PROSPEK PENERAPAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN AL-QURAN OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh Anggi Febriani ABSTRAK Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan hukum. Di dalam perkara pidana termasuk korupsi sudah tentu termasuk pertanggungjawaban hakim menempatkan seseorang terdakwa di dalam penjara untuk beberapa waktu lamanya, terlebih penjatuhan hukuman mati. Putusan sanksi pidana yang dijatuhkan cukup bervariasi, ada korupsinya besar sementara pidana penjara dan dendanya sama-sama kecil atau yang satu besar yang satu kecil. Sementara ada yang korupsinya kecil pidana penjara dan dendanya sama-sama besar atau satu besar yang satunya kecil. Untuk prospek penerapan pidana terhadap kasus korupsi yang belum diputus oleh Pengadilan sendiri masihlah menjadi pemikiran yang belum jelas pidananya untuk diterapkan kepada pelaku korupsi. Untuk mengetahui identifikasi masalah bagaimana prospek penerapan pidana dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan upaya penyelesaiannya, maka metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif Berdasarkan penelitian Dalam rangka pengawasan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, agar pelaksanaan audit terhadap kementerian dan lembaga dilakukan dengan perencanaan yang matang. Artinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bisa menghindari ketidak sesuaian laporan hasil audit dengan temuan fakta lain di lapangan. Sehingga kasuskasus pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga bisa dicegah.
Latar Belakang Meningkatnya tindak pidana korupsi
suatu refleksi daripada kehidupan dalam masyarakat.1
yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara
pada
umumnya.
Putusan sanksi pidana yang dijatuhkan
Permasalahan cukup
korupsi merupakan bagian dari persoalan hukum.
Sebab,
melalui
hukum
bervariasi,
ada
korupsinya
besar
sementara pidana penjara dan dendanya sama-
korupsi
sama kecil atau yang satu besar yang satu
diharapkan dapat diberantas. Hukum itu
kecil. Sementara ada yang korupsinya kecil
sendiri menurut Hamaker, dirumuskan sebagai
1
R. Arry Mth. Soekowathy, Orientasi Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Philosophy Press, 2001), hal. 10.
1
pidana penjara dan dendanya sama-sama besar
(korruptie)”. Dapat diberanikan diri bahwa
atau satu besar yang satunya kecil. Untuk
dari bahasa Belanda inilah, yang turun ke
prospek penerapan pidana terhadap kasus
bahasa
Indonesia,
korupsi yang belum diputus oleh Pengadilan
harfiah
dari
sendiri masihlah menjadi pemikiran yang
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat
belum jelas pidananya untuk diterapkan
disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kepada pelaku korupsi.
kesucian,
yaitu “Korupsi”.
kata
kata-kata
itu
ialah
atau
Arti
kebusukan,
ucapan
yang
menghina atau memfitnah3. Lord Acton pernah
Melihat kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat ini terdapat kasus
membuat
sebuah
ungkapan
yang
dugaan korupsi dalam pengadaan kitab suci
menghubungkan antara “korupsi” dengan
Al-Quran oleh anggota Dewan Perwakilan
“kekuasaan”, yakni “power tends to corrupt,
Rakyat (DPR) di Kementerian Agama. Pada
and absolute power corrupts absolutely”,
dasarnya Indonesia merupakan negara Islam
bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi
terbesar di dunia mayoritas penduduknya
dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi
beragama Islam yang membutuhkan kitab suci
absolut”4.
Al-Quran sebagai pedoman hidup karena AlQuran
merupakan
kebutuhan
Bukan hanya di Indonesia saja, di
yang
belahan dunia yang lain pun tindak pidana
fundamental untuk pegangan dan tuntunan
korupsi
hidup umat Islam, maka pengadaan Al-Quran
juga
akan
selalu
mendapatkan
perhatian yang lebih khusus dibandingkan
yang dikorupsi sangat merugikan umat muslim
dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena
di Indonesia.
atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan
Tinjauan Umum Tentang Korupsi
oleh tindak pidana korupsi yang dapat
Dari beberapa definisi tindak pidana
mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan
korupsi telah dikemukakan oleh para pakar
bernegara dari suatu negara, bahkan juga
diantaranya menurut Fockema Andreae2, kata
terhadap
korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio”
3
bahwa “Corruptio” itu berasal pula dari kata asal “Corrumpere”, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corrupt;
Perancis,
antarnegara.
Tindak
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi 2007), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 6-7. 4 Disampaikan oleh Hakim Agung H. Muchsin, pada saat perkuliahan Kemandirian Yudisial dan Kebebasan Asasi pada Program Doktor Ilmu Hukum (Spesialisasi Hukum Anti Korupsi) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Surabaya, yang dikutip oleh Ermansjah Djaja, dalam bukunya yang berjudul Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang TIPIKOR, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 1.
atau “Corruptus”. Selanjutnya disebutkan
“Corruption,
kehidupan
yaitu
“Corruption”; dan Belanda, yaitu “Corruptie 2
Kamus Hukum, Fockema Andreae. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta.
2
pidana korupsi merupakan masalah yang
penyelenggara
sangat serius, karena tindak pidana korupsi
dengan jabatannya jika tidak dilaporkan ke
dapat membahayakan stabilitas dan keamanan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat
negara dan masyarakatnya, membahayakan
menjadi salah satu bentuk tindak pidana
pembangunan politik, sosial dan ekonomi
korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan
masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-
yang bisa dikategorikan sebagai korupsi
nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena
adalah upaya dini untuk mencegah agar
dapat
seseorang tidak melakukan korupsi5.
berdampak
membudayanya
tindak
negara
dan
berhubungan
pidana korupsi tersebut. Definisi Kebiasaan berperilaku koruptif yang
tentang
korupsi
dapat
dipandang dari berbagai aspek, bergantung
terus berlangsung di kalangan masyarakat
pada
salah
sangat
sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste
terhadap
dalam buku Suyatno, korupsi didefinisikan 4
satunya
kurangnya
disebabkan
pemahaman
masih
mereka
disiplin
ilmu
yang
dipergunakan
jenis, yaitu6 :
pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia, hampir
1.
semua orang pernah mendengar kata korupsi.
yang dilakukan karena adanya kebebasan
Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa,
dalam
pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun, jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis
perbuatan
apa
saja
yang
Discretionery corruption, ialah korupsi
menentukan
kebijaksanaan,
sekalipun
nampaknya
bersifat
sah,
bukanlah
praktik-praktik
yang
dapat
diterima oleh para anggota organisasi;
bisa 2.
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?
Illegal corruption, ialah suatu jenis
Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat
tindakan yang bermaksud mengacaukan
menjawab secara benar tentang bentuk/jenis
bahasa
korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-
peraturan dan regulasi tertentu;
undang.
3.
Nomor
Mercenery corruption, ialah jenis tindak
memperoleh keuntungan pribadi, malalui
korupsi bukan sesuatu hal yang mudah. Undang-Undang
hukum,
pidana korupsi yang dimaksud untuk
Menjadi lebih memahami pengertian
Berdasarkan
atau maksud-maksud
penyalahgunaan
31
wewenang
dan
kekuasaan;
Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 4.
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Ideological corruption, ialah jenis korupsi ilegal
Pidana Korupsi, kebiasaan perilaku koruptif
maupun
discretionery
yang
yang selama ini dianggap sebagai hal yang 5
Ibid, hal.1-2. Suyatno, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Jakarta : Pustaka Sinar, 2005), hal. 17-18, yang dikutip oleh Ermansjah Djaja, Op.Cit, hal. 4-5.
wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai
6
tindak pidana korupsi. Seperti pemberian gratifikasi
(pemberian
hadiah)
kepada 3
dimaksudkan
untuk
mengejar
tujuan
juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat.7
kelompok.
Semua Istilah Korupsi pertama sekali hadir
sumber dananya
dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan
Penguasa
Perang
Prt/Perpu/013/1958 Pemberantasan
Korupsi.
dimasukkan
dalam
Nomor
juga
24/Prp/1960
perolehan dana
Peraturan
Undang-Undang
kegiatan
pengusutan
ini
dan
1.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2
Barang/Jasa
(dua) tahun kemudian (16 Agustus Tahun
prosesnya
seluruh tentang
definisi pengadaan
telah
banyak
dikemukakan oleh
para
pakar,
prinsipnya, pengadaan
barang,
secara transparan,
efektif,
meliputi
2.
dari
sampai
kegiatan
perencanaan
diselesaikannya
untuk
memperoleh
Kementerian/Lembaga/Satuan
selanjutnya
Schooner
Kerja
disebut
instansi/institusi
K/L/D/I
yang
adalah
menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kegiatan atau
dan
Yang
Kerja
Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang
Nur
jasa 7
efisien
kebutuhan
keinginan penggunanya.
oleh
Barang/Jasa.
pada
adalah
untuk medapatkan
barang disini
dimulai
kebutuhan
dan Jasa
sebagainya,
Barang/Jasa
untuk
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang
Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang
(2007,) dan
kegiatan
Kementerian/Lembaga/Satuan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
&
adalah
memperoleh
2001) dan kemudian diubah lagi dengan
Christopher
harus
dengan:8
oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sesuai dengan
proses pengadaannya
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud
tanggal 16 Agustus Tahun 1999 digantikan
Bahagia (2006),
dikelola
Pasal 1
Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak
(2004),
yang
Pengertian dan Istilah :
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
diantaranya Arrowsmith
masyarakat
maupun
2010.
kemudian
rumusan
APBD,
baik
mengacu dan mengikuti Perpers No. 54 Tahun
dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang
Berbagai
pemerintah
public procurement, oleh sebab itu seluruh
Undang-Undang
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
yang
oleh institusi pemerintah dikategorikan sebagai
Kemudian,
tentang
dari
melalui APBN,
Nomor
tentang
pengadaan
http://Dityab.blogspot.com/kontraktor. pengadaan-barang/jasa. Diakses pada 18 September 2012. 8 Indonesia, Undang- Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang- Undang Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 1.
dan dimaksud
peralatan
dan
4
3.
(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di
dan Belanja Daerah (APBD).
K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat
Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat
berdiri sendiri atau melekat pada unit
pemegang
yang sudah ada.
kewenangan
Barang
dan/atau
Negara/Daerah
penggunaan Jasa
di
9.
milik
masing-masing
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
K/L/D/I.
4.
5.
Barang/Jasa
Lembaga
Kebijakan
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau
disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah
pengawas intern pada institusi lain yang
yang
dan
selanjutnya disebut APIP adalah aparat
bertugas
mengembangkan
merumuskan
kebijakan
Pengadaan
yang melakukan pengawasan melalui
Barang/Jasa
sebagaimana
dimaksud
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
dalam Peraturan Presiden Nomor 106
kegiatan
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
penyelenggaraan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
organisasi.
pengawasan
lain
tugas
dan
terhadap fungsi
Pengguna Anggaran yang selanjutnya
11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
disebut PA adalah Pejabat pemegang
adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan
kewenangan
oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa
penggunaan
anggaran Kerja
dan menerima hasil pekerjaan.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha
disamakan pada Institusi lain Pengguna
atau
APBN/APBD.
menyediakan
Kuasa
Pengguna
perseorangan
yang
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
13. Fakta Integritas adalah surat pernyataan
ditetapkan
Anggaran
orang
yang
yang
untuk
yang berisi ikrar untuk mencegah dan
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
tidak melakukan kolusi, korupsi dan
Kepala
nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Daerah
oleh
untuk
PA
menggunakan
APBD.
8.
melaksanakan
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
Perangkat Daerah atau Pejabat yang
7.
yang
Pengadaan Barang/Jasa.
Pengadaan
Kementerian/Lembaga/Satuan
6.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang
Pejabat
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud Pembuat
Komitmen
yang
maupun tidak berwujud, bergerak maupun
selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
tidak
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
Pengadaan Barang/Jasa.
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Unit
Layanan
Pengadaan
yang
bergerak,
yang
dapat
15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh
selanjutnya disebut ULP adalah unit
pekerjaan
organisasi pemerintah yang berfungsi
5
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau
23. Kontes
pembuatan wujud fisik lainnya.
adalah
metode
pemilihan
Penyedia Barang yang memperlombakan
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan
Barang/benda
tertentu
mempunyai
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
mengutamakan
berdasarkan Harga Satuan.
olah
pikir
(brainware).
17. Sertifikat pengakuan
adalah dari
Pengadaan tanda
bukti
pemerintah
cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia
atas
Barang/Jasa.
25. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan
bidang Pengadaan Barang/Jasa. Keahlian
Barang/Jasa pengakuan
adalah dari
Barang/Jasa langsung kepada Penyedia
Pengadaan tanda
Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/
bukti
pemerintah
Seleksi/ Penunjukan Langsung.
atas Berdasarkan Keppres No. 80/2003
kompetensi dan kemampuan profesi di
tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
bidang Pengadaan Barang/Jasa.
19. Pemilihan
Langsung
adalah
terdapat beberapa metode pemilihan serta
metode
sistem penilaian kompetensi penyedia barang
pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dan jasa. Dalam buku “Tips Menang Tender
untuk pekerjaan yang bernilai paling
Pengadaan Barang Dan Jasa”, dijelaskan
tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
hubungan antara metode pemilihan penyedia
rupiah).
barang dan jasa dengan sistem penilaian
20. Seleksi Umum adalah metode pemilihan
kompetensi penyedia jasa. Jenis-jenis metode
Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan
pemilihan penyedia barang dan jasa, yang
yang dapat diikuti oleh semua Penyedia
antara lain:9
Jasa Konsultasi yang memenuhi syarat.
21. Seleksi
yang
pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
kompetensi dan kemampuan profesi di
18. Sertifikat
dan
24. Penunjukan Langsung adalah metode Keahlian
Barang/Jasa
pasar
tidak
profesional yang membutuhkan keahlian
adanya
harga
yang
Sederhana
adalah
metode
1.
Pelelangan umum
pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk
Metode
pelelangan
umum
Jasa Konsultansi yang bernilai paling
merupakan metode pemilihan penyedia
tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
barang/jasa yang relatif banyak dilakukan.
rupiah).
Pelelangan
22. Sayembara adalah metode pemilihan
umum
dilakukan
secara
terbuka dengan pengumuman secara luas
Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi
9
Alexandra, Tips Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa, (Jakarta : PPM, 2007).
tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
6
melalui
2.
media
massa
dan
papan
Berdasarkan
dalam
pengumuman resmi untuk penerangan
Keppres No 80/2003 tentang Pedoman
umum sehingga masyarakat luas dunia
Pengadaan Barang dan Jasa, Penunjukan
usaha yang berminat dan memenuhi
langsung dalam pengadaan barang/jasa
kualifikasi dapat mengikutinya. Semua
dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi
pengadaan pada prinsipnya harus dapat
kriteria yang antara lain:
dilelang dengan cara diumumkan secara
a.
Terjadi
keadaan
darurat
untuk
luas agar dapat menciptakan persaingan
pertahanan negara, keamanan dan
yang sehat.
keselamatan
masyarakat
yang
Pemilihan langsung
pelaksanaan
pekerjaannya
tidak
Bila
dan
dapat ditunda, atau harus dilakukan
pelelangan terbatas sulit dilaksanakan dan
segera, termasuk penanganan darurat
kemungkinan
akibat bencana alam;
sasaran,
pelelangan
tidak
maka
langsung.
umum
akan
mencapai
dilakukan
pemilihan
Pemilihan
dilaksanakan
untuk
b.
dapat
menyangkut
pengadaan
yang
keamanan negara yang ditetapkan
barang/jasa
yaitu
pemilihan
yang
membandingkan
c.
penyedia
dilakukan
pertahanan
serta
oleh Presiden;
(seratus juta rupiah). Metoda pemilihan langsung,
Pekerjaan yang bersifat rahasia dan
langsung
bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,-
Pekerjaan berskala kecil dengan nilai paket
dengan
pekerjaan
50.000.000,-
sebanyak-banyaknya
maksimum
(lima
puluh
Rp. juta
rupiah);
penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga)
d.
Paket
pekerjaan
berupa
penawaran dari penyedia barang/jasa
pekerjaan/barang
yang telah lulus prakualifikasi serta
hanya dapat dilaksanakan oleh satu
dilakukan negosiasi baik teknis maupun
penyedia
biaya serta harus diumumkan minimal
pemegang hak paten tertentu;
melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum
barang/jasa,
yang
pabrikan,
Paket pekerjaan merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi
internet.
kecil atau pengrajin industri kecil
Pejabat/Panitia Pengadaan mengundang
yang telah mempunyai pasar dan
penyedia barang/jasa untuk memasukkan
harga yang relatif stabil; dan
melalui
penawaran
kemudian
penawaran
tersebut
syarat.
dan
e.
spesifik
bila
memungkinkan
3.
ketentuan
Negosiasi
membandingkan yang
teknis
f.
memenuhi dan
Paket pekerjaan bersifat kompleks dan
harga
hanya
dapat
dilaksanakan
dengan penggunaan teknologi khusus
dilakukan secara bersaing.
dan/atau hanya ada satu penyedia
Penunjukan langsung
barang/jasa
yang
mengaplikasikannya. 7
mampu
telah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Langsung untuk barang/jasa yang sudah
menandatangani
memiliki price list dikenal luas (Harga
Peraturan
Presiden
(Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang
mobil GSO, sewa hotel dan kantor);
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.
pada Hari Jumat Tanggal 6 Agustus 2010.
Untuk pekerjaan yang tergantung dengan cuaca (reboisasi, pembenihan), maupun layanan yang harus tersedia sepanjang
Tujuan pokok diterbitkannya Perpres ini
tahun mulai tanggal 1 Januari (pelayanan
10
adalah: 1.
perintis
di
mulai
Tahun
berjalan).
Fiskal
yang
Diharapkan
diserap
pada
masing (tidak lagi minta persetujuan
tidak
Menteri Keuangan) di luar yang diatas,
triwulan
tetap
5.
Mulai
2011,
dan
mempergunakan
6.
Swakelola untuk Alutsista, Almatsus,
Swakelola untuk riset dan rekayasa dilakukan
sistem e-
oleh
lembaga
riset
atau
Procurement; Ini adalah effort untuk
perguruan tinggi, agar dapat diwujudkan
mewujudkan
terintegrasi
produk yang inovatif. Disamping itu
secara nasional, untuk mencapai efisiensi,
ekonomi kreatif untuk hal-hal yang
transparansi, dan akuntabilitas yang lebih
inovatif berbasis budaya juga difasilitasi
tinggi. Untuk itu dilakukan pula revisi
dengan sayembara;
pasar
yang
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
3.
Menteri
negeri, untuk mencapai kemandirian;
diwajibkan
(mandatory) pada tahun 2012, seluruh K/L/D/I
persetujuan
dilakukan oleh industri strategis dalam
Penggunaan e-Procurement,
tahun
perlu
Keuangan;
sudah diserap dengan baik. Akselerasi
service)
langsung dilakukan oleh PA masing-
keempat, namun sejak triwulan pertama
2.
sampah,
lebih dari Rp 10 Miliar, persetujuan
pada bulan Januari/ Februari, maka
menumpuk
pembuangan
jamak), dan asalkan nilai kontrak tidak
apabila
APBN/APBD
cukai,
diperkenalkan contract multiyears (tahun
sedang
pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai
penyerapan
Lapas,
dan cleaning
dilaksanakan pada bulan Januari/Februari (Awal
pita
konsumsi/obat di Rumah Sakit, konsumsi
Mempercepat proses pengadaan, sehingga kontrak-kontrak pengadaan bisa
udara/laut,
Keberpihakan
pada
usaha
kecil
2000 tentang Jasa Konstruksi;
ditingkatkan dari Rp. 1 Miliar menjadi
Penyederhanaan aturan, diperkenalkan
Rp. 2,5 Miliar;
Lelang
Sederhana,
serta
8.
Pengadaan
Keberpihakan kepada Industri dalam negeri ditingkatkan; dan
9.
10
http://disdikporaboyolali.info/.../peraturan-presiden-nomor54-tahun-2010. Diakses pada 20 Agustus 2012.
Diperkenalkan
Jaminan
Sanggah
Banding sebesar 2 per mil dari nilai kontrak. 8
Analisis Terhadap Dugaan Tindak Pidana
masyarakat Indonesia umumnya bermazhab
Korupsi Dalam Pengadaan Al-Quran
Sunni-Syafii
yang
berpandangan
bahwa
perempuan menstruasi tidak diperkenankan Pengadaan Al-Quran yang dilakukan
menyentuh Al-Quran.
oleh Ditjen Bimas Islam tahun 2009, 2010 maupun
2011
telah
melalui
prosedur
Bahwa
kebutuhan
pengadaan
Al-
sebagaimaan diatur dalam Peraturan Presiden
Quran pertahun rat-rata mencapai dua juta
tentang
Jasa.
eksemplar. Namun, Kemenag hanya bisa
Pengadaan Al-Quran tidak pernah melalui
melakukan pengadaan pada kisaran 50.000 –
penunjukan langsung, tapi selalu melalui
60.000 eksemplar pertahun. Jadi, jumlah
proses tender sebagaimana diatur dalam
kekurangannya memang masih sangat banyak.
Keppres yang berlaku dalam hal pengadaan
Al-Quran yang sudah dicetak didistribusikan
Al-Quran sebagai berikut:
ke masyarakat melalui Kanwil Kemenag
Pengadaan
Barang
dan
Provinsi, Kankemenag, dan bahkan pada Pertama, memberikan early-warning
tingkat yang paling bawah, KUA. Selain itu
kepada semua pihak untuk tidak melakukan
juga melalui ormas-ormas Islam.
mark up anggaran. Sejak tahun 2009, Ditjen Bimas
Islam
telah
melakukan
efisiensi
Zulkarnaen Djabar anggota Komisi
pengadaan
Al-Quran.
Sebagai
VIII DPR Republik Indonesia yang juga
contoh, pengadaan Al-Quran pada tahun 2009
anggota Badan Anggaran diduga korupsi
berjumlah 42.600 eksemplar dengan nilai
dalam penganggaran tiga proyek di Kemenag,
kontrak 1,125M (dari pagu anggaran 1,136
yaitu pengadaan Al Quran pada Direktorat
M).
2010
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun
berjumlah 45.000 eksemplar dengan nilai
anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan
kontrak 1,2 M (dari pagu anggaran 1,4M).
laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah
anggaran
Pengadaan
Al-Quran
tahun
pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kedua, dalam proses pencetakannya,
tahun anggaran 2011.11
rekanan harus menyiapkan gudang yang lebih Korupsi
luas sehingga bisa menampung secara khusus
pengadaan
Al-Quran
Al-Quran yang dicetak; tidak ditumpuk di
dianggap publik sebagai hal yang keterlaluan.
bagian bawah dengan buku-buku lainnya.
Al-Quran bagi umat Islam merupakan sumber
Lembaran-lembaran kertas cetakan Al-Quran
ajaran moral dan etika, sementara korupsi
yang
ialah pekerjaan yang berlawanan dengan
tidak
terpakai,
harus
ditempatkan
moral, etika, dan keyakinan agama mana pun.
sedemikian rupa jangan sampai terinjak-injak.
Bagaimana Ketiga,
Perempuan
yang
sedang
pencetakan
Al-Quran.
melakukan
pekerjaan buruk untuk tujuan baik jika bukan
menstruasi, sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses
mungkin
11
Sebab,
2012
9
http://kompas.com. Diakses pada 3 Juli
karena tujuannya memang tidak baik? Di
cukup untuk meningkatkan
negara ini, para elite politik memang sering
tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK
kali mendambakan rakyat kecil melakukan
menetapkan
perbuatan-perbuatan baik, sementara mereka
Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014)
sendiri melakukan perbuatan buruk. Meminta
dan Dendy Prasetya (Direktur Utama PT.
rakyat mengamalkan Pancasila, sementara
KSAI) sebagai tersangka.
mereka sendiri pelanggar butir-butir dari
status
Zulkarnaen Djabar
kasus
(anggota
Atas perbuatannya tersebut, oleh KPK
Pancasila.
Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya pelaku
Adanya korupsi pengadaan Al-Quran
korupsi pengadaan barang/jasa Al-Quran yang
di Kementerian Agama adalah kecelakaan
disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b
sejarah pada pemerintah Susilo Bambang
subsidair Pasal 5 ayat (2), lebih subsidair
Yudhoyono,
kesalahaan
Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia
Bambang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
pengangkatan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
menteri agama dari partai, karena selama ini
diubah dengan Undang Undang Republik
yang nama menteri agama itu bukan dari
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55
orang-orang partai tetapi selalu diangkat dari
ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 jo. Pasal 65 KUHP.
profesional yang jujur dan bersih dari korupsi.
Terancam dipidana dengan hukuman penjara
Diketahui Dendi Prasetya, tersangka kasus
paling lama 20 tahun.
dan
merupakan
kebijakan
Presiden
Yudhoyono
sendiri
Susilo dalam
dugaan korupsi pengadaan Al-Quran tahun Upaya memberantas tindak pidana
2011-2012 di Kementerian Agama ternyata
korupsi khusus untuk pengadaan Alquran,
anak kandung dari Zulkarnaen Djabar.
Komisi XI DPR menganjurkan agar Badan
Untuk prospek penerapan pidana kasus pengadaan barang dan jasa Al-Quran di
Pengawasan
Kementerian Agama dalam pengembangan
kementerian/lembaga
penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi
matang.
penerimaan hadiah atau janji terkait dengan
ketidaksesuaian laporan hasil audit dengan
pengurusan anggaran dan/atau pengadaan
temuan fakta lain di lapangan. Dengan cara itu
barang/jasa di Kementerian Agama Republik
maka kasus-kasus pengadaan barang dan jasa
Indonesia tahun anggaran 2010-2012. Bersama
di kementerian lembaga bisa dicegah.
putranya, Zulkarnaen diduga menerima suap
harus
bisa
perencanaan menghindari
akan mengeluarkan rekomendasi kepada BPK
proyek Al Quran dan pengadaan laboratorium
agar melakukan audit investigasi terhadap
madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama. Korupsi
dengan
mengaudit
yang membidangi sektor keuangan di DPR,
miliar dari pihak swasta terkait penganggaran
Pemberantasan
BPK,
(BPK)
Selain itu, Komisi XI sebagai komisi
korupsi pengadaan Al-Quran senilai Rp 35
Komisi
Keuangan
Kementerian Agama, khusus untuk kasus
(KPK)
pengadaan Alquran. Artinya, DPR akan
menemukan minimal dua alat bukti yang 10
mendorong BPK
melakukan
audit
yang
Djabbar dan anaknya Dendy Prasetya,
akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan.
yang dijadikan tersangka kasus korupsi
Memang perlu diperdalam dengan audit
proyek pengadaan Alquran yang diduga
investigasi. Rekomendasi bisa kami keluarkan
menerima suap dalam pengadaan Al
agar BPK bisa melakukan audit investigasi.
Quran senilai Rp 35 miliar. Oleh KPK,
Untuk hal-hal seperti ini, audit investigasi
keduanya dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 12
tidak perlu menunggu ada kasus.
huruf a atau b dan atau Pasal 11 juncto Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP.
Penutup
3.
untuk meminimalisir terjadinya tindak
Dari semua yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya,
maka
penulis
pidana korupsi adalah sebagai berikut:
menarik
a.
kesimpulan sebagai berikut: 1.
Tidak
jelasnya
pengaturan
Prosedur pelaksanaan pengadaan barang
penyalahgunaan wewenang dalam
dan jasa Al-Quran tidak pernah melalui
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
penunjukan langsung, tapi selalu melalui
2001
proses tender ini telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Keppres
hal
1999 tentang Pemberantasan Tindak
pengadaan Al-Quran sebagai berikut:
Pidana Korupsi. Sehingga akibat
Pertama,
early-warning
ketidak
untuk
terhadap
kepada
yang
berlaku
memberikan semua
pihak
dalam
tidak
tentang
Perubahan
jelasan
Atas
ini
berdampak
beragamnya
penafsiran
melakukan mark up anggaran. Sejak
terhadap pengertian dan pengaturan
tahun 2009, Ditjen Bimas Islam telah
penyalahgunaan
melakukan efisiensi anggaran pengadaan
Dalam penjelasan Pasal 3 UU PTPK
Al-Quran.
ini pun tidak memberikan penjelasan b.
Kedua, dalam proses pencetakannya,
2.
Kendala-kendala yang dapat dilakukan
Pengetahuan
wewenang
penegak
ini.
hukum
rekanan harus menyiapkan gudang yang
terutama jaksa di dalam memahami
lebih luas sehingga bisa menampung
tindak
secara khusus Al-Quran yang dicetak;
merupakan akibat dari perbuatan
tidak ditumpuk di bagian bawah dengan
penyalahgunaan
buku-buku lainnya. Lembaran-lembaran
Kurangnya
kertas cetakan Al-Quran yang tidak
kesepahaman antar akademis yang
terpakai, harus ditempatkan sedemikian
berbeda disiplin ilmu baik dibidang
rupa jangan sampai terinjak-injak.
hukum administrasi maupun hukum
Prospek penerapan pidana dalam kasus
pidana
korupsi pengadaan Al-Quran terhadap
pidana korupsi yang memiliki titik
pelaku tindak pidana korupsi Zulkarnaen
singgung antara hukum pidana dan
piadana
dalam
korupsi
yang
wewenang. komunikasi
membahas
dan
tindak
hukum administrasi. Selama ini, 11
nampak ketidak harmonisan antara
Indonesia,
Undang-
Undang
tentang
ahli hukum administrasi dan ahli
Pengadaan
hukum pidana dalam menganalisis
Pemerintah,
kasus-kasus korupsi.
Undang Nomor 54 Tahun
Barang/Jasa Undang-
2010. Upaya memberantas tindak pidana
B. Buku
korupsi khusus untuk pengadaan Alquran,
Alexandra.
Komisi XI DPR menganjurkan agar Badan
Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta : PPM,
Pengawasan
2007.
Keuangan
kementerian/lembaga
(BPK)
dengan
mengaudit perencanaan
Tips
Menang
Tender
Ermansjah, Djaja. Memberantas Korupsi
matang.
Bersama KPK (Komisi Pemberantasan BPK,
harus
bisa
Korupsi)
menghindari
Kajian
Yuridis
Normatif
Undang-Undang TIPIKOR. Jakarta :
ketidaksesuaian laporan hasil audit dengan
Sinar Grafika, 2009.
temuan fakta lain di lapangan. Dengan cara itu
Fockema,
maka kasus-kasus pengadaan barang dan jasa
Andreae.
Kamus
Hukum.
Bandung : Bina Cipta, 1983.
di kementerian lembaga bisa dicegah.
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Selain itu, Komisi XI sebagai komisi
Melalui Hukum Pidana Nasional dan
yang membidangi sektor keuangan di DPR,
Internasional (Edisi Revisi 2007). Jakarta
akan mengeluarkan rekomendasi kepada BPK
: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
agar melakukan audit investigasi terhadap
R. Arry Mth. Soekowathy, Orientasi
Kementerian Agama, khusus untuk kasus
Filsafat Hukum, Yogyakarta : Philosophy
pengadaan Alquran.
Press, 2001. Suyatno.
Artinya, DPR akan mendorong BPK
Korupsi,
Kolusi,
dan
Nepotisme. Jakarta : Pustaka Sinar, 2005.
melakukan audit yang akuntabel dan bisa dipertanggung diperdalam
jawabkan. dengan
Memang
audit
C. Makalah/Artikel Internet
perlu
http://Dityab.blogspot.com/kontraktor.p
investigasi.
Rekomendasi bisa kami keluarkan agar BPK
engadaan-barjang/jasa.
bisa melakukan audit investigasi. Untuk hal-
pada 18 September 2012.
Diakses
http://disdikporaboyolali.info/.../peratur
hal seperti ini, audit investigasi tidak perlu
an-presiden-nomor-54-tahun-2010.
menunggu ada kasus.
Diakses pada 20 Agustus 2012. DAFTAR PUSTAKA http://kompas.com. Oktober 2012.
A. Peraturan Perundang- undangan
12
Diakses
pada
3
