IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 1
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL DI BALAI BESAR POM DIY THE IMPLEMENTATION OF MENTAL REVOLUTION PROGRAM ON BIG OFFICE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION SPECIAL REGIONS OF YOGYAKARTA Oleh: M Zulfian Rahman, FIS, UNY,
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh perilaku bangsa yang saat ini mengalami kemunduran; mulai dari banyak terjadi tindakan koruptif, memudarnya sikap toleransi antar umat beragama dan pemerintahan yang tidak melayani dengan sepenuh hati dan berbelit-belit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program revolusi mental di Balai Besar POM DIY, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Alasan Peneliti menggunakan metode ini untuk meneliti secara mendalam dan deskriptif mengenai implementasi program revolusi mental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi progam revolusi mental berdasarkan indikator yang digunakan peneliti adalah: komunikasi dilaksanakan dengan jelas namun belum konsisten; sumber daya yang ada seperti staf, wewenang, fasilitas sudah mendukung. Namun dari pemahaman informasi implementor tentang revolusi mental tidak utuh diberikan informasinya ke pegawai; disposisi/ sikap pelaksana mendukung atau positif terhadap revolusi mental; struktur birokrasi yang ada telah menunjang implementasi program revolusi mental. 2) Faktor pendukung adalah sikap seluruh pegawai yang positif/mendukung program; pegawai memiliki komitmen, dedikasi, visi misi yang sama; informasi tentang nilai–nilai revolusi mental selalu diperbarui; dan informasi telah dijelaskan secara detail ke seluruh pegawai; pengkomunikasian setiap saat dan disiapkan kelengkapannya untuk mendukung implementasi. Faktor Penghambatnya adalah tidak semua pegawai cepat berubah; permasalahan kultural, pemahaman tidak utuh dan harus komphrehensif/ berulang–ulang; belum konsisten dilakukan implementasinya karena masalah tumpang tindih tupoksi; perbedaan persepsi antar pegawai; terjadi ego sektoral.
Kata Kunci: Implementasi Program, Revolusi Mental, Perilaku Individu ABSTRACT The background of this research is behavior of nation which today is already to be declined, it happens because there are corruptive actions and fading of tolerance between among religion followers and half-harted and complicated administration services. The objectives of this research are to examine the
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 2
implementation of mental revolution program in the office center of Food and Drug Control in Yogyakarta Special Region and to analyze the supporting and obstacles factors. This research used descriptive qualitative method because to analyze deeply and describe the implementation of mental revolution program. The results of this research shows that the implementation of mental revolution program based on the indicators used by the researcher are: they are using clear communication but it is still not consistent, the capacity resources like the staff, authorities and facilities have supported it. However information understanding of implementors about mental revolution is not complete to give the information to its employee; disposition or implementor action has supported or have positive impact toward mental revolution. The supporting factors are positive actions of all employees who support the program; the employee has same commitment, dedication, vision and mission; the information about the values of mental revolution has been renovated; and the information has been explained in detail to all of the employees. Moreover, communication has been delivered every time and it is prepared its complement to support the implementation. On the other hand, there are several obstacles of mental revolution program implementation: not all of the employees want to be changed, cultural problems and incomplete understanding repetition task. The implementation of the program is not consistent because of overlapping main duties (tupoksi), difference perception among the employee, and there is sectoral ego.
Keywords: implementation program, mental revolution, individual behavior.
Landasan hukum yang menjadi
PENDAHULUAN Presiden
dan
Wakil
Presiden
Indonesia saat ini yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki 9 rencana Indonesia kedepannya atau lebih dikenal sebagai “Nawacita”. Berdasarkan website media online www.kompas.com tanggal 21 Mei 2014,
program
ini
digagas
untuk
menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, ekonomi
serta dan
kebudayaan.
mandiri
dalam
bidang
berkepribadian
dalam
acuan
pelaksanaan
Program
Revolusi
Mental adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi
2010–2025
dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 yang pada awalnya dilaksanakan reformasi birokrasi. Pada prinsipnya
revolusi
mental
dilakukan
untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi yang telah dilakukan dari tahun 2010.
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 3
Gerakan dipelopori
Revolusi oleh
Mental
sendi–sendi
perekonomian
nasional.
masing–masing
Revolusi mental perlu dilakukan karena
kementrian/ lembaga. Kegiatan utama
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
yang dilakukan oleh kementrian/ lembaga
sebelumnya
yaitu bersinergi, membangun manajemen
permasalahan.
isu, dan penguatan kapasitas aparat negara. Revolusi mental aparatur menjadi prioritas utama
dalam
pelaksaan
Reformasi
Birokrasi (RB) selain penerapan Teknologi Informasi
Komunikasi
(TIK)
dan
penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN).
banyak
Beberapa permasalahan strategis berdasarkan
pelaksanaan
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi pada tahun 2010–2014 dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya
Untuk
menyisakan
adalah
(1)
rendahnya
tersebut,
komitmen pimpinan di tingkat pusat dan
ditetapkan Quick Wins yang terdiri dari
daerah dalam upaya pencegahan dan
kampanye
pemberantasan
gerakan
revolusi
mental,
korupsi,
(2)
penetapan organisasi kementerian kabinet
penyelenggaraan
kerja, pengehematan kegiatan operasional,
mencerminkan
penguatan
Sipil
bersih dan bebas KKN, (3) Kualitas
Negara (ASN), penuntasan rekrutmen
akuntabilitas kinerja instansi masih rendah,
Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan
(4) lemahnya penegakkan hukum, (5)
operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil
masih terjadi praktek pungli didaerah –
Negara (KASN), evaluasi Akuntabilitas
daerah.
Kinerja
manajemen
Instansi
termasuk
Zona
Aparatur
Pemerintah Integritas,
(AKIP) kompetisi
inovasi pelayanan publik nasional, dan penilaian
pengelolaan
pengaduan
pelayanan publik.
Salah departemen
pemerintahan
belum
penyelenggaraan
yang
satu yang
lembaga
melakukan
non revolusi
mental adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga
Gerakan Revolusi mental relevan
Pemerintah Non Departemen (LPND)
bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah
yang
menghadapi tiga problem pokok bangsa
pengawasan obat dan makanan sesuai
yaitu
ketentuan peraturan perundang–undangan
merosotnya
wibawa
negara,
merebaknya intoleransi, dan melemahnya
mempunyai
yang berlaku.
tugas
dibidang
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 4
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi
Daerah
Istimewa
jawab; (2) Egois, feodal; (3) Kurang beretika; (4) Kurang kreatif; (5) Koruptif.
Yogyakarta merupakan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) atau kepanjangan tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat didaerah yang dalam hal ini Provinsi DIY.
Pelaksanaan
revolusi
mental
berlandaskan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.06.02.2.24.07.15.3101 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perangkat Pengelola Revolusi Mental di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala
Badan
Makanan
dan
Pengawas Surat
Obat
Edaran
KP.03.01.2.24.09.15.08147 Pembentukan
Gugus
dan
Nomor tentang
Tugas
Revolusi
Mental Aparatur yang ditujukan untuk Seluruh
Pimpinan
Unit
Kerja
di
Lingkungan BPOM. Namun
implementasi
revolusi
Internalisasi di Balai Besar POM DIY dilakukan bertahap mulai dari bulan Ramadhan 2015 (bulan Juli). Penggiatan kegiatan penanaman nilai-nilai Revolusi Mental
dilaksanakan
berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.04.1.24.06.15.3101 tahun 2015 tentang Pembentukan
Perangkat
Pengelola
Revolusi Mental di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tangggal 3 Juli 2015 dan Surat Edaran Sestama Badan Pengawas
Obat
Dan
Makanan
Hk.05.02.2.07.15.4205
No.
tentang
Internalisasi Gerakan Revolusi Mental Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Optimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 6 Juli 2015. Berdasarkan uraian diatas, peneliti
mental sejak awal dilaksanakan masih menyisakan permasalahan yang terjadi.
tertarik
Menurut Kepala Balai Besar POM DIY,
implementasi program Revolusi Mental di
permasalahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
yang
terjadi
adalah
banyaknya korupsi, pegawai negerinya minta dilayani bukan melayani, lambat,
untuk
meneliti
lebih
dalam
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. METODE PENELITIAN
berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten,
malas.
Sedangkan
permasalahan karakter yang terjadi dan perlu diubah dipaparkan dalam buku saku reformasi birokrasi dan revolusi mental Balai Besar POM DIY 2015–2019 adalah: (1) Kurang kompeten dan bertanggung
Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 5
Waktu dan Tempat Penelitian
Teknik Analisis Data
Penelitian ini dilaksanakan di
Teknik
analisis
data
dalam
Instansi Pemerintahan yang terkait yaitu
penelitian ini adalah mengikuti model
Balai Besar POM DIY pada bulan 08
analisis interaktif yang dikemukakan oleh
April 2016 sampai 09 Juni 2016.
Milles
Huberman
dalam
buku
Herdiansyah (1994:7). Analisis dalam
Informan Penelitian Informan
dan
penelitian ini dilaksanakan dalam empat penelitian
dalam
tahap, yaitu:Pengumpulan Data, Reduksi
penelitian ini adalah Kepala Balai Besar
Data,
POM DIY, Ketua Satuan Tugas SPIP dan
Kesimpulan.
Penyajian
Data,
Penarikan
dua pegawai Balai Besar POM DIY. HASIL Sumber Data
Program revolusi mental menjadi
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi
sebuah keharusan yang dijalankan oleh seluruh
b. Data sekunder sekunder
DAN
PEMBAHASAN
a. Data Primer
Data
PENELITIAN
Kementrian/Lembaga
pemerintah diperoleh
dari
dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
menjadi
pelopor
karena dalam
mengubah mental bangsa. Balai Besar Badan
POM
pemerintah
DIY
yang
adalah telah
lembaga
menerapkan
program revolusi mental. Balai Besar Teknik Pengmpulan Data 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
Badan POM DIY dalam melaksanakan program
revolusi
mental
membentuk
panitia berdasarkan SK Kepala Balai Besar
POM
DIY
No.
HK.06.02.96.09.15.6701 Perubahan Atas Teknik Keabsahan Data Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data
SK Kepala Balai Besar POM DIY No. HK.06.02.96.01.15.0425 Tentang Satuan Tugas
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP) dan Surat Edaran No. HK.05.02.2.07.15.4205
tentang
Internalisasi Gerakan Revolusi Mental Badan POM dalam Optimalisasi Kinerja
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 6
Pengawasan Obat dan Makanan pada bulan September 2015.
setelah melakukan wawancara tampak
Berikut deskripsi implementasi program revolusi mental di Balai Besar POM DIY sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan:
pegawai oleh Balai Besar POM DIY telah sejelas–jelasnya
komunikasi
kebijakan,
penyaluran
yakni
komunikasi,
konsistensi dan kejelasan (clarity).
dan
Balai Besar POM DIY tampak penyaluran
seluruh
karena
dan perbedaan kultural dan pemahaman yang belum sama tentang revolusi mental.
Sumber daya dilihat dari elemen: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
komunikasi telah dilakukan dengan baik dari
penyampaiannya
2. Sumber Daya
komunikasi dan media yang digunakan
respon
prosedur
permasalahan tupoksi yang tumpang tindih
Dari langkah atau cara penyaluran
dan
sesuai
ketentuan yang ditentukan oleh Badan
dalam
Terdapat tiga hal penting dalam
transmisi/
bahwa informasi yang diberikan kepada
POM pusat, namun masih tidak konsisten
1. Komunikasi
proses
Berdasarkan pengamatan peneliti
pegawai
Berdasarkan
hasil
wawancara
peneliti staf atau pegawai yang ada di
menyambut positif dan mendukung untuk
Balai
menerapkannya pada tugas sehari – hari.
berkompeten dibidangnya dan jumlahnya
Hal ini dikarenakan seluruh pegawai telah
mencukupi untuk melakukan tugas dan
mendapatkan sosialisasi, diseminasi, dan
fungsi sehari–hari. Walau begitu, seluruh
Learning Organization yang membahas
pegawai haruslah diberikan pelatihan atau
program revolusi mental sehingga lebih
diklat
mudah
dan
meningkat, dan diawasi dengan peraturan
Berdasarkan
yang diterapkan secara tegas supaya
untuk
menerapkan
melaksanakannya.
Besar
agar
POM
DIY
kompetensinya
semakin
wawancara dan pengamatan yang peneliti
pegawai
lakukan penyaluran komunikasi program
kewajibannya dengan baik dan sesuai
revolusi mental di Balai Besar POM DIY
dengan visi misi Balai Besar POM DIY.
telah disampaikan setiap saat dan terdapat anggaran
untuk
melakukan
kegiatan
tambahan agar semakin terbiasa dan menjiwai revolusi mental.
melaksanakan
sangat
tugas
dan
Informasi tentang program revolusi mental yang disampaikan di Balai Besar POM DIY sudah disampaikan sejelas– jelasnya sesuai surat himbauan yang dikirimkan oleh Kepala Badan POM pusat
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 7
untuk
melaksanakan
mental.
dijelaskan indikator disposisi atau sikap
Namun ternyata implementor dalam hal ini
pelaksana baik implementor dan seluruh
Kepala Balai POM DIY dan Ketua Satgas
pegawai secara keseluruhan mendukung
SPIP pemahamannya tidak utuh terhadap
implementasi program revolusi mental,
program revolusi mental pada sosialisasi
hanya saja masih terdapat permasalahan
awal di Badan POM pusat dan perlu secara
karena pemahaman terhadap informasi
komphrehensif diberikan, maka dapat
tentang
disimpulkan
diberikan contoh konkrit juga secara
bahwa
revolusi
informasi
yang
dijelaskan kepada seluruh pegawai tentang program revolusi mental sepahamnya sang implementor yang pemahamannya tidak utuh, dan arena perbedaan persepsi antar pegawai. Selain itu terdapat masukan dari pegawai yang mengutarakan bahwa satgas
revolusi
mental
dan
perlu
intensif diterapkan. 4. Struktur Birokrasi Ada dua karakteristik utama dari struktur birokrasi, yakni SOP (Standard Operating Procedures) dan fragmentasi. Dimensi SOP diBalai Besar POM
SPIP belum terlalu menonjol tugasnya dalam implementasi program revolusi
DIY
mental, sehingga diharapkan taun depan
kegiatan ada pedoman yaitu SOP, karena
satgas SPIP dapat lebih dimaksimalkan
menjadi acuan pelaksanaan kegiatan atau
dan diberdayakan lagi.
tugas. SOP Balai Besar POM DIY
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti wewenang yang ada telah mendukung pelaksanaan program revolusi mental, tidak ada penyelewengan wewenang. Sedangkan fasilitas yang ada sudah
memadai,
namun
tetap
butuh
dikembangkan supaya kedepannya lebih memadai lagi. 3. Disposisi/ sikap pelaksana Disposisi ditentukan oleh elemen: Pengangkatan birokrat dan insentif. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat
pun
dalam
setiap
pelaksanaan
mengikuti BPOM pusat. Sedangkan untuk implementasi
revolusi
mental
secara
khusus berlandaskan dari Surat Edaran No. HK.05.02.2.07.15.4205
tentang
Internalisasi Gerakan Revolusi Mental Badan POM dalam Optimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada bulan September 2015 dan SK Kepala Balai
Besar
POM
DIY
No.
HK.06.02.96.09.15.6701 Perubahan Atas SK Kepala Balai Besar POM DIY No. HK.06.02.96.01.15.0425 Tentang Satuan Tugas
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP) sebagai implementor kepada seluruh pegawai.
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 8
Dimensi
Fragmentasi
atau
Faktor Pendukung
perpecahan tidak terjadi karena solidaritas seluruh
pegawai
terjaga
dan
saling
menghargai. Sedangkan struktur yang ada telah berjalan sesuai yang diinginkan, namun
seiring
perkembangan
waktu
organiasasi perlu evaluasi dan adanya area perubahan, dan mementingkan kepuasan layanan publik perlu dikembangkan terus menerus.
Hambatan
contohnya sektoral/bidang
yang
terjadi
permasalahan
ego
tetap
ada,
dengan
komitmen untuk maju bersama harus dieliminir
seminimal
mungkin
permasalahan tersebut. Berdasarkan
Faktor
Pendukungnya
adalah
sebagai berikut: (1) Sikap seluruh pegawai yang
positif;
(2)
Pegawai
memiliki
komitmen, dedikasi dan memiliki visi misi yang sama; (3) Informasi tentang nilai– nilai
revolusi
mental
perlu
mengikuti
perkembangan
dilakukan
secara
terus
selalu
waktu
dan
menerus;
(4)
Informasi yang diberikan kepada seluruh pegawai sudah dijelaskan sejelas–jelasnya untuk
diimplementasikan;
Pengkomukasiannya
setiap
disiapkan
sesuatunya
segala
(5)
saat
dan untuk
mendukung implementasi seperti SOP, penelitian
sarana prasarana dan anggaran untuk
struktur birokrasi yang ada telah membagi
kegiatan yang mendukung revolusi mental
tugas dan wewenang sesuai dengan SOP
dan mengubah mental pegawai.
yang
pegawai
hasil
terima.
Tugas
dan
kewenangan masing – masing pegawai berbeda sehingga melengkapi dan dapat menjalankan rutinitas Balai Besar POM DIY.
Walau
dilakukan
begitu
memang
pengawasan/auditor
perlu internal
agar semakin tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin dan tidak berkompeten. Berdasarkan
hasil
wawancara
dan
observasi struktur birokrasi yang ada sederhana sehingga kebijakan dari Kepala Balai Besar POM DIY dapat dijalankan sesuai yang diperintahkan hingga seluruh pegawainya.
Faktor Penghambat Faktor
Penghambatnya
adalah
sebagai berikut: (1) Tidak seluruh pegawai cepat berubah; (2) Permasalahan kultural, pemahaman yang tidak utuh dan perlu dilakukan secara komphrehensif/berulang– ulang
pemberian
Implementasi
informasinya;
revolusi
mental
(3) belum
konsisten dilakukan baik implementor juga seluruh pegawai karena masalah tumpang tindih tupoksi; (4) Perbedaan persepsi antar pegawai; (5) Masih terjadi ego sektoral.
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 9
Faktor
KESIMPULAN DAN SARAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi
mental
berdasarkan
progam
revolusi
indikator
yang
digunakan; yaitu komunikasi dilaksanakan dengan jelas namun belum konsisten; sumber daya yang ada seperti staf, wewenang, fasilitas sudah mendukung namun
dari
pemahaman
informasi
implementor tentang revolusi mental tidak utuh diberikan informasinya ke pegawai; disposisi/ sikap pelaksana mendukung atau positif terhadap revolusi mental; struktur birokrasi
yang
ada
telah
menunjang
implementasi program revolusi mental. Faktor
Pendukungnya
adalah
sebagai berikut: (1) Sikap seluruh pegawai yang
positif;
(2)
Pegawai
memiliki
komitmen, dedikasi dan memiliki visi misi yang sama; (3) Informasi tentang nilai– nilai
revolusi
mental
mengikuti
perkembangan
dilakukan
secara
terus
perlu
selalu
waktu
dan
menerus;
(4)
Informasi yang diberikan kepada seluruh pegawai sudah dijelaskan sejelas–jelasnya untuk
diimplementasikan;
Pengkomukasiannya
setiap
disiapkan
sesuatunya
segala
saat
(5) dan untuk
mendukung implementasi seperti SOP, sarana prasarana dan anggaran untuk kegiatan yang mendukung revolusi mental dan mengubah mental pegawai.
Penghambatnya
adalah
sebagai berikut: (1) Tidak seluruh pegawai cepat berubah; (2) Permasalahan kultural, pemahaman yang tidak utuh dan perlu dilakukan secara komphrehensif/berulang– ulang
pemberian
Implementasi
informasinya;
revolusi
mental
(3) belum
konsisten dilakukan baik implementor juga seluruh pegawai karena masalah tumpang tindih tupoksi; (4) Perbedaan persepsi antar pegawai; (5) Masih terjadi ego sektoral. Terdapat saran yang diberikan oleh peneliti: 1. Balai Besar POM DIY dalam implementasi program revolusi mental
diharapkan
lebih
memaksimalkan SPIP sebagai implementor kebijakan. 2. Perlu
diberikan
pembelajaran
contoh
konkrit/nyata
tentang revolusi mental agar implementasinya lebih jelas. 3. Perlu tentang
dilakukan pemberian
evaluasi tupoksi
kepada pegawai agar tidak memberatkan menjalankan
dan nilai
dapat revolusi
mental dengan konsisten.
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 10
DAFTAR PUSTAKA Abdul
A.G
Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Dedi
Rianto Rahadi. 2010. Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Malang: Tunggal Mandiri Publishing
Dye,
Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Sixth Edition. New jersey: Prentise hall Inc.
Echols, M. John & Shadily, H. 1995. Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary. Jakarta: PT. Gramedia. Cet. XXI Haris
Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu–Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
Jenkins, WI. 1978. Policy Analysis: a Political and Organisational Perspective. London: Martin Robertson. Kemdiknas. 2010. Desain Induk Pendidikan Karakter. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,
Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media Lickona, Thomas. 1991. Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility. New York, Torontoo, London, Sydney, Aucland: Bantam books. Mazmanian, Daniel A and Paul A Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company. Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. MuhammadIdrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga Pedoman Sekolah. 2011. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitiandan Pengembangan Pusat Kurikulum Hadi Nur. 2014. Proceeding The 1st Academic Symposium on Integrating Knowledge. Malaysia: Ibnu Sina Institutesfor Fundamental Science Studies Universiti Teknologi Malaysia Ryan, Kevin & Bohlin, K.E. 1999. Building Characterin Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to
IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL… (M Zulfian Rahman dan Lena Satlita, M.Si ) 11
Life. San Fransisco: Jossey Bass. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan MetodeR & D. Bandung: Alfabeta. _______. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Soesilo Zauhar. Cetakan Ketiga, September 2007.Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi, Jakarta: Bumi Aksara Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses.
Yogyakarta. Pressindo.
Media
Website http://www.pnyogyakota.go.id/pnyk/transpa ransi/reformasibirokrasi.html, diakses pada Rabu, 02 Maret 2016 pukul 11.05 WIB http://nasional.kompas.com/read/201 4/05/21/0754454/.Nawa.Cita. 9.Agenda.Prioritas.JokowiJK, diakses pada Kamis, 03 Maret 2016 pukul 10.30 http://revolusimental.go.id/, diakses pada Kamis, 03 Maret 2016 pukul 10.30 Jurnal Marzuki. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah
