PELAKSANAAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
JURNAL Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Oleh VERDA DHANAR ARSETA 10100062
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2016
ABSTRAKSI
Perceraian perceraian merupakan pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. UndangUndang perkawinan telah mengatur mengenai perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu di Pengadilan Agama. Kasus perceraian terus meningkat hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, masuknya pihak ketiga dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dan krisis akhlak. Semakin tingginya kasus perceraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengkaji pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, mengetahui akibat hukum perceraian. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sifat dari penelitian adalah deskriptif. Bahan atau materi penelitian diperoleh melalui data sekunder dan data primer. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan analisis dalam penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dimulai dari pemohon atau penggugat mendaftarkan ke Pengadilan Agama. Pemohon dan Termohon ataupun Penggugat dan Tergugat akan dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang. Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak berhasil mewajibkan kedua belah pihak menempuh mediasi, apabila tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian termohon atau tergugat dapat mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Putusan Pengadilan Agama dapat berupa permohonan atau gugatan dikabulkan, tidak berhasil maupun tidak diterima. Dalam hal permohohnan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya adalah pelaksanaan ikrar talak. Hambatan yang timbul Termohon atau Tergugat tidak memenuhi panggilan ,maka jurusita ketempat lurah tempat tinggal pemohon dan termohon memberi kewenangan kepada lurah tersebut untuk datang dalam sidang. Akibat hukum perceraian terhadap status anak kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik, sedangkan untuk harta bersama akan dibagi menurut aturan hukum yang dipilih kedua belah pihak akan menggunakan hukum mana yang berlaku.
ii
A. Latar Belakang Masalah Perceraian merupakan pemutusan hubungan suami dan istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang syah menurut syariat Islam dan juga negara. Banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian apalagi di jaman sekarang yang semakin komplek, berbagai permasalahan dapat muncul ditengah semakin modernnya teknologi dan semakin peliknya permasalahan hidup. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat data dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan juga orang yang berkunjung ke Pengadilan Agama cukup tinggi. Adapun faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidak harmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. Pada faktor ekonomi ini biasanya yang mengajukan cerai adalah istri, dengan alasan suami meninggalkan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah untuk keluarga. Kehidupan modern yang semakin canggih ternyata turut memicu pningkatan jumlah perceraian yang terjadi. Realitas ini terekam seiring dinamika kehidupan manusianya yang semakin materialistik dan sibuk dengan kehidupan dunia. Kecanggihan teknologi informasi pun turut berperan dalam peningkatan perceraian karena sebagai salah satu pemicu masuknya pihak ketiga ke dalam rumah tangga sehingga menimbulkan keretakan dalam hubungan rumah tangga baik yang semula harmonis apalagi yang sebelumnya sudah mengalami permasalahan. iii
Di kota Surakarta kasus perceraian juga terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari data Pengadilan Agama Surakarta pada bulan September 2012 bahwa kasus perceraian di kota Surakarta mencapai 582 Kasus. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah tidak ada tanggung jawab antara suami dan isteri, perselingkuhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan krisis aklak. Di dalam Islam, penceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Islam tetapi dibolehkan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Penceraian boleh dilakukan dengan cara talak, fasakh dan khuluk atau tebus talak.
Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang
perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 undang-undang perkawinan tersebut pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan merupakan ikatan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencinta untuk mengarungi bahtera keluarga secara sah. Tidak semua orang berhasil dan dapat mempertahankan perkawinan yang sakral tersebut sampai tua karena dapat dimungkinkan kedua belah pihak di kemudian hari tidak mengalami kecocokan sehingga apabila dengan perdamaian sudah tidak dapat dicapai maka berpisah merupakan hal yang dimungkinkan dan diperbolehkan dalam undang-undang perkawinan yang berasaskan pada hukum Islam.
iv
Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi sebenarnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w yang menyatakan bahwa thalaq adalah perbuatan yang dibenci Allah diantara perbuatan yang halal. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh dalam kehidupan berumah tangga apabila berbagai jalan lain sudah dilakukan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga atau dengan kata lain perceraian merupakan pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagiaan
yang dapat
diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu Oleh sebab itu undang-Undang perkawinan telah mengatur mengenai perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu di Pengadilan Agama. Seorang suami yang ingin menceraikan isterinya harus terlebih dahulu membuat surat gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Demikian juga selain suami, seorang isteri juga dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Agama apabila perkawinan yang telah berlangsung dinilai tidak harmonis lagi dan tidak lagi ada kecocokan bahkan apabila diteruskan akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, maka dapat mengajukan gugatan perceraian. Jadi gugatan perceraian hanya dapat dilakukan oleh pihak isteri, sedangkan apabila yang bermaksud menceraikan isterinya adalah seorang suami maka adalah dengan jalan membuat surat pemberitahuan ingin menceraikan isterinya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai pelaksanaan
v
perceraian dan juga permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta ? 2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta ? 3. Bagaimanakah akibat hukum dari perceraian ? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:Penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: 1.
Tujuan Obyektif a. Mengetahui pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. b. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. c. Mengetahui akibat hukum dari perceraian
2.
Tujuan Subyektif a.
Memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah Hukum Perdata.
vi
b.
Menyusun Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
D. METODE PENELITIAN Metode penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisa data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Metodos dan logos. Metodos berarti cara atau metode yang digunakan untuk tujuan. Logos berarti jalan atau melalui. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu tentang tatacara untuk menentukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu penelitian". Pada dasarnya suatu penelitian adalah merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan untuk lebih memperdalam segala sesuatu segi kehidupan, suatu penelitian harus dilakukan dengan metode-metode dan tehnik-tehnik tertentu. E. HASIL PENELITIAN Berikut adalah studi kasus tentang pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. 1. Putusan Nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.Ska Putusan No.0544/Pdt.G/2014/PA.Ska adalah putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas permohonan cerai talak dari pihak suami kepada istrinya yaitu sebagai berikut:
vii
HC, Umur
35 Tahun, agama Islam Pendidian SD, Pekerjaan
tukang Gibsum, tempat tinggal di Semanggi RT.01, RW.12, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai Pemohon. Melawan NS, Umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Semanggi RT01 RW12, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Termohon. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor Register 0544/Pdt.G/2014/PA Ska. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini: Mengadili 1. Menyatakan Termonon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta’ 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai
viii
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu) Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi’ul Awal 1436 H, oleh Ketua Majelis, dan Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut.
2.Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2015/PA.Ska Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memutus dalam perkara erai gugat antara: SS, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BTN Yogyakarta,, tempat tinggal di Penumping RT.01,RW.02 Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai Penggugat; Melawan Ir. Moch A, Umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Penumping RT.01 RW.02 Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai Tergugat Duduk Perkara
ix
Bahwa Penggugat
telah
mengajukan cerai gugat dengan surat
tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Surakarta
dengan
Nomor
Register
0541/Pdt.G/2015/PA.Ska. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1.
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3.
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
4.
Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Surakarta
untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Laweyan Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan 2 orang Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
x
terbuka untuk umum dengan
dibantu Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Surakarta terhadap kedua kasus perceraian yaitu yang pertama adalah cerai Talak yang diajukan suami kepada isterinya dan yang kedua adalah cerai gugat yang diajukan isteri kepada suaminya. Berdasarkan Putusan No.0544/Pdt.G/2014/PA.Ska, cerai talak diajukan seorang suami kepada isterinya karena telah meninggalkan suami dan anak-anaknya selama 7 tahun dengan alasan pergi ke Malaisya untuk bekerja. Dengan demikian Termohon cukup kuat alasan untuk mengajukan permohonan cerai Talak kepada isterinya yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama berturut-turut selama lebih dari dua tahun, sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kasus kedua adalah berdasarkan salinan Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2015/PA.Ska, yaitu gugatan
perceraian
yang diajukan isteri kepada suaminya karena terjadinya percekcokan secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, selanjutnya si suami juga meninggalkan isterinya dan tidak lagi menafkahi isteri dan anak-anaknya selama lebih dari dua tahun, sehingga isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Surakarta. Berdasarkan dua studi kasus tersebut akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan permohonan perceraian dan menjatuhkan putusan perceraian pada kedua kasus tersebut karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang didasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara suami dan isteri tersebut memang tidak lagi dapat
xi
hidup bersama. Majelis hakim sebelumnya telah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihakmelalui mediasi akan tetapi tidak berhasil dan para termohon juga tidak datang meskipun sudah dipanggil secara patut dan syah sehingga akhirnya dijatuhkanlah putusan perceran kepada pemohon tersebut. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta: Langkah yang dilakukan Pengadilan Agama apabila tergugat/termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasanya maka sidang ditunda dan majelis hakim memerintahkan kepada juru sita pengganti untuk memanggil kembali tergugat atau termohon selanjutnya majelis hakim sidang berikutnya.
menetapkan lagi tanggal
Apabila tanggal yang telah ditetapkan termohon atau
tergugat tidak hadir kembali dan tidak mewakilkan kuasanya maka sidang akan dinyatakan
ditunda
dan
menetapkan
tanggal
sidang
selanjutnya
dan
memerintahkan kepada juru sita kembali untuk melakukan pemanggilan yang ketiga kali kepada termohon atau tergugat. Apabila di persidangan yang ketiga termohon atau tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasanya sedangkan oleh Majelis Hakim tidak dapat didamaikan maka sidang tetap diteruskan dan dinyatakan tertutup untuk umum. Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini, dengan tidak hadirnya termohon atau tergugat akan diputus dengan acara verstek dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon atau tergugat di depan sidang pengadilan.
xii
Akibat Hukum Dari Perceraian : Menurut Pasal 41 Undang - Undang No. 1/1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah : 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kedudukan anak setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab orang tuanya. Lebih-lebih bapaknya tetap mempunyai kewajiban dan hak pada anak-anaknya berbeda dengan status ibunya. Jika dalam suatu hal misalnya anak gadisnya hendak melangsungkan pernikahan, maka bapak harus bertindak sebagai walinya, walaupun kemungkinan anak-anak ikut ibunya. F. Kesimpulan 1. Pelaksanaan Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dimulai dari pemohon atau penggugat mendaftarkan ke Pengadilan Agama. Pemohon dan Termohon ataupun Penggugat dan Tergugat akan dipanggil oleh Pengadilan
xiii
Agama untuk menghadiri sidang. Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak berhasil mewajibkan kedua belah pihak menempuh mediasi, apabila tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian termohon atau tergugat dapat mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Putusan Pengadilan Agama dapat berupa gugatan dikabulkan, atau tidak berhasil maupun tidak diterima. Dalam hal permohohnan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya adalah pelaksanaan ikrar talak. 2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta antara lain Termohon atau Tergugat tidak memenuhi panggilan Hakim meskipun telah dipanggil dengan patut. Apabila terjadi hal demikian, maka jurusita ketempat lurah tempat tinggal pemohon dan termohon memberi kewenangan kepada lurah tersebut untuk datang dalam sidang. Hambatan selanjutnya adalah Saksi tidak mengetahui tentang sengketa yang terjadi antara tergugat maupun penggugat. Hambatan ketiga dalam hal pembagian harta bersama tidak diperoleh kesepakatan, sehingga majelis hakim yang memutuskan setelah melalui pertimbangan hukum. 3. Akibat hukum
perceraian
membawa konsekwensi yuridis yang
berhubungan dengan status isteri, status suami, status anak dan status harta kekayaan. Sesudah perceraian bekas isteri dapat bebas untuk menikah setelah masa iddah berakhir. Terhadap status anak kedua orang tua tetap
xiv
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan
anak
maka pengadilan memberi
keputusannya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah kecuali tidak mampu. Selanjutnya pengadilan dapat juga mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi penghidupan pada bekas isteri. Akibat hukum terhadap harta bersama akan diserahkan oleh yang bersangkutan akan memakai hukum mana yang berlaku, antara lain adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan juga hukum adat. G. DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Djamil Latif, 1981, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju. _________________, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Mandar Maju. _________________, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju. Lili Rasjidi, 1991, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. Soemiyati, 1999, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty. Shodiq, 1998, Kamus Istilah Agama, Jakarta. CV. Sientarama, Sutrisno Hadi, 1985, Metode Research, Yayasan Penelitian Fak. Psikologi UGM. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Pers. xv
Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Sumur Bandung. Yahya Harahap, 1993, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989) , Jakarta: Pustaka Kartini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
xvi
xvii
