OKTOBER 2014 Peduli 1

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

1

Daftar Isi

catatan Kulit Destinasi | 22 Ribuan Kesempatan Ada Di Brunei Darussalam

ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang

Penduduk negeri makmur yang berada di sisi paling utara Pulau Kalimantan ini memiliki pendapatan per kapita USD 31.000. Pemerintah negara tersebut telah menargetkan Brunei Darussalam masuk dalam 10 negara berpendapatan tertinggi di dunia tahun 2035. Peluang apa yang bisa dimasuki? • Huh, Kesempatan Kerja Itu Hanya Diisi

Tkw Kontemplasi | 30 Clorox Jadi Pengantar Ke Alam Baka

Ridho Tuhan berawal dari rindho orang tua. Akibat menjadi TKI ilegal, Ratnawati meregang nyawa dengan cairan pengepel lantai. Orang sekitar hanya bisa menyesali nasibnya. • Tegal Laka Laka Penghasil ABK

Laporan Utama

Menyorot Kusutnya Masalah ABK

Sejarah mencatat, sejak zaman kerajaan, kepulauan Nusantara telah melahirkan pelautpelaut handal. Anehnya, hingga zaman modern sekarang, penanganan permasalahan ABK tetap kusut bin ruwet. Seringkali, Kemlu yang jadi bumpernya. • Jalan Panjang Perlindungan ABK Indonesia • Think Global, Act Local Ala Surodadi • Abk Kapal Pesiar Bisa Raup Ribuan Dolar • Segenggam Nasehat Dari Sang Mantan

Peristiwa | 14 • Masya Allah, Perempuan Indonesia “Dijualbelikan” • Ampun, Sepertiga Napi TKW Indonesia Hamil Diluar Nikah • Wanita Bernyali Nekat • Mimpi-Mimpi Suami Yang Pintar Ngaji Bergaji 10 Juta

4

Testimoni | 34 Menyambangi Saudara Di Filipina Selatan

Keberadaan WNI pendatang tradisional di Filipina Selatan sudah lama menjadi perbincangan. Mulai dari rapat inter kementerian dan lembaga (interkemlem), pertemuan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga rapat dengar pendapat di Komisi I DPR RI. Namun mereka tetap saja tercampakkan. Peduli bertandang langsung menyambagi mereka. • Ssst, Mantan Tkw Ini Tahun Depan Jadi

Hukum | 18 Derita Abk Ditemukan Di Mana-Mana

Doktor

Akibat aturan yang masih carut marut, nasib ABK di kapal ikan asing pun compang camping. Hampir di semua penjuru dunia, ada saja korbannya. Harus ada langkah seribu untuk menyelesaikannya. • Ada Kambing Di Tahanan Kasus

Opini | 38 Bharata

Perlindungan Warga Idem Refund Prostitusi?

Tips | 40 Awas, Terpedaya Pesona Wajah K-Pop

Terorisme

Kini beroperasi agen perkawinan internasional. Pria Korea yang tidak mampu kawin dengan wanita setempat mulai membidik wanita negara berkembang. Perkawinan abal-abal itu bernilai sampai 200 juta rupiah. Hati-hati. • Lilitan “Kain Sari” Berakhir Ancaman

Hard Talk

KH Said Aqil Siradj: Ketua Umum PBNU

Hukuman Mati Di Malaysia

Isis Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam

2

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

Perlindungan Abk Sebagai Indikator Kekuatan Maritim Indonesia Dok. Peduli

26

Kolom | 44 Tatang B.U. Razak

Jepret | 46

M. Aji Surya Pemimpin Redaksi Pembaca yang baik hati,

M

ulanya biasa-biasa saja. Namun semakin lama semakin kentara betapa ada perbedaan yang menyolok. Semua mata memang awalnya memandang bahwa nestapa itu hanya hinggap pada kaum pembantu rumah tangga yang bekerja di luar negeri, atau yang sering dipanggil TKW. Kenyataanya, nestapa itu memang mereka rasakan, namun prosentasenya sebenarnya masih kecil dibanding yang selamat. Dibanding yang pulang sambil tertawa-tawa bangga. Lalu memang ada yang lebih besar deritanya? Jawabnya ya. Yaitu saudara-saudara kita yang terkumpul dalam sebuah nama ABK, atau anak buah kapal yang bekerja di kapal ikan asing. Mereka tersebar baik di Asia, Eropa, Afrika bahkan sampai Amerika Latin. Rata-rata mereka hidup dalam keadaan yang kurang beruntung. Bagaimama bisa dikatakan demikian? Kalau para TKW itu tidak diperbolehkan bepergian ke luar rumah, diambil paspornya dan diperlakukan tidak manusiawi, toh mereka bisa melarikan diri suatu ketika. Khususnya ketika majikannya lengah. Tapi ruang lingkup para ABK kita cukup “sadis”. Bekerja kisaran 20 jam dalam sehari, dalam arena yang tidak luas, telat satu menit bisa digebuk dan salah narik pancing bisa diputus telunjuknya. Bukan hanya itu, mereka tidak punya tempat berlari. Kalaupun mau loncat dari kapal, 90 persen dipastikan akan menjadi santapan ikan di lautan bebas tanpa hukum. Maklumlah, mereka berlayar bukan sebulan dua bulan, namun bisa sampai setahun baru menginjak daratan. Dari sisi gaji juga mudah diteropong. Di belahan dunia Arab, para TKW banyak yang bergaji 200-400 dolar per bulan. Sebuah jumlah yang tidak banyak namun agak lumayan. Coba bandingkan dengan para ABK yang digaji 150 dolar, 50 dolar diantaranya diberikan di geladak kapal sedangkan sisanya ditransfer. Tidak sedikit, setelah dua tahun ternyata transferan dari manajemen kapal hanya pepesan kosong. Alias tertipu. Bukan itu saja, beberapa tahun lalu sebuah perusahaan pe­ nang­kapan ikan asing bangkrut, lalu kapalnya dipusokan begitu saja di wilayah Amerika Latin. Para bos kapal lalu melarikan diri dengan uang yang ada. Mungkin pulang ke negeri masing-masing. Sayang, ABK

kita kantongnya bolong sehingga tidak bisa kemana-mana kecuali hidup di dalam kapal. Ketika sudah kehabisan bahan makanan mereka mulai turun ke daratan dan mencari pekerjaan seadanya. Persis dalam dongeng-dongeng, akhirnya mereka baru terselamatkan setelah Kedutaan kita mengetahui keberadaan mereka lalu pulang ke tanah air dengan anggaran Pemerintah. Apakah selesai disitu? Tentu tidak. Para ABK itu sampai kini sebagian ada di Jakarta dan menumpang hidup dari sekedar belas kasihan orang. Bahkan setelah dua tahun berada di Jakarta dan berusaha menuntut keadilan, ternyata sang “dewi” belum juga datang. Mereka seolah tercampakkan oleh zaman. Tertelan oleh gemuruhnya pembangunan. Tertutup kabut hiruk-pikuk demokratisasi yang terus membara. Itulah pembaca budiman, laporan kita kali ini. Sebuah kisah memilukan tentang ABK dari kapal penangkap ikan di berbagai belahan dunia. Mereka pada dasarnya kurang mendapatkan perlindungan yang semestinya karena aturan di dalam negeri sendiri terasa masih carut marut, tidak jelas juntrungannya. Tulisan yang kami muat pada galibnya ingin menggugah hati nurani para pembaca agar lahir kepedulian yang lebih besar kepada saudara kita yang sering menjadi korban tersebut. Selain isu tersebut, Peduli edisi ketiga ini juga melakukan wa­ wan­cara dengan Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj. Ini sungguh penting karena perlindungan yang diberikan kepada warga negara kita di luar negeri bukan hanya perlindungan fisik dan hukum saja. Melainkan juga perlindungan dari ajaran-ajaran sesat yang menjerumuskan umat manusia kedalam peradaban yang rendah. Itulah mengapa kita perlu mendapatkan pencerahan dari sang Kyai tentang latar belakang, apa yang terjadi serta masa depan ISIS. Tentu saja, masih banyak sajian berselera yang kami suguhkan. Mulai dari tips bekerja di negeri tertentu hingga soal bagaimana mengurusi TKI yang bunuh diri di luar negeri. Meskipun agak sedikit horor, dijamin bahwa majalah ini bukan semacam koran kuning. Insya Allah semua bisa dipertanggungjawabkan karena kami juga menunjung nilai-nilai jurnalistik tinggi. Selamat menikmati.

Susunan Redaksi Pembina: Dirjen Protokol dan Konsuler, Ahmad Rusdi Penanggung Jawab: Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Pemimpin Redaksi: M. Aji Surya Wakil Pemimpin Redaksi: Krishna Djelani Sekretaris: Rahmat Hindiarta Kusuma Anggota: Murdi Primbani, Ifan M. Sofiana, Sabda Thian, Yulius Mada, Rahmat A. Lasim, Abun Bunyamin, Herman F.L. Munte, Bharata, Yudithia Nuansa, Dodo Hamdani, Misnawati, Muhammad Sudjarat, Febri Diterbitkan oleh Dit. Perlindungan WNI & BHI, Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) - 3519379, 3813152, Fax: (021) - 3813152, email: [email protected]

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

3

◗ laporan utama

Sejarah mencatat, sejak zaman kerajaan, kepulauan Nusantara telah melahirkan pelaut-pelaut handal. Anehnya, hingga zaman modern sekarang, penanganan permasalahan ABK tetap kusut bin ruwet. Seringkali, Kemlu yang jadi bumpernya.

S

ebut saja namanya Tono, pe­ muda desa di Jawa Tengah ini tidak pernah sekalipun melaut sampai umurnya menginjak 25. Tahun 2010, berbekal Buku Pelaut bodong, pria berbadan ceking ini bersama puluhan temannya dikirim oleh PT Karltigo ke luar negeri untuk di­ pekerjakan di kapal-kapal penangkap ikan Taiwan milik PT Kwo Jeng. Tanpa keterampilan melaut, sudah barang tentu Tono menjadi bulan-bulanan kekerasan fisik kapten kapal. Pukulan mendarat di sekujur tubuhnya hanya karena terlambat bangun satu menit. Gaji yang dijanjikan pun tidak kunjung diterima. Hebatnya, Tono berhasil survive sementara Kwo Jeng sekarat. Alamak! Pertengahan tahun 2012, Kwo Jeng menyatakan diri bangkrut. Armada kapal ikannya, yang tersebar di seantero Laut Karibia dan Samudera Atlantik, tidak lagi menerima pasokan logistik. Sejumlah kapal ikannya memilih untuk berlabuh di pesisir Trinidad dan Tobago. Para kapten kapal, yang adalah warga negara Taiwan, memutuskan kabur dan menelantarkan ABK-nya tanpa perbekalan. Singkat cerita, keberadaan mereka kemudian di­ketahui Perwakilan RI di wilayah itu. Karltigo diminta untuk bertanggung ja­ wab, tapi mengelak, begitu pula dengan 4

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

Kwo Jeng. Akhirnya para ABK terlantar itu dipulangkan ke tanah air dengan meng­gunakan dana APBN. Di Jakarta, para ABK tersebut men­ coba menuntut hak-hak mereka yang be­ lum dibayarkan. Tapi lagi-lagi, Karltigo mengelak. Licin seperti bulus. Institusi pemerintah terkait di dalam negeri pun tak dapat berbuat banyak untuk mem­bantu mereka, bahkan terkesan me­lim­pahkan penyelesaian ke Kemlu. Hingga kini, Tono dan teman-temannya masih berjuang menuntut hak mereka. “Kami sudah beberapa tahun ini bertahan di Jakarta atas belas kasihan orang baik,” ujarnya. Kisah Tono yang dituturkan da­ lam sebuah pembicaraan di sebuah ra­dio itu hanyalah puncak gunung es dari permasalahan ABK sesungguhnya yang kompleks dan mbulet. Karltigo ada­lah contoh sempurna dari oknum manning agency yang liar dan tidak bertanggung jawab. Manning agency (agen pengerah ABK), atau yang di­is­ ti­lahkan oleh BNP2TKI sebagai per­ u­sahaan pengerah pelaut perikanan (P4), fungsi pengawasannya sebenarnya merupakan tanggung jawab BNP2TKI. Namun berbeda dengan PPTKIS yang mengekspor TKI, SIUP manning agency diterbitkan oleh Kementerian Per­d agangan. Inilah yang kemudian

ter­simpan pada buku pelaut dan SID. Hakikat pelaut yang bekerja di atas kapal dengan mobilitas yang tinggi dan global membuat kebijakan yang diterapkan harus berpedoman pada konvensi internasional. Kemlu juga tidak luput dari imbas hadirnya peraturan tersebut. Seperti diatur dalam PM No. 84/2013, ketika suatu manning agency akan mengurus SIUPPAK (Surat Izin Usaha Pengerahan Awak Kapal), agency tersebut harus menyerahkan Letter of Appointment dari principal atau pemilik kapal di luar negeri, yang telah di-endorse oleh Perwakilan RI di negara tersebut. Se­ dang­kan Perwakilan RI tidak dapat me­ la­kukan endorsement karena hal tersebut berlainan dengan peraturan terdahulu yang dikeluarkan BNP2TKI. Selain itu, tindakan pengesahan tersebut juga ber­ tentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 yang mengatur mengenai kewenangan suatu perwakilan asing. Akibatnya para pengusaha manning agency terancam kehilangan order dari mitra mereka di luar negeri. Begitu pula dengan para calon ABK yang kehilangan peluang pekerjaan. Tambah sempurna penderitaan. Kementerian Kelautan dan Per­ ikan­an (KKP) pun juga mendapat im­bas karena PM No. 84/2013 turut menga­tur calon ABK di kapal perikanan. Se­men­ tara KKP memiliki ujian atau sertifikasi

tersendiri dalam proses rekrutmen calon ABK pelaut perikanan yang berpedoman pada dasar-dasar laik layar, laik laut dan laik tangkap. ABK pelaut perikanan memiliki perbedaan yang sangat sig­ni­ fikan dengan pelaut niaga. Pelaut niaga biasanya memiliki latar belakang pen­ didikan akademi/sekolah pelayaran, hal ini berbeda dengan pelaut perikanan yang biasanya otodidak ataupun ber­ asal dari keluarga nelayan. Selain itu pelaut perikanan juga harus memiliki keterampilan mengoperasikan alat pe­ nangkap ikan seperti trawl, yang tidak akan ditemui pada pelaut niaga. Selain masalah koordinasi antar instansi, penanganan hukum kasus ABK pun tidak sesederhana penanganan kasus TKI. Diungkapkan Direktur Perlindungan WNI dan BHI, dalam penanganan kasus hukum ABK, setidaknya harus di­per­ hatikan minimal tiga rezim hukum, yaitu hukum di mana TKP berada, hukum dari negara bendera kapal dan hukum dari negara asal pemilik kapal. Belum lagi jika ABK yang mengawaki kapal tersebut berasal dari negara yang berbeda. Hal ini semakin menambah rumit penanganan. Pengawasan terhadap kapal juga menjadi masalah tersendiri. Posisi kapal yang berada di tengah laut membuat pe­ negakan aturan menjadi lebih sulit. Tidak jarang ABK menjadi korban kekerasan dari kapten kapal atau perwira lainnya. Hal ini kerap ditemui pada ABK perikan­an

yang rata-rata bukan lulusan akademi dan mengawaki kapal-kapal berukuran kecil. Hak-hak ABK juga kerap tidak diberikan. Jika sudah begini kebanyakan pe­ nye­lesaian diserahkan kepada Kemlu, padahal urusan tersebut sudah jauh di luar tupoksi Kemlu yang sebenarnya. Penentuan leading sector atas persolan ABK menjadi sesuatu yang harus segera diputuskan. Entah melalui penguatan wewenang BNP2TKI, ataupun pem­ben­ tukan lembaga lain yang sama sekali baru. Permasalahan ABK akan terus ter­jadi jika pihak-pihak yang terkait di dalamnya tidak menyelesaikan carut marut aturan ini secara tuntas. Persoalan koordinasi antar kementerian atau lembaga, mismanajemen manning agency, hingga pengiriman ABK yang tidak memenuhi syarat akan terus menjadi kerikil dalam pengelolaan industri maritim negeri ini. Dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dan kerelaan melepaskan ego sektoral, untuk dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang tuntas dan dapat diterima oleh masingmasing pihak, serta bermanfaat bagi perlindungan ABK. (Herman Munte)

Dua kapal rusak tersandar di dermaga pelabuhan

dok. peduli

Menyorot Kusutnya Masalah ABK

membuat rumit pengawasan. Seperti ada semacam perebutan lahan saja. Ada banyak manning agency liar yang tidak terdaftar di BNP2TKI. Mereka inilah yang kerap kali memalsukan data dan tidak memenuhi hak-hak ABK yang dikirimnya. Karena tidak terdata di pemerintah, otomatis pengawasan terhadap mereka sangat minim. Se­ men­tara manning agency resmi yang me­nempuh prosedur pengiriman ABK yang benar, sering kali malah menjadi sasaran pemerasan oknum Pemerintah. Sempurna sudah kekacauan ini. Selama bertahun-tahun, pe­nem­ patan ABK ke luar negeri berjalan tanpa ada payung hukum yang jelas. Undang-undang No. 39/2004 tentang Penempatan TKI di Luar Negeri tidak mengatur secara khusus mengenai ABK. Dalam undang-undang hanya disebutkan, permasalahan ABK akan diatur secara lebih rinci dalam suatu produk perundang-undangan terpisah. Untuk mengisi kekosongan ini, BNP2TKI mengeluarkan 3 peraturan Ke­ pala BNP2TKI yang khusus mengatur mengenai mekanisme penempatan dan perlindungan ABK. Selama sekian lama, prosedur penempatan ABK pun ber­ja­ lan dengan berpijak pada ketiga aturan tersebut. Namun pada tahun 2013, Ke­ men­terian Perhubungan me­ner­bitkan Per­aturan Menteri (PM) No. 84 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang disebutkan telah mengakomodir Maritime Labour Convention (MLC) 2006, ketentuan internasional yang mengatur mengenai per-ABK-an. Hadirnya peraturan tersebut tidak serta merta membuat permasalahan men­jadi hilang. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Hubungan Laut yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait, seluruh proses pe­ rekrutan ABK di kapal berbendera asing maupun berbendera Indonesia, wajib tunduk pada peraturan baru tersebut. Entah karena kurang koordinasi atau hal lain, PM No. 84/2013 ternyata membawa konsekuensi yang berbenturan dengan ketentuan yang berlaku di kementerian atau lembaga lain. Salah satu yang mendapat im­bas dari peraturan tersebut adalah BNP2TKI dengan produk KTKLN-nya. Me­nurut Kemenhub, sesuai ketentuan inter­ nasional, dokumen yang wajib dimiliki oleh seorang pelaut hanyalah Buku Pelaut dan sertifikat kepelautan serta Seafarer’s Identity Document (SID). Kepemilikan KTKLN dinyatakan tidak lagi diperlukan karena identitas pelaut telah tercatat dan

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

5

◗ laporan utama

foto-foto: dok. peduli

Jalan Panjang Perlindungan ABK Indonesia

Suasana Rakor ABK di Semarang

R

uangan yang tadinya hening seketika gaduh oleh suara orang-orang berbisik. Apa pasal? Ternyata pernyataan seorang narasumber me­man­ tik kegelisahan sebagian peserta rakor. Ketika itu pejabat eselon II Kementerian Perhubungan yang menjadi salah satu pembicara, mempersilakan manning agency yang tidak bisa memenuhi stan­dar mutu yang ditetapkan, untuk men­cari bidang usaha lain yang lebih sesuai. Kontan saja sejumlah pengusaha manning agency yang hadir dalam rakor pusing kepala. Rakor dua hari, 27-28 Agustus 2014, mengenai Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Anak Buah Kapal di Kapal Ikan Asing tersebut, memang berjalan penuh warna. Sejak pagi hari pertama, panitia sudah dibuat ketar-ketir

6

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

akibat penerbangan para narasumber yang dijadwalkan berbicara hari itu meng­alami penundaan. “Piye iki jal?!” seorang anggota panitia yang asli Jawa Tengah menjerit tertahan pada rekannya. Untunglah akhirnya para pembicara dapat tiba di venue dan menyampaikan paparannya tepat waktu. Fiuhh.... Perhatian peserta bergulir di se­ putar Permenhub No. PM. 84 Ta­hun 2013 tentang Perekrutan dan Pe­nem­ patan Awak Kapal. Produk hukum ini memang baru dilahirkan, namun ke­ ha­dirannya sudah mengguncang dunia per-ABK-an Indonesia. Peraturan ini diposisikan sebagai solusi final bagi ke­kosongan payung hukum yang se­ lama ini dirasakan para pemangku kepentingan. “Permenhub nomor 84/2013 sudah mengakomodir konvensi ILO dan IMO yang menjadi ketentuan

internasional,” demikian pernyataan Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dir.Kapel) Ditjen Perhubungan Laut. Konsekuensinya, mereka yang selama ini sudah nyaman dengan status quo harus beradaptasi. Seperti disinggung di awal, standar mutu manning agency sangat ditekankan. Begitu pula dengan mekanisme perekrutan ABK. Diharapkan ABK yang dikirim ke luar negeri adalah ABK berstandar internasional dan mam­ pu bersaing dengan ABK dari negara lain. Rakor pun kemudian berubah men­ j adi semacam persidangan bagi Permenhub tersebut. Pihak konsorsium manning agency menyayangkan proses penyusunannya yang kurang melibatkan perwakilan dunia usaha. Sementara dari asosiasi manning agency lainnya me­ra­ sakan sosialisasi produk hukum ini masih kurang gencar dilakukan. Kepala BP3TKI

Denpasar menilai Permenhub tersebut menafikan peran pemerintah daerah dalam proses perekrutan calon ABK. Dihilangkannya KTKLN sebagai dokumen wajib bagi calon ABK/TKI Pelaut juga disayangkan banyak pihak. ABK Perikanan yang juga merupakan ranah dari KKP dan Kemenakertrans di­ra­sakan masih perlu untuk men­da­pat­kan perlindungan ekstra dalam bentuk KTKLN. ABK Perikanan memang di­ ma­ suk­kan menjadi subjek hukum dari Per­ menhub ini. Dir. Kapel mem­ban­ding­ kan perekrutan ABK Perikanan dengan diri­­nya yang bergelar Captain. “Saya mem­­b a­y angkan para ABK Per­i kan­ an adalah manusia-manusia luar biasa. Hingga bisa menjadi seperti sekarang ini, saya melewati sekitar 25 macam ujian sertifikasi. Semestinya ABK Perikanan lebih dari saya” ujarnya yakin. “Kalau begitu presiden saja yang dikirim jadi ABK Pak,” seorang pengurus serikat nelayan menimpali pernyataan sang Captain. Dia merasakan logika dalam Permenhub ter­ se­but menyamakan antara pelaut niaga de­ngan pelaut perikanan. “Pelaut niaga itu kan sebatas memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Berbeda dengan pelaut perikanan yang harus menangkap ikan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kebanyakan dari mereka juga otodidak” urainya. Pernyataan tersebut senada de­ ngan yang disampaikan oleh Kasubdit Per­ikanan Tangkap Kementerian Ke­ laut­an dan Perikanan (KKP). Perekrutan ABK Perikanan semestinya berpedoman pada prinsip layak laut, layak tangkap dan layak simpan. Sebagai perwujudan prinsip layak laut, pelatihan dasar (Basic Safety Training/BST) bagi pelaut perikanan dibedakan dengan pelaut reguler. Sedangkan perwujudan layak tangkap berarti calon ABK harus memiliki sertifikat keahlian menangani alat penangkap ikan seperti kail, jaring, robot, trawl, dan sebagainya. Sementara prinsip layak simpan, calon ABK mam­ pu menangani penyimpanan hasil tang­ kapannya, apakah semata dengan es, ataupun menggunakan freezer. “Dalam proses perekrutan ABK, KKP concern pada peningkatan kom­pe­ tensi dan PKL (Perjanjian Kerja Laut),”

Semarang siang itu, matahari bersinar cukup terik. Namun panasnya mentari di luar tampaknya kalah dibanding suasana di Merbabu Room, Hotel Novotel Semarang, tempat berlangsungnya Rakor ABK. tandasnya. Kebanyakan ABK Indo­ nesia rata-rata adalah pekerja kasar de­ ngan kondisi kerja yang berat. Dengan sertifikasi kompetensi, diharapkan tidak akan ada pelaut abal-abal ataupun anak di bawah umur yang lolos dikirimkan bekerja sebagai ABK di luar negeri, dan pada akhirnya akan mengurangi timbulnya kasus-kasus penyiksaan ter­ hadap ABK Indonesia di luar negeri Harus diakui, meski namanya rapat koordinasi, egoisme sektoral terkadang muncul di antara peserta. “Semestinya

Tatang B.U. Razak instansi sebelah gak usah cawe-cawe ngurusin hal ini,” seorang staf di suatu instansi berbisik pada rekannya dari instansi lain, “Pembagiannya kan jelas. Yang satu urusannya di atas permukaan laut, satunya lagi di bawah permukaan laut.” Pengelompokan “kita-mereka” ini bahkan ditunjukkan pula secara nyata. Beberapa peserta tampak tetap hadir dengan seragam kelompoknya walau panitia telah mencantumkan kemeja ba­ tik lengan panjang sebagai dresscode. Di sisi lain, kebijakan Perwakilan RI yang tidak bersedia melakukan en­ dor­sement terhadap dokumen-do­ ku­ men perjanjian kerja dari prinsipal atau

pe­milik kapal di luar negeri juga dikritik tajam. “Kunci permasalahan ABK di luar ne­geri adalah kesediaan Perwakilan RI meng-­endorse dokumen-dokumen per­ jan­­jian kerja untuk menghindarkan ABK dari dipekerjakan oleh pihak yang tidak kom­peten,” demikian disimpulkan pe­ jabat dari Kemenakertrans. Sesuai de­ ngan ketentuan dalam PM. 84, do­ku­men dari prinsipal yang sudah di-endorse Per­ wa­kilan memang prasyarat dalam men­ da­­patkan SIUPPAK (Surat Izin Usaha Penge­­rahan Awak Kapal). Hal tersebut ditanggapi oleh Kasubdit II Dit. PWNI dan BHI, “Perwakilan tidak bisa melakukan se­ suatu yang belum disepakati secara na­sio­­ nal. Karena itu Kemlu mendorong ins­tansi terkait di dalam negeri untuk menye­pa­kati dahulu kebijakan tersebut, barulah bisa diteruskan ke Perwakilan RI di luar negeri.” Selain perdebatan seputar Per­men­ hub No. PM. 84, belum diratifikasinya MLC (Maritime Labour Convention) 2006 yakni ketentuan pelayaran internasional termutakhir oleh Indonesia, juga cukup mendapat sorotan. Sebagian peserta rapat mendorong Kemenakertrans dan Kemenhub untuk meratifikasinya. Lebih lanjut, diharapkan juga hadirnya institusi khusus yang bertanggung jawab atas masalah pelaut, termasuk untuk memutuskan jika terjadi dispute atau sengketa antar pelaut. Pada akhirnya memang diperlukan kesediaan masing-masing pihak untuk menerima masukan dari satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Dir. Kapel, “Jangan khawatir, kami masih menerima masukan dari setiap pihak.” Yang terpenting adalah, setiap pihak menyadari pentingnya masalah dan memasukkannya dalam agenda instansi masing-masing. Penyelesaian memang tidak akan langsung muncul dari penyelenggaraan Rakor. Namun dalam pertemuan tersebut berhasil diidentifikasi permasalahan dan wewenang masing-masing kementerian atau lembaga. Ke depannya, akan digelar suatu Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas hal-hal yang telah dicapai dalam Rakor. Perjalanan menuju perlindungan ABK yang mumpuni me­ mang masih panjang. (Herman Munte)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

7

◗ laporan utama

Think Global, Act Local Ala Surodadi

dok. peduli

Kecil namun go Internasional. Punya perwakilan hingga ke Spanyol, Indonesian Fisherman Association (Infisa), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Tegal, ini banyak membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami anak buah kapal dan nelayan di kawasannya. Mereka mendambakan peraturan mengenai TKI Pelaut Perikanan yang realistis, jelas dan final. Kantor Infisa di Surodadi, Tegal

J

ulukan kota bahari telah la­ ma melekat pada Tegal. War­ga kota di pantai utara Ja­wa Te­ ngah ini dikenal ba­nyak meng­ gantungkan peng­hi­dup­annya kepada laut dan berprofesi sebagai ne­ layan. Terdapat beberapa kantong pe­ mu­kiman nelayan di Tegal, beberapa di antaranya adalah Tegalsari, Dampyak dan Surodadi. Di Kelurahan Surodadi, bisa dibilang hampir seluruh penduduknya merupakan keluarga nelayan yang sudah turun-temurun melakoni pekerjaan ini. Namun sejak dekade 80an, ge­ne­ rasi muda Surodadi banyak yang me­ mi­lih menjadi anak buah kapal (ABK). Munculnya fenomena ABK/TKI Pelaut Perikanan selain membuka peluang mem­ peroleh penghasilan yang lebih besar, juga membawa konsekuensi munculnya permasalahan yang timbul dari ku­rang­ nya informasi dan keahlian yang dimiliki calon ABK. Bertolak dari situasi tersebut, pada tahun 2008 Indonesian Fisherman Association (Infisa) didirikan. Infisa mencoba mengambil peran sebagai penengah antara kepentingan 8

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

TKI Pelaut Perikanan dengan agen-agen pengerah ABK dari luar negeri. Me­na­ riknya, dengan kantor pusat di Suro­dadi, Kabupaten Tegal, Infisa tidak mempunyai cabang di Jakarta ataupun daerah-daerah lainnya di Indonesia, namun memiliki perwakilan di luar negeri, antara lain di Taiwan dan Spanyol. Agus Riyanto, Sekretaris Infisa me­ nga­takan, Infisa didirikan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan mem­ bantu menangani kasus-kasus yang di­ hadapi warga tanpa menarik bayaran. Sa­lah satu kasus yang pernah ditangani, ter­jadi pada tahun 2011. Ketika itu se­jum­­ lah ABK asal Surodadi bekerja di ka­pal penangkap ikan asing berbendera Korea, yang beroperasi di perairan New Zealand. Kapal tersebut dipergoki tidak me­ nerapkan standar pengupahan yang sesuai untuk para ABK nya. Bersama LSM New Zealand yang concern akan masalah per­ buruhan, Infisa menangani kasus tersebut. Dalam kesehariannya, Infisa kerap menemui kasus-kasus di mana ABK di­pu­ langkan secara sepihak oleh pemilik kapal dengan alasan-alasan seperti melawan

Tukar pikiran antar sesama nelayan kapten kapal, mangkir dari tugas, ber­ ke­lahi, dan lain sebagainya. Namun se­ te­lah ditelusuri ternyata itu hanyalah akal-akalan pemilik kapal yang mencoba menghindari kewajiban membayarkan hak-hak ABK yang kontraknya belum selesai, sementara dana operasional kapal sudah habis. “Untuk menghindari kemungkinan akal-akalan seperti itu, perlu diusulkan agar masa kontrak ABK cukup setahun saja” ujar Zabidi, salah seorang pengurus Infisa. Selain menangani kasus langsung di lapangan, Infisa juga aktif terlibat dalam berbagai pembahasan dan diskusi seputar nasib nelayan ataupun TKI Pelaut Perikanan. Pada rapat koordinasi ABK yang diselenggarakan oleh Dit. PWNI dan BHI di Semarang pada akhir Agustus lalu, perwakilan Infisa juga ikut hadir dan menyuarakan aspirasi mereka. Lantas dari mana sumber ke­uang­ an bagi operasional Infisa? Dijelaskan Zabidi, selain menaungi para TKI Pe­laut Perikanan, organisasi ini juga meng­him­ pun beberapa manning agency (per­ usahaan pengerah pelaut perikanan atau

P4) di Tegal. Hingga saat ini, ada enam perusahaan yang bergabung dengan Infisa. Dari job order yang didapat oleh perusahaan-perusahaan tersebut, Infisa memperoleh pemasukan. Dengan semangat menjadi penengah antara warga yaitu para TKI Pelaut Perikanan dan P4, dengan agen pengerah dari luar negeri, Infisa berusaha memastikan setiap kontrak yang ditandatangani menguntungkan kedua belah pihak dan setiap peraturan/ketentuan ditaati. Meski seringkali menangani per­ ma­salahan TKI Pelaut Perikanan dengan berbagai pihak, diakui para pengurus Infisa, organisasi mereka kurang dikenal oleh instansi pemerintah. Dalam website Kementerian Kelautan dan Perikanan pun, Infisa tidak tercantum dalam Daftar Himpunan/Asosiasi Perikanan bersama dengan 55 asosiasi lain seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Konsorsium Perusahaan Pengerah Indonesia (Consortium Indonesian Manning Agency/CIMA), dan lain-lain. Namun Agus mengatakan, hubungan

Infisa dengan asosiasi-asosiasi tersebut cukup baik. “Walaupun tentu saja kalau ada yang tidak pas, akan kami sampaikan secara terus terang,” tambahnya. Sementara Infisa, selain menangani permasalahan TKI Pelaut Perikanan, juga berusaha memajukan kesejahteraan nelayan yang tetap tinggal di Surodadi. Dengan jaringan internasional yang di­ milikinya, Infisa mencoba untuk mem­ bu­ka jalan bagi pemasaran produk-pro­ duk kelautan buatan warga Surodadi. Walaupun memang disadari oleh mereka, prospek dan minat sebagian besar warga Surodadi adalah untuk bekerja di luar wilayahnya, baik yang masih di perairan Indonesia, maupun di perairan luar negeri. Dalam proses perekrutan calon TKI, Infisa juga cukup banyak mengambil peran. Seperti misalnya pada proses pelatihan Basic Safety Training (BST) yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan Buku Pelaut yang dilakukan di SUPM Tegal, Infisa adalah penanggungjawabnya. Terhadap proses perekrutan TKI Pelaut Perikanan ini Infisa mempunyai

pandangannya sendiri. Jika mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Permenhub No. 84/2013, terdapat serangkaian ujian/ sertifikasi yang harus dilewati seseorang untuk menjadi TKI Pelaut Perikanan. Sementara untuk mengikuti ujian-ujian ter­sebut, calon TKI disyaratkan telah me­ nempuh pendidikan formal pada ting­ kat­an tertentu. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi keluarga nelayan yang sebagian besar berpendidikan rendah. Proses pengurusan dokumen yang panjang, juga dipandang menyulitkan warga. Seperti diungkapkan Muksin, Ketua Infisa, penerbitan sertifikat BST hanya dilakukan setiap enam bulan oleh Dirjen Hubla. Setelah sertifikasi BST, calon TKI Pelaut Perikanan pun masih harus melewati ujian sertifikasi pe­nanganan alat-alat penangkap ikan. Untuk ujian dan proses sertifikasi ter­se­but, calon TKI harus mengeluarkan se­jumlah uang yang tidak sedikit. Lagi-lagi ini merupakan kendala karena ke­ba­nyakan mereka berasal dari kalangan ekonomi lemah. Namun sebagai rakyat kecil, me­ re­ka menyadari tidak dapat menuntut ba­n yak terhadap pemerintah. Infisa pun senantiasa menghimbau para calon TKI Pelaut Perikanan untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Mereka berharap, ketika suatu ketentuan dikeluarkan, terlebih lagi yang menyangkut peng­hi­ dupan mereka, pemerintah dapat berpikir realistis dan mengakomodir kepentingan rakyat kebanyakan. Karenanya ke­ber­a­ daan suatu Balai Latihan dan Kerja khusus tentang perikanan, di mana mereka dapat dilatih secara terpadu untuk menjadi TKI Pelaut Perikanan, sangat diinginkan. Terkait mekanisme penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan, Infisa berharap pemerintah dapat segera menyediakan payung hukum yang jelas dan final, yang mengatur secara jelas wewenang dan fungsi masing-masing instansi yang terkait. “Mungkin ada baiknya orang-orang berdasi di atas sana melepaskan seragam mereka, lalu duduk satu meja, dan membicarakan hingga tuntas permasalahan kami orang-orang minoritas ini,” ungkap Agus. Pemerintah tentu diharapkan segera menanggapi. (Herman Munte)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

9

Abk Kapal Pesiar Bisa Raup Ribuan Dolar Dibanding di kapal ikan, kapal kargo, atau kapal tongkang, bekerja di kapal pesiar jauh lebih aman, nyaman, bersih, manusiawi, dan sehat. Gaji yang diterima juga besar, belum lagi ditambah tips dan bonus. Apalagi untuk bekerja di hotel kapal pesiar, tidak harus kenal laut.

Rahmat Hindiarta

S

abtu pagi itu, jam operasional kantor pengerah ABK kapal pesiar CTI cabang Yogyakarta hanya buka separuh hari. Per­ u­sa­haan yang memiliki ke­pan­ jangan Cemerlang Tunggal Intinusa itu beralamat tidak di jantung kota pelajar, melainkan di daerah Banguntapan, Bantul. CTI Yogyakarta merupakan satu dari 3 cabang CTI Group Wolrdwide Services, Inc. yang bermarkas di 1845 Cordova Road, Suite 215, Fort Lauderdale, FL 33316, Amerika Serikat (AS). Meskipun cuma sampai jam 12 siang, ada saja orang yang datang bahkan hingga melebihi jam makan siang. Para staf menerima para tamu itu dengan ramah dan senyum khas Yogyakarta. Maklumlah, setiap tahun, seti­dak­nya 4 hingga 5 kali permintaan pasokan kru Indonesia datang dari Amerika Se­ri­kat. Jumlah kru yang dibutuhkan pada se­ tiap permintaan sekitar 300 orang di berbagai level, utamanya entry level. Para kru yang terpilih nantinya akan di­pe­ker­jakan di berbagai kapal pesiar papan atas Amerika Serikat dan beberapa dari Eropa seperti AIDA Cruises, 10

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

Carnival Cruise Lines, Costa Cruise Line, Crystal Cruise Line, Holland America Cruise Line, Norwegia Cruise Lines dan Windstar Cruises. Kabarnya, CTI yang bermarkas di Miami, AS, meneruskan permintaan itu ke cabang-cabang CTI di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Untuk memenuhi kuota apalagi dalam jumlah besar, pimpinan CTI di Miami bahkan tidak segan terbang jauh dari negeri Paman Sam ke tiga kota tersebut untuk melakukan wawancara langsung. “Permintaan banyak. Bukan kita yang mencari mereka, justru mereka yang mencari kita. Tapi memenuhinya bukan hal mudah,” ujar Rafael M. Triyanto, man­

tan kru di Holland America Cruise Line selama 14 tahun yang kini General Manager CTI Group Yogyakarta kepada Peduli (30/8). Terdengar aneh juga ketika CTI Yogyakarta sulit memenuhi kuota per­min­ taan. Mengingat Yogyakarta merupakan kota pelajar sekaligus andalan pariwisata di Indonesia. Sekolah pariwisata dan perhotelan ada di mana-mana. Ibaratnya, CTI Yogyakarta seperti ayam yang lapar di tengah lumbung padi. “Untuk mengisi peluang itu, kami sudah sounding ke kampus-kampus dan pusat-pusat pe­ la­ t ihan. Bahkan kami mengirimkan operation manager ke beberapa kota untuk jemput calon kru. Dari interview, pengalaman kerja memang ada, tapi seringkali kemampuan bahasa Inggris kurang,” jelas Rafael menyayangkan. Untuk menjadi kru kapal pesiar, CTI Group tidak menerapkan persyaratan yang sulit. Para calon kru di kapal pe­siar berusia minimum 20 tahun, ber­penge­ tahuan dasar bahasa Inggris, berbadan sehat dan bugar tanpa catatan kriminal, memiliki pengalaman kerja di hotel dan restoran internasional minimal 1 tahun, punya ijasah SMA atau sederajat, serta ber­kepribadian enerjik dan punya ambisi tinggi. Sejak tahun 2006, tes bahasa Inggris menggunakan Marlins Test Platform. Untuk lulus peserta harus mam­ pu mengerjakan 70 persen dari 50 soal yang disediakan dalam waktu 30 menit. Sebelumnya menggunakan TOEFL dengan score sekitar 300. Interview di­ la­kukan 2 kali, by local dan by user. Dari pendaftaran hingga keberangkatan dibutuhkan waktu sekitar 2-6 bulan dengan biaya tak lebih dari Rp 25 juta untuk keperluan pengurusan dokumen, tiket, medical check up, dan visa AS. Sebagaimana praktek yang jamak dijumpai di tanah air, pemalsuan data juga beberapa kali terjadi, misalnya saja pemalsuan umur. Menghadapi hal itu, CTI memperlakukan mereka dengan bijak sesuai moto yang ada, “We’re here to help”. Kepada mereka disarankan untuk memperbaiki data diri. Sembari melakukan perbaikan dan menunggu ke­ s empatan berikutnya, mereka dian­jur­kan untuk menambah kapasitas khususnya bahasa Inggris. Sejak didirikan pada tanggal Rafael M. Triyanto, General Manager CTI Group Yogyakarta

dok. peduli

◗ laporan utama

Kru kapal pesiar dari berbagai bangsa 30 April 1995, CTI Yogyakarta telah mem­berangkatkan sekitar 7.000 kru kapal pesiar. Hanya kapal pesiar, tidak merambah ke penyediaan kru atau ABK di kapal-kapal lain. Hal itu di samping karena expertise dan pengalaman puluhan tahun di industri perkapal-pesiaran, pendiri dan para pimpinan CTI juga melihat peluang di kapal pesiar masih terbuka sangat lebar dan menjanjikan. Dari jumlah ribuan itu, tidak ada yang terkena permasalahan. Janji kesejahteraan juga bagus. Makan diberikan 4 kali dalam 1 hari. Benefit kesehatan di atas kapal juga didapat. Gaji terendah minimum USD 600 tiap bulan. Peluang promosi jabatan di hotel kapal pesiar juga lebih cepat dari pada di darat. “Kru yang kami be­rang­ katkan ada juga yang sampai pada posisi executive house keeper dengan gaji di atas USD 3.000 per bulan, atau executive chef Asian cuisine cook bergaji USD 4.500 per bulan,” tambah Rafael dengan bangga. Kontrak kerja juga bervariasi, ter­ gantung posisinya. Sebagai contoh, laundry manager memiliki kontrak 6-7 bulan, sedangkan laundry attendant 8 bulan. Waktu pulang ke Indonesia selama 2-3 bulan, dan biasanya sudah memegang kontrak kerja baru. Sebulan sebelum berangkat, semua dokumen sudah siap. Pendapatan di kapal memang cukup menggiurkan. Namun tidak bo­ leh lupa bahwa prestasi harus tetap di­

jaga. Persaingan sesungguhnya sangat ketat. Maklum, pergaulan di atas kapal pesiar bersinggungan dengan berbagai bangsa. Perlu pemahaman lebih atas adat, budaya, kebiasaan, dan perilaku yang pastinya banyak berbeda. “Dari sisi etos kerja, motivasi kerja, dan loyalitas, Indonesia nomor satu,” sambung Rafael menggarisbawahi. “Namun untuk bahasa, kita masih kalah bersaing dengan India, Filipina, dan akhir-akhir ini Thailand. Sesungguhnya pendidikan kita tidak kalah dengan me­ reka. Sayang, bahasa Inggris dalam sistem pendidikan kita tampaknya masih pelajar sebagai pendengar,” terang Rafael dengan muka serius. Kualitas memang segala-galanya untuk kru Indonesia yang akan di­be­ rang­ k atkan. Dengan persiapan skill yang bagus khususnya bahasa Inggris, persaingan akan dilalui dengan mudah. “Jika kru berkualitas, pengaruhnya akan langsung kepada yang bersangkutan, dan perusahaan pengirim akan mendapatkan dampak sekundernya. Kepercayaan dari pengguna dan mitra akan meningkat. Jadi semua diuntungkan. Jadi semua pihak ber­ ke­pentingan atas kualitas itu,” tegas Rafael. Di samping persaingan sesama kru, bekerja dengan ‘bule’ juga memberikan tantangan tersendiri. Tuntutan dan te­ kan­an akan datang bertubi-tubi. Hal ini dapat dimaklumi, karena kapal pesiar

men­jual jasa dengan berlomba-lomba menyuguhkan yang terbaik untuk kon­ su­men. Berbeda dengan hotel di darat, hotel di kapal pesiar memang hanya untuk bersenang-senang. Tamu-tamu di dalamnya ingin merasakan suasana rileks dan nuansa yang berbeda dari di darat. Karena itu, performance sangat di­ uta­makan. Perlakuan kepada konsumen menjadi perhatian serius. Konsumen akan dengan mudah melaporkan apapun kepada perusahaan. Dari soal kebersihan, rasa makanan, hingga servis para kru. Jika konsumen tak puas dan sampai melapor ke kantor utama, maka semua kru bisa celaka. Lebih jauh, persaingan juga terjadi di antara kapal-kapal. Karena untuk satu perusahaan kapal bisa jadi memiliki puluhan kapal yang saling berebut point. Kepuasan pelanggan merupakan point nomor wahid. “United States Public Health Service (USPHS) juga selalu mengontrol kebersihan dan sanitasi. Kalau USPHS datang, semua pada takut. Jika tidak sesuai standar, kapal dilarang beroperasi. Jika sudah demikian, manager tidak akan ada ampun. Pasti dipecat,” jelas Jatmaka Widi Nugraha, mantan laundry master yang pernah menjadi employee of the month Maret 2009 di kapal Rhapsody of the Seas, Royal Caribbean International dan saat ini bekerja di CTI Yogyakarta. Anda tertarik? (Rahmat Hindiarta)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

11

◗ laporan utama

Aja Wedi Miyang Maring Taiwan. Aja kirim kabar elek nyang ndeso. Jangan takut melaut sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke Taiwan. Jangan pernah kirim kabar buruk ke kampung halaman.

B

agi banyak pemuda Suradadi, Tegal, bekerja di bawah tekanan kekerasan di tengah lautan bebas bukan lagi hal yang mendebarkan jantung. Pesan untuk tak takut melaut ke Taiwan dan tak mengirim kabar buruk ke kampung, melekat kuat pada warganya yang banyak berprofesi sebagai ABK, seperti diungkapkan Muhsin, Agus, Heri, Zabidi, Jafar Khaliq dan Yunus, kepada Redaksi Peduli. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu tantangan yang terberat bagi seorang ABK adalah bekerja pada kapal ikan berbendera Taiwan. Kerja berat tanpa istirahat yang cukup, sampai dengan sikap keras kapten kapal, yang terkadang diiringi dengan hukuman fisik. Semua seolah menjadi kisah yang sudah biasa terdengar. Bukan sesuatu yang baru. “Mau bagaimana lagi? Permintaan atas ABK Indonesia dari kapal ikan Taiwan sangat tinggi. Selain itu persyaratan yang diminta relatif rendah. Sangat sesuai dengan kondisi sebagian besar ABK Indonesia yang berpendidikan rendah, apalagi bagi mereka yang masih pemula,” tutur Muhsin dan Agus yang merupakan ketua dan sekretaris Indonesian Fisher­ man Association atau Infisa ini. Pada akhirnya para ABK, khususnya yang baru pertama kali mengadu nasib sebagai ABK di negara orang, tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja di kapal ikan Taiwan. “Satu hal yang perlu dipahami ada­ lah rata-rata kapten kapal ikan Taiwan juga merangkap sebagai pemilik kapal ikan tersebut. Mereka sebenarnya nelayan tradisional. Namun karena dibantu oleh pemerintah setempat melalui bank

12

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

nelayan, maka kapal mereka sangat me­ ma­d ai untuk beroperasi di perairan internasional,” jelas Agus. Tingkat pen­di­dikan mereka pun tidak terlalu tinggi. “Itu sebabnya mereka hanya mau berkomunikasi dengan bahasa Man­ darin,” ujar pria yang mempunyai penga­ laman kerja di kapal Korea Selatan ini. Berbeda dengan kapten kapal asal negara Eropa, rata-rata kapten kapal Taiwan tidak mengenyam pendidikan di akademi kelautan. Itu sebabnya mereka juga tidak mempunyai kepemimpinan yang baik dan cenderung kurang sabar saat menghadapi anak buahnya. Kondisi itulah yang dirasakan oleh Jafar Khaliq dan Yunus, yang keduanya pernah bekerja di kapal Taiwan. Di sisi lain, Muhsin melihat ter­ka­ dang para ABK tidak siap dengan kondisi ker­ja di kapal ikan yang relatif berat. Perlu di­ingat bahwa kapal ikan berukuran relatif kecil. Untuk kapal Taiwan Longline CT -3 dengan Gross Tonase 70, memiliki pan­jang 16 meter dan lebar 3,5 meter. Kapal ini biasanya diawaki 9 crew. Tak meng­herankan saat menghadapi ombak di lautan lepas, kapal akan terombangambing. “Anak-anak yang memang asli­nya ne­layan saja terkadang mengalami ma­buk laut. Apalagi mereka yang belum per­nah me­lihat laut,” ujar Muhsin, yang sebe­lum­ nya bekerja selama 9 tahun di kapal Taiwan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan berpikir kapal ikan akan beroperasi di daerah yang dekat dengan kota-kota pantai. Mereka kerap kali beroperasi di tengah laut yang terpencil dalam jangka waktu berbulan-bulan, seperti di Laut Tiongkok Selatan maupun Laut Tiongkok Timur. Kondisi itu se­ring­

ABK harus selalu mengikuti ketentuan yang ada, meskipun sering kali dianggap menghambat proses keberangkatan mereka. Khususnya terkait dengan lama­ nya proses penerbitan sertifikat Basic Safety Training (BST) yang menjadi per­ sya­ratan utama pengurusan buku pelaut. Para pengurus Infisa meng­an­jurkan agar calon ABK mengikuti pe­la­tihan BST ter­ sebut dengan benar. “BST mengajarkan bagaimana cara kita menolong diri sendiri dan orang lain de­ngan menggunakan berbagai alat ke­se­lamatan yang ada di atas kapal. Oleh karena itulah pelatihan ini penting untuk diikuti,” jelas mereka. Pelatihan dalam jangka waktu de­ lapan hari itu pun dipandang sangat men­cukupi sebagai bekal bagi para ABK, termasuk bagi mereka yang bukan nelayan

sekalipun. Para pengurus Infisa juga me­ nye­rukan agar para calon ABK non ne­la­ yan untuk dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Per­ ikanan, karena mengenalkan berbagai per­ alat­an yang akan dipergunakan di kapal ikan. Khusus bagi mereka yang baru per­ta­ ma kali berangkat sebagai ABK, para pengu­ rus Infisa memberikan beberapa tips agar tidak apes. Pertama adalah se­la­lu menjaga nama baik keluarga dan ne­gara. Kedua, jangan membawa be­ban permasalahan keluarga saat akan berangkat. “Menjadi ABK di luar negeri itu ibarat orang yang akan mendaki gunung. Jika di dalam ransel kita membawa beban yang berat seperti batu, kita akan kesulitan dalam mendaki. Bawalah beban

ANTARA/Bhakti Pundhowo

Segenggam Nasehat Dari Sang Mantan

kali berlawanan dengan harapan sebagian ABK yang berpikir mereka akan ke luar negeri, di daerah kota yang modern. Hal ini banyak dialami ABK lulusan dari akademi kelautan. Terlebih lagi jika mereka memang berasal dari daerah perkotaan di Indonesia. Uniknya, tidak jarang ABK kita berasal dari daerah pegunungan. Boroboro pernah melaut, bertamasya ke pantai pun belum dilakukan. Mereka datang me­ lamar kerja dengan dokumen abal-abal untuk bekerja di tengah lautan bebas. Akibatnya, kualitas pekerjaan mereka rendah sehingga mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi. Dalam hal persiapan kebe­rang­ katan, Agus dan Heri, bendahara Infisa, dengan tegas menyatakan bahwa para

Ikan hasil tangkapan kapal berbendera Taiwan

yang ringan dan memang diperlukan. Kosongkan pikiranmu dan anggaplah kamu baru terlahir di dunia sebagai ABK yang akan diberangkatkan,” ungkap Agus. Jika membawa permasalahan yang dihadapi di Indonesia, bisa jadi akan mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Sementara di atas kapal, segala sesuatunya akan diatur oleh kapten kapal. Buku Ajar Kesehatan Kerja karangan Harianto menjelaskan bahwa ruang kerja yang sempit atau berdesakan akan cepat membentuk terjadinya stress pada diri pegawai. Karena itu ABK harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan kapten kapal, juga ABK lain. Dengan demikian lingkungan kerja di kapal akan menjadi lebih baik. “Karena jika yang terjadi sinergi negatif, nanti bisa-bisa bawa parang,” seloroh Agus. Ketiga, janganlah hanya berpikir mengenai gaji. Bekerja sebagai ABK ada­lah pengalaman berharga yang gra­ tis, sebagai bonus, para ABK men­da­ patkan bayaran. Jangan pernah pula memberikan kabar ke Indonesia saat menderita penyakit yang masih bisa diobati karena akan menyebabkan kekuatiran pada keluarga. “Kalau perlu tidak ada kabar. Karena biasanya yang banyak memberi kabar adalah ABK yang menghadapi permasalahan,” jelas Agus. Barulah setelah kembali ke Indonesia, kondisi di kapal dapat diceritakan. Sementara Yunus yang juga pernah menjadi ABK pada kapal Taiwan, Rusia dan Malta, memberikan tips singkat, “Harus hati-hati. Orang di kapal Taiwan, keraskeras. Kerjanya juga tidak mengenal waktu. Selain itu, berkabarlah kepada orang tua untuk berita yang baik-baik”. Sedangkan Jafar Khaliq lebih menyarankan agar teman-teman ABK untuk tidak aneh-aneh dan banyak bersabar, yang penting pulang membawa hasil. Para warga Suradadi ini juga ber­bagi saran mengenai bagaimana cara meng­ hilangkan perasaan lelah dan jenuh saat bekerja di kapal ikan. Yang paling mudah adalah saling curhat dengan rekan sesama ABK. Hiburan lain adalah jika melihat pesawat yang melintas di udara. “Entah mengapa, ada perasaan senang saat melihat ada pesawat terbang,” ungkap Zabidi. Selain itu dapat pula membaca majalah yang dibawa. “Bisa sampai hafal tuh,” celetuk Zabidi. Jika ABK melek tek­ nologi, bisa juga menghibur diri dengan mendengarkan musik menggunakan mp3 player. Namun biasanya hal itu dilarang oleh kapten kapal. (Herman Munte)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

13

peristiwa

martabat bangsa itu. Pihaknya terus mencoba aneka jalan agar semua ini bisa dihentikan. “Kesedihan saya memuncak me­li­ hat kenyataan ini. Heran, ada saja orang kita yang tega memperlakukan Sau­ daranya se­perti itu. Pemerintah RI harus bertin­dak tegas agar harga diri bangsa kita tidak rata dengan tanah dan kita dianggap bang­sa yang rendah” katanya geram. (Aji Surya)

Ampun, Sepertiga Napi TKW Indonesia Hamil Diluar Nikah

C

anaknya dengan wajah tanpa penyesalan. Menurut Wisnu Suryo, koordinator pelayanan WNI KBRI Abu Dhabi, kondisi napi TKW Indonesia di ibukota Uni Emirat Arab (UEA) jauh lebih menyeramkan. Dikatakan, 90 persen TKW terpidana akibat “pacaran” dengan lelaki asal negeri IPB (India, Pakistan, Banglades). Seorang Direktur penjara yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, narapidana TKW asal Indonesia memang umumnya hanya terjerat dua kasus. Kalau tidak melarikan diri dari majikan, ya karena berhubungan gelap dengan pria yang bukan muhrimnya. Dua-duanya merupakan tindak pidana di UEA “Kalau boleh saya sarankan, segera dibuat kebijakan yang ketat di Indonesia terkait masalah ini. Sebab berzina bagi muslim merupakan perbuatan yang sangat tercela. Apalagi sebagian dari mereka punya keluarga di kampungnya,” ujarnya. Pada tahun 2011, jumlah napi TKW Indonesia di salah satu penjara wanita terbesar di Dubai tersebut mencapai

foto-foto: Rahmat Hindiarta

erita TKW bangsa ini tidak pernah ada sepinya. Selalu ada sisi ke­a­ neh­annya. Bahkan, di salah satu lembaga pemasyarakatan wilayah Dubai, tidak sedikit napi TKW Indonesia dipidana akibat berhubungan gelap. Masya Allah. Dalam kunjungan rutin staf KJRI Dubai (21/09) ke salah satu lembaga pe­

masyarakatan wanita di pinggiran ko­ta Dubai, ditemukan 24 napi TKW Indo­ nesia yang bergaun panjang pink. Ada yang dihukum cuma beberapa bulan hingga ada yang 6 tahun. Kasusnya pun macam-macam, mulai dari lari dari majikan, berzina hingga urusan barang haram narkoba. Yang membuat jantung bisa ber­ hen­ti berdetak, sebanyak 30 persen dari 24 TKW yang menghuni hotel prodeo itu menggendong anak kecil, hasil hubungan gelap. Ada yang masih “merah” tapi ada juga yang sudah pintar berlari. Mereka masuk bui karena setelah sang lelaki minggat tidak diketahui rim­ banya. Karena punya anak tanpa nikah, maka si ibu dijerat dengan hu­kum­an ber­ zina. Di Dubai, mereka diancam hu­kum­an beberapa bulan penjara sedangkan di Abu Dhabi bisa terancam kena rajam. “Bapaknya anak ini orang Asia Se­ latan. Saya dibuang di pinggir jalan se­ telah ketahuan hamil. Saya pasrah saja. Habis mau bagaimana lagi,” ujar salah se­ orang napi TKW muda sambil me­ni­mang

Sebagian TKW di balik kaca, Al-Ain

Masya Allah, Perempuan Indonesia “Dijualbelikan” Di Perbatasan Ini

S

iapapun anak bangsa Indonesia yang melihat pasti mengelus dada. Bahkan bisa pingsan seketika. Apa­ bila mereka mendapati anak-anak dara ini berada di dalam etalase dan di­per­ jual­belikan oleh orang Arab. Mereka ber­kum­pul bersama perempuan-perem­ puan muda dari India, Bangladesh dan Ethiopia. Selidik punya selidik, mereka adalah para TKW ilegal yang sedang dipajang untuk dijajakan kepada pelanggan. Harga mereka tentu sesuai hasil negosiasi. Calon majikan bisa merogoh kocek sampai Rp 50-Rp 60 juta untuk membawa pulang untuk dipekerjakan.

14

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

Di kota Al-Ain, perbatasan Anta­ ra Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman, perdagangan pembantu rumah tangga sangat marak. Ada kisaran 30 kios ukur­ an 4x5 meter yang memajang calon pem­ bantu tersebut. Mereka dijual layaknya barang dagangan saja. Minta ampun. Lien, warga Filipina yang juga pe­ gawai salah satu kios mengatakan bah­ wa TKW Indonesia sangat diminati. Penjualannya lebih laris manis dibanding negara lain. “Sayang saat ini sudah susah dapatnya,” ujarnya polos. Sekarang, TKW ilegal Indonesia sering menjadi rebutan bagi calon majikan dari UEA, Oman atau Bahrain. Mereka berani memberi gaji hingga 400 dolar per bulannya. Sementara itu, sang penjual bisa meraup sampai 3.000 dolar untuk sekali transaksi. Edan pisan. “Kalau pas ramai, sehari bisa jual 20-an

pembantu,” tambahnya. Seorang sumber di Al-Ain bercerita, untuk mendapatkan TKW Indonesia agen di Arab harus kerjasama dengan pengerah TKI di tanah air. Lalu mengongkosi pem­ buat­an paspor hingga tiket pesawat. Penge­rah TKI di Indonesia bisa untung kisaran 20 juta, sedangkan orang tua TKW hanya diberi uang “mahar” kisaran Rp 5 juta. Hmm... Dua tahun lalu, saat Pemerintah Indonesia belum menyetop perdagangan ke UAE, dalam sebulan bisa ada ribuan TKW ditransaksikan di tempat itu. Sekarang, terlihat hanya puluhan TKW ilegal di balik kaca. Mereka diselun­dup­ kan mafia TKW dari berbagai penjuru negeri tanpa hati nurani. Dubes RI untuk UEA, Salman Alfarisi sangat risih dengan penjualan TKW di perbatasan yang menurunkan

TKW Indonesia di penjara

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

15

peristiwa

K

16

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

ada beberapa te­ m an­ n ya telah bekerja di sana dan rutin mengi­ rimkan gajinya ke Indonesia. Tidak perlu ada kekhawatiran, akunya, walaupun Yordania saat ini juga sedang diberlakukan moratorium pengiriman TKI. Bukan hanya itu, Kalsim enggan menunjukkan paspornya kepada pejabat Indonesia tersebut. Mungkin tidak mau ketahuan identitas sebenarnya. Se­per­tinya ia sudah mahir menyiasati keadaan. Tahu betul bagaimana cara-cara menuju negeri tujuan dengan cara yang tidak lazim. Mengapa Kalsim tiba-tiba mem­ b erikan pernyataan yang berbeda dalam waktu sekejab? Hanya dia dan Tuhan yang paling tahu. Uniknya lagi, yang ber­sangkutan mengaku hanya kenal nama salah satu nama pengurus PJTKI di Jakarta dan tidak tahu di mana alamatnya apalagi nomor teleponnya. Ia se­per­ tinya menyembunyikan se­suatu dan tidak mau orang lain mengetahuinya. Yang jelas, karena kedua negara (Suriah dan Yordania) masih dalam posisi moratorium, berarti Kalsim adalah TKI dalam katagori “ilegal”, tidak dilengkapi dengan do­ku­ men kerja resmi apalagi asu­ransi. Kalsim merupakan salah satu dari ribuan TKI yang meninggalkan tanah air untuk mencari sesuap nasi melalui “jalan tikus”. Tindakan itu bukanlah sebuah ke­jahatan, namun pasti memiliki potensi masalah yang relatif besar. Kalsim mengaku berangkat tidak langsung menuju Amman. Dari Lombok, ia menuju Jakarta untuk tinggal beberapa saat. Kemudian ia terbang ke Kuala Lum­ pur. Di sana ia didampingi seseorang se­ belum terbang ke Amman, Yordania. Menurut sebuah sumber, Kuala Lumpur seringkali dibuat transit para TKI tidak resmi menuju tempat tujuan. Disanalah, kabarnya, tinggal sekelompok orang yang biasa menjadi perantara para TKI Indonesia menuju negeri tempat kerjanya. Bahkan, tidak jarang para TKI ilegal kita menuju tempat tujuan melalui jalan yang berliku: Surabaya ke Batam, lalu ke Kuala Lumpur baru ke negara tujuan. Tiba di bandara Amman, Yordania, Kalsim tidak bisa kemana-mana karena tidak punya visa. Ia hanya mondarmandir, bahkan sempat ditanyai oleh pe­ tugas imigrasi. Kelihatannya ia me­nunggu seseorang untuk menye­la­mat­kannya. foto-foto: dok. peduli

puncaknya, kisaran 75 TKW. Seiring dengan dilarangnya pengiriman TKW ke UEA tahun lalu maka kini jumlahnya stabil, hanya 20-25 TKW saja. Di negeri para Emir itu terdapat lebih 10 penjara besar yang kemungkinan berpenghuni WNI. Itulah sebabnya Konjen RI di Dubai, Imam Santoso, meminta ke­ pada imigrasi di tanah air untuk segera saja menyetop semua TKW yang akan berangkat ke UEA. Sebab kalau tidak dilakukan, maka akan seperti mercon, meledak pada waktunya. “Kami pasti akan membantu warga kita yang menghadapi masalah hukum. Tapi membiarkan TKW dengan kualitas rendah pergi kesini seperti menciptakan masalah dengan sengaja. Kami ini sudah seperti keranjang sampah saja,” katanya dengan mimik serius. Selain di hotel prodeo, Kon­ su­lat yang dipimpinnya saat ini juga lagi me­nampung dan mengurus 56 TKW ber­masalah (23/9). Mereka bermasalah dengan gaji yang tidak Kalsim dibayar majikan hingga tindakan kekerasan. Bahkan tim lawyer Konsulat selalu siap mendampingi beda dengan penumpang lain, namun di pengadilan. tidak mudah juga menutupi siapa jati “Kalau urusan TKW seperti ini dirinya. Dialah TKW yang sedang menuju (hamil diluar nikah), mereka justru men­ tempat tujuan, salah satu negara di Timur jadi beban masyarakat, bukan lagi sebagai Tengah. penghasil devisa,” ujar sang Konjen. Ia mengaku bernama Kalsim, ber­ Dalam catatan Direktorat Per­lin­ asal dari Praya, Lombok. Wanita yang dungan WNI dan Badan Hukum Indo­ selalu mengumbar senyum ini mengaku nesia, Kemlu, dalam tiga tahun terakhir sudah dua kali jadi TKW. Di Damam dan sudah ribuan bayi TKW dipulangkan Jeddah, keduanya di Kerajaan Saudi ke Indonesia tanpa diketahui siapa Arabia. Ia kini akan berpetualang ke nege­ri bapaknya. Tidak sedikit, para TKW yang sedang berkecamuk perang saudara, tersebut justru bangga punya anak Suriah. Tepatnya, di kota Damaskus. keturunan warga asing. (Aji Surya) Sejurus kemudian, dari kejauhan, tampak dua pria asal Indonesia terlihat mendekati Kalsim. Dengan halus di­ka­bar­ kannya bahwa Suriah saat ini sedang tidak Wanita Bernyali Nekat aman. Sedang terjadi percekcokan yang urang dari 10 menit la­gi boarding menghempaskan banyak nyawa manusia. dimulai. Pe­sa­wat dari maskapai Keamanan tidak terjamin. Diberitahukan pe­ n er­ b angan Arab yang akan juga bahwa negara tujuannya kali ini se­ meng­an­tarkan Peduli dari Dubai me­ dang diberlakukan moratorium pengi­ nuju Amman, ibukota Yordania, sudah riman tenaga kerja. Mendengar itu, Kal­ siaga. Pramugari dan pilot sudah di dalam sim hanya tersenyum simpul. Tidak kaget pesawat. Sedangkan petugas boarding apalagi membatalkan niatnya. dua kali mengumumkan bahwa schedule Diingatkan beberapa pria yang penerbangan tidak ada perubahan, alias ter­nyata berasal dari Direktorat Per­ tepat waktu. lin­­dungan WNI dan Badan Hukum In­ Tiba-tiba, di sebuah pojokan do­­nesia Kemlu itu, tiba-tiba Kalsim ruangan yang penuh penumpang itu ter­ me­nya­takan bahwa ia tidak jadi ke Da­ lihat seorang wanita tengah baya ber­pa­ maskus, me­lainkan ke Amman, ibukota kaian cukup cerah. Meskipun tidak terlalu Yordania. Ia menegaskan bahwa

Entah siapa. Bila seperti ini, siapa yang bisa menjamin keselamatan Kalsim? (Aji Surya)

Mimpi-Mimpi Suami Yang Pintar Ngaji Bergaji 10 Juta

N

asib wanita muda ini tidak buruk-buruk amat. Sumiati atau Semiati (26) adalah TKW yang lari dari majikannya di sebuah kota kecil di Suriah yang kini masih dilanda konflik saudara. Ia memang tidak di­a­niaya atau mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari majikan. Sumiati hanya ingin pulang karena sudah habis kontraknya dan kangen berat sama ibunya. Pada awalnya, Sumiati ingin bekerja di Arab Saudi. Maklumlah, ia telah mengenyam rasa manisnya uang riyal sebagai TKW di kota Dammam tahun 2005-2007. Pulang dengan mem­bawa segepok uang membuatnya ketagihan. Sayang, agennya di Indonesia menyarankannya untuk berpindah ne­ geri, yakni di Suriah. Ia mengamini saja karena lulusan SMA ini memang tidak terlalu tahu medan. Itulah asal muasalnya mengapa pada musim dingin tahun 2010 ia tiba di salah satu negeri Syam, Suriah. Ia bekerja hanya untuk satu majikan perempuan

Sumiati

dewasa dengan pekerjaan harian yang tidak terlalu berat. Pengalamannya jadi TKW sebelumnya membuat wanita ber­ kulit putih ini lincah dan disukai sang ma­ jikan dan mendapatkan gaji lumayan: 150 dolar AS per-bulan, atau hampir Rp 2 juta. Selesai kontrak tiga tahun dan meng­ genggam uang dolar, men­ja­di­kan­nya ingin pulang. Ogah melanjutkan kon­trak dan menafikan majikan yang selalu me­ nahannya. Terlebih, gadis dengan ting­gi 160 cm ini sering mendengar suara dar-derdor dari tempat tinggalnya yang menye­ babkan dirinya merasa ngeri-ngeri sedap. Perasaan untuk pulang kampung menjadi tambah membara dari waktu ke waktu. Bernegosiasi beberapa kali dengan sang majikan selalu gagal, akhirnya ia bertekad untuk melarikan diri saja dari rumah. Suatu malam di bulan Nopember tahun lalu, ia melihat peluang itu. Saat majikan sedang ngopi di lantai dua, Sumiati merunduk-runduk, bagaikan bergerilya, menyelinap diantara semak di depan rumah. Dihentikannya sebuah taksi lalu disampaikannya sebuah alamat kepada pak sopir, yang tidak lain adalah rumah sewaan tempat penampungan kita di Aleppo. Malam itu, ia selamat sampai tujuan lalu dimasukkan dalam pe­nam­ pungan para TKI yang akan dipulangkan. “Waktu itu, saya lupa minta uang gaji yang masih disimpan majikan. Yang penting saya bisa lari dan pulang,” ujar

wanita asal Pelabuhan Ratu, Banten ini, tanpa ada beban sedikitpun Pagi harinya, pelariannya dien­dus sang majikan yang kemudian me­ne­mui­ nya di tempat penampungan. Namun ia tetap bersikukuh tidak mau bekerja lagi. Rasa kangen pada ibunya mengalahkan segalanya. Akhirnya, sang majikan menga­ lah dan memberikan gaji Sumiati yang dititipkan padanya sebesar 2.000 dolar AS. Berada di Aleppo dua minggu, ia lalu dipindahkan ke penampungan KBRI Damaskus, ibukota Suriah. Dari sana, anak nelayan ini kemudian dikirim bersama teman-temannya ke Beirut se­ be­lum diterbangkan ke tanah air. Saat itu, kondisinya sangat baik, hanya tinggal menunggu tiket penerbangan pulang saja. Sumiati mengaku ingin mem­be­ ri­kan sebagian besar uang hasil je­rih payahnya kepada ibunya yang dalam ke­­adaan papa. Juga untuk membelikan keperluan ayahnya yang tiap hari menjadi nelayan kecil. “Selebihnya, saya mau senang-senang,” katanya manja. Wanita yang bersepatu ukuran 36 tersebut tidak tahu rencana besarnya setelah kembali ke tanah air. Dia mengaku akan melihat ekonomi Indonesia dahulu baru memutuskan langkah apa yang akan ditempuh. Bila kondisinya kurang berpihak kepada dirinya, dengan terpaksa ia akan melanglang buana lagi menjadi TKW. Entah dimana. Namun, mengingat dirinya sudah dewasa, keinginannya untuk menikah juga sudah membuncah. Sayang, saat ini dirinya masih menjomblo. Belum ada lelaki yang dianggap pas untuk mendampinginya. Disadari, kalau kawin sembarangan maka keluarganya bisa menjadi korban dan menyengsarakan ibunya yang sudah mulai tua. Sumiati yang suka olahraga dan fesbukan ini berterus terang meng­ingin­ kan seorang cowok dengan tinggi 160an cm, kulit sawo matang, pendidikan SMA atau lebih, serta pekerjaan yang sudah jelas. Pria itu harus mencintai dirinya untuk selamanya dan ia berjanji untuk mengabdi tanpa batas. Syukur-syukur, akunya, kalau gaji sang suami menyundul langit, kisaran 10 juta rupiah. “Tapi yang paling penting hanya dua hal, calon suami saya itu harus pinter ngaji dan salatnya tidak ketinggalan. Alias imannya manteb. Nah, bila dapet cowok yang begini, saya sih mending tidak jadi TKW lagi,” ujarnya dengan tawa renyah. Aha, bila Anda berminat, silakan saja berkenalah langsung melalui FB-nya. (Aji Surya)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

17

dok. peduli

HUKUM

Duta Besar RI untuk Fiji mengunjungi ABK Asep Sudirman

Derita Abk T Ditemukan Di Mana-Mana Akibat aturan yang masih carut marut, nasib ABK di kapal ikan asing pun compang camping. Hampir di semua penjuru dunia, ada saja korbannya. Harus ada langkah seribu untuk menyelesaikannya. 18

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

ubuh Asep Sudirman seperti tulang berbalut kulit. Perutnya kembung. Kurus kering de­ ngan wajah amat pucat. Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal F/N Lui Jin Lung 108 itu nampak menahan penderitaan yang luar biasa. Walau tengah kesakitan, sekilas ca­ ha­ya terbersit di matanya saat menatap kakak iparnya, Alit Suparyana, yang da­tang langsung dari Bandung untuk menjenguknya. “Bagaimana kabar ibu dan adikadik di Indonesia?” tanya Asep. Alit yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar men­jawab, “Semua di Indonesia sehatsehat. Mereka pesan supaya Asep cepat sembuh dan kuat supaya bisa melihat mereka lagi”. Kepada staf redaksi Peduli yang turut membezuk, Asep lupa semua yang telah terjadi. Duta Besar RI untuk Fiji, Aidil Chandra Salim yang sering menengok Asep menyatakan, kasus-kasus ABK WNI yang kerap terjadi di wilayah ak­re­

ditasi yang dipimpinnya adalah gaji ter­ lalu kecil, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai kontrak, perlakuan tidak manusiawi, kondisi kerja yang tidak baik, tidak memiliki kemampuan se­ bagai ABK, asuransi yang tidak jelas, dan sebagainya. Untuk meminimalkan per­ masalahan, Aidil mengharapkan para pemangku kepentingan di Indonesia dapat merumuskan peraturan hukum komprehensif yang khusus mengatur penempatan dan perlindungan maksimal bagi para WNI ABK di luar negeri ter­ masuk standar gaji yang layak. Asep Sudirman dirawat di Colonial War Memorial Hospital sejak 14 Maret 2014. Sehari sebelumnya pada 13 Maret 2014 malam hari, Staf Konsuler KBRI di Fiji Pinardi Priambodo dan Kurniawan menerima telepon dari salah seorang ABK di Capitol Motel Suva, Fiji, yang meng­informasikan kondisi kritis ABK Asep Sudirman. Segera setelah me­ne­ rima laporan, staf KBRI bergegas me­ nu­ju lokasi dan membawa Asep ke kli­ nik terdekat untuk memperoleh surat rujukan lalu membawa Asep ke Colonial War Memorial Hospital. Dokter tidak mengemukakan penyakitnya, na­mun menurut beberapa informasi, ke­mung­ kinan Asep menderita TBC dan hepatitis B. Besar harapan Alit dan keluarganya untuk melihat Asep kembali, Asep pun ingin bisa kembali sungkem kepada ibun­da­nya di Bandung. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada 8 Mei 2014, Asep menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jenazahnya berhasil dipulangkan dan di­ makamkan di tanah air. Asep sama sekali tidak diasuransikan oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) yang memberangkatkannya sehingga menambah potret buram nasib ABK WNI di luar negeri. “Pihak keluarga te­ tap mengucapkan banyak terima kasih ke­pada Kementerian Luar Negeri RI atas segala bantuan yang diberikan”, ujar Alit kepada Peduli. Selain itu, pada tahun 2012 Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu juga menangani kasus ABK WNI Anton Setiawan yang wafat di Fiji akibat meloncat ke laut menghindari penyerangan yang dilakukan ABK ber­ kebangsaan Vietnam. Pihak perusahaan asuransi menolak membayar asuransi sebab ketika kecelakaan terjadi, al­mar­ hum tidak berada di atas kapal. Untuk menyelesaikan kasus ini, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI meminta bantuan pengacara Kemlu Humprey

Djemat dan Partners, hingga terjadi per­ damaian antara PPTKIS Karltigo Karlwei yang memberangkatkan dengan pihak keluarga. Penderitaan ABK WNI di luar ne­ geri tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang. Di negara maju seperti di Selandia Baru, Perwakilan RI di Wellington juga sering menyelesaikan kasus-kasus ABK WNI. Tahun 2011, Dubes RI untuk Selandia Baru A Agus Sriyono pada 22 Agustus 2011 menemui langsung Menteri Imigrasi Selandia Baru, Honorable Kate Wilkinson di kantornya, guna menuntaskan permasalahan ABK WNI yang melarikan diri dari kapal Korea tempatnya bekerja di perairan Selandia Baru. Ke-39 ABK WNI tersebut mogok kerja karena diperlakukan tidak ma­nu­ siawi ketika bekerja di atas kapal Oyang 75 dan Shin Ji berbendera Korea. Mereka dipukuli dengan sadis dan dipanggil dengan sebutan yang tidak sepantasnya. Mereka juga tidak diberi makan, minum, dilecehkan secara seksual dan tidak digaji sehingga para ABK menuntut pem­ b ayaran gaji sesuai ketentuan yang berlaku di Selandia Baru. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI mendesak agar para ABK dapat kembali ke Indonesia sebelum Idul Fitri untuk bertemu ke­ luarganya. Meskipun mereka kembali ke Tanah Air, Menteri Kate Wilkinson menjamin proses hukum penyelesaian tuntutan pembayaran hak-hak para ABK tetap berjalan. Pemerintah Selandia Baru merasa geram dengan adanya gaji ABK WNI di kapal Korea yang notabene beroperasi di perairan Selandia Baru, yang jauh di bawah para ABK di kapal berbendera Selandia Baru. Para ABK WNI di kapal berbendera Korea tersebut digaji antara 300 – 500 dolar per bulan sehingga media massa di Selandia Baru dan juga anggota parlemen dari Partai Hijau (Green Party) Keith Locke menyebutnya sebagai “perbudakan”. Selain kasus ABK WNI di kapal Oyang 75 dan Shin Ji, Direktorat Per­ lin­dungan WNI dan BHI juga bekerja sama dengan KBRI Wellington dalam penyelesaian  kasus-kasus ABK di kapal Oyang 70, Jeong Woo 2, Sparta, Volendam, dan Insung 1. Dalam kaitan ini, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menghargai terobosan yang dilakukan Duta Besar RI untuk Wellington yang telah menulis surat langsung kepada Pemerintah Korea Selatan khususnya Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs pada

September 2011 agar Pemerintah Korsel lebih memperhatikan hak-hak asasi ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Korea Selatan. Kasus ABK WNI bermasalah juga banyak muncul di Taiwan. Pada ta­hun 2013 terjadi pembunuhan atas kapten kapal dan teknisi  berkebangsaan Taiwan dengan tersangka 9 ABK WNI. Menurut pengakuan ke-9 ABK kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, mereka diperlakukan tidak manusiawi di atas kapal. KDEI Taipei telah menyewa pengacara untuk membela mereka dan proses hukumnya diserahkan kepada peraturan yang berlaku. Dalam perkembangan terakhir, 1 ABK sudah dipulangkan ke tanah air karena dinyatakan tidak terlibat, 2 ABK berstatus sebagai saksi dan tinggal di penampungan KDEI, sementara 6 ABK masih menjalani persidangan yang terus dipantau Perwakilan RI di Taiwan. Maraknya kasus ABK WNI di Taiwan disebabkan ABK bekerja di per­ airan internasional yang belum diatur dalam hukum Taiwan sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum. Sementara untuk ABK yang bekerja di perairan domestik Taiwan telah dilindungi hukum antara lain Labour Standard Act dan ada instansi yang menanganinya yaitu Ministry of Labour, Workforce Development Agency. KDEI Taipei melakukan verifikasi dan legalisasi atas dokumen penempatan ABK perairan domestik, namun tidak dapat melakukannya pada dokumen penempatan ABK perairan internasional, sebab kapal membawa ABK WNI di luar wilayah Taiwan dan tidak pernah melaporkan kepada KDEI Taipei. Oleh sebab itu KDEI Taipei meminta agar proses perekrutan ABK WNI untuk penempatan internasional ditutup atau diberlakukan moratorium, sampai adanya aturan yang jelas. Kasus-kasus ABK WNI juga marak di wilayah Timur Tengah. Baru-baru ini di tahun 2014, KBRI di Yaman berhasil membantu pemulangan 11 ABK WNI yang mogok kerja karena kapal tidak layak jalan dan tidak berdokumen lengkap. Dalam wawancara dengan staf redaksi Peduli, istri kapten kapal Ade Taryono yaitu Jane Sherly, mengucapkan terima kasih kepada Kemlu dan KBRI Sana’a di Yaman yang telah membantu ke-11 ABK WNI pulang ke tanah air. Tanpa bantuan pemerintah memang sulit bagi para ABK bermasalah bertemu kembali keluarga. (Murdi Primbani)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

19

dok. peduli

HUKUM

WNI terpidana kasus terorisme di penjara Filipina dikunjungi keluarganya dari Indonesia

Ada Kambing Di Tahanan Kasus Terorisme Hotel prodeo untuk kasus terorisme memiliki sisi-sisi yang berbeda. Ada tangisan, alunan kitab suci, kolam renang, hingga kambing mengembik. Alamak.

M

enjelang tengah hari (18/8), delapan orang pe­­serta sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seorang staf International Committee of the Red Cross (ICRC) Jakarta tampak bersama mereka. ICRC memang memfasilitasi pemberangkatan mereka ke Filipina tang­ gal 18-25 Agustus 2014. Awak Peduli juga tampak disana. Memperhatikan barang bawaan, ternyata cukup banyak juga. Satu per satu dinaikkan di atas tiga trolley. Beruntung masih banyak waktu check in, antrian

20

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

juga tidak panjang-panjang amat. Yang termuda diantaranya menyampaikan kepada petugas agar barang bawaan di­ tim­bang sebagai milik satu grup. Tidak lama, semua kardus dan koper yang sudah lolos scanning itu, juga bebas timbangan masuk. Tidak overweight. Semua bisa go! “Waduh, pengen segera ketemu cucu. Saya sudah beliin baju muslim buat dia,” ucap Mariasih berbunga-bunga sambil bergegas bersama menuju gate 2D bandara. “Ini sudah kali keempat saya ke Filipina. Anak saya ini (Abdurrohman, WNI terpidana kasus terorisme. red) pen­ diam. Tidak neko-neko. Mungkin dulu

sem­pat terpengaruh teman,” sambung suaminya, Abdurrahim yang juga salah satu pimpinan Muhammadiyah di Tapanuli Selatan. Merekapun sudah siap menempuh penerbangan 4 jam Jakarta-Manila. Ti­ dak ada pembicaraan khusus selama per­jalanan. Bahkan diantara mereka ada yang tertidur, mungkin karena kecapean. Maklum, semuanya datang dari luar Ja­ karta. Tapanuli Selatan-Sumatera Utara, Solo-Jawa Tengah, Ngawi-Jawa Timur. Dan yang paling dekat dari BandungJawa Barat. Hari pertama di Filipina, semua­ nya diberangkatkan ke New Bilibid Prison (NBP), Muntinlupa City dan Special Intensive Care Area-Bureau of Jail Management and Penology (SICABJMP), Camp Bagong Diwa, Lower Bicutan, Taguig City. Tak lupa, barang bawaan pasti dibawa. Kali ini sudah dipecah dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Tercium ada rendang, sambal goreng, kecap, saus cabe, kerupuk, terasi, bolu, kue basah dan kering, cemilan, dan masih banyak lagi. Ada yang bikinan pabrik, ada juga buatan sendiri. Tidak jarang terlihat sang petugas pemeriksa tertawa kecil. Baik karena me­lihat banyaknya bawaan ataupun

ben­tuknya yang mungkin aneh di mata mereka. Mungkin juga baunya terlalu menyengat. Dari sekian banyak, hanya MSG yang tidak selamat alias ditolak masuk. “Hehe, yah namanya juga belum tentu setahun sekali ketemu,” celetuk Rafiq, keluarga WNI terkait terorisme, Faisal sambil tertawa kecil. Tibalah saat semuanya diper­te­mu­ kan dengan keluarga mereka. Pertemuan hari pertama berlangsung di ruang ta­ mu. Mereka saling menumpahkan rasa kangen, sedih, senang, campur aduk tidak karuan. Cipika-cipiki dan peluk-cium, terlihat berkali-kali. Pukul-pukulan akrab antar adik-kakak juga terjadi. Meskipun tidak ada isak tangis, tapi pertemuan keluarga itu tetap mengharukan. “Mohon bantuan untuk proses hukum WNI di Filipina dipercepat. Masak kakak saya ditangkap tahun 2003 tapi baru divonis beberapa bulan lalu. Ini biar positif buat WNI lainnya,” celoteh Alim, keluarga Taufiq, WNI terpidana terorisme kepada staf KBRI Manila. Lamanya proses hukum di Manila memang layak menjadi perhatian ber­ba­gai kalangan. Ahmad Faisal dan Taufiq baru saja dijatuhi vonis dan dipindahkan dari tahanan Bagong Diwa ke penjara Mun­ tinlupa pada tanggal 16 Juli 2014. Pada­hal Ahmad Faisal sudah ditangkap di Malaysia dan dipindahkan ke Filipina sejak tahun 2005. Sementara Taufiq malah le­bih parah lagi, ditangkap sejak 2 Oktober 2003. Di tahanan Bagong Diwa sendiri ter­da­pat 3 WNI terkait te­rorisme yang be­lum juga dijatuhi vonis. Ketiganya adalah Ab­dullah Zainy dan Ibrahim Ali (keduanya dipin­dah­ kan dari Malaysia sejak tahun 2005), serta Baihaqi (ditangkap sejak tahun 2008). Kehidupan di NBP Muntinlupa layaknya sebuah perkampungan be­sar dengan pemukiman yang padat. Ba­gai­ mana tidak, assistant superitendent Ghuevara menyampaikan bahwa ka­ pa­sitas NBP sebenarnya hanya 6 ribu orang, namun kini dihuni oleh se­ki­ tar 14 ribu tahanan. Dari jumlah ter­ se­but, Abdurrohman, salah satu WNI narapidana terorisme, memperkirakan, sebanyak 700 orang adalah muslim. Di dalam hotel prodeo seluas 551 hektar itu terdapat pasar, warung dan restoran, barbershop, tempat pijat, ru­ mah ibadah, bahkan kambingpun di­ter­ nakkan. Beberapa keluarga WNI yang menginap di penjara bahkan menuturkan ada kolam renang di penjara. Pendek kata, semua kebutuhan dapat dipenuhi dari dalam penjara. Bahkan WNI yang menjadi narapidana di NBP selalu

mendapat kunjungan inap di akhir pekan oleh isteri mereka yang merupakan WN Filipina. Menurut seorang sipir, saranasarana yang ada di penjara dikelola secara swadaya oleh para narapidana. Kunjungan selanjutnya adalah ke SICA-BJMP Bagong Diwa. Berbeda de­ ngan NBP yang berada di bawah naung­ an Biro Pemasyarakatan (Bureau of Correc­tion), Departemen Kehakiman dan diperuntukkan bagi narapidana, SICABJMP dikelola oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal bagi tahanan yang belum dijatuhi vonis. Setelah proses sidik jari, keluarga dan pendamping dipersilakan memasuki komplek SICABJMP menemui ketiga WNI. Ada Abdullah, Ibrahim, dan Bai­haqi. Tahanan ini dibatasi dengan banyak pintu teralis besi. Meskipun bisa saling memandang dan berbicara, namun teralis-teralis ini cukup membatasi pergerakan. Dalam setiap pintu selalu ada tulisan ‘the door always closed’. “Wa’alaikumussalam warah­ma­ tullaahi wabarakaatuh”, ucap ketiganya sambil mempersilakan para tamu duduk. Baihaqi langsung melepaskan rindu pa­ da ibu dan kakaknya. Tetesan air mata langsung mengalir. Sementara itu Peduli berbincang-bincang ringan dengan Ibrahim dan Abdullah. “Bagaimana melihat Islam saat ini, apakah perlu diperkuat?” tanya Peduli. Ibrahim menanggapi pen­ d ek,”Tidak hanya perlu, namun wajib.” “Beberapa kalangan melihat Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sebagai ancaman. Apakah itu benar?” Ibrahim yang alumni Pondok Pe­ santren Ngruki, Solo ini menyatakan, “Ustadz itu orangnya sangat lemahlembut. Tidak mungkin beliau meru­pa­ kan ancaman. Justru ancaman ter­be­sar di dunia ini adalah Amerika yang di be­la­ kangnya ada Zionis-Israel,” jawabnya. “Apa sebenarnya yang diingin­ kan dari semua ini?” tanya Peduli la­gi. “Terbangunnya akhlaq mulia. Karena pe­ri­laku banyak orang selama ini sudah sangat bobrok. Makanya tidak heran bila bencana alam datang bertubi-tubi. Di Filipina dan Indonesia. Sebenarnya, itu adalah azab dari Allah,” tukasnya. “Apakah ada penyesalan?” Ibrahim tersenyum dan mengatakan, “Semua ini adalah bagian dari perjuangan.” Ab­ dul­lah dan Baihaqi yang hadirpun ikut tersenyum. Tidak berselang lama, adzan sha­ lat Ashar dikumandangkan. Bincangbincangpun terhenti. Para tahanan mus­lim yang berjumlah lebih dari 100 orang segera

menggelar alas karpet plastik di ruang indoor yang biasanya digunakan berolah raga. Ketiga WNI tahanan di SICA-BJMP Camp Bagong Diwa menempati 2 ruang tahanan berukuran dua belas meter persegi yang berdampingan. Masing-masing dilengkapi dua kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Aktifitas mandi, cuci, kakus (MCK) normal dengan kebutuhan air yang cukup. Kebebasan menjalankan agama di dalam tahanan juga diberikan. Berbeda dengan ruang Abdullah dan Ibrahim, ruang Baihaqi diisi dengan beberapa buku bacaan. Ada Fath alMajid karya Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh yang merupakan syarah (penjelasan) dari Kitab al-Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, patron pendiri Kerajaan Saudi Arabia. Terdapat pula terjemahan kitab Manhaj Haraki (metodologi pergerakan) karya Syeikh Munir Muhammad Al-Ghadban asal Suriah yang mengajar di Saudi Arabia. Ngerinya, ada pula tulisan Arab yang merupakan logo Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) dan tulisan Al-Qaeda yang ditempel jadi satu di lemari pakaian. Mungkin ketiganya tidak faham bahwa kedua organisasi (tanzim) tersebut saat ini sudah pecah kongsi dan saling serang di Suriah. Ekspresi kaget mereka tunjukkan ketika diberitahu bahwa ke­dua organisasi telah mendatangkan ke­ke­rasan di dalam masyarakat Irak dan Suriah, termasuk bagi sesama muslim yang tidak sependapat dengan misi ke­duanya. Uniknya, ketika logo ISIS itu dijepret kamera Peduli, seorang sipir justru bertanya apa makna dan relevansi logo itu. Seluruh WNI tahanan dan nara­pi­ da­na terkait terorisme memiliki kesibuk­an keagamaan, seperti memberikan ceramah agama dan mengajar baca Al-Qur’an. Ada pengajian di Masjid Al-Rahma setiap Sabtu dan Minggu. Di SICA-BJMP pun demikian. Ketiga WNI juga menjadi pemateri dan pengajar di tahanan untuk agama Islam dan bahasa Arab. Bagaimanapun, mereka juga ma­ nu­sia yang pastinya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusiawi me­ reka. Di akhir kunjungan, tidak ada yang tidak menyunggingkan senyuman lega. Harapan tentunya tetap digantungkan di tengah proses hukum di Filipina yang terkenal sangat lelet ini. Bahkan tiga WNI terkait terorisme yang telah dipulangkan Februari 2014, dinyatakan tidak bersalah oleh hakim setelah 9 tahun mendekam di tahanan Filipina. Benar-benar banyak sisi lain dari kasus terorisme ini. (Rahmat Hindiarta Kusuma)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

21

DESTINASI

Ribuan Kesempatan Ada Di Brunei Darussalam

P

enampungan TKI bermasalah KBRI Bandar Seri Begawan tidak pernah sepi dari peng­ huni. Hingga bulan Agustus 2014 lalu, jumlah WNI di­pe­ nam­pungan ada 32 orang. Sebelumnya, sebanyak 16 orang berhasil dipulangkan ke Indonesia, namun datang lagi penghuni baru 17 orang. Begitu seterusnya. Mengalir terus seperti Bengawan Solo.

Para WNI itu adalah TKI dan TKW. Permasalahan mereka memang tidak pernah ada habisnya. Ada yang tidak tahan bekerja, sering dimarahi majikan, gaji tidak dibayar-bayar, dituduh men­ curi, tidak dipulangkan, hingga sakit jiwa. Itulah kondisi TKI dan TKW sektor domestik alias pekerja rumah tangga ini. Dimana-mana hampir sama saja, termasuk di Brunei Darussalam.

Dalam penyelesaian masalah, se­ ba­gian besar TKI dan TKW bermasalah hampir pasti sulit menghadapi pihak majikan. Hal itu karena mereka gampang digertak, mudah dipojokkan, dan rentan ditakut-takuti. Solusi yang dihasilkan juga rawan jauh dari win-win solution bagi kedua pihak. Karena posisi yang seringkali tidak seimbang antara TKI dan TKW vs majikan itulah, maka pendampingan mereka diperlukan. Tanpa ada campur tangan dari Perwakilan RI, rasanya sulit bagi TKI dan TKW bermasalah memegang hak-hak yang seharusnya. Tidak gampang memang, soalnya jumlah mereka ribuan bahkan puluhan ribu. Sudah begitu, me­reka ada di dalam ranah rumah tangga. Tidak hatihati dalam melangkah, penye­le­sai­an bukan menjadi mudah. Bisa jadi malah dianggap mencampuri rumah tangga orang!

foto-foto: dok.google

Penduduk negeri makmur yang berada di sisi paling utara Pulau Kalimantan ini memiliki pendapatan per kapita USD 31.000. Pemerintah negara tersebut telah menargetkan Brunei Darussalam masuk dalam 10 negara berpendapatan tertinggi di dunia tahun 2035. Peluang apa yang bisa dimasuki?

Berdasarkan database Direktorat Per­­lindungan WNI dan BHI, WNI di Brunei Darussalam berjumlah 55.579 orang. Dari jumlah itu, hanya 63 orang yang bukan TKI atau TKW sektor do­mestik. Namun bisa jadi, di luaran sana jumlah tersebut masih berkali-kali lipat. Karena banyak WNI yang diberangkatkan ke Brunei Darussalam secara ilegal untuk di­peker­ja­kan sebagai pembantu rumah tangga. Permasalahan pengiriman TKW ke Brunei Darussalam akhir-akhir ini rentan bersentuhan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Laporan untuk hal itu tidak hanya datang dari kantong-kantong TKW, tapi sudah me­ ram­bah daerah lain. Pada bulan Mei 2014 lalu, Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencari dua war­ ga­nya bernama Lidya dan Marsiti yang ternyata berada di Bandar Seri Begawan. Padahal janji di awal, mereka akan dipekerjakan di Jakarta. Rendahnya pendidikan dan andil orang dalam atau keluarga yang memberikan izin tanpa mengetahui konsekwensinya, turut berperan atas terjadinya pengiriman keduanya secara ilegal ke luar negeri. Kesempatan meraup rejeki di Brunei Darussalam bukan hanya di sek­ tor domestik sebagai pembantu rumah 22

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

tangga. Masih banyak sektor lain yang bisa dirambah oleh WNI. Beberapa warga negara lain yang menjadi pesaing Indonesia adalah Malaysia, Thailand, Filipina, dan negara-negara Asia Selatan. Orang-orang dari negara-negara tersebut menempati total sepertiga dari angkatan kerja Brunei Darussalam. Brunei sendiri memiliki penduduk sekitar 416.000 jiwa. Menempati luas wila­yah sekitar 5.765 km². Mereka me­nik­ mati pendapatan per kapita sebesar USD 31.000, dengan tingkat inflasi 1,5 persen selama 20 tahun terakhir. Selama 80 tahun, perekonomian Brunei Darussalam di­dominasi oleh minyak dan gas. Sektor hidro­karbon berkontribusi terhadap nilai ekspor Brunei lebih dari 90 persen dan me­ nyum­bangkan tidak kurang dari 50 persen dalam Gross Domestic Product (GDP)-nya. Adapun untuk impor, negara ter­ se­but mendatangkan 80 persen produk makanan. Subsidi diberikan pada ba­han tertentu seperti beras, gula, susu. Sub­ sidi lainnya juga diperuntukkan bagi perumahan, listrik, air, dan minyak, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi. Brunei merupakan produsen minyak terbesar keempat di Asia Teng­ ga­ra dan pengekspor gas alam cair ter­

be­sar kesembilan dunia. Pada tahun 2013, Oxford Business Group mencatat penurunan produksi minyak sebesar 7,7 persen. GDP juga sempat terkontraksi 1,4 persen selama satu tahun. Departemen Pe­rencanaan Ekonomi dan Pembangunan Brunei mengeluarkan angka penurunan nilai ekspor minyak mentah sebanyak 34 persen. Namun Menteri Energi Brunei buru-buru mengumumkan bahwa pe­ nu­runan itu sifatnya adalah sementara sebagai akibat dari perbaikan fasilitas perminyakan. Melalui Wawasan Brunei 2035, negara tersebut bertekad menjadi negara dengan penduduk yang berpendidikan dan berkeahlian tinggi. Tekad lainnya adalah menempatkan Brunei dalam 10 negara berpenghasilan tertinggi di dunia. Untuk mewujudkan tekad tersebut, Brunei telah berupaya meningkatkan usaha menarik investasi di sektor minyak dan gas. Dalam Energy Week Exhibition 2014 Maret lalu, Brunei telah merilis Energy White Paper untuk menarik in­ ves­­tasi internasional sebesar USD 70-80 milyar hingga tahun 2035. Investasi itu di­­prediksi akan membuka lapangan kerja dari 30.000 pada tahun 2017 menjadi 50.000 pada tahun 2035. Saat ini, pro­ duksi minyak Brunei sebesar 372.000 ba­rel per hari dan tahun 2017 diharapkan men­­jadi 430.000 barel per hari. Di tahun 2035, target pro­duksi mencapai 650.000 barel per hari. Dari sisi hukum, Brunei telah mem­ber­lakukan Hukum Islam secara bertahap pada tanggal 22 April 2014. Tahap pertama dimulai dengan pem­ber­ la­kuan 55 ketentuan pelanggaran yang diancam dengan hukuman denda dan penjara. Adapun pelanggaran dengan ancaman hukuman mati dan hukuman fisik seperti pemotongan anggota tubuh dan cambuk, belum diterapkan. Peluang di Brunei memang tidak boleh disia-siakan. Sayang juga kalau Indonesia lebih banyak mengisi sek­tor domestik. Namun apapun, kepatuhan ter­­­ha­dap hukum setempat harus sangat diperhatikan. (Rahmat Hindiarta Kusuma)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

23

Etihad Tower di Abu Dhabi

Burj Al-Khalifa

Huh, Kesempatan Kerja Itu Hanya Diisi Tkw Negeri para emir ini telah menjadi negeri kaya raya. Bagaikan madu yang mengundang lebah, Persatuan Emirat Arab (PEA) disesaki oleh para imigran. Di mana posisi TKI kita?

A

khir bulan Agustus 2014, pe­ n ampungan KBRI Abu Dhabi disesaki 120 orang TKI bermasalah. Jumlah itu tiga kali lipat melebihi batas maksimal kapasitas penampungan. Maraknya pemberangkatan tenaga kerja wanita (TKW) secara ilegal ke PEA diduga kuat menjadi salah satu penyebab meningkatnya permasalahan TKW. Semakin berjibun yang datang, semakin menggunung masalahnya. Dengan gaji terendah tiap bulan sebesar AED 800 atau USD 240, Per­ sa­tuan Emirat Arab merupakan salah satu negara favorit WNI untuk bekerja di Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga. Berdasarkan database Direktorat Per­lin­dungan WNI dan BHI, tercatat se­­ tidaknya 13.433 WNI di PEA yang se­ ba­gian besar bekerja di rumah-rumah. Bisa jadi realitas di lapangan lebih besar dari jumlah tersebut, mengingat tipikal 24

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

pergerakan TKW cenderung terselubung dan melibatkan banyak aktor. Sebisa mungkin para TKW dijauhkan dari jang­ kauan Perwakilan RI. Komunikasi para TKW dengan Perwakilan RI di­kha­wa­ tirkan justru akan meningkatkan daya tawar mereka di depan pihak terkait, seperti majikan dan agen. Memang, permasalahan TKW di PEA tidak seheboh di negara tetangganya: Arab Saudi, yang jumlah WNI nya jauh lebih besar ditambah dengan ketatnya penerapan hukuman mati qishash. Bah­ kan beberapa TKW telah menjadi korban penerapan qishash. Jika pun berhasil dilepaskan, membutuhkan tebusan yang tidak kira-kira bahkan puluhan milyar. PEA sendiri tidak secara ketat menerapkan praktek hukuman mati qishash. Namun demikian bukan berarti tidak penting untuk mengetahui adat, tipikal masyarakat, sistem hukum, dan hal lain terkait PEA.

Sistem hukum PEA menerapkan hukuman terberat berupa hukuman pen­ jara seumur hidup atau 25 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda uang darah (diyat) hingga AED 200 ribu atau setara 600 juta rupiah. Saat ini, terdapat satu TKW yang sedang menghadapi proses hukum di tingkat kasasi karena dituduh membunuh anak majikan yang masih berumur 4 bulan. Sejak ditemukannya minyak per­ tama kali sekitar 40 tahun yang lalu, PEA telah berubah dari negara ter­be­ lakang yang hidup dari perburuan mu­ tiara, memancing, menggembala, dan pertanian ke negara modern dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan surplus perdagangan. Keemiran (emirat) terbesar adalah Abu Dhabi yang merupakan produsen minyak utama (94 persen) dan penyandang dana terbesar bagi PEA. Sedangkan Dubai sebagai emirat terbesar kedua mengembangkan potensinya dari kekayaan yang lebih ber­basis pada pariwisata, konstruksi, tele­komunikasi, media, real estate, dan jasa keuangan. Secara bersama, kedua emirat menyediakan lebih dari 80 persen pendapatan PEA, sedangkan emirat lain­ nya tetap relatif belum berkembang. PEA saat ini menempati peringkat ke-7 dari 10 negara produsen minyak ter­ be­sar di dunia, dengan total cadangan

trekearth.com

wikimedia.org

4hdwallpapers.com

DESTINASI

ter­­bukti sebesar 97,8 miliar barel atau 6 per­ s en cadangan minyak dunia. Sebagai ang­gota dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan the Gas Exporting Countries Forum (GECF), PEA mem­­ produksi minyak sebanyak 3 juta ba­rel per hari. Peringkat yang sama juga di­mi­liki PEA sebagai produsen gas alam du­nia, dengan cadangan terbukti sebesar 215 tri­liun kaki kubik (tcf). PEA merupakan ne­gara di Timur Tengah yang pertama kali meng­ eks­por liquefied natural gas (LNG) ke luar negeri khususnya Asia sejak tahun 1977. Berkat minyak dan gas bumi, PEA saat ini merupakan negara terkaya ketiga di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar USD 57.744 . Sepertiganya diperoleh dari pendapatan sektor minyak dan gas, dan sisanya dari sektor jasa dan telekomunikasi yang semakin meningkat secara signifikan. PEA merupakan ke­ kuat­an ekonomi terbesar kedua di dunia Arab setelah Arab Saudi. Kantor Statistik OPEC menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi PEA selama tahun 2013 adalah 5,2 persen, lebih tinggi dari tahun sebe­ lum­nya yang berkisar 4,4 persen. Di Timur Tengah, posisi pendapatan PEA di bawah Qatar sebesar USD 91.379 dan dibayang-bayangi oleh Kuwait USD 48.631. Namun terkait iklim ekonomi, kedua negara masih kalah dengan Kuwait yang secara konsisten berada dalam peringkat ekonomi “cukup bebas”. The Heri­tage Foundation yang bermitra dengan Wall Street Journal merilis la­por­ an bahwa skor Kuwait untuk kebebasan perdagangan dan kebebasan investasi di atas rata-rata dunia. Simbol-simbol kemakmuran PEA banyak dilihat di Dubai, seperti Burj

Cool Waters Tower, Kuwait Al-Khalifa setinggi 828 meter sebagai gedung terjangkung di dunia, Dubai Mall sebagai pusat perbelanjaan terbesar di muka bumi, dan Palm Jumeirah sebagai pulau artifisial terluas di jagat raya, serta masih banyak lagi. Travel and Tourism Competitiveness Report 2013 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menempatkan PEA dalam peringkat 28 dari 139 negara dunia dan pertama di Timur Tengah sebagai tujuan wisata. Dari sektor pariwisata inilah, Dubai menyumbang 66 persen ekonomi PEA, selebihnya adalah Abu Dhabi 16 persen dan Sharjah 10 persen. Memperkuat posisinya, penguasa Dubai akan se­ge­ ra menambah fasilitas pelabuhan udara dengan membangun Bandara Inter­ nasional Al-Maktoum sebagai yang ter­ besar di dunia dengan kapasitas 200 juta penumpang setiap tahun. Kesempatan kerja di PEA ter­ buka luas di berbagai sektor. Dubai Inter­national Academic City mencatat hingga tahun 2015, sektor konstruksi membutuhkan 500.000 pekerja di berbagai level; senior level, midprofessional level, dan entry level. Berkembangnya sektor pariwisata juga mempengaruhi tumbuhnya sektor-sektor lainnya, seperti restoran, perhotelan, transportasi, dan komunikasi. Sektor pariwisata ini tumbuh sekitar 4,1 persen hingga tahun 2023, dan World Travel and Tourism Council (WTTC) mencatat adanya kebutuhan 245.000 pekerja. Migrant Policy Institute yang berbasis di Washington D.C. menye­but­ kan bahwa di tahun 2013, sebanyak 7,8 juta orang dari total 9,2 juta penduduk PEA adalah orang asing. Lima negara yang paling banyak mengirimkan warganya untuk bekerja di PEA ada­ l ah India

(2.852.207), Bangladesh (1.089.917), Pakistan (953.708), Mesir (711.894), dan Filipina (477.139). Melihat jumlah tersebut maka tidak heran bila dapat ditemukan orang-orang selain Arab di berbagai tempat di PEA. Mulai dari bandara hingga pasar dan gang-gang kecil di Abu Dhabi dan Dubai. Situs Workgateways bahkan mencatat para ekspatriat di Dubai dari negara-negara tersebut ditambah beberapa negara Eropa dan Amerika. Sayang sekali, TKI di PEA masih sebatas pembantu rumah tangga. Per­ ma­s alahan ecek-ecek namun me­m i­ lu­ k an kerap muncul. Keberadaan Abu Dhabi International Airport dan Dubai International Airport sebagai bandara hub dan perbatasan darat yang begitu panjang dengan Oman dan Arab Saudi, sudah sering memakan TKW sebagai korban kejahatan perdagangan manusia. Melalui PEA, beberapa TKW di­ berangkatkan ke negara konflik, negara terkena kebijakan moratorium, dan negara ketiga yang minim perlindungan terhadap pekerja asing. Sering dijumpai para TKW di Suriah, Libya, Irak, Yordania, Oman, dan lainnya, diberangkatkan me­ lalui jalan darat dan udara di wilayah PEA. Menyikapi hal itu, daya saing sum­ ber daya manusia (SDM) Indonesia me­ mang masih perlu digenjot lebih kuat agar bisa lebih bersaing dengan negara-negara lain. Penekanan itu tidak hanya di level pro­fesional, namun juga di level pekerja paling bawah. World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Re­­port 2013-2014 masih menempatkan In­donesia dalam peringkat 38 dari 148 ne­gara, di bawah Singapura (2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26), dan Thai­ land (37). Yuk cepat berbenah. (Rahmat Hindiarta)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

25

hard talk

Isis Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam

dok. peduli

S

26

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

enyumnya mengembang lebar saat Tim Peduli menyambagi kantor pusat PBNU di bilangan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Mes­kipun tamu datang silih ber­ ganti, suasana tetap saja adem dan santai. Raut muka KH Said Aqil Siradj tidak me­ nampakkan ketegangan walau urusan yang datang seringkali tidak enteng. Maklumlah, pimpinan puncak NU ini sudah memiliki jam terbang sangat tinggi dalam menghadapi banyak persoalan masyarakat. Dari urusan pernikahan hingga soal politik nasional. Siang itu, di ruangan kerja sang kyai yang cukup luas, dengan disuguhi kupasan buah dan ubi rebus, Tim Peduli (Aji Surya, R. Aming dan Rahmat HK) bercengkerama dengan doktor lulusan Universitas Umm Al Quro Makkah itu. Pembicaraan selalu saja diselingi kisah romantisme sejarah Islam dengan rujukan kitab-kitab klasik yang dikuasai dengan sangat apik. Saking asyiknya, rencana pertemuan jadi molor satu setengah jam. Apa boleh buat, tema pembicaraan memang lagi hot, soal ISIS. Berikut petikannya:

ekonomi, budaya, kemanusiaan dan se­ ba­gainya. Agama Islam adalah agama ke­majuan, bukan hanya menganjurkan kesolehan pribadi tapi juga kesolehan sosial. Sehingga apapun yang dilakukan seorang individu muslim seharusnya men­cerminkan tingkah laku di ling­ kungan sosialnya.

Apa sebenarnya dibalik fe­ no­mena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ini? Setelah se­ b e­ lumnya ada Al Qaeda, Jabhatun Nusra, Ansaruttauhid, Laskar Jihad dan lainnya? Begini ya, secara prinsip perlu dirunut terlebih dahulu bahwa Islam itu bukan hanya masalah teologi dan ritual ibadah saja. Tapi juga meliputi agama per­adaban, ilmu pengetahuan, sosial,

Maksudnya bagaimana? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencetuskan konsep sebuah negara sehingga sampai saat ini tidak ada model negara Islam. Model negara yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam antara lain mengatur cara berbangsa dan bernegara bagi semua penduduk baik itu muslim, musyrik ataupun Yahudi. Dalam prakteknya, Nabi Muhammad SAW dapat menyatukan semua elemen bangsa dalam

Kalau begitu, konsep negara Islam itu eksis dong? Negara Islam itu sebenarnya bu­kan­ lah konsep murni dari ajaran Nabi Mu­ ham­mad SAW. Beliau sama sekali tidak per­nah memproklamirkan sebuah negara Islam dan tidak ada referensi ma­napun yang menyebutkan istilah “Negara Islam”. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad telah mendirikan “Negara Madinah” de­ ngan prinsip yang tercermin dalam Pia­ gam Madinah yang menjunjung tinggi pera­daban dan hak-hak sipil (Madinah di­am­bil dari kata madani yang artinya sipil atau beradab). Jadi menurut hemat saya, apapun bentuk negaranya, apabila terpenuhi unsur keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya itulah negara yang Islami.

satu negara tanpa mengembel-embelinya dengan sebutan negara Islam. Lalu, bagaimana melihat negara Israel dan Palestina saat ini? Nah itulah, apabila negara Ya­hudi (Israel) masih memegang teguh ke­ho­ mogenannya dengan menjadikan Yahudi sebagai negara, maka konflik Israel dan Palestina tidak akan pernah selesai. Negara Indonesia adalah negara yang me­lindungi semua agama; Islam, Kristen, Hindu, Budha dan agama/kepercayaan lainnya. Inilah keunikan dan keunggulan Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas semua suku, agama, ras dan golongan. Apakah benar tidak ada paham radikal dalam sejarah Islam? Harus dibedakan antara ajaran dan sejarah. Islam tidak pernah me­me­ rin­tahkan untuk melakukan tindak ke­ke­ ras­an, itu satu hal yang harus di­pa­hami ber­sama. Namun dalam seja­rah­nya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ter­da­pat orang-orang yang berusaha untuk mem­ buat keonaran dan kerusakan. Bahkan Abdurrahman bin Muljam yang dikenal sebagai muslim yang soleh, hafal Al-Quran, suka sholat malam, dan rajin puasa, dialah yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib (Khalifah ke-3). Alasan membunuhnya adalah karena Ali dinilai kafir karena telah menerima keputusan manusia (perdamaian dengan lawan-lawan politik), padahal menurutnya itu tidak perlu dilakukan. Jadi radikalisme itu ada sejak dulu walau tidak diajarkan oleh Islam. ISIS seringkali mendek­la­ra­

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

27

hard talk

Apakah ada korelasi dengan paham Wahabi?

keras tapi tidak mengajarkan kekerasan. Ingat, ajaran wahabi hanya satu tingkatan sebelum menjadi kekerasan. (Catatan: Wahabi adalah paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan mendapat dukungan dari Pangeran Muhammad bin Saud saat Kerajaan Arab Saudi pertama didirikan dan menjadi ajaran/paham yang sampai sekarang masih mengakar di Arab Saudi. Namun demikian, kebanyakan orang di Arab Saudi tidak mau disebut sebagai pengikut Wahabi dan lebih senang dengan istilah salafi atau tradisional)

Paham yang dianut ISIS adalah pa­ham keagamaan yang keras (radikal), contohnya adalah menafsirkan ayat-ayat Al Quran secara hitam putih. Sedangkan Wahabi yang dianut di Timur Tengah khu­susnya Arab Saudi adalah ajaran pe­ murnian aqidah, kembali ke Al Quran dan Al Sunnah dengan mengharamkan hal-hal yang berbau bid’ah (sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya). Na­ mun dalam perjalanannya, ajaran ini dianggap memiliki kecenderungan untuk mendukung gerakan/organisasi radikal. Apabila seseorang mempelajari paham ini tanpa dasar agama yang kuat, maka akan dengan mudah terpengaruh, karena menganggap ajarannya yang paling benar. Wahabi adalah ajaran pemurnian yang

KH Said Aqil Siradj lama tinggal dan belajar di Timur Tengah, tapi kok tidak terpengaruh paham Wahabi? Hehehe. NU saya lebih kuat dari Wahabi dong. Kenyataannya memang orang NU walaupun berada di tengahtengah perbedaan tapi tetap istiqomah (berpendirian teguh). Faktor-faktor apa yang mem­ buat seseorang tertarik menjadi anggota ISIS? Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk direkrut menjadi anggota ISIS. Khusus di Indonesia diantaranya tidak memahami agama Islam secara utuh, keputusasaan atas keadilan dan kepastian hukum, ketiadaan lapangan kerja dan terpengaruh oleh ajakan teman yang tidak paham agama. Bayangkan, dalam situasi ekonomi dan peluang kerja yang demikian sulit, tentu siapapun akan mudah terpengaruh pada iming-iming yang menggiurkan.

dok. peduli

Siapa saja yang menjadi target perekrutan organisasi ISIS ini? Dan apa tujuan mereka? Sebenarnya orang yang di ISIS adalah orang-orang lama, artinya ya mereka sebelumnya bergabung dengan Al-Qaeda misalnya, kemudian setelah ada ISIS mereka bergabung. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda yang kehilangan arah (labil) sehingga mudah dicuci otaknya. Tujuan ideal mereka adalah membentuk negara Islam namun sayangnya dilakukan dengan cara-cara yang sama sekali bukan ajaran Islam.

28

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

Bagaimana memberikan pe­ mahaman kepada WNI agar ter­ hin­ d ar dari pengaruh (paham) agama yang radikal? Khususnya bagi mereka yang ingin tinggal atau

ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

sikan dirinya sebagai pemelihara ajaran Al-Quran dan Sunnah? Apakah betul yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Islam? ISIS sama sekali tidak men­cer­ min­kan ajaran Islam. Ajaran ISIS sangat menyimpang jauh dari Islam yang cinta damai dan tidak pernah melakukan perbuatan keji apalagi sampai membunuh orang yang tidak berdosa. ISIS memahami Al Quran secara harfiyah dalam konteks yang sangat sempit sehingga siapapun yang tidak sesuai atau tidak sepaham dengannya dianggap kafir yang wajib diperangi (dibunuh).

Bendera serupa simbol ISIS berhasil diamankan Mapolres Tasikmalaya, Jawa Barat, dari rumah seorang warga bekerja di luar negeri? Saran saya adalah agar tidak mengikuti kelompok-kelompok (jamaah) yang mengajarkan paham-paham radikal serta tidak mudah tergoda oleh ajaranajaran yang mengatasnamakan Islam. Intinya Islam itu adalah agama rahmatan lilalamin, rahmat bagi semesta alam. Sekalipun bepergian ke luar negeri dan mengikuti pengajian-pengajian harap agar dicek dulu materi yang diajarkan seperti apa. Jangan sampai mencerna mentahmentah ajaran yang disampaikan. Sejauh mana peran orga­ni­ sasi sosial kemasyarakatan (ke­aga­ maan) dalam menangkal pengaruh/ paham ISIS? Dengan melakukan upaya de­ra­di­ kalisasi. Contohnya melakukan penga­ jian-pengajian, ceramah keagaman yang isinya antara lain memberikam pe­mahaman kepada masyarakat akan bahaya paham ISIS. NU sejak dahulu selalu mengedepankan ajaran Islam yang santun, moderat dan menolak radikalisasi agama. Saat ini saja saya duduk sebagai Ketua Dewan Pakar Badan Nasional Penanggulagan Terorisme (BNPT). Perkembangan ISIS di Indo­

ne­sia apakah sudah meng­kha­wa­tir­ kan? Iya dong. Akan mengkhawatirkan apabila tidak segera dicegah. Oleh karena itu dihimbau agar semua pihak baik pemerintah, ormas, individu, pelajar/ mahasiswa dan media agar tidak me­num­ buhkembangkan ISIS dan paham yang dibawanya. Disayangkan masih adanya beberapa pondok pesantren di Indonesia yang mengajarkan paham radikal kepada santri-santrinya.

akan sama nasibnya dengan AlQaeda? ISIS bisa jadi kuat apabila terus didukung. Untuk memperlemah ini, maka perlu usaha yang maksimal dari semua muslim agar tidak memberikan dukungan apapun kepada mereka. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ISIS ini seperti halnya Al-Qaeda, adalah produk konspirasi Amerika Serikat dan Israel dengan tujuan agar dunia mengalihkan isu-isu penjajahan Israel di Palestina.

Kerjasama antar ormas ber­ sa­ma Pemerintah dalam men­cegah pengaruh ISIS? Bentuk konkritnya antara lain dengan membuat MOU antara 12 ormas Islam dengan Mabes TNI guna menangkal paham ISIS. Di antara ormas tersebut adalah NU, Al Irsyad, Persis, Perti, Mathlaul Anwar, Syarikat Islam, KISDI, PUI dan PITI. Selain itu sebagian wakil dari ormas itu ditempatkan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini agar upaya deradikalisasi bukan hanya tugas pemerintah tapi seluruh elemen masyarakat.

Apa Pesan Kyai kepada Pe­me­ rintah yang baru terpilih dalam hal ini Menlu baru nanti? ISIS ini menganut paham yang keras, maka harus ditolak dengan tegas, keras dan tanpa kompromi. Pesan saya kepada Menlu baru nanti adalah tanamkan nasionalisme dalam tatanan Islam Nusantara. Kita boleh belajar agama dan ilmu pengetahuan di Timur Tengah, tapi tidak perlu mengadopsi ajaran/ paham yang tidak sesuai dengan nilainilai keindonesiaan. Saya berpandangan bahwa untuk berbangsa dan bernegara, Indonesia adalah model negara muslim yang toleran dan menjunjung tinggi perbedaan dalam satu wadah bhinneka tunggal ika.

Bagaimana prediksi Kyai terhadap masa depan ISIS? Apakah

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

29

kontemplasi

Ridho Tuhan berawal dari rindho orang tua. Akibat menjadi TKI ilegal, Ratnawati meregang nyawa dengan cairan pengepel lantai. Orang sekitar hanya bisa menyesali nasibnya.

S

ebuah desa di bagian timur Indo­nesia awal September lalu tiba-tiba berduka. Luapan ke­ se­dihan dan teriakan tangisan terdengar keras ketika jenazah almarhumah Ratnawati Bt Japar Murdah diturunkan dari mobil jenazah menuju ruang tamu rumah keluarga di Desa Pernang, Kecamatan Buer, Sumbawa, NTB. Ayah, anak, sanak saudara dan handai taulan menangis histeris sambil memukul-mukul peti jenazah. Teriakan duka semakin menggema di langit tatkala peti jenazah dibuka. Be­ be­rapa sanak saudara mengekspresikan kepiluannya dengan meletakkan kepala di atas peti mati sambil memanjatkan doa. “Kenapa jalan hidupmu begini Wati, kami tidak tahu kondisi kamu,” ungkap salah satu saudara. “Mengapa begini jadinya, semoga kamu diterima di sisi Allah,” kata yang lainnya. Berbondong-bondong keluarga me­masuki ruang tamu rumah itu untuk me­lihat mayat beku diiringi tangisan me­ mi­lukan. Turut hadir mengekspresikan kesedihan dari jajaran Dinas Tenaga Kerja Sumbawa, Camat Buer dan be­be­ rapa aparat kepolisian. “Kami sangat sedih mendengar berita meninggalnya almarhumah,” tutur Camat Buer, Abdul Haris. Beberapa petugas pemakaman terlihat mempersiapkan peti jenazah untuk proses penguburan hari itu juga. Puluhan masyarakat lainnya berdatangan untuk menyaksikan prosesi pemakaman jenazah di rumah keluarga. Pihak keluarga tidak tega me­ ne­­rima kondisi ini dan menyam­pai­ kan penyesalan mendalam atas ke­ be­r ang­katan almarhumah Ratnawati ke luar negeri secara ilegal dan tanpa 30

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

sepengetahuan keluarga. “Kami tidak tahu dia ke luar negeri,” kata Japar Mur­dah, ayah almarhumah saat ber­ bincang-bincang dengan staf Redaksi Peduli Kemlu. Disampaikan pula te­ ri­ma kasih dan apresiasi yang sangat ting­g i bagi upaya perlindungan dan pemulangan jenazah ke tanah air. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan Pemerintah,” tambahnya. Bagi mereka, ketibaan almarhumah paling tidak telah sedikit mengobati rasa sedih mendalam sejak informasi mengenai kematiannya terdengar beberapa bulan silam. Hari itu memang puncak kesedihan setelah pada 3 September 2014, Peme­ rin­tah Indonesia memulangkan jenazah almarhumah Ratnawati Bt Japar Murdah, TKI yang meninggal di Damaskus akibat meminum cairan pembersiah lantai atau clorox. Jenazah tiba di Bandara Internasional Lombok menggunakan maskapai penerbangan nasional dan langsung dibawa ke rumah duka di Sumbawa dengan sebuah mobil jenazah yang difasilitasi oleh BP3 TKI Mataram dan didampingi langsung staf Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Konon, almarhumah Ratnawati Bt Japar Murdah sengaja melakukan upaya bunuh diri dengan cara minum carian clorox karena mengalami tekanan jiwa, goncangan mental dan stress berat akibat perlakuan buruk dari majikannya. Kerja over time, bentakan, cacian, pu­ kulan, gaji tak dibayar dan tindakan ekploitatif lainnya telah dialami sejak kedatangannya di Damaskus pada akhir Februari 2013. Komplikasi mental dan emosional yang tinggi ini memaksanya mengonsumsi clorox pada tanggal 10 Mei

2014. Dengan naluri kemanusiaanya, majikan membawa Ratnawati yang sekarat ke rumah sakit Yafa di Damaskus. Keberadaan almarhumah di Suriah baru diketahui KBRI Damaskus setelah dihubungi oleh pihak rumah sakit Yafa. Pihak KBRI kemudian membezuk dan memberikan bantuan sebisanya. Untuk memaksimalkan perawatan, Ratnawati telah dipindahkan ke beberapa rumah sakit ternama di negara tersebut, antara lain rumah sakit al-Muwasat dan al-Razi. Menurut dokter yang merawat, upa­ya penyembuhan sangat sulit aki­bat ra­cun clorox telah menciptakan kerusak­ an organ tubuh, kurang gizi (malnutrisi) dan mem­bangkitkan tuberculosis atau TBC. Walaupun telah melalui proses pe­ ra­­watan secara maksimal dan ditangani oleh dokter-dokter profesional di beberapa ru­mah sakit, proses penyembuhan tetap susah dicapai hingga Ratnawati me­re­gang nyawa pada tanggal 17 Juli 2014 pukul 16:10 di rumah sakit al-Razi, Da­mas­kus. Jenazahnya lalu disimpan di lemari pen­ dingin rumah sakit al-Muwasat sambil me­ nunggu proses pengurusan ad­mi­nis­trasi untuk pemulangan jenazah ke tanah air. Atas bantuan pengacara Samir Makieh, KBRI Damaskus mengadu­kan kasus ini ke Pengadilan Da­mas­kus. Da­lam prosesnya, telah di­se­pakati upaya tindak lanjut mengenai penye­lesaian kasus ini oleh KBRI, Pengadilan dan pihak majikan yang dituangkan dalam sebuah surat kuasa tertulis (Wakalah). Wakalah ini selanjutnya merupakan amunisi KBRI dan keluarga untuk memperjuangkan hak-hak almarhumah. Ratnawati Bt Japar Murdah adalah salah satu korban Tindak Pidana Per­ da­gangan Orang (TPPO) atau human trafficking yang pemberangkatannya ke Suriah tidak melalui prosedur yang tepat (illegal). Unsur perekrutan, pengangkutan, dan pengirimannya dari Indonesia sampai pada tindakan eksploitatif para majikan dan PJTKA di Suriah tanpa digaji sangat jelas menunjukkan unsur TPPO. Ditengarai almarhumah telah di­ rek­rut sebuah agen TKI ilegal di Jakarta

dok. peduli

Clorox Jadi Pengantar Ke Alam Baka

Memulangkan jenazah almarhumah Ratnawati Bt Japar Murdah bekerjasama dengan mitranya di luar negeri. Berdasarkan penelusuran KBRI Damaskus, diketahui bahwa ke­ be­rangkatan almarhumah ke Suriah dengan rute Kuala Lumpur– Singapura – Dubai – Damaskus. Sesuai pengakuan Japar Murdah, ayah kandung Ratnawati, keberangkatan anaknya ke luar negeri baru diketahui keluarga setelah Ratnawati berada di Suriah. “kami baru tahu bahwa dia berada di luar negeri ketika dia menelepon,” tuturnya. Berdasarkan data Direktorat Per­ lin­dungan WNI dan BHI Kemlu, kor­ ban TPPO yang masuk ke Suriah sudah mencapai angka yang cukup mem­pri­ha­ tinkan dan saat ini sebanyak 18 orang da­ lam penampungan sementara (shelter) KBRI Damaskus yang semuanya dapat dimasukkan sebagai korban TPPO. Mereka umumnya ma­suk ke Suriah di saat Pemerintah Indo­nesia telah menetapkan penutupan sementara (moratorium) kran TKI khu­sus­nya PLRT pada bulan September 2011.

Kasus almarhumah Ratnawati hanya merupakan satu dari ribuan masalah tragis lainnya yang pernah dialami anakanak bangsa sebagai imbas dari TPPO. Mencermati kondisi ini, Pemerintah tidak bisa lagi memandang se­belah ma­ta atas kasus human trafficking yang me­lan­da tidak sedikit anak bangsa. Sudah saat­nya Pemerintah mengambil upaya – upaya dan langkah-langkah taktis dan ber­ke­ sinambungan dalam pe­nanganan kasus ini. “Perlu komitmen dan keseriusan dari Pe­merintah Indonesia bersama para pe­ mangku kepentingan dalam ­mem­berantas TTPO,” ujar Tatang BU Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu. Terkait kasus almarhumah Ratna­ wati Bt Japar Murdah, akan segera di­la­ kukan upaya-upaya penelusuran, pen­ cegahan dan penutupan serta penindakan hukum terhadap agen-agen PJTKI yang telah merekrut dan memberangkatkan almarhumah ke Suriah. Berdasarkan catatan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu dan assessment dari KBRI

Damaskus, perekrutan dan pengiriman almarhumah secara ilegal dilakukan oleh jaringan seorang WNI – warga suriah dan mitra kerjasama PJTKA di negara ketiga antara lain di Malaysia, Uni Emirat Arab, Oman dan Suriah. Jika Pemerintah belum dapat mengambil langkah-langkah tegas dan menjerat para pelaku melalui ranah hukum, kasus TPPO dipastikan tidak pernah berakhir. Manusia Indonesia akan diperdagangkan seperti budak atau komoditi. Kampanye tentang bahaya TPPO harus terus digaungkan sehingga akan membangkitkan kesadaran. Tangisan di rumah duka di rumah almarhumah Ratnawati tiba-tiba mereda setelah pemakaman jenazah sore itu selesai dilakukan. Keluarga akhir­nya mengikhlaskan almarhumah dengan doa dan harapan kiranya arwah almarhumah diterima di sisi Tuhan. “Kami telah merelakan kepergianmu nak,” tutur ayah almarhumah. (Yulius Mada)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

31

kontemplasi

Aja ngaku wong Tegal angger ora duwe KTP gambar kapal. Jangan mengaku orang Tegal jika tidak mempunyai KTP berlambang kapal.

32

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

dok. peduli

G

uyonan ringan di atas meng­ gam­barkan betapa kota ke­ lahiran Fuad Bawazier dan Limbad ini, begitu identik dengan dunia bahari. Sejarah Indonesia pun mencatat bahwa Badan Keamanan Rakyat Laut, cikal bakal TNI Angkatan Laut dan Korps Marinir Indonesia dilahirkan di kota yang terletak di pesisir pantai utara pulau Jawa ini. Tentunya tak mengherankan bila kini Tegal dikenal sebagai salah satu kantong utama TKI Kelautan, khususnya dari kelurahan Tegalsari dan Suradadi. Keahlian mereka dalam mencari ikan diwariskan turun menurun dari nenek moyangnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, saat ini kelurahan Suradadi didiami 81.686 jiwa. Dari jumlah tersebut, sesuai keterangan dari beberapa orang warga Suradadi yang tergabung dalam Indonesian Fisherman Association (Infisa) 85 persen atau 69.433 orang di antaranya berprofesi sebagai nelayan, yang mana 20.829 jiwa merupakan nelayan tradisional. Sisanya merantau sebagai ABK, baik ke daerah lain di Indonesia atau ke luar negeri. Khusus untuk kelompok nelayan tradisional yang melaut di perairan lokal, mayoritas adalah warga Suradadi yang sudah berumur, termasuk mantan ABK yang sudah ke luar negeri. Sementara kalangan mudanya lebih memilih untuk merantau, entah ke daerah lain di Indonesia seperti Bali ataupun melalang buana ke mancanegara, mulai dari Taiwan, Jepang, Korea, Spanyol, Malta, Uruguay atau Rusia. Saat ini kelompok nelayan tradisional Suradadi menetap di Kampung Baru, yang terletak di sisi barat kelurahan Suradadi, tak jauh dari salah satu sungai yang bermuara ke laut Jawa. Di sana berdiri puluhan rumah semi permanen yang sangat sederhana. Hanya

Suasana kampung nelayan Surodadi

Tegal Laka Laka Penghasil ABK di beberapa rumah terlihat sepeda motor terparkir. Tak jauh dari situ, tepat di tepi sungai, belasan perahu kayu tersandar. Tampak beberapa warga tengah memperbaiki sebuah kapal, dengan peralatan seadanya. Suhilan, nelayan gaek di per­kam­ pungan itu menuturkan, setiap hari ia melaut pukul 6 pagi untuk menyebarkan

jaring. Kemudian siang harinya ia kembali untuk mengangkat hasil tangkapan. Modal yang diperlukan untuk melaut bisa mencapai Rp. 200 ribu per hari. Untuk modal melaut, mereka terkadang berhutang. “Tapi seringkali hasil tang­ kapan tidak sebanding,” keluhnya. Di saat angin barat berhembus, hasil tang­kapan mereka sangat minim. Belum lagi apa­bila

jaring yang mereka sebar hilang ter­seret ombak atau diambil oleh nelayan lain. Agus Riyanto, Sekretaris Infisa, LSM yang banyak mengurusi nelayan dan anak buah kapal (ABK) di kota Tegal, mengungkapkan bahwa penghasilan kotor para nelayan di Kampung Baru antara 1,5 juta sampai 2 juta rupiah per bulan. Namun penghasilan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang, tak ada sisa untuk ditabung. Himpitan ekonomi itu nampak dari kediaman milik Sulihan yang hanya berdinding kayu dan cenderung lusuh. Beratnya kehidupan nelayan tra­ disional membuat generasi muda warga Suradadi memilih merantau dan berburu dolar menjadi ABK. Salah satu di antara mereka adalah Jafar Khaliq. “Saya berasal dari keluarga nelayan. Sudah mulai membantu orang tua di kapal sejak umur

8 tahun. Awalnya mulai dari menjahit jaring,” tutur pemuda berbadan legam ini. Jafar baru benar-benar bekerja sebagai nelayan saat kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Saat menginjak dewasa, Jafar kemudian bekerja sebagai ABK antara lain di kapal berbendera Taiwan dan Rusia. Contoh lain adalah Yunus. Ia sudah melanglang buana dengan kapal Taiwan, Rusia dan Malta. Yunus seperti halnya Jafar, melaut untuk membantu orang tua. Menurut mereka banyak warga Suradadi yang berangkat menjadi ABK dengan niat melunasi hutang orang tua atau mencukupi kebutuhan keluarga. Ternyata hasil yang diperoleh lebih dari itu. Lihat saja rumah mereka-mereka yang telah berangkat ke luar negeri beberapa kali. Hampir semuanya merupakan bangunan bertembok dan berlantai keramik dengan sepeda motor keluaran terbaru di depannya. Di beberapa rumah pun nampak mobil terparkir. “Seseorang yang baru pertama kali menjadi ABK, setelah selesai kontrak bisa membawa pulang uang dalam kisaran 3.000–4.000 USD. Ada juga yang sampai 5.500 USD, tapi tidak banyak,” tutur Agus Riyanto. Belum lagi mereka yang beruntung bisa “naik pangkat” menjadi ABK kapal niaga. Penghasilannya bisa mencapai 500 – 3.000 USD per bulan. Banyaknya nelayan asal Suradadi yang mencoba peruntungannya sebagai ABK, dimulai tahun 1980an. Fenomena ini booming di tahun 1990an, berawal dari warga ABK yang mendapatkan job order dari luar negeri melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal. Untuk memenuhi order tersebut, dikirimkanlah warga nelayan digabungkan dengan para lulusan SUPM. Beberapa anggota Infisa mengungkapkan, minat menjadi ABK di luar negeri ini akan tetap besar sepanjang kehidupan nelayan tradisional di Tegal dan sekitarnya belum berubah. Namun menurut Bowo, seorang warga yang bekerja di sebuah bank di Tegal, nelayan tradisional di Tegalsari maupun Suradadi sebenarnya bukanlah warga miskin. Kesulitan ekonomi yang dihadapi para nelayan lebih banyak disebabkan oleh gaya hidup mereka yang konsumtif. “Coba perhatikan, hampir di setiap rumah di Suradadi dan Tegalsari pasti ada sepeda motor keluaran terbaru maupun barang elektronik seperti televisi,” ungkapnya. Beberapa di antara nelayan bahkan menghabiskan uang hanya untuk bersenang-senang di karaoke atau minum minuman keras.

Berbeda dengan para pengusaha Warteg (Warung Tegal), para nelayan ini juga tidak memiliki kebiasaan menabung. Sehingga pada saat musim paceklik ikan, biasanya saat musim angin barat, otomatis mereka tidak punya apa-apa dan terpaksa menjual harta bendanya. Kondisi tersebut dipersulit dengan sikap para nelayan yang cenderung lebih suka menganggur saat menunggu masa melaut, ketimbang mencoba peruntungan di bidang lain. “Kebanyakan dari mereka berkelit, merasa hanya mempunyai skill sebagai nelayan,” jelas Bowo. Kepergian para nelayan menjadi ABK, tidak bisa dipungkiri memang mengangkat kondisi perekonomian mereka. Namun demikian apabila pe­me­ rintah dapat memberikan edukasi yang memadai kepada para nelayan menge­ nai kebiasaan menabung dan ber­sedia mencari mata pencaharian lain di kala mereka tidak melaut, sebenarnya men­ jadikan kehidupan mereka lebih baik. Tatkala ditanya Peduli mengenai wacana pembentukan bank khusus nelayan, mencontoh praktek yang dilakukan di Taiwan, Bowo menyangsikan hal itu merupakan solusi yang tepat. Pria yang telah berkecimpung di dunia perbankan mikro selama lebih dari sepuluh tahun ini menyatakan bahwa para nelayan ini tidak memiliki kedisiplinan dalam mencicil kredit. Mereka bahkan cenderung lebih memilih berurusan dengan rentenir. Selain itu menurut Bowo sudah banyak lembaga perbankan baik BUMN maupun swasta yang menyediakan kredit mikro dengan skema yang su­ dah disesuaikan bagi nasabah yang berpenghasilan musiman seperti para nelayan. Namun berdasarkan penga­ la­mannya, kaum nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang cenderung tidak bersedia me­ m an­ faatkannya dengan baik. Solusi yang lebih tepat adalah membentuk koperasi nelayan. Namun ia pun tidak memungkiri adanya kendala berupa pendapat masyarakat umum bahwa koperasi seringkali diselewengkan para pengurusnya. Oleh karena itulah Bowo menegaskan bahwa solusi yang paling tepat adalah edukasi bagi para nelayan mengenai pentingnya menabung dan siap mengisi masa menganggur mereka dengan bekerja di bidang lain. “Tanpa itu, kehidupan mereka akan tetap seperti sekarang ini,” ujarnya. Menabung dan berusaha itu memang harus. (Bharata)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

33

dok. peduli

testimoni

WNI pendatang tradisional di Filipina

Menyambangi Saudara Di Filipina Selatan Keberadaan WNI pendatang tradisional di Filipina Selatan sudah lama menjadi perbincangan. Mulai dari rapat inter kementerian dan lembaga (interkemlem), pertemuan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga rapat dengar pendapat di Komisi I DPR RI. Namun mereka tetap saja tercampakkan. Peduli bertandang langsung menyambagi mereka. 34

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

J

alanan itu cukup mulus. Pe­man­ dangan juga sangat menyejuk­ kan mata. Di sepanjang perjalan­an siang hari, di kanan kiri jalan didominasi oleh deretan pohon kelapa dan pisang. Ada pepohonan yang berderet teratur dalam satu perkebunan, ada pula yang tumbuh di sana-sini, tidak beraturan. Melihat pepohonan kelapa, teringat dominasi produk Indonesia dan Filipina di pasar dunia. Bisnis.com April 2014 lalu misalnya, sempat me­war­takan bahwa sebanyak 78,9% dari total perdagangan produk kelapa dunia didominasi oleh Indonesia dan Filipina. Bicara pisang dari Filipina jadi teringat dengan pisang-pisang impor

yang biasa dijumpai di toko buah atau supermarket, di tanah air maupun di manca negara. Tampaknya pemerintah Filipina cukup serius menggarap potensi pisang di negaranya. Bahkan pisang sudah dianggap menjanjikan untuk mendatangkan pundi-pundi dolar ke kantong pemerintah. Departemen Per­ tanian Filipina bahkan berkoar bahwa mereka merupakan tiga besar negara produsen pisang dunia setelah India dan Cina. Kalau Filipina saja bisa mengeks­por pisang negaranya ke pasar dunia, tentunya Indonesia juga bisa. Bahkan tidak hanya pisang. Potensi apa saja ada di tanah air, tinggal kemauan dan kesungguhan saja. “Man jadda, wajada”. Hafalan di masa sekolah dulu mengajarkan bahwa “barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil”. Sekitar 3-4 jam, Peduli menempuh perjalanan dari Davao City menuju Quilantang, tempat sebagian WNI pen­ da­tang tradisional berada. Di pintu ma­ suk, Rachman S. Suku terlihat sudah berdiri menunggu. Rachman adalah WNI pemukim tradisional dan menjadi salah satu penghubung KJRI Davao City untuk kawasan General Santos. Di samping pas­por Indonesia, dia juga memiliki Alien Certificate of Registration Identity (ACRI Card) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Filipina. Mobil langsung dipandu ke rumahnya. Tidak sampai 10 menit, kami sam­ pai di kediaman Rachman. Bangunannya terbilang sangat sederhana. Halaman rumah ‘dihiasi’ dengan jemuran di manamana. Temboknya didirikan dari batako dan dibiarkan begitu saja tanpa dilapisi semen. Di ruang tamu hanya terdapat satu meja dan lima kursi kayu. Menunjukkan bahwa dia dan keluarganya muslim, iste­ rinya berkerudung. Dan beberapa hiasan di dinding berupa lafadz ‘Allah’ dan lafadz‘ Muhammad’ serta ayat kursi dari AlQur’an. Seakan ingin menyampaikan pesan identitasnya sebagai orang Indonesia, terpampang foto Presiden SBY dan foto Wakil Presiden Boediono. Tidak hanya itu, kandidat presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan 2014 juga terpampang jelas. Foto salah seorang calon legislatif di Filipina juga tergantung di dinding. Ada juga piagam-piagam penghargaan, baik dari Indonesia maupun Filipina. “Kami di sini hidup rukun. Ber­ dam­pingan dengan orang-orang Filipina. Pemerintah Filipina juga memperlaku­kan kami dengan baik dan tidak membe­da-

bedakan. Kami boleh berobat dan anakanak kami boleh sekolah di sekolahan yang sama dengan warga Filipina,” beber Rachman yang sudah tidak tahu lagi kapan nenek moyangnya dulu masuk Quilantang. “He he…Bagaimana saya tahu? Ke­ datangan moyang kami kan sudah dari zaman baheula bahkan sebelum Indo­ nesia dan Filipina lahir,” guraunya sambil terkekeh. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Peduli menuju Masjid Nur Huda. Di masjid kebetulan ada Jama’ah Tabligh dari kota-kota sekitar. Jumlahnya sekitar 10 orang. Mereka sedang mengaji AlQur’an dan melakukan kajian ke-Islaman. Sebagian lagi memasak di sisi masjid dan mempersiapkan logistik lainnya. Dalam aktifitas yang bersentuhan dengan masyarakat, mereka biasanya berkeliling ke rumah-rumah warga muslim. Pintu rumah warga diketok untuk mengajak mereka shalat berjama’ah di masjid. Tidak lama kemudian, Peduli menuju Gereja ICC. Di sekitar gereja, ibu-ibu saling ngobrol santai, anak-anak bermain, dan remaja puteri sedang main bola volley. Dari penampilan sekilas, mereka tampak membaur. Quilantang mungkin tidak da­pat mewakili kondisi seluruh WNI pen­da­ tang tradisional yang sering juga di­ se­but “undocumented atau stateless”. Konon masih banyak dari mereka yang kurang beruntung. Status memang WNI karena bapak-ibu mereka adalah WNI tulen. Namun mereka lebih lancar bicara bahasa lokal, Bisaya atau Tagalog. Bahkan tidak jarang yang tidak bisa bicara bahasa Indonesia sama sekali. Mengetahui Indonesia pun tidak, apalagi menginjakkan kaki di salah satu pelosok tanah air. Beberapa media tanah air di akhir tahun 2012 memberitakan WNI pendatang tradisional. Kompas meng­ gam­barkan ciri khas yang melekat pada mereka adalah kemiskinan yang sangat parah. Sebagian besar buruh perkebunan nanas, pemetik kelapa, dan nelayan itu berpendapatan hanya 1.000 - 1.500 peso atau Rp 200 ribu - Rp 300 ribu per bulan. Jumlah itu jauh dari upah minimum kabupaten di Indonesia yang umumnya sudah di atas Rp 1,5 juta per bulan. Me­ lewati tengah tahun 2014 ini, keadaan mereka konon tidak beranjak. Karena kemiskinan akut, banyak di antara mereka yang tidak mampu mem­ buat ACRI Card dengan biaya USD 50 plus 500 peso. Bahkan untuk mereka yang

sudah memiliki ACRI juga tidak mampu memperpanjangnya dengan biaya 310 peso. Padahal kepemilikan ACRI Card ini penting agar bisa mendapatkan hak yang sama dengan WN Filipina. KJRI Davao merilis jumlah WNI pendatang tradisional sebanyak 5.336 orang. Pada periode tahun 2012-2014, Department of Justice Filipina, KJRI Davao City, dan UNHCR telah melakukan Mapping on Indonesia Descendants. Saat ini pembahasan telah memasuki ta­ hapan perumusan rekomendasi berupa pendekatan hukum (naturalization, ju­ dicial naturalization, administration of naturalization, confirmation of citi­ zenship, dan registration), atau pen­ dekatan politik (expedited confir­ma­ tion, presidential proclamation, dan legislative naturalization). Upaya itu sesuai dengan hasil Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) ke-5 RIFilipina, pada 24 Januari 2014 di Jakarta, yaitu melakukan penentuan status hukum kepada WNI dan keturunannya. Di lapangan, permasalahan terkait status WNI pendatang tradisional bukan­ nya tidak ada. Saat ini, KJRI Davao City terus memfasilitasi penanganan 2 seng­ keta lahan di Liansasi dan Sangarani. Sulit bagi WNI yang masih berdarah keturunan WNI asli untuk memiliki tanah, karena hanya WN Filipina saja yang diperbolehkan memiliki tanah. Di Liansasi misalnya, terdapat 11 kepala keluarga (KK) WNI yang memiliki perjanjian kesepakatan dengan pemilik tanah warga negara Philipina atau yang sering disebut keluarga Reyes. Dari jum­ lah itu, 3 KK diakui sebagai penyewa yang sah dan 8 KK bukan penyewa namun hanya bertempat tinggal saja. Sengketa lahan antara WNI pen­ da­tang tradisional dengan WN Filipina potensial selalu ada. Mungkin juga WN Filipina saat ini lebih melek mata mengenai betapa suburnya tanah di Mindanao, Filipina Selatan. Dalam hal ini, diperlukan kerja keras dan kerja cepat dari berbagai pihak untuk melindungi hak-hak WNI pendatang tradisional. Diperlukan juga langkah sigap dan bantuan pihakpihak terkait jika ternyata mereka memilih untuk kembali ke Indonesia. Badan Pengelola Perbatasan Propinsi Sulawesi Utara sudah berkunjung ke Davao City pada 26-28 Maret 2014. Beberapa KK WNI berkeinginan untuk kembali ke daerah asalnya di Sangihe. Semoga permasalahan segera selesai dengan solusi yang adil. (Rahmat Hindiarta Kusuma).

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

35

foto-foto: Ifan Mahdiyat Sofiana

testimoni

Nuryati Solapari di depan kampus

Ssst, Mantan Tkw Ini Tahun Depan Jadi Doktor

R

esiko pekerjaan serta beban sosial yang harus dihadapi karena menjadi pembantu ru­mah tangga di Arab Saudi tidak pernah meluluhkan niat kuat Nuryati Solapari untuk terus sekolah. Ibu dari Bintang (8), Bunga (5), Mutiara (4) dan Buana (2) ini tersenyum lebar tatkala ditemui staf Tim Redaksi Peduli, Ifan Mahdiyat Sofiana, di kota kembang akhir Agustus 2014. Wanita berjilbab ini tengah asyik dengan teman kuliahnya dalam sebuah perhelatan mengajar dan menyelesaikan studinya untuk me­raih gelar doktor di bidang Hukum Ad­mi­nis­ trasi Negara di Universitas Padjajaran. Berikut petikan perbincangan Peduli: Bagaimana tanggapan orang tua dan masyarakat sekitar ketika Anda memutuskan untuk berang­ kat ke Saudi Arabia? 36

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

Saya berasal dari sebuah kampung di Kecamatan Tirtayasa, Serang, Pro­ pin­si Banten. Di setiap rumah di sana, se­tidaknya satu orang dari anggota ke­ luar­ga, berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKI, pembantu. Di kampung kami yang mayoritas kepala keluarganya adalah buruh tani, jadi pembantu ke Arab itu lumrah tapi juga tidak jarang jadi omongan miring. Awalnya orang tua saya sem­pat marah dan tidak memberikan ijin, tapi saya bersikeras karena ingin mencari biaya kuliah, walaupun dengan menjadi pembantu di Arab Saudi. Saya telah menunjukkan keseriusan saya untuk sekolah dengan menjadi siswa terbaik pada tahun 1998 di SMA. Selain itu, saya coba yakinkan ayah saya bahwa saya mampu menentukan jalan hidup sa­ ya sendiri dan dengan dukungan serta doa dari orang tua, saya yakin akan berhasil. Akhirnya ayah saya mengijinkan.

Pada masa studi S1 saya di Uni­ver­ sitas Tirtayasa, status sebagai mantan TKI memberikan tantangan tersendiri. Di kampus, saya merasakan beban sosial yang begitu tinggi karena banyak dari teman-teman mahasiswa saat itu nampak agak risih bergaul dengan seorang man­ tan TKI. Namun saya terus berjuang dan alhamdulillah berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Setelah itu, saya lanjutkan studi di Universitas Jayabaya dan berhasil menyelesaikan program Magister Hukum. Pada saat saya mulai mengajar di Universitas Tirtayasa, se­ba­gian dari teman mahasiswa yang du­lu merasa risih bergaul dengan saya, menjadi mahasiswa saya. Berapa lama bekerja di Arab Saudi? Dua tahun. Pada awalnya, ma­jik­ an saya meminta agar saya bekerja se­ti­ daknya selama sepuluh tahun. Namun sejak awal bekerja, saya sampaikan bahwa

saya hanya ingin bekerja dua tahun, se­ suai lamanya kontrak kerja, karena saya ingin meneruskan kuliah. Saya ber­u­ paya meyakinkan majikan saya agar mendukung keinginan saya itu. Menurut Anda, pekerjaan se­ ba­gai pembantu di Arab itu berat tidak? Saya bekerja di kotaTabuk, sekitar se­puluh jam perjalanan dengan mobil dari Jeddah. Walaupun Bahasa Arab saya tidak sempurna, saya berusaha se­ kuat tenaga untuk melakukan tugas saya sesuai dengan yang diminta oleh ma­ jikan. Saya yakin bahwa semua orang, termasuk majikan saya mempunyai sisi baik. Karenanya kalaupun seseorang itu pemarah, tidak mungkin marah setiap hari. Salah satu strategi saya adalah me­ matuhi aturan yang ada di dalam ru­mah majikan, termasuk mematuhi aturan aga­ma. Alhamdulillah, saya tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar secara fisik walaupun sering juga kena marah. Namun demikian, kepercayan diri saya dalam melakukan tugas sehari-hari tidak datang begitu saja. Berbeda dengan sebagian besar teman-teman ca­lon TKI, sejak dalam masa persiapan ke­be­rangkatan ke Arab Saudi, saya telah menyusun strategi dan menetapkan tar­get be­kerja. Secara mandiri saya mengum­pul­kan informasi sebanyak-banyak­nya tentang lingkungan kerja dan budaya di Arab Saudi dari temanteman dan para petugas di penampungan PJTKI di Indonesia. Dari informasi yang saya kum­pul­­ kan, saya coba membayangkan dan mem­­ perkirakan masalah-masalah yang mung­ kin akan saya hadapi di Arab Saudi nanti.

Di ruang perpustakaan

Salah satu contoh adalah masalah paspor dan dokumen penting yang biasanya ditahan oleh majikan selama bekerja. Untuk mengantisipasi, saya meng-copy semua dokumen saya dan menitipkannya di rumah. Selain itu, saya mencatat nomor-nomor telepon penting dengan menyulamnya pada kerudung, meng­­ gunakan sandi yang hanya di­mengerti oleh saya sendiri, sehingga saya dapat menghubungi nomor-nomor tersebut untuk meminta pertolongan seandainya sesuatu yang berbahaya terjadi. Bagaimana Anda mengelola uang Anda? Salah satu hal yang saya sampaikan kepada orang tua sebelum saya berangkat adalah bahwa sebagian gaji saya akan saya kirimkan ke Indonesia untuk membantu keluarga dan sebagian lagi akan saya tabung untuk biaya kuliah. Hal itu saya lakukan. Gaji saya pada tahun pertama seluruhnya saya kirim ke Indonesia sementara gaji satu tahun berikutnya, saya simpan. Setiap akhir bulan saya meminta gaji dari majikan. Setiap gajian, saya selalu menuliskan jumlah uang dan tanggal gajian dalam buku catatan saya. Saya pikir, kesalahan terbesar sebagian teman-teman TKI adalah menitipkan gaji­nya di majikan sehingga pada saat pulang, sering sekali majikan ingkar mem­bayarkan gaji tersebut karena jumlahnya yang besar. Menyambut pemerintahan baru di Indonesia, siapa yang harus di­berikan tanggung jawab utama da­lam menangani masalah TKI? Masalah TKI tidak akan pernah dapat diselesaikan hanya oleh pe­me­ rintah saja. Semua pihak harus ber­

sinerji termasuk me­dia masa, aka­de­ misi, masyarakat dan pi­h ak swasta. Pe­nempatan TKI di luar ne­ge­ri me­ru­ pakan sesuatu yang strategis yang harus melalui proses pengkajian yang baik untuk memanfaatkan potensi sum­ber daya manusia Indonesia secara opti­mal untuk kepentingan bangsa. Harus ada langkah-langkah strategis ke depan un­ tuk membuka wawasan masyarakat ten­ tang pemberdayaan potensi yang ada, me­lalui penempatan TKI di luar negeri seka­li­gus tentang risiko dan penanganan masalahnya. Dengan terbukanya wawasan masya­rakat tentang pekerjaan sebagai TKI, mudah-mudahan terjadi perubahan mindset bahwa menjadi TKI bukan pilihan pekerjaan tetap namun hanya batu loncatan untuk memperbaiki kehidupan dengan lebih terencana. Apa rencana Anda ke de­pan­ nya? Mudah-mudahan saya dapat se­ ge­ra menyelesaikan program S3 saya. Saat ini selain mengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, saya juga aktif di beberapa Lembaga Bantuan Hukum. Saya coba bantu teman-teman TKI yang sedang menghadapi masalah. Cita-cita saya adalah untuk senantiasa menjadi wanita yang solehah, pandai dan banyak rejeki seperti tersirat dalam nama pem­ berian orang tua saya ‘Solapari’. Seandainya Anda ditunjuk menjadi menteri yang menangani masalah TKI, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memperkuat program-program pemberdayaan TKI purna penempatan serta mempercepat proses revisi UndangUndang No. 39 Tahun 2004 ten­tang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Mudah-mudahan pe­me­ rintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar dan upaya yang lebih terfokus terhadap penanganan masalah dan pemberdayaan potensi TKI di luar negeri. Apa pesan Anda kepada calon TKI maupun para TKI yang sudah berada di luar negeri? Jadikanlah pekerjaan Anda se­ bagai batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik dan investasikan uang gaji pada pendidikan karena ilmu lebih ber­guna dari pada harta dan akan jauh le­bih bermanfaat dalam jangka panjang. Dan bagi para TKI yang sedang berada di luar negeri, yakinlah pada semua yang te­ lah dicita-citakan sehingga selalu ada ha­ rapan akan merealisasikan keindahan. OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

37

opini

Perlindungan Warga Idem Refund Prostitusi?

P

38

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

demikian Katarina dan Sarah memahami bahwa yang mereka hadapi adalah orang-orang yang tengah menghadapi permasalahan yang berat dan membuat mereka tertekan. Tidak mengherankan bila sumpah serapah dan keluhan harus diterima saat bantuan dari konsulat dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah, seringkali warga Inggris yang mereka layani beranggapan bahwa konsulat akan selalu bisa membuat mereka lepas dari kesulitan yang di­hadapi, bahkan bebas dari penjara sekalipun. Seolah-olah mereka tidak memahami bahwa dari manapun seseorang berasal, pada tempat di mana mereka berada ada hukum yang harus dihormati dan berlaku bagi semua orang. Baik Katarina maupun Susan menjelaskan bahwa meski terdapat batasan atas perlindungan yang dapat dilakukan, namun pihak konsulat akan selalu memberikan bantuan bagi warganya se­maksimal mungkin. Konsulat tidak bisa mem­ berikan atau meminjamkan uang bagi mereka yang memerlukan, namun dapat membantu meng­ hu­bungkan dengan pihak keluarga atau kerabat. Pihak konsulat juga dapat menerbitkan dokumen perjalanan, memberikan informasi mengenai daftar pengacara, penerjemah atau rumah jenasah terbaik, serta bantuan dalam bentuk lain. “Paling tidak pihak konsulat akan dapat memandu para warga dalam jalan yang benar saat mereka

fritz pelenkahu

erlindungan warga negara merupakan salah tugas utama Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (Kedutaan Besar dan Konsulat-Red) setiap negara di dunia. Kewajiban tersebut diatur dalam Vienna Convention on Consular Relation (VCCR) tahun 1963, yang saat ini memiliki 177 negara pihak dan telah diratifikasi 22 negara, salah satunya Indonesia. Upaya perlindungan warga negara tersebut dikenal dengan istilah consular assistance. Website wikipedia mendefinisikan consular assistance sebagai bantuan yang disediakan oleh Perwakilan suatu negara kepada warga negaranya yang me­ netap atau berkunjung ke luar negeri. Consular assistance antara lain meliputi penggantian paspor yang habis masa berlakunya atau hilang, pencatatan kelahiran dan kematian, bantuan bagi warga yang menghadapi permasalahan hukum, bantuan bagi warga yang mengalami kecelakaan atau menjadi korban tindak kriminal, dan sebagainya. Secara sederhana, bisa dibilang consular assistance adalah tugas mulia yang diamanatkan bagi setiap diplomat dari negara manapun. Tak heran apabila kita melihat kebanyakan diplomat akrab dengan pihak rumah sakit, kepolisian, imigrasi, pengadilan, penjara sampai dengan rumah jenazah di negara dimana ia bertugas. Hal ini tergambar dalam sebuah artikel yang dimuat situs palatinate.org.uk tanggal 30 Juni 2013 yang lalu, A Day In The Life: Consulate Officer, Corfu. Artikel tersebut berisi hasil wawancara dua orang petugas konsuler konsulat Inggris di Corfu, Yunani, yaitu Katarina dan Sarah. Keduanya menggambarkan bahwa meskipun terdapat jam kerja tertentu di konsulat, namun pada dasarnya mereka harus siap sedia setiap saat apabila terjadi kon­d isi darurat, khususnya yang melibatkan warga negara Inggris. Berbagai macam kasus per­ nah ditangani Katarina dan Sarah, mulai dari kecelakaan, pembunuhan, kriminal, atau bahkan pemerkosaan. Menurut kedua wanita yang merupakan pen­ duduk asli Corfu tersebut, salah satu per­ma­salahan yang harus mereka hadapi saat bekerja adalah seringkali mereka harus mendapatkan makian dari warga Inggris yang tengah ditangani. Meskipun

memerlukan sesuatu yang tidak bisa kami sediakan,” ungkap Katarina dan Sarah. Dan hal itulah yang membuat keduanya mereasa senang dan bangga memiliki profesi sebagai petugas konsuler. Karena mereka bisa membantu orang yang tengah menghadapi kesulitan. Sama seperti pepatah Jawa, dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan. Bukan saudara bukan kerabat, kalau meninggal ikut kehilangan. Namun demikian dalam beberapa waktu belakangan ini, consular assistance seringkali disa­lah­artikan. Tak urung pemuka Kementerian Luar Negeri di beberapa negara pun berteriak mencoba mengingatkan warganya mengenai batasan dari consular assistance. Pada tanggal 10 November 2011, kantor berita BBC memberitakan rilis dari Kementerian Luar Negeri Inggris mengenai banyaknya permintaan yang aneh dan tidak masuk akal dari warganya kepada beberapa Kedutaan Besar maupun Konsulat Inggris di beberapa negara. Misalnya ada permintaan informasi mengenai nomor telpon Phil Collins atau ukuran sepatu Pangeran Charles. Selain itu, Kedutaan besar Inggris di Moskow menerima keluhan dari salah seorang warga karena adanya kebisingan di sekitar apartemennya. Sementara Konsulat Inggris di Sofia bahkan mendapatkan permintaan bantuan dari seorang warga Inggris untuk dapat menjual rumah yang ia miliki. Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Jeremy Browne, menyatakan, “Kami selalu berupaya membantu warga se­mam­ pu kami, tapi ada batasan atas bantuan yang bisa kami sediakan. Setiap warga negara Inggris harus bisa memahami hal itu. Prio­ ritas utama Kemlu Inggris adalah membantu mereka yang meng­hadapi permasalahan berat atau dalam kondisi darurat, na­mun hal itu tidak dapat dilakukan secara maksimal apabila kami terganggu oleh banyaknya orang yang meminta pelayanan concierge.” Bulan Juni 2014 yang lalu, situs CNN bahkan mem­ be­ri­ta­kan keluhan serupa yang diungkapkan Menteri Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam, melalui akun media sosial Facebook miliknya. “Apakah pemerintah Singapura harus menangani keluhan salah satu warga kami, yang tidak puas atas jasa prostitusi ilegal yang disewanya secara ilegal di luar negeri dan menghendaki refund? Saya kira jawabannya sudah sangat jelas,” demikian keluh Shanmugam. Contoh lain yang dituliskan Shanmugam adalah per­min­ taan seorang warga Singapura agar Kementerian Luar Negeri dapat membantu mempercepat proses perceraian pacarnya yang merupakan warga asing, agar mereka dapat segera me­

nikah. Demikian pula adanya permintaan seorang warga agar Kemlu Singapura mengajukan tuntutan hukum terhadap suatu negara atas perlakuan diskriminasi yang dialami, yaitu ia selalu menerima ayam KFC berukuran lebih kecil daripada yang di­ terima warga setempat. Belum lagi adanya seorang warga yang bersikeras bahwa Kemlu Singapura harus bertanggungjawab atas kelebihan bagasi yang harus ia tinggalkan di suatu negara asing, akibat warga Singapura tersebut tidak membayar biaya excess baggage (kelebihan bagasi – Red). Beberapa surat kabar Australia di awal tahun 2014 juga memberitakan permasalahan serupa yang tengah dihadapi Kemlu setempat. Mulai dari warga Australia yang kehabisan uang saat berlibur, mereka yang tidak menyadari bahwa diperlukan visa untuk berkunjung ke Korea Utara, atau mereka yang mabuk-mabukan di jalan umum di negara Timur Tengah tepat pada saat bulan Ramadan. Terdapat juga berbagai kasus lainnya dimana warga Australia melanggar hukum setempat dan melakukan tindak kriminal seperti pelecehan, penyelundupan narkoba, pemerkosaan ataupun perampokan. Pimpinan Divisi Konsuler Kemlu Australia, Justin Brown, dalam wawancara dengan World News Radio pada bulan Desember 2013 menyatakan, “Cukup banyak kasus dimana warga Australia mengalami kecelakaan atau menderita sakit saat mereka berada di luar negeri. Mayoritas dari mereka mengharapkan petugas konsuler dapat mengunjungi mereka setiap hari, mulai dari membantu urusan di rumah sakit, membantu pembiayaan rumah sakit sampai dengan melakukan kontak dengan keluarga mereka di Australia. Meskipun pada dasarnya kami selalu siap membantu, namun pada akhirnya intensitas bantuan yang bisa kami lakukan akan berbeda antara satu sama lain.” Brown menegaskan bahwa perbedaan perlakuan tidak didasarkan atas siapa warga yang dibantu atau keluarganya, melainkan berdasarkan seberapa jauh perhatian pihak media. Selain itu pada dasarnya pihak Kemlu Australia tidak dapat selalu melakukan intervensi terhadap kasus kriminal yang dihadapi warganya. Kasus terakhir adalah ditahannya Colin Russel, seorang aktivis Greenpeace, yang mencoba memasuki kilang minyak lepas pantai milik Rusia secara ilegal. Situs theland.com.au memberitakan pernyataan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, bahwa upaya pembebasan Russel tersebut meng­habiskan puluhan ribu dollar uang negara dan muncul wacana untuk membebankannya pada yang bersangkutan, jika permasalahan yang dihadapi Russel tersebut dinilai sebagai hasil dari kecerobohan yang bersangkutan. Menghadapi permasalahan perlindungan warga yang cenderung kebablasan ini, Kemlu masing-masing negara mengambil kebijakan yang berbeda. Di awal tahun 2011, Kemlu Inggris membentuk call center yang ditujukan untuk dapat menyortir permintaan dari warga Inggris. Dengan demikian para petugas konsuler Inggris tidak perlu lagi berurusan dengan permintaan warga yang di luar kapasitas Kedutaan Besar maupun Konsulat. Kemlu Australia melakukan pendekatan lain. Pada akhir tahun 2013 melakukan jajak pendapat kepada publik Australia mengenai batasan pelayanan dan perlindungan yang dapat dilakukan perwakilan diplomatik Australia di mancanegara bagi warganya. Selain itu Kemlu Australia juga merencanakan untuk mengoptimalkan kampanye travel advisory serta penggunaan asuransi perjalanan bagi warga Australia yang akan bepergian ke luar negeri. (Bharata)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

39

TIPS

Awas, Terpedaya Pesona Wajah K-Pop Kini beroperasi agen perkawinan internasional. Pria Korea yang tidak mampu kawin dengan wanita setempat mulai membidik wanita negara berkembang. Perkawinan abal-abal itu bernilai sampai 200 juta rupiah. Hati-hati.

S

se­pertinya keceriaan itu berbanding ter­ balik dengan sebut saja Cici Selawati. Wanita asal Indonesia kelahiran Lam­ pung ini terlihat murung, rambut pan­ jang­nya sedikit kusut. Mata coklatnya berkaca-kaca menahan tetesan air mata ke­gelisahan yang mendalam. Sesekali dia memegang HP untuk menelpon se­se­ orang dan menceritakan kisahnya dengan

wikimedia.org

elasa sore itu di Korea Selatan masih musim gugur. Udara ce­ rah, walaupun agak sedikit di­ ngin, tapi cukup enak untuk sekedar jalan ke luar rumah. Warga Korea menyambut musim gugur dengan sukacita, kebanyakan dari mere­ ka beraktifitas di luar ruangan sambil ngo­brol atau minum teh omija. Namun

suara lirih. Rupanya, Cici sudah tidak tahan lagi menjadi istri Cho Heo Min, pria Korea yang dikenalnya melalui agen pernikahan. Suaminya itu bertemperamen keras, suka membentak dan marah-marah. Ke­bia­ saan dan budaya yang berbeda menambah ketegangan antara keduanya. Akhirnya Cici memutuskan melarikan diri dari ru­ mah suaminya. Dia menyesal, menikah dengan pria Korea tersebut hanya demi mendapatkan uang semata, bukan cinta seperti di drama ala Korea “Full House”. Cici diketahui menikah dengan Cho Heo Min pada 12 Maret 2014 dari ku­ tipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Ke­camatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Ba­rat. Pernikahan mereka diatur agen per­­nikahan internasional yang berada di Korea Selatan dan Indonesia. Agen di Korea mengurus persyaratan pihak laki-laki berupa tes kesehatan, surat ke­ te­rangan belum menikah, fotokopi buku tabungan dan surat kelakuan baik dari kepolisian setempat. Sedangkan agen di Indonesia mengatur pertemuan dengan beberapa wanita Indonesia sebagai ca­ lon isteri serta mengatur pernikahan dan persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia.

Salah satu band K-Pop 40

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

Biaya kepengurusannya sebesar 18 juta Won Korea atau setara 200 juta Rupiah. Selanjutnya pihak pria Korea meng­ atur perjalanan ke Indonesia meng­ gu­nakan visa wisata selama 6 hari. Se­ tibanya di Indonesia, pihak agen akan mengenalkan dengan beberapa wanita di sebuah hotel di Jakarta dan ketika su­ dah terjadi kesepakatan untuk menikah antara keduanya, maka dilakukan per­ni­ kahan. Pernikahan antara Cho Heo Min dan Cici Selawati dilaksanakan pada hari ke-4 di Cianjur dan pada saat bersamaan ter­dapat 6 pasangan lain yang melakukan hal serupa. Tidak diketahui pasti ke­ napa Cianjur dipilih sebagai tempat per­ nikahan. Ditengarai kota kecil di Jabar itu sebagai salah satu destinasi sindikat internasional untuk pernikahan palsu. Setelah menikah, pria Korea ter­ sebut kembali ke negara asalnya, se­ dangkan sang isteri mendapatkan pe­latihan dan pengenalan mengenai ke­ bu­dayaan dan kehidupan di Korea Se­ latan. Dalam waktu yang bersamaan, agen di Indonesia akan mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kedubes Re­ publik Korea di Jakarta dan mengurus visa bagi sang isteri. Cici Selawati sendiri datang ke Korea Selatan menggunakan visa isteri. Ibu mempelai pria hadir pada saat per­ ni­kahan namun kedua orang tuanya tak nampak batang hidungnya. Pada buku nikah tercantum bahwa walinya adalah ayah Cici, sehingga semakin me­ nim­ b ulkan kecurigaan akan adanya manipulasi dalam dokumen pernikahan mereka. Menurut Pujianto Didik Eko, pejabat KBRI Seoul, fenomena per­ni­ kahan WNA dengan WN Korea Selatan ini bukan hal baru. Pada periode 20002013 saja, tercatat 236.000 wanita asing yang menikah dengan WN Korea Se­ latan. Dari jumlah tersebut 80 persen di antaranya berasal dari Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand dan Mongolia. Gaya hidup dan tuntutan wanita Korea untuk selalu tampil cantik termasuk melakukan operasi plastik, dinilai terlalu ‘mahal’, menjadi salah satu alasan banyaknya pria Korea yang menikah dengan warga asing. Di sisi lain, saat ini terbuka peluang kerja di Korea Selatan terutama di pabrik-pabrik, konstruksi, pertanian dan perikanan. Jumlah WNI di Korea Selatan menurut catatan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI adalah 35.806. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 7.000 WNI yang berstatus ilegal (tanpa dokumen/ overstayers). Namun sejauh ini otoritas

Korea masih mentolerir keberadaan mereka. Tinggal dan bekerja di Korea me­ mang menjadi impian sebagian kalangan di Indonesia, apalagi dengan idola K-Pop yang sekarang sedang naik daun. Namun pergi ke Korea tanpa bekal yang cukup hanya akan menimbulkan masalah seperti kasus Cici Selawati. Agen pencarian jodoh banyak yang menjanjikan pepesan kosong. Setali tiga uang dengan agen pencarian kerja. Bila berniat tinggal dan bekerja di Korea Selatan, beberapa tips berikut dapat dijadikan pegangan: „ Belajar bahasa Korea dan lulus Korean Language Proficiency Test (KLPT) merupakan syarat mutlak. Pendaftaran akan ditolak jika Anda belum bisa berbahasa Korea. „ Orang Korea terkenal pekerja keras, dibutuhkan fisik dan mental yang kuat untuk bekerja di sana, maka diwajibkan chek up kesehatan sebelum berangkat. „ Jangan tergiur janji calo yang me­ na­warkan kelulusan dan per­ce­ patan penempatan kerja. „ Siapkan dokumen-dokumen pen­ ting seperti paspor, ijazah, hasil me­dical, hasil tes KLPT, kontrak kerja dan dokumen penting, beserta fotokopinya. Simpan salinan dokumen di rumah sebagai rujukan jika suatu saat diperlukan. „ Bekerja di Korea Selatan meng­gu­ nakan skema G to G, maka se­baik­ nya “tongkrongin” situs BNP2TKI atau datang langsung ke kantor BP3TKI di daerah-daerah. Beberapa hal yang perlu di per­ha­ tikan saat tinggal dan bekerja di Korea Selatan:  Do’s: „ Saat pertama datang, TKI biasanya disuguhi minuman beralkohol se­ bagai penghargaan. Minuman ber­alkohol biasa bagi laki-laki dan perempuan di Korea. Terima saja da­hulu, tapi kemudian letakkan, la­lu mintalah minuman ringan lainnya. „ Ada saja orang Korea yang ber­ temperamen tinggi dan kasar se­ hingga sering bicara sangat keras seperti orang marah, diselingi makian. „ Korea Selatan negara yang sangat ber­etiket, sopan santun antara atas­ an dan bawahan sangat dijaga. Saat

„ „

„

„

„ „

„ „

„

pertama kali bertemu pimpinan dan orang yang dihormati, harus memberikan salam dengan baik sambil menunduk 45º. Menerima atau menyerahkan sesuatu harus dengan 2 tangan. Selalu mengucapkan terima kasih sewaktu menerima sesuatu/ bantuan. Selalu membiasakan diri memberi salam: selamat datang, selamat tinggal, selamat bekerja. Mengakui kesalahan dengan sportif dan meminta maaf tanpa banyak alasan. Membiasakan antri dan tidak ber­ ge­rombol apalagi berisik. Merupakan hal biasa bagi orang Korea langsung menegur, mem­ben­ tak, atau memaki, saat bawahannya me­ l akukan kesalahan sekecil apa­pun. Namun keduanya tidak me­nyim­pan dendam, persoalan berhenti sampai di situ. Saling membantu antara yunior dan senior. Bagi orang Korea, pergi ke café atau bar merupakan cara untuk me­lepas stress dan membina per­ sa­habatan. Sebagian dari mereka ber­pandangan, bila minum ber­ sama sampai mabuk maka tidak ada rahasia lagi di antara mereka sehingga akan saling percaya. Masyarakat Korea memiliki disiplin yang tinggi dan rajin bekerja. Me­ reka terbiasa taat pada atasan, si­ gap, cepat dan menunjukkan kerja yang baik

 Don’t’s: „ Jika TKI seorang muslim, jangan sembarang makan, karena ma­kan­ an di Korea umumnya mengandung Babi. „ Makan di dalam kamar merupakan hal yang tabu, karena dipercayai menjauhkan dari rezeki. „ Tidak merokok di bus, mobil, subway, taksi, di tempat bekerja, di depan orang tua dan di tempat dilarang merokok lainnya. „ Saat makan jangan mengeluarkan suara keras yang bisa mengganggu orang lain, dan makan tidak boleh menggunakan tangan, tetapi harus dengan sumpit atau sendok. „ Jangan pernah memotret atau mem-video wanita Korea tanpa ijin karena kalau ketahuan dan dilaporkan ke pihak berwenang bisa kena denda besar.

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

41

tips

Lilitan “Kain Sari” Berakhir Ancaman Hukuman Mati Di Malaysia

R

emaja 17 tahun asal Bekasi itu bernama Santi. Sifatnya yang lugu, polos, dan murah senyum, membuat remaja berambut panjang itu banyak disukai teman dan tetangga. Bahkan mungkin orang baru dikenal pun akan terpikat pesona wajahnya yang putih dan lesung pipit si anak tukang sayur itu. Keluarganya tergolong orang yang tidak mampu. Bayangkan saja, upah yang diterima bapaknya hanya 30 ribu sehari, itu pun kalo ada kerjaan di sawah yang digarapnya milik “Juragan” beras di kampung Kleder. Kondisi itu membuat Hoho, ibu kandung Santi terpaksa ikut banting tulang berjualan sayur demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lika-liku kehidupan serta terjalnya per­jalanan tak membuat keluarga Mu­ mud dan Hoho putus asa. Kedua anak­nya berhasil mereka sekolahkan hingga tingkat menengah. Begitupun anak sulungnya yang jadi bunga desa dan idaman kaum adam di kampungnya itu, bukan tidak ingin melanjutkan studi di bangku kuliah. Hanya nasib sajalah yang membuat dia harus rela setiap hari membantu ibunya menjaga warung sayuran sambil menunggu panggilan dari salah satu perusahaan yang ia lamar sebelumnya. Ketika asyik menjelajah dunia maya, remaja berbadan semampai itu, terpaut kenalan melalui jejaring so­sial bernama Dara. Dia mengaku bisa memberikan pekerjaan kepada Santi di luar negeri. Komunikasi dengan Dara pun berlanjut melalui jaringan BBM (blackberry messenger). Percakapan dua insan itu bak antar teman yang sudah lama terjalin, padahal bertemu pun tidak pernah. Kemolekan wajah dan ketenaran Santi dikampungnya tak membuat wanita bermata belo itu terhindar dari yang namanya “galau”. Maklumlah, ba­ nyak teman SMA-nya mulai pada sibuk dengan mencari kampus untuk kuliah, sementara dirinya hanya berpangku 42

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

tangan sambil nongkrongin warung sayur ibunya. Tiba-tiba, ia teringat kepada teman facebooknya yang pernah menawarkan pekerjaan di luar negeri. Tanpa pikir panjang dan matang, ia pun bergegas mengajak bertemu Dara untuk membicarakan masalah pekerjaan yang sempat ditawarkannya itu. Tanpa disadari Santi, Dara menge­ luar­kan jurus rayuan manisnya untuk mengelabui mangsanya. “Selain kerja, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis plus dapet duit pula. Enak kan?” rayu sang tekong. “Aku cuma minta kamu bawain contoh beberapa kain sari dari temen saya di India” sambungnya dengan suara yang meyakinkan. “Dibawa ke Indonesia?” tanya Santi dengan penasaran. Perempuan berambut pirang pun menjawab, “Tidak usah. Nanti kita ketemu di Malaysia sambil jalan-jalan lagi. Habis itu bareng deh pulang ke Indonesia”. Rayuan pun membuat hatinya luluh dan tergiur. Dengan antusias dan tanpa curiga, Santi langsung sepakat dan siap untuk diberangkatkan. Hatinya gembira mendapatkan pekerjaan sekaligus bisa jalan-jalan ke luar negeri, Santi segera pamit kepada keluarganya di ujung tahun 2012. Harapan masa depan cerah ada di depan mata. Setelah seminggu Santi keluar Negeri, keluarga sudah mulai cemas karena tepat seminggu anak sulungnya harusnya kembali ke rumah, namun kabar baik itu tak kunjung datang. Bahkan hingga minggu kedua masih belum ada berita. Bapak dan neneknya pun jatuh sakit karena setiap hari mengurai air mata. Menangis mengharapkan iba dari sang Pencipta sambil memikirkan nasib sang buah hati. Ketidakpastian itu membuncah ketika nomor telepon yang pernah ia kasih sudah tidak bisa di hubungi, begitupun nomor telepon Dara yang dulu sempat diberikan kepada saudaranya. Hari itu cuaca memang mendung, angin pun bertiup kencang, petir saling

bersahutan menambah kegetiran suasana. Pe­­nantian panjang keluarga berujung ka­ bar berita yang tidak sedap. Suara ta­ngis­an pun memecah kesunyian ketika ke­­luarga mendapatkan informasi bahwa si anak sulungnya saat itu sudah berada di pen­ jara dan ditahan oleh pihak kepolisian Ma­­ laysia. Dia ditangkap di Bandara Inter­na­ sional Kuala Lumpur ketika mendarat dari India dengan sebuah koper pesanan Dara. Santi dituduh sebagai pengedar nar­ko­ba sehingga dia dituntut dibawah akta da­ dah berbahaya seksyen 39 B 1952, de­ngan ancaman hukuman gantung sampai mati. Informasi penangkapan Santi per­tama kali dilaporkan oleh pihak ke­ po­li­sian Malaysia kepada Perwakilan RI. Petugas konsuler pun segera me­ la­ k ukan koordinasi dengan pihak

Menara kembar Petronas, Malaysia

dengan rayuan manis orang yang baru dikenalnya serta ketidakfahamannya mengenai bagaimana cara untuk bisa bermigrasi aman ke luar negeri atau untuk bekerja di luar negeri. Nasib malang Santi hanya satu contoh dari puluhan bahkan mungkin ratusan nasib tragis yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah Santi agar kejadian serupa tidak dialami oleh remaja lainnya di sekeliling kita yang ingin bekerja di luar negeri. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat mau bekerja di Malaysia:

berwenang di Malaysia guna meminta akses kekonsuleran supaya bisa bertemu dengan Santi di penjara. Pada saat di­ wa­wancara oleh Petugas konsuler KBRI Kuala Lumpur, Santi mengaku tidak mengetahui keberadaan narkoba dalam koper yang dibawanya itu. Wanita berwajah lugu ini hanya mengetahui bahwa koper tersebut berisi 5 bungkus kain sari dari seseorang di India untuk diserahkan kepada Dara di Kuala Lumpur. Pada saat ditangkap di Bandara, Santi mencoba menghubungi Dara, namun nomor yang diberikan Dara sudah tidak aktif lagi sehingga Santi hanya bisa pasrah dan tidak tahu harus bagaimana. Kesalahan fatal yang dialami Santi bermula dari ketidaktelitian Santi dalam memilih pekerjaan, gampang tergiur

Ikutilah prosedur yang resmi dan jangan mudah tergiur rayuan manis orang yang baru dikenal

wikipedia.org

Bujukan dan rayuan manis para tekong atau sindikat bisa membawa petaka bagi siapa saja. Dengan iming-iming jalan-jalan ke luar negeri dan upah tinggi, Santi terjebak sebagai kurir narkoba.

Apabila anda ingin bekerja di luar negeri maka ikutilah prosedur yang resmi, carilah informasi terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang tersedia me­lalui Dinas tenaga kerja yang berada di Ka­bupaten/ Kota. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Informasi yang wajib didapatkan adalah dimana tempat bekerja, bagaiamana cara bekerja, bekerja apa, dan dengan siapa nanti bekerja. Hindari ajakan orang yang baru dikenal terlebih jika tidak jelas informasinya.

Hindari bekerja di luar negeri tanpa ada kontrak kerja yang jelas

Kontrak kerja merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh calon pekerja. Dalam kontrak kerja itu tercantum semua ketentuan bekerja, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban perusahaan/majikan serta hal-hal lain mengenai ketenagakerjaan. Kontrak kerja juga menjadi pegangan pekerja, untuk melakukan tuntutan atau gugatan ketika dikemudian hari terdapat permaslahan dengan perusahaan/majikan.

Gunakanlah dokumen perjalanan yang asli dan simpanlah salinannya di rumah

Jangan pernah memalsukan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan dokumen lainnya yang akan digunakan untuk bekerja di luar negeri. Dokumen itu akan menjadi identitas pribadi yang dapat digunakan selama berada di negara tempat bekerja. Apabila dokumen-dokumen tersebut dipalsukan, ketika ada permasalahan di kemudian hari maka akan kesulitan untuk melapor ke Perwakilan RI di ne­

gara penempatan. Gandakan semua do­ kumen perjalanan dan dokumen ke­te­na­ gakerjaan dan simpan di rumah kemudian titipkan kepada keluarga. Salinan itu akan berguna ketika pekerja mengalami permasalahan di luar negeri dan akan menjadi rujukan bagi orang yang akan membantu menyelesaikan kasusnya.

Ikutilah pelatihan yang disediakan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja

Setiap perusahaan penyalur tenaga ker­­ja ke luar negeri diwajibkan untuk mem­­­­ berikan pelatihan bagi para calon pe­ker­ja sesuai dengan kompetensi yang di­bu­­­­tuh­ kannya. Pelatihan tersebut sangat ber­­guna dalam melakukan pekerjaannya nanti.

Kenalilah negara tujuan dan catatlah alamat dan nomor penting di negara tujuan

Sebelum berangkat ke negara yang akan dituju, kenali dulu negara tersebut. Budayanya, sistem hukumnya, bahasanya, cuacanya dan hal lain yang sekiranya bisa membantu dalam bekerja nanti. Dengan mengenali negara tujuan, Anda akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Anda juga akan lebih mempersiapkan diri untuk bisa bertahan di negara tujuan. Tak kalah penting juga, mencari tahu alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi di negara tujuan, seperti Perwakilan RI (KBRI/KJRI) dan kantor kepolisian setempat. Alamat dan nomor telepon itu akan berguna ketika pekerja mengalami permasalahan.

Sampaikanlah kepada keluarga alamat dan nomor telepon tempat bekerja

Informasikanlah kepada keluarga bahwa anda telah sampai di negara yang dituju dan sampaikan alamat dan nomor telepon dimana anda bekerja. Hal itu sangat berguna ketika keluarga, suadara, teman atau bahkan kekasih anda untuk berkomunikasi.

Mintalah kepada perusahaan/majikan untuk melakukan lapor diri ke Perwakilan

Sesampainya di negara tujuan, segera melaporkan diri kepada Per­wa­ kilan RI (KBRI/KJRI). Hal tersebut ber­ tu­juan untuk memberitahukan kepada per­wakilan bahwa Anda sedang berada di negara tersebut untuk bekerja. Sampaikan juga alamat dan nomor telepon tempat bekerja anda kepada petugas. (Abu Bunyamin)

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

43

kolom

Perlindungan Abk Sebagai Indi kator Kekuatan Maritim Indonesia

Tatang B.U. Razak Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemlu

44

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

2012, sebanyak 1.691 kasus ABK yang ditangani, meliputi jenis kasus pidana (49%), ketenagakerjaan (28%), keimigrasian (4%), dan lain-lain termasuk perdata (19%). Sedangkan pada Tahun 2013 dan paruh semester pertama 2014, tercatat keseluruhan sebanyak 2.058 kasus ditangani, dengan tingkat penyelesaian kasus rata-rata 42%. Upaya meningkatkan efektifitas penyele­sai­ an kasus-kasus ABK tersebut patut diakui masih perlu untuk terus disempurnakan. Keterlibatan secara total seluruh pemangku kepentingan mulai dari tataran pembuatan kebijakan dan regulasi sampai dengan operasi perlindungan di lapangan harus disusun secara komprehensif dan koheren dengan hukum dan kebiasaan internasional. Tidak hanya melibatkan sektor transportasi, ekonomi,

di dalamnya peran nyata diplomasi perlindungan, juga merupakan hal yang krusial. Kemampuan Indonesia untuk mendemonstrasikan efektifitas dan kecepatan penyelesaian permasalahan ABK di luar negeri diyakini akan memberikan nilai tambah kekuatan maritim Indonesia di mata internasional. Terdapat setidaknya 3 (tiga) isu prioritas yang perlu mendapat perhatian guna mencapai efektifitas penyelesaian permasalahan ABK ke depan. Per­tama, sinkronisasi regulasi penempatan dan per­lindungan ABK di kapal asing. Saat ini terdapat setidaknya dua regulasi yang mengatur penempatan dan perlindungan pelaut atau awak kapal di kapal asing yaitu Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER-12/KA/VI/2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013. Kedua regulasi tersebut secara bersamaan dan tumpang tindih, mengatur otorisasi penempatan awak kapal secara bersamaan baik melalui Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship

atau pun ketenagakerjaan, namun bahkan juga dapat melibatkan sektor keamanan seperti halnya perlindungan terhadap kasus ABK di perairan internasional yang menghadapi ancaman pembajakan (sea piracy). Hal ini juga dipandang seiring dengan arah kebijakan Presiden terpilih 2014-2019, yang be­ ren­cana untuk memperkuat status Indonesia se­ bagai the world maritime axis. Namun demikian, penyusunan program kebijakan seharusnya tidak hanya dititikberatkan pada penguatan kapalkapal nasional (national fleet) dan peningkatan SDM maritim secara kuantitas maupun kualitas. Penguatan kemampuan Indonesia dalam pe­ne­ gakan regulasi sampai pada demonstrasi ope­ ra­ s ional perlindungan bagi ABK, termasuk

Manning Agency)/Perusahaan Pengawakan Kapal (P2K) maupun secara mandiri. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus intensif melakukan inisiasi guna terwujudnya sinkronisasi regulasi penempatan ABK tersebut karena kondisi ini dipandang telah mereduksi kecepatan Perwakilan RI di seluruh dunia dalam hal menyelesaikan permasalahan ABK yang muncul di luar negeri. Kedua, adopsi nilai dan ketentuan pada Konvensi Pekerja Maritim (ILO Maritime Labour Convention 2006/MLC 2006) yang mencakup perlindungan hak-hak dasar bahkan hingga keamanan finansial bagi ABK terlantar dan keluarganya di negara asal. Pemerintah Indonesia saat ini sedang intensif untuk melakukan ratifikasi MLC 2006 melalui penerbitan undangundang, sebagai persyaratan untuk menjadi salah satu negara pihak dari 60 negara yang telah meratifikasi dan secara total menguasai sekitar 80% gross tonnage pelayaran seluruh dunia.

fritz pelenkahu

D

inamika diplomasi perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tidak terlepas dari se­ma­kin derasnya arus migrasi pe­kerja lintas batas negara dan varian permasalahannya sebagai kondisi objektif yang tidak terelakkan. Salah satu jenis profesi WNI di luar negeri yang juga menjadi fokus perlindungan oleh Pemerintah Indonesia adalah kelompok pekerja maritim, atau lebih dikenal sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Berdasarkan akumulasi data dari seluruh Perwakilan RI di seluruh dunia, tercatat sebanyak 262.869 WNI yang memiliki profesi sebagai ABK. Meskipun hanya terdiri dari sekitar 6% dari keseluruhan WNI di luar negeri dan cukup jauh dari prosentase jumlah WNI dengan profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik (60%), namun demikian menurut Kementerian Perhubungan RI dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah ABK Indonesia diklaim sebagai pekerja maritim terbesar urutan ketiga di dunia, setelah India dan Filipina. Sebagai salah satu negara terbesar penyuplai pekerja maritim di dunia, Indonesia memiliki peran signifikan dalam pelayaran dagang dunia (world seaborne trade) yang memberi kontribusi terhadap 90% perdagangan dunia secara ke­se­ lu­ruhan. Peranan tersebut sangat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia di bidang ke­ ma­ritiman yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia yang dipandang cukup memiliki standar kualifikasi sesuai ketentuan internasional. Hampir di seluruh ibukota propinsi di Indo­nesia telah memiliki lembaga-lembaga pen­ di­­dikan di bidang maritim yang mampu meng­ hasilkan sekitar 2.000 pelaut per tahun dan telah diproyeksikan oleh Kementerian Perhubungan RI, peningkatan suplai sampai 3.500 pelaut per tahunnya, untuk memenuhi kebutuhan pelaut baik nasional maupun internasional. Di lain sisi, seiring dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pekerja maritim tersebut, Kementerian Luar Negeri RI juga mencatat ter­ ja­dinya trend peningkatan varian permasalahan yang dihadapi oleh ABK di luar negeri. Pada Tahun

Hal penting yang perlu segera dipersiapkan adalah konsolidasi penyusunan rancangan ketentuan-ketentuan pe­ laksana di bawah undang-undang ratifikasi tersebut. Kon­ solidasi para pemangku kewenangan tersebut mutlak di­lak­ sanakan, selain untuk memenuhi standar penerapan MLC 2006 secara internasional, namun juga dalam rangka mendukung efektifitas perlindungan hak bagi ABK di kapal asing atau di luar negeri. Khususnya terhadap sistem perekrutan dan penempatan oleh perusahaan pelayaran maupun agen peng­ awakan di Indonesia berikut dengan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan maksimal, tidak hanya bagi ABK yang dikirim, namun juga keluarga ABK yang ditinggalkan. Modernisasi pengawakan ABK pada kapal penangkap ikan, merupakan isu ketiga yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam penguatan maritim Indonesia. Mayoritas dari kasus ABK di luar negeri saat ini dialami oleh ABK yang bekerja pada kapal penangkap ikan. Meskipun jenis kapalkapal penangkap ikan seperti longliners, seiners, trawlers, dan lainnya terus berkembang secara modern, namun proses pengawakan ABK, mekanisme dan kondisi kerja ABK pe­ nangkap ikan masih bersifat tradisional. Selain kondisi kerja yang jauh dari kelayakan seperti gaji yang murah, pengurangan hak-hak dasar ABK pun seringkali terjadi. Ditambah lagi, ketika muncul permasalahan, baik pihak pemilik kapal maupun agensi pengawakan dengan mudahnya meninggalkan tanggung jawab mereka. Oleh karenanya, penyempurnaan mekanisme dan kebijakan yang menyeluruh di bidang tata kelola penempatan dan perlindungan ABK pada kapal penangkap ikan, yang patut dipandang sebagai kelompok rentan, seharusnya tidak hanya hingga pada tataran minimum namun harus dilakukan lebih pada tataran yang modern. Dengan luas wilayah 75% merupakan territorial laut, potensi Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia tidaklah tanpa dasar dan harus terus digali. Kesepakatan dan komitmen yang jelas dari masing-masing Kementerian/Lembaga, bukan saja dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana maritim, namun juga pengembangan kemampuan dalam mendemonstrasikan perlindungan terhadap ABK sebagai indikator kekuatan maritim, merupakan upaya mutlak yang harus terus digotong oleh pemerintahan selanjutnya. Seiring dengan hal tersebut, keterlibatan aktif pemang­ku kepentingan terkait mencakup kelompok pemilik kapal, agensi pengawakan, dan kelompok pelaut, perlu terus dikembangkan dan dipertahankan pada level yang kondusif dan konstruktif. Konsolidasi dan sinergitas ini diyakini akan mendukung pencapaian target perlindungan hak setinggi-tingginya bagi setiap ABK di manapun mereka berada. OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

45

R E

antara/ ASEP URBAN

T

J E

P

Penangkapan kapal ikan berbendera asing dengan ABK rata-rata orang Indonesia

46

Ÿ Peduli Ÿ OKTOBER 2014

OKTOBER 2014 Ÿ Peduli Ÿ

47