Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013 file : Arah Pengembangan dan Isu Aktual Dalam Pelaksanaan Manajemen PNS –BMKG-11-06-2013
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN PNS • RUU ASN • Penataan Sistem Perencanaan Pegawai • Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Assessmen Individu berdasarkan Kompetensi • Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS • Disiplin • Pendidikan dan Pelatihan • Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu • Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian • Peningkatan Pelayanan PNS • Remunerasi dan Kesejahteraan PNS
2
2
I. RUU ASN 1. RUU inisiatif DPR 2. Mengatur PNS dan PTT 3. Tidak ada dikotomi PNS Pusat dan Daerah, yang ada PNS NKRI 4. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat karier tertinggi di instansinya 5. Dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang antara lain bertugas : a. Mengawasi Rekrutmen pengangkatan Jabatan Eksekutif Senior b. Mengawasi dan membina etika dan profesi PNS
3
6. Manajemen PNS: a. Perencanaan Kepegawaian, dalam penyusunan formasi didasarkan pada: 1) Analisis Jabatan 2) Peta Jabatan 3) Analisis Kebutuhan 4) Analisis Beban Kerja 5) Prediksi Pegawai 5 (lima) tahun kedepan 6) Mendapat pertimbangan dan persetujuan Menteri Keuangan dan BKN 7) Ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB
4
b. Rekrutmen PNS: 1) Berdasarkan merit system 2) Berbasis kompetensi 3) Open system 4) Three steps selection (seleksi Administrasi, Test Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang) 5) Menggunakan metode : a) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri b) Computer Assisted Test (CAT) c) Assessment Center/Quasi Assessment c. Placement (Penempatan) PNS, didasarkan sesuai dengan lowongan jabatan
5
d. Pengangkatan Jabatan: 1) Jenis jabatan kedepan: a) Jabatan Eksekutif Senior/Jabatan Pimpinan Tinggi : • Utama • Madya • Pratama b) Jabatan Fungsional : • Ahli Pertama, Muda, Madya, Utama • Terampil Pemula, Pelaksana, Mahir c) Jabatan Administratif : • Pelaksana • Pengawas • Administrator 2) Pengangkatan Jabatan a) Berbasis Kompetensi Jabatan menyusun Standar Kompetensi Jabatan b) Open Career Lintas Instansi Pusat dan Daerah c) Kompetensi terbuka d) Assessment Center e) Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu 6
e. Penggajian 1) Untuk jabatan tertentu dibebankan pada APBN 2) Gaji berbasis jabatan (skala tunggal) 3) Tunjangan tidak boleh lebih besar daripada gaji pokok f. Pendidikan dan Pelatihan 1) Didasarkan pada analisis kebutuhan diklat 2) Latihan prajabatan direncanakan selama 1 (satu) tahun 3) Menetapkan indeks mengikuti diklat bagi setiap PNS (10% waktu kerja pertahun untuk pengembangan diri) 4) Evaluasi pasca diklat g. Reward and Punishment 1) Reward (Penghargaan), tanda jasa yang diberikan dikaitkan dengan pembinaan karier 2) Punishment, meliputi: a) Sanksi administrasi b) Sanksi perdata c) Sanksi pidana 7
h. Pensiun 1) Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. 2) Berubah dari system Pay As You Go menjadi Fully Funded 3) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).
8
Asesmen Individu berdsr.kan Kompetensi oAnalisis Jabatan o Informasi Jabatan/ Uraian Jabatan
Penerapan Sis. Penilaian Kinerja Individu o Analisis Beban Kerja o Peta Jabatan
9
PROFIL PNS 1. Jumlah PNS tahun 2003 lebih kurang 3,7 juta menjadi 4.467.982, keadaan tanggal 1 Januari 2013 2. Prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah 4.467.982 : 237.556.363 = 1 : 1,88 % 3. PNS yang menduduki jabatan terdiri dari : Jabatan Struktural (eselon I s.d V)
:
Jabatan Fungsional Umum (staf)
: 1.977.430 (44,26%)
Jabatan Fungsional Tertentu (keahlian)
: 2.252.090 (50,40%)
Terdiri dari : Tenaga Guru
238.462 ( 5,34%)
: 1.757.458
Tenaga Dosen/Guru Besar
:
78.618
Tenaga Kesehatan
:
285.844
Tenaga Fungsional Lainnya
:
130.170 10
4.
Komposisi menurut usia 51 Tahun keatas No
Kelompok Usia
1
51 – 55
768.261
76,85
2
56 – 60
216.736
21,68
3
61 – 65
14.045
1,41
4
65 +
614
0,06
Jumlah
5.
Jumlah
999.656
Prosentase (%)
100
PNS yang akan mencapai usia pensiun 2013-2014 sejumlah 256.901 dengan rincian: tahun 2013 : 123.167 tahun 2014 : 133.734
11
RASIO PNS TERHADAP PENDUDUK Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia adalah 1,88 % masih cukup moderat. Sebagai perbandingan beberapa negara ASEAN: No
Negara
Prosentase (%)
1
Indonesia
1,88
2
Malaysia
3,7
3
Filipina
2,9
4
Thailand
1,9
5
Kamboja
1,2
6
Laos
1,8
7
Vietnam
2,1
8
Brunai Darussalam
11,4
9
Myanmar
0,7 12
RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH Kelompok
% Belanja Pegawai dgn APBD
Jumlah Prosentase instansi ( %)
Kebijakan yg dapat dilakukan
I
≤ 30
52
9,92
II
31 s.d. 40
76
14,50
Zero growth
III
41 s.d. 50
105
20,23
Minus growth
IV
51 s.d .60
145
27,67
Moratorium
V
61 s.d. 76
145
27,68
Moratorium
Growth (pro growth, pro poor, & pro job)
Sumber data : Kementerian Keuangan
13
HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI PNS:
1. Rasio belanja pegawai dengan APBN/APBD masih dibawah 50% 2. Analisis Jabatan 3. Analisis Beban Kerja 4. Prediksi Pegawai selama 5 tahun 5. Redistribusi Pegawai 14 14
III. PENATAAN SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Terbangunnya sistem rekrutmen yang: Evaluasi Jabatan Asesmen Individu berdsr.kan Kompetensi o Terbuka o Akuntabel PenerapanoSis. Penilaian Kinerja Individu Berbasis kompetensi
15
REKRUTMEN PNS a. Penyusunan formasi berbasis kompetensi • Penyusunan formasi PNS sebagai bagian dari perencanaan SDM PNS, didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi yang meliputi jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan tuntutan kinerja organisasi, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia
b. Rekrutment berdasarkan merit system • • • • • •
Berdasar Analisis Kebutuhan Pegawai Berbasis Kompetensi Open System Three Step Selection (utk Test Komp Dasar melalui Computer Assisted Test) Quasi Assessment Center Penempatan PNS sesuai dengan Lowongan Jabatan
c. Materi Tes terdiri • Tes Kompetensi Dasar • Tes Kompetensi Bidang (Substantif)
d. Pengembangan rekrutmen & seleksi CPNS dgn Computer Asissted Test (CAT) e. Penyelenggaraan Test dengan menyempurnakan metode instrument Assessment Center 16
PP NO 56 TAHUN 2012 jo PERKA BKN NO 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS
MEKANISME PERSYARATAN PEMBENTUKAN TIM
(TIMLAKNAS & INST.) UJIAN SELEKSI (TKD & TKB) KHUSUS TH. K-2 DAN UMUM
PENGADAAN CPNS
1.T.HONORER K-1 2.T.HONORER K-2 3.PELAMAR UMUM 4.DOKTER 5.TENAGA AHLI TERTENTU/ KHUSUS
PENETAPAN NIP PENEMPATAN/ PENUGASAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS
WASDAL EVALUASI
TENAGA HONORER K -1 VERIFIKASI & VALIDASI (BKN & BPKP) PPK MEMANGGIL T.H. YANG MK UTK MELENGKAPI SYARAT ADMINSTRATIF PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KEPADA KEPALA BKN/ KAKANREG BKN /KANREG MEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI (PEMBERKASAN)
KEPALA BKN MENGUMUMKAN DAFTAR NAMA T.H. YANG MK
MENPAN MENETAPKAN FORMASI DAN MENYAMPAIK AN KEPADA PPK
KEPALA BKN MENYAMPAIKAN DAFTAR NAMA T.H. YANG MK KEPADA PPK BKN MENETAPKAN PERTEK FORMASI DAN MENYAMPAIKAN KE MENPAN
PPK MENGUMUMKAN T.H. YANG MK SELAMA 14 HARI KALENDER
TIDAK ADA MASALAH QUALITY ASSURAN CE BPKP
AUDIT UNTUK TUJUAN TERTENTU MENPAN/BPKP
KEPALA BKN MENETAPKAN NIP T.H. YANG MEMENUHI SYARAT (MS)
APABILA TERDAPAT MASALAH
PPK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS PALING LAMBAT 25 HARI KERJA
PPK MELAKUKAN PENELITIAN TERHADAP T.H. YANG MK APABILA ADA PENGADUAN
PPK MELAPORKAN & MENANDATANGANI HASIL YG MK KEMUDIAN MENYAMPAIKAN KPD BKN & TEMBUSAN KE MENPAN
PPK MENEMPATKAN/ MENUGASKAN T.H. SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN
TENAGA HONORER K-2 PPK MENYAMPAIKAN DAFTAR
T.H K-2 KE BKN
KEPALA BKN MENYAMPAIKAN LISTING T.H. YANG SUDAH DISELESAIKAN & DIPUTUSKAN KEPADA PPK
T.H. YANG TERCANTUM DALAM LISTING BERHAK MENGIKUTI SELEKSI (TKD)
7 hr kal KEPALA BKN MENGUMUM-KAN DAFTAR T.H. K-2
KEPALA BKN MENYAMPAIKAN DAFTAR T.H. K-2 KEPADA PPK
PPK MENGUMUMKAN (UJI PUBLIK) DAFTAR T.H. K-2 SELAMA 21 HARI KALENDER T.H. YANG TIDAK ADA PENGADUAN
MENPAN & RB DAN KEPALA BKN MENYELESAIKAN & MEMUTUSKAN ATAS PENGADUAN TERHADAP T.H.
MENPAN & RB MENENTUKAN JADWAL PELAKSANAAN TKD
KONSORSIUM PTN MENYUSUN MATERI TKD
T.H. YANG MASIH ADA PENGADUAN
PPK MELAKSANAKAN TKD
PPK MELAKSAKAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK
KONSORSIUM PTN MENGOLAH HASIL TKD
INST. PEMB. JFT MENYUSUN MATERI TKB
MENPAN & RB MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN KELULUSAN TKD
T.H. YANG LULUS TKD MENGIKUTI TKB
PPK MELAKUKAN PENELITIAN & PEMERIKSAAN TERHADAP T.H. YANG MEMENUHI SYARAT APABILA ADA PENGADUAN
PPK MENYAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN & TANGGAPAN KEPADA BKN PALING LAMBAT 45 HARI KALENDER PPK MENGOLAH HASIL TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENETAPKAN KELULUSAN TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK
PPK MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN T.H. YG MEMENUHI SYARAT DIANGKAT CPNS
PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KE BKN/KANREG
PELAMAR UMUM PPK MENGAJUKA N TAMBAHAN FORMASI KE MENPAN & RB TEMBUSAN KEPALA BKN
KEPALA BKN MENETAPKAN PERTIMBANG AN TEKNIS TAMBAHAN FORMASI
KEPALA BKN MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPADA MENPAN & RB
KONSORSIUM PTN MENYUSUN MATERI TKD PPK MELAKSANAKAN TKD
KONSORSIUM PTN MENGOLAH HASIL TKD PPK MENEMPATKAN/M ENUGASKAN SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN
PPK MENGUMUMKAN PELAKSANAAN TKD
MENPAN & RB MENENTUKAN JADUAL PELAKSANAAN TKD Pelamar yang lulus TKD mengikuti TKB
MENPAN & RB MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN KELULUSAN TKD
PPK MENGUMUMKAN KEMBALI KELULUSAN TKD
PPK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS PALING LAMBAT 25 HARI KERJA
KEPALA BKN MENETAPKAN NIP YANG MEMENUHI SYARAT (MS)
MENPAN & RB MENETAPKAN TAMBAHAN FORMASI INSTANSI PUSAT
MENPAN & RB MEMBERI PERSETUJUAN TAMBAHAN FORMASI INSTANSI DAERAH MENPAN & RB MENYERAHKAN PENETAPAN DAN PERSETUJUAN FORMASI KEPADA PPK PPK MELAKSANAKAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK
PPK MENENTUKAN JADUAL TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK (INST. PEMB. JFT MENYUSUN MATERI TKB)
BKN/KANREG MEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI (PEMBERKASAN)
PPK MENGOLAH HASIL TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENETAPKAN KELULUSAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN PELAMAR YG MEMENUHI SYARAT DIANGKAT CPNS
PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KEPADA BKN/KANREG
IV. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PERATURAN KEPALA BKN NO. 13 TAHUN 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Dokumen Standar Kompetensi Jabatan:
Hard-competency Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Soft-competency 21
V. ASSESSMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI PERATURAN KEPALA BKN NO. 23 TAHUN 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS
Peta Profil Kompetensi Individu:
Hard-competency
Assessmen Individu berdasarkan Kompetensi Soft-competency 22
VI. PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS PP NOMOR 46 TAHUN 2011 PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja
Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS 23
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
REWARD
ASS-CEN PSI-TEST
ASPEK:
KINERJA PNS
PRESTASI KERJA PNS
S K P
PERILAKU KERJA PNS
• OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL
ASPEK: PENGAMATAN
• PARTISIPASI MINAT BAKAT PNS
• TRANSPARAN
KONTRAK KINERJA
•KUANTITAS •KUALITAS •WAKTU •BIAYA
• ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN
BOBOT 60 % HASIL PENILAIAN
BOBOT 40 %
BAIK
FEEDBACK HASIL PENILAIAN
REKOMENDASI
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN
BURUK REKOMENDASI
• PEMBINAAN • PUNISHMENT
ASS-CEN PSI-TEST
REKOMENDASI
POTENSI PNS PSIKOTES ASSESSMENT CENTER
24
VII. DISIPLIN PNS a. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. b. Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat seperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan. c. Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin dikalangan PNS yaitu : 1)
Faktor kesadaran
2)
Faktor keteladanan
3)
Faktor motivasi
4)
Faktor penegakan peraturan
d. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan disiplin PNS didasarkan kepada reward and punishment 25
PP No 53 Tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS a. butir-butir kewajiban dari 26 butir menjadi 17 butir, sedangkan butir larangan dari 18 butir menjadi 15 butir (Pasal 3 dan 4) b. penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sbg kewajiban dan sanksi hukumnya. (Pasal 3 angka 12, pasal 9 angka 12)
c. butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) (Pasal 4 angka 12, 13 dan 14) d. butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Psl 4 angka 15)
e. Untuk tingkat hukuman sedang, terdapat perubahan jenis hukuman penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk selama 1 (satu) tahun, yang selama ini sebagai tingkat hukuman berat. (Pasal 7 ayat (3) huruf c) f. Untuk tingkat hukuman berat terdapat perubahan jenis hukuman berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk paling lama 1 (satu) tahun menjadi selama 3 (tiga) tahun. (Pasal 7 ayat (4) huruf a) 26
g.
Untuk tingkat hukuman berat terdapat penambahan jenis hukuman berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan setingkat lebih rendah. (Pasal 7 ayat (4) huruf b)
h.
Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja, terlambat atau pulang sebelum waktunya dan sanksi hukumnya, yang dirumuskan secara rinci dan dihitung secara kumulatif. (Pasal 3 angka 11, Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, Pasal 10 angka 9)
i.
Pengaturan mengenai pejabat yang berwenang menghukum secara lebih tegas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian (Pasal 15-20)
j.
Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (Pasal 15-20) 27
k.
Ketentuan yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (Pasal 21)
l.
Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila 2 (dua) kali dipanggil dengan tenggang waktu 7 hari kerja, ybs tidak hadir, maka dapat langsung dijatuhi HD. (Pasal 23)
m. Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP. (Pasal 24) n.
PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi HD tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa (Pasal 27) 28
o.
Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. (Pasal 25)
p.
Penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (Pasal 31 ayat (3))
q.
PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dijatuhi satu jenis HD yg terberat . PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis HD yg lebih berat. (Pasal 30)
29
r. Keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan (Pasal 34-37) : 1)
Keberatan diajukan secara tertulis pada atasan pejabat yg berwenang menghukum (APYBM) yg tembusannya disampaikan kpd pejabat yg berwenang menghukum (PYBM)
2)
Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ybs menerima keputusan hukuman disiplin.
3)
PYBM harus memberi tanggapan secara tertulis kepada APYBM dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs menerima tembusan surat keberatan.
4)
APYBM wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs menerima surat keberatan.
5)
Keputusan APYBM, dapat berupa penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin serta bersifat final dan mengikat.
6)
Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, APYBM tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan PYBM batal demi hukum. Dan kepada APYBM tersebut dikenakan hukuman. 30
s.
HD yang dapat diajukan banding administratif ke BAPEK (Pasal 34 ayat (2)) adalah untuk jenis hukuman tingkat berat berupa: 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 2)Pemberhentian tidak dengan hormat.
t.
PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS ybs tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas. PNS ybs harus mengajukan permohonan izin kepada PPK. (Pasal 39)
u.
Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima. (Pasal 39 ayat (1) huruf b)
v.
PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 41) 31
w. PNS yg mencapai BUP atau meninggal dunia pada saat menjalani HD: 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 4) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS x. PNS yg meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (Pasal 40)
32
VIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Syarat Jabatan
GAP
Kompetensi Pegawai
Diklat Berbasis Kompetensi 33
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT TINGKAT KEBUTUHAN DIKLAT Organisasi (Organization)
PERTANYAAN INTI YG HARUS DIJAWAB Di unit kerja mana diklat dibutuhkan
Inventarisasi usulan kebutuhan diklat dari masingmasing unit kerja
REKOMENDASI
PROSES
1.Kebutuhan yg mendesak di unit kerja.... 2.Pejabat Pengganti harus dilatih dahulu
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
Jabatan (Occupation)
Kompetensi apa Jabatan tsb harus yang dibutuhkan memiliki persyaratan dalam jabatan tsb. kompetensi, yakni …
Susun Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan
Perorangan (Individu)
Siapa yang memerlukan diklat
Pemetaan dan Spesifikasikan Orangnya
1.Si A butuh Diklat.. 2.Si B butuh Diklat..
34
IX.
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu
Core Bussiness Organisasi
Jabatan Fungsional Tertentu
35
1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013) 4.467.982 orang •Struktural = 238.462 ( 5,34%) •Fungsional Tertentu = 2.252.090 (50,40%) •Fungsional Umum = 1.977.430 (44,26%)
Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.977.430 (44,26%) dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana
Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.798.551 (40,25%) dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu
36
2. PNS YANG MENDUDUKI JFU UNTUK DAPAT DIANGKAT KE DALAM JFT
SLTA Diploma Sarjana Pasca Sarjana
37
X. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
Pengembangan Database Kepegawaian
Pengembangan e-government
38
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN a. b. c. d. e.
Database PNS Nasional yang akurat dan mutakhir Akurasi Database Pensiun Akurasi Database Pejabat Negara MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap Sistem Informasi yang terintegrasi secara On line System melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) : • BKN Pusat dengan seluruh Kanreg • BKN dgn Instansi Pusat & Daerah
• BKD Prop dengan BKD Kab/Kota f.
Penetapan NIP Baru secara Nasional
g.
Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
39
XI. PENINGKATAN PELAYANAN PNS a. Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001:2000 Cepat, Murah, Zero Deffect , dan Empati K5 (Kecepatan, Keakurasian, Kepastian, Keramahan dan Kenyamanan) b. Pelayanan Prima meliputi : 1) Pengangkatan CPNS; 2) Penetapan karpeg, karis/karsu; 3) Kenaikan pangkat PNS; 4) Pensiun PNS; 5) Pensiun pejabat negara; 6) Penyelesaian permasalahan kepegawaian c. Menetapkan Standar Operatin Procedure (SOP) d. Peningkatan kemampuan teknis kepegawaian pejabat pengelola kepegawaian di setiap instansi e. Right Seizing secara bertahap 40
XII. REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN PNS a. Sistem remunerasi yang adil dan layak : 1) Perbaikan struktur gaji PNS didasarkan pada beban kerja 2) Perbaikan rasionalitas kesenjangan gaji terendah dan tertinggi (rasio kondisi sekarang adalah 1 : 3,78) BESARAN KENAIKAN GAJI POKOK PNS 2013 GAJI POKOK No
Gol
PP No. 15 Th 2012
Kenaikan
PP No. 22 Th 2013
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi
Terendah
Tertinggi
Rp
%
Rp
%
1
I
1.260.000
2.122.700
1.323.000
2.277.200
63.000
5.00%
154.500
7.28%
2
II
1.624.700
2.989.600
1.714.100
3.238.000
89.400
5.50%
248.400
8.31%
3
III
2.064.100
3.742.300
2.186.400
4.066.100
122.300
5.93%
323.800
8.65%
4
IV
2.436.100
4.603.700
2.580.500
5.002.000
144.400
5.93%
398.300
8.65% 41
3) Penataan Tunjangan : Jabatan Prestasi Kemahalan Kinerja, berdasarkan evaluasi jabatan Tunjangan Jabatan Struktural Kepres 3 Th 2006 (1-1-2006)
Perpres 26 Th 2007 (1-1-2007)
ESELON
PANGKAT
I-a
IV/e
Rp
4.500.000
Rp
5.500.000
I-b
IV/d - IV/e
Rp
3.500.000
Rp
4.375.000
II - a
IV/c - IV/d
Rp
2.500.000
Rp
3.250.000
II - b
IV/b - IV/c
Rp
1.500.000
Rp
2.025.000
III - a
IV/a - IV/b
Rp
900.000
Rp
1.260.000
III - b
III/d - IV/a
Rp
675.000
Rp
980.000
IV - a
III/c - III/d
Rp
360.000
Rp
540.000
IV - b
III/b - III/c
Rp
315.000
Rp
490.000
V-a
III/a - III/b
Rp
225.000
Rp
360.000
b. Peningkatan manfaat/benefit : 1) Asuransi kesehatan 2) Tabungan hari tua 3) Taperum Asuransi Kesehatan Asuransi Kesehatan (Askes) sebesar 2 % x gaji pokok Pemerintah memberikan subsidi 2 % untuk Askes berdasarkan PP No. 28 Tahun 2003 Bapertarum
Tabungan Perumahan dirinci sebagai berikut : Golongan I : Rp. 3.000,Golongan II : Rp. 5.000,Golongan III : Rp. 7.000,Golongan IV : Rp. 10.000,-
43
c. Perbaikan sistem pensiun d. Perbaikan sistem pendanaan pensiun e. Ketrampilan pada masa MPP dan modal kerjanya THT dan Pensiun
Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25 % x gaji pokok Iuran Pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok BESARAN KENAIKAN PENSIUN POKOK PNS
No
Jenis Pensiun
Pensiun Pokok Lama (PP No. 18/ 2012 Tgl 6 Peb 2012)
Pensiun Pokok Baru (PP No. 25/ 2013 Tgl 11 Apr 2013
Kenaikan (Rp)
Terendah
Tertinggi
Terendah
Tertinggi
Terendah
Tertinggi
a.
Pegawai
1.260.000
3.475.800
1.323.000
3.751.500
63.000
275.700
b.
Janda/duda
945.000
1.657.000
992.250
1.800.800
47.250
143.800
c.
Janda/duda tewas
1.260.000
3.314.700
1.323.000
3.601.500
63.000
286.800
d.
Orang tua
252.000
662.940
264.600
720.300
12.600
57.360 44
45
