EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBONEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG
Oleh : LIDYA CHRISTINE MONTUNG NIM 100813063
ABSTRAKSI Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya public good atau public regulator. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih diharapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Pelayanan publik dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum di tentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan Matuari di tuntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan umum.
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 1
PENDAHULUAN Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya public good atau public regulator. Pelayanan publik pada hakekatnya adalah amanah yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana definisi mengenai pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih diharapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Pelayanan publik dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 2
kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum di tentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan Matuari di tuntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan umum. Masalah nyata proses pelayanan umum, terutama pelayanan pembuataan KTP dan legalisir KTP dirasakan masih berbelit dan tak terkendali secara efektif, sehingga wilayah aspirasi dan kepentingan umum masih kurang tersentuh. Eksistensi efektifitas pelayanan publik ini di asumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja aparat pemerintah di kecamatan matuari kota bitung. Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat didaerahnya. Namun berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan pengertian “penyelenggaraan pelayanan publik” yang selanjutnya disebut “penyelenggara” adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independent yang JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 3
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kantor Kecamatan Matuari adalah sebagai instansi penyelenggara negara, dan dengan demikian secara otomatis sebagai penyelenggara pelayanan publik, yang banyak berurusan dengan publik (masyarakat luas) karena berkaitan dengan hal-hal administrasi kependudukan dalam hal ini pembuatan KTP dan Legalisir KTP. Dalam instansi tersebut di atas, yang menjadi pelaksana pelayanan publik adalah masyarakat kec.matuari baik perorangan maupun kelompok, badan hukum dan instansi-instansi pemerintahan lainnya baik mendapatkan pelayanan secaraa langsung maupun secara tidak langsung. Secara khusus anggota masyarakat yang berurusan/mendapatkan pelayanan dari kantor kecamatan adalah masyarakat kecamatan matuari baik orang/perseorangan maupun kelompok yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Legalisir KTP. Sesuai dengan observasi awal dalam prakteknya baik dalam penerimaan berbagai urusan maupun pengelolaan semua urusan masyarakat dikantor kelurahan dan kantor kecamatan matuari, masih ditemukan berbagai permasalahan berupa : a. Manajemen kerja yang tidak memadai yang berakibat kerja yang lamban dan tidak terfokus; b. Masih ada perlakuan yang tidak adil karena pelayanan cepat diberikan kepaada masyarakat yang memiliki status sosial yang memadai atau kepada sahabat, saudara dan kenalan dekat; sementara anggota masyarakat yang miskin dan kurang dikenal tidak mendapakan pelayanan prima; c. Masih rendah disiplin kerja mulai dari jam maasuk kantor, jam istirahat, jam pulang kantor, penerimaan dan pengelolaan berbagai tugas, penyelesaian tugas,
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 4
dan rendahnya konsistensi kerja tiaap hari dengan diikuti oleh semangat kerja yang rendah.
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomenal sosial tertentu. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian dilapangan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan
fenomena
dan
menganalisis
peranan,
kendala,
solusi,
dan
strategi
pengembangan efektifitas pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan KTP dan legalisir KTP. B. Fokus Penelitian Yang menjadi fokus penelitiannya adalah studi efektifitas pemerintah dalam pelayanan pembuatan KTP dan legalisir KTP dikecamatan matuari kota bitung. Didalam menyelenggarakan Pelayanan Publik, yang mencakup : -
Kualitas kerja yaitu ketelitiaan, ketepatan waktu, ketrampilan dan kualitas mutu hasil kerja.
C. Sasaran Penelitian/Pemilihan Informan Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada masyarakat purposive sebagai informan. Pemilihan
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 5
didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah : 1. Lurah dan 2 (orang) pegawai dikantor kelurahan manembo-nembo atas 2. Kepala lingkungan sebanyak 3 (tiga) orang 3. Anggota masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang yang berurusan dikantor kelurahan manembo-nembo atas kecamatan matuari.
D. Teknik Pengumpulan Data a. Jenis Data Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian dilapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap Editing dan Interpretasi data, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan Reduksi Data, Penyajian Data, dan menarik kesimpulan. Sumber data ini digali melalui kegiatan wawancara dilakukan secara perorangan dari seluruh sumber data.
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 6
Dokumentasi dan Literatur diperoleh melalui berbagai ketentuan hukum seperti : UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan KMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. b. Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut : 1) Wawancara Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 2) Observasi Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipaatif yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak iktu terlibat dalam kegiatan tersebut. E. Analisa Data Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 7
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Terknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik.
Pengumpulan data
Penyajian data
Reduksi data
Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/verifikasi
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 8
PEMBAHASAN A. Pelayanan Publik di Kelurahan Manembo-nembo Atas Adapun yang menjadi objek penelitian penulis dalam hal ini adalah pelayanan Administrasi di Kelurahan manembo-nembo atas. Yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu berupa pelayanan pembuatan KTP dan Legalisir KTP. 1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap(ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. B. Penetapan Tarif dan Waktu pelayanan KTP dan Legalisir Dalam pembuatan KTP di kenakan biaya senilai Rp. 15.000 itupun pelayanan yang ada di capil. Tetapi kalau pelayanan di kantor kelurahan tidak dikenakan biaya. Ini berbeda dengan yang ada dimasyarakat sesuai dengan penelitian kepada masyarakat mereka dikenakan biaya dikantor kelurahan senilai Rp. 12.500 . dalam waktu tidak dapat ditentukan.
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 9
Berbeda dengan pelayanan legalisir KTP biaya hanya berupa partisipasi dari masyarakat dengan waktu pada saat itu juga langsung selesai. waktu untuk pelaksanaan legalisir KTP tidak butuh menunggu lama karena dalam 1 hari itu pun bisa selesai.
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Persepsi masyarakat terhadap efektifitas pelayanan publik di Kelurahan Manembo-nembo atas sudah terlaksana cukup baik. Hal ini terbukti dari hasil jawaban para responden berdasarkan hasil penelitian dilihat dari indikator yaitu 1. Ketepatan waktu 2. Biaya 3. Keadilan dalam pemberian pelayanan Dari ketiga indikator tersebut yang menunjukkan hasil responden berada pada kategori cukup. Walaupun dalam penelitian informasi pada masyarakat tentang tarif dalam pembuatan KTP berbeda dengan informasi yang diberikan dari lurah. Pelayanannya sudah cukup baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat . tetapi lebih baik lagi apabila lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 2. Adapun mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas pelayanan publik di Kelurahan Manembo-nembo atas berdasarkan hasil penlitian adalah : a. Sumber Daya Aparatur
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 10
Pelayanan akan berjalan maksimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan memiliki tingkat kemampuan fungsional pelayanan di Kelurahan Manembonembo Atas. Aparat pelayanan yang bertugas di Kelurahan merupakan lulusan Sarjana, sehingga dapat dipastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan maksimal. b. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu penunjang berjalannya suatu proses pelayanan publik seperti halnya dengan Sumber Daya Manusia di Kelurahan manembonembo atas. Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik yang ada di kantor telah mencukupi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa nyaman jika datang ke kantor melakukan pengurusan.
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 11
DAFTAR PUSTAKA AmirinM, Tatang, 1995, Menyusun Rencana Penelitian, PT. Persada, Jakarta. Arikunto, Suharsimi, 1982, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara. Moenir H.A.S. 2001. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: ghlia indonesia Pasolong Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung. Alfabeta. Subarsono AG, 2008, Analisis Kebijakan Publik : konsep, teori, aplikas. Yogyakarta: Pustaka belajar The Liang Gie, 1988, Efektifitas Organisasi. Sinar Mulia
Sumber :
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik”. Undang-undang19 Tahun 2008 tentang Kecamatan KMenPan NO 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
JURNAL KARYA ILMIAH LIDYA MONTUNG
Page 12
