PERAN STAKEHOLDER DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN
Yulita Hendrartini
1
Badan-badan dalam pembiayaan kesehatan Pembayaran secara langsung (out of pocket) Penyedia y p pelayanan y
Konsumen
Pelayanan kesehatan
Regulasi pajak/premi asuransi
cakupan asuransi
Regulasi Badan P Pemerintah/ i t h/ Profesional
kl i klaim
P b Pembayaran Regulasi Pembayar pelayanan (misalnya pemerintah, badan asuransi)
2
MASYARAKAT • KEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI – Maskin M ki : subsidi b idi pemerintah i t h
• ELIGIBILITAS (ketepatan kepesertaan) – SKTM : ??
• KEBEBASAN MEMILIH PELAYANAN KESEHATAN (akses ke pelakes) • PERAN DALAM KONTROL KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN – LSM (PERAN SEMAKIN KUAT) 3
PPK • Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu – Akreditasi, ISO
• Standar pelayanan medis – Kepatuhan terhadap standar
• Pengendalian biaya kesehatan: – Second opinion p – Utilization review 4
PERAN PPK z SEMAKIN KUAT DENGAN PRIVATISASI, DESENTRALISASI DAN EKSPANSI ORGANISASI PROFESIONAL z
Keputusan dalam hal pembiayaan semakin kuat
• Peran organisasi profesi sangat penting dalam sistem pembiayaan pelayanan kesehatan, • mis : dalam penetapan harga, harga penetapan standar pelayanan dan panduan penetapan jasa medik. 5
17
PERAN PEMERINTAH secara langsung g g • pemerintah telah mengurangi perannya sebagai pemberi dana dana, namun tetap harus memperhatikan kelompok yang rentan dan public goods • peran pemerintah dibidang penyediaan pelayanan (menjamin akses dan pemerataan)
6
18
secara tak langsung • pemerintah mempunyai peran sentral dalam hal regulasi, regulasi termasuk pembuat kebijakan dan penyedia p y informasi • Misal : • mengendalikan harga pelayanan k kesehatan h t (tarif (t if PPE / DRG), DRG) • mengendalikan kuantitas dan distribusi • meningkatkan lisensi dan akreditasi untuk menjamin kualitas pelayanan k kesehatan. h t 7
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ASKESKIN
1. 2. 3. 4. 5 5. 6. 7 7.
Sosialisasi kepada seluruh stakeholder Pendataan, Validasi dan distribusi kartu Monitoring dan evaluasi Mendorong Pencapaian Indikator Utilisation Review Advokasi sistem dan Pendanaan Kelembagaan dan Pembentukan Tim Safeguarding, Forkom dan Forkon 8 Pelaporan dan umpan balik 8. 8
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN
•
• • • • • •
MEMPERSIAPKAN DAN MENDORONG DAERAH MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE (MASKIN, INFORMAL DAN FORMAL) REGULATOR (PERDA TARIF, PERDA UNIVERSAL COVERAGE MEMPERSIAPKAN RUMAH SAKIT MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAMINAN MENDORONG YANKES DNG KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA PERENCANAAN KEDEPAN)B SURVAI KEPUASAN PESERTA 9
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN
• PERHITUNGAN IURAN BERBASIS PRAUPAYA (PROSPECTIVE PAYMENT KE SARKES), • KREDENSIALING, MEDIATOR NEGO BPJS DAN ASOSIASI SARKES TTG IKS, PEMBAYARAN DLL • ANALISIS BIAYA (KECUKUPAN, EFISIENSI, KETEPATAN PEMBIAYAAN
10
KESIMPULAN • KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAPAT MERUPAKAN PELUANG SEKALIGUS ANCAMAN BAGI PEMBIYAAN KESEHATAN – Dampak Positif : akses meningkat (pelayanan gratis), ) anggaran meningkat ((walau prosentase relatif tetap) – Dampak negatif : kenaikan tarif (mendorong kemandirian), alokasi anggaran menurun, terkotak kotaknya pelayanan melalui penetapan tarif berbeda untuk penduduk di dalam dan di luar wilayah
11
KESIMPULAN • PERAN PUSAT TETAP DIPERLUKAN : – STANDAR PELAYANAN – PENETAPAN POLA TARIF (BUKAN BESARAN TARIF) – REGULATOR DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN KHUSUSNYA JAMINAN KESEHATAN, KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU
12
KESIMPULAN • Peran Pemerintah Daerah – PERDA : KEPESERTAAN: Gakin, informal Pemerintah selaku Pembayar dalam Pembiayaan Kesehatan : gakin, subsidi institusike pelayanan kesehatan (alokasi anggaran kesehatan), public good Pola tarif yang sesuai (regulator)
– Pembina P bi (wali ( li amanah) h) – REGULASI : 9Perijinan BAPEL (Akreditasi (Akreditasi, Lisensi) 9Pemberi Pelayanan Kesehatan : lisensi, standar jasa
13
