Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015 Hak dan Kesejahteraan Guru Non PNS yang diangkat oleh Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
I.
PEMOHON 1. Fathul Hadie Utsman sebagai Pemohon I; 2. Sanusi Afandi, S.H., MM sebagai Pemohon II; 3. Saji, S.Pd sebagai Pemohon III; 4. Ahmad Aziz Fanani, S.Pd.I., M.Pd.I sebagai Pemohon IV; 5. Muiz Maghfur, S.Pd.I sebagai Pemohon V; dan 6. Ratih Rose Mery, S.Pd.I sebagai Pemohon VI.
II.
OBJEK PERMOHONAN Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik;dan 1
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon I sampai dengan VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai guru Non PNS, merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 butir 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah perlakuan diskriminatif dan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil, sebab sesama guru Non PNS yang mengajar di sekolah yang didirikan oleh masyarakat, dapat memperoleh gaji dan tunjangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang a quo, sedangkan para Pemohon tidak dapat memperolehnya.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu : − Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. − Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. − Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai 2
dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau; k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. − Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. − Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. − Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. − Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan,pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. − Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi
3
akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. − Pasal 28D UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa telah terjadi penafsiran yang diskriminatif dalam mengikuti program sertifikasi guru dan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu hanya diperbolehkan untuk guru yang sudah berstatus sebagai PNS, sedangkan guru Non PNS yang mengajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah dianggap tidak berhak untuk mengikuti sertifikasi guru dan memperoleh sertifikat pendidik; 2. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum karena yang diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru yang dibiayai oleh Pemerintah dan memperoleh sertifikat pendidik adalah hanya guru yang sudah berstatus sebagai PNS dan guru tetap yayasan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, sedangkan guru Non PNS yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dianggap tidak berhak; 3. Bahwa selama ini guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah walaupun sudah mempunyai sertifikat pendidik tidak memperoleh tunjangan profesi karena dianggap belum berstatus sebagai guru tetap; 4. Bahwa adanya perlakuan terhadap guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah diperlakukan diskriminatif dan tidak adil serta digaji dengan gaji yang sangat rendah sekali; 5. Bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau guru Non PNS tidak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak pula ditetapkan sebagai CPNS,
4
hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menghargai martabat guru dan tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan. VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan bahwa Pasal 1 butir 11 yang menyatakan “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk bagi guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah”. 3. Menyatakan bahwa Pasal 1 butir 11 yang menyatakan “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. sepanjang tidak dimaknai “termasuk bagi guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menyataka : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat”, bertentangan dengan UUD RI 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk sertifikasi pendidik bagi guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah”. 5. Menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menyatakan : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk sertifikasi pendidik bagi guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a dan penjelasannya yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru” bertentangan dengan UUD RI 1945 sepanjang dimaknai “tidak termasuk guru Non PNS” yang mengajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah”, dalam pengertian “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, semua guru”. 7. Menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a dan penjelasannya yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru” sepanjang dimaknai “tidak termasuk guru Non PNS” yang mengajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah”, dalam pengertian “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, semua guru”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5
8. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan :” 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuann tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, sepanjang frasa “Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap guru dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dan dari pemberian imbalan yang tidak wajar”, bertentangan dengan UUD RI 1945 apabila dimaknai kecuali bagi guru Non PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah”. 9. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan : 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuann tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru 6
dalam melaksanakan tugas, sepanjang frasa “Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap guru dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dan dari pemberian imbalan yang tidak wajar”, apabila dimaknai kecuali bagi guru Non PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10. Menyatakan bahwa UU Guru dan Dosen Pasal 15 ayat (2) yang menetapkan: ”Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang frasa “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah” bertentangan dengan UU 1945 sepanjang tidak dimaknai “ termasuk guru Non PNS “ yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah” yang harus ditetapkan sebagai CPNS manakala sepanjang frasa “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah ”diterjemahkan sebagai “guru PNS”. 11. Menyatakan bahwa UU Guru dan Dosen Pasal 15 ayat (2) yang menetapkan: ”Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang frasa “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah ”sepanjang tidak dimaknai “termasuk guru Non PNS “ yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah” yang harus ditetapkan sebagai CPNS manakala sepanjang frasa “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah” diterjemahkan sebagai “guru PNS”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 12. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran berita Negara. Atau Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
7
