1 KONTRAK PENGADAAN BARANG /JASA (KPBJ) NOMOR : 610/K.02024.3031/RHB-FJI/KPBJ/DBMP TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI CIHIDEUNG (SEKITAR SITU CIBANTENG) DESA CIHIDEUNG ILIR DAN CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA (DITELITI DI CV. SYLA) Oleh : Irvan Januar
ABSTRAK
Perjanjian pembangunan diaur oleh bab yang mengatur perjanjian khusus, dalam KUHPerdata. Perjanjian pemborongan bangunan pada umumnya mengatur tentang hak dan kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada saat pembuatan perjanjian, yaitu fase setelah adanya pelulusan sampai dengan penyerahan perjanjian. Untuk melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan perjanjian tersebut akan dapat dilaksanakan apabila sah menurut Undang-undang. Syarat sah suatu perjanjian di dalam Undang-undang diatur dala Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepekat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Penulis adalah seorang pengusaha di bidang konstruksi, dan seorang mahasiswa Fh Unpak, Bogor yang sedang menempuh penulisan hokum (skripsi).
2 Latar Belakang
1. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang
Jasa kontruksi sangat diperlukan dalam
membangun
prasarana
sarana
untuk
dan
menciptakan
kesejahtaraan bagi masyarakat. Dalam pekerjaan kontruksi terdapat dua pihak yaitu penyedia jasa (pemborong) dan pengguna jasa (yang memborongkan). Untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka
antara
pengguna
jasa
dan
penyedia jasa sangat diperlukan suatu kontrak atau perjanjian. Pengertian
berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.2 2. Menurut
Wirjono
Projodikoro,
pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hokum mengenai harta benda anatara dua pihak, dalam mana
satu
pihak
berjanji
atau
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji
kontrak
kerja
itu.3
kontruksi menurut Pasal 1 angka 5
3. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata,
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999
perjanjian adalah suatu perbuatana
Tentang Jasa Kontruksi (UUJK), yaitu
dengan mana satu orang atau lebih
“keseluruhan dokumen yang mengatur
mengikatkan
hubungna hokum antara pengguna jasa
orang lain atau lebih.4
dan
penyedia
jasa
menyelenggarakan
Hukum
dalam pekerjaan
dirinyaterhadap
perjanjian
menganut
sistem terbuka, di mana undang-undang memberikan kebebasan yang seluas-
kontruksi”.1
luasnya kepada para pihak Pengertian perjanjian Mengenai
satu
perjanjian
mengadakan terdapat
asalkan
tidak
perjanjian melanggar
apa
untuk saja
ketertiban
macam-macam pengertian diantaranya, yaitu :
1
Indonesia, Undang-undang tentang Jasa Kontruksi, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 54 Tahun 1999, TLN No. 3833, Pasal 1.
2
R. Subekti. Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermassa, 2005), hal. 36. 3 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur Bandung, 1986), hal.9. 4 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hal. 339.
3 umum dan kesusilaan. Hal ini sesuai
perjanjian yang paling umum terjadi
dengan isi Pasal 1338 KUHPerdata,
dalam
yaitu : “Semua persetujuan yang dibuat
Misalnya, perjanjian jual beli, sewa
secara sah berlaku sebagai undang-
menyewa, tukar menukar.
undang
bagi
mereka
yang
membuatnya.”
kehidupan
bermasyarakat.
b. Perjanjian
sepihak
perjanjian
yang
adalah
suatu
memberikan
Dari uraian di atas mengenai
kewajiban kepada satu pihak dan
kalimat “semua” seolah-olah berisikan
hak kepada pihak lainnya. Misalnya,
pernyataan pada masyarakat bahwa
perjanjian hibah, hadiah. Di mana
kita diperbolehkan membuat perjanjian
pihak
yang berupa dan berisi apa saja dimana
menyerahkan benda yang menjadi
perjanjian itu mengikat mereka yang
objek perikatan, dan pihak lainnya
membuatnya, hal tersebut asalkan tidak
berhak
bertentangan dengan undang-undang.
diberikan itu.
yang
menerima
c. Perjanjian Macam-macam Perjanjian
diatur
dalam
berkewajiban
benda
yang
cuma-cuma
adalah
perjanjian yang hanya memberikan
Sebagaimana diketahui bahwa perikatan
satu
KUHPerdata
Buku III, yang terdiri dari 18 bab dan setiap bab itu dibagi menjadi dua
keuntungan pada satu pihak saja. Misalnya, perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. d. Perjanjian
dengan
alas
hak
bagian, yaitu bagian umum (bab I s/d
membebani adalah perjanjian dalam
bab IV) dan bagian khusus (bab V s/d
mana terhadap prestasi dari pihak
bab XVIII).
yang satu selalu terdapat kontra prestasi
Adapun
macam-macam
perjanjian, yaitu : a. Perjanjian contract)
kepada
pihak
lainnya,
sedangkan antara kedua prestasi ada hubungannya menurut hukum.
timbal adalah
memberikan
dari
hak
kedua
balik
(bilateral
perjanjian dan belah
yang
kewajiban pihak.
Perjanjian timbal balik ini adalah
Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya, A menyanggupi akan memberikan sejumlah uang
4 kepada B, jika B menyerah lepaskan
pembali bekewajiban membayarkan
suatu barang kepada A.
harga,
e. Perjanjian
bernama
adalah
perjanjian yang mempunyai nama
penjual
berkewajiban
menyerahkan barang. i.
Perjanjian
konsensual
adalah
sendiri, yang dikelompokan sebagai
perjanjian yang timbul karena ada
perjanjian-perjanjian khusus karena
persetujuan kehendak antara pihak-
jumlahnya terbatas. Misalnya, jual
pihak, dapat dengan lisan tidak perlu
beli, sewa menyewa, tukar menukar,
tertulis. Misalnya, dalam perjanjian
perjanjian
jual beli, di mana jual beli telah
wesel,
perjanjian
pemborongan.
terjadi apabila ada kata sepakat
f. Perjanjian tidak bernama adalah
tentang harga dan barang meskipun belum ada levering.
perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
Misalnya,
sewa
beli,
fidusia, leasing. g. Perjanjian
adalah
perjanjian
di
samping
ada
persetujuan
(zakelijke
penyerahan nyata atas barangnya.
contract)
Misalnya, jual beli barang bergerak,
dilivery
perjanjian
untuk
hak
dalam
memindahkan
Perjanjian real (riil) adalah perjanjian
kehendak juga sekaligus harus ada
kebendaan
overeenkomst,
j.
jual
milik
beli.
Perjanjian
perjanjian penitipan.
Syarat Sanya Perjanjian
kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian
obligator.
Misalnya,
tidak bertentangan hokum, perjanjian
hipotik, gadai (pand). h. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan
kewajiban
pihak-pihak.
Misalnya, dalam perjanjian jual beli dimana pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas
pembayaran
Agar perjanjian dapat dilaksanakan dan
harga
atau
ituharus memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian. Syarat ini terdapat dalan Pasal 1320 KHUPerdarta, yaitu : (1) sepekat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) cakap untuk membuat perjanjian, (3) mengenai suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halah.
5 Syarat
nomor
(1)
dan
(2)
pemborong,
mengikatkan
diri
untuk
merupakan syarat subyektif, jika sayarat
menyelenggarakan
suatu
ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat
sedangkan
yang
dimintakan
memborongkan, mengikatkan diri untuk
pembatalan
perjanjian.
pihak
Syarat nomor (3) dan (4) disebut syarat
membayar
suatu
obyektif, apabila syarat obyektif ini tidak
ditentukan”.
pekerjaan, lain,
yang
harga
yang
dipenuhi maka perjanjian tersebut batal Berbeda dengan
demi hukum secara otomatis.
KUHPerdata,
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Pengertian dan Pengaturan Kontrak
Tentang
Jasa
Pengdaan Barang dan Jasa
menyebutnya
Konstruksi
dengan
(UUJK)
istilah
kontak
kerja konstruksi, dapat dilihat dalam Dalam KUHPerdata tidak disebutkan kontrak konstruksi tetapi disebut dengan perjanjian pemborongan, yaitu dalam Pasal
1601
menyebutkan,
huruf
b
KUHPerdata :5
bahwa
“Perjanjian
Pasal 1 angka 5, yaitu : “Keseluruhan dokumen hukum
yang
antara
mengatur pengguna
hubungan jasa
dan
penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”
pemborongan kerja adalah persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong mengikatkan
diri
untuk
Pengertian menurut
Kontrak
Nazarkhan
Yasin
Konstruksi adalah:7
menyelesaikankan suatu pekerjaan bagi
“Perjanjian tertulis antara pengguna jasa
pihaklain, yaitu pemberi tugas, dengan
(yang
harga yang telah ditentukan”.
penyedia jasa (pemborong) mengenai
memborongkan)
pelaksanaan Selanjutnya, Djumialdji
kontrak
menurut kerja
F.X.
pihak
yang
satu,
pekerjaan
konstruksi”.
konstruksi
adalah:6 “Suatu persetujuan dengan mana
suatu
dengan
yaitu
si
Sedangkan pengertian konstruksi menurut
Kamus
Besar
Bahasa
5
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op., Cit, Pasal 1601. 6 Djumialdji F.X.(2), Hukum Bangunan (Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia), (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hal. 4.
7
Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.197.
6 Indonesia, yaitu :8 “Kontruksi adalah
Bentuk Kontrak
cara membuat, menyusun bangunan
dengna
seperti jembatan, dermaga, bandara,
Bogor
Antara CV. Syla
Pemerintahan
Kabupaten
jalanraya dan sebagainya”. Perjanjian Jenis-jenis
Kontrak
Pengadaan
Barang dan Jasa a) Kontrak
barang/jasa
Berdasarkan bentuk imbalan:
kontrak
merupakan hubungan hukum antara dua
pengadaan
atau
orang
yang
bersepakat
menimbulkan akibat hukum.
untuk
9
Menurut Subekti pemborongna pekerjaan (aanneming van werk) ialah
(1) Lump sum;
suatu perjanjian, dimana pihak satu
(2) Harga satuan;
menyanggupi untuk keperluan pihak
(3) Gabungan lump sum dan harga
lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang
satuan;
ditentukan pula.10
(4) terima jadi (turn key);
Perjanjian
(5) Kontrak terima jadi; b) Berdasarkan
jangka
bentuknya waktu
artinya
pemborongan
dapat dapat
dilakukan secara lisan maupun tulisan.
pelaksanaan:
Dalam hal ini bentuk kontrak
(1) Kontrak tahun tunggal
pengadaan barang dan jasa antara CV.
(2) Kontrak tahun jamak c) Berdasarkan
perjanjian
bebas,
pemborongan
jumlah
Syla dengan Pemerintahan Kabupaten pengguna
barang dan jasa: (1) kontrak pengadaan tunggal
Bogor merupakan hubungn ayng timbul karena adanya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sehubungan dengan hal tersebut
(2) kontrak pengadaan bersama
Sri Soedewi mengemukakan bahwa bentuk 9
8
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 241.
perjanjian
pemborongan
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hal. 110. 10 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 174.
7 lazimnya
dituangkan
perjanjian
standard
syarat
dalam
bentuk
sebagai undang-undang bafi para
dengan
syarat-
pihak.13
perjanjian
ditentukanoleh
4. Asas moral dan Asas kepatutan atau
pengusaha berdasarkan atas syarat-
asas itikad baik, yaitu para pihak
syarat
harus
umum
dari
perjanjian
melaksanakan
substansi
11
pemborongan bangunan.
kontrak berdasarkan kepercayaan
Adpun asas hokum kontrak menurut 12
Salaim, H.S., yaitu :
dan
kejujuran
sehingga
tercapai
tujuan dari kontrak tersebut.14
1. Asas kebebasan berkontrak. Asas
5. Asas
kepribadian,
yaitu
asa
ini
kebebasan berkontrak memberikan
menentukan bahwa seseorang akan
kebebasan
yang
melakukan
kepada
masyarakat
seluas-luasnya untuk
mengadakan perjanjian yang berisi
dan
atau
membuat
kontrak hanya untuk kepentingan peroranna saja.15
apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang,
ketertiban
Dilihat dari obyeknya perjanjian
umum
pemborongan bangunan mirip dengan
dan kesusilaan.
perjanjian lain, yaitu perjanjian kerja dan 2. Asas konsesualisme, yaitu suatu perjanjian
pada
dikatakantan
dasarnya cukup
sama menyebutkan bahwa pihak yang
dengan
satu menyetujui untuk melaksankan
adanyakesepakatan para pihak. 3. Asas kepastian Hukum (asas pacta sunt
servanda),
perjanjian
harus
yaitu
perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-
dapat
pekerjaan pihak lain dengan bayaran tertentu.16
suatu
mengandung
kepastian hukum, hal ini sebaga kekuatan mengikat perjanjian itu 13
11
Sri Soedewi Maschn Safwan, Hukum Bangunan, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal.5354. 12 Salim, H.S., hokum Kontrak, (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta : Sinar Grafika, 2033), hal.126.
Asas kepatian hukum dapat di lihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 14 Asas itikad baik dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. 15 Maksudnya asas kepribadian dapat dilihat dalam Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia, (Jakarat : Sinar Grafika, 2002). 16 Subekti, Op.,Cit. hal. 57.
8 Pihak-pihak
Yang
terkait
Dengan
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Dengan
adanya
perjnjian
ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; 2. Menerbitkan dokumen pelelangan
pemborongan selalu ada pihak-pihak
umum, pelelangan terbatas,
yang terkait dengan perjanjian tersebut,
pemilihan langsung secara lengkap,
yaitu :
jelas a. Pemberi tugas (Bouwheer) b. Pemborong (Kontraktor)
dan
benar
serta
dan
dapat
dipahami. 3. Mengundang semua penyedia jasa
c. Perencana (Arsitek; Insinyur)
yang
lulus
prakualifikasi
untuk
memasukan penawaran. d. Pengawas (Direksi). 4. Menerbitkan dokumen penunjukan Hak dan Kewajiban Para Pihak
langsung secara lengkap jelas dan
Setiap kontrak yang dibuat pasti
benar serta dapat dipahami.
terdapat hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak tersebut, tidak
Hak
pengguna
jasa
dalam
pemilihan penyedia jasa, yaitu berhak:18
terkecuali dengan kontrak kontruksi. Berdasarkan
Pasal
15
Peraturan
1. Memungut
biaya
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
dokumen
Tentang
pelelangan terbatas dari penyedia
Penyelenggaraan
Jasa
Kontruksi, kewajiban pengguna jasa dalam
pemilihan
penyedia
pelelangan
pengadaan umum
dan
jasa;
jasa 2. Mencairkan jaminan penawaran dan
17
berkewajiban untuk :
selanjutnya memiliki uangnya dalam 1. Mengumukan secara luas melalui media
massa
dan
papan
hal penyedia jasa tidak memnuhi ketentuan pelelangan;
pengumuman setiap pekerjaan yang
18
17
Penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 5 PP. No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
Secara lengkap dapat dilihat dalam Pasal 16 PP. No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
9 3. Menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh pnawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap
terhadap
3. Mengajukan
sanggahan
terhadap
pengumuman hasil lelang; 4. Menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah; dan
dokumen 5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi
pelelangan.
pembatalan pemilihan penyedia jasa Kewajiban penyedia jasa diatur dalam Pasal 17 PP. No. 29 Tahun 2000 Tentang
Pnyelenggaraan
Jasa
yang tidaksesuai dengan ketentuan dokumen lelang. Adakalanya para pihak tidak mampu
Kontruksi, yang menentukan bahwa :
untuk melaksanakan hak dan kewajiban
1. Menyusun
penawaran
seperti yang telah disepakati dalam
yang memuat rencana dan metode
kontrak atau yang diatur dalam undang-
kerja, rencana usulan biaya tenaga
undang,
hal
keadaan
memaksa
dokumen
terampil dan tenaga ahli, rencana
tersebut
dikarenakan
(force
majeure),
dana anggaran keselamatan dan
yaitu keadaan dimana seorang debitur
kesehatan kerja, dan peralatan;
terhalang
untuk
prestasinya
karena
2. Menyerahkan jaminan penawaran; dan 3. Mendatangani
kontrak
kerja
kontruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.
melaksanakan keadaan
atau
peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya
kontrak,
keadaan
atau
peristiwa
tersebut
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (Pasal
Sedangkan yang menjadi hak
1244 KUH Perdata).
penyedia jasa diatur dala Pasal 18 PP Berakhirnya
No. 29 tahun 2000, yaitu :
Kontrak
kontrak
Pengadaan Barang dan Jasa 1. Memperoleh penjelasan pekerjaan; 2. Melakukan
peninjauan
apabila diperlukan;
lapangan
Perjanjian
dapat
berakhir
karena hal-hal sebagai berikut :
10 1. Sudah
ditentukan
dalam
perjanjian oleh para pihak;
3. Pernyataan dari pihak-pihak atau salah
Berakhir karena ditentukan
satu
pihak
untuk
menghentikan perjanjian;
oleh para pihak sendiri kapan
Misalnya,
suatu
meninggal persetujuan menjadi
perjajian
tersebut
dinyatakan berakhir. Misalnya,
akan
berlaku untuk waktu tertentu.
batas
salah
satu
hapus karena :
persetujuan
2. Undang-undang
Jika
b. Persetujuan pemberi kuasa;
menentukan
berlakunya
a. Persetujuan perseroan;
c. Persetujuan kerja.
suatu 4. Perjanjian hapus karena putusan
persetujuan atau perjanjian;
hakim; Tujuannya
ialah
untuk Adanya
melindungi agar debitur jangan sampai
terus
memberikan
menerus
bukti-bukti
bahwa
yang
disebabkan syarat subjektif untuk adanya perjanjian tidak dipenuhi. Pihak
perjanjian sudah dipenuhi.
tuntutan
yang
meminta
untuk
pembatalan itu adalah pihak yang Misalnya, menurut Pasal 1066
tidak
ayat (3) KUHPerdata bahwa ahli
memberikan sepakatnya secara
waris
mengadakan
tidak bebas. Jadi perjanjian yang
persetujuan untuk selama waktu
telah dibuat itu mengikat juga
tertentu untuk tidak melakukan
selama
pemecahan harta warisan. Akan
hakim atas perintah pihak yang
tetapi waktu persetujuan tersebut
berhak memintkan pembatalan
oleh Pasal 1066 KUHPerdata
tadi tersebut.
dapat
cakap
tidak
atau
yang
dibatalkan
oleh
ayat (4) KUHPerdata dibatasi berlakunya tahun.
hanya
untuk
lima
Berakhirnya karena terjadi
putusan karena
perjanjian hakim
dapat adanya
wanprestasi oleh pihak debitur, dalam hal demikian perjanjian
11 tidak batal demi hukum, tetapi
pekerjaannya telah dimulai, asal
pembatalan harus dimintakan.
ia
5. Tujuan
persetujuan
memberikan
kerugian
telah
ganti
sepenuhnya
rugi pada
pemborong untuk segala biaya
tercapai;
yang telah dikeluarkannya guna Artinya pelaksanaan
tiap
pekerjaannya, serta keuntungan
perjanjian telah dilakukan secara
yang hilang karenanya (Pasal
sukarela, tidak dengan paksaan atau
eksekusi.
pemenuhan
Jadi
semua
prestasi
seuai
1611 KUHPerdata). Pemborong bangunan juga dapat beakhir melalui
perjanjian yang diadakan. Berakhirnya
putusan
pengadilan,
yaitu apabila apa yang telah
perjanjian
dikerjakan oleh pemborong tidak
pemborongan apabila:
sesuai dengan isi perjanjian
a. Proyek bangunan telah selesai
meskipun
telah
diperingati
dikerjakan
dan
masa
beberapa kali maka dalam hal
pemeliharaan
telah
berakhir.
ini pemberi tugas (bouwheer)
Penyerahan banguan dilakukan
dapat
oleh pihak pemborong kepada
supaya
pihak pemberi tugas setelah
diputuskan meskipun pekerjaan
proyek bangunan telah selesai
memberikan
secara
sepenuhnya kepada pemborong
keseluruhan
(100%)
yang dinyatakan dengan berita acara
serah
terima
meminta
pengadilan
hubungan
ganti
kerja
kerugian
guna pelaksanaan pekerjaan.
proyek Dalam
bangunan yang ditanda tangani
hal
Perjanjian
untuk kedua belah pihak serta
Pemborongan atau kontrak pengadaan
dilampiri
barang dan jasa yang telah dilakukan
bereita
acara
hasil
pemeriksaan oleh tim peneliiti
oleh
serah terima proyek bangunan.
Pemerintahan Kabupaten Bogor dalam
b. Pihak
yang
pihak
CV.
Syla
dan
pihak
memborongkan
hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan
pemberi
akan berakhir apabila pekerjaan yang
meskipun
dilakuakan oleh pihak Cv. Syla telah
mennnghentikan pemborongannya
selaesai di dalam kontrak di jelaskan
12 selama 45 (empat puluh lima) hari, dan pihak Pemerintahan Kabupaten Bogor juga telah melakukan kewajibannya, yaitu
dengan
telah
melakukan
pembayaran terhadap pihak CV. Syla sebesar Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
