IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG (Suatu Studi di Pusat Kesehatan Masyarakat Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung) Oleh : WAHYU D. SAPUTRO ABSTRAK Kemiskinan merupakan permasalahan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan yang baik, masih sulit dicapai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemerintah membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan melalui program JAMKESMAS. Melalui program ini diharapkan bagi masyarakat miskin khususnya, dapat meningkatkan kesehatannya agar tidak mengalami ketertinggalan dari warga masyarakat lainnya yang lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kesehatan. Bertolak dari hal tersebut maka permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Paceda Kecamataan Maiddir Bitung, sering semua harapan berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, banyak orangorang miskin yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak. Kemudian sejauh ini didapati Pelayanan Jamkesmas tidak berjalan dengan baik akibat kejanggalan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelayanan Jamkesmas tersebut kemudian masih banyak permasalahan yang lain. Kemudian permasalahan yang ditemui selanjutnya seperti kurangnya distribusi obat, sehingga selalu pasien langsung dirujuk ke RSUD Manembo-Nembo Bitung. A. Latar Belakang Program Jamkesmas ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang aman menyeluruh bagi penduduk Indonesia khususnya Kota Bitung, yang saat ini dimulai dengan sasaran pada masyarakat miskin. Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Supaya masing-masing pihak memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 17, Undang-undang ini mengatur sumber pembiayaan program Jamkesmas sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 : “Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah”.
1
Rendahnya cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Jamkesmas itu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji dan digali untuk menganalisa sampai sejauhmana Faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan program Jamkesmas di Puskesmas Paceda Kecamataan Madidir Kota Bitung, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin. Dimana PUSKESMAS sebagai pusat kesehatan masyarakat, tempatnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan terhadap kondisi sakitnya. Puskesmas Paceda Kecamataan Maiddir Bitung, telah memulai pelayanan kesehatanya semenjak beberapa perumahan baru berdiri di kecamatan Madidir, jadi Puskesmas ini terbilang baru, akan tetapi pelayanan kesehatan yang diberikan sangat intens pada masyarakat sekitarnya. Atasnya Jamkesmas juga diberlakukan ditempat ini untuk melayani masyarakat yang kurang mampu. Kemiskinan merupakan permasalahan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan. Kondisi kesehatan yang baik, masih sulit dicapai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemerintah membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan melalui program JAMKESMAS. Melalui program masyarakat
miskin
khususnya,
dapat
ini
diharapkan
bagi
meningkatkan kesehatannya agar tidak
mengalami ketertinggalan dari warga masyarakat lainnya yang lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kesehatan. Bertolak
dari
hal
tersebut
maka permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Paceda Kecamataan Maiddir Bitung, sering semua harapan berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, banyak orang-orang miskin yang tidak bisa mendapatkan
pelayanan
kesehatan
secara
layak.
Kemudian sejauh ini didapati Pelayanan Jamkesmas tidak berjalan dengan baik akibat kejanggalan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelayanan Jamkesmas tersebut kemudian masih banyak permasalahan yang lain. Kemudian permasalahan yang ditemui selanjutnya seperti kurangnya distribusi obat, sehingga selalu pasien langsung dirujuk ke RSUD Manembo-Nembo Bitung. Sehingga hal-hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas dalam skripsi ini dimana
untuk
mengetahui
implementasi
2
Kebijakan
Pelayanan
Kesehatan
JAMKESMAS di Puskesmas, studi kasus di Puskesmas Paceda Kecamataan Maiddir Bitung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin tersebut. B. Pelayanan Kesehatan Stahhope (1997:28), Pengertian “pelayanan”, yang berarti “usaha melayani kebutuhan orang lain” atau dari pengertian “melayani” yang berarti “membantu menyiapkan (mengurusi) apa yang diperlukan seseorang”. Sedangkan pengertian kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1992, pasal 1 ayat 1 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial ekonomi. Jadi pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non fisik (jiwa, sosial ekonomi). Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Menurut Levey dan Loomba dalam Azwar (1996:36), pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Menurut Azwar (1996: 37) :Sistem pelayanan kesehatan merupakan jaringan pelayanan interdisipliner, komprehensif, dan kompleks, terdiri dari aktivitas diagnosis, treatmen, rehabilitasi, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh kelompok umur dan dalam berbagai keadaan. Bentuk Pelayanan Kesehatan 1). Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primer) Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Oleh karena itu jumlah kelompok ini dalam suatu populasi sangat besar (lebih kurang 85 %). Pelayanan yang diperlukan oleh kelompok ini bersifat pelayanan kesehatan dasar. Contohnya : Puskesmass,Puskesmass keliling, klinik.
3
2). Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Sekunder) Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D dan memerlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis. 3) Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (Tersier) Pelayanan kesehatan ini diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan sudah kompleks dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B. Dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, ketiga strata atau jenis pelayanan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada didalam suatu sistem dan saling berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka ia menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan diatasnya, demikian seterusnya. Penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain ini disebut rujukan. Sistem Rujukan Menurut SK Menteri Kesehatan RI No 32 tahun 1972 sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus masalah kesehatan secara vertical dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuanya. Dari batasan tersebut dapat dilihat bahwa hal yang dirujuk bukan hanya pasien saja tapi juga masalah-masalah kesehatan lain, teknologi, sarana, bahan-bahan laboratorium, dan sebagainya. Disamping itu rujukan tidak berarti berasal dari fasilitas yang lebih rendah ke fasilitas yang lebih tinggi tetapi juga dapat dilakukan diantara fasilitasfasilitas kesehatan yang setingkat. Jalur Rujukan Dalam kaitan ini jalur rujukan untuk kasus gawat darurat dapat dilaksanakan sebagai berikut :
4
1. Dari kader dapat langsung merujuk ke Puskesmass Pembantu, Pondok bersalin atau Bidan Desa, Puskesmass Rawat Inap, dan Rumah sakit pemerintah atau swasta. 2. Dari posyandu dapat langsung menuju ke Puskesmass Pembantu, Pondok bersalin atau Bidan Desa, Puskesmass Rawat Inap, dan Rumah sakit pemerintah atau swasta. 3. Dari Puskesmass Pembantu dapat langsung merujuk ke Rumah Sakit tipe D/C atau Rumah Sakit Swasta 4. Dari Praktik dr. swasta, Praktik bidan, Praktik perawat, Puskesmass, RB, BP dapat langsung merujuk ke Rumah Sakit tipe D/C atau Rumah Sakit Swasta 5. Dari Rumah Sakit tipe D/C bila tidak bisa menangani dapat langsung merujuk ke Rumah Sakit tipe A/B C. Jamkesmas Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin yang diselenggarakan pada tahun 2005 s.d. 2007. Program Jamkesmas diselenggarakan untuk memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang melaksanakan program Jamkesmas, mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar dan terkendali mutu dan biayanya, dan terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan program Jamkesmas dilaksanakan sebagai amanat UUD 1945 Pasal28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pada UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem
5
Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya Undang-undang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pelaksanaan program Jamkesmas tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai UU SJSN. Pelaksanaan
program
Jamkesmas
mengikuti
prinsip-prinsip
penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yaitu: 1. dana amanat dan nirlaba dengan
pemanfaatan untuk semata-mata
peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin; 2. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional; 3. pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas; dan d. efisien, transparan dan akuntabel. Sasaran jamkesmas diperuntukan bagi seluruh masyarakat miskin, pelaksanaan program Jamkesmas diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, sasaran program Jamkesmas berjumlah 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) yang setara dengan 76,4 juta jiwa masyarakat yang terdiri dari masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Program Jamkesmas memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Iuran
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program Jamkesmas
bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dari mata
6
anggaran kegiatan belanja bantuan sosial. Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Program Jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah, dan agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Penyelenggaraan Program Jamkesmas dibedakan dalam dua kelompok berdasarkan tingkat pelayanannya yaitu: 1. Jamkesmas untuk pelayanan dasar di puskesmas termasuk jaringannya. 2. Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit dan balai kesehatan. Program
Jamkesmas
2011
dikembangkan
dengan
memberikan
Jaminan Persalinan bagi semua kehamilan/persalinan (yg belum memiliki Jaminan Persalinan), Jaminan Persalinan yang memberikan pelayanan kepada seluruh ibu hamil yang melahirkan di mana persalinannya ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta. Selain Jaminan Persalinan diselenggarakan pula Jaminan Pelayanan Pengobatan pada penderita Thalassaemia Mayor. Pemberian pelayanan bagi penderita Thalassaemia Mayor diberikan kepada pasien yang telah ditegakkan diagnosis secara pasti sebagai penderita Thalassaemia Mayor. C. Pembahasan Awal mula dari adanya Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan transformasi dari sistem jaminan sosial nasional yang telah dikenal sebelumnya, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dengan berdalih agar pelayanan publik lebih benar-benar tepat sasaran dan menyeluruh. Pemberlakuan dari adanya Jamkesmas sudah diatur dalam undangundang yaitu UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dengan
7
adanya pemberlakuan prinsip-prinsip umum di dalamnya agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada UU ini juga dijelaskan kepesertaan siapa saja yang berhak untuk memiliki jaminan ini atau lebih jelasnya peruntukan dari jaminan untuk apa. Adanya Jamkesmas diharapkan menghasilkan beberapa manfaat sesuai dengan konsep dan tujuan yang telah dipaparkan dalam UU no. 40 tahun 2004 tentang SJSN. manfaat ini utamanya mengacu pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang tentunya diharapkan terus meningkat dan menjadi lebih baik dengan adanya kebijakan publik pemerintah yang mengatur tentang jaminan kesehatan. Sistem ini juga terinisiasi dari kondisi kemiskinan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti. Kemiskinan bisa disebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan atau kesenjangan angka-angka indikator kesehatan yang masih kurang merata dan masih banyak yang berada pada bawah garis kemiskinan sehingga banyak dari mereka yang tidak mampu untuk mengurusi kesehatannya dan perlu adanya jaminan dari pemerintah yang bertanggungJawab atas adanya kesejahteraan umum dalam suatu Negara.Pemerintah tentunya perlu merumuskan strategi-strategi berupa kebijakan publik yang berfungsi sebagai upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin utamanya. Sebagaimana sebuah sistem publik yang dirancang dengan berdasarkan konsep dan teori yang komprehensif, Jamkesmas sebagai suatu sistem publik berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Madidir mempunyai penyimpangan dari pemberlakuan atau penerapan dari adanya sistem ini di masyarakat. Data dan fakta yang ada menunjukkan pemberlakuan sistem ini masih kurang merata di kalangan masyarakat utamanya masyarakat miskin yang merupakan tujuan utama dari adanya program ini. Fasilitas dan sarana kesehatan masih mengalami kesulitan untuk didapatkan oleh masyarakat secara merata entah itu karena penerapan regulasi yang ada, kurangnya infrastruktur yang menunjang, atau hal lainnya. Masyarakat miskin dengan jumlah yang masih sangat banyak di Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu akan menjadi sebuah tantangan bagi program ini agar kena sasaran dan tidak mengalami penyimpangan. Dengan data dan fakta yang di lapangan (Implementasi Jamkesmas) di Kecamatan Madidir dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam sistem yang dirancang untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh
8
masyarakat ini mempunyai beberapa kendala atau hambatan yang perlu dibenahi. Hambatan dibagi dalam tiga aspek, aspek yang pertama adalah dari aspek persiapan dan aspek-aspek yang mendukung terselenggaranya jaminan ini. Hambatan kedua adalah hambatan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem ini. Sedangkan, hambatan yang ketiga adalah hambatan yang berasal dari efek samping diterapkan mekanisme sistem yang telah ada. Daftar Pustaka Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Binarupa Aksara. Jakarta Azwar, Azrul. 1995. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan: Aplikasi Prinsip Lingkungan Departemen Kesehatan. 2009. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.Jakarta. Gani, Ascobat. 1995. Aspek-aspek Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Rajawali Press Moleong, Lexy. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roesdakarya. Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kwalitatif. Bandung: Tarsindo. Nugroho Riant, 2008. Public Policy, Dinamika Kebijakan – Analisa Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo, Jakarta. Stahhope, Marcia. 1997. Perawatan Kesehatan Masyarakat. YIA PKP, Bandung Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.Wibawa, Samodra. KebijakanPublik, Intermedia Jakarta. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta Biro Pusat Statistik (BPS), 2009. Kemiskinan Di Indonesia. Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005). Sumber-Sumber Lain : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas; 4. Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009, Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2009;
9
