Oleh YULITA ARFIANA NIM:

KORELASI EFEKTIFITAS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DENGAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN

Oleh YULITA ARFIANA NIM:105082002689

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008 M

KORELASI EFEKTIFITAS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat–syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh YULITA ARFIANA NIM:105082002689

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

DR. Yahya Hamja, MM

Yessi Fitri, SE, Ak., M.Si

NIP: 130 676 334

NIP: 150 377 440

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M

Hari ini Kamis, Tanggal 19 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Yulita Arfiana NIM: 105082002689 dengan judul Skripsi ”KORELASI EFEKTIFITAS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DENGAN KINERJA KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA JAKARTA

GROGOL PETAMBURAN”. Memperhatikan kemampuan keilmuan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 19 Juni 2008

Tim Penguji Ujian Skripsi

DR. Yahya Hamja, MM Ketua

Yessi Fitri SE, Ak., M.Si Sekretaris

Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si Penguji Ahli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI Nama Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Agama Alamat

Telepon/ Hp E-mail

Yulita Arfiana Perempuan Jakarta, 11 Juli 1986 Islam Jl. Nurul Huda No. 30 RT/RW 001/04 Kampung Utan Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Tangerang (021) 7425930/ (021) 99225957 [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL 1. 2. 3. 4. 5.

TK Melati Ciputat SD Negeri Kampung Utan 1 Ciputat SMP Negeri 2 Ciputat SMA Negeri 108 Jakarta S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi

Lulus tahun 1992 Lulus tahun 1998 Lulus tahun 2001 Lulus tahun 2004 Lulus tahun 2008

PENGALAMAN ORGANISASI 1.

BEM FEIS

3.

KINEKLUB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UKM FORSA BEM FEIS

4. 5.

6.

ANGGOTA DIVISI KESENIAN DAN OLAH RAGA (KESORGA) Sekretaris

2004-2005

Bendahara Divisi Basket Anggota Divisi Kesenian dan Olah Raga (Kesorga) Basket FACTORY (Festival Akustik Ketua Cinta Anak Negeri dan Kampanye Anti NARKOBA) FEIS

2005-2006 2006-2007

i

2005-2006

2006

Correlation Of The Effective Of Application Information Of Technology In Modern Tax Administration System With KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Ability Performance By: Yulita Arfiana ABSTRACT

The purpose of this research is to know how big correlation of the effective of application information of technology in modern tax administration system with KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ability performance. The variable used in this research effective of application information of technology in modern tax administration system (X) as an independent variable and KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ability performance (Y) as a dependent variable. The research has been done by means of filling out questionnaires by tax employees and to used to secondary data too. The responders are tax employees in KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, the samples included are 70 responders. For analyzing the data researcher usage SPSS version 12. The result of this research shows that the correlation between the effective of application information of technology in modern tax administration system with KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ability performance have a value coefficients correlation 0,734 which means coefficients correlation between the effective of application information of technology in modern tax administration system with KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ability performance is significant positive.

Keywords: The Effective Of Application Information Of Technology In Modern Tax Administration System and KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Ability Performance.

ii

Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Oleh: Yulita Arfiana ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern (X) sebagai variabel bebas dan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh aparat pajak dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian adalah para aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, sampel diambil sebanyak 70 responden. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakan korelasi, lalu perhitungannya menggunakan program SPSS versi 12. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa korelasi antara efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,734 yang berarti koefisien korelasi antara efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah kuat.

Kata kunci: Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senatiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu dijadikan suri tauladan bagi umat Islam di muka bumi ini yang mengubah keadaan dunia menjadi damai dan tentram. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Kedua orang tua tercinta, hartaku yang paling berharga atas kesejukan cinta dan kasih sayang yang selalu di berikan di setiap hembusan nafasnya, serta limpahan doa yang slalu dipanjatkan di setiap untaian kalimatnya. Senyum serta semangat dari papa dan mama yang memotivasi penulis untuk selalu mejadi anak yang lebih baik. Terima kasih ya Ma.…, Pa.…

2.

Kakakku Maya Evasari, Syaiful Anwar (alm) dan Jamilah yang sekaligus menjadi guru, sahabat serta pelindung bagiku. Kasih sayang, semangat, serta tawa canda kalian yang membuat penulis menjadi adik bungsu paling beruntung di dunia. I love You all. Teruntuk Abangku, yang selalu memberi semangat dan memotivasi penulis hingga akhir hayatnya serta cita-cita terakhir beliau agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terima kasih Bang…We miss you so much…

3.

Bapak DR. Yahya Hamja MM, selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan waktunya dengan segala profesionalitas dan kesabaran, semoga segala kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal jariah.

4.

Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si, selaku pembimbing II atas segala motivasi dan waktu yang telah diberikan, semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi ilmu yang bermanfaat.

5.

Bapak Drs. Moh. Faisal Badroen, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. iv

6.

Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Pudek bidang akademik.

7.

Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA selaku ketua jurusan akuntansi.

8.

Bapak Amilin, SE, Ak, M.Si, selaku sekretaris jurusan akuntansi.

9.

Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu.

10. Staf Akademik FEIS atas pelayanan yang diberikan, sukses untuk kalian. 11. Tempat penelitian yaitu KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dan KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih yang telah memberikan izin penelitian terutama kepada Bu Kewa, Mba Lila, Pak Zaini, Pak Dedi, Pak Joko, Bu Tuti, Mas Utsin, Bu Rini serta para aparat pajak yang menyediakan waktunya dalam mengisi kuesioner. 12. Keponakanku tersayang (my little angels) Firyal Naifa Mayendra dan Khansa Syahirah yang selalu membuat hari-hari penulis menjadi lebih ceria, hope all can be a better person in the future. Serta kakak iparku Bang Hend dan Da Andi terima kasih untuk semangat, doa, serta perhatian yang diberikan. 13. Spesial untuk yang terindah Satrioku, yang selalu setia mendoakan, mendampingi dan memberi semangat kepada penulis. Kiranya Tuhan memberikan rencana yang indah untuk kita. 14. Sahabat-sahabatku tersayang, serta rekan sejawat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tetap semangat untuk kalian. Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Jakarta, Juni 2008

Yulita Arfiana

v

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP………………………………………………

i

ABSTRACT…………………………………………………………………..

ii

ABSTRAK…………………………………………………………………....

iii

KATA PENGANTAR…………………………...…………………………..

iv

DAFTAR ISI…………………………………...…………………………….

vi

DAFTAR TABEL……………………………………………………………

ix

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….

xii

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian…………………………………...

1

B. Perumusan Masalah…………………………………………

7

C. Tujuan dan Manfaat…………………………………………

8

TINJAUAN PUSTAKA A. Sistem Administrasi Perpajakan Modern……………………

10

1. Pengertian Administrasi………………………………….

10

2. Administrasi Perpajakan…………………………………

11

3. Reformasi Administrasi Pajak……………………………

13

B. Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern………………………………………………………

16

C. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern…..……

21

D. Program Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern…………………..………..

27

1. Struktur Organisasi….…………………………………....

28

2. Modernisasi Prosedur Organisasi..………………….……

31

3. Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (ePayment)………………………………………………... 4. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (e-Registration) vi

34 35

5. Pelaporan Surat Pemberitahuan (e-SPT) …..………...…..

35

6. Pengiriman Atau Panyampaian Surat Pemberitahuan (e-

BAB III

BAB IV

Filing) ……………………………………..…………….

36

7. Modernisasi Budaya Organisasi…………...…….……….

36

E. Kinerja……………………………………………………….

38

1. Pengertian Kinerja………………………………………..

38

2. Standar Kinerja…………….……………………………..

39

3. Aspek-Aspek Kinerja…………………...………………..

40

F. Efektifitas Organisasi Kantor Pelayanan Pajak……………...

43

G. Kerangka Pemikiran…………..……………………………..

46

METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian…………………………………...

47

B. Metode Pemilihan Sampel………………………………….

47

C. Metode Pengumpulan Data………………………………….

48

1. Data Primer………………………………………………

48

2. Data Sekunder……………………………………………

49

D. Metode Analisis dan Pengolahan Data……………………...

50

1. Metode Analisis…………………………………………..

50

2. Uji Kualitas Data…………………….…………………...

51

3. Uji Hipotesis……………………………………………...

53

E. Variabel dan Pengukurannya………………………………..

54

1. Variabel Independen (X)…………………………………

54

2. Variabel Dependen (Y)…………………………………..

54

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian…………………………

60

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan………...……………………

60

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Modern………………....

61

3. Wilayah Kerja…………………………………………....

62

vii

B. Bagan Organisasi dan Uraian Tugas………………………...

63

C. Struktur Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

BAB V

Grogol Petamburan………………………………………….

66

D. Hasil Uji Instrumen Penelitian………………………………

67

1. Hasil Try Out…………………………………………......

67

2. Pasca Try Out…………………………………………….

72

E. Hasil Pembahasan…………………………………………...

75

1. Deskripsi Data……………………………………………

75

2. Analisis dan Pembahasan………………………………...

78

3. Hasil Korelasi Pearson…………………………………...

119

4. Hasil Uji Hipotesis Korelasi Pearson…………………….

120

PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………….....

121

B. Implikasi…………………………………………………….

121

C. Saran………………………………………………………...

123

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………... 125

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner............................................................................................. 128

Lampiran 2

Skor Jawaban Responden Try Out....................................................... 133

Lampiran 3

Skor Jawaban Responden Pasca Try Out ............................................ 135

Lampiran 4

Uji Validitas dan Reliabilitas Data Try Out ........................................ 139

Lampiran 5

Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pasca Try Out .............................. 143

Lampiran 6

Uji Korelasi Pearson ............................................................................ 147

Lampiran 7

Surat Keterangan Riset ........................................................................ 148

Lampiran 8

Surat Pernyataan Wawancara .............................................................. 151

Lampiran 9

Nilai r tabel .......................................................................................... 155

x i i

i

BAB I PENDAHULUA N

A. Latar Belakang Penelitian Sejak awal tahun 1980-an, pajak merupakan primadona penerimaan negara dan mempunyai peranan yang dominan dalam pos penerimaan negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdiri dari penerimaan minyak dan gas bumi, penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, sedangkan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi tidak dapat diharapkan karena pada awal 1980-an harga minyak bumi di pasaran dunia sulit diprediksi dan cenderung menurun, pemakaian dalam negeri sudah tinggi dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewal resources). Setiap

pemerintah

selalu memberlakukan

dilihat pajak

dari

zaman

kepada

warga

ke

zaman

negaranya

umumnya

untuk

dana

pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mendesain menerapkan

suatu

reformasi perpajakan

sistem dalam

meningkatkan penerimaan pajak, serta

perpajakan

baru

pemungutan

meningkatkan

dengan

pajak

pelayanan

guna dan

kepatuhan Wajib Pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan

dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang melaksanakan tugas di lapangan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak dahulu menggunakan pasal-pasal dalam undangundang sebagai dasar pembentukan seksi. Seiring dengan arus globalisasi yang menghendaki pelayanan secara cepat dan tepat kepada pelanggan (Wajib Pajak) Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan perubahan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan fungsi agar setiap seksi dapat melayani secara optimal kepada Wajib Pajak. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak yang lama terdiri dari 8 (delapan) seksi, yaitu subbagian umum, seksi tata usaha perpajakan, seksi pengolahan data dan informasi, seksi penerimaan dan keberatan, seksi penagihan, seksi pajak penghasilan orang pribadi dan seksi pemotongan dan pemungutan, seksi pajak penghasilan badan dan seksi pajak pertambahan nilai. Pada struktur tersebut administrasi pelayanan tersebar di seluruh seksi menyebabkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak kurang efektif dan efisien. Untuk satu urusan di bidang perpajakan dengan urusan lain akan dilayani oleh seksi yang berbeda.

2

Berdasarkan permasalahan di atas, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan administrasi dan organisasi dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak sekaligus mengawasi hak dan kewajiban pajak secara komperehensif. Perubahan administrasi dan organisasi dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki karakteristik antara lain: struktur organisasi dirancang berdasarkan permasalahan fungsi yang jelas antara Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan sedangkan Kantor Wilayah bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Kantor Pelayanan Pajak, keberatan dan banding serta penyidikan. Perubahan baik dari sisi organisasi maupun teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya sudah mulai sejak tahun 1983 sebagai titik balik perubahan sistem official assesment ke sistem self assesment. Perubahan tersebut sebagai wujud reformasi kebijakan perpajakan yang pada saat ini sampai pada reformasi administrasi perpajakan berupa modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi dan produktifitas pegawai perpajakan yang tinggi. (Subiyantoro dan Riphat, 2004:218). Salah satu sistem pemungutan pajak adalah official assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kapada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak, sedangkan self assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang

3

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. (Mardiasmo, 2003:12). Pada saat yang sama, dunia terus berubah seiring dengan bergulirnya arus globalisasi yang membawa perubahan di segala sisi kehidupan yang menuntut peran serta semua pihak baik masyarakat sebagai individu maupun pemerintah Indonesia. Reformasi sistem administrasi perpajakan dilakukan karena banyaknya kelemahan pada sistem administrasi yang berlaku. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat di dunia bisnis maupun sektor publik, sebagai layanan administrasi secara manual menjadi ketinggalan, disamping itu juga akan meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat Wajib Pajak yang diharapkan akan mendorong akselerasi pertambahan jumlah Wajib Pajak dan pada akhirnya efek yang terjadi secara tidak langsung adalah meningkatnya penerimaan pajak bagi negara serta terciptanya prinsip Good Governance. Langkah terobosan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah reformasi teknologi informasi dalam perpajakan yang diharapkan terciptanya peningkatan kepatuhan sukarela dan menumbuhkan kepercayaan Wajib

Pajak

terhadap

administrasi

perpajakan

serta

meningkatkan

produktifitas aparat pajak. Teknologi informasi yang canggih merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak dan menjamin peningkatan penerimaan pajak negara.

4

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan Account Representative dan complaint center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-filing, e-payment, Taxpayers’ Account, e-registration, dan e-Counceling dan sistem modern yang lainnya yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. (Sofyan, 2005:4). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hernita (2006:14) dengan judul Analisis Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. perumusan masalah apakah penerapan e-payment memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, apakah penerapan e-SPT memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, apakah penerapan e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, apakah penerapan e-registration memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan apakah terdapat pengaruh e-

5

payment, e-SPT, e-filing, dan e-registration secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sofyan (2006:8) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Perumusan masalah sejauh mana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan bagaimana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Witarto (2006:12) dengan judul Memahami Sistem Administrasi Perpajakan Modern (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah mendorong kepatuhan Wajib Pajak, apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah membantu pelaksanaan tugas aparat pajak dan konsultan pajak, bagaimana kinerja sistem administrasi perpajakan modern dan apa kendalanya, dan upaya apakah yang perlu dilakukan dalam memperbaiki sistem administrasi

6

perpajakan modern guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyimpulkan sistem

administrasi

perpajakan

modern

yang

dilakukan

dengan

mengimplementasikan teknologi informasi mutakhir diharapkan dapat mendukung kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan serta dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sistem informasi modern (mutakhir) mempunyai korelasi yang positif terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak, namun seberapa besar korelasi dimaksud belum diketahui secara pasti, untuk itu penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat penulis rumuskan yaitu untuk membuktikan seberapa besar korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan?

7

C. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar korelasi penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. 2. Manfaat penelitian Penulis mengharapkan

penelitian ini dapat memberikan manfaat

diantaranya adalah: a. Bagi Penulis 1) Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi. 2) Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah yang berupa teori-teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, sehingga teori yang diperoleh dapat digunakan pada kondisi yang sesungguhnya. 3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis berkaitan dengan korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, yaitu dapat

meningkatkan

memaksimalkan

kinerja

aparat

penerapan teknologi

pajak

khususnya

dalam

informasi dalam

sistem

8

administrasi perpajakan modern dan memberikan kontribusi bagi organisasi

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Jakarta

Grogol

Petamburan agar dapat melaksanakan perbaikan administrasi dengan lebih baik untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak. c. Bagi Pembaca 1) Memberikan gambaran mengenai korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. 2) Sebagai informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. d. Bagi Lembaga Pendidikan Dalam hal ini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, penulis dapat memberikan sumbangan pikiran tentang korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 1. Pengertian Administrasi Administrasi menurut pendapat Dunsire (1989) yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Keban (2004:2) yaitu: “Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis”. Mengutip pendapat Trecker (1990): “Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”. Definisi-definisi di atas

menunjukkan beberapa batasan istilah

administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan

mengatur

berkas,

membuat laporan

administratif,

dan

sebagainya. Mengutip Chandler and Plano (1988), dalam The Public Aministration Dictionary definisi administrasi adalah proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. (Keban, 2004:2).

10

10

2. Administrasi Perpajakan Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Harahap (2004:94), “administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”. Mengenai peran administrasi perpajakan, Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan administrasi

atau

mencapai

sasaran

perpajakan tidak mampu

lainnya

karena

melaksanakannya.

(http://www.infopajak.com/berita/170504bil.htm). Administrasi perpajakan memerlukan sistem informasi yang efektif untuk menghindari ketimpangan, dan sistem administrasi perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia menurut Harahap (2004:96) meliputi: a. Identifikasi dan registrasi (pendaftaran) Wajib Pajak; b. Perhitungan pajak yang terhutang; c. Pemungutan pajak dari Wajib Pajak; d. Penegakan hukum; e. Pencatatan dan pemeriksaan; f. Pelaporan yang dilakukan dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

11

a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers) Administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dalam hal ini penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Menyikapi

Wajib

Pajak

yang

sudah

terdaftar

tetapi

tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak. c. Penyelundup pajak (tax evaders) Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan

sepenuhnya

kepada Wajib Pajak

untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. d. Penunggak pajak (delinquent tax pavers) Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

12

Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalahmasalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan

penegakan

hukum

yang

tegas

dan

konsisten.

(http://www.infopajak.com/berita/170504bil.htm).

3. Refomasi Administrasi Pajak Reformasi administrasi bertujuan untuk memperbaiki administrasi dan mengantisipasi perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Motivasi dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Definisi reformasi administrasi sangat luas karena adanya berbagai macam aktifitas terlibat di dalamnya. Menurut Nasucha (2004:37) “reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat”. Bird dan Jantscer (1992) seperti dikutip Nasucha (2004:63) mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:

13

(1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Gunadi (2002:2) mengemukakan bahwa tujuan reformasi pajak adalah: (1) peningkatan dan responsivitas dan stabilitas penerimaan; (2) lebih meningkatkan keadilan; (3) mengurangi inefisiensi dan distorsi ekonomi; (4) penyederhanaan administrasi dan struktur pajak; (5) mengurangi biaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran masyarakat; dan (6) mengurangi dorongan penghindaran dan penyelundupan pajak. Tanzi dan Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Nasucha (2004:66) berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut: a. Komitmen politik yang berkelanjutan. b. Staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang. c. Strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara. d. Pendidikan dan pelatihan pegawai. e. Tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha (2004:67) dengan mengutip Ott (2001) adalah untuk mencapai efektifitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi

14

per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektifitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

administrasi

perpajakan.

Dalam

meningkatkan

efektifitas

digunakan ukuran: a. Kepatuhan pajak sukarela. b. Prinsip-prinsip self assessment. c. Menyediakan informasi kepada Wajib Pajak. d. Kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran. e. Peningkatan dalam kontrol dan supervisi. f. Sanksi yang tepat. Peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dapat distimulasi dengan: a. Penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar. b. Peningkatan perpajakan khusus untuk Wajib Pajak kecil. c.

Penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain. Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Nasucha

(2004:69), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: a. Struktur organisasi Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Nasucha (2004:69) bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan

15

kepada subunit-subunit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. b. Prosedur organisasi Prosedur

organisasi

berkaitan

dengan

proses

komunikasi,

pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karir. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. c. Strategi organisasi Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. d. Budaya organisasi Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan

perilaku

anggota-anggotanya.

Budaya

organisasi

mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

B Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Kurzweil (1999:20) mengemukakan teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekhe, yang berarti: “alat” atau “seni” dan kata logia, yang berarti “studi atau

16

ilmu tentang sesuatu”. Teknologi kemudian dimaknai sebagai ilmu tentang peralatan, di mana kata peralatan tersebut mengacu pada pembentukan dan pemanfaatan

sumber

daya

untuk

kepentingan

praktis.

Dalam

perkembangannya, teknologi juga kerap dimaknai sebagai penciptaan alat untuk meningkatkan kendali atas lingkungan. Anthony dan Dearden (1980) dalam Hernita (2006:18) mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data sendiri merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Anthony dan Dearden (1980) dalam Hernita (2006:18) mengemukakan Saat ini dan di masa mendatang, kegiatan administrasi pemerintahan tanpa dapat dihindarkan, akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektrik. Jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan makin memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Menurut Wahyudi (1992) dalam Hernita (2006:18) teknologi komputer memiliki dua aspek sebagai berikut: 1. Aspek perangkat keras (hardware), komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang bekerja secara otomatis, terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dengan prosedur dapat mengingat dan menampilkan hasil proses tersebut.

17

2. Aspek perangkat lunak (software), yang meliputi dasar informasi untuk menggerakkan perangkat keras tersebut. Tanpa software, sebuah komputer tidak akan berguna. Komputer membutuhkan software untuk beroperasi dan membutuhkan sistem operasi atau program-program untuk membuat komponen-komponen bekerja sama dengan baik. Purnomo, dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:219) mengemukakan bahwa sejak tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Reformasi moral dan etika untuk seluruh pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak percontohan, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (online payment, e-SPT, e-registration, dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP)). Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan merupakan beberapa langkah reformasi yang telah dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejalan dengan semakin berkembangnya pemanfaatan sistem informasi pada organisasi pemerintahan, dengan penerapannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensinya, maka dari sinilah dikenal istilah e-Government. Tuban et al (2002:451) memberikan pengertian e-Government dengan menyatakan sebagi berikut:

18

“e-Government encompasses applications of various technologies to provide citizens and organizations with more convenient access to government information and services; and to provide delivery of public services to citizens, business partners and suppliers, and those working in the public sector”. “e-Government meliputi aplikasi-aplikasi dari berbagai macam teknologi untuk memberikan warga negara dan organisasi-organisasi mendapatkan informasi dan pelayanan pemerintah yang lebih baik dan juga untuk memberikan penerimaan pelayanan publik untuk warga negara, partner-partner bisnis, dan juga yang bekerja dalam sektor publik itu. e-Government menjadi sangat populer bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology–ICT). E-Government bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. McFarlan dan McKenny (1983) dalam Hernita (2006:22) mengemukakan penerapan e-Government menjanjikan setidaknya tiga perubahan dasar: 1. Proses otomatisasi: mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang

meliputi

menerima,

menyimpan,

processing,

output,

dan

mengirimkan informasi. 2. Proses informasi: mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung alur proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi. 3. Proses transformasi: membuat ICT baru untuk menjalankan proses informasi. Contohnya adalah membuat metode baru dalam pelayanan publik.

19

Manfaat langsung yang diperoleh oleh organisasi pemerintah dalam penggunaan ICT, yaitu: 1. Internal: memperbaiki citra publik dan atau menyediakan manfaat dalam memotivasi staf pemerintahan dan kontrol publik yang lebih baik. 2. Eksternal: ICT dapat dinikmati oleh populasi yang

luas karena

penyampaiannya yang murah serta pelayanan yang baik. Teknologi informasidalam mempunyai

sistem

ciri-ciri

administrasi berikut

perpajakan

modern

(http//:www.taxone-

info.com/modernisasi_pajak.ppt): 1. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran online. 2. Seluruh

Wajib

Pajak

diwajibkan

untuk

melaporkan

kewajiban

perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT) atau dengan menggunakan jaringan komunikasi data (e-filing). Training dan aplikasi e-SPT akan diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta. (http//:www.taxone-info.com/modernisasi_pajak.ppt) 1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). 2. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) menerapkan konsep monitoring secara terpadu mulai dari pelayanan, pengawasan, pembayaran, dan pelaporan yang dikontrol oleh case management system (workflow system).

20

3. Dengan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT), masing-masing Wajib Pajak dapat diawasi secara berkesinambungan dalam rekening khusus yang disebut dengan Taxpayers Account. Adapun keunggulan teknologi informasi dalam sistem administrsi perpajakan

modern

adalah

sebagai

berikut

(http//:www.taxone-

info.com/modernisasi_pajak.ppt): 1. Penerimaan pembayaran pajak dapat dimonitor lebih cepat dan akurat. 2. E-SPT akan mengurangi cost of compliance Wajib Pajak, menghilangkan kegiatan perekaman SPT, dan mempercepat ketersediaan data Wajib Pajak pada administrasi perpajakan. 3. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) akan mempercepat pengolahan data, memelihara akurasi data administrasi perpajakan, serta meningkatkan efektifitas pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 4. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) akan menciptakan tambahan alat pengawasan internal yang lebih efektif dan meningkatkan produktivitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

C. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan Account Reperesentative dan complaint center untuk menampung keberatan Wajib Pajak merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh program dan kegiatan reformasi perpajakan yang diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

21

Purnomo, dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:219) menambahkan bahwa reformasi administrasi yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diarahkan akan mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan efektifitas yang tinggi. Secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi administrasi perpajakan dalam jangka menengah, yaitu: 1. Tercapainya kepatuhan perpajakan yang tinggi. 2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. 3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Ketiga tujuan ini dipilih menjadi tujuan reformasi administrasi perpajakan berdasarkan pengkajian yang dilakukan atas kondisi dan keberadaan Direktorat Jenderal Pajak saat ini serta prioritas yang hendak dicapai. Program-program dan kegiatan yang dicanangkan akan dirancang untuk mendukung ketiga tujuan diatas. Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:230) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan. a. Meningkatkan kepatuhan sukarela.

22

1) Program kampanye sadar dan peduli pajak. 2) Program pengembangan pelayanan perpajakan. b. Memelihara (Maintaining) tingkat kepatuhan Wajib Pajak patuh. 1) Program pengembangan pelayanan prima. 2) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. c. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (Combatting Non-Compliance). 1) Program merevisi pengenaan sanksi. 2) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh. 3) Program meningkatkan efektifitas pemeriksaan. 4) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan serta penagihan. 5) Program penyempurnaan ekstensifikasi. 6) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan. 7) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. a. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak. 1) Program merevisi UU KUP. 2) Program penerapan Good Corporate Governance. 3) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding. 4) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan. b. Melanjutkan pengembangan administrasi Large Taxpayer Office (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Pajak Wajib Pajak Besar.

23

1) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan pada LTO. 2) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD. 3) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. 4) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya. 3. Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak. b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. c. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya manusia. d. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja. e. Program penyusunan rencana kerja operasional. Dijelaskan oleh Purnomo bahwa program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi

perpajakan,

pemeriksaan

dan

penagihan,

pembayaran, pelayanan hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

24

Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain. Revisi undang-undang perpajakan dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktek tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional. Reformasi perangkat keras diupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan pogram pengembangan self capacity. Dalam nota keuangan dan APBN tahun anggaran 2005 pada Bab III juga disebutkan

langkah-langkah

reformasi

dan

modernisasi

administrasi

perpajakan yang dikutip oleh Sofyan (2005:30) antara lain mencakup: 1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. 2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

25

3. Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak menengah dan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I. 4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. 5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak. 6. Peningkatan efektifitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upayaupaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (tax compliance), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak. Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2004) adalah: 1. Maksimalisasi penerimaan pajak. 2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak. 3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi. 4. Menjaga rasa keadilan

dan persamaan perlakuan dalam proses

pemungutan pajak. 5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional. 6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.

26

7. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan. 8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Sadhani (http://www.pajak2000.com/news) mengemukakan Direktorat Jenderal Pajak merencanakan mengimplementasikan program administrasi perpajakan modern secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama, yakni: 1. Optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap dan stimulus fiskal. 2. Peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten. 3. Efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan Good Governance.

D. Program Penerapan Teknologi Infomasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah berikut ini diuraikan, yakni:

27

1. Struktur Organisasi a. Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi menurut Pakpahan (2004:53). Sebagai wujud pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan, struktur organisasi yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 disusun menurut jenis pajak, di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL) dilayani di Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilayani Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern struktur organisasi dirancang dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan Kantor Pelayanan Pajak, di mana Kantor Pelayanan Pajak

bertanggung

jawab

pengawasan, penagihan,

dan

melaksanakan pemeriksaan,

fungsi

pelayanan,

sedangkan

Kanwil

bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional Kantor Pelayanan Pajak, keberatan dan banding, serta penyidikan, dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi maka di Kanwil tidak dijumpai lagi bidang Pajak Penghasilan (PPh), bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL), dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak lagi dibedakan pelayanan menurut jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan

28

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL) dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB, melainkan hanya diberikan oleh satu Kantor Pelayanan Pajak saja. b. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab menurut Sofyan (2005:37), antara lain: 1) Account Representative (AR); Penunjukan Account Representative yang khusus melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung. Dengan pembagian tugas disesuaikan dengan kelompok usaha Wajib Pajak, Account Representative memiliki pemahaman tentang bisnis dan kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Account Representative bertanggungjawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak secara efektif dan profesional, terutama mengenai: rekening Wajib Pajak (Taxpayers’ Account) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan (ruling), perubahan data identitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding, perubahan peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Lebih rincinya Account Representative (AR) akan memberikan informasi mengenai:

29

a) Rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak. b) Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi. c) Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan. d) Perubahan data identitas Wajib Pajak. e) Tindakan pemeriksaan dan penagihan Wajib Pajak. f) Kemajuan proses keberatan dan banding. g) Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 2) Menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004) yang dikutip oleh Sofyan (2005:37) pemeriksaan pajak hanya dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa dengan alokasi tenaga fungsional pemeriksa disesuaikan dengan tingkat risiko pemeriksaan dan dilakukan pelatihan teknis yang mendukung profesionalisme tenaga pemeriksa berdasarkan kelompok usaha Wajib Pajak. 3) Spesialisasi pegawai lainnya seperti jurusita pajak dan progamer teknologi informasi. c. Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) menurut Sofyan (2005:38) yaitu: Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemen

kasus

(case

management

pemantauan proses administrasi

system)

dalam

sistem

perpajakan (workflow system)

30

mengacu pada otomatisasi kantor mencakup pelayanan, pengawasan pembayaran dan pemeriksaan dengan pengendalian proses, otorisasi, pengawasan pelaksanaan tugas serta pelaporan yang dirancang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Monitoring rutin melalui Rekening Wajib Pajak (Taxpayers’ Account) menurut Sofyan (2005:38) yaitu: Transparansi pelayanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak didukung dengan Taxpayers’ Account yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai akibat dari pembayaran pajak, penetapan, keberatan, pemindah bukuan, Surat Pemberitahuan (SPT), dan dokumen perpajakan lainnya sehingga memudahkan pengawasan atas hak dan kewajiban perpajakan bagi masing-masing Wajib Pajak. e. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan menurut Sofyan (2005:39) yaitu: Menetapkan

standar

kinerja

dan

pelayanan

perpajakan,

menerapkan kode etik pegawai bagi pegawai pajak dan dibentuknya komite kode etik serta kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasional semakin melengkapi perangkat pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan. 2. Modernisasi prosedur organisasi a. Pelayanan satu pintu melalui Account Representative menurut Sofyan (2005:39) yaitu:

31

Penunjukkan Account Representative yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi persinggungan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan akses negatif. Account Representative juga menangani pemohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak, Pemindahbukuan setoran pajak (Pbk), ruling dan penerbitan produk hukum. b. Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak menurut Sofyan (2005:39) yaitu: 1) Menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT). 2) Mempercepat proses penyelesaian keberatan dan banding atas produk pajak. 3) Pengukuhan Wajib Pajak Patuh untuk mempercepat permohonan restitusi. 4) Meninjau kriteria Wajib Pajak

pungut untuk mengurangi

permohonan restitusi. 5) Meninjau kembali kewajiban pemeriksaan atas setiap Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) dan mempercepat restitusi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) yang berisiko rendah. 6) Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

32

c. Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak menurut Sofyan (2005:40), antara lain: 1) Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) terintegrasi dengan pendekatan fungsi dan prosedur administrasi yang telah diatur dalam case management dan workflow system didukung esystem, terutama e-payment, e-SPT, dan e-filing yang membantu kecepatan, ketepatan dan keamanan proses perekaman data administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 2) Otomatisasi proses

pemeriksaan dengan bantuan

workflow

management dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) membantu

menghindari

duplikasi data,

kesalahan

pencatatan dan pengawasan prosedural pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan didukung juga dengan aplikasi Audit Command Language (ACL). 3) Pembangunan bank data dalam konsep masterplan secara nasional dan kerjasama pertukaran data dengan instansi lain mewujudkan transparansi data. 4) Otomatisasi

penagihan pajak

melalui Sistem

Administrasi

Perpajakan Terpadu (SAPT) sehingga prosedur pengawasan dan administrasi tunggakan pajak dapat selalu dilakukan. Pelaksanaan penagihan dilakukan jurusita pajak dengan metode hard dan soft

33

collection, dimana soft collection dapat dilakukan dengan bantuan Account Representative. 5) Melaksanakan pelatihan teknologi informasi;

6) Penggunaan teknologi informasi dan e-system lainnya: Dalam menjalankan administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan dikembangkan

aplikasi seperti e-regristation,

e-

Counseling, Complain Center, Help Desk, Call Center, Touch Screen yang didukung Knowledge Base yang berisi Frequently Asked Question (FAQ), SMS tax, dan saluran komunikasi dan penyuluhan yang lebih intensif melalui berbagai sarana seperti telepon, e-mail, portal website, pencatatan dan penyimpanan dokumen yang lebih dapat diandalkan menggunakan Sistem Manajemen Arsip Terpadu (SMArT), dukungan peralatan perkantoran yang modern, lengkap, di mana tiap pegawai dilengkapi personal computer dan akses informasi yang lebih cepat baik dalam lingkungan intern maupun kepada Wajib Pajak di mana tiap terdapat perubahan ketentuan menyangkut Wajib Pajak akan segera dikonsolidasikan secara internal, diinterpretasikan dan selanjutnya segera diinformasikan kepada Wajib Pajak. 3. Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak

(e-Payment)

menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); Sistem ini dikenal sebagai sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3). Keuntungan menggunakan sistem MP3 adalah

34

pada kecepatan (realtime) dan keakuratan (precise) data penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui bank dan kantor pos secara online. Kendala geografis dalam pembayaran pajak dapat meminimalisasi, data penerimaan pajak akan dapat diketahui dengan mengakses database Direktorat Jenderal Pajak melalui internet. Istilah rekonsiliasi dikenal dalam MP3. Rekonsiliasi adalah proses identifikasi perbedaan dan persamaan data pembayaran setoran pajak yang tercatat dalam sistem komputer Direktorat Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran setiap hari pada jam tertentu (cut off) yang disepakati antara Direktorat Jenderal dengan Kantor Penerima Pajak. 4. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

(e-Registration) menurut

Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); E-Registration merupakan sistem pendaftaran, perubahan, data Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui internet. Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar dapat mengakses informasi perpajakannya melalui sebuah account yang telah disediakan. 5. Pelaporan Surat Pemberitahuan (e-SPT) menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); Pelaporan Surat Pemberitahuan (e-SPT), e-SPT atau penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital adalah pelaporan Surat Pemberitahuan masa secara elektronik. Electronic SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (sofware) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk

35

digunakan oleh Wajib Pajak sebagai alternatif dalam penyampaian SPT dimana data-datanya telah direkam sendiri oleh Wajib Pajak dengan bantuan aplikasi e-SPT

menjadi data elektronik yang dapat langsung

dimuat (upload) sistem dan data base yang ada di Kantor Pelayanan Pajak. 6. Pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (e-Filing) menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); E-Filing adalah sebuah layanan yang disediakan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya secara elektronik melalui sistem online dan real time melaui aplikasi penerimaan

Surat

Pemberitahuan (SPT) berbasis web. 7. Modernisasi budaya organisasi menurut Sofyan (2005:42) terdapat beberapa kegiatan modernisasi budaya organisasi yaitu: a. Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) dicirikan oleh adanya kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002, adanya komite kode etik Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002, adanya divisi Perpajakan dan Bea Cukai pada Komite Ombudsman Nasional, adanya

36

kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan konsolidasi internal. 1) Menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pembentukan komite kode etik, meningkatkan efektifitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional. 2) Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan pogram pengembangan self capacity, reward and punishment, reformasi moral dan etika. b. Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada Pegawai Pajak Pemberian TKT selain tunjangan lain yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.03/2004 tanggal 31 Mei 2004. Besarnya TKT dibedakan berdasarkan golongan/eselon untuk TKT Pelaksana dan Pejabat Struktural sedangkan TKT Pejabat Fungsional dibedakan untuk pemeriksa pajak ahli dan pemeriksa pajak terampil. c. Fasilitas perkantoran modern Perkantoran modern dengan keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan

37

mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

E. Kinerja 1. Pengertian Kinerja Menurut Ilyas (2002:7) kinerja adalah hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang mengaku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Tiffin dan Mc Cormick (1979) dalam Wicaksono (2002:25) bahwa individu yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda pula. Hal ini disebabkan kinerja individu berhubungan dengan individual variable dan situational variable. Individual variable adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya: kemampuan, kepentingan dan kebutuhankebutuhan tertentu. Sedangkan situational variable adalah variabel yang bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas (lingkungan organisasi) misalnya: pelaksanaan, supervisi, iklim organisasi, hubungan dengan rekan kerja dan sistem pemberian imbalan atau kompensasi.

38

2. Standar Kinerja Menurut Suprihanto (1987) dikutip oleh Wicaksono (2002:26) standar kinerja adalah suatu alat ukur terhadap suatu perbandingan antara apa yang diharapkan atau ditargetkan dengan apa yang telah dilakukan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan oleh seseorang. Standar kinerja dapat pula dijadikan sebagai alat pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dikutip Suprihanto (1987) dalam Wicaksono (2002:26) standar yang digunakan untuk mengukur kinerja seorang pegawai negeri sipil adalah: a. Kesetiaan, yang meliputi unsur kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. b. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. c. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaikbaiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. d. Ketaatan, adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk menaati

segala

peraturan

perundang-undangan

dan

peraturan

kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan

39

oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan tidak melanggar larangan yang ditentukan. e. Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. f. Kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. g. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. 3. Aspek-aspek kinerja Menurut Furtwengler (2002:86), aspek-aspek yang terdapat dalam kinerja meliputi: a. Kecepatan Kecepatan

terkait

dengan

unsur-unsur

tindakan

pegawai

mengindikasikan pemahaman mengenai pentingnya kecepatan dalam lingkungan persaingan, kemampuan melakukan pekerjaan dengan bagus, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan kemampuan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan rutin dengan lebih cepat. Kecepatan sangat penting bagi keunggulan bersaing perusahaan atau organisasi.

40

b. Kualitas Kualitas tidak dapat dikorbankan demi kecepatan. Kualitas pekerjaan pegawai dapat dilihat dari beberpa unsur seperti: pegawai bangga terhadap pekerjaannya, pegawai melakukan pekerjaannya dengan benar sejak awal dan pegawai mencari cara-cara untuk memperbaiki kualitas pekerjaannya. c. Pelayanan Aspek pelayanan dapat dilihat melalui hal-hal berikut: tindakan pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai pentingnya melayani para pelanggan, pegawai menunjukkan keinginan untuk melayani orang lain dengan baik, pegawai merespon pelanggan dengan tepat waktu dan pegawai memberikan sesuatu lebih daripada yang diminta oleh pelanggan. d. Nilai Pemahaman mengenai nilai

sangat penting dalam keputusan

pembelian, penetapan sasaran, menyusun prioritas dan efektifitas kerja. Paling tidak ada dua hal yang tercakup dalam aspek nilai, yaitu: tindakan pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai konsep nilai dan nilai merupakan sesuatu yang dipertimbangkan oleh pegawai dalam mengambil keputusan. e. Keterampilan interpersonal Keterampilan interpersonal dapat ditinjau dari hal-hal, seperti: pegawai menunjukkan perhatian kepada perasaan orang lain, pegawai

41

menggunakan bahasa yang memberi semangat kepada orang lain, pegawai bersedia membantu orang lain dan pegawai merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus. f. Mental untuk sukses Hal ini mencakup unsur-unsur antara lain: pegawai memiliki sikap can do (yakin bahwa ia dapat melakukan apapun), pegawai mencari cara untuk menambah pengetahuan-pengetahuannya, pegawai mencari cara untuk memperbanyak pengalamannya dan pegawai realistis dalam mengukur kemampuannya. g. Terbuka untuk berubah Kondisi ini terkait dengan hal-hal berikut: pegawai bersedia menerima perubahan, pegawai mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas lama, tindakan pegawai mengindikasikan sifat ingin tahu dan pegawai memandang peran yang dilakukan sebagai peran yang berarti. h. Kreativitas Kreativitas pegawai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: kreativitas dalam pemecahan masalah, kemampuan melihat hubungan antara masalah-masalah yang kelihatannya tidak berkaitan, kemampuan untuk membuat konsep abstrak dan mengembangkannya menjadi konsep

yang

dapat

diterapkan dan

kemampuan

menerapkan

kreativitasnya dalam pekerjaan sehari-hari.

42

i. Keterampilan berkomunikasi Keterampilan berkomunikasi pegawai meliputi: penampilan gagasan logis dalam bahasa yang mudah dipahami, kemampuan menyatakan ketidaksetujuan

tanpa

menciptakan

konflik,

menulis

dengan

menggunakan kata-kata yang jelas dan tepat dan penggunaan bahasa yang bernada optimis. j. Inisiatif Inisiatif pegawai mencakup hal-hal seperti: selalu bersedia membantu orang lain jika pekerjaannya telah selesai, ingin selalu terlibat dalam proyek baru, selalu berusaha mengembangkan keterampilannya diluar tempat kerja dan menjadi sumber gagasan untuk perbaikan kerja. k. Perencanaan organisasi Kemampuan perencanaan pegawai misalnya: selalu membuat jadwal personal, bekerja berdasarkan jadwal tersebut dan selalu memutuskan lebih dahulu pendekatan yang digunakan pada suatu tugas sebelum memulainya.

F. Efektifitas Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Gibson, Ivancevich, Donelly (1996) dalam Hernita (2006:43) mengatakan efektifitas adalah penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Apabila makin dekat prestasi yang dicapai terhadap prestasi yang diharapkan dikatakan lebih efektif, sedangkan Steers (1980:1) dalam Hernita (2006:43) mengatakan efektifitas adalah kemampuan

43

organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif. Menurut Yuwono (2002:23) pengukuran efektifitas atau kinerja adalah: “Tindakan pengukuran yang dilakukan berbagai aktifitas dalam rantai yang ada pada perusahaan atau organisasi, yang hasil pengukurannya akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan tingkat saat organisasi memerlukan penyesuaian atas perencanaan dan pengendalian”. Menurut Yuwono (2002:23) Pengukuran efektifitas organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang

berbeda,

mengasumsikan bahwa organisasi akan menugaskan input yang berasal dari lingkungannya melalui suatu proses internal menjadi output yang akan dilemparkan kembali ke lingkungannya. Pengukuran efektifitas dilakukan melalui: 1. Pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektifitas memusatkan pada output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang telah direncanakan. 2. Pendekatan sumber (resources approach) lebih memusatkan perhatian pada input yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber yang dibutuhkan untuk pencapaian performa yang baik. 3. Pendekatan proses (proses approach) lebih memusatkan perhatian pada aspek kegiatan internal organisasi dan mengukur efektifitas melalui berbagai indikator internal. Effendi mengemukakan keberhasilan sebuah organisasi/instansi sangat ditentukan

dalam

mendapatkan

orang-orang

dengan

pengetahuan,

44

keterampilan, dan sikap yang bermuara kepada lahirya kinerja yang baik. Terlebih kompetensi karyawan yang bekerja di sebuah instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak yang mengurusi dan mengatur income negara. (http://www.sinarharapan.co.id). Organisasi harus mendorong semangat pegawai dalam memanfaatkan keahlian dan kemampuan individu serta mengembangkannya karena hal ini tidak dapat diingkari bahwa sumber daya manusia adalah “aset perusahaan” yang harus dipelihara dan dikembangkan, hal tersebut perlu dipahami bahwa kedudukan sumber daya manusia

dalam suatu lembaga organisasi baik

instansi pemerintahan, BUMN, ataupun organisasi milik swasta tidak lagi sebagai pelengkap dalam kegiatan pencapaian tujuan saja tetapi sudah harus menjadi faktor penentu keberhasilan aktivitas yang

dilakukan, dari

meningkatnya kualitas kerja pegawai, organsasi mendapat keuntungan sehingga kinerja dalam organisasi meningkat dan organisasi akan dapat bertahan secara terus menerus.

45

G. Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: Reformasi Administrasi Perpajakan

Korelasi

Efektifitas Penerapan TI dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X)

Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan (Y)

Hipotesis: H0 : tidak terdapat hubungan signifikan Ha : terdapat hubungan signifikan

Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran

46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Tempat yang digunakan sebagai tujuan penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang merupakan struktur organisasi di bawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

B. Metode Pemilihan Sampel Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Indrianto dan Supomo (1999:115). Banyaknya objek populasi disebut ukuran populasi (dilambangkan dengan N). Ukuran populasi ada yang tidak terhingga (karena besarnya tidak dapat dihitung). Populasi penelitian adalah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Grogol Petamburan, dengan sampel penelitiannya adalah seluruh aparat pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol

47 47

Petamburan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling, yaitu menurut Hamid (2007:30) istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Convenience sampling berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif.

C. Metode Pengumpulan Data Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu mempersiapkan instrumen,

sumber

data,

operasional

instrumen

dan

melaksanakan

pengumpulan data. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan tujuan agar bisa memberikan gambaran yang jelas tentang korelasi efektifitas panerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, sehingga memiliki dasar yang benar. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 1. Data Primer (Primary Data) Merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan langsung dari lapangan (tidak melalui media perantara), berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

48

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini: a. Kuesioner Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan langsung kepada responden, yaitu aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Agar dapat memperoleh data yang relevan. b. Observasi Observasi dilakukan dengan cara penelitian lapangan langsung terhadap obyek yang sedang diteliti yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan untuk mengadakan pengamatan dan pengambilan data objek penelitian. c. Wawancara Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan

Pajak

Pratama

Jakarta

Grogol

Petamburan

yang

berhubungan dengan penelitian. 2. Data Sekunder (Secondary Data) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang penulis pakai yaitu:

49

a. Riset kepustakaan Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, jurnal, laporan, internet dan lain sebagainya). b. Teknik dokumentasi Teknik dokumentasi yang dilakukan adalah dengan megumpulkan data dengan cara mengutip langsung data yang diperoleh dari lembaga (instansi) terkait, yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

D. Metode Analisis dan Pengolahan Data 1. Metode Analisis Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana korelasi suatu variabel dengan variabel lain. Adapun koefisien korelasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

r

=

∑X'. Y √(∑X1².∑Y²)

Keterangan: Y = Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan X = Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern

50

r = koefisien korelasi, dengan ketentuan -1 < r < 1, yaitu: r > 0 berarti terdapat hubungan yang positif (+) antara X dan Y r < 0 berarti tidak terdapat hubungan yang positif ataupun negatif antara X dan Y. 2. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur tingkat kevaliditasan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila responden dapat menjawab dengan cermat mengenai variabel yang diukur. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. Untuk menentukan r hitung didapatkan dari perhitungan dengan rumus teknik korelasi karl pearson dengan menggunakan SPSS. b. Uji Reliabilitas Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila jawaban dari suatu pertanyaan merupakan bebas dari kesalahan dengan memberikan jawaban atau keterangan secara konsisten meskipun diuji beberapa kali dan stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2005:45). Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah alpha cronbach karena

51

menggunakan jenis data likert. Rumus cronbach’s alpha (Sugiyono, 2005:283) sebagai berikut,

r

=

K

1

(k-1)

-

∑
b²
t²

Keterangan: r

= reliabilitas

k

= banyaknya pertanyaan


t²

= varians total

∑
b² = mean kuadrat kesalahan Penelitian menggunakan bantuan program SPSS 12.0 di dalam menghitung alpha cronbach untuk menginterpretasikan nilai alpha yang diperoleh, digunakan kriteria korelasi menurut Sugiyono (2005:183) yaitu, Tabel.3.1. Kriteria korelasi 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

-

0,200 0,399 0,599 0,799 1,00

= = = = =

Korelasi sangat rendah Korelasi rendah Korelasi sedang Korelasi kuat Korelasi sangat kuat

52

3. Uji Hipotesis a. Analisis koefisien korelasi sederhana Analisis koefisien korelasi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat, yang dirumuskan sebagai berikut:

r

=

∑X'. Y √(∑X1².∑Y²)

Keterangan: Y = Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan X = Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern r

=

koefisien korelasi, dengan ketentuan -1 < r < 1, yaitu:

r > 0 berarti terdapat hubungan yang positif (+) antara X dan Y r < 0 berarti tidak terdapat hubungan yang positif ataupun negatif antara X dan Y. b. Signifikansi korelasi Signifikansi korelasi adalah untuk menguji apakah angka korelasi yang didapat

benar-benar

signifikan

atau

dapat

digunakan

untuk

menjelaskan hubungan dua variabel, dengan menggunakan hipotesis: H0 : tidak terdapat hubungan signifikan Ha : terdapat hubungan signifikan. Dasar pengambilan keputusan, berdasarkan probabilitas,

53

Jika probabilitas > 0.05, H0 diterima Jika probabilitas < 0.05, H0 ditolak.

E. Variabel dan Pengukurannya Menurut Sugiono (2005:2), variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat dua buah variabel. Satu variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). 1. Variabel independen (X) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 2. Variabel dependen (Y) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

54

Tabel.3.2. Operasional Variabel Penelitian Variabel Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern. (variabel X)

Subvariabel 1. Optimalisasi penerimaan pajak.

Indikator a. Peningkatan penerimaan pajak.

Skala Interval

b. Menghindari keterlambatan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. c. Meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. d. Meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. e. Proses pemungutan pajak lebih cepat, tepat, mudah, dan akurat.

2. Peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten.

a. Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Interval

b. Mendukung kecepatan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan. c.

Memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

d. Memudahkan Wajib Pajak dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. e. Memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. f. Penyelesaian masalah Wajib Pajak lebih cepat. g.

Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

55

3. Terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu: a. SDM profesional.

a. Budaya kerja yang optimal memberikan pelayanan yang maksimal.

Interval

b. Kinerja aparat pajak yang profesional. c. Peningkatan (optimalisasi) pelayanan Wajib Pajak. d. Tingkat kompetensi tinggi.

b. Budaya organisasi. c. Good governance 4. Penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

a. Data Wajib Pajak tersimpan secara akurat.

Interval

b. Peningkatan kualitas administrasi perpajakan. c. Penurunan cost of compliance. d. Proses perpajakan yang tidak birokratis. e. Informasi perpajakan yang akurat.

5. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

a. Mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan.

Interval

b. Memungkinkan tidak terjadinya KKN. c. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. d. Menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak.

56

1. Pengetahuan.

a. Mengetahui tentang reformasi SAPM.

Interval

b. Pemahaman tentang pengoperasian SAPM. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. (variabel Y)

c. Penerapan SAPM membantu dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pajak. d. Pemahaman SAPM, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dengan mudah, cepat, dan akurat. e. Pengetahuan yang tinggi dalam mengoperasikan SAPM. f. Pelatihan SAPM perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja aparat pajak.

57

2. Keterampilan.

a. Penerapan SAPM dalam teknologi informasi perlu disosialisasikan melalui semua KPP yang telah menerapkan , agar Wajib Pajak memahami kemudahan yang diberikan.

Interval

b. Perlu adanya penyempurnaan program dalam SAPM dalam rangka meningkatkan keterampilan. c. Penerapan SAPM mempermudah pekerjaan aparat pajak. d. Penerapan SAPM, membantu aparat pajak menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. e. Penerapan SAPM meneliti kompetensi yang baik, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. f. Keterampilan dalam pengoperasian SAPM membantu Ditjen pajak untuk terus memenuhi tuntutan perkembangan zaman. g. Kecanggihan teknologi informasi dalam SAPM akan memperoleh manfaat yang lebih besar bila aparat pajak yang mengoperasikan memiliki kemampuan dan keterampilan yang paripurna. h. Penerapan SAPM meningkatkan keahlian dan kualitas dalam bekerja. i. Penerapan SAPM akan berjalan dengan efektif, didukung adanya pegawai yang terlatih dan berketerampilan tinggi. j. Penerapan SAPM dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi. k. Penerapan SAPM meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan aparat pajak.

58

3. Sikap.

a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam SAPM mampu memberikan pelayanan lebih cepat.

Interval

b. Dengan adanya penerapan SAPM, Ditjen Pajak telah memiliki SDM yang profesional. c. Penerapan SAPM meminimalisir adanya kecurangan dalam perpajakan. d. Penerapan SAPM akan berjalan dengan efektif, didukung adanya pegawai yang sopan dan menerapkan kode etik. e. Perubahan pelayanan dalam penerapan teknologi informasi SAPM memberikan motivasi dan semangat kerja. f. Penerapan SAPM melahirkan organisasi yang lebih terbuka dan transparan. g. Penerapan SAPM mampu meningkatkan disiplin dan integritas aparat pajak. h. Penerapan SAPM dapat melahirkan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan aparat pajak.

59

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan berdiri pada tanggal 1 Januari 2002 dan terletak di Jalan Letjen S. Parman Nomor 102, Jakarta Barat serta dibentuk berdasarkan KMK No. 443/KMK.01/2001, kemudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan pada tanggal 26 Juni 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan merupakan salah satu unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Jakarta II. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi

60 60

maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip Good Governance. 2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Modern Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas dalam Kantor Pelayanan Pajak Modern menyelenggarakan fungsi: a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama ada tambahan fungsi berupa pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. Penyuluhan perpajakan. e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. Pelaksanaan ekstensifikasi. g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. k. Pelaksanaan intensifikasi. l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak modern.

61

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan penggabungan beberapa kantor pajak yang memiliki fungsi yang berbeda. Penyusunan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak modern berdasarkan fungsi membuat struktur organisasi lebih ramping, di mana untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada hakekatnya adalah merger antara Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak PBB (KPPBB), sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Madya pada hakekatnya adalah merger antara Kantor Pelayanan Pajak dan Karikpa. Dengan penggabungan ini diharapkan terjadi efektifitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan fungsifungsinya. 3. Wilayah Kerja Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan meliputi satu wilayah kecamatan Grogol Petamburan yang terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu: a. Kelurahan Tomang dengan luas wilayah 188 Ha. b. Kelurahan Grogol dengan luas wilayah 122 Ha. c. Kelurahan Jelambar dengan luas wilayah 144 Ha. d. Kelurahan Wijaya Kusuma dengan luas wilayah 261 Ha. e. Kelurahan Jelambar Baru dengan luas wilayah 144 Ha. f. Kelurahan Tanjung Duren Utara dengan luas wilayah 133 Ha. g. Kelurahan Tanjung Duren Selatan dengan luas wilayah 137 Ha.

62

B. Bagan Organisasi dan Uraian Tugas Sejak berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, maka struktur organisasinya pun ikut berubah. Kantor Pelayanan

Pajak

Pratama

Jakarta

Grogol

Petamburan

merupakan

penggabungan KPP, KP PBB dan KARIKPA, berikut struktur organisasi beserta uraian tiap-tiap bagian:

Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Kepala Kantor

Subbagian Umum

Seksi Ekstensifika si Perpajakan

Seksi PDI

Seksi Pelayanan

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I - IV

Seksi Pemerik saan

Seksi Penagi han

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar.4.1. Bagan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Sumber: Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 63

1. Kepala Kantor Kepala Kantor Pelayanan pajak yang berhubungan secara langsung dengan kepala subbagian umum yang membawahi tiga koordinator pelaksana yaitu koordinator pelaksana tata usaha dan kepegawaian, koordinator pelaksana keuangan dan kordinator pelaksana rumah tangga. 2. Kasubbag Umum Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 3. Seksi Pelayanan Data dan Informasi (PDI) Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi

perpajakan,

perekaman dokumen

perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi eSPT dan e-filing, serta penyiapan laporan kinerja. 4. Seksi Pelayanan Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 5. Seksi Pemeriksaan Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

64

penyaluran

surat

perintah

pemeriksaan

pajak

serta

administrasi

pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Seksi Penagihan Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi ekstensifikasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I – IV) Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan hasil banding. 9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

65

C. Struktur Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan berjumlah 93 pegawai per 26 Juni 2007. Pegawai yang ditempatkan adalah pegawai yang lulus dalam beberapa tahapan proses seleksi yang dilakukan agar pegawai yang terpilih memiliki kualifikasi tepat dalam mengemban tugas dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan baik. Berikut

adalah

komposisi

sumber

daya

manusia

berdasarkan

pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan jabatan. Tabel.4.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Pangkat/ Golongan IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a

Jumlah 1 Orang 1 Orang 8 Orang 5 Orang 26 Orang 15 Orang 15 Orang 10 Orang 2 Orang 10 Orang

Tingkat Pendidikan SLTP SMA Sederajat D1 D3 S1 S2

Jumlah

Jabatan

Jumlah

1 Orang 33 Orang 14 Orang 20 Orang 18 Orang 7 Orang

Kepala KPP Kasubag Kepala Seksi AR Fungsional Pemeriksa Pelaksana

1 Orang 1 Orang 9 Orang 17 Orang 5 Orang 60 Orang

Sumber: Bahan Laporan Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan melakukan banyak penyuluhan dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan karir pegawai, dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis perpajakan telah dilaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak luar, seperti: operator consuler, pelatihan Account Representative, pelatihan fungsional, pelatihan 66

menu alternatif, transaksi derivatif, sosialisasi perubahan KUP ke-3 Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, bedah Wajib Pajak, dan lain-lain. Guna meningkatkan moral, etika, dan integritas pegawai pajak, secara berkala diselenggarakan siraman rohani dengan mengundang pembicara dari pihak luar, untuk meningkatkan disiplin pegawai pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan selain melakukan pembinaan secara berkala juga menggunakan sistem absensi secara elektronik yang dikenalkan dengan finger print device.

D. Hasil Uji Instrumen Penelitian Penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada para aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebayak 70 kuesioner, untuk memperoleh data primer serta berdasarkan convenience sampling. Kuesioner disebar ke 70 responden setelah peneliti melakukan try out terhadap 10 responden aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih dengan memberikan 28 pertanyaan yang berasal dari instrumen efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern, dan 30 pertanyaan yang berasal dari instrumen kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. 1. Hasil Try Out a. Uji Validitas Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap

67

responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel 0,345 didapat dari jumlah kasus-2, atau 58-2=56, tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0,345. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. Tabel.4.2. Uji Validitas Instrumen Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pertanyaan Nilai r hitung 1 0,485 2 0,603 3 0,192 4 0,790 5 0,790 6 0,844 7 0,670 8 0,590 9 0,603 10 0,658 11 0,611 12 0,663 13 0,769 14 0,537 15 -0,032 16 0,520 17 0,449 18 0,562 19 0,758 20 0,741 21 0,491 22 0,592 23 0,847 24 0,083 25 0,888 26 0,616 27 0,580 28 0,618 Sumber: Data primer yang diolah

Nilai r tabel 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345

kriteria Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid

68

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern, diperoleh data sebanyak tiga pertanyaan tidak valid, karena nilai r hitung < r tabel, yaitu pada pertanyaan nomor 3 dengan nilai r hitung 0,192, pertanyaan nomor 15 dengan nilai r hitung -0,032, pertanyaan nomor 24 dengan nilai r hitung 0,083. Tiga pertanyaan yang tidak valid tersebut nilai r hitungnya kurang dari r tabel yaitu < 0,345. Tabel.4.3. Uji Validitas Instrumen Kinerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nilai r hitung 0,868 0,812 0,112 0,911 -0,497 0,896 0,386 0,521 -0,503 0,794 0,789 0,650 0,786 0,818 0,105 0,918 0,951 0,729 0,749 0,787 0,761 0,630 0,809 0,731 0,114 0,601

Nilai r tabel 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345

kriteria Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid 69

27 0,795 28 0,659 29 0,781 30 0,795 Sumber: Data primer yang diolah

0,345 0,345 0,345 0,345

Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, diperoleh data bahwa, terdapat lima pertanyaan yang tidak valid, karena nilai r hitung < r tabel, yaitu pada pertanyaan nomor 3 dengan nilai r hitung 0,112, pertanyaan nomor 5 dengan nilai r hitung -0.497, pertanyaan nomor 9 dengan nilai r hitung -0.503, pertanyaan nomor 15 dengan nilai r hitung 0.105, pertanyaan nomor 25 dengan nilai r hitung 0.114. Lima pertanyaan yang tidak valid tersebut nilai r hitungnya kurang dari r tabel yaitu kurang dari 0,345. b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal. Teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS versi 12. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pernyataan dapat dikategorikan reliable jika nilai alpha lebih besar dari 0,6.

70

Tabel.4.4. Uji Reliabilitas Instrumen Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Reliability Statistics Cronbach's Alpha .941

N of Items 28

Sumber: Data Primer yang diolah Tabel.4.5. Uji Reliabilitas Instrumen Kinerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Reliability Statistics Cronbach's Alpha .932

N of Items 30

Sumber: Data Primer yang diolah Terlihat dari uji validitas dan reliabilitas, meskipun ada pertanyaan yang hasilnya menunjukkan tidak valid, tetapi memiliki nilai reliabilitas yang cukup tinggi yaitu > 0,6. Sehingga pertanyaan yang menunjukkan tidak valid masih layak untuk digunakan dengan memperbaiki kalimat kuesioner tersebut. Akan tetapi mengingat jumlah pertanyaan yang terlalu banyak dari masing-masing

variabel,

maka

peneliti

memutuskan

untuk

menghilangkan pertanyaan yang tidak valid tersebut, agar responden tidak mengalami kejenuhan dalam mengisi setiap pertanyaan yang diajukan. Pada instrumen efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern, pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian sebayak 25 pertanyaan. Pada instrumen

71

kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, pertanyaan yang layak digunakan dalam kuesioner penelitian sebayak 25 pertanyaan, terlihat adanya perubahan jumlah pertanyaan setelah melihat hasil dari try out yang telah dilakukan. 2. Pasca try out Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah semua data telah valid dilihat dari pengurangan pertanyaan yang dilakukan pada hasil try out yaitu tiga pertanyaan tidak valid pada instrumen efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern, dan lima pertanyaan tidak valid pada instrumen kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jika dibandingkan dengan hasil try out terdapat perubahan nilai r tabel 0,284 karena didapat dari nilai 48, yaitu kasus-2 atau 50-2=48, dengan tingkat signifikan 5%. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. a. Uji Validitas Tabel.4.6. Uji Validitas Instrumen Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7

Nilai r hitung 0,479 0,440 0,593 0,623 0,614 0,313 0,546

Nilai r tabel 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284

kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 72

8 0,498 9 0,653 10 0,503 11 0,570 12 0,392 13 0,420 14 0,324 15 0,393 16 0,361 17 0,664 18 0,630 19 0,528 20 0,444 21 0,787 22 0,696 23 0,534 24 0,591 25 0,546 Sumber: Data primer yang diolah

0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Dari hasil diatas, pada instrumen efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan hasil keseluruhan yang valid, karena nilai r hitung > r tabel yaitu lebih dari 0,284. Tabel.4.7. Uji Validitas Instrumen Kinerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nilai r hitung 0,659 0,455 0,724 0,645 0,550 0432 0,632 0,536 0,685 0,678 0,693 0,710

Nilai r tabel 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284

kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 73

13 0,589 14 0,599 15 0,462 16 0,603 17 0,725 18 0,753 19 0,538 20 0,382 21 0,420 22 0,713 23 0,733 24 0,617 25 0,655 Sumber: Data primer yang diolah

0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Instrumen kinerja Kantor Pelayanan Pajak pratama Jakarta Grogol Petamburan juga menunjukkan kesuluruhan hasil data yang valid, dengan nilai r hitung > r tabel, yaitu lebih dari 0,284. b. Uji Reliabilitas Tabel.4.8. Uji Reliabilitas Instrumen Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Reliability Statistics Cronbach's Alpha .915

N of Items 25

Sumber: Data Primer yang diolah Tabel.4.9. Uji Reliabilitas Instrumen Kinerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Reliability Statistics Cronbach's Alpha .942

N of Items 25

Sumber: Data primer yang diolah

74

Dari hasil data diatas, instrumen efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern maupun instrumen kinerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan menunjukkan hasil data yang reliable karena nilai alpha lebih besar dari 0,6.

E. Hasil Pembahasan 1. Deskripsi Data Penelitian yang dilakukan dengan populasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebanyak 93 orang aparat pajak, maka sampel yang didapat sebanyak 70 aparat pajak. a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel.4.10. Deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin

Valid

Pria Wanita Total

Frequency 50

Percent 71.4

Valid Percent 71.4

20 70

28.6 100.0

28.6 100.0

Cumulative Percent 71.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.10 menyatakan bahwa jumlah aparat pajak pria lebih dominan dibandingkan dengan aparat pajak wanita yaitu sebanyak 50 orang 71,4% dari total responden.

75

b. Deskripsi responden berdasarkan usia. Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel.4.11. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Valid

< 25 Tahun 26-35 Tahun > 36 Tahun Total

Frequency 9

Percent 12.9

Valid Percent 12.9

27 34 70

38.6 48.6 100.0

38.6 48.6 100.0

Cumulative Percent 12.9 51.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.11 dinyatakan bahwa usia aparat pajak yang berusia dibawah 25 tahun yaitu 9 responden atau 12,9%, usia 26-35 tahun 27 responden atau 38,6% dan usia diatas 36 tahun sebanyak 34 responden atau 48,6%. c. Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel.4.12. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja Sebagai Aparat Pajak

Valid

Frequency 2

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

2-3 Tahun > 3 Tahun

11 57

15.7 81.4

15.7 81.4

18.6 100.0

Total

70

100.0

100.0

0 < 1 Tahun

Sumber: Data primer yang diolah Jika dilihat dari tabel 4.12 menyatakan bahwa aparat pajak yang bekerja dibawah satu tahun hanya 2 responden atau 2.9% dan aparat

76

pajak yang bekerja selama 2-3 tahun berjumlah 11 responden atau 15,7% sedangkan aparat pajak yang bekerja lebih dari 3 tahun memiliki tingkat dominan yang tinggi yaitu sebanyak 57 responden atau 81,4%. d. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan formal terakhir. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan Formal terakhir responden dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel.4.13. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir

Valid

SMA Sederajat D1 D3 S1 S2 Total

Frequency 18 12

Percent 25.7 17.1

Valid Percent 25.7 17.1

Cumulative Percent 25.7 42.9

16 19 5

22.9 27.1 7.1

22.9 27.1 7.1

65.7 92.9 100.0

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Tingkat pendidikan pendidikan formal terakhir aparat dilihat dari tabel 4.13 yaitu pendidikan formal SMA sejumlah 18 responden atau 25,7%, pendidikan formal D1 sejumlah 12 responden atau 17,1%, pendidikan formal D3 sejumlah 16 responden atau 22,9%, pendidikan formal SI sejumlah 19 atau 27,1% dan pendidikan formal S2 sejumlah 5 responden atau 7,1%. e. Deskripsi responden berdasarkan posisi. Karakteristik responden berdasarkan posisi dalam bekerja dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini:

77

Tabel.4.14. Deskripsi Responden Berdasarkan Posisi

Valid

Frequency 5

Percent 7.1

Valid Percent 7.1

Cumulative Percent 7.1

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

13

18.6

18.6

25.7

Seksi Pelayanan

Subbagian Umum

10

14.3

14.3

40.0

Seksi Pemeriksaan

3

4.3

4.3

44.3

Seksi Penagihan

6

8.6

8.6

52.9

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

9

12.9

12.9

65.7

Seksi Pengawasan dan Konsultasi

20

28.6

28.6

94.3

4

5.7

5.7

100.0

70

100.0

100.0

Kelompok Jabatan Fungsional Total

Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa penempatan posisi aparat pajak pada subbagian umum yaitu 5 responden atau 7,1%, seksi pengolahan data dan informasi yaitu 13 responden atau 18,6%, seksi pelayanan yaitu 10 responden atau 14,3%, seksi pemeriksaan yaitu 3 responden atau 4,3%, seksi penagihan yaitu 6 responden atau 8,6%, seksi ekstensifikasi perpajakan yaitu 9 responden atau 12,9%, seksi pengawasan dan konsultasi yaitu 20 responden atau 28,6% dan pada kelompok jabatan fungsional yaitu 4 responden atau 5,7%. 2. Analisis dan Pembahasan Responden diberikan 50 pertanyaan dan 25 pertanyaan mewakili pertanyaan variabel independen yaitu efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dan 25 pertanyaan mewakili pertanyaan variabel dependen yaitu kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Sedangkan pertanyaan

78

wawancara yang diberikan adalah bagian dari setiap butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Jumlah sampel pegawai pajak yang dapat menjadi instrumen penelitian berjumlah 70 responden yaitu 75,27% dari populasi. Tidak terdapat kuesioner yang penulis nyatakan tidak valid karena responden mengisi seluruh butir pertanyaan dengan lengkap, hal itu dikarenakan penulis melakukan penyebaran kuesioner secara langsung tanpa perantara dan penulis ikut mendampingi responden dalam pengisian kuesioner tersebut. Penyebaran kuesioner dilakukan selama tiga hari, tanggal 16, 17, 18 April 2008 dan kuesioner yang telah diisi lengkap oleh responden dapat langsung penulis terima. Reponden akan mengisi kolom jawaban dengan bobot penilaian, (sangat tidak setuju=1, tidak setuju=2, netral=3, setuju=4, sangat setuju=5). Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2008 kepada empat aparat pajak yakni, kepala seksi dan staf pengolahan data dan informasi, staf seksi penagihan, serta staf seksi pelayanan hal itu dilakukan sebagai bahan pendukung dari pembahasan hasil output kuesioner yang akan dijelaskan. Terdapat beberapa faktor yang mempunyai hubungan efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Berikut ini hasil dari output kuesioner yang diberikan responden tentang penilaiannya terhadap efektifitas penerapan teknik

79

informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. a. Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sitem administrasi perpajakan modern menggunakan indikator: optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi (sumber daya manusia

profesional,

budaya

organisasi,

Good

Governance),

penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Tabel.4.15. Penerapan SAPM meningkatkan penerimaan pajak

Valid

Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 1 3 14 35 17

Percent 1.4 4.3 20.0 50.0 24.3

Valid Percent 1.4 4.3 20.0 50.0 24.3

70

100.0

100.0

Cumulative Percent 1.4 5.7 25.7 75.7 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Bardasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan sangat tidak setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju, 14 responden menyatakan netral, 35 responden menyatakan setuju dan 17 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (50%) menyatakan setuju

80

bahwa

penerapan

sistem

administrasi

perpajakan

modern

meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu dikarenakan untuk penerimaan pajak pada setiap triwulan mengalami peningkatan penerimaan pajak, meskipun penerimaan pajak belum memenuhi target yang direncanakan. Tabel.4.16. Penerapan SAPM menghindari keterlambatan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya

Valid

Sangat tidak setuju Tidak setuju

Frequency 4

Percent 5.7

Valid Percent 5.7

Cumulative Percent 5.7

8

11.4

11.4

17.1

Netral

24

34.3

34.3

51.4

Setuju

29

41.4

41.4

92.9

5

7.1

7.1

100.0

70

100.0

100.0

Sangat setuju Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa 4 responden menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden menyatakan tidak setuju, 24 responden menyatakan netral, 29 responden menyatakan setuju dan 5 responden menyatakan sangat setuju, ini menggambarkan responden (41,4%) memperoleh tingkat persentase tertinggi yang menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern menghindari keterlambatan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya surat himbauan pembayaran pajak yang disampaikan secara online kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo, ini dimaksudkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak.

81

Tabel.4.17. Penerapan SAPM meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak

Valid

Sangat tidak setuju

Frequency 2

Tidak setuju

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

2

2.9

2.9

5.7

Netral

11

15.7

15.7

21.4

Setuju

45

64.3

64.3

85.7

Sangat setuju

10

14.3

14.3

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, 11 responden menyatakan netral, 45 responden menyatakan setuju dan 10 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (64,3%) menyatakan setuju bahwa

penerapan

sistem

administrasi

perpajakan

modern

meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Otomasi penagihan pajak melalui sistem administrasi perpajakan modern sehingga prosedur pengawasan dan administrasi tunggakan pajak dapat selalu

dilakukan, dibantu juga dengan

Representative yang memonitor

Account

kepatuhan untuk menghindari

pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak. Tabel.4.18. Penerapan SAPM meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak

Valid

Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 2 2

Percent 2.9 2.9

Valid Percent 2.9 2.9

Cumulative Percent 2.9 5.7

20

28.6

28.6

34.3

40 6

57.1 8.6

57.1 8.6

91.4 100.0

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah

82

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, 20 responden menyatakan netral, 40 responden menyatakan setuju dan 6 responden

menyatakan

sangat setuju.

Dari tabel tersebut

menggambarkan sebagian besar responden (57,1%) menyatakan setuju bahwa

penerapan

sistem

administrasi

perpajakan

modern meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Peningkatan penerimaan pajak didukung dengan adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Tabel.4.19. Dengan adanya penerapan SAPM Proses pemungutan pajak lebih cepat, tepat, mudah dan akurat

Valid

Tidak setuju Netral Setuju

Frequency 3 21

Percent 4.3 30.0

Valid Percent 4.3 30.0

Cumulative Percent 4.3 34.3

34

48.6

48.6

82.9

Sangat setuju

12

17.1

17.1

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 21 responden menyatakan netral, 34 responden menyatakan setuju dan 12 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (48,6%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, proses pemungutan pajak lebih cepat, tepat, mudah, dan akurat. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) terintegrasi dengan pendekatan fungsi dan prosedur administrasi yang telah diatur 83

dalam case management dan workflow system didukung e-system, terutama e-payment, e-SPT, dan e-filing yang membantu kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keamanan proses

perekaman data

administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Tabel.4.20. Diperlukan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 1 1 43 25 70

Percent 1.4 1.4 61.4 35.7 100.0

Valid Percent 1.4 1.4 61.4 35.7 100.0

Cumulative Percent 1.4 2.9 64.3 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 1 responden menyatakan netral, 43 responden menyatakan setuju dan 25 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (61,4%) menyatakan setuju bahwa masih diperlukan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela dan kesadaran Wajib Pajak perbaikan mutu pelayanan merupakan hal yang mutlak dilakukan, hal ini akan mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang

dipercaya dan

dibanggakan oleh masyarakat.

84

Tabel.4.21. Penerapan SAPM mendukung kecepatan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 4

Percent 5.7

Valid Percent 5.7

Cumulative Percent 5.7

9 40

12.9 57.1

12.9 57.1

18.6 75.7 100.0

17

24.3

24.3

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa 4 responden menyatakan tidak setuju, 9 responden menyatakan netral, 40 responden menyatakan setuju dan 17 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (57,1%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern mendukung kecepatan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini karena proses administrasi dilakukan secara otomatis dan online didukung e-system dengan sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga proses adminstrasi berjalan dengan cepat. Tabel.4.22. Teknologi informasi memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya

Valid

Frequency 1

Percent 1.4

Valid Percent 1.4

Cumulative Percent 1.4

Netral

9

12.9

12.9

14.3

Setuju

39

55.7

55.7

70.0

Sangat setuju

21

30.0

30.0

100.0

Total

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sumber: Data primer yang diolah

85

Berdasarkan tabel 4.22 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 9 responden menyatakan netral, 39 responden menyatakan setuju dan 21 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (55,7%) menyatakan setuju bahwa teknologi informasi memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat secara langsung melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan pelaporan dan pembayaran pajak serta yang lainnya dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan yaitu e-payment, e-SPT, e-filling, e-registration. Tabel.4.23. Penerapan SAPM memudahkan Wajib Pajak dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 2 3

Percent 2.9 4.3

Valid Percent 2.9 4.3

Cumulative Percent 2.9 7.1

48 17

68.6 24.3

68.6 24.3

75.7 100.0

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 3 responden menyatakan netral, 48 responden menyatakan setuju dan 17 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (68,6%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memudahkan Wajib Pajak dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

86

Setiap aparat dilengkapi personal computer dan akses informasi yang lebih cepat baik dalam lingkungan intern maupun kepada Wajib Pajak dimana tiap terdapat perubahan ketentuan menyangkut Wajib Pajak akan segera dikonsolidasikan secara internal, diinterpretasikan dan selanjutnya segera diinformasikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan membuka website http//:www.pajak.go.id di internet kapanpun dan di manapun. Tabel.4.24. Penerapan SAPM memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3

Percent 4.3

Valid Percent 4.3

Cumulative Percent 4.3

11 44

15.7 62.9

15.7 62.9

20.0 82.9 100.0

12

17.1

17.1

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 11 responden menyatakan netral, 44 responden menyatakan setuju dan 12 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (62,9%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Proses administrasi dilakukan secara otomatis dan online serta sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga mampu memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, 87

maupun biaya. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui mediator khusus yaitu Account Representative. Tabel.4.25.

Dengan adanya SAPM permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3 23

Percent 4.3 32.9

Valid Percent 4.3 32.9

37 7 70

52.9 10.0 100.0

52.9 10.0 100.0

Cumulative Percent 4.3 37.1 90.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 23 responden menyatakan netral, 37 responden menyatakan setuju dan 7 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (52,9%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat. Permasalahan perpajakan Wajib Pajak dapat segera ditangani melalui satu pintu yaitu Account Representative yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas permasalahan perpajakan, membantu penyelesaian restitusi, membantu dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan (rulling), melakukan pemuktahiran data Wajib Pajak, menginformasikan perubahan ketentuan perpajakan dan memonitor

kepatuhan dalam rangka

88

menghindari pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak. (http//:www.taxoneinfo.com/moderenisasi_pajak.ppt). Tabel.4.26. Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Valid

Sangat tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 1 9

Percent 1.4 12.9

Valid Percent 1.4 12.9

41 19 70

58.6 27.1 100.0

58.6 27.1 100.0

Cumulative Percent 1.4 14.3 72.9 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden menyatakan netral, 41 responden menyatakan setuju dan 19 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (58,6%) menyatakan setuju bahwa Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena sudah ada Ketentuan Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku dan didukung dengan Taxpayers’ Account yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahan yang terjadi terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak sebagai akibat dari pembayaran pajak, penetapan, keberatan, pemindah bukuan, Surat Pemberitahuan (SPT) dan dokumen perpajakan lainnya sehingga memudahkan

pengawasan atas Hak dan Kewajiban

perpajakan bagi masing-masing Wajib Pajak.

89

Tabel.4.27. Menurut saya, budaya kerja yang optimal dapat memberikan pelayanan yang maksimal

Valid

Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 6 37 27

Percent 8.6 52.9 38.6

Valid Percent 8.6 52.9 38.6

70

100.0

100.0

Cumulative Percent 8.6 61.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui bahwa 6 responden menyatakan netral, 37 responden menyatakan setuju dan 27 responden menyatakan sangat setuju, hal ini menggambarkan sebagian besar responden (52,9%) menyatakan setuju bahwa budaya kerja yang optimal dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Pegawai yang terlatih, sopan, berketrampilan tinggi dan penerapan kode etik maupun totalitas tanpa pamrih dalam menjawab kebutuhan para Wajib Pajak membuat dan mendorong Wajib Pajak secara aktif memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena mereka memiliki keyakinan akan integritas aparatur pajaknya. (http//:www.taxoneinfo.com/moderenisasi_pajak.ppt). Tabel.4.28. Dibutuhkan kinerja aparat pajak yang professional

Valid

Netral Setuju Sangat setuju Total

Fr equency 2 28

Percent 2.9 40.0

Valid Percent 2.9 40.0

Cumulative Percent 2.9 42.9 100.0

40

57.1

57.1

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan netral, 28 responden menyatakan setuju dan 40 responden

90

menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (57,1%) menyatakan sangat setuju bahwa dibutuhkan kinerja aparat pajak yang profesional. Dengan sumber daya manusia yang profesional diharapkan akan tercipta prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan program Direktorat jenderal Pajak. Tabel.4.29. Dibutuhkan adanya suatu peningkatan (optimalisasi) pelayanan kepada Wajib Pajak

Valid

Netral

Frequency 4

Percent 5.7

Valid Percent 5.7

Cumulative Percent 5.7

Setuju

39

55.7

55.7

61.4

Sangat setuju

27

38.6

38.6

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.29 dapat diketahui bahwa 4 responden menyatakan netral, 39 responden menyatakan setuju dan 27 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (55,7%)

menyatakan setuju

bahwa

dibutuhkan adanya suatu peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Peningkatan pelayanan telah menjadi kata kunci (keyword) bagi aparat pajak karena kualitas pelayanan dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak. Tabel.4.30. Dibutuhkan tingkat kompetensi tinggi pada setiap aparat pajak

Valid

Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 5 40 25 70

Percent 7.1 57.1 35.7 100.0

Valid Percent 7.1 57.1 35.7 100.0

Cumulative Percent 7.1 64.3 100.0

Sumber: Data primer yang diolah 91

Berdasarkan tabel 4.30 dapat diketahui bahwa 5 responden menyatakan netral, 40 responden menyatakan setuju dan 25 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (57,1%)

menyatakan setuju

bahwa

dibutuhkan tingkat kompetensi tinggi pada setiap aparat pajak. Aparat yang bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai kompensasi yang memadai membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur. Tabel.4.31. Dengan adanya penerapan SAPM data Wajib Pajak tersimpan secara akurat

Valid

Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 1 1 11 41

Percent 1.4 1.4 15.7 58.6

Valid Percent 1.4 1.4 15.7 58.6

16 70

22.9 100.0

22.9 100.0

Cumulative Percent 1.4 2.9 18.6 77.1 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.31 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden menyatakan tidak setuju, 11 responden menyatakan netral, 41 responden menyatakan setuju dan 16 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (58,6%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern data Wajib Pajak tersimpan secara akurat. Dengan adanya ststem administrasi perpajakan modern aparat pajak dapat meyakinkan Wajib Pajak terhadap keamanan sistem yang 92

menyangkut kerahasiaan data Wajib Pajak serta penghindaran duplikasi data Wajib Pajak dan dukungan Sistem Manajemen Arsip Terpadu (SMArt) yang dapat diandalkan. Tabel.4.32. Penerapan SAPM mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan

Valid

Tidak setuju Netral

Frequency 1

Percent 1.4

Valid Percent 1.4

Cumulative Percent 1.4 15.7

10

14.3

14.3

Setuju Sangat setuju

42

60.0

60.0

75.7

17

24.3

24.3

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.32 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 10 responden menyatakan netral, 42 responden menyatakan setuju dan 17 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (60,0%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak. Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.

93

Tabel.4.33. Penerapan SAPM dapat menurunkan cost of compliance

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3

Percent 4.3

Valid Percent 4.3

Cumulative Percent 4.3

25 37 5

35.7 52.9 7.1

35.7 52.9 7.1

40.0 92.9 100.0

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.33 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 25 responden menyatakan netral, 37 responden menyatakan setuju dan 5 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (52,9%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat menurunkan cost of compliance. Dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan dimana basis data dikembangkan dalam jaringan online memungkinkan kecepatan akses informasi juga pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara online mengurangi administrative cost dan compliance cost. Tabel.4.34. Dengan adanya penerapan SAPM menciptakan proses perpajakan yang tidak birokratis

Valid

Frequency 2 4

Percent 2.9 5.7

Valid Percent 2.9 5.7

Cumulative Percent 2.9 8.6

Netral

23

32.9

32.9

41.4

Setuju

36 5

51.4 7.1

51.4 7.1

92.9 100.0

70

100.0

100.0

Sangat tidak setuju Tidak setuju

Sangat setuju Total

Sumber: Data primer yang diolah

94

Berdasarkan tabel 4.34 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden menyatakan tidak setuju, 23 responden menyatakan netral, 36 responden menyatakan setuju dan 5 responden

menyatakan

sangat

setuju. Dari

tabel tersebut

menggambarkan sebagian besar responden (51,4%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern menciptakan proses perpajakan yang tidak birokratis. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan, maupun pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga cost of compliance relatif lebih rendah. Bagi Wajib Pajak, setiap Wajib Pajak memiliki Account Representative khusus yang menangani langsung pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak

perlu

melalui

proses

yang

berbelit-belit

dalam

menyelesaikan perpajakannya. Tabel.4.35. Penerapan SAPM menghasilkan informasi perpajakan yang akurat

Valid

Frequency Tidak setuju 3 Netral 13 Setuju 44 Sangat setuju 10 Total 70

Percent Valid Percent 4.3 4.3 18.6 18.6 62.9 62.9 14.3 14.3 100.0 100.0

Cumulative Percent 4.3 22.9 85.7 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.35 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 13 responden menyatakan netral, 44 responden menyatakan setuju dan 10 responden menyatakan sangat setuju. Ini menggambarkan sebagian besar responden (62,9%) 95

menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern menghasilkan informasi perpajakan yang akurat. Setiap aparat dilengkapi personal computer dan akses informasi yang lebih cepat baik dalam lingkungan intern maupun kepada Wajib Pajak dimana tiap terdapat perubahan ketentuan menyangkut Wajib Pajak akan segera dikonsolidasikan secara internal, diinterpretasikan dan selanjutnya segera diinformasikan kepada Wajib Pajak. Tabel.4.36. Pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan

Valid

Frequency 2

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

Netral

9

12.9

12.9

15.7

Setuju

39

55.7

55.7

71.4

Sangat setuju

20

28.6

28.6

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sangat tidak setuju

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.36 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden menyatakan netral, 39 responden menyatakan setuju dan 20 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (55,7%) menyatakan setuju bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) sehingga bisa terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya dan mudah dimonitor secara transparan.

96

Tabel.4.37. Dengan adanya teknologi informasi perpajakan memungkinkan tidak terjadinya KKN

Valid

Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3 4 24 31 8

Percent 4.3 5.7 34.3 44.3 11.4

Valid Percent 4.3 5.7 34.3 44.3 11.4

70

100.0

100.0

Cumulative Percent 4.3 10.0 44.3 88.6 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.37 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden menyatakan tidak setuju, 24 responden menyatakan netral, 31 responden menyatakan setuju dan 8 responden

menyatakan

sangat setuju.

Dari

tabel tersebut

menggambarkan sebagian besar responden (44,3%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya teknologi informasi perpajakan memungkinkan tidak terjadinya KKN. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan karena seluruh kegiatan administrasi dilakukan secara online melalui media komputer sehingga sehingga secara otomatis data yang ada tidak bisa dimanipulasi. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern bertujuan untuk menciptakan kinerja yang lebih baik berdasarkan fungsi dan juga untuk mengurangi interaksi sehingga kemungkinan terjadinya korupsi akan menurun, selain itu aparat pajak juga tidak pusing lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, dikarenakan mendapatkan Tunjangan Khusus (TKT) yang sangat memadai hal itu bertujuan untuk menghilangkan tindakan KKN.

97

Tabel.4.38. Dengan adanya teknologi informasi perpajakan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan

Valid

Sangat tidak setuju

Frequency 3

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Percent 4.3

Valid Percent 4.3

Cumulative Percent 4.3

2

2.9

2.9

7.1

16 42

22.9 60.0

22.9 60.0

30.0 90.0 100.0

7

10.0

10.0

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.38 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, 16 responden menyatakan netral, 42 responden menyatakan setuju dan 7 responden

menyatakan

sangat setuju.

Dari

tabel tersebut

menggambarkan sebagian besar responden (60,0%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya teknologi informasi perpajakan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Setiap aparat pajak memiliki password sendiri untuk menyimpan data-data yang dimiliki, serta setiap bagian sudah memiliki job description masing sehingga keamanan data benar-benar terjaga sehingga mencegah terjadinya manipulasi data dan penyalahgunaan kekuasaan. Seluruh prosedur kerja diakomodir dalam workflow dan case management system sehingga bisa terintegrasi dengan fungsifungsi lainnya dan mudah dimonitor secara transparan.

98

Tabel.4.39. Penerapan SAPM menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan

Valid

Frequency 4

Sangat tidak setuju Tidak setuju

Percent 5.7

Valid Percent 5.7

Cumulative Percent 5.7

2

2.9

2.9

8.6

Netral

12

17.1

17.1

25.7

Setuju

45

64.3

64.3

90.0

7

10.0

10.0

100.0

70

100.0

100.0

Sangat setuju Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.39 dapat diketahui bahwa 4 responden menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, 12 responden menyatakan netral, 45 responden menyatakan setuju dan 7 responden

menyatakan

sangat setuju.

Dari tabel tersebut

menggambarkan sebagian besar responden (64,3%) menyatakan setuju bahwa

penerapan

sistem

administrasi

perpajakan

modern menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan. Seluruh prosedur kerja diakomodir dalam workflow dan case management system sehingga bisa terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya dan mudah dimonitor secara transparan. b. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Kinerja Kantor Petamburan

Pelayanan Pajak Pratama

mengunakan

indikator:

Jakarta Grogol

pengetahuan aparat

pajak

mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, keterampilan yang dihasilkan oleh aparat pajak dengan adanya penerapan sistem

99

administrasi perpajakan modern dan sikap aparat pajak yang dapat mencerminkan prinsip Good Corporate Governance dalam sistem administrasi perpajakan modern. Tabel.4.40. Saya telah mengetahui tentang reformasi SAPM

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 1 6 48 15 70

Percent 1.4 8.6 68.6 21.4 100.0

Valid Percent 1.4 8.6 68.6 21.4 100.0

Cumulative Percent 1.4 10.0 78.6 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.40 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 6 responden menyatakan netral, 48 responden menyatakan setuju dan 15 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (68,6%) menyatakan setuju bahwa aparat pajak telah mengetahui tentang reformasi sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern ini merupakan bagian dari tahapan reformasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tabel.4.41. Saya memahami pengoperasian SAPM

Valid

Frequency 1

Percent 1.4

Valid Percent 1.4

Cumulative Percent 1.4

Setuju

19 41

27.1 58.6

27.1 58.6

28.6 87.1

Sangat setuju Total

9 70

12.9 100.0

12.9 100.0

100.0

Tidak setuju Netral

Sumber: Data primer yang diolah 100

Berdasarkan tabel 4.41 diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 19 responden menyatakan netral, 41 responden menyatakan setuju dan 9 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (58,6%) menyatakan setuju bahwa aparat pajak memahami pengoperasian sistem administrasi perpajakan modern. Pemahaman pengoperasian sistem administrasi perpajakan modern pada aparat pajak dapat membantu keberhasilan dan peningkatan reformasi

administrasi

perpajakan

dan pada

gilirannya

akan

mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat. Tabel.4.42.

Penerapan SAPM telah membantu saya dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pajak

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 2 6 48 14 70

Percent 2.9 8.6 68.6 20.0 100.0

Valid Percent 2.9 8.6 68.6 20.0 100.0

Cumulative Percent 2.9 11.4 80.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.42 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 6 responden menyatakan netral, 48 responden menyatakan setuju dan 14 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (68,6%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan 101

modern telah membantu aparat pajak dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pajak. Penerimaan pembayaran pajak dimonitor lebih cepat dan lebih akurat, teknologi informasi dalam sistem adminstrasi perpajakan modern mempercepat pengolahan data, memelihara akurasi data, serta meningkatkan efektifitas pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. (http//:www.taxone-info.com/moderenisasi_pajak.ppt). Tabel.4.43. Menurut saya dengan adanya pemahaman SAPM, saya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dengan mudah, cepat dan akurat

Valid

Frequency 3

Percent 4.3

Valid Percent 4.3

Cumulative Percent 4.3

Netral

16

22.9

22.9

27.1

Setuju

39

55.7

55.7

82.9

Sangat setuju

12

17.1

17.1

100.0

Total

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.43 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 16 responden menyatakan netral, 39 responden menyatakan setuju dan 12 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (55,7%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya pemahaman sistem administrasi perpajakan modern, aparat pajak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dengan mudah, cepat dan akurat. Aparat pajak mampu menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas permasalahan perpajakan secara jelas dan akurat dengan adanya pemahaman dalam sistem administrasi perpajakan modern yang 102

dimiliki serta penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor. Tabel.4.44. Saya telah memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dalam mengoperasikan SAPM

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3

Percent 4.3

Valid Percent 4.3

Cumulative Percent 4.3

38

54.3

54.3

58.6

26

37.1

37.1

95.7

3

4.3

4.3

100.0

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.44 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 38 responden menyatakan netral, 26 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (54,3%) menyatakan netral bahwa aparat pajak telah memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dalam mengoperasikan sistem administrasi perpajakan modern. Aparat pajak pada masing-masing bagian masih membutuhkan pelatihan sistem administrasi perpajakan modern lebih banyak lagi guna mengoptimalkan tingkat pengetahuan dan keahlian dalam mengoperasikan sistem administrasi perpajakan modern. Tabel.4.45. Menurut saya pelatihan SAPM perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja aparat pajak

Valid

Netral

Frequency 4

Percent 5.7

Valid Percent 5.7

Cumulative Percent 5.7

Setuju

37

52.9

52.9

58.6

Sangat setuju

29

41.4

41.4

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah 103

Berdasarkan tabel 4.45 dapat diketahui bahwa 4 responden menyatakan netral, 37 responden menyatakan setuju dan 29 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (52,9%) menyatakan setuju bahwa pelatihan sistem administrasi perpajakan modern perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja aparat pajak. Supaya dapat memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan maka perlu diadakan pelatihan bagi pegawai, dengan pelatihan mereka dapat berkembang mendapatkan pengetahuan dan keahlian sehingga kualitas pegawai menjadi lebih baik. Tabel.4.46.

Penerapan SAPM dalam teknologi informasi perlu disosialisasikan melalui semua KPP yang telah menerapkan, agar Wajib Pajak memahami kemudahan yang diberikan.

Valid

Cumulative Percent 8.6

Netral

Frequency 6

Percent 8.6

Valid Percent 8.6

Setuju

45

64.3

64.3

72.9

Sangat setuju Total

19 70

27.1 100.0

27.1 100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.46 dapat diketahui bahwa 6 responden menyatakan netral, 45 responden menyatakan setuju dan 19 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (64,3%)

menyatakan setuju

bahwa

penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam teknologi informasi perlu disosialisasikan melalui semua Kantor Pelayanan

104

Pajak yang telah menerapkan, agar Wajib Pajak memahami kemudahan yang diberikan. Sosialisasi mengenai penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi

perpajakan

modern

harus

disosialisasikan

guna

mendukung kepatuhan, kesadaran serta kepuasan Wajib Pajak. Tabel.4.47. Menurut saya, perlu adanya penyempurnaan program dalam SAPM dalam rangka meningkatkan keterampilan saya

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 1 7 45 17 70

Percent 1.4 10.0 64.3 24.3 100.0

Valid Percent 1.4 10.0 64.3 24.3 100.0

Cumulative Percent 1.4 11.4 75.7 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.47 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 7 responden menyatakan netral, 45 responden menyatakan setuju dan 17 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (64,3%) menyatakan setuju bahwa perlu adanya penyempurnaan program dalam

sistem administrasi

perpajakan

modern dalam rangka

meningkatkan keterampilan aparat pajak. Penyempurnaan program dalam sistem administrasi perpajakan modern akan terus dilakukan guna mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak

yaitu

menjadi

model

pelayanan

masyarakat

yang

menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

105

Tabel.4.48. Menurut saya, penerapan SAPM mempermudah pekerjaan aparat pajak

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 2 13 45 10 70

Percent 2.9 18.6 64.3 14.3 100.0

Valid Percent 2.9 18.6 64.3 14.3 100.0

Cumulative Percent 2.9 21.4 85.7 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Pada tabel 4.48 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 13 responden menyatakan netral, 45 responden menyatakan setuju dan 10 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (64,3%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern mempermudah pekerjaan aparat pajak. Proses administrasi dilakukan secara otomatis dan online serta sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga mempermudah pekerjaan aparat pajak. Tabel.4.49. Penerapan SAPM membantu aparat pajak menyelesaikan pekerjaan dengan cepat

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3 14 39 14

Percent 4.3 20.0 55.7 20.0

Valid Percent 4.3 20.0 55.7 20.0

70

100.0

100.0

Cumulative Percent 4.3 24.3 80.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.49 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 14 responden menyatakan netral, 39 responden menyatakan setuju dan 14 responden menyatakan sangat

106

setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (55,7%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern membantu aparat pajak menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Proses administrasi dilakukan secara otomatis dan online serta sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga proses administrasi berjalan dengan cepat. Sistem administrasi perpajakan modern di dalamnya terdapat Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemen kasus (case management system) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow system) pengawasan

internal

yang

mampu menciptakan

yang

lebih

efektif

tambahan

dan

alat

meningkatkan

produktivitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Tabel.4.50. Penerapan SAPM meneliti kompetensi yang baik, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari

Valid

Tidak setuju Netral

Frequency 2 15

Percent 2.9 21.4

Valid Percent 2.9 21.4

Cumulative Percent 2.9 24.3

Setuju

42

60.0

60.0

84.3

Sangat setuju

11

15.7

15.7

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.50 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 15 responden menyatakan netral, 42 responden menyatakan setuju dan 11 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (60,0%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi 107

perpajakan modern meneliti kompetensi yang baik, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Aparat pajak dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas

sehari-hari. Keberhasilan sebuah organisasi/instansi harus

mengacu kepada kompetensi para karyawannya

yang meliputi,

diantaranya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermuara kepada lahirnya kinerja yang baik. (http://www.sinarharapan.co.id). Tabel.4.51. Dengan keterampilan yang saya miliki dalam pengoperasian SAPM membantu Ditjen pajak untuk terus memenuhi tuntutan perkembangan zaman

Valid

Frequency 2

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

Netral

7

10.0

10.0

12.9

Setuju

44

62.9

62.9

75.7

Sangat setuju

17

24.3

24.3

100.0

Total

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.51 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 7 responden menyatakan netral, 44 responden menyatakan setuju dan 17 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (62,9%) menyatakan setuju bahwa dengan keterampilan yang dimiliki aparat pajak dalam pengoperasian sistem administrasi perpajakan modern membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

108

Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas diharapkan akan tercipta prinsip Good Corporate Governance. Tabel.4.52. Kecanggihan teknologi informasi dalam SAPM akan memperoleh manfaat yang lebih besar bila aparat yang mengoperasikan memiliki kemampuan dan keterampilan yang paripurna

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3 9 36 22 70

Percent 4.3 12.9 51.4 31.4 100.0

Valid Percent 4.3 12.9 51.4 31.4 100.0

Cumulative Percent 4.3 17.1 68.6 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.52 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 9 responden menyatakan netral, 36 responden menyatakan setuju dan 22 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (51,4%) menyatakan setuju bahwa kecanggihan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern akan memperoleh manfaat yang lebih besar bila aparat yang mengoperasikan memiliki kemampuan dan keterampilan yang paripurna. Penggunaan teknologi canggih yang serba komputer tidak akan banyak memberi manfaat bagi organisasi, bila tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kecanggihan

peralatan akan dapat memberi manfaat yang besar bila aparat pajak yang

mengoperasikannya

juga

mempunyai

kemampuan

dan

keterampilan yang paripurna.

109

Tabel.4.53.

Penerapan SAPM meningkatkan keahlian dan kualitas dalam bekerja

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3 12 42 13 70

Percent 4.3 17.1 60.0 18.6 100.0

Valid Percent 4.3 17.1 60.0 18.6 100.0

Cumulative Percent 4.3 21.4 81.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.53 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 12 responden menyatakan netral, 42 responden menyatakan setuju dan 13 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (60,0%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern meningkatkan keahlian dan kualitas dalam bekerja. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak hanya menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan keahlian bekerja sehingga kualitas aparat pajak menjadi lebih baik. Tabel.4.54. Penerapan SAPM akan berjalan dengan efektif, didukung adanya aparat pajak yang terlatih dan berketerampilan tinggi

Valid

Tidak setuju

Frequency 2

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

Netral

3

4.3

4.3

7.1

Setuju

40

57.1

57.1

64.3

Sangat setuju

25

35.7

35.7

100.0

Total

70

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.54 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 3 responden menyatakan netral, 40 responden menyatakan setuju dan 25 responden menyatakan sangat setuju. Ini

110

menggambarkan sebagian besar responden (57,1%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan berjalan dengan efektif, didukung adanya aparat pajak yang terlatih dan berketerampilan tinggi. Aparat pajak yang terlatih dan berketerampilan tinggi mampu memberikan keyakinan kepada Wajib Pajak akan integritas aparatur pajak sehingga Wajib pajak akan secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya. Tabel.4.55. Dengan adanya penerapan SAPM saya bisa meminimalisisr tingkat kesalahan yang terjadi.

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 1 16 44 9 70

Percent 1.4 22.9 62.9 12.9 100.0

Valid Percent 1.4 22.9 62.9 12.9 100.0

Cumulative Percent 1.4 24.3 87.1 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.55 dapat diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 16 responden menyatakan netral, 44 responden menyatakan setuju dan 9 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (62,9%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern aparat pajak dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi. Proses administrasi dilakukan secara otomatis dan online serta sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi. 111

Tabel.4.56. Penerapan SAPM meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan aparat pajak

Valid

Frequency 2

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

Netral

15

21.4

21.4

24.3

Setuju

42

60.0

60.0

84.3

Sangat setuju Total

11

15.7

15.7

100.0

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.56 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 15 responden menyatakan netral, 42 responden menyatakan setuju dan 11 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (60,0%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan aparat pajak. Sistem administrasi perpajakan modern di dalamnya terdapat Sistem Administrasi

Perpajakan Terpadu (SAPT) yang akan

menciptakan tambahan alat pengawasan internal yang lebih efektif dan meningkatkan produktifitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Tabel.4.57. Pemanfaatan teknologi informasi dalam SAPM, mampu memberikan pelayanan lebih cepat

Valid

Frequency 2

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

Netral

16

22.9

22.9

25.7

Setuju

41

58.6

58.6

84.3

Sangat setuju

11

15.7

15.7

100.0

Total

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sumber: Data primer yang diolah

112

Berdasarkan tabel 4.57 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 16 responden menyatakan netral, 41 responden menyatakan setuju dan 11 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (58,6%) menyatakan setuju bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern, mampu memberikan pelayanan lebih cepat. Proses administrasi dilakukan secara otomatis dan online serta sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga mampu memberikan pelayanan lebih cepat. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui mediator khusus yaitu Account Representative. Tabel.4.58. Dengan adanya penerapan SAPM, Ditjen Pajak telah memiliki SDM yang profesional

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 3 23 41 3 70

Percent 4.3 32.9 58.6 4.3 100.0

Valid Percent 4.3 32.9 58.6 4.3 100.0

Cumulative Percent 4.3 37.1 95.7 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.58 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 23 responden menyatakan netral, 41 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (58,6%) menyatakan setuju bahwa dengan adanya penerapan sistem

113

administrasi perpajakan modern, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki sumber daya manusia yang profesional. Sistem administrasi perpajakan modern yang didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip Good Corporate Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Tabel.4.59.

Penerapan SAPM meminimalisir adanya kecurangan dalam perpajakan

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 2 21 39 8 70

Percent 2.9 30.0 55.7 11.4 100.0

Valid Percent 2.9 30.0 55.7 11.4 100.0

Cumulative Percent 2.9 32.9 88.6 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.59 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 21 responden menyatakan netral, 39 responden menyatakan setuju dan 8 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (55,7%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan

modern

meminimalisir

adanya

kecurangan

dalam

perpajakan. Penunjukkan Account Representative yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi Wajib Pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi

114

persinggungan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan ekses negatif. Tabel.4.60. Penerapan SAPM akan berjalan dengan efektif, didukung adanya aparat pajak yang sopan dan menerapkan kode etik

Valid

Netral Setuju Sangat setuju Total

Frequency 5 44 21 70

Percent 7.1 62.9 30.0 100.0

Valid Percent 7.1 62.9 30.0 100.0

Cumulative Percent 7.1 70.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.60 diketahui bahwa 5 responden menyatakan netral, 44 responden menyatakan setuju dan 21 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (62,9%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan berjalan dengan efektif, didukung adanya pegawai yang sopan dan menerapkan kode etik. Pegawai yang terlatih,

sopan,

berketerampilan tinggi dan

penerapan kode etik akan membuat dan mendorong Wajib Pajak secara aktif memenuhi kewajiban Perpajakan mereka, karena mereka memiliki keyakinan akan integritas aparatur pajaknya, hal tersebut mampu mendukung terciptanya prinsip Good Corporate Governance. Tabel.4.61. Perubahan pelayanan dalam penerapan teknologi informasi SAPM memberikan motivasi dan semangat kerja

Valid

Frequency 3

Percent 4.3

Valid Percent 4.3

Cumulative Percent 4.3

Netral

14

20.0

20.0

24.3

Setuju

41

58.6

58.6

82.9

Sangat setuju

12

17.1

17.1

100.0

Total

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sumber: Data primer yang diolah 115

Berdasarkan tabel 4.61 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 14 responden menyatakan netral, 41 responden menyatakan setuju dan 12 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (58,6%) menyatakan setuju bahwa perubahan pelayanan dalam penerapan teknologi informasi sistem administrasi perpajakan modern memberikan motivasi dan semangat kerja. Proses administrasi dilakukan secara otomatis dan online serta sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga proses adminstrasi berjalan dengan mudah dan cepat serta menghindari pekerjaan yang berulang-ulang, hal itu mampu memberikan motivasi dan semangat kerja. Tabel.4.62.

Menurut saya, penerapan SAPM melahirkan organisasi yang lebih terbuka dan transparan

Valid

Frequency 2

Percent 2.9

Valid Percent 2.9

Cumulative Percent 2.9

Netral

14

20.0

20.0

22.9

Setuju

42 12

60.0 17.1

60.0 17.1

82.9 100.0

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sangat setuju Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.62 dapat diketahui bahwa 2 responden menyatakan tidak setuju, 14 responden menyatakan netral, 42 responden menyatakan setuju dan 12 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (60,0%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi

116

perpajakan modern melahirkan organisasi yang lebih terbuka dan transparan. Seluruh prosedur kerja diakomodir dalam workflow dan case management system sehingga bisa terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya dan mudah dimonitor secara transparan. Tabel.4.63. Menurut saya, penerapan SAPM mampu meningkatkan disiplin dan integritas aparat pajak

Valid

Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju

Frequency 1 10

Percent 1.4 14.3

Valid Percent 1.4 14.3

46 13 70

65.7 18.6 100.0

65.7 18.6 100.0

Total

Cumulative Percent 1.4 15.7 81.4 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.63 diketahui bahwa 1 responden menyatakan tidak setuju, 10 responden menyatakan netral, 46 responden menyatakan setuju dan 13 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (65,7%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern mampu meningkatkan disiplin dan integritas aparat pajak. Untuk meningkatkan pengawasan kinerja pegawai yang lebih intensif maka telah dilakukan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

dalam rangka meningkatkan

efektifitas

pengawasan terhadap kinerja dengan menerapkan case management dan workflow system, sehingga memungkinkan setiap proses kegiatan menjadi terukur dan terkontrol dan sebagai alat pengawasan internal

117

yang lebih efektif dan meningkatkan produktivitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Tabel.4.64. Penerapan SAPM dapat melahirkan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan aparat pajak.

Valid

Frequency 3

Percent 4.3

Valid Percent 4.3

Cumulative Percent 4.3

Netral

15

21.4

21.4

25.7

Setuju

43

61.4

61.4

87.1

9

12.9

12.9

100.0

70

100.0

100.0

Tidak setuju

Sangat setuju Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.64 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan tidak setuju, 15 responden menyatakan netral, 43 responden menyatakan setuju dan 9 responden menyatakan sangat setuju. Dari tabel tersebut menggambarkan sebagian besar responden (61,4%) menyatakan setuju bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat melahirkan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Lahirnya kerja sama yang baik antara Wajib Pajak dan aparat pajak didukung dengan adanya staf pelayanan khusus atau Account Representative yang bertanggung jawab menginformasikan semua perubahan peraturan dan merespon pertanyaan atau permintaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan serta dengan adanya

fasilitas pelayanan mampu

menciptakan

hubungan yang baik antara Wajib Pajak dengan aparat pajak.

118

3. Hasil Korelasi Pearson Tabel.4.65. Correlations

Efektifitas Penerapan TI Dalam SAPM

Efektifitas Penerapan TI Dalam SAPM Kinerja KPP Pratam a Jakarta Grogol Petam buran

Pearson Corr elation

1

Sig. (2-tailed) N

Kinerja KPP Pratam a Jakarta Grogol Petam buran .734**

.

.000

Pearson Corr elation

70 .734**

Sig. (2-tailed)

.000

.

70

70

N

70 1

**. Corr elation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.65 menyajikan hasil korelasi pearson untuk semua sampel penelitian, dengan jumlah sampel 70 responden aparat pajak. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern memiliki hubungan yang positif 0,734 dengan tingkat signifikan pada level 0,01. Hal tersebut mencerminkan kondisi bahwa adanya korelasi yang kuat dan positif antara efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, terbukti pada tabel 4.66 kriteria korelasi menurut Sugiyono (2005:183) sebagai berikut: Tabel.4.66. Kriteria korelasi 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

-

0,200 0,399 0,599 0,799 1,00

= = = = =

Korelasi sangat rendah Korelasi rendah Korelasi sedang Korelasi kuat Korelasi sangat kuat 119

Angka positif 0,734 menunjukkan bahwa semakin baik efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern maka semakin baik pula kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. 4. Hasil Uji Hipotesis Korelasi Pearson Hipotesis dilakukan dengan mencari korelasi variabel penelitian yaitu efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel 4.65 correlations. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil korelasi pearson yaitu 0,734 dan P-value 0,000. Pada pembahasannya sebelumnya dijelaskan ketentuan sebagai berikut: H0 : tidak terdapat hubungan signifikan Ha : terdapat hubungan signifikan Dasar pengambilan keputusan, berdasarkan probabilitas, Jika probabilitas > 0,05, H0 diterima Jika probabilitas < 0,05, H0 ditolak Karena P-value = 0,000 lebih kecil dari α 0,05 maka H0 ditolak. Hasil analisa hipotesis menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Hasil uji korelasi pearson menunjukkan hubungan yang positif dan kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai pearson correlation 0,734 dengan tingkat signifikan pada level 0,01. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 dinyatakan ditolak dan menerima Ha, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara efektifitas penerapan teknologi informasi dalam

sistem administrasi

perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat, karena nilai korelasi bernilai 0,734, menurut Sugiono (2005:183), korelasi dinyatakan kuat jika nilai korelasi berkisar antara 0,60 sampai 0,799.

B. Implikasi Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koefisien korelasi adalah kuat, yang mempunyai pemahaman

bahwa bila ingin meningkatkan teknologi

informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern maka harus terlebih dahulu membina efektifitas penerapan teknologi informasi secara baik dalam suatu lingkungan kerja. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan program reformasi administrsi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat

121 121

Jenderal Pajak jangka menengah sejak tahun 2001, guna meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta penerapan prinsip Good Governance. Adanya penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern mampu mendorong kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan kearah yang lebih baik dilihat dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan. Penerapan modernisasi strategi organisasi yang berkaitan dengan program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja, pemanfaatan teknologi terkini, penyusunan kebijakan baru manajemen sumber daya manusia mampu meningkatkan motivasi serta semangat kerja bagi aparat pajak dan penerapan prinsip Good Governance Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, ini terlihat dari adanya moral, kode etik dan integritas aparat pajak sebagai standar perilaku dan pelaksanaan tugas. Pengawasan pelaksanaan kode etik ini secara langsung oleh Komite Kode Etik. Konsolidasi internal yang meliputi pembinaan mental dan attitude, in-house training, reward and punishment system. Pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemen kasus (case management system) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan dengan sistem alur kerja (workflow system) mampu menciptakan kemudahan, kecepatan serta ketepatan kegiatan administrasi serta meningkatkan produktifitas aparat pajak. Selain itu

122

juga teknologi informasi yang canggih merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang juga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan bagi negara. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan setelah

diterapkannya teknologi informasi dalam sistem

adminisrasi perpajakan modern mengalami peningkatan, meskipun belum mampu memenuhi target yang dicapai, hal ini dikarenakan adanya pemindahan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Wajib Pajak yang dipindahkan merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan baik formal maupun material dengan baik serta dalam nominal yang besar. Pemindahan ini dimaksudkan agar penerimaan pajak lebih terurus dan terpantau. Pemindahan ini disebut juga sistem merucut yang meliputi pemindahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (STO) ke Kantor Pelayanan Pajak Madya (MTO) kemudian jika semakin baik pemindahan dilanjutkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (LTO).

C. Saran Perlu diadakan pelatihan intensif bagi aparat pajak mengingat bahwa lingkungan bisnis selalu berubah sehingga kebutuhan organisasi berubah. Perubahan ini menuntut kebutuhan sumber daya manusia dengan kemampuan dan keahlian yang telah dimiliki oleh aparat pajak, karena untuk melayani

123

semua Wajib Pajak, aparat harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Adanya pelatihan diharapkan mampu menghasilkan aparat pajak yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan lebih baik dari pada sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat pajak, dengan kinerja yang meningkat akan menghasilkan pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik

sehingga

tujuan

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama Jakarta Grogol Petamburan dapat tercapai. Sebagai sistem dan sarana,

penerapan

teknologi informasi

dalam

sistem

administrasi

perpajakan modern sangat tergantung pelaksanaannya, terutama bidang perpajakan yang sangat rentan akan fraud serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kelemahan pada sistem administrasi perpajakan modern adalah terjadinya kerusakan pada sistem yang mengakibatkan data hang, hal ini disebabkan kelebihan beban pada sistem karena semua Kantor Pelayanan Pajak Pratama menggunakan teknologi informasi sistem administrasi perpajakan modern atau Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP)

sedangkan

server tersebut

hanya

berada

di

kantor

pusat

Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pekerjaan dan proses administrasi.