Oleh : Muslihatul Ummah 3506 100 022
Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun
2010 Pasal 27, Pasal 37 dan Pasal 40 dalam UUPA Program reforma agraria Banyaknya ketidak tepatan dalam proses pengukuran dan pemetaan
apakah dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dalam program reforma agraria sesuai dengan standarisasi teknis pengukuran dan pemetaan Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia.
1) 2)
3)
4)
Wilayah kajian Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah Data yang digunakan adalah data gambar ukur, peta dasar teknik Kabupaten Rembang, peta situasi lokasi desa Bogorame, dan peta bidang tanah desa Bogorame. Studi pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dalam program reforma agraria dikaitkan dengan standarisasi teknis. Standarisasi yang akan dikaji adalah pengukuran poligon, pengukuran bidang tanah, pemetaan, hitungan luas, tenaga pelaksana dan komputer grafis.
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: • Untuk mengetahui pelaksanaan Reforma Agraria. • Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengukuran
dan pemetaan dalam program reforma agraria. • Untuk mengetahui apakah pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan sesuai dengan standarisasi teknis.
Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk dapat meminimalisasi kesalahan terjadinya pengukuran dan pemetaan dalam program reforma agrarian dengan standarisasi teknis
Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah
Identifikasi dan perumusan masalah Pengukuran dan Pemetaan Reforma Agraria
Studi literatur mengenai pengukuran dan pemetaan reforma agraria serta standarisasinya baik dari BPN maupun dari sumber-sumber lain
Pengumpulan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang yang berupa informasi-informasi tentang pengukuran dan pemetaan dalan reforma agraria yang berupa peta yang digunakan dan hasil pengukuran
Pengolahan data dengan membandingkan pengukuran dan pemetaan dalam reforma agraria sesuai dengan standarisasi teknis
Analisa hasil pengolahan data
Penyusunan laporan tugas akhir
1. Data : 2. Informasi Tentang Pengukuran dan Pemetaan (Realisasi)
Standarisasi Teknis (PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997)
Membandingkan
Analisa Pengukuran Poligon
Analisa Pengukuran Bidang Tanah
Analisa Pemetaan
Analisa Hitungan Luas
Analisa Tenaga Pelaksana dan Komputer Grafis
Kesimpulan
Lokasi penelitian di Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang luasnya 1.125.110 m2. Keadaan tanahnya merupakan tanah pertanian / tegalan yang tak terawat dan berstatus tanah Negara.
Peralatan yang digunakan: Theodolit digital Nikon NE 20S dengan pembacaan sudut terkecil 20” baik untuk poligon utama maupun poligon cabang.
Untuk pengukuran jaraknya diukur secara optis yaitu menggunakan bak ukur.
Poligon Cabang Poligon Utama
Bentuk Geometris
Dilakukan
secara terrestris Metode yang digunakan metode polar dengan unsur sudut dan jarak. Peralatan : • theodolit digital Nikon NE 20S dengan
pembacaan sudut terkecil 20” • Jarak diukur secara optis menggunakan bak ukur dan secara manual menggunakan rol meter 50 meter
Pengolahan data poligon dan bidang serta penggambaran menggunakan software Program Aplikasi Kadastral (P5T) - Auto Survey.
Pada perhitungan luas bidang di Kantor Pertanahan Kabupaten rembang menggunakan metode grafis, dimana pada pengolahan data dan penggambarannya menggunakan software Program Aplikasi Kadastral (P5T) Auto Survey dan AutoCAD 2004 dan data yang didapatkan berupa data digital. Sehingga luas bidang tanah dapat dihitung menggunakan software AutoCAD 2004.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan :
• Kerangka Poligon yang digunakan adalah kerangka poligon
terbuka tidak terikat sempurna.
• Dalam pengukuran titik ikat pada pengukuran Kantor
Pertanahan Kabupaten Rembang menggunakan GPS handheld.
• Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dalam program
reforma agrarian di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sebagian besar tidak sesuai dengan standarisasi teknis yang berlaku, dimana persentase pelaksanaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis 61,54% dan yang tidak sesuai 38,46%
• SDM (Sumber Daya Manusia) yang di Kantor Pertanahan
Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997.
• Untuk mendapatkan pengukuran yang sesuai dengan yang
diharapkan, sebaiknya dalam melaksanakan pengukuran harus mengikuti standarisasi teknis yang berlaku. • Untuk
menghindari permasalahan dalam pengukuran, sebaiknya pada pengukuran poligon dilakukan secara tertutup.
• Dalam pengukuran titik ikat sebaiknya Kantor Pertanahan
Kabupaten Rembang tidak menggunakan GPS handheld melainkan menggunakan GPS Geodetik. • Diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang
