MDGs dan Post MDGs: PELUANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG LEBIH BERMARTABAT BERKELANJUTAN DAN ADIL PASKA 2015 Presentasi untuk forum “Konsultasi Agenda Pembangunan Post 2015 oleh Diselenggarakan oleh Komite Nasional Pembangunan Paska 2015”- UKP4 Jakarta 21-22 Maret 2013
Oleh Sugeng Bahagijo International NGO Forum on Indonesian Development-INFID
Daftar isi • • • •
Konteks Yang Berubah 15 tahun paska MDGs Indonesia juga berubah Deklarasi CSO Indonesia Post 2015 Yang desirable dan feasible untuk Post 2015
Konteks Yang Berubah dibanding MDGs th 2000 • Pikiran pembangunan terbaru -Beyond GDP: Stiglitz and Amartya Sen – Kualitas hidup, Kesehatan, Partisipasi Politik dan Tata Kelola, Lingkungan Hidup Masa Kini dan Masa depan. • Munculnya Pemasok dana baru: Non OECD: $11, 2 billion (emerging donors: Brazil, Cina, India, etc). ODA from OECD : $129 billion (2011). • Penguatan dan Pengawasan atas Sektor Swasta : UN Guiding Principles on Business and Human Rights (“Ruggie Framework”) • Sumber dana pembangunan alternative : Pajak Tobin/Pajak Transaksi Keuangan, Pajak Ekologi, penutupan “Surga Pajak” dan Penghindaran pajak . Jumlahnya cukup untuk menutup gap kebutuhan pembangunan di negara miskin dan berkembang : lebih dari $ 100 miliar per tahun
Indonesia juga berubah •
Indonesia semakin kaya: Kue ekonomi besar (20 ekonomi dunia) dan pendapatan per kapita naik - $3000 per kapita.
•
Indonesia memiliki aspirasi sebagai negara donor baru (Kerjasama selatan-selatan).
•
Indonesia juga sangat dirugikan dari proses penghindaran pajak oleh MNE – estimasi dana pajak hilang adalah Rp.150-300 triliun tiap tahun.
•
Indonesia memiliki tantangan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Ketimpangan meninggi dari level 0.36 menjadi 0.41 (indeks Gini).
•
Status kesehatan kaum perempuan Indonesia juga masih dibawah rata-rata negara menengah – angka kematian Ibu tertinggi di Asia Tenggara.
•
Kerusakan LH di Indonesia juga hebat. Perlu upaya sungguh-sungguh peran negara untuk mengerem laju emisi dan kerusakan hutan.
Kritik atas MDGs • Political Narrative ketimbang pergeseran/perubahan (shifting) kebijakan dan prioritas pembangunan • Lebih mengandalkan ODA ketimbang sumberdana dalam negeri. Rumus MDGs= ODA+Dana dalam negeri+GG • Terlalu minimum + melupakan isu Ketimpangan
Ketimpangan: Indeks Gini Negara
Indeks Gini
Sumber data
Rata-rata negara OECD
0.31
OECD, 2011. Index of Social Justice, 2011, Berstellman Stiftung
Swedia
0.26
Idem
Jerman
0.29
Idem
AS
0.37
Idem
Inggris
0.34
Idem
Indonesia
0.41
BPS
Turki
0.40
OECD, 2011, Index of social justice 2011
Meksiko
0.47
Idem
Chili
0.49
Idem
Kebutuhan Pembangunan negara Indonesia (Middle Income) • Perlindungan sosial + Jaminan Kesehatan • Komitmen dan tenaga dan pendanaan untuk perlindungan alam (shifting ke Ekonomi Hijau). • Sistem pajak internasional yang adil/berubah: Pajak yang bocor akibat sistem perpajakan – Transfer Pricing, Tax Heavens • Akses migrasi (remitansi) ke negara maju+ akses perdagangan ke negara maju • Perjanjian atau Kesepakatan global yang dipatuhi oleh semua pihak
Deklarasi CSO Indonesia untuk Post 2015 (Jan 2013) • Berakhirnya kemiskinan dan ketimpangan • Kesehatan untuk semua • Demokrasi, pemerintahan yang terbuka dan anti korupsi • Lingkungan hidup yang lestari • Perdamaian dan non diskriminasi • Kerjasama global yang akuntabel
Deklarasi CSO – (2) • Mewujudkan kebijakan affirmative terutama memastikan keterwakilan perempuan dalam politik dan jabatan publik , dengan kuota minimal 50 % • Mewujudkan anggaran kesehatan dengan mengalokasikan minimal 5% APBN dan 10% APBD di luar gaji untuk kesehatan serta mengkhususkan 20% dari anggaran kesehatan tersebut untuk kesehatan ibu dan anak (KIA) serta menjamin ketersediaan jaminan sosial kesehatan untuk seluruh warga negara • Mewujudkan kebijakan yang mendukung Sistem Hutan Kerakyatan: memberdayakan masyarakat sekitar hutan, revitalisasi industri kehutanan berbasis komunitas/masyarakat • Merubah dan menata ulang pola produksi dan konsumsi di negara maju dan berkembang dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, menata ulang hubungan Indonesia dengan negara maju
Deklarasi CSO- (3) • Menagih dan mewujudkan komitmen negara-negara maju untuk memenuhi komitmen Monterrey Consensus dan Doha Declaration terkait dengan target ODA sebesar 0,7% GNI • Mewujudkan perolehan pajak negara-negara berkembang seperti Indonesia Indonesia, mencapai rata-rata 20-24 % PDB, untuk membiayai pembangunan tanpa bergantung pada hutang dan ODA, dengan mengatasi masalah penghindaran pajakinternasional melalui kerjasama internasional. • Membatasi penguasaan tanah pertanian, perkebunan dan kehutanan oleh korporasi tidak lebih dari 15 % dari luas lahan dalam tata ruang nasional untuk memastikan aspek keberlanjutan ekosistem, keadilan antar generasi dan keadilan sosial. • Memperluas dialog antar etnis, agama dan kelompok-kelompok lain, untuk mencegah konflik dan menciptakan masyarakat yang memiliki kohesi sosial yang kuat
Yang Desirable untuk Post 2015 • Tujuan Pembangunan bukan GDP/growth, tetapi Beyond GDP: kesehatan, LH, political voice, • Tidak sekadar reduksi kemiskinan, tetapi juga minimalisasi kesenjangan dan kerusakan LH • Pergeseran dan perubahan kebijakan- pada rezim internasional perpajakan, perdagangan dan migrasi • Pembagian beban di semua pihak: HIC, MIC dan LIC.
Target dan Indikator untuk Post 2015 Kemiskinan
Inklusi SosialEkonomi
Kohesi Sosial/Non diskriminas
Kesehatan
Keadilan Gender
Keadilan antar generasi
Tingkat kemiskinan
Tingkat pengangguran
Kebijakan inklusi sosial (kualitatif)
Kebijakan kesehatan (kualitatif)
Keterwakilan kaum perempiuan dalam jabatan politik
Kebijakan pensiun
Kemiskinan di kelompok
Lapangan kerja menurut gender
Indeks Gini
Angka kematian balita
Keterwakilan perempuan dalam jabatan publik (birokrasi)
Kebijakan LH
Kemiskinan di kelompok Lansia
Pengangguran Jangka Panjang dan Kelompok Muda
Kebijakan nondiskriminasi
Angka kematian ibu
Keterwkilan perempuan dalam jabatan tinggi perusahaan swasta
Penurunan emisi CO2
Cakupan Jaminan Kesehatan dan Pensiun nntuk semua
Ketimpangan pendapatan antara lakiperempuan
Anggaran kesehatan
Beban utang
