OLEH ANNA NUR NAZILAH CHAMIM
Tujuan Umum
Setelah mengikuti kuliah Hukum Perburuhan selama satu semester, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis masalahmasalah yang berkaitan dengan perburuhan berserta peraturannya.
Pertemuan 1
Silabus Referensi Kriteria Penilaian Tata Tertib Perkuliahan Pembentukan Kelompok Materi 1 : Pengantar Hukum Perburuhan
Silabus Materi/Pokok Bahasan
Strategi Pembelajaran
Latihan yang dilakukan
Kriteria Penilaian (Indikator)
Pertemuan ke-
Kemampuan akhir yang diharapkan
1
Mampu mengenal dan memahami pengertian dan sejarah Hukum Perburuhan
Pengantar Hukum Perburuhan
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan tentang Pengertian dan sejarah Hukum Perburruhan
Kebenaran menguraikan jawaban dengan tepat tentang Pengertian dan sejarah Hukum Perburuhan
2
Mampu memahami tentang Kesepakatan Kerja
Konsep perjanjian kerja, masa percobaan
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan tentang Konsep perjanjian kerja dan masa percobaan
Kebenaran menguraikan jawaban dengan tepat tentang Konsep perjanjian kerja dan masa percobaan
3
Mampu memahami tentang pembayaran upah
Kebijakan upah, upah minimum, penegakan
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan tentang Kebijakan upah, upah minimum, penegakan
Kebenaran menguraikan jawaban dengan tepat tentang Kebijakan upah, upah minimum, penegakan
Silabus Strategi Pembelajaran
Latihan yang dilakukan
Kriteria Penilaian (Indikator)
Pertemuan ke-
Kemampuan akhir yang diharapkan
Materi/Pokok Bahasan
4
Mampu memahami Hukum Perburuhan, Kesepatakan Kerja, dan Pembayaran Upah
Pengantar Hukum Perburuhan, Konsep perjanjian kerja, masa percobaan, Kebijakan upah, upah minimum, penegakan
Evaluasi
Mengerjakan soal
Kebenaran menguraikan jawaban dengan tepat
5
Mampu mengenal dan memahami Hukum Pemutusan Hubungan Kerja
Penghentian hubungan kerja oleh Majikan, Pengunduran diri
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan tentang Penghentian hubungan kerja oleh Majikan, Pengunduran diri
Kebenaran menguraikan jawaban dengan tepat tentang Penghentian hubungan kerja oleh Majikan, Pengunduran diri
6
Mampu memahami tentang Hak Mogok
Landasan Pembenaran bagi hak Mogok, Dasar Hukum, Pembatasan, Praktik Mogok
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan tentang Landasan Pembenaran bagi hak Mogok, Dasar Hukum, Pembatasan, Praktik Mogok
Kebenaran menguraikan jawaban dengan tepat tentang Landasan Pembenaran bagi hak Mogok, Dasar Hukum, Pembatasan, Praktik Mogok
Silabus Materi/Pokok Bahasan
Strategi Pembelajaran
Latihan yang dilakukan
Kriteria Penilaian (Indikator)
Pertemuan ke-
Kemampuan akhir yang diharapkan
7
Mampu memahami Hukum Perburuhan Anak
Larangan Perburuhan Anak
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan dan menganalisis kasus hubungan individual
Kebenaran menguraikan jawaban dan menganalisis dengan tepat tentang Kasus hubungan individual
8
Mampu memahami Hukum Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Mogok, dan Perburuhan Anak
Hukum Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Mogok, dan Perburuhan Anak
Evaluasi
Mengerjakan soal evaluasi
Kebenaran menguraikan jawaban dan menganalisis dengan tepat tentang Hukum Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Mogok, dan Perburuhan Anak
9
Mampu memahami dan menganalisis kasus-kasus Perburuhan
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Penegakan Hukum Perburuhan
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Kebenaran menguraikan jawaban dan menganalisis dengan tepat tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Penegakan Hukum Perburuhan
Silabus Pertemuan ke-
Kemampuan akhir yang diharapkan
Materi/Pokok Bahasan
10
Mampu memahami dan menganalisis kasus-kasus Perburuhan
11
12
Kriteria Penilaian (Indikator)
Strategi Pembelajaran
Latihan yang dilakukan
Kasus hubungan individual, Kolektif,
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan dan menganalisis kasus hubungan individual, Kolektif, Perselisihan Perburuhan
Kebenaran menguraikan jawaban dan menganalisis dengan tepat tentang Kasus hubungan individual, kolektif
Mampu memahami pengertian K3 dan Ketenagakerjaan
Pengantar K3 dan Ketenagakerjaan
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan Pengertian K3 dan Ketenagakerjaan
Kebenaran menguraikan jawaban Pengantar K3 dan Ketenagakerjaan
Mampu memahami kasuskasus perburuhan, pengertian k3 dan ketenagakerjaan
Kasus perburuhan, pengantar K3 dan ketenagakerjaan
Evaluasi
Menjawab pertanyaan dan menganalisis kasus perburuhan,pengantar K3 dan ketenagakerjaan
Kebenaran menguraikan jawaban dan menganalisis dengan tepat tentang Kasus perburuhan, pengantar k3 dan ketenagakerjaan
Silabus Pertemuan ke-
Kemampuan akhir yang diharapkan
Materi/Pokok Bahasan
Strategi Pembelajaran
Latihan yang dilakukan
Kriteria Penilaian (Indikator)
13
Mampu memahami Kecelakaan Kerja dan Pencegahannya
Kecelakaan Kerja dan pencegahannya
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan Kecelakaan kerja dan pencegahannya
Menjawab pertanyaan Kecelakaan kerja dan pencegahannya
14
Mampu memahami Hukum Ketenagakerjaan
UU no 13 th 2003
Ceramah dan Diskusi
Menjawab pertanyaan tentang UU no 13 th 2003
Kebenaran menguraikan jawaban tentang UU no 13 th 2003
15
Mampu memahami dan menganalisis kasus-kasus Perburuhan, tentang K3 dan Ketenagakerjaan
Kasus-kasus hubungan perburuhan dan perselisihan, K3 dan ketenagakerjaan
UAS
Mengerjakan soalsoal Evaluasi
Kebenaran menguraikan jawaban dan menganalisis dengan tepat tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan K3 dan Ketenagakerjaan
Referensi 1. Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia Editor :Guus Heerma van Voss, Surya Tjandra 2. K3 dan Hukum Ketenagakerjaan Oleh : Maman Soemantri, S.Pd. MT.
Kriteria Penilaian
Kehadiran Presentasi Tugas/kuis Evaluasi 1 Evaluasi 2 Evaluasi 3 UAS
15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Tata Tertib Perkuliahan
Mahasiswa dilarang menggunakan kaos oblong
dan sendal Alat komunikasi diset “silence” Tugas yang terlambat tanpa ada “pemberitahuan“, dianggap gugur dan tidak ada pengulangan Syarat mengikuti ujian adalah 75% kehadiran Jika 30 menit dosen tidak hadir, maka perkuliahan ditiadakan dan diganti hari lain sesuai kesepakatan
Pengertian
Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) merupakan bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Hukum Perburuhan diulas agar kita memahami posisi buruh dan majikan dalam suatu hubungan kerja, yang memuat hak dan kewajiban diantara keduanya Hak dan kewajiban tersebut dimuat dalam sebuah perjanjian kerja yaitu segala sesuatu yang diatur dalam hubungan kerja
Disiplin hukum ini mencakup : Dalam kepustakaan internasional, dibagi menjadi 3 : 1. Hukum Hubungan Individual (Individual Employment Law) 2. Hukum Perburuhan Kolektif (Collective Labour Law) 3. Hukum Jaminan Sosial (Social Security Law)
Penyesuaian tataran internasional dengan perundang-undangan di Indonesia : 1. Hukum Ketenagakerjaan Individual (Individual Labour Law) 2. Hukum Perburuhan kolektif (Collective Labour Law) 3. Hukum Sengketa Perburuhan/Ketenagakerjaan (Labour Dispute Settlement)
Hukum Perburuhan direstrukturisasi dan dibagi ke dalam tiga legislasi utama : Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Secara umum sumber-sumber hukum yang terpenting adalah : 1. perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi/adopsi oleh pemerintah 2. UUD 1945 3. perundang-undangan 4. peraturan dan keputusan Menteri 5. Kesepakatan kerja sama 6. Preseden 7. Peraturan kerja yang ditetapkan perusahaan 8. Perjanjian kerja individu 9. Instruksi Majikan/pemberi kerja 10. Doktrin hukum (teori utk acuan)
Dalam hukum perburuhan Indonesia, sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan : Undang-undang Ketenagakerjaan Undang-Undang tentang Serikat Pekerja /Buruh Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sejarah Hukum Perburuhan
Di Eropa terjadi reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan Revolusi Industri. Penemuan mesin tenaga uap di Inggris th 1750, memberi peluang memproduksi barang/jasa dalam skala besar. Sebelumnya secara tradisional, pertanian dg sistem feodal, mengerjakan milik tuan tanah (baron) Gilda (kelompok kerja dengan keahlian tertentu) memonopoli dan mengatur ragam bidang tertentu.
Revolusi Prancis (1795) menjadi simbol tuntutan kelompok masyarakat modern (menuju ke penjara Bastile) sehingga diproklamirkan keniscayaan persamaan derajat bagi setiap warna negara dan kebebasan berdagang. Dituangkan dalam kitab UU Penghapusan Gilda Napoleon menyebarkan ke Eropa Manufaktur berkembang cepat, masyarakat berubah dari pertanian ke industri Pemberi kerja mempunyai kekuasaan dalam menetapkan aturan secara sepihak
Karena keterpaksaan, pekerja (termasuk anak-anak). Waktu, kondisi dan situasi mengancam kesehatan pekerja Gerakan Sosialis, militer, pemerintah, mendorong munculnya legislasi perburuhan yang pertama (perburuhan anak dihapuskan) Muncul kebijakan-kebijakan lain : jam kerja untuk buruh perempuan, kemudian untuk buruh laki-laki. Tahun 1900an, Negara Eropa memodernisasi legislasi tentang kontrak/perjanjian kerja (dulu Hukum Romawi) Prinsip baru : pekerja adalah pihak lemah dan perlu perlindungan hukum.
Buruh mulai mengorganisir secara kolektif dan bernegosiasi dengan pemberi kerja. Pertama kali dikenalkan konsep perjanjian kerja bersama (collective agreement) Hugo Sinzheimer (guru besar hukum, Jerman) : mengembangkan konsep kesepakatan kerja , dan diadopsi oleh negara lain Tahun 1919 dibentuk ILO (International Labour Organisation)
Indonesia menjadi negara industri baru Makin sempit lahan pertanian Ledakan populasi Penanaman modal asing : - murahnya tenaga kerja - kaya sumber daya alam
Minggu depan
Kesepakatan/perjanjian kerja
