PERANAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI PENGUSAHA TROMOL UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA TAMBUN KECAMATAN DUMOGA TIMUR
Oleh : Rano Bery Tumalun ABSTRAKSI Kesuksesan kepemimpinan satu daerah tidak akan lepas dari indikasi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan masyarakatnya dan keberhasilan Kepemimpinan daerah tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya secara merata. Kemiskinan memberikan dampak negatif ke semua sektor, meningkatkan penganguran, kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya bencana social, dan akan menghambat kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam yang dapat memberikan gambaran solusi yang aplikatif bagi penanganan atau pengentasannya dalam bentuk program atau kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam memberdayakan pemerintah sangatlah mutalk untuk dilakukan, karena ini tertuang dalam amanat UUD 1945 bahwa Negara wajib melindungi segenap warga Indonesia bahkan sampai pada kesejahteraan. Fakta di lapangan khususnya dalam Provinsi Sulawesi Utara keberadaan PNPM adalah program pemerintah yang diharapkan mampu menaikan tingkat kesejahteraan rakyat dan dalam pengamatan penulis program ini berpengaruh tapi tidak menyeluruh. Oleh karena itu menurut penulis menanggulangi masalah diatas sangat dimungkinkan keterlibatan para pengusaha, dalam artian para pengusaha diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Pengamatan sementara penulis, khususnya di Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur, keberadaan para pengusaha khususnya yang bergerak dalam pengolahan logam mulia memberikan sedikit bantuan dalam mananggulangi biaya makan dan minum anggota masyarakat yang ada di desa Tambun. Usaha Tromol, usaha inilah yang dikembangkan para pengusaha yang ada di desa Tambun. Dalam pengamatan sementara ini, penulis melihat bahwa usaha ini sangat menjamur, hampir di setiap dusun kurang lebih ada lima sampai enam usaha tromol. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Rangkaian perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Indonesia telah membentuk kekhasan karakter kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting dipertimbangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai landasan awal dalam penanganan permasalahan kemiskinan. faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain :
Pengamatan sementara penulis, khususnya di Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur, keberadaan para pengusaha khususnya yang bergerak dalam pengolahan logam mulia memberikan sedikit bantuan dalam mananggulangi biaya makan dan minum anggota masyarakat yang ada di desa Tambun. Usaha Tromol, usaha inilah yang dikembangkan para pengusaha yang ada di desa Tambun. Dalam pengamatan sementara ini, penulis melihat bahwa usaha ini sangat menjamur, hampir di setiap dusun kurang lebih ada lima sampai enam usaha tromol. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang ‘’Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Eksistensi Pengusaha Tromol untuk Memberdayakan Masyarakat di Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur. B. Perumusan Masalah Dari uraian di atas penulis mencoba merumuskan masalah yang perlu dibahas dan dikaji sehingga ada jalan keluarnya, adapaun masalahnya adalah : 1. Bagaimana peran pemerintah terhadap pengusaha Tromol di Desa Tambun ? 2. Bagaimana peran pengusaha dalam memberdayakan masyarakat ?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pengolahan dan pelaksanaan Usaha Tromol dari para Pengusaha. 2. Apakah ada pengaruh Usaha ini pada pemberdayaan warga Desa Pinonobatuan
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu: 1. Secara akedemis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas ilmu social dan ilmu politik dalam menambah bahan kajian tentang “Peranan pemerintah dalam meningkatkan eksistensi pengusaha tromol untuk memberdayakan masyarakat di desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur. 2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan eksistensi pengusaha tromol untuk memberdayakan masyarakat desa. 3. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah desa dan masyarakat.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur 1. Monografi Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat maka sejalan dengan Otonomi Daerah yang dimaksud untuk memberdayakan pemerintahan Desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Adapun hakekat Otonomi Daerah adalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang pada
akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Untuk mengantisipasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta menghadapi perkembangan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional yang secara langsung akan berpengaruh terhadap roda atau pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di negara kita. Maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan sekaligus peluang diperlukan adanya pemerintahan Daerah yang tangguh didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional. Desa Tambun Kecamatan Domoga Timur yang menjadi lokasi penelitian, terletak di sebelah Selatan Desa Imandi batas sebelah Timur Desa Kembang Merta, sementara untuk batas Utara dan Barat wialayah perkebunan dan persawahan, Adapun luas Wilayah/ Daerah 8,8 Km2dengan jumlah penduduk 1400 jiwa yakni : a.
Jumlah Penduduk Laki-laki
b. Jumlah Penduduk Perempuan Jumlah Total
675 jiwa 730 jiwa 1400
jiwa
Mayoritas penduduknya beragama Kristen dengan sumber penghasilan bertani dan Penambang Emas sebagian kecil bergerak di bidang perdagangan. Dalam hal pemerintahan di Desa Tambun terdiri dari 5 Dusun, pembagian tugas maupun kewajiban dari berbagai unsur pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan tidak ada sistem merangkap.
B. Peranan Pemerintah Desa Tambun dalam Meningkatkan Eksistensi Pengusaha Tromol untuk Memberdayakan Masyarakat Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya aparat Desa mempunyai fungsi : 1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat 3. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya 4. Keamanan dan ketertiban masyarakat 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas maka seorang Kepala Desa harus mengusahakan : a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral. d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan e. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja f.
Pengembangan Pemberdayaan masyarakat Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya
kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 (dua) aspek yakni bagi pemerintah Desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Bagi pemerintah fungsi atau peranan dimaksud untuk melakukan penataan sehingga tercipta tata ruang yang berdaya guna sehingga pemanfaatan ruang dapat dioptimalkan sesuai dengan peruntukannya dan juga menciptakan efektif bangunan sehingga tampak keindahan Desa yang aman dan tertib.Selain
dari aspek tersebut juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
dalam
hal
ini
pengembangan
pemberdayaan yang lebih baik.
C. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur. Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Pengertian terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi.Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas. Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan.kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah : a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar
Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkab kurangnya memnadapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan. b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Tekhnologi yang terlambat Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat c. Sikap masyarakat yang tradisional Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat. 4. Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya, semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima. 5. Adat atau kebiasaan
Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Unsurunsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang meraka bangun dalam masyarakatnya. 6. Ketergantungan (depedence). Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. 7. Super ego Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula. 8. Rasa tidak percaya diri (self distrust) Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 9. Kritik terhadap pemberian bantuan Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya.
Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (entry point) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab dimuka, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan pengusaha Tromol telah berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dengan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha Tromol untuk mengembangkan usahanya. Proses pengurusan ijin untuk berdirinya usaha tersebut sangat tidak memberatkan. 2.
Posisi para Pengusaha Tromol sebagai pelaku usaha benar-benar merasakan perhatian
pemerintah Desa, dimulai dengan pemberian ijin sampai dengan ikut memberikan perlindungan dan jaminan hukum. 3.
Faktor-faktor penghambat pengembangan organisasi pemerintahan Desa Tambun yang
dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksana yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum memadai, rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah desa yang rata-rata hanya tamat sampai tingkat SMA, faktor pendanaan yang tersedia bagi organisasi bersangkutan yang masih minim untuk dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi serta sikap kepala desa yang terkesan lebih mementingkan orang lain bila terdapat proyek untuk pembangunan desa, Sedangkan faktor eksternal yang menjadi
penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan Desa Hubungan antar status. Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah B. Saran-saran Upaya
untuk
mengoptimalkan
pelaksanaan
fungsi
Kepala
Desa
terhadap
pengembangan organisasi pemerintahan Desa Tambun dari hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatannya sebagai berikut: 1. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai pentingnya pekerjaan bagi kelangsunga hidup warga. 2. Peranan Kepala Desa terhadap pengusaha Tromol dalam memberdayakan masyarakat hendaknya dilakukan secara merata konsisten dan berkesinambungan. 3. Perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA Ali Mufiz, Drs,1995, Pengantar Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Andy Sutardy, MBA, Drs. Engkoem Damini, 1973, Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta Atmosudirdjo, Prajudi, 1978, Dasar-dasar Administrasi, Balai Aksara, Jakarta Bayu Suryaningrat, 1979, Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta Dedy Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002,Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Depdikbud RI, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Handayaningrat, Soewarno, 1982, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta Ibnu Syamsi, Drs. 1983, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen,Bina Aklsara, Jakarta Joko Prakoso, SH, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung
Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka, Jakarta Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, Sistem Administrasi Negara RI, Gunung Agung, Jakarta Moenir A.A., 1987, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta Nainggolan, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Depdikbud, Jakarta Peraturan Daerah Kabupaten Umum, 2001, Lembaran Daerah Kabupaten Umum, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. PTN dan PTS Se-Sulawesi Selatan, 1997, Pedoman Pembinaan Desa dam Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Biro-Bina Pemdes Makassar S.P. Siagian, MPA, 1983, Filsafat Administrasi, Gunung Agung Jakarta Saksono, S, 1988, Administrasi Kepegawaian, Karnisius, Yogyakarta Soetjitro, Ir. 1988, Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung Sulastomo, 1999, Asuransi Kesehatan (Sebuah Kapitas Selekta),Jakarta Surachmad, Winarno, 1972, Dasar-dasar Tehnik Research, Tarsito, Bandung The Liang Ge, 1984, Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahaya, Yogyakarta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
