PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
SKRIPSI Oleh : UUN NUR YAHYA E1A008286
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
Oleh: UUN NUR YAHYA E1A008286
SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013 ii
SKRIPSI PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
Oleh: UUN NUR YAHYA E1A008286
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan disahkan Pada tanggal …………
Para penguji/pembimbing/ Penguji I/ Pembimbing I
Penguji II/ Pembimbing II
Penguji III
Satrio Saptohadi, SH. MH NIP. 19541018 198303 1 002
Tenang Haryanto, S.H. M.H. NIP. 19620622 198702 1 001
H.A. Komari, SH., M.Hum. NIP. 19540606 198011 1 001
Mengetahui, Dekan
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: UUN NUR YAHYA
NIM
: E1A008286
Program Studi : Ilmu Hukum Judul Skripsi
: PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang tersebut di dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, atas perbuatan tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Purwokerto, Februari 2013 Yang membuat pernyataan
UUN NUR YAHYA NIM. E1A008286
iv
ABSTRAK PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) Oleh : UUN NUR YAHYA E1A008286 Tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Ketetapan MPR berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 statusnya dikembalikan lagi menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan, disebabkan ada Ketetapan MPR yang masih berlaku. Ketetapan MPR dibatasi hanya pada Ketetapan MPR yang masih berlaku saja, sehingga MPR tidak bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, tetapi ketetapan (beschikking) yang hanya berlaku bagi orang tertentu saja. Perubahan selanjutnya adalah bahwa Peraturan Daerah dalam UU No. 12 Tahun 2011 meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota, dengan demikian Peraturan Desa dalam UU No.12 Tahun 2011 dihapus. Dipecahnya Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Propinsi dan di bawahnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lebih rendah kedudukannya dari Peraturan Daerah Propinsi dan sekaligus mengandung makna bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi. Sebelumnnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 kedudukan Peraturan Daerah Propinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kota berada dalam satu kotak dan tidak hierarkhis. Dengan demikian memperjelas kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kata kunci: perubahan, tata urutan, peraturan perundang-undangan
v
ABSTRACT THE AMENDMENT OF THE HIERARCHY OF THE LAW REGULATION (Study to the Amendment of Law Number 10 Year 2004 Regarding the Establishment of the The law Regulation) By: UUN NUR YAHYA E1A008286 The hierarchy of the law regulation on the Law Number 10 Year 2004 regarding the Establishment of The law Regulation occur the amendment by establishment of Law Number 12, 2011 about the Establishment of The law Regulation. Based on the explanation above, so the writer is interested to examine deeper about the amendment of hierarchy of the the law regulation after established the Law Number 12 Year 2011 about the Establishment of the law Regulation. This research used the approach of normative juridical by using the descriptive research specification, and the source of material law uses the material law of primary and secondary that have been collected through the identification and inventory to the the law regulation and literary book, and inventory to the the law regulation and literary book, then the material law is analyzed by using the method of qualitative normative. Based on the result of research and discussion it is obtained the conclusion that the decision of People Consultative Assembly based on the The Law Number 12 Year 2011 its status is returned again to become one of the kind of the law regulation, because there is the People Consultative Assembly still in used. The People Consultative Assembly is restricted only in the People Consultative Assembly that still in used, so the People Consultative Assembly can not to launch the the law regulation that has general characteristic, but the stipulation (beschikking) that only being used for the certain people. The amendment subsequently is that the Regional Regulation in The Law Number 12 Year 2011 involves Province Regional Regulation and Regency Regional Regulation, therefore the Village Regulation in The Law Number 12 Year 2011 is wipe out. The dividing of the Regional Regulation become the Province Regional Regulation and the Regency Regional Regulation, so the existence of Regency Regional Regulation is lower its position from the Province Regional Regulation and directly contains the meaning that Regency Regional Regulation can not contradicted with the Province Regional Regulation. Previously in The Law Number 10, 2004 the position of Province Regional Regulation or Regency Regional Regulation in the one box and it is not hierarchy. Therefore to make clear the position of Province Regional Regulation and Regency Regional Regulation. Keywords: amendment, hierarchy, the law regulation
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin... puji syukur penyusun panjatkan kepada Alloh SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Proses penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 1. Bapak Dr. Angkasa, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2. Bapak Satrio Saptohadi, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing I/Penguji I, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi terselesaikannya skripsi ini 3. Bapak Tenang Haryanto, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II/Penguji II, yang telah meluangkan waktu beliau sehingga proses penyusunan dan pemibimbingan skripsi ini dapat diselesaikan. 4. Bapak H.A. Komari, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan revisi guna perbaikan. 5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto.
vii
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum tercapai. 7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang mampu menumbuhkan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Akhir kata, penyusun menyadari bahwa skripsi ini mengandung banyak kelemahan, oleh sebab itu penyusun dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dari pembaca dengan harapan skripsi ini dapat dijadikan bahan wacana dan kepustakaan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
Purwokerto, Februari 2013
Penyusun
viii
☺KEYAKINAN & KESABARAN☺
‘’KEYAKINAN ADALAH ASAS KEKUATANKU. ILMU PENGETAHUAN ADALAH SENJATAKU. KESABARAN ADALAH JUBAH DAN KEBAJIKANKU’’ •
Kesabaran yang akan menjadikan aku sebagai seorang pemenang, sabar dan sabar sampai pada akhirnya.
•
Dalam melakukan setiap hal yang baik dan bermanfaat, aku harus punya keyakinan untuk melakukannya, bahwa aku pasti bisa.
•
Sebagai seorang pemenang, janganlah untuk berhenti belajar dan selalu menambah wawasan kapan dan dimana saja.
•
Kesabaran memang dapat menyakitkan, tapi pada akhirnya akan mendatangkan kemenangan, aku percaya itu.
•
Kalau ada kesabaran pastilah ada kedamaian. Dan aku memilikinya.
•
Sabar adalah tahan terhadap hal - hal yang pahit dan menyakitkan. Aku pasti sanggup melakukannya demi kehormatan pada diriku sendiri.
☺Tuhan…aku datang padaMu, selalu mohon petunjuk dan mohon pengajaran untuk menjadi insan yang selalu punya keyakinan dan kesabaran dalam perjalanan hidupku ini. ini ☺
ix
PERSEMBAHAN Karya sederhana ini akhirnya telah terselesaikan, terselesaikan, dengan penuh kerja keras, keras, Do’a, dan kehendak Tuhan yang menyertaiN menyertaiNya..... Ku Ku ucapkan syukur yang tak terhingga dan tak terbatas kepada Tuhan YME (Tuhanku yang sangat baik dan penuh kasih pada setiap umat) Oey Oey Hian Hauw (Orang yang dengan tulus mengasihiku dan menyayangiku, semua ini dapat terselaikan karenamu yang selalu ada untuku, love u..) Ayah dan Bunda (Kedua orang tuaku yang telah memberikan pengalaman hidup yang luar biasa padaku hingga aku bisa jadi seperti sekarang, Terimakasih aku menyayangi kalian,,.) Ukhi dan Nadia (Saudaraku yang masih kecil dan lucu, kakak menyayangi dan kangen bercanda dengan kalian…) Si Unyu Yela Bonekaku Sayang (Yang selalu menemaniku 24 jam saat suka dan duka.…)
SAHABATSAHABAT-SAHABATKU Suatu kebahagiaan yang tak ternilai bisa memiliki sahabat seperti kalian..... Dwinanda L.L.H.N.K (My bestfriend, namamu yang unik panjang banget tiada tara itu….,moga aja sepanjang persahabatan kita yang tak akan pernah terputus sampai kapanpun, aku bakalan kangen terus ma sikapmu yang lebay jeng…) Desy, Bertha, Susanti, Ony, Intan, Fanny, Tyas, Sofie, Esy,dan Mahasiswa angkatan 2008 (Teman-teman rumpi dan bercandaku dikampus,,pokonya kalo ga ada kalian ga seru deh….) Ary, Yunita, Indri, Ela, Tika, Dian, Wulan, Ayu (Teman-Teman yang pernah tinggal satu atap sekosan denganku, kalian seperti keluargaku sendiri dan terimakasih telah menjadi teman yang baik buatku...) Mba Mia (Terimakasih selama ini sudah lama membantuku dengan baik dan selalu mendengarkanku serta mengikutiku dengan tulus, aku sangat menghargai bantuanmu…).
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN ............................................................................
i
HALAMAN JUDUL .............................................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................
iv
ABSTRAK .............................................................................................................
v
ABSTRACT ...........................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ...........................................................................................
vii
DAFTAR ISI .........................................................................................................
ix
BAB I.
PENDAHULUAN ................................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................
1
B. Perumusan Masalah .......................................................................
6
C. Tujuan Penelitian ...........................................................................
7
D. Kegunaan Penelitian ......................................................................
7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................
8
A. Negara Hukum ...............................................................................
8
1. Pengertian Negara Hukum ........................................................
8
2. Fungsi dan Tujuan Negara Hukum ...........................................
20
B. Norma ............................................................................................
27
1. Pengertian Norma .....................................................................
27
2. Pembagian Norma ....................................................................
29
C. Produk Hukum ...............................................................................
33
D. Hierarkhi Norma/Peraturan Perundang-undangan ...........................
38
xi
BAB III. METODE PENELITIAN ......................................................................
43
A. Metode Pendekatan ........................................................................
43
B. Spesifikasi Penelitian .....................................................................
43
C. Sumber Bahan Hukum ...................................................................
44
D. Metode Pengambilan Bahan Hukum ..............................................
44
E. Metode Penyajian Bahan Hukum ...................................................
44
F. Metode Analisis Bahan Hukum ......................................................
45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................
46
A. Hasil Penelitian .............................................................................
46
1. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ................................................
46
2. Tata Urutan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan ..................................................................................
49
3. Tata Urutan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..........................
51
4. Tata Urutan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..........................
53
B. Pembahasan ...................................................................................
54
BAB V. PENUTUP ............................................................................................
85
A. Kesimpulan ....................................................................................
85
B. Saran ..............................................................................................
86
DAFTAR PUSTAKA
xii
