Oleh: Taufiq Hidayatullah, S.H.I. NIM: TESIS

RELASI SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF FEMINISME KAJIAN ATURAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh: Taufiq Hidayatullah, S.H.I. NIM: 1120310009

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

Yogyakarta 2013

ABSTRAK Hubungan suami isteri dalam rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama . Karena Islam agama yang mengajarkan untuk melindungi setiap hakhak manusia tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan manusia itu sendiri. Diantara hak-hak manusia itu adalah hak untuk memperoleh kebebasan, dalam Islam tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh segala bentuk kebebasan. Islam bahkan menganjurkan manusia bebas untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarga. Namun demikian, masyarakat umumnya masih menerapkan budaya patriarki, yang menegaskan posisi perempuan nomor dua setelah laki-laki (second line) dan masih diperkuat melalui perundang-undangan yang melegitimasi budaya tersebut. Dalam pembahasan ini, penulis menguraikan beberapa pendapat dan argumen para feminis yang membahas mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mencantumkan peraturan Perkawinan di Indonesia yang membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri, pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui relevansinya. Sehingga bisa dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, tanpa adanya subordinasi Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yang akan memberikan kupasan untuk memahami materi hukum normatif law in book dengan mengungkapkan dan memahami realitas historis dan politis yang mempengaruhi proses terbentuknya KHI dan materi hukum yang terkandung di dalamnya. Adapun jenis yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan mengumpulkan data dan informasi seperti buku-buku, baik buku primer maupun skunder, maupun referensi lainnya yang menjelaskan tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara suami isteri.

Dengan menggunakan metode dan pendekataan tersebut, maka dapat diketahui kesetaraan yang mengandung pengertian bahwa baik laki-laki (suami) maupun perempuan (isteri) mempunyai atau memiliki hak dan kewajiban juga kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak-haknya, kemudian dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarkat sampai mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan baik laki-laki dan perempempuan tanpa dibatasi geraknya dengan alasan apapun.

Kata kunci : Normatif-Yuridis. Feminisme, Egalitarianisme.

vi

MOTTO

TIADA HIDUP YANG TIDAK MUNGKIN DI DUNIA INI, KECUALI MEMBALAS JASA KEDUA ORANG TUA TERCINTA.

HADAPI DENGAN SENYUMAN, APAPUN YANG TERJADI ADA MAKSUD ILAHI

vii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini dengan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Imam Muhyiddin, Ibunda Siti Mustafa’ah, Adikku Rizqia Irfana, Faishol Faruq Al-Anshori, Dan si imut Luthfi Imam Mubaraq.

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Konsonan Tunggal Huruf Nama Arab ‫أ‬ Alif ‫ب‬ Ba’ ‫ت‬ Ta’ ‫ث‬ Sa’ ‫ج‬ Jim ‫ح‬ ḥa’ ‫خ‬ Kha’ ‫د‬ Dal ‫ذ‬ Żal ‫ر‬ Ra’ ‫ز‬ Zai ‫س‬ Sin ‫ش‬ Syin ‫ص‬ Ṣād ‫ض‬ Ḍāḍ ‫ط‬ Ṭa’ ‫ظ‬ Ẓa’ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺀ‬

Huruf Latin B T Ṡ J Ḥ Kh D Ż R Z S Sy Ṣ Ḍ Ṭ Ẓ

‘ain Gain Fa’ Qāf Kaf Lam Mim Nun Wawu Ha’ Hamzah

G F Q K L M N W H ` ix

Keterangan Tidak dilambangkan Be Te Es (dengan titik di atas) Je Ha (dengan titik di bawah) Ka dan ha De Zet (dengan titik di atas) Er Zet Es Es dan ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) Koma terbalik di atas Ge Ef Qi Ka El Em En We Ha Apostrof

‫ي‬

Ya’

Y

Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap ‫ﻋﺪة‬ Ditulis ‘iddah Ta’ Marbutah 1. Bila dimatikan ditulis “h” ‫هﺑﺔ‬ ‫ﺟزﻴﺔ‬

Ditulis Ditulis

Hibah Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya) Bila diikuti dengan kata sandang “al”serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h” ‫آراﻣﺔ اﻷوﻟیﺎﺀ‬ Ditulis Karāmah al-Auliyā` 2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis “t” ‫زآﺎة اﻟﻓﻃر‬ Ditulis

Zakātul fiṭri

Vokal Pendek

‫و‬

Kasrah

Ditulis

i

Fathah

Ditulis

a

Ḍammah

Ditulis

u

Vokal Panjang fatḥah + alif fatḥah + ya’ mati

Ditulis Ditulis

ā ā

kasrah + ya’ mati ḍammah + wawu

Ditulis Ditulis

ī

ū

Ditulis Ditulis

ai au

Vokal Rangkap fatḥah + ya’ mati fatḥah + wawu mati

x

KATA PENGANTAR ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و اﻟﺼّﻼة و اﻟﺴّﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء و اﻟﻤﺮﺱﻠﻴﻦ ﺱﻴّﺪﻧﺎ و ﻡﻮﻻﻧﺎ ﻡﺤﻤّﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ و‬ ّ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ر‬ ‫ أﻡّﺎ ﺑﻌﺪ‬،‫ﺹﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin. Tesis dengan judul “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Antara Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesisi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi do’a dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Drs. H. Imam Muhyiddin, M. Mpd. dan Ibunda Hj. Siti Mustafa’ah Imam, S.Pdi, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi ananda. Mudahmudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Adinda tercinta Rizqiya Irfana, Lc. Faishol Faruq Al-Anshori dan Lutfi Imam Mubarok yang menyertai warna hidup penulis.

xi

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy’arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, beserta staf-stafnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, beserta staf-stafnya. 3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam, beserta jajarannya. 4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. 5. Para Dosen yang telah mengajar penulis dengan sungguh-sungguh dan telah memberikan segala ilmunya kepada penulis selama menjalani program studi S2 di UIN Sunan Kalijaga, yaitu : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Dr. H. Machasin, M.A., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. H. Nurcholish Setiawan, M.A., Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Prof. Dr. Suyata, M.Sc., Prof. Dr. Siti Partini, S.U., Dr. Hamim Ilyas, M.A., Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag., Dr. Bunyan Wahib, M.A., Euis Nurlaelawati, M.A, Ph.D., Dr. Munawwar Ahmad, M.Si., Drs. Kholid Zulfa, M.Si. 6. Semua sahabat di kelas HI-HK. A UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2011. Perjuangan memang berat!!!

xii

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 04 Juli 2013 Penyusun

Taufiq Hidayatullah, S. H. I NIM. 1120310009

xiii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................................... ii PENGESAHAN DIREKTUR ......................................................................... iii PERSETUJUAN TIM PENGUJI…………………………………………… iv NOTA DINAS PEMBIMBING ……………………………………………… v ABSTRAKS ...................................................................................................... vi MOTTO.............................................................................................................. vii PERSEMBAHAN…………………………………………………………… viii PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................................... ix KATA PENGANTAR ...................................................................................... xi DAFTAR ISI ………………………………………………………………… xiv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN .........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah...........................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

10

C. Tujuan dan Kegunaan ..............................................................

11

D. Telaah Pustaka .........................................................................

12

E. Kerangka Teoretik ....................................................................

14

F. Metode Penelitian ....................................................................

19

G. Sistematika Pembahasan ..........................................................

21

FEMINISME SEBAGAI GERAKAN ........................................

22

A. Sejarah dan Teori-Teori Feminisme .........................................

22

B. Feminisme Memandang Jender………..…………………… ..

38

xiv

C. Feminisme Islam ......................................................................

46

D. Relasi Laki-laki dan Perempuan………………………………

55

BAB III PERUMUSAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ......................

65

A. Telaah Historis dan Pemberlakuan Kompilasi Hukum

BAB IV

Islam (KHI) ..............................................................................

65

B. Asas-Asas Perkawinan ............................................................

86

C. Hak dan kewajiban Suami dan Isteri dalam KHI ....................

91

ANALISIS TENTANG KESETARAAN HAK ANTARA SUAMI ISTERI DALAM KHI ...................................................

99

A. Analisis terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Antara Suami Isteri..............................................................................

99

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pasal-Pasal Tentang Hak dan Kewajiban Antara Suami Isteri dalam KHI Tidak Setara Equal…………………………………… ........... 124 BAB V

PENUTUP ..................................................................................... 131 A. Kesimpulan .............................................................................. 131 B. Saran-saran ............................................................................... 132

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 134 LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yang memiliki fitrah beragama. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.1 Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam membentuk keluarga. Dalam hubungan perkawinan, sang wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Disini martabat keduanya tidaklah berbeda.2 Hal demikian menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, yang membedakan adalah tingkat                                                              1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1.  2 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 256.   

1

2

ketaqwaan manusia itu sendiri. Di antara hak-hak manusia itu adalah hak untuk memperoleh kebebasan, dalam Islam tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh segala bentuk kebebasan. Islam bahkan menganjurkan manusia bebas untuk menjadikan kesejahteraan dan ketentraman keluarga. Islam mempunyai posisi yang unik karena mengakui status ekonomi wanita yang independen dan memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali.3 Islam berpandangan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah sama atau setara. Dengan demikian pada dasarnya Islam adalah agama yang memerdekakan dan memandirikan perempuan, dan tidak benar dengan apa yang dilontarkan oleh gagasan barat yang menyatakan hukum Islam tidak adil dan ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.4 Kehidupan dalam masyarakat terdapat akar sejarah panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun di atas dasar tatanan yang timpang, yaitu tatanan nilai di mana laki-laki ditempatkan sebagai pihak superior (kuat) di hadapan perempuan yang inferior (lemah). Berabad-abad lamanya tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan fenomena yang sudah dikenal manusia selama berabad-abad. Para peneliti kontemporer kemudian mengklasifikasi perbedaan tersebut ke dalam dua tipe: seks dan                                                              3 Muhammad Qutub, Islam Agama Pembebas, Terj. Fungky Kusnaedi Timur, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 212-213.  4 Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, terj. M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 1995), hlm. 71. 

3

jender. Seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis yang merupakan hasil bawaan sejak lahir, sedangkan jender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat nonbiologis yang merupakan hasil kontruksi masyarakat sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing. Karena merupakan hasil bawaan sejak lahir, maka seks bersifat universal dan tidak berubah-ubah dari satu waktu ke waktu lain atau dari satu tempat ke tempat lain, karena merupakan hasil kontruksi masyarakat, jender bersifat kondisional dan temporal atau berbeda-beda dan berubah-ubah dari satu tempat dan waktu ke tempat dan waktu yang lain.5 Perbedaan seks dan jender pada tahap berikutnya melahirkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan seks mengharuskan perempuan mengemban peran mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki berperan membuahi sel telur dengan spermanya. Perbedaan jender menempatkan perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai yang dipimpin dan laki-laki sebagai pemimpin dan sebagainya. Beberapa kalangan, lebih-lebih kaum feminis dan gerakan perempuan, menghubungkan kasus-kasus perempuan yang selalu menjadi korban dengan sistem sosial patriarkhal yang berlaku dalam masyarakat kita, suatu sistem sosial yang berpihak pada dan dominasi kaum laki-laki. Sistem yang

                                                             5 Ivan Illich, Matinya Jender, terj: Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Yogyakarta, 1999), hlm. 74. 

4

demikian dinilai merugikan kaum perempuan, bahkan menjadikan kaum perempuan sekedar sekrup kecil atau pelengkap dalam bangunan sosial.6 Akibat yang ditimbulkan dari anggapan yang memposisikan perempuan sebagai second line, maka timbulnya tuntutan-tuntutan hak asasi perempuan yang menginginkan adanya kesetaraan dengan laki-laki. Yang patut dicatat dari berbagai perjuangan wanita untuk mendapatkan hakhaknya adalah wanita yang mengatasnamakan Islam. Menurut Arkoun isu-isu sosial yang sering diperbincangkan oleh kaum muslimin sendiri yaitu soal status perempuan dalam Islam. Dia juga mengatakan kaum muslimin tidak boleh menepiskan problem ini dengan berkata bahwa Al-Qur’an telah mengangkat status perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Kaum muslimin juga tidak boleh termakan oleh pandangan barat yang menyatakan bahwa Islam merendahkan status perempuan.7 Kalangan aktivis feminis selalu mempertanyakan tentang konsep keadilan dan kesetaraan jender. Doktrin agama dianggap sebagai doktrin yang mendiskriminasikan perempuan. Mereka mencoba membedah dalil-dalil lain yang memposisikan perempuan sebagai mitra kaum laki-laki atau sejajar. Bahkan ayat tentang “kelebihan” laki-laki tak luput dari pembedahan. Alasannya jelas, posisi kaum perempuan dan laki-laki adalah sebagai mitra sejajar dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

                                                             6 Haedar Nashir, Agama dan krisis kemanusiaan Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 57.  7 Suadi Putra, Mohammad Arkoun tentang Islam dan Modernitas, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 93. 

5

Dalam memahami makna dan kandungan Al-Qur’an, sudah barang tentu tidak hannya terfokus kepada pendekatan tekstual semata, karena bahasa arab yang digunakan dalam Al-Qur’an adalah bahasa yang mempunyai hubungan dialektis dengan kondisi obyektif ketika dan di mana Al-Qur’an diturunkan. Hal ini sangat jelas dapat dilihat melalui riwayat-riwayat sabab nuzul sejumlah ayat.8 Dalam Al-Qur’an mempertegas bahwa kedudukan dan kemuliaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan dinilai bukan dari kekuatan (superioritas) maupun kepintarannya. Tetapi lebih karena ketaqwaannya, firman Allah dalam Al-Qur’an:

‫ﻳﺎاﻳﻬﺎاﻟﻨﺎس اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﻜﻢ ﻣﻦ ذآﺮ وأﻧﺜﻰ وﺟﻌﻠﻨﻜﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎوﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا ان اآﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪاﷲ‬ 9

‫اﺗﻘﻜﻢ ان اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ‬

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa Islam itu menghargai harkat, martabat, derajat, hak setiap perempuan, tanpa membedakan dengan lakilaki. Wanita bebas untuk mengembangkan ekonominya dan tidak lagi termarginalkan.10 Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi lak-laki dan perempuan, yang bertentangan dengan apa yang telah terjadi sejak empat belas abad terakhir ini dan yang sedang terjadi sekarang ini. Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Islam                                                              8

Siti Ruhaini Dzuhayatin, (et.al), Rekontruksi Metodologis Wacana Gender Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 114.  9

QS. al- Hujura>t (49):13.  Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 148.  10

6

memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman yang lebih cocok bagi si laki-laki dan satu perangkat lebih sesuai bagi perempuan sebagai hasilnya.11 Perbedaan peran yang secara jelas diakibatkan oleh perbedaan seks tidak pernah dipermasalahkan sejak dahulu sampai sekarang. Sebaliknya, perbedaan peran yang dihasilkan kontruksi sosial dan kultural (jender) akhirakhir ini mulai dipertanyakan, terutama oleh kaum feminis. Gugatan atau pertanyaan itu muncul karena perbedaan peran jender tersebut banyak melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja ganda.12 Kaum feminis menolak peran-peran jender tertentu yang selama ini dianggap sebagai kodrat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan sebagian feminis yang ekstrim menolak segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta menuntut persamaan yang setara dalam segala hal.13 Kaum feminis menganggap bahwa peran jender yang dilekatkan pada perempuan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga peran-peran jender tersebut bisa diubah kapanpun dan dimanapun dalam kerangka menciptakan dunia yang berkestaraan dan berkeadilan jender. Gagasan meninjau ulang peran jender yang bercorak patrialkal dan menempatkan perempuan sebagai the second class mengahadpi tantangan                                                              11 Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, hlm. 71.  12 Mansour Fakih, Analisis gender dan transformasi sosial, hlm. 12.  13 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 23. 

7

berat, karena beberapa hal. Pertama, peran jender yang bercorak patrialkal ini telah tersosialisasi secara sistematis sejak lama, sehingga melekat secara kuat pada pola pikir dan pola sikap laki-laki dan perempuan. Kedua, peran jender tersebut telah meresap secara mapan dalam berbagai lembaga sosial, seperti lembaga keluarga, hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Ketiga, peran jender tersebut mendapat legitimasi dari negara melalui peraturan perundangundangan dan dari pemeluk agama melalui penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang bias jender.14 Konsep adanya superioritas kaum pria terhadap wanita diikuti oleh para ahli hukum Islam fuqaha> dan ahli tafsir mufassiri
8

diungkapkan oleh sebagian filsuf dengan istilah “kontrak sosial” al-‘Aqd al-

Ijtima>’i>. Akan tetapi kita mengetahui dari ilmu sosiologi bahwa apa yang dinamakan dengan kontrak sosial hanyalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh

kepentingan

kekuatan

sosial

yang

dominan

dan

hegemoni.16

Kepentingan individu tersebut sesuai atau belum dengan prinsip Al-Qur’an, dalam kaitannya dengan perkawinan adalah prinsip kesetaraan egalitarianism antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) dan prinsip keadilan. Sebab masalah perkawinan berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.17 Umpamanya pada surat al-Baqarah disebutkan: 18

‫وﻟﻬﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻟﻠﺮﺟﺎل ﻋﻠﻴﻬﻦ درﺟﺔ‬

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga,19 yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anaknya. Apabila melihat semangat pembangunan atau melahirkanya hukum keluarga bertujuan untuk univikasi hukum, mengangkat harkat dan martabat                                                              16 Nas}r H}am > id Abu> Zayd, Dekonstruksi Gender:Kritik Wacana Perempuan dalam Islam,

 

terj. Moch Nur Ichwan, (Yogyakarta: PSW IAIN Suka dan SAMHA, 2003), hlm 136.  17 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi, (Yogyakarta:ACAdeMIA+Tazzafa, 2009), hlm. 217.  18  Q. S. Al-Baqarah (2): 228.    19  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Grafika,   2006), hlm. 159. 

9

perempuan dan mengikuti perkembangan zaman, menjadi sebuah cita-cita mulia dalam membina sebuah perkawinan mengenai masalah-masalah sosial dalam lingkup keluarga. Maka tidak berbeda jauh yang diajarkan Al-Qur’an yaitu terciptanya keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Maka tidaklah dibenarkan adanya diskriminasi atau subordinasi20 terhadap perempuan atau isteri yang disebabkan karena budaya atau kebiasaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang berlaku dan mengakar sampai saat ini. Dalam penelitian ini, penyusun ingin melihat apakah Hukum Keluarga di Indonesia yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih cenderung meligitimasi peran jender atau budaya patriarkal ataukah lebih cenderung menolak budaya patriarkal tersebut dan menginginkan peran yang setara

equal. Lemahnya kedudukan kaum perempuan di hadapan laki-laki disebabkan oleh hubungan jenis kelamin yang berbeda tidak seimbang antara suami dan isteri. Oleh sebagian masyarakat dan ajaran agama, suami diberi hak yang besar karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, ia adalah pemimpin

dan

pemberi

nafkah

bagi

istri.

Ketidaksetaraan

atau

ketidakseimbangan hubungan ini kemudian juga dikuatkan oleh pasal 79 ayat (1) “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga,” dan pasal 83

                                                            

 

20   Khoiruddin Nasution, “Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan” dalam Ainurrafiq, (ed), Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: AR-RUZ PRESS, 2002), hlm. 255. 

10

ayat (2)  Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Di sinilah analisis feminisme dirasa akan mampu menjawab persoalan menyangkut hubungan suami istri, khususnya menyangkut hak dan kewajiban antara suami isteri dalam keluarga. Analisa feminis yang dimaksud adalah sebuah kerangka analisis dengan melihat problem-problem yang ditimbulkan oleh kemungkinan perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam aturan-aturan pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembacaan dengan analisis feminis akan menempatkan suami dan isteri dalam posisi yang berimbang dalam hal rasa “keadilan” serta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan serta kewajibankewajiban yang sepatutnya mereka laksanakan.

B. Rumusan Masalah Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.21 Sebuah penelitian selayaknya terfokus pada persoalan inti yang hendak dikaji agar tidak terjadi pengulangan dari penelitian-penelitian yang pernah ada serta tidak terlalu melebar. Maka berangkat dari uraian permasalah di atas, dalam tulisan ini penyusun memfokuskan ketentuan-ketentuan pada hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyangkut hak dan kewajiban suami isteri. Maka kajian diarahkan kepada dua pertanyaan berikut:                                                              21   Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312. 

11

1. Bagaimanakah pandangan feminis tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara suami istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? 2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI mengarah pada kecenderungan adanya ketidaksetaraan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Sebuah penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas. Dan penelitian tentang “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Feminisme” ini bertujuan antara lain: 1. Menjelaskan pandangan para feminisme tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara suami isteri yang ada dalam KHI. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI cenderung tidak berlandaskan kesetaraan. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 1. Menambah

atau

memberikan

sumbangan

pemikiran

bagi

ilmu

pengetahuan khususnya terhadap hukum keluarga Islam yang lebih menekankan kesetaraan dan keadilan. 2. Memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dengan analisis feminisme.

12

D. Telaah Pustaka Penelitian tentang perkawinan sebetulnya bukanlah tema baru. Begitu juga dengan penelitian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Telah cukup banyak penelitian maupun buku yang ditulis oleh para peneliti sebelumnya mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi, penelitian yang memfokuskan pada hak dan kewajiban antara suami istri dalam perkawinan sebagaimana tersurat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan analisis feminis tampaknya belum banyak dilakukan. Hal ini dapat dimengerti, karena perspektif feminis belum begitu popular di Indonesia, dibanding analisis hukum dan politik atau analisis-analisis lainnya. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa literatur yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis di antaranya, salah satu penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2001 oleh Misbahul Mujib, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melalui tesis “Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Kritis atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam UU No. 1 1974 tentang Perkawinan dan KHI Perspektif Perubahan Sosial.” Penelitian ini mungkin memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan dalam konteks melihat obyek penelitan UU No. 1 1974 dan KHI. Akan tetapi, penelitian tersebut

13

menitikberatkan

pada

perubahan-perubahan

sosial

yang

ada

pada

masyarakat.22 Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan Atun Wardatun pada tahun 2000, melalui

tesisnya “Wanita Indonesia Dalam Keluarga

Perspektif Feminis Muslim (Telaah Isu Peran Jender Dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.” Namun hanya menyoroti UU Perkawinan UU No. 1/1974. Itupun hanya mengkaji pasal 31 dan 34 tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam penelitian tersebut, ketentuan hak dan kewajiban suami istri dilihat dengan kaca mata pemikiran dua feminis muslim, yaitu Fatima Mernissi dan Riffat Hassan.23 Endin Lidinillah penelitian yang berjudul: “Jender dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Kecenderungan Jender dalam ketentuan-ketentuan Perkawinan KHI.” Penelitian tersebut memberikan perhatian terhadap pada obyek masalah mengenai wali nikah, saksi nikah, hak dan kewajiban suami istri.24 Penelitian yang dilakukan Mohammad Rofi’I Mahasiswa Fakultas Syari’ah jurusan Peradilan Agama pada tahun 1999 yang berjudul: “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Wacana Keteraan Laki-laki dan Perempuan.” Penelitian tersebut Lebih

                                                             22

Misbahul Mujib, “Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Kritis atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam UU No. 1 1974 tentang Perkawinan dan KHI Perspektif Perubahan Sosial” (Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)  23 Atun Wardatun, “Wanita Indonesia Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim (Telaah Isu Peran Jender Dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan” (Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).  24 Endin Lidinillah, “Jender dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Kecenderungan Jender dalam ketentuan-ketentuan Perkawinan KHI” (Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002). 

14

menitikberatkan adanya wacana kesetaraan dan lebih mengambil obyek Undang-undang No. 1 Tahun 1974.25

E. Kerangka Teori Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang seringkali melahirkan diskriminasi

terhadap

perempuan

timbul

sebagai

akibat

kerancuan

pemaknaan antara seks dan jender. Seks dalam arti jenis kelamin adalah identifikasi laki-laki dan perempuan secara biologis dengan kriteria laki-laki sebagai makhluk yang mempunyai penis, berjakun dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui.26 Jika pengertian seks bisa dikatakan sama dengan ciri-ciri kodrati, maka jender merupakan sifat yang melekat pada lelaki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial. Ciri-ciri bahwa laki-laki kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan lemah lembut, emosional, cantik ataupun keibuan merupakan ciri-ciri lahir diri yang sebetulnya bisa dipertukarkan antara lelaki dan perempuan. Sifat-sifat tersebut tidak identik pada kedua jenis kelamin.27 Sungguhpun demikian, perbedaan laki-laki dan perempuan seringkali tidak didasari oleh apa yang ada secara biologis dan kodrati pada                                                             

25     Mohammad Rofi’I, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Wacana Keteraan Laki-laki dan Perempuan” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999).  26 Mansour Fakih, Analisis Gender, hlm. 8.   

15

diri masing-masing, tetapi lebih pada kesan dan kontruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Ironisnya, hal itu seringkali melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, tidak hanya di masyarakat tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga. Teori yang mengupas kaitan antara hukum dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sudah banyak dikemukakan oleh berbagai tokoh dari berbagai aliran hukum. Engen Ehrlich (1826-1922), tokoh aliran sociological

jurisprudence, mengemukakan bahwa hukum adalah pencerminan dan konkritisasi dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Maka hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai polapola kebudayaan (culture patterns).28 Sebagai respon atas perbedaan jender yang melahirkan berbagai diskriminasi inilah lahir beragam teori yang menjelaskan persoalan jender. Teori-teori tersebut antara lain teori struktural fungsional, teori konflik dan teori feminis. Teori feminis itu sendiri terdiri dari beberapa aliran antara lain:

Radikal Feminism, Liberal Feminism, Socialist Feminism dan Marxist Feminism. Beragam teori yang ada tersebut merupakan jawaban dari persoalan persoalan jender yang selama ini terjadi. Menurut Mansour Fakih, perbedaan jender yang akhirnya melahirkan ketidakadilan jender terjadi melalui proses yang panjang, antara lain: pertama, proses politik. Subordinasi                                                              28     Lihat Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 28. Lihat juga Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 36. 

16

terhadap perempuan seringkali terjadi dalam wilayah politik, terutama dalam pengambilan keputusan. Hal itu setidaknya terlihat dari ijin-ijin yang harus didapatkan istri dari suaminya ketika dia hendak menempuh studi atapun bekerja keluar negeri.29

Kedua, dalam bidang ekonomi. Proses subordinasi dan marginalisasi terjadi dalam kultur dan birokrasi maupun program-program pembangunan.

Ketiga, penandaan atau seteoritipe merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan pemberian label atau seterotipe merupakan bentuk penindasan kultural atau idiologis yang mengakibatkan kondisi perempuan menjadi termarginalisasi. Misalnya, setereotipe perempuan sebagai ibu rumah tangga, lemah, emosional dan lain lain. Hal itu seringkali menimbulkan mereka kehilangan hak untuk berperan diwilayah publik dan disibukkan dengan semata-mata urusan domestik.30 Keempat, perbedaan dan pembagian jender juga seringkali membuat perempuan menanggung beban ganda dan bekerja lebih keras. Hal itu terjadi kepada perempuan yang bekerja. Di satu sisi, mereka harus memerankan tugas seorang ibu rumah tangga dan disisi lain mereka juga harus memeras keringat untuk membantu mencukupi ekonomi keluarga. Kelima, perbedaan jender juga kerap melahirkan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam bentuk pelecehan seksual dan pemerkosaan. Keenam, seluruh manifestasi perbedaan dan pembagian jender tersebut akhirnya akan mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan. Dengan kata lain, segala bentuk                                                              29    Mansour Fakih, Analisis Gender, hlm. 148.  30 Ibid., hlm. 149. 

17

manifestasi perbedaan jender tersebut juga merupakan proses penjinakkan peran jender, sehingga kaum perempuan sendiri merasa bahwa kondisi dan posisi yang mereka alami merupakan sesuatu yang normal dan kodrati.31 Jika ditarik pada konteks perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka akan terlihat adanya sebuah titik kejanggalan tentang hak dan status laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang tergambar dalam Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan atau perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita demi menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dan cara-cara yang diridai Allah.32 Tidak ada suatu pergaulan yang lebih indah, akrab dan mesra lahir dan batin di dunia ini, selain pergaulan antara suami istri, mereka laksana dua tubuh yang berjiwa satu. Suami demikian mereka memiliki kewajiban satu sama lain. Wanita mempunyai hak dengan baik kepada pria.33 Karena lakilaki dan perempuan tidak dibedakan Equal, Al-Qur’an menegaskan pada surat al-Hujura>t ayat 13:

‫یﺎایﻬﺎاﻟﻨﺎس اﻥﺎ ﺧﻠﻘﻨﻜﻢ ﻣﻦ ذآﺮ وأﻥﺜﻰ وﺟﻌﻠﻨﻜﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎوﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا ان اآﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪاﷲ‬ 34

‫اﺕﻘﻜﻢ ان اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ‬

                                                             31 Ibid., hlm. 151.  32 Yusuf al-Qaradha>wi>, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj. As’ad Yasin, cet. Ke-5,   (Jakarta: Gema Insani Prees, 1996), hlm. 571.  33 Hasbi Indra dkk, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 183.  34 Q. S. Al-Hujura>t (49): 13. 

18

Maksud dari hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain,35 dan kita melihat masyarakat tidak menanamkan secara luas nilai kebebasan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.36 Sedangkan kewajiban adalah apa yang semestinya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu antara suami dan isteri mempunyai beberapa kewajiban.37 Dari situ, dapat dikatakan pada dasarnya sebuah hubungan pernikahan hanya melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan atau monogami. Akan tetapi, ada hal yang patut dipertanyakan menyangkut hak dan kewajiban yang termaktub dalam Komplikasi Hukum Islam. Aturan-aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri tersebut tertuang dalam pasal 77-84 KHI. Dalam aturan tersebut terdapat perbedaan status dan pembagian peran suami istri .hal itu akan berimplikasi tentang pembagian hak dan kewajiban. Selain itu, perbedaan tersebut terjadi karena Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan kitab-kitab yang ditulis di mana perempuan memang belum banyak mempunyai kemampuan untuk memerankan dalam wilayah publik dan dianggap hanya mempunyai kompetensi pada wilayah domestik, selain juga kitab-kitab tersebut disusun oleh para ulama yang hidup dalam lingkungan patrilineal.

                                                             35 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 159.  36 Nas}r H}am > id Abu> Zayd, Dekonstruksi Gender:Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, terj. Moch Nur Ichwan, (Yogyakarta: PSW IAIN Suka dan SAMHA, 2003), hlm. 111.  37 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 159. 

19

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian pustaka library research dan akan terfokus pada kajian atas Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84. Data-data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari liteatur-liteatur yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, kamus38 dan karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan analisis. Sedangkan kalau dilihat dari materi kajiannya, penelitian ini termasuk penelitian produk hukum yaitu KHI yang bersumber dari hukum Islam normatif, karena mengkaji hukum sebagai norma atau aturan produk pikiran manusia. 2. Sifat Penelitian Penelitian mengenai Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri dalam perkawinan yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 kemudian melalui analisa. Data-data tersebut dijelaskan dan ditafsirkan menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analitis.39 Dalam melakukan analisa, penyusun melakukan analisa dan menjelaskanya dengan cara menelaah setiap poin dalam pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 dengan memakai perpektif feminis.                                                              38 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: bumi Aksara, 1993), hlm. 28  39 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140. 

20

3. Pengumpulan Data Tesis ini termasuk kategori penelitian pustaka. Maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan, menelusuri buku-buku, karya-karya ilmiah, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik bahasan.40 4. Pendekatan Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

normatif-yuridis

Pendekatan normative-yuridis digunakan untuk mengkaji materi hukum normatif law in book yaitu pasal-pasal dalam KHI yang memuat pembakuan

peran

jender

suami

isteri,

juga

digunakan

untuk

mengungkapkan dan memahami realitas historis dan politis yang mempengaruhi proses terbentuknya KHI dan materi hukum yang terkandung di dalamnya.41 5. Analisis Data Dalam menganalisa masalah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis feminis. Pendekatan ini merupakan cara pandang terhadap hubungan dan posisi laki-laki dan perempuan dengan melihat kemungkinan adanya sisi perbedaan dalam perihal hak dan kewajiban dalam perkawinan yang memungkinkan terjadi adanya diskriminasi.

                                                             40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1998), hlm. 236.  41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (jkt: UII-Press, 1986, hlm 51.   

21

G. Sistematika Pembahasan Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masingmasing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua, membahas feminisme dan teori-teorinya yang memuat uraian pengertian feminisme, peran feminisme akan ketidakadilan terhadap perempuan, serta teori-teori feminisme. Sehingga bisa secara akurat memutuskan peran feminisme dalam ketentuan-ketentuan perkawinan. Bab ketiga, berisi uraian seputar Kompilasi Hukum Islam, latar belakang sejarah penyusunannya, hingga posisinya dalam sistem perundangundangan nasional menyangkut perkawinan dikaji secara tuntas. Juga dipaparkan asas/prinsip perkawinan. Bab keempat, merupakan analisis feminisme atas hak dan kewajiban antara suami istri yang ada dalam KHI. Bab ini merupakan bab inti. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menemukan aspek kesetaraan mengenai hak dan kewajiban antara suami istri. Uraian dan analisa bab ini merupakan pengerucutan dari persoalan yang dikaji pada bab sebelumnya. Bab kelima, penutup dan saran-saran.

   

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dalam KHI dengan perspektif feminisme pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yang ada dalam KHI, secara jelas dan tegas pasal ini adalah suatu ketentuan yang bermakna jender, juga mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat, bukan berdasarkan potensi

atau

kemampuan

masing-masing

pasangan,

dengan

mengedepankan kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan sebagai

second line yang bertanggung jawab pada wilayah domestik. Seperti yang ada di dalam masalah kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan seorang laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga. Hal ini mengakibatkan perempuan hanya dijadikan manusia nomor dua dan tidak memiliki kewenangan untuk mengekspresikan dirinya sendiri di dalam perkawinan. Sementara feminisme menginginkan terwujudnya sebuah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (suami-isteri), dengan keduanya mempunyai tanggung jawab penuh terkait berbagai aspek kelangsungan bahtera rumah tangga.

131

132 2. KHI masih didominasi oleh sistem patriarki yang merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial yang kemudian dikukuhkan menjadi kodrat

cultural. Hal ini dikarenakan KHI diusung dari kitab-kitab yang disusun oleh para ulama klasik dengan masa serta budaya yang berbeda dengan realitas budaya masyarkat Indonesia, walaupun dianggap lebih sesuai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat masa sekarang, dikarenakan pola fikir perempuan pada masa sekarang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam

pengembangan

diri

diwilayah

publik.

Begitu

juga,

ada

ketidakseimbangan keterlibatan kaum perempuan, yaitu minim dan tidak proporsional

dalam

hal

penyusunan

Kompilasi

Hukum

Islam,

menyebabkan perempuan tidak memiliki partisipasi lebih, mengenai kontrol dan manfaat bagi masyarakat, pengalaman, pengetahuan dan kepentingannya

supaya

diakomodir

menjadi

salah

satu

bahan

pertimbangan dalam merumuskan substansi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-Saran 1. Disadari oleh kita agar memberikan pengakuan dan penghargaan atas segala bentuk peran, kerja serta tanggung jawab dalam keluarga terhadap isteri sekalipun. Hal tersebut mengindikasikan, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara equal, merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan laki-laki dan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.  Fungsi

133 dalam rumah tangga dipegang suami isteri, dengan begitu kepemimpinan rumah tangga dipegang secara kolektif. 2. Merekonstruksikan kembali tatanan hukum normatif yang ada di Indonesia dalam pengembangan konstitusional khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dengan melibatkan kaum perempuan sebagai salah satu indikator perumusan hukum. 3.

Memberikan pertimbangan dalam menambah khazanah intelektualitas pemikiran Islam dan wacana dalam mutualisme keilmuan modern agar telihat lebih universal.

134

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rinneka Cipta, 1998. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademia Pressindo, 1995. Abdullah, Zulkarnaibi, Mengapa Harus Perempuan?; Menguak Isu Keperawanan,

Derajat, Psikologi, dan Dosa Warisan Perempuan, Yogyakarta: Arruzz, 2003. Abdul, Ghofur Waryono, Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005. Abdullah, Abdul Gani, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan

Agama, Jakarta: Intermasa, 1991. Arif, Syamsuddin, Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban, Jurnal AlInsan No. 3 Vol 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006. Amin, Qasim, Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki,

Menggurat Perempuan Baru terj. Syariful Alam, Yogyakarta: Ircisod, 2003. Arifin, Busthanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah dan

Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Aziz, Erwati, Relasi Jender dalam Islam, Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002. Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004. Baidhawi, Zakiyuddin, Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama.

Geografis dan Teori, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Bahsin, Kamla dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme

dan Relevansinya, terj: S. Herlina, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995. ________________, Memahami Gender, terj. Moh. Zaki Husein, Jakarta: TePlok PRESS, 2002.

135

________________, Menggugat Patriarki, terj. Nungkatjasungkana, Yogyakarta: Yayasan Budaya, 1996. Basri, Hasan, Merawat Cinta Kasih, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999. Budiman, Arief, Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan tentang

Peran Wanita di dalam Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1981. Daud, Moh. Ali, Asas-asas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 1990. dkk, Marhumah, Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai

Sunah Nabi, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003. dkk, Hasbi, Indra, Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Penamadani, 2004. Dewantoro, M. Hajar dan Asnawi, Rekonstruksi Fiqih Perempuan, Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996. Echols, M. John. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1992. Engineer, Ali, Asghar, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terj. Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. Fakih, Mansour, Analisis gender dan transformasi sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. _____________, et, al, Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif

Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2000. Faruqi, Lamya’ Al-, ‘Ailah, Masa Depan Kaum Wanita: Model Masyarakat Ideal

Tawaran Islam. Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern, terj. Masyhur Abadi, Surabaya: El-Fikr, 1997. Hasyim, Syafiq, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan

Dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001. Harahap, M. Yahya, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. H}a>mid, Abu> Nas}r Zayd, Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam

Islam, terj. Moch Nur Ichwan, Yogyakarta: PSW IAIN Suka dan SAMHA, 2003. Indra, Hasbi, Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Penamadani, 2004.

136

Illich, Ivan, Matinya Jender, terj: Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Yogyakarta, 1999. Ibrahim, Ida Subandi dan Hanif Suranto, Wanita dan Media; “konstruksi

ideology gender dalam ruang publik orde baru,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1980. Iehtijanto, Pengembangan Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya’ra>wi, Bandung: TERAJU, 2004. Ihromi, T.O, Kajian Wanita dalam Pembangunan, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1995. Irianto Sulistyawti, Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berprespektif

Kesetaraan Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Obor, 2006.

Moore, L. Henrietta, Feminisme dan Antropologi, terj: Tim Proyek Studi Gender

dan Pembangunan FISIP UI, Jakarta: Obor, 1998. Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: bumi Aksara, 1993. Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi

Gender, Bandung: Mizan, 1999. Muslikhati, Siti, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan

Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2004. Munawar, Said Agil Husin, Al-, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2004. Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi

Jender, Bandung: Mizan, 1999. Mernissi, Fatima, Wanita di dalam Islam, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994. _______________, Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999. Muthahhari, Murtadha, HakWanita dalam Islam, terj. M. Hashem, HakJakarta: Lentera, 1995.

137

Muhsin, Amina Wadud, Wanita di dalam Al-Qur’an, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1992. Munti, Ratna Batara,

Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, Jakarta:

Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999. Mulia, Musdah Siti, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press, 2006. ________________, Muslimah Reformis, Bandung: Mizan, 2005. Muttaqien, Dadan, et, al, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam

Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999. Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan; “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,” Yogyakarta: LkiS , 2001 MD, Moh. Mahfud, et, al, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam

Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999. Nashir, Haedar, Agama dan krisis kemanusiaan Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Nasution, Khoiruddin, Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap

Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia, Jakarta: INIS, 2002. __________________, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan

Perbandingan Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi, Yogyakarta:ACAdeMIA+Tazzafa, 2009. _________________, “Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan” dalam Ainurrafiq,

Fiqh

(et, al),

Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul

Kontemporer, Yogyakarta: AR-RUZ PRESS, 2002.

_________________, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam

Indonesia, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010. _________________, Fazlur Rahman tentang Wanita, Yogyakartan : Penerbit Tazzafa & ACAdeMIA, 2002. Nugroho, Riant, Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

138

Nuryatno, Agus, Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas

Pemikiran Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: UII Press, 2001. Putra, Suadi, Mohammad Arkoun tentang Islam dan Modernitas, Jakarta: Paramadina, 1998. Qarad{a>wi, Yu>su>f, al-, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj: As’ad Yasin, cet. Ke-5, Jakarta: Gema Insani Prees, 1996. __________________, Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah, t, t: Dar al- Wafa’, 1990. Qutub, Muhammad, Timur, Islam Agama Pembebas, Terj. Fungky Kusnaedi, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001. Ruhaini, Dzuhayatin Siti, et, al., Rekontruksi Metodologis Wacana Gender

Dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Rahman, Budhy, Munawar, Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan

Feminisme. Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Rasyidi, Lili, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?, Bandung: Remaja Karya, 1985. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Saptari, Ratna, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial sebuah Pengantar Studi

Perempuan, Jakarta: Kalyanamitra, 1997. Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994. _______________, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII-Press, 1986. Subhan, Zaitunah, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002. _______________, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Al Qur’an, Yogyakarta: LkiS, 1999. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Grafika, 2006. Suriasumantri, S. Jujun Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka

139

Sinar Harapan, 1993. Suma, M. Amin, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan

Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender Dalam Tafsir Quran, Yogyakarta: LKiS, 1999. Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik, Bandung: Tarsito, 1994. Tuttle, Lisa, Encyclopedia of Feminism, New York, Facts On File Publications, 1985. Teba, Sudirman, Perkembangan Metafisis Hukum Islam di Asia Tenggara, Bandung: Mizan, 1991. Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: PARAMADINA, 1999. _______________,  Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur

Islam Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum perkawinan Islam di Indonesia:

Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011. Wahid, Abdurrahman, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Yogyakarta: Desantara, 2001. Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi

hingga Ukhuwah, Bandung : Mizan, 1994.

. 

Lampiran

DAFTAR TERJEMAHAN

No

Fn

Hlm

Terjemah BAB I

1.

9

5 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

2.

18

8 Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

3.

34

17 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. BAB III

4.

67

80

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

5.

71

83 Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya

6.

72

84 Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila I

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 7.

73

84 (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahaka, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,

8.

94

94 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku

9

95

94 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

10.

96

94 Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

11.

97

94 Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orangorang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

12.

98

94 Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini[37], yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

13.

99

95 Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyianyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungaiII

sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." BAB IV 14.

10

103

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

III