PROGRESS REPORT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TAHUN 2002 - 2007 KELURAHAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (Suatu Laporan Penelitian : 187 Rukun Tetangga (RT) Sekelurahan Duren Sawit) Oleh : Imam Subarkah Dosen STEIN, Jakarta Abstract The report of this research is to discover the influence of Social Empowerment Program in Kelurahan (PPMK) covering the aspect of bad debt. The process of this research is conducted in the area of 187 Rukun Tetangga (RT). The research uses the interviewing method. Each sample of the member of society or villager are by percentage of bad debt according to each weight of the villager and the interviewing is conducted 6 (six) month. The result of this test are scored covering the aspect of bad debt by 17 Rukun Warga (RW) panelist. This instrument used in this research is the horizontal and vertical analysis Reports of Bad Debt with the 4 level of preference : death, moving address, bankrupt and not a ware to return back The final analysis of the research conclude that indeed the use progress reports in launching fund of PPMK (Social Empowerment Program) have a remarkable influence the bad debt, with indicated a higher level bad debt. Key words : PPMK, Bad debt, a member of society
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dimulailah era baru dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan, memberi jawaban peran Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang secara nyata mempunyai beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang sangat berat, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercermin dalam kebijakankebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor 1561 tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan system dan pola proses perubahan yang dikendalikan dan direncanakan secara konseptual untuk memperdayakan yang
mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik melalui lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan dengan menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pada hakekatnya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk merencanakan melaksanakan dan mengawasi serta mengharapkan dapat meningkatkan patisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran fisik maupun non fisik. Mengingat makin beratnya tugas Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kota Metropolitan mempunyai problematika yang kompleks yang perlu penanganan secara professional. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu dihadapkan pada masalah-maslah urbanisasi, pengangguran ketertiban umum dan masalah patologi sosial lainnya. Maka jika dikaitkan dengan tugas-tugas yang dutangani oleh Aparatur Kelurahan dibantu dengan Pengurus RT/RW, tugas-tugas tersebut tidak akan memadai, untuk itu Pemerintah Kelurahan perlu didampingi Mitra kerja yang representative sebagai perwakilan warga, masing-masing RW, yaitu Dewan Kelurahan. Dengan demikian peran dari Dewan
21
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
Kelurahan tersebut akan memberikan wahana pencerdasan serta prinsip-prinsip demokratis kepada masyarakat dalam merencanakan dan membangun wilayahnya serta pelayanan masyarakat yang lebih baik. Kelurahan Duren Sawit harus melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, agar memberi peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang transparan dan demokratis Dengan berjalannya Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selama kurang lebih enam tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, perlu dibuatkan hasil kinerja Dewan Kelurahan dalam bentuk Progres Report PPMK Tahun 20002007 sebagai barometer keberhasilan Program Pemerdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur 2. Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana pelaksanaan PPMK tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 b. Bagaimana hasil pengguliran dana PPMK terhadap pengembalian dana 3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis, serta menjajagi kemungkinan penggunaan dana bergulir melalui PPMK terhadap pengembalian dana dari pemanfaat B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 1747/2003 (LPPSE : 2003) adalah merupakan sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik melalui lembaga kemasyarakatn yang ada di Kelurahan, dengan menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 2. Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bila seluruh masyarakat RT/RW mau berpartisipasi secara aktif, maka Dana PPMK akan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi fisik RT/RW mereka. Keluarga miskin yang memperoleh pinjaman modal bergulir akan dapat meningkatkan penghasilan. Kerukunan warga RT/RW akan meningkat, karena mereka didorong untuk bekerja sama membangun RT/RW nya. RT/RW akan menjadi semakin mandiri
sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan lain di RT/RW C. METODOLOGI PENELITIAN 1. Sifat penelitian Penelitian bersifat studi kasus 2. Wilayah penelitian Penelitian dilaksanakan di wilaya.Kelurahan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur 3. Sampel penelitian : a. Lembaga : Dekel, UPKMK , RT dan RW b. Individu : para pemanfaat warga di tiap RT dilingkungan RW Kelurahan Duren Sawit yang behubungan dengan peminjaman dana bergulir dari PPMK Bina Ekonomi, Bina Fisik dan Bina Sosial, serta masyarakat yang pada saat penelitian berlangsung sedang dalam proses pengguliran Dana PPMK 4. Teknik Pengumpulan data : Teknik yang digunakan dalam menjaring data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Studi kepustakaan Penelitian ini dilakukan dengan jalan mengkaji dan mempelajari UndangUndang, SK Gubernur, Peraturan Daerah b. Penelitian lapangan Penelitian lapangan ini dilakukan dengan jalan mengedarkan angket/kuesioner pada responden di lokasi penelitian dan peneliti langsung mengamati di lokasi penelitian 5. Teknik Analisis Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, sedangkan data yang sifatnya kuantitatif akan disajikan dalam table-tabel tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung/melengkapi data yang sifatnya kuantitatif Waktu Penelitian ini akan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : penelitian pendahuluan, penyusunan proposal dan instrument, pelaksanaan penelitian, tabulasi dan analisis data, penggandaan laporan hasil penelitian dan pelaporan hasil penelitian Tahapan kegiatan mulai dari studi pendahuluan, penyusunan instrument, penyusunan proposal samap penggandaan instrument dan pelatihan surveyor
22
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
D. ANALISIS HASIL PENELITIAN 1. Pelaksanaan PPMK Tahun 2002 - 2007 a. Data Kependudukan Jumlah RW : 17 RW Jumlah RT : 187 RT Jumlah RW Kumuh : 1 RW Jumlah RT Kumuh : 7 RT Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah
:24.867 jiwa :21.001 jiwa :45.868 jiwa
Jumlah KK : 10.179 KK Jumlah KK Miskin : 597 KK Jumlah Pengangguran : 102 KK Jumlah Usaha Bisnis Jumlah Usaha Mikro : 510 Jumlah Usaha Kecil : 75 Jumlah Home Industri : 125 b. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang diharapakan dapat mendorong terwujudnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat untuk tidak menjadi tergantung kepada Pemerintah. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan program stimulan yang memberikan peran kepada masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari semuastrata sosial baik dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun finasial. Program ini mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan institusi lokal. Mekanisme yang ditempuh dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), berupa dana bergulir dan dana hibah yang terlibat dengan pendekatan Tri Bina yaitu Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial yang kegiatannya berskala Kelurahan. Sistem dan pola yang digunakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) diharapkan mampu menciptakan motivasi dan partisipasi guna
mendorong terwujudnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Dalam pengelolaan Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Dewan Kelurahan bertugas: - Mensosialisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) kepada seluruh lembaga dan seluruh lapisan masyarakat - Menampung usulan masyarakat yang meliputi ekonomi, fisik lingkungan dan soaial dari Rukun Tetangga (RT) melalui Rukun Warga (RW) untuk dikaji - Menyusun dan menetapkan prioritas kegiatan Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial untuk dijadikan program kerja kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) - Meneliti dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaannya di lapangan di koordinasikan dengan LSM Pendamping / Fasilisator Kelurahan / Perguruan Tinggi. - Membuka rekening I di Bank DKI untuk menampung dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan rekening II untuk dana bergulir. Bank DKI tidak boleh mengeluarkan Kartu ATM atas Rekening I dan II serta Anggota Dewan Kelurahan tidak boleh mengambil / mencairkan dana atas nama perorangan - Sesuai hasil musyawarah menyalurkan dana fisik dan sosial bersifat hibah - Bersama-sama dengan Tim Pelaksaman Kegiatan Rukun Warga (TPK- RW) menggali, mengelola potensi dan meningkatkan partisipasi serta keswadayaan masyarakat. - Memfungsikan UPKMK ( Unit Pelaksana Kegiatan Masyarakat Kelurahan) sebagai institusi pengelolaan pengguliran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) - Membuat laporan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) setiap akhir bulan Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dibentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Dewan Kelurahan, Pemerintah Kelurahan dan LSM Pendamping / Fasilitator yang bertugas :
23
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
-
Melakukan penelitian terhadap usulan Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga - Melakukan survey/studi kelayakan terhadap usulan. - Memberikan persetujuan terhadap usulan Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga - Menyusun kegiatan kerja Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga dan Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) Untuk melaksanakan pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dibentuk Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) yang bertugas : - Mengelola dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) - Mengadministrasikan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) - Melaksanakan Penagihan cicilan dana guliran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) dari masyarakat - Memberikan pertanggungjawaban Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) kepada Dewan Kelurahan dibawah koordinasi Lurah. - Membuat laporan dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)setiap akhir bulan dengan system komputerisasi. Guna membantu kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga ( TPK-RW) yang berfungsi : - Menunjang kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) - Membantu menyusun usulan kegiatan masyarakat - Menyetorkan dana cicilan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dari masyarakat ke UPKMK dan tidak boleh menggulirkan langsung - Melaporkan seluruh kegiatan kepada siding pleno Dewan kelurahan c. Realisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) diawali pada tahun 2001 terhadap 25 (dua puluh lima ) Kelurahan yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kelurahan Duren Sawit pada tahun 2001 tidak memperoleh guliran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Setiap Kelurahan menerima dana bantuan tersebut yaitu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.2 milayar. Kelurahan Duren Sawit pada saat itu tidak termasuk didalam salah satu Kelurahan yang menerima dana bantuan tersebut Kemudian pada bulan Februari 2002 DKI Jakarta terjadi bencana Banjir yang sangat mengkhawatirkan, hampir 70% wilayah Jakarta terkena banjir, tidak kecuali Kelurahan Duren Sawit. Mengingat besarnya kerugian yang dialami warga DKI Jakarta dalam musibah tersebut terutama kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk secepatkan melakukan tindakan untuk penanggulangan banjir dan pasca melalui kebijaksanaan program pertolongan. Kebijaksanaan program penanggulangan banjir merupakan salah satu dari 8 komitmen Gubernur / Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta, dalam upaya menciptakan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat perkotaan yang sehat dan bersih yang salah satunya adalah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.50 juta per Kelurahan untuk 167 Kelurahan dengan total Rp. 8.350 juta di Kotamadya Jakarta Timur mendapat bantuan tersebut di 26 Kelurahan dengan total bantuan sebesar Rp. 1.300 Juta. Kelurahan Duren Sawit salah satu Kelurahan yang tidak mendapatkan bantuan program tersebut, karena dianggap kerusakan yang dialami wilayah kami, tidak termasuk wilayah yang parah dalam musibah banjir Guna percepatan pemulihan atas segala kerusakan yang timbul termasuk adalah pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada periode pasca banjir Gubernur mengambil kebijakan dengan memberikan bantuan dana PPMK sebesar Rp.250 juta untuk setiap kelurahan di DKI Jakarta. Program yang dimaksud untuk mempercepat pemulihan keadaan Sosial Ekonomi masyarakat dan lingkungan di wilayah Kelurahan yang mengalami kerusakan dan kemerosotan drastis akibat banjir dengan memberikan bantuan langsung kepada mayarakat melalui Dewan Kelurahan.
24
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
1. Pelaksanaan PPMK 2002 di Kelurahan Duren Sawit Melalui rapat pleno Dewan kelurahan Tanggal 9 Juni 2002, melalui musyawarah mufakat, terbentuklah Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) untuk PPMK Bina Ekonomi. Seperti di Kelurahan-kelurahan lain di DKI Jakarta, Kelurahan Duren Sawit menerima BLM sebesar Rp.250 juta. Dari dana sebesar itu dialokasikan untuk Biaya Kegiatan Langsung (BKL) Rp.3,750 juta sehingga anggaran yang dimanfaatkan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebesar Rp.246,25 juta Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengurus RW yang salah satu rekomendasi dari pertemuan tersebut dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK inilah yang akan menjadi salah satu unsur penunjang PPMK di tingkat RW . Maka setelah terbentuk TPK di setiap RW Kelurahan Duren sawit, dilakukan pengguliran perdana PPMK Bina Ekonomi pada tanggal 19 Juni 2002 di Kantor Kelurahan Duren Sawit. 2. Pelaksanaan PPMK 2003 di Kelurahan di Kelurahan Duren Sawit Untuk tahun 2003, Kelurahan Duren Sawit menerima BLM sebesar Rp.500 juta. Dari dana sebesar itu dialokasikan untuk Biaya Kegiatan Langsung (BKL) Rp.20 juta sehingga anggaran yang dimanfaatkan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebesar Rp.288.000.000,untuk Bina Ekonomi, Rp.96 juta untuk Bina Fisik Lingkungan dan Rp.96 juta untuk Bina Sosial. Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengurus RW dan TPK RW maka program PPMK dengan Tri Bina digulirkan. 3. Pelaksanaan PPMK 2004 di Kelurahan Duren Sawit Untuk tahun 2004, Kelurahan Duren Sawit menerima BLM sebesar Rp.700 juta. Dari dana sebesar itu dialokasikan untuk Biaya Kegiatan Langsung (BKL) Rp.20 juta sehingga anggaran yang dimanfaatkan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan adalah sebesar Rp.680 juta dimana sebesar Rp.408 juta untuk Bina Ekonomi, Rp.136 juta untuk Bina Fisik Lingkungan dan Rp.136 juta untuk Bina Sosial. Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengurus RW dan TPK RW maka program PPMK dengan Tri Bina digulirkan.
4. Pelaksanaan PPMK 2005 di Kelurahan Duren Sawit Untuk tahun 2005, Kelurahan Duren Sawit menerima BLM sebesar Rp.1.075 juta. Dari dana sebesar itu dialokasikan untuk Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) Rp.20 juta sehingga anggaran yang dimanfaatkan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan adalah sebesar Rp.1.055 juta dimana sebesar Rp.633 juta untuk Bina Ekonomi, Rp.211 juta untuk Bina Fisik Lingkungan dan Rp.211 juta untuk Bina Sosial. Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengurus RW dan TPK RW maka program PPMK dengan Tri Bina digulirkan. 5. Pelaksanaan PPMK 2006 di Kelurahan Duren Sawit Untuk tahun 2006, tidak ada kucuran dana Bina Fisik maupun Dana Bina Sosial dan hanya Dana Bina Ekonomi. Untuk itu Kelurahan Duren Sawit menerima BLM sebesar Rp.176.855.149,- Dari dana sebesar itu dialokasikan untuk Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) Rp.5.200.000,- sehingga anggaran yang dimanfaatkan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan adalah sebesar Rp.171.655.149,dimana sebesar Rp.171.655.149,-untuk Bina Ekonomi. Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengurus RW dan TPK RW maka program PPMK dengan Tri Bina digulirkan. 6. Pelaksanaan PPMK 2007 di Kelurahan Duren Sawit Bina Sosial dan Bina Ekonomi, ada alokasi dana pasca banjir . Untuk itu Kelurahan Duren Sawit menerima BLM sebesar Rp.1 milyar. Dari dana sebesar itu dialokasikan untuk Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) Rp.35 juta, sehingga anggaran yang dimanfaatkan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digulirkan adalah sebesar Rp.965 juta, dimana sebesar Rp.168,88 juta untuk Bina Ekonomi, Rp.422,2 juta untuk Bina Fisik, Rp,253,32 untuk Bina Sosial dan Rp.120,6 juta uantuk Bantuan Pasca Banjir Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengurus RW dan TPK RW maka program PPMK dengan Tri Bina digulirkan.
25
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
pemafaat menjadi 527 orang, meningkat 158,33%, kenaikkan menurun dibandingkan tahun 2002 Tahun 2005: Awal pengguliran dana jumlah pemanfaaf sebesar 204 orang dan setelah pengguliran terjadi kenaikkan jumlah Pemanfaat menjadi 476 orang, meningkat 133,36%, kenaikkan menurun dibandingkan tahun 2004 Tahun 2006: Awal pengguliran dana jumlah pemanfaat45 orang dan setelah pengguliran terjadi kenaikkan jumlah pemanfaat sebesar 79 orang, meningkat 75,56%, kenaikkan menurun jauh dibandingkan tahun 2005 Tahun 2007 : Awal pengguliran dana junlah pemanfaat 51 orang dan setelah pengguliran tidak ada penambahan pemanfaat
2. Hasil pengguliran Dana PPMK Terhadap Pengembalian a. Hasil Pengguliran PPMK Bina Ekonomi Kelurahan Duren Sawit Tahun 2002-2007 1. Perkembangan Jumlah Pemanfaat PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002 2007 Grafik 29. Perkembangan Akumulasi Jumlah Pemanfaat PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002 - 2007 PerkembanganJumlahPemanfaat BinaEkonomi Tahun2002-2007 Dana Awal
Akumulasi
Jumlah Pemanfaat
1000 800
819
2.
600
527
523 400 179
162
204
476 204
200
45 79
0 TH2002
TH2003
TH2004
TH2005
TH2006
51 0 TH2007
Perkembangan Akumulasi Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Kelurahan Duren Sawit Grafik 30. Perkembangan Akumulasi Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Kelurahan Duren Sawit PerkembanganDanaBergulir PPMKBina Ekonomi Tahun2002- 2007
Jumlah Pemanfaat menurun dari tahun ke tahun: Tahun 2002 : Awal pengguliran dana jumlah pemanfaat sebesar 170 orang dan setelah penggguliran terjadi akumulasi jumlah memanfaat menjadi 810 orang, meningkat sebesar 357,54% Tahun 2003 : Awal pengguliran dana jumlah pemanfaat sebesar 102 orang dan setelah pengguliran terjadi akumulasi jumlah pemanfaat menjadi 523 orang, meningkat 222,84 % , kenaikkan menurun dibandingkan tahun 2002 Tahun 2004 : Awal pengguliran dana jumlah pemanfaat sebesar 201 orang dan setelah pengguliran terjadi akumulasi jumlah
Dalam Jutaan Rupiah
Dana Awal
Akumulasi
2.000 1.500
1.620 1.210
1.514,5
1.385,5
1.000 500
633 246
288
2002
2003
408
0 2004
2005
171,65 169 272,65 0 2006 2007
Tahun
Tabel 25. % Perkembangan Dana bergulir PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Kelurahan Duren Sawit Dana Bergulir Dana Awal Akumulasi %
2002 246 1.620 558,54%
2003 288 1.210 320,14%
2004 408 1.385,5 239,58%
2005 633 1.514,5 139,26%
2006 171,65 272,65 58,84%
2007 169 0 -100,00%
Dari Dana Awal yang berguluir mengalami penurunan dari tahun ke tahun : Tahun 2002 : 558,54% Tahun 2003 : 320,14% Tahun 2004 : 239,58% Tahun 2005 : 139,26% Tahun 2006 : 58,84% Tahun 2007 : minus 100%
26
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
Grafik 31. % Perkembangan Dana Bergulir PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Kelurahan Duren Sawit % Perkembangan Dana Bergulir PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 % 558,54% 600,00% 320,14%
%
400,00%
239,58% 139,26%
200,00%
58,84% -100,00%
0,00% 2002
2003
2004
2005
2006
2007
-200,00%
Tahun
3. Perkembangan Piutang Pengguliran PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002 – 2007 Kelurahan Duren Sawit Tabel 26. Perkembangan Piutang Pengguliran Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Kelurahan Duren Sawit Tahun
Pmf
Dana Awal
Pmf
Akumulasi
Pmf
Piutang
%Pmf
% Piutang
2002
179
246.000.000
819
1.620.000.000
50
131.138.000
6,11%
8,09%
2003
162
288.000.000
523
1.210.000.000
47
125.206.000
8,99%
10,35%
2004
204
408.000.000
527
1.385.500.000
72
202.474.500
13,66%
14,61%
2005
204
633.000.000
476
1.514.500.000
114
305.228.500
23,95%
20,15%
2006
45
171.655.149
79
272.655.149
33
78.890.000
41,77%
28,93%
2007
51
168.880.000
0
0
50
116.853.000
98,04%
69,19%
845
1.915.535.149
2.424
6.002.655.149
366
959.790.000
15,10%
15,99%
Grafik 32. % Piutang Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 20022007 Kelurahan Duren Sawit % Piutang PPMK Bina Ekonomi Tahun 20022007 Akumulasi % Piutang 45,83%
50,00% 40,00% 28,93% 30,00%
%
20,15% 14,61%
20,00% 8,09%
10,35%
2002
2003
10,00% 0,00% 2004
2005
2006
2007
27
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
b. Hasil Pelunasan PPMK Bina Ekonomi Kelurahan Duren Sawit Tahun 2002 - 2007 Tabel 27. Pelunasan Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Tahun
Pmf
2002
179
Dana Awal 246.000.000
Pmf 819
1.620.000.000
Akumulasi
Pmf 663
1.239.500.000
Lunas
%Pmf 80,95%
% Lunas 76,51%
2003
162
288.000.000
523
1.210.000.000
348
738.500.000
66,54%
61,03%
2004
204
408.000.000
527
1.385.500.000
318
795.500.000
60,34%
57,42%
2005
204
633.000.000
476
1.514.500.000
228
749.500.000
47,90%
49,49%
2006
45
171.655.149
79
272.655.149
5
17.665.149
6,33%
6,48%
2007
51
168.880.000
0
0
1
5.000.000
1,96%
2,96%
845
1.915.535.149
2.424
6.002.655.149
1.563
3.545.665.149
64,48%
59,07%
Grafik 33. Pelunasan Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Pelunasan PPMK Bina Ekonomi Tahun 20022007
(Dalam Ribuan Rupiah)
Akumulasi Pengguliran 2.000.000
1.620.000 1.385.500
1.500.000
Akumulasi Lunas
1.514.500
1.210.000 1.239.500
1.000.000 738.500
795.500
749.500 272.655
500.000
254.990
17.665
0 2002
2003
2004
2005
2006
5.000 2007
Grafik 34 % Pelunasan Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007
% Pelunasan PPMK Bina Ekonomi Tahun 20022007 % 100,00% 76,51% 80,00%
61,03%
57,42% 49,49%
%
60,00% 40,00%
6,48%
20,00%
1,96%
0,00% 2002
2003
2004
2005
2006
2007
28
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
c. Hasil Tunggakan Dana PPMK Bina Ekonomi Kelurahan Duren Sawit Tahun 2002 – 2007 Tabel 28 Tunggakan Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007 Tahun
Pmf
2002
179
Dana Awal 246.000.000
Pmf 819
Akumulasi 1.620.000.000
Pmf 106
Tunggakan 102.228.500
12,94%
%Pmf
% Tunggakan 6,31%
2003
162
288.000.000
523
1.210.000.000
124
152.686.500
23,71%
12,62%
2004
204
408.000.000
527
1.385.500.000
137
179.501.500
26,00%
12,96%
2005
204
633.000.000
476
1.514.500.000
134
214.773.500
28,15%
14,18%
2006
45
171.655.149
79
272.655.149
41
54.084.000
51,90%
19,84%
2007
51
168.880.000
0
0
0
0
0,00%
0,00%
845
1.915.535.149
2.424
6.002.655.149
542
703.274.000
22,36%
11,72%
Grafik 35. Perkembangan Tunggakan Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007
Tunggakan Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002-2007
(Dalam Ribuan Rupiah)
Dana Bergulir 2.000.000
1.620.000 1.385.500
Tunggakan
1.514.500
1.210.000
1.500.000 1.000.000
272.655,14
500.000 0
102.228,50
2002
152.686,50
2003
168.880
214.773,50
179.501,50
54.084
2004
2005
2006
0
2007
Tabel 29. Penyebab Tunggakan Dana PPMK Bina Ekonomi Tahun 2002 - 2007 Tahun
Pmf
Pmf
Enggan
Pmf
Meninggal
2002
0
Usaha Macet 0
101
98.460.500
Pmf 2
Pindah Alamat 1.816.000
3
1.952.000
2003
2
3.092.000
114
139.634.500
5
7.958.000
2
2.002.000
2004
3
5.642.000
127
164.850.500
6
7.553.000
1
1.456.000
2005
4
10.374.000
126
192.213.500
4
12.186.000
0
0
2006
0
0
41
54.084.000
0
0
0
0
2007
0
0
0
0
0
0
0
0
9
19108000
509
649.243.000
17
29513000
6
5410000
29
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
E. PENUTUP a. Kesimpulan 1. Bina Ekonomi a. Masih tingginya presentase tunggakan b. Pemanfaat telah meninggal dunia c. Pemanfaat sudah pindah alamat d. Pemanfaat telah bangkrut usahanya e. Pemanfaat yang berkemmapuan tapi enggan bayar f. Pemanfaat sudah membayar tapi dipakai oleh kolektor 2. Bina Fisik a. Masih banyak saluran yang belum dibuat di lingkungan RW b. Masih banyak gorong-gorong yang harus dibuat untuk mengatasi banjir c. Masih banyak jalan lingkungan yang terbuat dari tanah d. Jalan lingkungan yang diberi pengerasan dari semen perlu perbaikan e. Perbaikan fasum-fasum yang rusak di tiap-tiap RW 3. Kahar Banjir a. Kesulitan di lapangan dalam menentukan kriteria miskin b. yang berhak untuk mendapatkan penggantian, berdasarkan Kartu Keluarga Miskin (Gakin) c. Kerancuan dalam menentukan kriteria kerusakan rumah d. yang terkena banjir 4. Bina Sosial a. Masih banyak masyarakat yang harus diberi ketrampilan b. untuk lowongan kerja c. Masih tingginya angak pengangguran b. Saran 1. Untuk Bina Ekonomi a. Telah dilakukan rapat per RW tentang penyelesaian tunggakan b. Telah dilakukan penagihan secara berkala c. Telah dilakukan pemutakhiran data dan dilakukan 2 pertemuan
3. Untuk Kahar Banjir a. Pendataan kriteria miskin berdasarkan Kartu Kelurga Miskin (Gakin) perlu di survey terus menerus, sehingga data miskin tetap up to date b. Perlu adanya tim ahli bangunan gedung yang independen 4. Untuk Bina Sosial a. Pembinaan generasi muda supaya angka pengangguran menurun. b. Melakukan kursus-kursus ketrampilan supaya mendapatkan lapangan kerja
DAFTAR PUSTAKA Badan Pemberdayaan Masyarakat.”Binaan BPM Provinsi DKI Jakarta Berprestasi di Tingkat Nasional”.Majalah Media Jaya, vol.32,no.7,Jul.2008,15-19 Irawan,Nurfakih.”Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007”.Majalah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,vol.1,2008,1-37 Nakum, Moh.”Mengentaskan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah”.Majalah Legislatif Jaya, vol.28,no.7,Des.2007,16-17 Nasution,Andi Hakim.1980.Metode Statistika.Jakarta:PT Gramedia Rasyid,Ryaas.1996.Makna Pemerintahan. Jakarta :Yarsif Watampone Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pemerintahan DKI Jakarta Sholahudin,Muh,Lukam Hakim.2008.Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Siamat,Dahlan.2005.Manajemen Lembaga Keuangan.Jakarta:FEUI Zulkifli,Sunarto.2007. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.Jakarta: Zikrul Hakim
2. Untuk Bina Fisik a. Berupa peningkatan swadaya masyarakat di tiap-tiap RW untuk membantu penyelesaian pekerjaan b. Memberikan sosialisai supaya program Bina Fisik menjadi kemauan/partisipasi masyarakat
30
Majalah Ilmiah Panorama Nusantara, edisi VI, Januari - Juni 2009
