentuk mekanisme pertanggungjawaban. b. Dasar pengambilan keputusan. 2. Laporan keuangan sektor publik paling tidak berbentuk: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca). 2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit/Laporan Laba Rugi) 3. Laporan Aliran Kas. 4. Laporan Realisasi Anggaran. 5. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Netto.


Hlm : 73


Implementasi Transparansi dan akuntabilitas dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Berdasarkan teori-teori yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat peranan transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah memiliki hubungan satu sama lain. Menurut CUI- ITB (2004:34) adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas yaitu: “Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Tanpa transparansi tidak aka nada akntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi tidak berarti. Transparansi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaan nya dan apa dampaknya. Transparansi yang tidak diikuti dengan akuntabilitas tidak menjamin keluran dari pelaksanaan kebijakan publik manjadi efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada buruknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, ketidakpuasan masyarakat (publik) atas layanan yang diberikan dan lebih lanjut lagi masyarakat menjadi tidak percaya lagi kepada pemerintahahnnya. “ Menurut Mardiasmo (2004:12) adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas yaitu: “Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.” Menurut BKSI, Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2002:12) adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas yaitu: “Untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan Hlm : 74


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah” Menurut Shende, Bennett dan Mohamad dkk (2004:76) terdapat hubungan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas adalah: Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Sementara itu, menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi). Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:89) terdapat hubungan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas adalah: “Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN) transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. “ Menurut teori yang ada bahwa terdapat peranan Transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan satu sama lain. Dari beberapa hubungan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi sektor publik yang signifikan. Dan dengan adanya kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas diharapkan dapat tersedia informasi yang lebih baik untuk menilai keputusan alokasi sumber daya yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat


Hlm : 75

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) hubungan terkait dengan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu SAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.” Selain itu menurut pandapat Abdul Hafiz Tanjung (2008:2) menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu “Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (berkualitas) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melaui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah.” Selain itu menurut pandapat Deddi Nordiawan (2006:23) menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu : “SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinasdinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.”

Hlm : 76


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Selain itu menurut pandapat Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:10) menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu : “Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia” Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Laporan keuangan memainkan peran penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publiknya dalam masyarakat yang demokratis, oleh karenanya kewajiban memuat laporan keuangan dimuat dalam UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, dan PP 108/2000 tentang pertanggungjawaban kepala daerah.

Kerangka Pemikiran Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum. Terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang menjadi acuan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Undang undang dimaksud adalah


Hlm : 77

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan di atas dan mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundangundangan di atas. Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu pasal 150 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka disusunlah Peraturan Bupati Bandung No. 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Kabupaten Bandung untuk memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih rinci dan implementatif, maka perlu disusun Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan adanya keterbukaan (transparansi) yaitu: 1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biayabiaya dan tanggung jawab. 2. Kemudahan akses informasi. 3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. 4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

Hlm : 78


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Dengan demikian laporan keuangan akan berkualitas dengan adanya Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Menurut Joko Widodo, Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi daerah , Insan Cendekia, Surabaya, 2001:.1)) Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kriteria pokok yang selalu ada dalam good governance. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance dewasa ini boleh dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan pemerintah. Akuntabilitas lembaga eksekutif selain disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan paradigma good governance dan perkembangan demokratisasi juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai tumbuh subur. Dilihat dari fenomena yang terjadi yaitu kurangnya transparansi dilihat dari laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) hanya ditunjukan secara internal kepada atasan saja, penulis menyimpulkan bahwa hal ini cukup menggambarkan kondisi ditubuh akuntan publik sendiri sudah terjadi fraud, dan sebagai pelajarannya pengawasan pemerintah harus lebih baik dan berhati-hati karena menyangkut dana masyarakat yang cukup besar seperti yang disebutkan diatas dan perlu adanya transparasi agar tidak terjadi tudingan-tudingan masyarakat yang terus bergulir dan tidak hanya ditunjukan pada pihak internal saja. .(Erna;kasubag evaluasi dan pelaporan;2011) Komunikasi publik menuntut usaha dari pemerintah untuk membuka informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas [Implementasi Transparansi ...]

Hlm : 79

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusankeputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Disamping itu pola pertanggungjawaban harus meliputi hal sebagai berikut: 1. Integritas Keuangan 1) 2) 3) 4)

kejujuran penyajian tujuan pengeluaran keuangan dapat diperiksa fungsi pengeluaran keuangan

2. Pengungkapan 1) objek pengeluaran keuangan 2) desain penyajian laporan keuangan menggambarkan kenyataan 3) cukup informasi 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 1) pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan 2) integrasi pengurusan keuangan dengan penganggaran Konsep akuntabilitas juga muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan informasi yang relevan. Menurut konsep ini kelanggengan organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang berkualitas, informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan yang tercermin di dalam laporan keuangan. Jika penguasaan informasi seimbang, maka pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi/kontrak dapat mengambil keputusan ekonomi yang wajar. Selain konsep transparansi dan akuntabilitas yang sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan beberapa karakteristik laporan keuangan yaitu: 1. Dapat dipahami Hlm : 80


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) 1) Pemanfaatan 2) Tidak ada komplain 2. Relevan 1) 2) 3) 4)

Manfaat umpan balik Manfaatprediktif (peramalan) Tepat waktu Lengkap

3. Keterandalan 1) penyajian yang jujur 2) dapat diverifikasi 3) netralitas 4. Dapat dibandingkan 1) 2) 3) 4)

konsistensi penerapan kebijakan akuntansi perbandingan antar waktu perbandingan antar entitas

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (opennes) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (IMF, 1998 dalam Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).


Hlm : 81


Good Governance

(Kepemerintahan Yang Baik)

Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keterbukaan informasi

Transparansi

Akuntabilitas

Kualitas laporan keuangan daerah

Analisis Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah Pemikiran Gambar 1 : Skema Kerangka

Hlm : 82


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) 3.

Penutup

Pola pertanggung jawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas (dual horizontal accountability). Namun demikian, pada Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitik beratkan pertanggung jawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo:2003). Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Concepts Statement No.1 menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Menurut penulis pada prinsipnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan harus dilakukan pada setiap pemerintahan. Tidak hanya pada pemerintahan tetapi juga pada perusahaan swasta agar dapat mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya (Kumorotomo : 2002). [Implementasi Transparansi ...]

Hlm : 83

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Tujuan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Melalui keputusan – keputusan politik dirinci dan didefinisikan guna menciptakan kepastian hukum, cara dan alat mencapainya diatur lebih lanjut dalam UUD, aturan – aturan penyelenggaraan dan perintah – perintah pelaksanaanya secara hierarkis sampai pada tingkat operasional di lapangan. Pertanggungjawabanyapun bertingkat pula.Dengan demikian, menurut Taliziduhu Ndraha tolak ukur akuntabilitas adalah efektivitas dan efisiensi.Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi.

4.

Daftar Pustaka

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008. Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah. Fokusmedia, Bandung. Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). USU Press, Medan. Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jilid Keempat, Salemba Empat Jakarta. Mardiasmo, 2004. Otonomi ANDI,Yogyakarta.

dan

Manajemen Keuangan Daerah.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 2004. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi USU, Medan. Nordiawan, Dedi, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta. ____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hlm : 84


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) ____________, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ____________, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ____________, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ____________, Qanun Nomor 7 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Renyowijoya, Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Mitra Wacana Media, Jakarta. Ulum, Ihyanul MD, 2005. Akuntansi Sektor Publik: sebuah Pengantar, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Press, Malang. Umar, Husein, 2003. Riset Akuntansi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. ____________, Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi DI Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ____________, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ____________, Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ____________, Undang-undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Abdul Hafiz Tanjung, 2008, Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung. Abdul Hafiz Tanjung, 2008, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, Cetakan pertama, Alfabeta Bandung. Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi


Hlm : 85

Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana2) Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 � 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sofyan Syafri Harahap, 2003, Teori Akuntansi, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution (KOMPAS.com :BANYUMAS:Kamis, 10 Juni 2010 | 16:28 WIB) Tornanda Syaifullah, auditor BPK-RI Perwakilan Sumut III (SASTROY BANGUN:Wednesday, 29 September 2010 08:45 :WASPAD) (Stanbury, 2003). (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting Mahmudi,2007, Analisis Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ony Widilestariningtyas, SE., M.Si. lahir di Surabaya 8 Maret 1976, pendidikan terakhir S2 UNPAD lulus 2006 dan sekarang menjadi Dosen Tetap Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.

Irvan Permana SE. lahir di Bandung 1 April 1989, pendidikan terakhir S1 UNIKOM lulus tahun 2011 dan sekarang bekerja di CV. Jaya Abadi , Karawang.

Hlm : 86


Ony Widilestariningtyas 1) ; Irvan Permana 2)

Recommend Documents