PERDAGANGAN ORANG DAN WAJAH PEMBANGUNAN BANGSA OLEH: SUBI SUDARTO
ARTIKEL 25 A.
PENDAHULUAN Bangsa Indonesia dikenal dengan menjunjung tinggi moral dan norma-norma, namun
kondisi sekarang sangat kontradiktif karena adanya pergeseran cara pandang yang membuat rantan bagi tumbuhnya nilai-nilai amoral, asusila dan terjadinya komunalisme peradaban yang tidak berpijak pada etika dan akar budaya-budaya local termasuk agama. Hal ini karena akibat sisi negative dari globalisasi dimana adanya penggusuran budaya local. Adanya perubahan budaya local (tradisional) menjadi modern, merupakan sebuah cara pandang dimana idiologi ini menunjukkan sebuah idiologi ekonomi mengarah pada libidonomic (sebuah system ekonomi yang mengeksplorasi berbagai potensi yang baik maupun buruk) secara ekstrem yang dimanfaatkan sebagai komoditi dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya di era modern saat ini. Desakan arus perkembangan sejarah manusia komtemporer dari tradisional ke modern ini mengakibatkan besarnya desakan tradisional yang terkikis sehingga lahirnya berbagai tantangan dan terjadi eksklusi terhadap masyarakat yang tidak bisa lepas dari kesulitan dan himpitan ekonomi. Realitas sosial akibat keangkuhan globalisasi yang ada antaranya membawa terjadinya trafiking (perdagangan orang), praktek perdagangan orang yang tidak lagi menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Trafiking prakteknya saat ini telah mengembalikan kehidupan kemasyarakatan kepada zaman jahiliyah dimana perbudakan dianggap sebagai hal biasa. Manusia dianggap sebagai barang dagangan yang dapat dipertukarkan dengan apa saja. Harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan menjadi hilang. Persoalan perdagangan orang akan sangat terkait dengan citra bangsa, moral, harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri.
Pembangunan ekonomi seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat namun sayangnya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan disini kami melihat adanya fenomena trafiking dan budaya sek bebas merupakan wajah pembangunan bangsa yang terjadi pada masyarakat kita.
Gambaran diatas merupakan permasalahan sosial dan
kemiskinan yang terkait lansung dengan peran negara. Hal ini menarik untuk dikaji mengapa 1
tumbuhnya perekonomian namun trafiking akibat kemiskinan semakin meningkat, bahkan melahirkan budaya seks bebas. Apakah karena budaya masyarakat kita yang cendrung menerima dan memelihara budaya saja? belum sampai pada mencari dan mempertanyakan kebenaran budaya tersebut.
B.
MASALAH SOSIAL Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk respon dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban dan pemberantasan praktek-praktek perdagangan orang di Indonesia. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Dari praktek perdagangan orang, umumnya mereka yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Mereka merupakan kelompok yang rentan dan lemah dan seringkali dijadikan sasaran empuk para traffikers. Perdagangan orang tidak lagi mengenal batas wilayah, baik antar kota, propinsi di Indonesia maupun antar negara. Jaringan mereka begitu luas dan rapi sehingga diperlukan sinergisitas semua pihak agar praktek perdagangan orang ini dapat tuntas diberantas. Hal ini tentu saja merupakan tragedi kemanusiaan dimana dalam era kemajuan ini manusia dijadikan alat perdagangan. Berdasarkan data Bareskrim Polda Metro Jaya tahun 2005, perdagangan perempuan dan anak Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia dan ke 18 di dunia. Persebaran trafficking in Person (TIP) asal Indonesia adalah ke Malaysia + 70.000 / thn, ke negaranegara EROPA + 100.000 / thn. Besarnya angka Perdagangan Orang tersebut merupakan sebagai akibat dari belum terjangkaunya hukum secara maksimal. Hal inilah sebagai salah satu faktor utama yang membuka peluang orang dalam memperlancar praktek Perdagangan Orang. Sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku sangat ringan dibandingkan dengan penderitaan berkepanjangan bagi peradaban kemanusiaan itu sendiri sehingga tidak memiliki aspek jera bagi para pelakunya. Maraknya Perdagangan Orang ini erat kaitannya dengan aspek bisnis yang menggiurkan secara ekonomi dan bisnis ini merupakan “the big bisnis industri ekonomi global” sebagaimana data berikut ini :
2
Sektor
Pendapatan per Tahun
Kehutanan
15,4 trilyun
Jasa
19,9 trilyun
Hotel
7,7 trilyun
Narkoba
12 trilyun
PSK
29,7 trilyun
Trafficking
26-32 trilyun
Sumber data Kepolisian RI
Akar masalah perdagangan orang amat kompleks, namun yang mencolok adalah kemiskinan, pengangguran, dan perekonomian yang gagal di daerah / negara asalnya. Jika dikaji lebih jauh, masalah perdagangan orang bersifat multidimensional karena bisa merupakan masalah keimigrasian, ketenagakerjaan, kejahatan, dan juga hak asasi manusia. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang bukan perkara mudah atau dapat dimudahkan sehingga tidak harus bergantung pada pendekatan hukum sematamata, tetapi juga pendekatan kesejahteraan sosial, ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan pendekatan budaya. Dalam
hal
pendekatan
budaya
seiring
dengan
prilaku
masyarakat
yang
memperlihatkan kepentingan dan mencari keuntungan kelompokya sehingga budaya yang merugi ini tidak membangun mental yang manjaga dan menguatkan persatuan dan persaudaraan secara menyeluruh. Ramalan Huntington menyebutkan “persoalan budaya merupakan permasalahan terbesar di abad ini”.1
C.
ANALISIS TRAFIKING Secara harfiah, trafiking merupakan istilah lain dari perdagangan orang yang disepakati oleh
internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, trafiking atau perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 1
Ricardi S Adnan, Potret Suram Bangsaku; Gugatan dan alternative Desai Pembangunan, UI Press, 2006,
3
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Landasan Teori Dalam mengkaji masalah trafiking ini kami menggunakan kacamata ekslusi sosial dan teori fungsionalisme kita akan menjawab apakah terjadi eksklusi sosial pada masalah traffiking
tersebut dengan melihat definisi eksklusi sosial dan teori fungsionalisme menurut beberapa tokoh kita dapat mencari hubungan antara eksklusi sosial traffiking dan kemiskinan, sehingga dapat melihat traffiking dengan masalah eksklusi sosial khusunya kemiskinan secara utuh. Eksklusi Sosial a. Menurut Bhalla & Lapeyre Didefinisikan secara luas, eksklusi sosial dilihat sebagai kegagalan satu atau lebih dari empat lembaga yang mengintegrasikan individu dan kelompok ke dalam komunitas masyarakat. Ini termasuk: lembaga-lembaga demokratis, yang mempromosikan integrasi sipil, pasar tenaga kerja, yang memfasilitasi integrasi ekonomi; negara kesejahteraan, yang mempromosikan integrasi sosial dan kemasyarakatan, dan keluarga dan jaringan sosial lainnya, yang mendorong integrasi ke dalam masyarakat setempat (Bhalla & Lapeyre , 1999) b. Menurut Somerville Somerville (1998) memberikan dua interpretasi eksklusi sosial yaitu (1) status menganggur untuk waktu lama atau terputusnya dari pasar kerja dan (2) penyangkalan hak-hak warganegara. Ada tidaknya pekerjan menjadi variabel yang menandai terjadinya eksklusi sosial. Tidaknya hak sosial warganegara juga menjadi indikator terjadinya proses eksklusi sosial. Proses stimatisasi, penindasan dan pembatasan melalui kebijakan, dan diskriminasi institusi lainnya membuat individu atau kelompok tereksklusi dari kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dari kedua defini diatas jelas menunjukkan tidak adanya jaminan kesejahteraan merupakan masalah besar yang dihadapi masyarakat miskin, dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan dasar menjadi sumber terjadinya traffiking dan ekslusi sosial. Teori Fungsionalisme Menurut Talcot Person struktur seperti tubuh (anatomi) manusia yang berhubungan satu dengan yang lainnya dimana adanya koordinasi antar lembaga. Tubuh manusia memiliki fungsi specific harus ada
4
keseimbangan, dinamis. Person berpendapat tidak mungkin terjadi konflik antara tangan kiri dan kanan karena adanya peran dan fungsi masing-masing yang jelas2. Dalam menjelaskan masalah traffiking yang memiliki kerumitan permasalah dan terkait dengan berbagai dimensi maka teori fungsionalis bisa membantu menguraikan mengapa terjadinya traffiking tersebut.
Pembahasan Permasalahan traffiking tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab terjadinya traffiking, yang memiliki tujuan dan modus sebagai berikut;
A. Faktor-faktor terjadinya Perdagangan Orang Berbagai faktor yang mendorong terjadinya praktek perdagangan orang, antara lain: 1. Faktor Kemiskinan (pengangguran, terbatasnya peluang kesempatan kerja, budaya malas, sedikit kerja banyak hasil) 2. Faktor rendahnya Pendidikan 3. Faktor lemahnya penegakan hukum 4. Faktor Nilai-nilai yang berkembang yang masih patriakhi 5. Faktor Ketidaktahuan 6. Faktor Arus Globalisasi 7. Faktor Degradasi Moral (Permisivisme)
B. Tujuan Pelaku Traffiker melakukan Perdagangan Orang Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam praktek perdagangan orang antara lain : 1. Eksploitasi (Fisik, ekonomi dan seksual) 2. Transplantasi Organ Tubuh 3. Perbudakan 4. Adopsi 5. Tujuan-tujuan Politik
C. Modus Perdagangan Orang 1. Penculikan : Bayi, Anak, dan Gadis remaja 2
TIM PSIK (Pusat Studi Islam Dan Kenegaraan), Negara kesejahteraan & Globalisasi, Penerbit: PSIK
Jakarta, 2007.
5
2. Bujuk Rayu teman : PRT, Buruh Migran, Pelacur 3. Jeratan hutang 4. Jeratan jasa 5. Duta budaya 6. Adopsi ilegal 7. Penipuan & Pemalsuan Identitas 8. “Kawin Pesanan” (mail order bride) Dari berbagai modus operandi mereka yang memperdagangan manusia maka yang paling dominan terjadi adalah tentang terbatasnya kesempatan kerja sehingga orang dengan mudah tergiur, tertipu bujuk rayu untuk mendapatkan pekerjaan, mulai dari penculikan apakah itu bayi, anak, atau Gadis remaja untuk dijadikan komoditi, Jeratan hutang, Jeratan jasa, bekerja dengan berkedok sebagai duta budaya, adopsi illegal, Penipuan & Pemalsuan Identitas atau bahkan “Kawin Pesanan” (mail order bride) yang saat ini juga marak dilakukan oleh para trafiker. Kurangnya informasi mengenai ketenagakerjaan, misalnya jenis keterampilan yang dipersyaratkan, upah yang didapatkan serta prosedur ketenagakerjaan, mengakibatkan sebagian pencari kerja hanya mengandalkan „kepercayaan„ kepada kenalan, tetangga atau seseorang yang mau mengajak mereka bekerja. Bekerja di luar daerah merupakan tawaran yang sangat menarik, tanpa memikirkan resiko yang harus ditanggung biasanya pencari kerja mau saja mengikut kepada orang yang dipercaya dapat menolongnya. Inilah kesempatan yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai sindikat perdagangan manusia. Calon korban dibujuk dan dirayu serta menjanjikan upah yang menggiurkan agar mau mengikuti kehendak sidikat ini.
Anda
sudah mengetahui pengertian dan penyebab terjadinya trafiking. Namun demikian, Anda masih perlu mengetahui dan memahami pertanyaan berikut : 1. Jelaskan akar masalah mengapa orang diperdagangkan? 2. Apa tujuan orang diperdagangkan? 3. Sebutkan berbagai modus perdagangan orang? Perlindungan terhadap tenaga kerja Anda telah memahami pengertian dan latar belakang terjadinya praktek perdagangan manusia (trafiking). Ini bukan lagi masalah sepele bahkan sudah tergolong ke dalam kejahatan terhadap nilainilai kemanusiaan. Isu kritis dalam bidang pembangunan sumber daya manusia dewasa ini adalah pendidikan belum menjadi prioritas utama penduduk Indonesia. Kemiskinan yang berantai dan maraknya pengangguran memicu masyarakat untuk bermigrasi ke luar wilayahnya tempat tinggalnya bahkan sampai ke luar negeri. Gagalnya sistem pendidikan menjangkau semua masyarakat, khususnya masyarakat miskin telah berdampak terhadap munculnya penipuan dan sindikat perdagangan manusia.
6
Migrant Care, sebuah organisasi sosial masyarakat memperoleh data 2/3 dari 1.200 000 orang buruh migrant bekerja secara ilegal. Akankah kondisi seperti ini kita biarkan? Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan sejauh mana kebijakan pemerintah untuk memerangi trafiking?. Secara khusus akan dibahas tentang implementasi kebijakan Pemerintah yang terkait dengan upaya pencegahan trafiking. Selanjutnya beberapa informasi mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia dan undang undang yang dijadikan dasar program pencegahan trafiking dan perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan data Bareskrim Polda Metro Jaya tahun 2005, perdagangan perempuan dan anak Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia dan ke 18 di dunia. Persebaran trafficking in Person (TIP) asal Indonesia adalah ke Malaysia + 70.000 / thn, ke negara-negara EROPA + 100.000 / thn. Perlindungan Tenaga Kerja Berdasar Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 1.
Perjanjian Kerja Untuk menghindari terjadinya perdagangan orang atau trafiking dengan modus bujuk rayu atau penipuan untuk bekerja di dalam dan diluar negeri, maka tenaga kerja harus memastikan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja akan menjadi bukti adanya pelanggaran (wan prestasi) atau tindakan pidana perdagangan orang. Bab x A, Hak Asasi Manusia, Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sedangkan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Perjanjian kerja yang dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Pada prinsipnya perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara tertulis. Perjanjian tertulis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain perjanjian waktu tertentu, perjanjian kerja antar daerah, perjanjian kerja antar negara dan perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja dimaksud dibuat atas dasar: (a) kesepakatan kedua belah pihak, (b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, (c) ada pekerjaan yang diperjanjikan, dan (d) pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan kemampuan dan kecakapan adalah para pihak yang mampu dan cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, bagi anak berusia 15 tahun sampai dibawah 18
7
tahun untuk melakukan pekerjaan yang bukan termasuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yang menandatangi perjanjian adalah orang tua atau walinya. Yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja tertulis antara lain: a.
nama, alamat dan jenis usaha perusahaan;
b.
nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh;
c.
jabatan atau jenis pekerjaan;
d.
tempat pekerjaan;
e.
besarnya upah dan cara pembayaran;
f.
syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g.
mulai dan jangak waktu berlakunya perjanjian kerja;
h.
tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
i.
tanda tangan para pihak dalam perjanjian.
2. Hak-hak Pekerja/Buruh Perempuan. Peraturan perundang-undangan dibidang norma kerja perempuan berdasarkan sifatnya dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu: protektif, korektif dan non diskriminatif. a. Protektif Peraturan perundang-undang dibidang norma kerja perempuan yang bersifat protektif ditujukan untuk melindungi fungsi reproduksi perempuan, memaksimalkan fungsi reproduksi yang melekat pada pekerja/buruh perempuan, menjamin pekerja/buruh perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksi masih tetap mempunyai akses dan tetap dapat memberikan partisipasinya dalam pekerjaan, memberikan kesempatan pekerja/buruh perempuan untuk menjalin dan membangun rasa kasih sayang dengan anak yang baru dilahirkan
dan
memberikan
kesempatan
kepada
pekerja/buruh
perempuan
untuk
mempersiapkan generasi penerus yang bekualitas. Hak-hak pekerja/buruh perempuan terkait dengan perlindungan fungsi reproduksi adalah: 1) Istirahat haid (pekerja/buruh perempuan dalam masa haid merasa sakit dan memberitahu kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 2) Istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. 3) Istirahat gugur kandung. 4) Kesempatan menyusui bayi. 8
5) Larangan mempekerjakan pekerja/buruh perempuan berusia dibawah 18 tahun pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 6) Larangan mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00 jika menurut keterangan dokter dapat membahayakan kehamilan. 7) Larangan rekrut calon tenaga kerja Indonesia dalam keadaan hamil.
b. Korektif Peraturan perundang-undang dibidang norma kerja perempuan yang bersifat korektif ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kedudukan pekerja/buruh perempuan, menghilangkan berbagai ketentuan yang menghambat perempuan/buruh dalam pekerjaan, membuka kesempatan bagi pekerja/buruh perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliknya secara maksimal dan memberikan peluang bagi pekerja/buruh perempuan untuk mecapai kedudukan yang maksimal. Hak-hak pekerja/buruh perempuan terkait dengan korektif adalah: 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 wajib: memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 2) Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja/buruh perempuan dengan alasan: hamil, melahirkan, gugur kandungan, menyusui bayinya. PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud batal demi hukum.
c. Non diskriminatif Peraturan perundang-undang dibidang norma kerja perempuan yang bersifat non diskriminasif ditujukan menhilangkan setiap pembedaan, pengecualian, atau pilihan lainnya yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan. Hak-hak pekerja/buruh perempuan terkait dengan non diskriminatif adalah: 1) Larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan (diskriminasi dalam perekrutan). 2) Larangan diskriminasi dalam perlakuan (menganggap pekerja/buruh perempuan sebagai lajang walaupun yang bersangkutan mempunyai keluarga). 3) Larangan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 4) Larangan diskriminasi dalam pengupahan (membedakan upah yang diberikan kepada pekerja/buruh laki-laki dengan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya)
9
3. Hal-hal yang harus diperhatikan pada proses Perekrutan Tenaga Kerja Prosedur dan mekanisme rekrut (penerimaan pekerja/buruh) tenaga kerja untuk ditempatkan di dalam diatur dengan Keputusan Menteri Nomor: KEP-203/MEN/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri dan penempatan di luar negri diatur dengan Undang-Undang RI Nomor: 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri. Mekanisme yang perlu diperhatikan adalah: Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri: a. Pelaksana penempatan tenaga kerja dalam negeri adalah Departemen Tenaga Kerja/Dinas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta. b. Pemberi kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang diperlukan dengan syarat mempunyai alamat dan penanggungjawab yang jelas. c. Pemberi keja dilarang mengalihkan tenaga kerja yang telah direkrut kepada pemberi kerja lainnya secara langsung maupun tak langsung tanpa persetujuan tenaga kerja yang bersangkutan. d. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) wajib memiliki Surat Ijin Usaha Penempatan (SIUP). e. Setiap pemberi kerja atau pelaksana (LPPS) yang akan melaksanakan penempatan harus memiliki Surat Persetujuan Penempatan (SPP) yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. f. Masa berlakunya SPP paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. g. Perjanjian kerja harus ditandatangi oleh pemberi kerja dengan tenaga kerja. h. Keterangan lebih detail hubungi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
Penempatan Tenaga Kerja Di Luar Negeri: a. Pelaksana penempatan tenaga kerja di Luar Negeri adalah Pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). b. PPTKIS wajib mendapatkan Izin Tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c. Penempatan TKI pada pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan dan Mitra Usaha dimaksud harus berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan di negara tujuan. d. Dalam melakukan perekrutan wajib memiliki Surat Ijin Perekrutan (SIP) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. e. Ada Penyuluhan atau pemberian informasi tentang tata cara perekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI/TKI, situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan, 10
tata cara perlindungan bagi TKI. Penyuluhan dilakukan oleh pelaksana penempatan wajib mendapat bersetujuan dari Dinas yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan. f. Mempunyai Perjanjian Penempatan TKI antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI dan Perjanjian Kerja antara TKI dengan pengguna yang ditandatangani oleh TKI dihadapan pejabat yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan sebelum berangkat ke luar negeri. g. Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
Komitmen Negara Untuk Pencegahan Trafiking Di Indonesia Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak azasi manusia, karena korban diperlakukan sebagai barang dagangan, dirampas haknya serta diperlakukan secara tidak manusiawi dan tidak sedikit yang berakibat kematian. Umumnya korban mengalami trauma sebagai dampak dari trafiking tersebut. Data korban perdagangan orang yang didampingi IOM medio Maret 2005 – April 2008 sebanyak 3.127 korban dengan proporsi 25,6% umur anak (laki-laki dan perempuan), 67,6%
perempuan dan 6,7% laki-laki dewasa (Laporan IOM Indonesia, 2008).
Berdasarkan daerah asal, maka para korban sebagian besar berasal Kalimantan Barat (707), Jawa Barat (650), Jawa Timur (384), Jawa Tengah (340), Nusa Tenggara Barat (217), Sumatera Utara(211), Lampung (157), Nusa Tenggara Timur (122), Sumatera Selatan (65), Banten (64), Sulawesi Selatan (55), dan DKI Jakarta (42). Sementara dilihat dari daerah atau negara tujuan mereka diperdagangkan adalah selain di dalam negeri, sebagian besar ke Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, Jepang, Syria, Kuwait, Taiwan, Iraq . Sementara itu berdasarkan berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian RI tentang proses penanganan saksi dan / atau korban perdagangan orang adalah sebagai berikut :
11
Data Kasus TPPO 2004 s.d 2008 JUMLAH TAHUN
KASUS
KORBAN P21
PELAKU
DEWASA
ANAK
2004
76
35
83
103
-
2005
71
27
83
125
18
2006
84
59
155
496
129
2007
177
88
240
333
150
(s.d Maret 2008)
53
38
11
8
22
Data Bareskrim Polri 2008
Sementara itu, data anak-anak yang dieksploitasi secara seksual terutama anak yang dilacurkan juga tinggi. Menurut hasil studi Hull dkk (1997) dan Farid (1999), anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi (40.000–70.000 atau bahkan lebih). Biasanya proses pelacuran paksa melalui modus perdagangan orang. ARAH KEBIJAKAN Tingginya tingkat kejahatan trafficking dan semakin besarnya faktor yang mempengaruhi trafficking di Indonesia mendorong berbagai pihak terutama pemerintah Indonesia untuk segera menangani dan mencegah kejahatan trafficking. Melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002, diterbitkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, periode 2002 – 2007 yang menjadi dasar bagi pemerintah nasional dan daerah menangani dan mencegah praktek trafficking. Sejak saat itulah berbagai upaya pencegahan dan penanganan trafficking dilakukan lebih terfokus. Pada tahun 2004, pemerintah mengesahkan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang memiliki kedekatan substansi dan implementasinya sangat berhubungan dengan upaya penanganan trafficking. Saat ini dengan telah disahkannya Undang – Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbagai upaya penanganan dan pencegahan trafficking baik di tingkat nasional maupun daerah telah memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Undang-undang tersebut juga telah mengamanatkan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk memberantas trafficking oleh pemerintah dan masyarakat.
12
Sejalan dengan Undang-undang tersebut, telah disahkan juga UU No.39 tahun 2006 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) dan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
STARTEGI KEBIJAKAN 1. Menjalin aliansi strategis dengan pemangku kepentingan, serat membangun kesepakatan operasional dengan mennjadikan RAN PPO menjadi acuan bersama 2. Membangun kesepakatan legislatif setiap penyusunan Undang undang dan atau peraturan daerah agar senantiasa memperhatikan muatan kepentingan perlindungan perempuan dan anak dari trafficking. 3. Melaksanakan harmonisasi instrumen hukum Internasional dan hukum Nasional yang memperkuat usaha untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak 4. Memperkuat koordinasi upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak ( P3A) 5. Membangun jejaring kerjasama yang kuat dengan semua komponen masyarakat ,agar secara mandiri memerangi trafiking 6. Melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan (fund rising) demi mempercepat pelaksanaan RAN PPO.
SASARAN Sasaran utama dari kebijakan penghapusan trafiking diprioritaskan kepada tujuan yang dapat : 1. Membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap masalah trafficking 2. Membentuk panitia kerja pembentukan
peraturan perundang-undangan dan penindakan
hukum terhadap pelaku trafiking 3. Penataan dan perluasan kelembagaan yang efektif dan responsif terhadap korban traffiking 4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum 5. Penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan dan ekonomi
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAFIKING Searah dengan kebijakan penghapusan trafiking, Departemen Pendidikan Nasional
berperan
sebagai sektor yang bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan trafiking. Kebijakan pendidikan terkait dengan upaya ini bertujuan untuk :
13
1. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja terpadu antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta ditiap tingkat wilayah dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun 2. Memperluas akses pendidikan untuk peningkatan partisipasi pendidikan khususnya bagi anak perempuan 3. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan dengan memberikan dana stimulasi dalam bentuk blokgrant melalui organisasi perempuan atau organisasi social kemasyarakatan yang menangani pendidikan perempuan. 4. Mengintensifkan program pendidikan kecakapan hidUp (lifeskill) perempuan sebagai pembekalan mengisi kesempatan kerja professional dan bermigrasi yang aman 5. Meningkatkan intensitas penyebaran informasi permasalahan Trafficking kepada masyarakat melalui penyuluhan, radio komunikasi dan media tradisional yang dikemas dalam paket program pendidikan pencegahan trafiking.
KESIMPULAN DAN SARAN Pentingnya strategi pengarusutamaan gender Dari berbagai penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kesetaraan gender membawa manfaat bagi semua orang. Dengan pengarusutamaan gender, maka setiap kebijakan negara, aksi masyarakat, maupun institusi negara dan masyarakat harus menjadikan gender sebagai arus utama (mainstream) pembangunan. Melalui strategi ini maka perempuan dan laki-laki dapat memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan
memperoleh
manfaat yang sama dari hasil pembangunan itu sendiri. Dalam kenyataannya perempuan dan anak perempuan terus saja mempunyai tanggung jawab utama untuk pekerjaan pekerjaan yang tidak dibayar dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus kebersihan rumah tangga serta mengasuh anak. Karena kebiasaan yang demikian ini maka anak perempuan lebih berpeluang memperoleh tawaran bekerja sebagai pekerja rumah tangga.Terdapat kaitan yang jelas antara anak perempuan dalam sector pekerja rumah tangga dengan perdagangan anak untuk seksploitasi tenaga kerja. Bentuk kerja anak yang illegal dan tersembunyi yaitu menjadi pekerja seks komersial Semakin banyak anak perempuan dan perempuan dewasa diperdagangkan untuyk tujuan eksploitasi. Mereka bekerja di dunia prostitusi, menjadi pekerja rumah tangga atau bekerja di pabrik kecil.Perempuan merupakan pekerja yang disukai karena sering kali mereka bersedia bekerja keras meskipun dalam kondisi tidak baik. Mereka disosialisasikan menjadi pekerja yang patuh dan bekerja keras, tidak protes maupun menuntut. Harus dihindari peluang yang memungkinkan anak masuk 14
dalam eksploitasi dimana anak anak , umumnya anak perempuan di jual kepada perantara karena janji janji palsu kepada anak maupun kepada orang tuanya. Trafiker menjanjikan bahwa mereka akan dipekerjakan di tempat lain yang aman dan dibayar. Pada kenyataannnya mereka menjadi budak ditempat pelacuran , tempat kerja berupah rendah atau pekerja rumah tangga dalam lingkungan yang kurang nyaman. Upaya pencegahan perdagangan anak hanya akan sukses bila semua unsur (pemerintah dan masyarakat) secara bersama sama mengidentifikasi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender yang menghalangi upaya penghapusan trafiking. Ketidak setaraan gender sering terbangun ke dalam mekanisme dan proses institusi dan organisasi. Memberikan kesempatan
dan akses yang sama
terhadap anak laki laki dan perempuan setidak tidaknya dapat mengurangi kesenjangan gender. Para pengambil kebijakan ditingkat lini bawah yang memahami dampak buruk
kesenjangan gender
Kepada keluarga yang paling miskin dan kurang beruntung , perlu diprioritaskan memperoleh skim skim untuk membantu mereka memperoleh pencaharian yang lebih layak tanpa mengorbankan hak anaknya. Memperkenalkan cara migrasi yang aman Dalam Bab terdahulu sudah dijelaskan bahwa trafiker sering menggunakan teknik/tipuan dan cara berjanji memberikan pekerjaan, menjanjikan upah yang menggiurkan dan apa bila korban sudah berhasil dibawa, tidak jarang korban disiksa, dibius dan diculik. Oleh karenanya sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat di lokasi rentan trafiking atau daerah pengirim tenaga kerja untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang perusahaan dan pekerjaannnya kelak. Caranya antara lain sebagai berikut : 1. Sebelum memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan, calon harus dapat membedakan antara migrasi berdolkumen (legal) dan tidak berdokumen (illegal) . Migrasi berdokumen yaitu . orang yang diijinkan untuk masuk, tinggaldan bekerja di negara lain dan dilindungi oleh hukum ketenagakerjaannya.migrai tidaak berdokumen yaitu orang yang tidak diberikan iijinoleh negara penerima untuk masuk, tinggal dan bekerja dan sering menjadi korban dan sasaran penyimpangan. 2. Coba mendapatkan informasi tentang perusahaan dan pekerjaan. Cari tahu tentang sifat pekerjaan yang dijanjikan, tempat di mana akan bekerja, dan apakah pekerjaan tersebut legal. Yakinkan bahwa informasi yang diperoleh bersumber dari orang yang dapat dipercaya, berwewenang dalam bidang ketenaga kerjaan, dari kementerian luar negeri atau lembaga swadaya masyarakat yang membantu pekerja migran. Harus diwaspadai bahwa pelaku perdagangan sering kali orang yang dikenal, seperti tetangga, teman, bahkan mungkin kerabat dekat. 15
Cek dengan sumber yang dapat dipercaya apakah agen yang merekrut itu memiliki ijin yang masih berlaku/ijin yang sah. Dengan sumber yang dapat dipercaya di dalam negeri dan bagian tenaga kerja di kedutaan besar negara yang di tuju , apakah perusahaan yang akan mempekerjakan tersebut adalah perusahaan yang sah. Apabia agen rekrutmen yang dapat dipercaya tersebut mengenakan biaya untuk perjalanan dan membayarinya lebih dulu, cari tahu dan minta kejelasan secara tertulis mengenai : (1) untuk apakah biaya tersebut; (2) berapa yang harus dikembalikan seluruihnya dan (3) berapa lama pengembalian pinjaman tersebut serta (jika hal itu dipotong dari gaji, berapa setiap bulannya yang harus dipotong dari pembayaran gaji) Cari tahu tentang syarat pekerjaan dan cek apakah calon mempunyai kualifikasi yang tepat. Jika kualifikasinya belum memenuhi syarat, cek kepada perekrut apakah akan dilakukan pelatihan , dan jika pelatiuhan dilakukan apakah dikenakan biaya kepada calon? Harus dipahami betul apakah agen rekruitmen menjelaskan berapa lama dan syarat suyarat kontrak kerja dan kondisi untuk perpanjangan. Tanyakan agen rekruitmen
tentang beberapa nama dan informasi kontak yang pernah
menggunakan jasa layanan perusahaan tersebut.Hubungi beberapa orang ini dan tanyakan tentang pengalaman mereka. 3. Waspadai dan ajak calon untuk mengetahui secara pasti hal hal berikut : Berapa gaji yang akan diterima, bandingkan dengan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan . Apakah gaji tersebut cukup bernilai dibanding kan bekerja di tempat lain? Bagaimana biaya hidup di negara yang dituju, ajari mereka untuk menghitung apakah masih menguntungkan untuk bekerja di sana? Berapa lama akan bekerja sebelum dapat mulai menabung, apakah masih menguntungkan untuk bekerja di sana? Apabila perekrut atau majikan menawarkan uang muka untuk menutupi pengeluaran kita, yakinlah bahwa kita tahu dengan pasti berapa jumlahnya, bagaimana sifat hutangnya, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman itu. Usahakan agar kontrak kerja ditulis dalam bahasa sendiri. Jika perkrut atau majikan tidak mau menunjukkan kontrak atau
mendiskusikannya dengan calon, kewaspadaan harus lebih
ditingkatkan
16
Cobalah mengusahakan pinjaman lunak dari pemerintah. Sebelum menandatangani kontrak apapun, bacalah dengan cermat isinya dan yakin bahwa isi kontrak sudah dipahami
oleh calon. Jika belum mengerti, minta penjelasan dan minta
diterjemahkan ke dalam bahasa calon.jangan hanya percaya pada apa yang dikatakan oleh perekrut atau majikan. Ajarkan agar ia tidak mau menandatangani kontrak apapun yang belum atau kurang dipahaminya, atau kurang memuaskan baginya. Kontrak akan dianggap lengkap dan mengikat apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan salinan kontrak haruslah dimilki oleh pekerja, dan mendaftarakannya pada pihak ketenaga kerjaan di daerah asal. Kebutuhan untuk pergi dan bekerja di luar negeri sekurang kurangnya dapat membiayai : (1) paspor dan visa ;(2)tiket pesawat, kereta apai atau bis serta pengeluaran selama dalam perjalanan;(3) pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan bila pergi ke luar negeri;(4) biaya agen (rekruitmen). Selalu minta kuitansi dan bukti pnegleuaran apapun yang akan di bayar kepada agen, dan jika dibayar dengan cicilan , mintalah jadwal pembayaran secara tertulis. Jika calon berpikir pergi ke luar negeri untuk menikah, arahkan mereka untuk melakukan hal hal berikut :
Cari tahu maksud sebenarnya laki laki yang akan dinikahi dan mencari informasi tentang hukum perkawinan dan hak hak istri di negaranya, sebelum memutuskan untuk menikah dengannya Perlu diketahui bahwa banyak perempuan yang ditipu dengan menikahi laki laki asing dan kemudian diperdagangkan ke negara lain untuk dieksploitasi. Perkawinan bisa semu/palsu tidak sah secara hukum. Bahkan ketika perkawinan sah, tujuan perkawinan mungkin tidak seperti yang diharapkan. Sejumlah perempuan diperlakukan buruk oleh suami dan keluarganya;beberapa bekerja sebagai budak dan lainnya dipaksa bekerja dalam pelacuran Sekalipun menikah dengan laki laki asing, tidak secara otomatis akan mendapatkan surat ijin tinggal tetap di negaranya. Persiapan untuk keberangkatan, penting sekali bagi calon untuk : Mempersiapkan minimal dua salinan semua dokumen penting yang berhubungan dengan perjalanan, paspor, kartu identitas lainnya, foto dan alamat perusahaan atau majikan.Membawa satu set dokumen asli dan satu set salinannya. Menyimpannya di tempat yang paling aman. Meninggalkan satu set dokumen tersebut pada keluarganya atau teman yang dapat dipercaya. Membawa alamat dan
17
nomor telepon yang dapat dihubungi, alamat kedutaan besar di negara tujuan, konsulat atau organisasi pekrja migran di negara tujuan atau di daerah asal yang dapat membantu dalam situasi darurat. Mendapatkan alamat dan informasi kontak dari sesama pekerja yang berangkat bersamanya, harus diusahakan mendapatkan teman atau koneksi yang mungkin di negara tujuan, sehingga kalau dia membutuhkan pertolongan atau nasehat mereka siap membantu.
Mengetahui kedaan di negara tujuan Jika memungkinkan mendapatkan buku atau brosur tentang situasi di negara tujuan, agar calon dapat mengetahui gambaran tentang situasi umum, aspek aspek budaya yang perlu diketahui. Snagt penting mempelajari kosa kata dan ungkapan dasar dari bahasa di negara tujuan. Buatkan catatan tentang bahasa dan ungkapan dasar tersebut, misalnya :” bagaimana caranya saya pergi ke kedutaan Indonesia…? ; saya butuh pertolongan…? Dimana saya dapat menelepon..? dsbnya.”
DAFTAR PUSTAKA 1. Ayu sulistiowati, Bali Process, Dukungan Bagi Korban Perdagangan Manusia, Kompas, 7 November 2005 2. Nelien
Haspels
dan
Busakorn
Suryasarn,
Meningkatkan
kesetaraan
gender
dalam
penanggulangan pekerja anak serta perdagangan perempuan, ILO, IPEC Sub Region untuk Asia Timur, 2005 3. Sinaga, R. Betty D, Kumpulan materi” sosialisasi Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking,)di Surabaya, Depdiknas, 2005 4. Sinaga ,R. Betty D, Kumpulan materi evaluasi pelaksanaan model pencegahan trafiking, Pontianak, Depdiknas ,2006 5. --- Pendidikan berwawasan gender, Depdiknas, 2004 6. ---
Laporan perdagangan manusia, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan,) 2005 7. ---- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , 2007 8. Perpres Nomor 69 Tahun 2008, tentang Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2008 18
9. JIM IFE, Frank Tesoriero, Alternatif Pengembangan masyarakat di era Globalisasi; Community Development, Penerbit: Pustaka Pelajar Jokjakarta, 2008 10. Edi suharto, PhD. Kebijakan Sosial; Sebagai KebijakanPpublik, Penerbit: Alfabeta Bandung 2008. 11. TIM PSIK (Pusat Studi Islam Dan Kenegaraan), Negara kesejahteraan & Globalisasi, Penerbit: PSIK Jakarta, 2007. 12. Ricardi Adnan, Potret Suram Bangsaku, Penerbit: Fisip Press UI Depok, 2006. 13. Suwarno, Alvin Y. So. Perubahan Sosial dan Pembangunan, LP3ES Jakarta, 2006.
19
