."
'.
JC)C
PL- v
O~-/o2 I
t~
t
SKRIPSI RONALD BUDI LAKSMANA
PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA
PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2002
PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM
...
Penyusun,
Dosen Pembimbing,
~
Ronald B. Laksmana NIM. 039810357 U
FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002
Skripsi ini telah diuJi dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pads hari Senin, tanggal 7 Januari 2002
PanICia PenguJl Slalpsi :
Ketua
: Dr.g. 'Woe) Rasjid,· S.U., LL.M.
Angota: 1........ Suag i\.s" s,H., Melt
2. H. BuyId ReM9 WiboS S.H.• M,S.
3. Y. Sour Sinwnora, S.H., M.B_
44 BAB IV PENUTUP
1. Kesimpulan
Akta
perdamaian
da1am secara tertu1is bersengketa
untuk
adalah
suatu
yang dibuat
menye1esaikan
bent uk
persetujuan
oleh para pihak yang persengketaan.
Diatur
dalam Pasal 1851 sampai Pasa1 1864 KUHPerdata adalah akta yang te
perdama
dikukuhkan oleh pengadi
melalui
putusan hakim. Suatu tertentu
perdamaian
yaitu
persetujuan
perdamaian mengakhiri
memenuhi
harus kedua
sengketa,
be1ah
syarat-syarat pihak,
putusan
perdamaian atas
sengketa
yang telah ada, persetujuan perdamaian berbentuk tertu1is, adanya
pengorbanan
para
pihak
yang
bersengketa
untuk
sekedar melepaskan haknya dengan sukarela. Perdamaian
yang
dibuat
mengakhi
pengadilan
oleh pihak-pihak yang bersengketa, guna
sengketa
dikatakan mempu
sidang
{dual cara, yaitu melalui notaris
dapat dilakukan dengan dan dibuat sendir
diluar
,
~
y ng
mereka
hadapi,
uatan hukum bagi
sehingga
dapat
para pihak yang
membuatnya saja dan pe~:iksanaannya tidak dapat dipaksakan, karena tidak mempunyai Kekuatan eksekutorial.
45 Perdamaian yang dibuat didalam sidang pe jika
ada
perdamaian dengan
satu
sa itu,
maka
pihak
tidak
melaksanakan
pelaksanaannya
jalan eksekusi melalui
lan,
dapat
isi
ksakan
Pengadilan
terhadap
harta benda yang dimaksud dalam isi perdamaian itu. Putusan
perdamaian
dibandingkan
dengan
perdama
tu:
biayanya ringan,
biasa,
cepat
sederhana,
per
~4
putusan
etls
lebih
efis
dapat
apabila sinya
diselesaikan 4 ayat
sesuai dengan
putusan
(2)
dan
UU No.
Th. 1970;
kan pe
putusan perdamaian dapat
ksanaannya oleh
1;
karena mempunyai kekuatan ekse
putusan perdamaian tidak dapat dibanding, sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR. Upaya
yang
dapat
p "';ak yang dirugikan t
~laksanakan
oihak
antara
yang
dilaksanakan
d~dalam
a
at au
ditempuh
perdamaian yang
oleh tidak
lai~:
dirugikan
eksekusi ke Pengadilan
mengajukan
permohonan
ri setelah jangka waktu yang
diberikan dan perdamaian itu tidak dipatuhi oleh pihak yang lain;
46 pihak yang merasa kuatir akan dirugikan bisa langsung mengajukan
permohonan
eksekusi
pada
saat
akta
perdamaian itu ditetapkan oleh pengadilan; pihak
yang
dirugikan
bisa
menuntut
sebagai tindak pidana penggelapan,
pihak
yang
lain
jika terbukti bahwa
pihak tersebut sengaja mengalihkan harta kekayaan yang menjadi
obyek
perdamaian
tanpa
setahu
pihak
yang
dirugikan. Upaya penyelesaian terhadap hambatan bila ada pihak yang beritikad buruk yang tidak melaksanakan isi putusan perdamaian adalah: minta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan somasi atau teguran, bila tetap tidak dilaksanakan; mengajukan
per~ohonan
eksekusi
pada
Ketua
Pengadilan
Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah yang berbentuk surat penetapan yang dija1ankan oleh panitera atau jurusita.
2. Saran-Saran
Mengingat tertulis
sesuai
perdamaian dengan
harus
ketentuan
dibuat Pasal
dalam
1851
KUHP,
bentuk maka
para pihak yang mengadakan perdamaian harus
jelas dalam
membuat klausula,
irkan lain,
sehingga tidak dapat di
47 agar
dapat
memudahkan
dilaksanakan
dengan
itikad
baik
memeriksa
akta
sesuai dengan itikad perdamaian. Seyogyanya
hakim
tidak
sekedar
perdamaian serta mengesahkannya menjadi putusan perdamaian akan
tetapi
juga
senantiasa memberikan
pengarahan
untuk
penyempurnaan isi putusan perdamaian yang bersifat yuridis agar putusan perdamaian tidak diabaikan. Oleh karena putusan perdamaian sarna dengan putusan hakim
biasa
yaitu
sarna-sarna
mempunyai
kekuatan
eksekutorial maka pelaksanaan putusan perdamaian sebaiknya langsung
dieksekusi
penyelesaian masalah.
paksa
ingga
mempercepat
