Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. LAKIP BKN disusun untuk memenuhi
ketentuan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)
dan
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP BKN disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capain kinerja BKN tahun 2012 dalam memberikan layanan kepegawaian kepada masyarakat dan beberapa kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan BKN di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan LAKIP BKN ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP BKN dapat disusun dengan lebih baik. Mudah-mudahan LAKIP BKN ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terimakasih. Jakarta,
Maret 2013
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Eko Sutrisno
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dimaksudkan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
kinerja
berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2012 dan sebagai
BKN bentuk
keterbukaan informasi terhadap publik dalam rangka mewujudkan Good Governance. LAKIP BKN merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Strategis BKN tahun 2010-2014. Rencana Strategis BKN memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, dan indikator kinerja utamanya. Visi BKN adalah Menjadi Pembina dan Penyelenggara
Manajemen
Kepegawaian
yang
profesional
dan
bermartabat tahun 2025 dengan Misi yaitu 1) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara, 2) Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian, dan 3) Mengembangkan manajemen internal BKN. Dalam Rencana Strategis BKN 2010-2014 tercermin tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu: 1) Mewujudkan manajemen kepegawaian yang moderen; 2) Mewujudkan pelayanan prima bidang kepegawaian; dan 3) Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel. Untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut di atas, BKN menetapkan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja dan capaian kinerjanya diuraikan sebagai berikut:
a. Meningkatkan efektifitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian dengan indikator kinerja berupa: 1) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya dengan capaian kinerja sebesar 133%. 2) Persentase
instansi
pemerintah
yang
menerapkan
standar
kompetensi jabatan di lingkungannya dengan capaian kinerja sebesar 87%. 3) Persentase instansi
pemerintah yang
menerapkan penilaian
kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya dengan capaian kinerja sebesar 94%. 4) Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP dengan capaian kinerja 109%. b. Meningkatkan sistem pembinaan kinerja yang optimal dengan indikator kinerja berupa: 1) Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT) dengan capaian kinerja 393%. 2) Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian dengan capaian kinerja 232%. c. Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian dengan indikator kinerja berupa: 1) Jumlah
rumusan
peraturan
perundang-undangan
diselesaikan dengan capaian kinerja 245%.
yang
d. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dengan indikator kinerja berupa: 1) Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian dengan capaian kinerja 102%. e. Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan indikator kinerja berupa: 1) Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai dengan capaian kinerja 100%. 2) Persentase Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dengan capaian kinerja 98,4%. 3) Persentase instansi/ stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE dengan capaian kinerja 110,8%. f. Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan indikator kinerja berupa: 1) Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dengan capaian kinerja 106%. g. Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan administrasi dengan indikator kinerja berupa: 1) Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP BKN dengan capaian kinerja 84%. 2) Opini BPK terhadap laporan keuangan BKN dengan capaian kinerja 100%. 3) Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dengan capaian kinerja 100%.
4) Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai standar dengan capaian kinerja 100%. 5) Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi BKN dengan capaian kinerja 100%. h. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor dengan indikator kinerja berupa: 1) Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia dengan capaian kinerja 100%. 2) Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana dengan capaian kinerja 100%. Berdasarkan uraian capaian kinerja BKN tahun 2012 diatas, sebagian besar mencapai target bahkan ada beberapa capaian kinerjanya yang melebihi 100%. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu BKN perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian target kinerja pada semua sasaran strategis.
