Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Oleh : Evelin Balandatu ABSTRAK Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Berangkat dari fenomena sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan asli desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diintrepetasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan menggembangakan segala potensi–potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Peling sebagai salah satu Sumber pendapatan di Desa, yaitu dengan membentuk Badan usaha Milik Desa yang bisa berperan dalam mencapai lembaga perekonomian desa yang mandiri serta bisa meningkatkan pendpaatan asli desa melalui unit usaha seperti pasar desa, dimana dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan atau hambatan sehingga kebijakan yang dibuat belum maksimal dalam mencapai tujuan. Karena itu pemerintah harus lebih berperan dan fokus untuk pengembangan dan pengelolaan kedepan.
Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Desa, Pendapatan Asli Desa
PENDAHULUAN Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peran pemrintah desa dalam pembangunan desa pada era otonom daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Menyadari arti pentingnya sebuah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 108 bahwa di katakan “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan” jadi pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya dalam meningkatkan pendapatan Desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika PADesa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulaun Siau Tagulandang Biaro adalah sebuah desa yang dalam tahap upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi masyarakat. Salah satu unit usaha yang telah berjalan sampai saat ini adalah sebuah pasar desa, dimana dalam pengelolaannya diharapkan pasar desa ini bisa menciptakan sumber pendapatan untuk desa. Namun dalam pelaksanaan pasar desa ini ternyata belum maksimal karena belum ada pungutan atau retribusi yang dikenakan, Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
“Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro?” Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro?
Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul tulisan. 2. Secara praktis Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi kongkrit bagi pemerintah desa dalam meningkatkan penadapatan asli desa di desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
TINJAUAN PUSTAKA Konsep kebijakan Menurut Thomas Dye (2002: 47 ) kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode (Keban, 2008: 59). Dengan demikian yang dimaksud kebijakan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Konsep Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Oleh karena itu Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat
BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Konsep Pendapatan Asli Desa Sumber pendapatan Desa menurut HAW. Widjaja (2003 : 131) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”, sumber pendapatan Desa terdiri atas: 1. Sumber Pendapatan Desa. a. Sumber pendapatan desa terdiri atas : pendapatan asli desa yang meliputi : 1) Hasil usaha desa; 2) Hasil kekayaan desa; 3) Hasil swadaya dan partisipasi; 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 1) Bagian perolehan pajak dan retsibusi daerah; dan 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. d. Sumbangan dari pihak ketiga e. Pinjaman desa 2. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi : a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya. b. Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Sumber pendapatan Desa terdiri atas : 1. PAD : a) Hasil Usaha Desa; b) Hasil Kekayaan Desa; c) Hasil Swadaya dan Partisipasi; d) Hasil Gotong Royong; e) Lain-lain PAD yang sah 2. Bagi hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota a) Pajak Daerah, paling sedikit 10%; b) Retribusi Daerah, sebagian; 3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Urusan. Pemerintahan 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Maka sumber pendapatan Desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja Desa dapat teratur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Pemerintahan Desa
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan asli desa. Tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat diskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat seperti hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fokus Penelitian Fokus penelitian adalah mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli desa ditinjau dari proses pengelolaan pasar desa sebagai salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. Informan Penelitian Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, pemilihan informan dilakukan berdasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut Informan dalam peneilitian ini adalah sebanyak 13 Orang yang terdiri dari : 1. Kepala desa 1 Orang 2. Perangkat desa yang terdiri dari : a. Sekretaris desa 1 Orang b. Pelaksana teknis 3 Orang c. Unsur kewilayahan 5 Orang 3. Masyarakat 3 Orang
Tehnik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah : 1. Wawancara Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. 2. Observasi Peneliti melakukan penamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta social sehingga dapat dicocokan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan. 3. Studi Dokumentasi Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mepelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal surat kabar dan lain sebagainya. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diintrepetasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Letak Geografis a) Letak dan Luas Wilayah Desa Peling merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Siau Barat yang terletak ± 5 km dari kota Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan luas wilayah 422 hektar. Secara umum desa Peling memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Bumbiha b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Peling Sawang c. Sebelah timur berbatasan dengan lautan lepas d. Sebelah barat berbatasan dengan pegunungan b) Iklim Iklim di desa Peling sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Peling Kecamatan Siau Barat. Keadaan Penduduk
Desa Peling mempunyai jumlah penduduk 895 jiwa yang terdiri dari lakilaki sebanyak 431 dan perempuan 465 jiwa yang tersebar dalam 5 (lima) Lindongan. berdasarkan pembagian di tiap Lindongan cukup seimbang dimana Lingkungan II jumlah penduduk sebanyak 180 jiwa, Lindongan II jumlah penduduknya merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan Lindongan yang lain yaitu 246 jiwa, kemudian di Lindongan III hanya sebanyak 126 jiwa, sedangkan di Lindongan IV dan V masing-masing sebanyak 148 dan 196 jiwa. Sehingga disimpulkan bahwa pembagian jumlah penduduk dalam V Lindongan pada Desa Peling dapat dikatakan cukup seimbang. Keadaan Sosial Budaya 1. Pendidikan Tingkat pendidikan suatu masyarakat mutlak diperlukan karena dengan pendidikan, masyarakat tidak akan dibodohi. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor dalam menunjang kemajuan suatu bangsa. Tingkat penidikan masyarakat desa Peling adalah untuk tingkat Pra Sekolah sebanyak 21 Orang, kemudian pada tingkat sekolah dasar 240 Orang, selanjutnya untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masing-masing 191 dan 210, dan untuk masyarakat yang tingkat pendidikan terakhirnya adalah Sarjana, sebanyak 28 Orang. 2. Kesehatan Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di desa peling bisa dikatakan sangat kurang, hanya tersedia Puskesmas pembantu untuk masalah kesehatan. Sedangkan untuk sarana yang lebih menunjang hanya berlokasi dikecamatan. 3. Agama Masyarakat desa Peling seluruhnya memeluk agama Kristen protestan. Dengan berbagai macam pertimbangan karena sesunggunya desa peling merupakan bagian dari wilayah kecamatan Siau Barat dan lebih luasnya lagi berada di pulau Siau, sehinnga untuk pemeluk agama lain belum terlalu mendominasi kecuali beberapa masyarakat yang berasal dari daerah lain yang kemudian memilih untuk tinggal dan menetap di pulau Siau. Untuk ketersediaan sarana peribadatan yang ada di Desa Peling berjumlah 3 gedung Gereja. 4. Sarana dan Prasarana Desa Kondisi sarana dan prasarana umum yang ada di desa Peling secara garis besar adalah sebagai berikut : Kondisi sarana dan prasarana Kantor De sa dan Aula
Gereja
Puskesmas Pembantu
SD
1
3
1
1
Sumber : Kantor Desa Peling 2014
Keadaan Sosial Ekonomi Karena desa Peling merupakan desa pesisir pantai dan pegunungan, maka sebagian besar penduduk ber mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, memiliki usaha kecil dan sebagai pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih jelasnya dapat digambarakan sebagai berikut: Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat No Mata Pencaharian Jumlah/Orang 1. Petani 200 orang 2. Nelayan 40 orang 3. Wirausaha 20 orang 4. PNS 29 orang 5. Peternak 20 orang Sumber : Kantor Desa Peling 2014 keadaan sosial ekonomi masyarakat desa peling sangat didominasi oleh petani sebanyak 200 orang, karena sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh daerah kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu sebagai penghasil pala dengan kualitas terbaik sehingga hal tersebut menjadi peluang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk lahan pertanian yang mereka miliki adalah bersifat tetap atau lahan sendiri. Selanjutnya dari hasil tabel dilihat profesi sebagai nelayan sebanyak 40 orang, dan dapat dijelaskan bahwa keseluruhan dari para nelayan ini adalah masyarakat yang tinggal dekat dengan pantai. Ada juga golongan profesi yang lain seperti wirausaha, PNS dan juga peternak, semua dengan jumlah yang sama yaitu 20 orang. Pola Penggunaan Tanah Penggunaan tanah di desa Peling sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian pala, kelapa dan cengkih, sebagian digunakan untuk lahan tanaman pangan dan juga untuk tanah bangunan rumah atau kantor pemerintah. Keadaan Pemerintahan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di desa peling berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, didalamnya mengatur dengan jelas setiap tugas pokok dan fungsi dari masing-masing, dan untuk satruktur organisasi pemerintah desa peling terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala Desa ( Kapitalau) Badan Permusyawaratan Desa Sekretaris Desa Pelaksana Teknis Unsur Kewilayahan
Berdasarkan struktur organisasi yang ada, pemerintah desa peling memiliki visi dan misi sebagai berikut: Visi dan Misi Pemerintah Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro akan dijabarkan sebagai berikut : a. Visi Pemerintah Desa Peling adalah : Terwujudnya Desa Peling Yang Aman, Maju, Sejahtera Serta Berkarakter Dalam Pembangunan Bangsa Dan Negara b. Untuk mencapai Visi tersebut maka misinya adalah : 1. Bidang Pemerintahan - Meningkatkan kinerja perangkat desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara professional dalam melayani publik. - Mendukung program pemerintah Kabupaten atas kepemimpinan Bapak. Toni Supit bersama Ibu. Siska Salindeho 2. Bidang Ekonomi - Mendorong masyarakat untuk bekerja keras, hidup, ekonomis dengan memanfaatkan pendapatan secara efektif dan efisien. 3. Bidang Kambtibmas - Mendirikan Pos kambling di desa serta menyusun jadwal penjagaan atau ronda di lindongan masing-masing 4. Bidang Infrastruktur - Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jembatan pada jalanjalan strategis di bidang produksi - Perbaikan drainase, jalan dan lingkungan yang mendukung kegiatan pembangunan 5. Bidang kemasyarakatan dan keagamaan - Menumbuhkan toleransi antar umat beragama - Mengupayakan semua bantuan pemerintah untuk warga masyarakat prasejahtera samapi kepada yang berhak dan benarbenar membutuhkan - Menyediakan pelayanan diakonia bagi keluarga yang berduka
HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan menggembangakan segala potensi–potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Peling sebagai salah satu Sumber pendapatan di Desa. Untuk pengelolaan sumber daya ekonomi desa yang dimaksud, dibutuhkan manajemen yang profesional sehingga diperlukan suatu wadah yaitu, Badan Usaha Milik Desa. Berlandaskan pada Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No 11 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa, oleh Pemerintah desa membuat suatu kebijakan tetang Pembentukan dan Tatacara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang termuat dalam Peraturan Desa Peling No. 3 Tahun 2014. Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa ini yaitu :
1. Untuk mencapai Lembaga Perekonomian desa yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. 2. Dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran di desa 3. Melindungi kepentingan masyarakat melaui upaya-upaya yang mengenal pada terciptanya pemberdayaan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan. Jenis dari usaha Badan Usaha Milik Desa di desa peling ini meliputi beberapa unit usaha yaitu, Pasar Desa, Air Bersih dan Pariwisata. Melalui penelitian yang dilakukan, Pasar Desa memiliki peluang yang cukup baik dalam rancangan pembangunan desa dan usaha meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa, yang dimaksud dengan pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelolah serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Karena apabila lebih dikembangkan maka desa akan meiliki sumber pendapatan melalui retribusi yang akan dikenakan bagi setiap penjual. Pembentukan Badan Usaha Miliki Desa ini masih dalam proses rancangan dan dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, karena kedepan bisa menciptakan sumber pendapatan untuk daerah dan membantu kemajuan pembangunan melalui desa Tujuan pemerintah, mendidirkan pasar desa ini adalah agar bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan kesempatan pada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarkat, dan hasil kedepannya pemerintah juga berupaya menciptakan sumber pendapatan yang bisa membantu pendapatan daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah boleh meningkat dari tahun sebelumnya dan membantu kemajuan pembangunan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk tujuan bersama bukan hanya bagi pembangunan di desa tapi bisa untuk menunjang pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Peran Pemerintah Dalam Pendapatan Asli Desa
Pelaksanaan
Kebijakan
Meningkatkan
Pemerintah adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat, dan tentunya diharapkan dapat memberikan peran yang nyata dalam setiap pelaksanaanya. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dengan harapan mendapat perhatian dari pemerintah kecamatan bahkan pemerintah daerah sehingga pasar desa ini lebih berkembang dan bermanfaat juga bagi peningkatan pembangunan desa kedepan. Untuk peran pemerintah, dapat disimpulkan belum begitu maksimal, diharapkan pemerintah bisa menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah kecamatan agar kondisi pasar desa mendapat kemajuan dari segi pengelolaannya.
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Mengenai Pasar Desa Pengoprasian pasar desa ini memang tidak berlangsung setiap hari seperti pasar yang lainnya, dimana jam buka pasar hanya pada hari selasa, kamis, dan sabtu. Kondisi pasar desa masih terus beroprasi, meskipun dihari tertentu seringkali kurang penjual atau pembeli apalagi kalau kondisi cuaca sedang hujan, awalnya memang ada sedikit keraguan dari masyarakat dalam tahap awal perencanaan, namun setelah ada pelaksanaan yang nyata ternyata masyarakat mendukung dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut dan dinilai cukup membantu. Dapat disimpulkan bahwa kondisi dalam pelaksanaan pasar desa yang ada di desa peling ini berlangsung baik seperti kondisi umum sebuah pasar, meskipun belum ditetapkan dalam sebuah peraturan desa yang sah dan mengikat namun Dapat dilihat dari pelaksanaannya, respon yang diberikan oleh masyarakat cukup baik. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan bisa mempengaruhi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dimana setelah ada pelaksanaan yang dilakukan, pemerintah juga dapat melihat berbagai kekurangan atau hambatan yang bisa mempersulit untuk lebih mengembangkan lagi kondisi pasar yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih banyak kekuranagan dan juga masalah yang dijumpai untuk pengelolaan pasar desa ini, seperti : 1. kendala lahan yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat untuk dijadikan lokasi pasar dengan berbagai alasan yang tidak tepat. 2. kurang koordinasi antara anggota pengurus unit pasar desa yang telah dibentuk dengan kepala desa. Di sisi lain pendapat masyarakat pun mejadi evaluasi dari pelaksanaan suatu kebijakan, karena setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus juga memperhatikan kondisi masyarakatnya. Dengan adanya pelaksanaan, masyarakat menilai beberapa maslah seperti : 1. waktu pengoprasian pasar yang terlalu pagi 2. Pemerintah kurang ada pendekatan kepada masyarakat bahkan tidak memberikan pemahaman yang cukup jelas mengenai kebijakan pasar desa ini, sehingga kami hanya mengetahui saja kalau telah dibuka pasar desa. Jadi sosialisasi kepada masyarakat kurang. Dapat disimpulkan Pemerintah membuat desain kebijakan dalam suatu perencanaan bagaimana kebijakan itu dibuat, selanjutnya implementasi kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah membuka pasar desa dalam upaya meningkatkan pendapatan di desa, dan selanjutnya evaluasi kebijakan itu sendiri apakah berjalan maksimal, dan melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah desa Peling ternyata belum maksimal dalam mencapai tujuan karena belum menghasilakan sumber pendapatan melalui pungutan dan retribusi. Karena itu pemerintah harus lebih berperan dan fokus lagi untuk pengembangan dan pengelolaan pasar desa agar kedepannya Pembangunan
boleh meningkat karena adanya sumber pendapatan yang memadai, sehingga pemerintahan berjalan baik dan masyarakat sejahtera. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka dapat disimpulkan : Bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu dengan membuka sebuah Pasar Desa sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pembangunan desa, sekaligus melatih masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya ekonomi yang ada. Akan tetapi dalam pola pelaksanaan selama enam bulan ini, belum bisa mencapai tujuan untuk menambah sumber pendapatan desa selain yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis mencoba memberikan saran: 1. Kepada pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan, diharapkan agar lebih teliti lagi melihat kondisi yang ada serta memperhatikan dan juga sekaligus menemukan solusi dari setiap masalah yang menghambat terlaksananya kebijakan itu dengan maksimal. 2. Kepada pihak masyarakat, peneliti mengharapkan agar masyarakat pun bisa berpartisipasi dengan aktif terhadap setiap kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah, karena tanpa ada campur tangan dari masyarakat maka suatu kebijakan tidak akan menjadi maksimal untuk penerapannya. Sehingga bukan hanya pemerintah saja yang berperan mengembangkan atau meningkatkan pembangunan desa dala hal ini upaya untuk menambah sumber pendapatan, melaiknan juga ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta didalamnya.
DAFTAR PUSTAKA Keban, T, Yeremias, 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta, Gava Media. Moelong, Lexy J, 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Poerwadarminta, 1985. Kamus Bahasa Indonesia.: PN. Balai Pustaka, Jakarta Pusat Bahasa, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia. Suryaningrat, Bayu. 1979, Mengenal Ilmu Pemerintaha, Jakarta Suwignyo, 1985. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia. Thomas dye, 2002. ”Understanding Public Policy”, dalam, kebijakan publik, Jakarta:Yayasan Pancur Siwah. Widjaja, A. W, 2003. Otonomi Desa, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sumber Lain : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
