FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN MANAJER DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEBERHASILAN USAHA KOPERASI UNIT DESA DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Oleh: Tonich Uda Dosen FKIP Universitas Palangka Raya
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman dan kompensasi terhadap, kemampuan pelaksanaan tugas manajer dan hubungannya dengan keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) faktor dan unsur-unsur karakteristik kemampuan manajer [pendidikan (X1), pelatihan (X2), pengalaman (X3), dan kompensasi (X4)] berpengaruh positif terhadap kemampuan pelaksanaan tugas manajer KUD (Y), (2) Kemampuan pelaksanaan tugas manajer (Y) berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha KUD (Z) di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Objek penelitian ini adalah 45 KUD sampel dan yang menjadi respondennya adalah 45 orang manajer KUD di Kabupaten Kapuas, dengan menggunakan metode survei riset. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan program LISREL 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugasnya pada KUD, (2) kemampuan manajer melaksanakan, tugas berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha KUD.
217
ABSTRACT The objectives of this study were to analyse the effect of education, training, experience and compensation upon the managers ability in conducting job and the relationships with the success of KUD in the district of Kapuas at Central Kalimantan Province. The hypothesis of this study were: (1) Factors and elements of managers ability [Education (X1), Training (X2), Experience (X3) and Compensation (X4)] affect positively to managers ability in conducting their job at KUD; (2) Managers ability in conducting their job (Y) affect positively on the success of KUD. A survey was applied in the district of Kapuas, Central Kalimantan. In this study 45 KUD were sorted out as a sample and 45 managers of these KUD in the district. The hypothesis were tested using Structural Equation Modeling Analysis (SEM) and using LISREL 8.0 program. The results of this study indicated that (1) education, training, experience and compensation factors positively affected to the managers'ability in conducting their job. (2) The ability of managers in conducting their job in turn positively would affect to the success of KUD.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keberhasilan pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi bangsa dalam usianya yang lebih dari setengah abad ini tidak dapat dipisahkan dari sumbangsih yang diberikan oleh Gerakan koperasi, oleh karena itu pembangunan koperasi perlu diarahkan agar semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsipprinsip koperasi dan kaidah-kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, berwatak sosial serta menjalankan usahanya dan berperan utama dalam ekonomi rakyat. Sebagai wujud nyata dari kemauan pemerintah untuk betul-betul menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia di era reformasi dan demokratisasi di segala bidang yang menjadi tuntutan masyarakat, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkrit dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas-fasilitas kepada koperasi yang kesemuanya itu ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Kepres) serta didukung oleh Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi koperasi maupun usahanya.
218
Melalui berbagai kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan koperasi dapat terpacu untuk membenahi dirinya serta berusaha untuk maju dan berkembang sesuai dengan prinsip dan azas koperasi. Kita ketahui bersama bahwa usaha koperasi dapat menjadi suatu instrumen pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya bahkan ketahanan nasional guns mewujudkan kesejahteraan manusia seutuhnya, dengan demikian koperasinya sendiri sebagai badan usaha adalah bukan tujuan akhir, hanya tujuan antara, tetapi kesejahteraan anggotanya seutuhnya merupakan tujuan akhir. Pengembangan usaha koperasi sebagai suatu badan usaha harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku seperti perangkat hukum dan kaidah ekonomi, serta sekaligus menggunakan teknologi yang canggih dan tepat, sumber daya manusia/tenaga kerja yang berkualitas dan manajemen kelembagaan yang tangguh. Usaha koperasi harus dikelola secara profesional dan berkualitas sehingga produknya mampu memiliki daya saing yang kuat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama dalam menyongsong era globalisasi. Yang jelas, dalam persaingan terbuka, kegiatan bisnis koperasi harus dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional. Bersamaan dengan itu pula, pemisahan antara unsur pemilik dengan unsur pengelola harus dijabarkan ke dalam aturan yang kondusif bagi pengembangan profesionalisme manajemen. Iklim yang menjamin kepastian dan kelangsungan kinerja manajemen juga perlu diciptakan berdasarkan pertimbangan rasional. Dengan basis yang layak, koperasi harus mampu menampilkan daya tarik sebagai tempat bekerja yang akstraktif bagi kalangan profesional. Perkembangan usaha koperasi termasuk kelembagaanya di Indonesia telah dicatat oleh sejarah bersamaan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu telah banyak diketahui baik tentang keberhasilannya atau ampuhnya peran koperasi maupun kegagalannya atau belum tercapainya kenyataan sesuai dengan impian peran koperasi dalam perekonomian nasional. Apabila melihat realita yang ada, maka kita dapat bersyukur bahwa pembinaan terhadap kelembagaan koperasi menunjukkan hasil yang cukup berarti. Berdasarkan data yang ada bahwa perkembangan koperasi di Indonesia secara nasional per 31 Desember 1999 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Koperasi di Indonesia Tahun 19981999 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Jumlah Koperasi (Unit) Jumlah Anggota (Orang) Volume Usaha (Rp) Modal Sendiri (Rp) Modal Luar (Rp) SHU
Tahun
12,95 5,12 4,33 508, 92
216
1998 Trilyun Trilyun Trilyun Milyar
1999 89,93 22,5 juta 22,24 Trilyun 5,27 Trilyun 12,45 Trilyun 557,08 Milyar
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1998 volume usaha koperasi mencapai sebesar Rp 12,95 trilyun dengan modal Rp 9,45 trilyun yang terdiri dari modal sendiri Rp 5,12 trilyun dan modal luar Rp 4,33 trilyun. Dengan SHU sebesar Rp 508, 92 milyar. Pada Tahun 1999 volume usaha tersebut meningkat menjadi Rp 22,24 trilyun dengan modal Rp 17,73 trilyun, yang terdiri dari modal sendiri Rp 5,27 trilyun dan modal luar Rp 12,45 trilyun. Dengan total Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat disisihkan pada tahun 1999 sebesar Rp 447,08 miliar atau meningkat sebesar 9,46 persen. (Dekopin, 2000 : 31 - 34). Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi maupun keanggotannya menjadi suatu bukti nyata bagi kita bahwa keberadaan koperasi dalam perekonomian nasional memiliki sumbangan yang positif, diantaranya dalam pengadaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan perekonomian rakyat melalui penyediaan barang dan jasa yang murah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan peran seperti itu, posisi koperasi dalam proses pembangunan nasional menjadi penting. Agar koperasi dapat memperoleh kedudukan dan peran yang wajar, maka masalah yang masih menghambat perkembangan koperasi perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah harus segera menetapkan bidang-bidang usaha yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersian dimana pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi dan tidak boleh diusahakan oleh badan usaha lainnya. Prioritas pembangunan koperasi pada Pelita VI diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi KUD yang mandiri. Koperasi Unit Desa harus diarahkan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan posisi, fungsi, peran dan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk mampu mengurus diri sendiri serta berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan atas dasar swadaya, swakarsa, swakerta sehingga dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan yang akhirnya meningkatkan harkat dan taraf hidup para anggotanya serta masyarakat pedesaan yang ada, di wilayah kerjanya. Berdasarkan data dari buku Profil Dekopin tahun 2000 bahwa jumlah Koperasi Unit Desa secara Nasional sebanyak 8620 dengan jumlah anggota 11.077.785 orang, sedangkan jumlah koperasi di Propinsi Kalimantan Tengah 1.071 koperasi (termasuk Koperasi Unit Desa). Jumlah koperasi di Kabupaten Kapuas sebanyak 257 Koperasi dan dari 257 tersebut terdapat 58 Koperasi Unit Desa. Perkembangan KUD di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tahun 1999 dan tahun 2000, seperti tampak pada tabel berikut ini:
217
Tabel 1.2
No
Perkembangan KUD di Kabupaten Kapuas tahun 1999 dan tahun 2000 Uraian
Tahun Tahun Perkembangan 1999 2000 Absolut Persen 1. Jumlah KUD (Unit) 58 58 0 0 2. Anggota (Orang) 10.023 10.023 0 0 3. Modal Sendiri (Rp 000) 695.123 1.434.800 739.677 10.64 4. Modal Luar (Rp 000) 6.417.741 7.927.700 1.509.959 23.53 5. Asset (Rp. 000) 4.520.720 9.362.500 4.841.780 107.10 6. Volume Usaha (Rp 000) 8.478.198 12.862.000 4.383.802 52 7. S H U (Rp 000) 107.767 215.900 108.133 100 Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas, 2001 (diolah) Tabel 2 di atas menunjukkan perkembangan KUD di Kabupaten Kapuas cukup baik, walaupun kita melihat bahwa baik dari jumlah KUD maupun keanggotannya tidak mengalami peningkatan. Permodalan Koperasi Unit Desa, di samping modal sendiri juga memperoleh modal dari luar. Pada tahun 1999 modal sendiri sebanyak Rp695.123.000,- dan modal luar sebanyak Rp6.417.741.000,-. Modal sendiri pada tahun 2000 Rp1.434.800.000, dan modal luar sebanyak 7.927.700.000. Dengan demikian modal sendiri mengalami peningkatan sebesar 10,64 % dan modal luar sebesar 23,53 %. Peningkatan modal sendiri menunjukkan bahwa KUD cukup berhasil dalam mengembangkan usahanya, namun di sisi lain untuk kegiatan usahanya KUD masih sangat tergantung dari modal luar. Hal ini terlihat bahwa dari tahun 1999 sampai tahun 2000 terdapat peningkatan modal dari luar sebanyak 23, 53 persen. Modal dari luar diperoleh dari pinjaman/kredit, baik dari Bank milik pemerintahan, BUMN, BUMS maupun modal ventura dengan memanfaatkan fasilitas Skim Kredit Program yang diluncurkan oleh pemerintah (Departemen Koperasi dan PKM, 1999 : 1). Tabel 2. di atas juga menunjukkan bahwa asset KUD mengalami peningkatan, yakni pada tahun 1999 sebesar Rp 4.510.720.000 dan pada tahun 2000 menjadi Rp 9.362.500.000 atau meningkat sebesar Rp 4.383.802.000 atau sebesar 107,10 persen. Di sisi lain terlihat pula bahwa volume usaha KUD dan SHU juga mengalami peningkatan yang cukup besar pula. Pada tahun 1999 volume usaha KUD sebesar Rp 8.478.198.000, maka pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp 12.862.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 4.382.802.000 atau sebesar 52 persen. Demikian pula halnya dengan, SHU jika pada tahun 1999 sebesar Rp 107.767.000, maka pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp 215.900.000 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 108.133.000 atau 103,33 persen. Bila dilihat data perkembangan KUD yang ditampilkan pada Tabel. 1. tersebut, maka terlihat bahwa KUD Kabupaten Kapuas dapat bertahan walaupun perekonomian Indonesia mengalami krisis sejak tahun 1997. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perkembangan koperasi maupun KUD sangat
218
menggembirakan, namun di sisi lain koperasi masih dihadapkan dengan masalah baik internal maupun masalah eksternal. Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Dekopin Tahun 1999 di Jakarta, telah dirumuskan permasalahan internal yang masih dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia, yaitu: Rendahnya kualitas sumberdaya manusia koperasi, manajemen koperasi belum ditangani secara profesional, usaha koperasi belum menunjukkan keunggulan komperatif, kurangnya akses dalam penerapan teknologi, kerjasama antar koperasi belum efektif dan lemahnya partisipasi anggota dalam permodalan koperasi. Hal yang sama dialami juga oleh KUD di Kabupaten Kapuas, data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa hanya 20 persen manajer KUD yang berpendidikan S1 (sarjana), 10 persen berpendidikan D3 (sarjana muda) dan 70 persen berpendidikan SLTA. Disamping itu rendahnya kualitas sumberdaya manusia KUD di Kabupaten Kapuas juga disebabkan kurangnya pelatihan (training) yang diberikan kepada manajer, rendahnya pengalaman di bidang koperasi dan rendahnya konpensasi yang diterima manajer. Masalah eksternal yang dihadapi koperasi dewasa ini menurut Sukanto Reksohadiprodjo (1998) adalah bertambahnya persaingan dari badan usaha lain, dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu yang selama ini diberikan kepada koperasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi maupun pengelolanya, adanya campur tangan pemerintah, tingkat harga yang selalu berubah, sikap mental dan cars pandang yang belum mantap baik dari unsur gerakan koperasi maupun oleh pemerintah. Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi baik itu masalah internal maupun eksternal sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan organisasi maupun keberhasilan usahanya. Berdasarkan data dan pengamatan awal di lapangan disimpulkan bahwa KUD di Kabupaten Kapuas, juga dihadapkan pada permasalahan di atas. Permasalahan yang sangat esensial dan perlu mendapat perhatian KUD di Kabupaten Kapuas antara lain: 1. Kemampuan dan pengetahuan pengurus, Badan Pengawas, Berta manajer tentang manajemen koperasi sangat terbatas, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan usaha KUD. 2. Manajemen organisasi KUD belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen profesional. 3. Pengurus maupun tenaga pengelola koperasi masih kurang inovatif atau lemah karsa dan kurang memiliki jiwa kewiraKoperasian yang sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan koperasi. 4. Dalam hal permodalan, KUD masih banyak tergantung dari pihak luar (Bank pemerintah/swasta maupun BUMN/BUMS). 5. Lemahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dihadapi oleh KUD di Kabupaten Kapuas tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang: "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas dan hubungannya dengan keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Kapuas Proinsi Kalimantan Tengah".
219
1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tatar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada bahagian terdahulu, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman dan kompensasi berpengaruh terhadap kemampuan pelaksanaan tugas manajer KUD di Kabupaten Kapuas. 2. Bagaimana pengaruh kemampuan pelaksanaan tugas manager terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Kapuas. 1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pelaksanaan tugas manajer dan hubungannya dengan keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Atas dasar maksud penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengaruh faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan kompensasi terhadap kemampuan pelaksanaan tugas manajer KUD di Kabupaten Kapuas. 2. Pengaruh kemampuan pelaksanaan tugas manajer terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Kapuas. 1.4. Kegunaan Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan akademik dan untuk kepentingan guna laksana sebagai berikut: 1. Untuk kepentingan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Ekonomi Koperasi, terutama yang berhubungan dengan manajemen koperasi. 2. Untuk kepentingan guna laksana, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peminat koperasi serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk pengembangan dan pembinaan KUD di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah khususnya, serta bagi koperasi-koperasi lain pada umumnya. 1.5. Kerangka Pemikiran Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Pengertian tersebut memberikan tekanan bahwa koperasi adalah Badan Usaha (lembaga ekonomi). Sebagai lembaga ekonomi, koperasi harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a. Adanya kelompok koperasi yang terdiri dari orang-orang yang merasakan keterikatan karena adanya kesamaan tujuan yang diinginkan. b. Kelompok koperasi ini bercirikan motivasi swadaya yaitu: berusaha memenuhi tujuannya melalui kerjasama di antara mereka.
220
c. Adanya perusahaan yang sifatnya permanen yang dibiayai dan diawasi secara bersama dan berfungsi sebagai wadah pencapaian kebutuhan para anggota. d. Adanya suatu hubungan khusus antara perusahaan (Koperasi) dengan para anggota, yaitu: untuk meningkatkan kepentingan anggota atau promosi anggota (Yuyun, 1992 : 10)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Koperasi Pengertian koperasi di dalam Bahasa Inggris disebut Cooperative atau cooperation yang berarti kerjasama, tetapi tidak semua kerja sama itu koperasi dalam arti koperasi sesungguhnya. Kerjasama dimaksudkan di dalam koperasi ialah kerjasama antara orangorang atau badan hukum yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang hendak dicapai disini adalah tujuan yang bersifat ekonomis, perseorangan atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai macam aktivitas usaha yang dilakukannya. Sehubungan dengan uraian di atas, maka pengertian koperasi secara umum oleh para ahli dipaparkan sebagai berikut : Muhamad Ali Khan (1985: 120) dalam Dulfer, memberikan definisi koperasi, sebagai berikut : "Cooperative Organization is an Association of persons formed with the primary objective to promote the economy interest of its members by means of common enterprise" Menurutnya organisasi Koperasi adalah kumpulan orang-orang dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi anggotanya melalui usaha yang dijalankan nya. Abrahamson (1976 : 2) dalam bukunya berjudul Cooperative Business Enterprise, menyatakan :" A Cooperative is a democrative association of persons organized to furnish Themselves on economic service under a plan that eliminates entrepreneur profit and that provides, for substantial equality in ownership and control". Menurutnya : Koperasi adalah perkumpulan yang demokratis dari orang-orang yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya yang direncanakan serta tidak mengutamakan keuntungan dan memberikan hak yang sama dalam kepemilikan dan pengawasan. Calvert (1959 : 19) menyatakan bahwa : "Cooperation is a form of organization where in persons Voluntary associate together a human beings, on the basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves. Menurutnya: Koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang secara sukarela berkumpul bersama atas dasar persamaan hak untuk meningkatkan kepentingan ekonomi mereka.
221
Selanjutnya Roy (Syamsudin, 1994 : 40) mengatakan : "the cooperative is defined as a business voluntarily organized operating at cost. Which is owned capitalized and control by member patrons, sharing risk and benefits proportional to their participation". Menurutnya: Koperasi didefinisikan sebagai usaha sekunder yang diorganisir dan dibiayai oleh pemilik modal serta diawasi oleh anggota, menanggung resiko secara bersama dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan partisipasi mereka. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi ialah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama. Hanel (1985 : 33) dalam bukunya yang berjudul "Basic Aspects of Operation Organization" berpendapat bahwa untuk dapat disebut sebagai koperasi harus memenuhi empat kriteria: (1) Individual are united in a group by-at least one common interest or goal (Cooperative group) (2) The individual members of the cooperative group intend support, among other, the goal of improving their economic and social situation (self-helf of the cooperative group). (3) They use as an instrument for that purposes a jointly owned and maintained enterprise (Cooperative Enterprise). (4) The Cooperative enterprise is changed with the performance of the (formal) goal or task to promote the member of the cooperative group through ofering them directly such goods and services. Which the members need for their individual economic, i.e. their individual enterprise (forms, business unit) and or their individual households (change or principle of members-promotion) Jadi koperasi merupakan suatu organisasi yang otonom yang berkewajiban memajukan kepentingan para anggotanya sebagai pemilik Koperasi dan sekaligus juga sebagai pelanggan/penggunaan jasa Koperasi. Koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomis mempunyai hubungan utama antara unsur-unsur organisasi yang menurut Hanel (1985 : 32) terdiri dari : (1) the individual members (2) the members economic, (3) the Cooperative group, (4) the cooperative enterprise, (5) the primary cooperative business-combine, which consists and of the cooperative enterpris, or (6) the whole cooperative organization as a socio-economic systems is meant. Menurutnya unsur-unsur organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi meliputi: keanggotaan, kegiatan ekonomi anggota, kelompok koperasi; perusahaan koperasi, kombinasi koperasi serta organisaasi koperasi. Koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:
222
The Cooperative Group
Owner Relations
The Cooperative Enterprise Market Relationship
Promotional Relationship
The Individual Member’s Economies (Houseehold or Enterprises The Individual’s Member’s
Sumber: Hanel (1985: 37) Gambar 3. The Cooperative Organization As A Socio Economic System
Gambar 3 di atas memperlihatkan organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi yang merupakan salah satu sistem dalam perekonomian masyarakat, dimana unsur-unsur organisasi koperasi sebagai sistem sosial ekonomi tersebut saling berkembang, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu kesatuan yang kompleks. Selanjutnya pengertian koperasi Indonesia secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi yang terdapat di dalam Bab I Pasal I ayat (1) menyatakan: “Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Pengertian di atas sangat jelas bahwa koperasi adalah Badan Usaha, sehingga juga harus dikelola (minimum) seperti badan usaha yang lain dengan menerapkan manajemen yang profesional dan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, prinsip koperasi Indonesia ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian yang sangat menentukan arah tujuannya dan gerak usaha koperasi itu sendiri. Dengan melaksanakan ke seluruh prinsip tersebut koperasi mewujudkan
223
dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Keadaan tersebut menyebabkan koperasi mempunyai dua unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain, yakni unsur ekonomi (economic motive) dan unsur sosial (social motive) sehingga lebih merupakan dua unsur yang manunggal di dalam koperasi dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sejalan dengan berbagai pengertian koperasi di atas dimana salah satu bentuk koperasi yang cukup besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut buku petunjuk pelaksanaan Inpres 4/1984 (1984: 94) yang dimaksud dengan Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai ekonomi terbatas, usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya menyangkut harga diri meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas inilah, maka pemerintah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi, bahkan pemerintah secara langsung membantu menumbuhkan, mendorong dan membina koperasi yang dibangun atas prakarsa masyarakat sendiri di berbagai daerah di tanah air kita. 2.2. Manajemen Koperasi/KUD Berbicara tentang manajemen koperasi tidak bisa lepas dari tatanan organisasinya yang mendasarkan kepada pembagian wewenang dan tanggung jawab kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota. Rapat anggota mendelegasikan wewenang untuk mengelola koperasi kepada pengurus. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi: "Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi," dan Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa: "pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota." Maka sebagai konsekuensinya pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota atas segala aktivitas dan usaha yang dijalankannya. Pengurus koperasi dalam menjalankan aktivitasnya dapat mengangkat manajer (pengelola) yang diserahi tanggung jawab mengelola kegiatan sehari-hari terutama kegiatan usaha. Jadi manajemen koperasi adalah pengelolaan organisasi koperasi yang meliputi kewenangan rapat anggota, kewenangan pengurus termasuk manajer karyawan dan kewenangan pengawas. Sejalan dengan itu Achmad H. Gopar (dalam Sukandijo, 1999 : 8) menyatakan bahwa: "manajemen koperasi merupakan kesatuan dari tiga pihak (tripartite) yaitu anggota, pengurus dan pengelola (manajer dan karyawan koperasi). Dalam hubungan ini Roy menyatakan sebagaimana dipaparkan dalam kerangka
224
pemikiran menyatakan bahwa manajemen koperasi terdiri dari 3 kesatuan: "(1) anggota-anggota (the members); (2) pengurus (the board of directors); (3) pengelola koperasi (the operating manager). Selanjutnya dalam struktur dan tatanan manajemen koperasi di Indonesia di kenal adanya, rapat anggota, pengurus, pengawas dan manajer sebagai pelaksana, usaha. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi: "perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Kemudian khusus mengenai pengelola (manajer) diatur dalam Pasal 32. 1. Rapat Anggota Dari segi manajemen koperasi fungsi rapat anggota adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Peranan rapat anggota, adalah menetapkan hal-hal yang mendasar yang menyangkut kehidupan koperasi bagi segi kelembagaan maupun dari segi usahanya. Secara konkrit dan rinci fungsi rapat anggota diatur dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian memiliki wewenang untuk menetapkan: (1) Anggaran Dasar; (2) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. (3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas; (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; (5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; (6) Pembagian sisa hasil usaha (7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Dalam rapat anggota ketentuan hak suara setiap anggota adalah sama, yaitu satu orang satu suara (one man one vote), walaupun perlu diusahakan sedapat mungkin setiap keputusan rapat anggota diambil dengan cara musyawarah untuk mupakat. 2. Pengurus Pengurus adalah perangkat organisasi yang berkedudukan di bawah rapat anggota, dan oleh rapat anggota diberi tugas untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota, maka setiap akhir tahun pengurus harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Sebagai unsur pelaksana dari manajemen koperasi maka pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan rapat anggota. Berbagai wewenang dari pengurus, baik yang bersumber dari rapat anggota maupun peraturan-peraturan menurut Ninik Widayanti (1991:44) adalah sebagai berikut: (1) Pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dalam keputusan rapat anggota tahunan. Hal tersebut dapat berupa:
225
Menetapkan berbagai kebijakan yang erat kaitannya dengan kepentingan, kemajuan koperasi dan kepentingan anggota seperti: tarif harga, hubungan kerja, pengembangan usaha, hubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Mengadakan pengamatan secara terns menerus untuk kebaikan dan perbaikan perusahaan, termasuk setiap karyawannya. Memilih seorang manajer yang memenuhi syarat yang dapat memajukan perusahaan, bukan hanya mementingkan diri sendiri saja. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan, disamping yang secara formal dilakukan oleh pengawas. Mendelegasi berbagai wewenang kepada manajer dan mengatur pola pendelegasian dari manajer kepada para bawahannya. Menentukan kebijakan tentang alokasi permodalan seperti untuk konstruksi, untuk membeli bahan dan sebagainya yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Menetapkan kebijaksanaan personil, gaji, pensiun, tunjangan lembur dan sebagainya. (2) Di samping itu, karena keahliannya, konsultan dapat bertindak untuk dan atas mana pengurus karena adanya perjanjian untuk itu. Di bidang yang sesuai dengan keahliannya, kemudian memberikan rekomendasinya untuk dilaksanakan oleh pihak lain atas perintah/instruksi pengurus. (3) Sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota pengurus berwenang pula untuk: Mengadakan berbagai kontak dengan pihak lain untuk memajukan usaha. Mengadakan ikatan/perjanjian/persetujuan. Mengadakan penguraian keputusan rapat anggota tahunan. Dan lain-lain Leon Garayon dan pawl O. Mohn (dalam Hendroyogi, 2000:138) dalam bukunya yang berjudul "the board of Directors of Cooperativies" menyatakan bahwa pengurus itu mempunyai fungsi idiil (ideal function) dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas yaitu: a. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi (Supreme decision center function). b. Berfungsi sebagai pemberi nasihat (Adversary Function). c. Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya. (trustee function) d. Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi (Perpetuation function) e. Berfungsi sebagai simbol (Symbolic Function) Selanjutnya masih berhubungan dengan tugas dan wewenang pengurus sebagai unsur manajemen terdapat di dalam Pasal 30 ayat 1) dan (2) UndangUndang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, yaitu: (1) Pengurus bertugas: a. Mengelola koperasi dan usahanya.
226
b. Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. c. Menyelenggarakan rapat anggota d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus (2) Pengurus berwenang a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Karena tugas dan kewenangan pengurus cukup lugs dan cukup besar, maka dalam memilih pengurus harus benar dicari atau dipilih personil yang memenuhi kualifikasi berikut: a) Mampu melakukan bisnis dengan baik. b) Penuh rasa tanggung jawab c) Berkelakuan baik d) Taktis e) Jujur dan dapat dipercaya. f) Dapat dicontoh oleh anggota lain dalam mengaktifkan koperasi. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang yang diemban oleh pengurus koperasi cukup berat yang menuntut dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tinggi, karena sebagai pemegang mandat dari rapat anggota pengurus dituntut untuk melaksanakan keputusan rapat anggota baik organisasinya maupun usaha koperasi itu sendiri. Disamping itu pula dalam menjalankan usaha koperasi pengurus dituntut untuk memiliki semangat kewira koperasian sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. 3. Pengawas Pengawas adalah perangkat organisasi yang berkedudukan di bawah rapat anggota dan oleh rapat anggota diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepemimpinan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus. Sebagai organ bawahan rapat anggota maka, pada setiap akhir tahun harus menyampaikan laporan pertangung jawaban kepada rapat anggota pengurus sebagai unsur manajemen koperasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan atas pelaksanaan kepemimpinan pengurus. Adapun yang menjadi acuan dalam setiap pemeriksaan oleh pengawasan adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota antara lain kebijaksanaan umum, rencana kerja dan rencana anggaran
227
pendapatan dan belanja koperasi. Untuk itu pengurus wajib memberikan layanan demi kemudahan pengawasan dalam melakukan fungsi pengawasan. Sehubungan dengan tugas dan wewenang pengawas tersebut secara lebih rinci diatur dalam Pasal 39 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dikatakan bahwa (1) Pengawas bertugas a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. (2) Pengawas berwenang a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas seorang pengawas cukup berat karena ia harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap cara kerja pengurus dalam menjalankan usaha koperasi. Oleh karena itu pengawas harus orang-orang yang menguasai administrasi keuangan dan mengetahui liku-liku penyimpangan yang mungkin ada. Orang yang bertindak sebagai pengawas dituntut berlaku jujur, karena mereka adalah pengawas operasional yang harus mencegah tindakan kecurangan, disamping itu, personel pengawas harus mencakup orang-orang yang ahli dalam bidang manajemen koperasi termasuk objek pengawasan yang penting apabila dilihat dari sudut manajemen koperasi maka peranan pengawas adalah menjalankan fungsi pengawasan (controlling). Selanjutnya manajemen koperasi dapat dilihat dari kerja manajemen atau fungsi yang ditemukan dalam mengelola koperasi. Dalam hubungannya dengan definisi manajemen maka "manajemen koperasi pada dasarnya adalah manajemen usaha pada umumnya yang diterapkan pada bangun usaha koperasi." (Ninik Widiyanti, 1997:36). Alex Dasuki (dalam Sukandiyo, 1966:8) mengatakan bahwa: "Manajemen koperasi adalah ilmu (satu usaha) sehubungan dengan cara memadukan, mengkombinasikan dan mengoperasikan faktor-faktor produksi seperti manusia, unit-unit usaha dan modal secara efisien dengan memilih unit usaha yang efektif untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan". Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah cara bagaimana mengatur koperasi agar dapat mencapai tujuan atau dapat dikatakan bahwa fungsi utama manajemen koperasi adalah sebagai alai atau sarana yang digunakan dan dikembangkan oleh pengurus serta manajer dalam mengelola koperasinya agar dapat mengemban misinya melalui perwujudan atas sasaran atau tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Disamping itu apabila kita mengacu pada pengertian manajemen yang telah dipaparkan dalam kerangka pemikiran maka fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan oleh pengurus dan manajer meliputi empat fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan fungsi pengawasan. Sehubungan dengan itu T. Hani (1984 : 8) mengatakan: "bahwa
228
kegiatan atau fungsi manajemen meliputi: perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam hubungannya dengan fungsi manajemen tersebut Ninik Widayanti (1991 : 7) menyatakan bahwa praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (planing, organizing, actuating, controlling) secara langsung selalu berhubungan dengan unsur manusia, planing dalam manajemen adalah ciptaan manusia. Organizing selain mengatur manusia, actuating adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi, sedangkan controlling diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) selalu dapat meningkatkan hasil kerja. BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 45 KUD yang tersebar di beberapa Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manajer melaksanakan tugas dan hubungannya dengan keberhasilan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kapuas. Mengingat Wilayah Kabupaten Kapuas cukup luas serta keadaan topografisnya, maka penulis hanya melakukan penelitian sesuai dengan sampel penelitian yaitu sebanyak 45 KUD yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas (tabel terlampir) dan yang menjadi respondennya adalah manajer KUD. 3.2. Metode Penelitian Untuk menganalisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Pelaksanaan Tugas Manajer dan Hubungannya Dengan Keberhasilan Usaha KUD di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, metode yang digunakan adalah Metode Survei dengan menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Nasir (1983 : 65) Metode survei adalah : "Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah." Sehubungan dengan pendapat di atas, Singarimbun dan Sofian Efendi (1987:4) menyatakan bahwa "Penelitian survey dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis". 3.3. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 3.3.1. Variabel Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen variable) dan variabel terikat (dependen variable) sebagai berikut: 1. Variabel X
229
Variabel X adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pelaksanaan tugas manajer KUD, yaitu (1) Pendidikan, (2) Pelatihan, (3) Pengalaman, (4) Kompensasi. 2. Variabel Y Variabel Y adalah kemampuan pelaksanaan tugas manajer, yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan 3. Variabel Z Variabel Z adalah keberhasilan usaha KUD di kabupaten Kapuas yang meliputi : (1) Volume usaha, (2) Sisa Hasil Usaha (SHU), (3) Modal, Perputaran Modal, (5) Rasio RLS (Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas) dan (6) Profit Margin. 3.3.2. Operasional Variabel Penelitian, dan Penskalaan Untuk memperjelas dan menghindari salah persepsi serta pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis, maka diberikan batasan terhadap variabel-variabel yang diuraikan sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pelaksanaan tugas manajer (X) yaitu: (1) Pendidikan (XI) (2) Pelatihan (X2) (3) Pengalaman (X3) (4) Kompensasi (X4) 2. Pelaksanaan Tugas Manajer (Y) Pelaksanaan Tugas Manajer disini adalah kemampuan manajer dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengawasan. 3. Keberhasilan Usaha KUD (Z) Keberhasilan Usaha adalah suatu potensi yang dicapai oleh koperasi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan baik di bidang organisasi maupun usahanya yang diukur dari: Volume Usaha, Sisa Hasil Usaha (SHU), Modal, Perputaran Modal, Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas (RLS), Profit Margin. Secara lebih rinci operasional variabel penelitian, cara pengukuran dan pembobotan tersebut dapat dilihat pads tabel berikut ini:
230
Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian Variabel 1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manajer (X)
Kemampuan Pelaksanaan Tugas Manajer (Y)
Indikator
Pengukuran
Jenis Skala 4 Ordinal
2 Pendidikan
3 Tingkat pendidikan tertinggi 1. Lamanya Pelatihan perkoperasian 2. Kesesuaian antara materi pelatihan perkoperasian dengan tugas manajer 3. Frekuensi atau jumlah pelatihan koperasi yang pernah diikuti manajer 4. Keaktifan mengikuti Pelatihan lainnya di luar perkoperasian 5. Kesesuaian materi pelatihan lainnya dengan tugas manajer. 6. Frekuensi atau jumlah pelatihan lainnya yang pernah diikuti manajer
Pengalaman
1. Pengalaman sebagai manajer koperasi 2. Lamanya manajer bekerja sebagai pengelola usaha koperasi 3. Pengalaman lain di luar sebagai manajer koperasi. 4. Lamanya bekerja selain sebagai manajer koperasi
Ordinal
Kompensasi
1. Gaji yang diterima per bulan 2. Insentif atau tunjangan lainnya selain gaji 3. Frekwensi pemberian fasilitas-fasilitas lainnya yang diperoleh dari koperasi
Ordinal
Perencanaan
1. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja baik di bidang produksi, pemasaran, kepegawaian dan anggaran masing-masing bagian yang ada di bawahnya. 2. Mengajukan usul rencana kerja dan anggaran belanja kepada pengurus. 3. Membantu pengurus menyelesaikan naskah rencana kerja dan anggaran agar siap disajikan dalam rapat anggota 4. Membantu pengurus dalam menjelaskan rencana kerja dan anggaran di dalam rapat anggota 5. Melakukan studi kelayakan dalam menjajaki kemungkinan dibukanya usaha baru.
Ordinal
231
1
2 Pengorganisasian
3 1. Mengkoordinasi di bidang pergudangan, pengolahan, pengepakan dan penjualan 2. Memilih tenaga-tenaga karyawan yang tepat dan mengusulkan pengangkatan karyawan kepada pengurus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi 3. Merekruitmen, mempersiapkan dan mengangkat tenaga untuk suatu tugas jabatan tertentu. 4. Mutasi karyawan dari jabatan satu ke jabatan yang lain. 5. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada unit bidang-bidang tertentu. 6. Merumuskan uraian tugas (job description).
4 Ordinal
Pengarahan
1. Memimpin dan mengkoordinir pars karyawan dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha. 2. Melaksanakan tugas-tugas di bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota dan pengarahan yang diberikan pengurus. 3. Menandatangani Surat-Surat keluar yang menyangkut soal-soal penawaran, pembelian dan penjualan barang dan hal-hal lain yang menyangkut bidang usaha sehari-hari atas dasar persetujuan pengurus. 4. Mencari dan mengikuti informasi pasar 5. Menghadiri pertemuan-pertemuan dan pandangan sekitar usaha koperasi. 6. Menyelenggarakan pelayanan sebaikbaiknya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. 7. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan barang dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang ada. 8. Membina dan meningkatkan kemampuan karyawan. 9. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang serasi di antara karyawan. 10. Menjamin adanya kesejahteraan karyawan. 11. Menjamin sistem upah/gaji yang mencerminkan unsur-unsur keadilan sesuai dengan kemampuan koperasi. 12. Menyelenggarakan promosi kepada karyawan berhasil/berprestasi.
Ordinal
232
1
Keberhasilan Usaha KUD (Z)
2 Pengawasan
3 1. Senantiasa melaksanakan pengawasan intern terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada karyawan. 2. Menyusun standar pelaksanaan tugas karyawan maupun target usaha koperasi. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas karyawan dan usaha koperasi. 4. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi termasuk laporan keuangan koperasi yang disertai dengan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi termasuk laporan keuangan koperasi yang disertai dengan analisisnya. 5. Melakukan tindakan koreksi terhadap segala penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan
4 Ordinal
Volume Usaha
1. Prosentase pencapaian Volume Usaha Dibandingkan target. 2. Prosentase tingkat Pencapaian SHU Dibandingkan target. 3. Prosentase tingkat pencapaian modal dibandingkan target. 4. Prosentase Tingkat Perputaran Modal Usaha. 5. Prosentase Tingkat Pencapaian Rentabilitas, Likuditas, Solvabilitas (RLS) 6. Prosentase Tingkat Pencapaian Profit Margin
Ordinal
Sisa Hasil Usaha Pencapaian Modal Perputaran Modal RLS Provit Margin
3.4 Teknik Pengumpulan Data Data lapangan yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berhubungan dengan aspek: Kemampuan manajer, pelaksanaan tugas manajer dan keberhasilan usaha KUD. Data sekunder meliputi aspek: yuridis keanggotaan, organisasi dan manajemen, administrasi usaha dan keuangan, usaha, modal, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUD. Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut dengan menggunakan alat kuesioner (angket), dokumentasi dan interview (wawancara). 3.5. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 3.5.1. Pengujian Validitas Konstruksi (Contract Validity) Pengujian validitas konstruksi dilakukan melalui analisis faktor terhadap instrumen. Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor
233
dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya r = 0,3 ke atas, maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. Berdasarkan hasil analisis faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki construct validity yang baik. 3.5.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen ( Instrument Reliability) Pengujian reliabilitas instrumen (instrument reliability) dilakukan dengan konsistensi internal (Internal Consistency) dengan teknik belch dua (Split Half) yang dianalisis dengan rumus Sperman Brown: 2rb ri = (Sugiyono, 1999: 122) 1 rb Dengan: r1 = Reliabilitas internal seluruh instrumen rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua. Dengan rumus: n yx x y ryx = n x 2 x 2 n y2 y2
Kriteria untuk interpretasi koefisien korelasinya berdasarkan kriterium uji sebagai berikut: (Suharsini Arikonto, 1996 : 175). Jika r > r tabel reliabel Jika r < r tabel tidak reliabel 3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 3.6.1. Populasi Penelitian Populasi yang menjadi target dalam penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kapuas yaitu sebanyak 58 KUD. Semua KUD tersebut berstatus KUD Mandiri dan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. 3.6.2. Teknik Penarikan Sampel Mengingat sangat terbatasnya kemampuan peneliti dalam ketersediaan waktu, tenaga, biaya dan faktor geografis lokasi penelitian yang sulit dijangkau dan populasi KUD di Kabupaten Kapuas yang cukup homogen, maka dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana (simple random sampling). Menurut Sugiyono (1999 : 74) "dikatakan sederhana (simple) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dan cara ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen." Dengan demikian sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili populasi KUD di Kabupaten Kapuas. Penentuan sampel KUD dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: (Campbell, 1987)
234
n
=
L2 2
dimana k adalah banyaknya variabel bebas dalam hal ini = 4 L diperoleh dari tabel untuk a = 0,05, = 0,30. Maka L = 9,668 (tabel terlampir)
2
=
R2 1 R2
dimana : R2 menyatakan Koefisien diterminasi terkecil yang mungkin antar variabel bebas (X1, X2, X3, X4) terhadap Y, untuk itu tabel R2 = 0,70 Dari rumus di atas, maka dihitung jumlah sampel sebagai berikut: n
=
9.668 2 + 4 + 1 = 45,15817143 atau dibulatkan menjadi 45 0,70 1 0,70
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sampel sebanyak 45 KUD. Ke 45 sampel (Manajer KUD) tersebut ditetapkan secara acak sederhana (simple random sampling). 3.7. Teknik Analisis Data Teknik analisa yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian dilakukan melalui model persamaan struktur (structural equation modelling / SEM). Menurut Ullman (1996) "SEM (structural equation modeling) merupakan alat dalam statistika yang memperkenankan untuk memeriksa sekumpulan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen baik variabel itu bersifat kontinu atau deskrit" Dalam SEM (Structural equation modeling) terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel indikator (observed manifest) dan variabel latent (faktor). Variabel indikator merupakan variabel yang dapat diobservasi secara langsung sedangkan variabel latent merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung tetapi bisa dicerminkan oleh variabel indikator. Penggunaan alat analisis model persamaan struktural (structural equation modelling / SEM) ini didasarkan pada asumsi sebagai berikut: a. Terdapat lebih dari satu variabel simultan antara pasangan variabel terikat dan variabel bebas. b. Berfungsi mengkaji hubungan simultan antara pasangan variabel terikat dan variabel bebas. c. Terdapat satu atau lebih variabel endogen (unobservable variable) Adapun hubungan struktural antara variabel unsur-unsur karakteristik kemampuan manajer [pendidikan (X1), Pelatihan (X2), Pengalaman (X3), dan Kompensasi (X4)] dengan Pelaksanaan Tugas Manajer Koperasi () dan Keberhasilan Usaha () dapat digambarkan sebagai berikut:
235
1
X1
11
11 2
X2
3
13 14 15
X3 41
4
1
Y2
2
Y3
3
Y4
4
Y5
5
Y6
6
12
21 31
Y1
16
X4
Dimana : X = faktor yang mempengaruhi kemampuan manajer KUD. X1 = Pendidikan Manajer KUD X2 = Pelatihan yang telah ditempuh oleh manajer KUD X3 = Pengalaman sebagai manajer KUD X4 = Kompensasi yang diterima oleh manajer KUD = Pelaksanaan tugas sebagai manajer KUD = Keberhasilan KUD Y1 = Volume Usaha Y2 = Sisa Hasil Usaha Y3 = Modal Y4 = Perputaran Modal Y5 = Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas (RLS) Y6 = Profit margin = Epselon Dari gambar di atas maka analisis dilakukan melalui structural equation modelling (SEM) dengan struktur persamaan sebagai berikut: X = x + Y = y + = +
236
Dimana: x
=
y
=
(x) (x) (x) (x) 11 , 21 , 31 , 41 ( y) ( y) ( y) ( y) ( y) ( y) 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16
(i) menyatakan koefisien-koefisien persamaan struktural yang dapat menggambarkan pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap Y dan variabel Y terhadap Z. semua koefisien-koefisien serta uji-uji hipotesis yang berlaku diolah dan diproses melalui program LISREL. 3.8. Model Analisis Data Rancangan alai analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui model persamaan struktur (Structural equation Modelling / SEM). Penggunaan analisis ini dikembangkan untuk mengungkapkan hubungan (hubungan kausal) antar variabel, menerangkan akibat langsung seperangkat variabel. Dalam analisis ini memerlukan pengukuran interval sebab skor, yang diperoleh mempunyai tingkat pengukuran ordinal, dengan Method of Successive Interval dengan langkahlangkah sebagai berikut: a. Memperlihatkan setiap item (persyaratan) b. Untuk item tersebut berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, 5 yang selanjutnya disebut frekuensi. c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responder dan hasilnya disebut proporsi (P). d. Menghitung proporsi kumulatifnya (PK) e. Gunakan Tabel normal, hitung Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh. f. Tentukan nilai interval (Scale Value) untuk setiap nilai Z dengan rumus sebagai berikut:
SV =
(Density at lower limit) - (Density at upper limit) (Area below upper limit) - (Area below lower limit)
Dimana SV = Scale Value (skala nilai) g. Menentukan nilai transpormasi (nilai menggunakan rumus:
untuk
Skala
interval)
Nilai Transpormasi = Nilai Skala + Nilai Skala Minimal + 1
237
dengan
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Kapuas terletak di daerah khatulistiwa yaitu antara 0°8,48” dengan 3°27,00" Lintang Selatan dan 113°2" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 34,800 km2 atau 3.480.00 ha dari luas Propinsi Kalimantan Tengah) yang terbagi dalam dua kawasan besar, yaitu Kawasan Pasang Surut (umumnya di bagian Selatan) yang merupakan Pertanian Tanaman Pangan dan Kawasan Non Pasang Surut (umumnya Utara) yang merupakan Potensi lahan Perkebunan karet rakyat. Luas wilayah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Kapuas No. Keterangan 1. 2. 3. 4.
Luas (Ha)
Kawasan Hutan Belantara Kawasan Permukiman Sungai Danau dan Rawa Daerah Pertanian (Sawah, Ladang, Kebun)
2.780.183 3.553 584.280 132.264
Ha Ha Ha Ha
Sumber: Kapuas dalam angka (BPS Kabupaten Kapuas, 2000)
4.2. Faktor-Faktor Yang Melaksanakan Tugas
Mempengaruhi Kemampuan Manajer Dalam
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan manajer adalah: faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman dan kompensasi. Dalam hubungannya dengan penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan baik melalui angket maupun observasi pada KUD maupun manajer KUD yang ada di Kabupaten Kapuas, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tingkat Pendidikan Jika dilihat dari tingkat pendidikan manajer KUD, maka alternatif jawaban yang diberikan oleh manajer dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Manajer No.
Alternatif Jawaban Responden
Manajer (Frekuensi)
Persentase
1.
SLTA
35
77,78
%
2.
Perguruan Tinggi
10
22,22
%
Jumlah
45
100,00
%
Faktor Pelatihan 238
Selain tingkat pendidikan, kemampuan manajer juga di pengaruhi oleh faktor pelatihan yang pernah diikuti serta keaktifannya dalam mengikuti pelatihan tersebut, sehubungan dengan keaktifan mengikuti pelatihan tersebut, maka alternatif jawaban yang diberikan oleh 45 orang manajer dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4.2. Keaktifan Manajer Mengikuti Pelatihan Alternatif Jawaban Responden
No. 1.
Cukup Aktif
2.
Aktif
3.
Selalu Aktif
Manajer (Frekuensi)
Jumlah
Persentase
7
15,56
%
29
64,44
%
9
20,00
%
45
100,00
%
4.3. Pembahasan Hasil Pengujian Statistik Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh faktor Pendidikan, penelitian, pengalaman dan kompensasi terhadap pelaksanaan tugas manajer serta pengaruh kemampuan pelaksanaan tugas manajer terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Kapuas, maka berikut ini akan dibahas seberapa besar pengaruh faktor Pendidikan, pelatihan, pengalaman dan kompensasi terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas dan hubungannya dengan keberhasilan usaha KUD, berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis terhadap variabel-variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas lebih banyak diterangkan oleh faktor pengalaman (X1) yang dimiliki manajer jika dibandingkan dengan faktorfaktor lainnya, karena hasil output memperlihatkan bobot yang tertinggi pada faktor pengalaman (coefisien loading factor sebesar 0,95) dan pengaruhnya sangat signifikan. Hal ini berarti bahwa pengaruh faktor pengalaman sangat besar terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugasnya atau pengaruhnya sangat positif. Hal tersebut lebih disebabkan oleh masih lebih percayanya pengurus maupun anggota KUD terhadap manajer yang berpengalaman, walaupun tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki adalah SLTA. Keadaan tersebut dapat dimengerti karena budaya masyarakat di pedesaan yang lebih menghormati orang yang berpengalaman/berpengaruh dibandingkan dengan yang tidak berpengalaman/berpengaruh di masyarakat. Hal ini diakui atau tidak cukup besar pengaruhnya terhadap setiap penentuan kebijakan untuk mengambil suatu keputusan baik dalam pemilihan pengurus maupun dalam mengangkat manajer/karyawan KUD itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh penulis di lapangan diketahui bahwa anggota/masyarakat lebih percaya pada hasil kerja/realita yang ditunjukkan oleh seseorang jika dibandingkan dengan pendidikan/gelar kesarjanaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu faktor pengalaman menjadi sangat menentukan dan cukup besar
239
pengaruhnya baik dalam pemilihan pengurus, pengangkatan manajer maupun karyawan KUD di Kabupaten Kapuas. 2. Pengaruh faktor pelatihan (X2) terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas (Y) adalah positif dan signifkan (coefisien loading factor sebesar 0, 42). Hal ini berarti bahwa pengaruh faktor pelatihan cukup besar terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugasnya, atau pengaruhnya positif Hal tersebut lebih disebabkan karena manajer KUD di Kabupaten Kapuas cukup aktif dalam mengikuti pelatihan perkoperasian maupun pelatihan-pelatihan lainnya yang sangat mendukung terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai manajer. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa minat manajer untuk mengikuti kegiatan pelatihan cukup besar dan terungkap bahwa penambahan pengetahuan merupakan prioritas utama dan mutlak dilakukan sepanjang pelatihan yang diberikan tersebut dirasakan bermanfaat bagi pengembangan usaha KUD ke arah yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesiapan sumber daya yang dimiliki KUD telah cukup memadai untuk mengembangkan manajemen usaha yang lebih baik di masa depan. 3. Pengaruh faktor kompensasi (X4) terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas (Y) adalah positif dan signifikan (coefisien loading sebesar 0,47). Hal ini berarti bahwa pengaruh faktor kompensasi cukup besar terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugasnya atau pengaruhnya positif Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategic sumber daya manusia yang mempunyai imbas signifikan atas fungsi-fungsi sumber daya lainnya. Kompensasi finansial juga mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi karena kompensasi mempunyai pengaruh kuat atas kepuasan kerja produktivitas, perputaran karyawan dan proses lainnya di dalam sebuah organisasi. Oleh karma itu faktor kompensasi ini harus betul-betul dapat diperhatikan oleh KUD di Kabupaten Kapuas. 4. Pengaruh faktor Pendidikan (X1) terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas (Y), adalah positif (coefisien loading factor sebesar 0,27) tetapi pengaruhnya tidak secara signifikan. Hal ini berarti bahwa pengaruh faktor pendidikan relatif rendah terhadap kemampuan manajer KUD dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut lebih disebabkan oleh rata-rata pendidikan manajer KUD di Kabupaten Kapuas adalah tamatan SLTA (77,78%), sedangkan yang berpendidikan terakhir perguruan tinggi hanya sebanyak (22,22%). Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa rendahnya pendidikan manajer lebih disebabkan oleh belum mampunya KUD mengangkat dan memberikan kompensasi yang memadai kepada manajer yang berpendidikan tinggi/sarjana mengingat skala usaha masih relatif kecil dan disamping itu juga minat para sarjana untuk mengabdikan dirinya di bidang perkoperasian relatif masih rendah. Hal tersebut dapat dimengerti karena selama ini citra koperasi dan khususnya KUD masih kurang baik di mata masyarakat. Disamping itu juga koperasi/KUD belum mampu memberikan jaminan masa depan yang memadai kepada manajer/karyawan mengingat skala usaha yang masih relatif kecil dan di sisi lain pengelolaan usaha KUD masih menerapkan pola manajemen yang tidak
240
5.
6.
7.
8.
profesional (tradisional), sehingga tidak mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Pengaruh kemampuan manajer dan melaksanakan tugas (Y) terhadap keberhasilan KUD di Kabupaten Kapuas (Z) menunjukkan pengaruh yang positif (coefisien loading factor sebesar 0,48)dan pengaruhnya signifikan. Hal ini berarti bahwa pengaruh kemampuan manajer dalam melaksanakan tugasnya terhadap keberhasilan. KUD di Kabupaten Kapuas adalah positif Keberhasilan usaha KUD tersebut tidak terlepas dari kemampuan manajer dalam melaksanakan fungsifungsi manajemen koperasi yang menjadi tugas utamanya dalam mengelola usaha KUD di Kabupaten Kapuas. Di samping itu juga terdapat pengaruh faktor lain sebesar 77 % seperti pengurus, anggota, kondisi ekonomi makro dan ketentuanketentuan pemerintah lainnya patut diperhitungkan. Pengaruh volume usaha terhadap keberhasilan usaha. KUD adalah positif dan signifikan (coefisien loading factor sebesar 0,68). Hal ini berarti bahwa pengaruh volume usaha terhadap keberhasilan usaha KUD adalah positif Kontribusi volume usaha terhadap Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa keberhasilan usaha KUD yang cukup besar ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan anggota, terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh koperasi serta meningkatnya partisipasi anggota terhadap kegiatan usaha KUD di Kabupaten Kapuas. Oleh sebab itu manajer diharapkan dapat memanfaatkan situasi dan peluang yang baik ini untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota dengan menyediakan berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh anggota. Dengan demikian diharapkan anggota akan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan usaha KUD. Pengaruh sisa hasil usaha (SHU) terhadap keberhasilan usaha KUD adalah positif dan. signifikan (coefisien loading factor sebesar 0,74). Hal ini berarti bahwa pengaruh SHU terhadap keberhasilan usaha KUD ini memberi makna bahwa manajer KUD di Kabupaten Kapuas telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang usaha koperasi yang berdampak positif pada peningkatan volume usaha dan meningkatnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi serta diiringi oleh peningkatan sisa hasil usaha Keberhasilan pencapaian sisa hasil usaha yang cukup besar ini tidak terjadi dengan sendirinya tetapi diperoleh melalui suatu proses kegiatan usaha yang gist dengan menggunakan setiap tenaga, sumber daya dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada secara maksimal. Pengaruh modal terhadap keberhasilan usaha KUD adalah positif dan signifikan (coefisien loading factor sebesar 0,63). Hal ini berarti bahwa pengaruh modal terhadap keberhasilan usaha KUD positif Besarnya pengaruh modal terhadap keberhasilan usaha ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan partisipasi Anggota yang semakin meningkat dalam merespon berbagai usaha yang dilaksanakan oleh manajer KUD. Berkembangnya modal juga tidak terlepas dari peranan pemerintah terutama dalam menyediakan fasilitas-fasilitas kredit melalui SKIM Kredit yang disalurkan pemerintah melalui lembaga perbankan, sehingga diperoleh pendapatan (sisa hasil) dan pelayanan yang memadai pada para anggota, dan mampu mengadakan tabungan dalam bentuk cadangan-cadangan
241
(reserve fund) yang mana hal ini akan meningkatkan modal sendiri untuk menuju ke arah koperasi yang mampu menghimpun modal dengan kekuatan sendiri. 9. Pengaruh perputaran modal terhadap keberhasilan usaha KUD adalah positif dan signifikan (coefisien loading factor sebesar 0,56). Hal ini berarti bahwa pengaruh perputaran modal terhadap keberhasilan usaha KUD positif Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tingkat perputaran modal KUD di Kabupaten Kapuas cukup tinggi. Perputaran modal yang cukup tinggi ini tidak terlepas dari upaya manajer dalam merespon setiap kebutuhan yang diperlukan oleh anggota dan disisi lain tidak terlepas dari peran serta anggota yang cukup aktif terhadap usaha yang dijalanklan oleh KUD. 10. Pengaruh rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas (RLS) terhadap keberhasilan usaha KUD adalah positif dan signifikan (coefisien loading factor sebesar 0,40). Hal ini berarti bahwa pengaruh RLS terhadap keberhasilan usaha KUD positif. Berdasarkan data yang diperoleh dari 45 KUD yang diteliti terdapat 40 KUD yang telah memenuhi standar minimal rasio RLS yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Lembaga, Koperasi, Departemen Koperasi Tahun 1991 (Kriteria 8) yaitu minimal 75 %, dan dari 45 KUD yang diteliti tersebut hanya terdapat 5 KUD yang tidak dapat memenuhi standar minimal Ratio RLS. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pencapaian rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas (RLS) KUD di Kabupaten Kapuas cukup baik 11. Pengaruh profit margin terhadap keberhasilan usaha KUD adalah positif dan signifikan (ceofisien loading factor sebesar 0,72). Hal ini berarti bahwa profit margin berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha KUD. Pengaruh profit margin yang cukup besar ini menunjukkan bahwa manajer KUD cukup mampu memanfaatkan semua sumber daya yang ada serta peluang-peluang usaha yang dapat dengan segera direspon oleh anggota. Dengan respon yang sangat positif dari anggota tersebut manajer dapat mengembangkan usaha KUD untuk meraih keberhasilan usaha yang lebih besar dan sebagai implikasinya profit margin KUD akan semakin besar pula. Semakin tinggi profit margin yang dicapai maka semakin efisien KUD dalam menjalankan kegiatan penjualan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor pelatihan, pengalaman dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugasnya pada KUD di Kabupaten Kapuas, sedangkan faktor pendidikan berpengaruh positif tetapi pengaruhnya secara tidak signifikan terhadap kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas. 2. Kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas, berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha KUD di Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
242
5.2. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1. Mengingat kualitas SDM manajer KUD di Kabupaten Kapuas relatif rendah dan rata-rata lulusan SLTA, maka hendaknya pihak pengurus KUD maupun instansi terkait dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajer melalui Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, dengan demikian diharapkan manajer dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 2. Mengingat kompensasi yang diberikan kepada manajer relatif masih rendah, maka disarankan bagi KUD yang sudah maju dapat memberikan kompensasi tetap kepada manajer dengan tambahan insentif berupa sistem bagi hasil atau dengan sistem persentase. Untuk KUD yang relatif belum berkembang dapat memberikan kompensasi yang memadai kepada manajer dengan selalu memperhatikan kemampuan koperasi. Dengan demikian manajer akan lebih terpacu untuk gist berusaha dan mencari peluang-peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan koperasi sehingga dapat memberikan kompensasi yang cukup memadai bagi manajer maupun karyawan koperasi. 3. Untuk meningkatkan modal koperasi hendaknya pihak KUD lebih mengutamakan pemupukan modal dari anggota sendiri sehingga mengurangi ketergantungan dengan modal dari pihak ketiga. 4. Hendaknya usaha yang dilakukan oleh KUD memperhatikan kebutuhan anggota, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anggota dapat terlayani dengan baik. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif setiap anggota terhadap setiap aktivitas maupun usaha KUD. 5. Variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti kepribadian, batas usia, anggota, pengurus, pengawas serta variabel makro meliputi peranan pemerintah, kondisi perekonomian makro, persaingan dan ketentuan-ketentuan lainnya hendaknya dapat diteliti oleh pars mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam lagi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas dan hubungannya dengan keberhasilan usaha koperasi. DAFTAR PUSTAKA Aloewi & Rini Arqita, 1995. Manajemen Koperasi, Modul, Bina Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil Indonesia, YTP Malang, Jatim. Bambang Ryanto, 1991. Dasar-dasar Pembelanjaan, Yayasan badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta. Balitbangkop, 1985. Pengkajian tentang partisipasi anggota dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta. Baswir Revrisond, 1977. Agenda Ekonomi Kerakyatan. Cetakan Ke I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 243
Dawam Raharjo, 1977. Koperasi Indonesia Mengahadapi Abad 21. Dekopin, Jakarta. Depkop & PPK, 1996. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Dirjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Jakarta. Davis, Gordon B and Margarethe H. Olson, 1985. Management Information System – Conceptual Foundation, Structure, and development, Mc. Grave-Hill Book Company Dirjen Pendidikan Tinggi, 1981, Filsafat Ilmu, Proyek Pengembangan Institut Pendidikan Tinggi, Jakarta. Edilius, 1989. Manajemen Koperasi Indonesia. Rineka Cipta. Flippo. Edwin. B, 1980. Personel Manajement, Sixth Edition, McGraw-Hill Book Company, International Edition. Gibson, J. L, Ivancivie dan Donelly, 1989. Organisasi Manajemen, Erlangga Jakarta. Handoko, T.Hani, 1984. Manajemen, Edisi 2, BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hendrodjogi, 1998. Koperasi, Azas-azas, Teori dan Praktek. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. Hanel. A, 1988. Basic Aspect of Cooperative Organization and Polices for their Promotion in developing countries. Universitas Padjadjaran, Bandung
244
