•
o I
Soeryo Adiwibowo Moh. Shohibuddin Laksmi Adriani Savitri Sofyan Sjaf M. Yusuf
It SAINS It.,.",uc J.~IOII)- "
Analisis Iso di Tiga Taman Nasionallndonesia
Daftar lsi Ha laman iii
KAlA PENGANTAR
OAFTAR 151 BAS I.
vii
,
PENOAHULUAN 1.1. lata. 8elakang
1.2. Tujuan Stud;
BAS II.
PENOEKATAN DAN METODE STUOI
3
2.1.
3
KerolngKa Perniki, .. n
, ,
2.2. lekas; Stud; 2.3. Mctode Stud; BAS III.
PERATURAN PERUNDANGAN KONSERVASI; Refleksl f'~itjk KawiI$an Konservasi
3.1 . Perkembangan Nala sl ilmiatl Mengenai
3.2.
~aturan ~undang ....mdangan
Kon~asi
Konse
3.3. Undang-undang Pokolt Agrar\;l
3.4. Perubahan Instilusi Peoguasaan Sumber Oaya Hut .."
BAS IV.
PROFll TlGA TAMAN NASIONAl 4.1.
BAB V.
ProlilTarT\iln Nasional Ujung Kulon
, , 8
" "
,. "
4.2. Prot'll TarTliln Nasional Kerlncl Seblat
"
4.3.
"
ProfilTaman Naslonal Lore Llndu
STRUKTUR RUANG WILAYAH , PEREKONOMIAN DAN KEPENDUDUKAN
4S
5.1. Taman Nasional UjUrl9 Kulon
"
S.2. Taman Naslonal Kerinei Seolat
_ " " _ , , r.. _ _ _ ovii
52
BAB VI.
RESPON BALAI TAMAN NASIONAL TERHADAP PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 6.1. Tipe Pefmu~im~n dtl
Re~ponl :
6.3.
Kesepakatan
Rela~inY
deng3n TalTl
Na~ional
Pengakuan Hukum Ada! KOmefV3~i
Be.sama
Ma~ya.aka!
6.4. Respon 2; Kesepakatan Kon..ervas; yang Meng
Respon 3: Kesepak3t
6.6.
Respo n 4; Pembina .. n Daerah Peny .. ngga dan Enk lalle
6.7.
Respon 5: Pemindah.ln Penduduk (Resetelmen atilUTfimsmig,asi Lokal
61
. 61
" " " " " 8S
6.9. KoordinaWKerj3s.a1Tl
R~pOn
89
6.10. Si ntesis Relasl Kekuasaan
BAB VII.
KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN
97
DAFTAR PUSTAKA
101
GLOSSARY
103
viii ·
_l1li_.
Il00 _ _ _
I Pendahuluan
1.1.
La tarB~lakan9
BoIeh dikatakan tidak ada kawasan taman nasional di
I~
yang ~bits sarna sekali dan konflik ru-
ang dengan permukiman dan poemnian. Are,,1 permukiman dan pertanian yang beoninggung<>n dan/atau te<-
I.. tak dl dalam kawasan kOlls.efYas.i s.ering dipandang Sf'bagal $umber .. nCllman bag; kele·5tarian dan keutuhan kawasan. Berdasarkan peraturan pe.undanga n yang berlaku, areal permukiman dan perlanian dipandang
s.ebaga; linda k pe'3mb
umn)'a berkisa, dar; terootasnya lahan yang dikuasai, sumber daya hUlan yang diakses merupe<»-beda. KMflik ruang yang limbul di kawa~n konservasi umumnya bersifat speli~k-Iokasi dan cenderung merupakan muara dari konflik berlcepanjangan penguas.aan sumber-sumber agraria antara masyarakat setempat dan ne{jara. ~mentara BalaiTaman Naslonal, sebagai Ofgan pemerintah yang berlanggung·jawab alas keutuhan kawasan, pada umumnya merespon konfl ik agfafia ini seea ra linier dan berbasis peraturan pe.und,"'ga n konservasi. Sehingga t ida k h eran kalau di tama n nasional tertentu resetelmen alau pemukiman kembali dapat membe.ikan solusi. namun di taman nasional yang lain langkah lersebut justru mendapalkan reaksi keras dad masyarakat. s.o.mentara di uman nasional yang lain Balai Taman Nasional jUSlru memberlkan peogakuan atas akses dan konno! masyaraltat terhadap sumber daya hutan. Odlam konclisi sepeni itu. para kepala taman Nlsional be.;uaog untuk menemultan tiodakan yang paling sesuai. Menilik situasi te<sebut maka menjadi penting untuk diketahul apa cara...:ara yang ditempuh BalaiTaman Naslonal dalam mere spon atau meoylkapi konflik akses atas rua"9 tersebut' Sejauh mana e(ektivitas tindakan te.sebut? Apabila .elasi kckuasaan lpowe r) a ntar3 Balai Taman Nasion31da n ma syarakat setem pat be rujung pada kekerasan,lantas sejauh mana eskalasi konflik te.sebut dap.lt dicegah dan dlkend3likan' Ap.lkah ada la"9kah-1angltah p<eventif dan pengendalian yang tepat untuk merespon masalah pe.mukiman dan perlanian di clal3m ltaw3san taman Nlsional? Stud; Inl dlseler>gg.arakan untuk men;"wab penanyaoan-pe
1.2. TuJu. n St ud; Ada tiga tuj .... n y;ong h. ndak dicapa i dari studi In l: I.
Mem pelajari kebijakan dan peraturan perundangan yang mempengaruhi dan mengendalikan ke giata n pemu klman dan pertaniM ya ng berada dl dalam kawasan taman nasiona l:
2.
Menganali~is .espon pemerintah dalam 'THmyikapi dan mengatasi ma~lah pemukiman dan per-
_",,--.dJr.,. _ _ _",
tan ian yang tc.lctak di dalam kawasan laman na~ional, tetmasuk pertimbangan polilik dan hukum di bclakangnya, sella pengaruh respon le.sebut te.hadap konservasi da n keh;dupan komunilas; 3.
Membanding pe.kembangan pemuklman dan '''''pon yang ditempuh o/('h pemerintah dl beberapa laman nasional lertentu.
2 Pendekatan & Metode Stud;
1.1. Kerangka Pernik;,an O~I~m
51 Ud i ini keberadaan permukiman dan pertanian d; dJIJm kJw~san konservasi y,'"g te l ~h di kuku-
rlegMa. y~llg selanj utnya menimbulkan konfl ik antara masyarakat dan SaI
mengandung makna "sekumpu lan kekua:;aan" r a bundleofpewer.;") berbeda dengan proper!i yang memandang akses sebagai "sekumpulan hak" ("0 bundleo(rjghr,"). Sehingga bila dalam studi proper,i ditela~h re las i properti utama nya yang berkenaa n dengan klaim atas hak. maka da lam studi tentang ak5es ditelaah rela,i kekua:;aa n untuk memperoleh manfaat dari sumber day3 termasukdalam hal ini. namun tidak terbatas p
Kekuasaan, menu rut Ribot dan Peluso, te rdiri alas eleme n·elemen material, budaya dan ekonomi-po litik yang ~rh i mpun sedemikian rupa membentuk ' bunde l kekuasaan- (bundle of powers) da n "jaring k1!kua· :;aan-(webofpewer~) yang kemudian menj adi penentu akses ke sumberdaya.lmp likasi dari defi n i~ i Ribot d~n Peluso ini adalah bs, studi ini dikonstruksikan den gan kerangk3 r isel sebagai ber ikut. (1).
Mengidentifikasi berbagai ca ra dan mekanisme yang digut1akan oleh aktor lerlentu untu k memlX'roleh, mengontro l. memel ihara da n mend istribusikan manfaat sumber daya dari aktor yang lain;
(2) ,
Menelaah relasi ke kuasan yang timbul d i kalaf'lgan para aktor tersebut dan impl ikasinya te m adap wuj ud fisik lansekap tama n nasional.
Merujuk pada kerangka kerja (research framework) yang perlama, da lam studi ini ditel<>a h secara lebi h spe,ifik i) sumber-sumber kekua:;aan y<>ng digunakan oleh pn dan mengo n!rol maf'lfaa! sumber daya yang terdapal di da lam k3wa:;an taman nas io f'lal , Berkenaan dengan ke rangka ke rja yang kedua. d31am stud i ini dil elaah: i) bentuk-bentuk relasi ,asiall ke kuasaan ya ng limbul di kalangan pa ra pihak (m i:;a l. pemindahan pemukiman, !indak kekerasan, kesepilka ·
tan komervas;) ~ebaga; reflek~; pertarungan anta r aktor dalam ak~es dan kontrol terhadap lumber daya; ;i) perubah~ n kondisi fisik kawasan konservas i sebag~i manifestasi atau perwujudan konflik keku asaan atas ruang. Ad~ d ua aktor utama yang ditelaah da lam studi ini. yakni pemeri ntah dan m3syarakat lo k31 ",kitar kawasa n taman nasiona!. PemNint3h yang d itelaah di si ni meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daera h. Pemerintah Pusat yang menjad; pUlat perhatian st ud i ini adalah Departemen Kehutanan, khususnya Direktor3t Jender31 Perlindungan Hutan dan Konservas i AI~m (PHKA) dan Balai Tama n Nasional di man3 kaw3san taman nasiona l berada.
Pemerint3h daerah yang d itelaah adal3h pemerint3h provinsi/kabupaten/ kota sesua i dengan luas dan sebaran wilayah taman nasiona !. Semenlara m3syarakatlokal yang menjadi fokus stud i ini merupakan komunitas masyarakal yang bermuk im di dalam dan/ala u lekila, kawalan taman naliona l, baik yang malih hidup da la m persekutuan hukum adat maupu n m3sya,akat pendatang. Berkenaan de ngan konteks studi ini aleto' lain - seperti kalangan peru'XIhaan dan LSM-tidak merupakan fokus utaTThl kajian.
2 .2. Lokasi Studi Studi ini difok uskan d i Taman Nasional Ujung Kulon (TN UK) dan Taman Nalional Ke rinci Seblat (TNKS). konservas i ini dipilih karena pe,timbanga n perbedaan d31am hal luas kawasan, lokasi (Jawa vs IU3r Jawa), dan kepadalan penduduk. Dengan ~danya perbedaan situasi sekitar ked ua taman nasional ini d iharapka n dapat ditangkap ,agam persoalan pe,mukiman yang ada d i dalam dan sekita, tam~n nalional. Kedu~ kaw~san
Se1ain TNKS dan TNUK. tim studi juga dimint3 untuk memperkaya anal is is de ngan memalukka n Ta· man Nalional lore lindu Hal ini oleh pe,timbangan bahwa sebag ian belM anggota tim studi lel3h lama mengen31i d3n mela k uk~n penelitian di
TNll. Mengingat terbatasnya slJmber daya untuk
FGD t>ersama W"'II" m".yara ka' Renah
~tlJdi
ini tim studi tidak mela kukan survei lapang ke TN ll di SulawesiTeng3h.JICA Taman Nasional Gun ung Halimun berharap data dan inform3si ya ng te lah dimil iki oleh mas ing·masing individu anggota tim studi ini dapat di · gunakan ",bagai bahan pengayaan bagi analisi, yang akan dilakukan.
Pcmctik, TNKS
2.3. Metode Studi Be ,a ng kat da,i kera ngka kerja st ud i yang telah dipapa rkan, selanjutnya diidentifikasi parameter dan variabel y3ng re levan untu k dikumpu lkan dan dia nalisis me nUf\1t akto' yang re levan (Iihat Yabel 2.1). Berb· aga i parameter! variabeltersebul di kumpu lkan mel31ui bebe'apa metode sebagai beriku\_ (1).
Wawancara mendalam \e'hadap masyarakat lo k31. lSM dan Sa lai Taman Nas io na!. Wawancara me n· dalam pada tokoh· tokoh lo kal sedi kit nya di lakukan di dua desa yang dip ilih sebag3i desa sampel observasL Sementa,a it u. info,man dari lSM dan pemerintah akan dipilih berdasarkan pos isi dan keterlibatan merek3 da lam pengelolaa n taman nasional;
(2)_ Dis kusi ke lompok terfokul (Focus Group Discussions) dan P3rt icipatory Ru ral Appraisal di tingkat m3syarakat da n di kalangan pimpi nan dan staf Balai Tama n Nasion,,1 be ,sangkutan; (3).
An~lisa Spasial (imerpretasi citra Landsat) pe,kC'mbanga n penggunaan I"han di dalam kawasan tama n nasiona l;
(4).
Observasi kegiat3n dan I rtuasi pemuk iman d i tingkat malya rakat desa sampel;
~ umpu l~ n data sekunder mela lui kajian lapor~ n, arsip-arsip, surat kabar, laporan statistik kabupat«Vkecamatan/desa dan dokumen-dokumen Ba lai Taman Nasiona l yang d iteliti.
ToWeI2.! ParameterNar iabe l Stud i menurUI Kerangka Kerja Studi ParameterNariabel
Pemcrintah PUS<Jl (lermasuk Balai Taman NasKlMI )
pemerintah provinsi dan
Masyarakal selempal dan
""
Pemerintah Pusat (1ermasuk Ba lai Tama~ Nasional)
Pemerinrah Daerah 010n0m
" Masyarokal serempal dan
"" Khusus di TNUK, l im studi berada di lenga h siluasi konfl ik yang lerjadi anlara penduduk kampung di da lam kawasan dengan petugas. Situasi ini lidak dihadapi d i rokasi penelitian lai nnya, sehingga men unlut penggunaan metode studi yang dapat merespon, sekaligus beradaplasi dengan situasi \ersebUI. Metode yang digu n3kan adalah, (1).
Idenlifikasi lokoh -lOkoh kunei dan pendekatan personal untuk mema hami lap is da n jangkauan peng3ru h, sefla age nda-agenda utama para pihak yang berkonfl ik-kepentingan;
(2).
Fasil itas i unluk mediasi, yailu: dia log terbuka bersama seluru h lapis"n masyarakat yang berada di kam-
.. pung lokas ; koollik u nluk menger3hui
Observasi )apanga ... untuk melihat dan memahami ptoses kontl ;k;
(41.
Se nsus >osial-ekonomi di !iga kamp ung lok"s; kcnflik unwk mendap.ltkan data tentang aset lanah dan prod uksi pertanian yang diduga menjadi 3k", mas.alah konflik-kepentingan di kawaX'n tersebut. ya i!u
me ncakup 620 rumahta nggil petan; (RTP) perni)ik tanah dan penggarap. Dalam stud; in; keingin,ln memb
bets:/I"""
FGO (1) Slaf BTNUK
3 Peraturan Perundangan Konservasi: Refteksi Politik Kawasan Konservasi Rentang kekuasaan BalaiTaman Nasion,,) diperoleh atau bersumber dari: i) kebijakan dan peraturan pe-
negara tentang kawasan konse,vasi (jurid ical power), dan ji) ilmu pengetahuan dan diskursus tentonservasi keanekaragaman hay,,!i (knowledge/discourse power). Juridical power rneng31llr tindakan
~n
YfII ya ng d ilarang dan yang dibolehk,ln oleh neg
knowledge/dispower member; peni)aian tindakan apa saja yang ler9010n9 S
s il mu pengetilhuan menge nai konservasi. dan kemudian diur3ikan butir-bul " kebijakafl dan pe r'._" perundangan konservasi yang menjadi sumber kekuasaan bilgi 8
lo.1.. Perkembangan Narasi IImiah Mengenai Konservasi ""'rasi konservasi yang kita kena i mendunia sebrang ini pada dasarnya merupakan produk diskursus pI!0getahuan (scientific d iscourse) yang telah menga lami perubahan, pembaharuan dan pemutakhiran satu abild te'akhir. Pada akhlr abad ke- 19 diskursus yang dominan me ngemuka ada lah penga_tan ,pature preservorion). Pada awal1980ervorion). Ini dalam waklU singkat berkembang menjadi disilursus baru dan menggeser narasi pengawetan alam. alam me njadi diskursus yang mengemuka kilrena di dalilmnya t idak hanya terkandung makna l tan (preservarion). t"tapi juga perlindungan (prorecfion) dan pemilnfaatiln berkelanjuta n (sustai n· . -). Menjelang akhir 1990an narasi konservasi alam mNedup dan digant; dengan konservasi keanek· ~.~n hayati (biodivef5iry conservarion).
-::;::aSi
Sebagai p,oduk ilmu pe ngetahuan modern ada tiga hal yang me lekat dalam narasi konservasi. Perdalam narasi konse rvasi senantiaXi terkilndung ma kna, ideologi. pengetahuan, dan simbo l-simbol merefleksi karl kepentinga n dan kebutuhan ma nusia. akumulasi ilmu pengetilhuan. dan kondisi alam Rndiri. Kedua. dalam pengetahuan serlarlt iasa melekat kekuasaan (power). terlepas apakah pengetatersebut merupakan pengetahuan lokill (indigenous knowledge. local knowledge), atau mefupakan pengetahuan modern (scienti~c knowledge). Ketlga. nar
Oalam laporan ini narilsi pengawetan alam, konservasi alam dan konservasi keanekarilgaman hayati dipandang sebagai produk ilmu pe nge!ahuarl yang di dalamnya s€"<ara inheren mengandung Masing ·masing narasi tersebut dalam perjalanarlnya berkembang menjadi diskursus darl kemudian ~ menjadi powe, keti ka ditransformasi menjadi konvensi. p'o10kol, dan peraturan perundang-un· "..;~ yang me ngikat. membatasi dan mengatur akses dan kontrol paril piha k terhadap sumber daya ke· ~aman haya1i. Salah satu aktivitas konservasi keaneka,agaman hayati in·situ yang membatasi akses IIont'ol para pihak adalah kawaXin taman nasional.
;
::~sa
3.2. Per/ltur/ln Perund/lng-und/lng/ln Konserv/lsi Di loxIonesia. k';le,;~ penet~p<m ta man na~ional dialur dan dikukuhkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentilng Konservasi Sumber Daya Al..:!m Hayati dan Ekoslstemnya. dan UU No. 41 Tahun 1999 1('f"IIang Kehut.lniln. beserta berbagai peralUran pelaksana dl bawahnya (Pe.-aluran ~merint.lh, Keputusan Menle.-i) UihatTabeI3.1). Sepeni halnya di be
Tl'lbel 3, 1 Krill'l,ia Penel(1)1)n KawaSOfl da~ Zonasl Taman Naslonlll Berdasa rl
--
KrIIeria Penetap8ll Taman Nas ional (PP No, 68 Tat.un 1998)
·..... "
al lvas ~!ItIIiI cukup unl\Jk menjamln keIangIungan proses SflC8r8 a'8"" • M..... ~ki somber daya .Iam Vang ",,-, dan unlk b&M< berupa jenillumbuhan mau pun salW8 dan ekosis!"mnya sena gejall 111m Vlng ""'"' lI1uh dan
,i
I•
•! [
f• •
• Memilikl salU atau babe. eka.istem mull! utuh • Memilikl keadaiwl 8Iam a 1511 & 8Iam! unlUk dikllmbangken !Obagai porrwisata alam • MerupMsn kawasHn yang dapat dibagi I<e dalflm zona Inll, zona pemanillalan, zona fimba dan zona lain kar"na perlimbaflOlm k"penllngan ..,hab!IiIMI k8Wasan, k~~I=llQ8n penduduk aeIota. kaw&safl, dan dalam rang"" memukung upaya pelestarian somber daya 818m hayall dan ekO$l$IlImnya . da 1 diIeIa an I'll zona lersendifl Kri!erII ~\aplln Zona (permenhul No. P .56IMenhul.llI2O(6)
• Mempuny&i keanei<""'II""''''' jenis lumbutlan dan salwa se.1a ekosistem • Mewa:.:~ biota 1er1en1u & alau unit·un~
"
.
• Mempooyal ~:,:,al"'" yg masn asll & lidak 8tllU beIu:n d' 8 U msnulia • Mempur1yal luas yarog MUP dan t)enluk lenentu yg mer>unJarog penge~a8 n YO ale ki ll & merjamln be ri angsungnya proses ekolools seca'881am l • Mempunyai Cln khas polsnslnye & dapet menjad i conloh yang kabe radaa nnya memerkJ kan u a koose r;asl • Mempunyai komunit", tumbuha.n & "lau satwa sana ekosislemnya yg Iflnllke atau
kebe<'ooaann a terancam • Merupakan hab'lat satwa danlatau tumbuhan lerteflllJ 'las & khasJendemok
..
""'"
Zona Taman NIIIIM/IoI
Zoo"'"
"'"
P ........
•
·
·
•
•
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
· ·
·
•
· ·
· ·
· ·
""'"'"
Rlmba
"
,"'"- "'" · ·
ReIIabIlitali
·
Zona~:-,
."'"-
Bvd& S .-.II
·
·
· ,
·
Lanju!an Tabel3. 1
KrttIlfiB PerlBtllpan Zona (P8fITIOIMut No. P.56IMenhut·llI2OO6)
• Merupahn ternpal akUvitas & ~ehk!upan salwa mig ran
......
• Kawasan yarl\l merupakan habitat atau daer!lh lelajah unluk melinOurl\li & mendulwng upaya biakan ' nl. Memiliki ekosistem danllltau kaanekaraoaman • je nis yg mampu menyar.gga pelastarlan 20118 inti & zona manl aatan
""twa
• Mempun)'aI daya tarik atamllormasi ekoMtam ; iridal! & \rik Iarte",uI • Mempunyalluas yang cukup untuk meojamln k&lestat>en pol&nSI & (!aya tarik u",u k riwi""la & rok rassi s lam • Kondisi lingkungsn di sekitllmya yang mandulu.o\g pemanfaatan jasa Iingkung8ll, pangembengan periwisatll a!am, rekreMi. d"",
•
Zona Inti
..
,.,.
,~
,
Pemanr.·
Riml),e;
Zona Teman Nasional
.......
,
,~
-
....
Zonalll in
RehllbilitIoll
·
Zona RaI9I.
·
-
"""""
•
•
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·
&
" memur>gk inkan Merupakon wiley.1I yang dibar>gun sarana prasarana tlagi kagi Dlsn pemanfaatan jasa pariwisata alam. rekreasi Iloan & Idikan
1ing"T'
i
j ~ •
i,
1 •
o
• Tidal< berba1asan taJ1f,llUng dengan zona inti
·
·
• Manya polons l da n kon(!ill.umbe r daya 0:11am hayati non hyu ter1&l1tu yang lalah dimanlut ken seciQ tradi3ional olen masyarokal
·
·
.~--.
J
,
•
·
·
·
•
·
•
·
·
·
·1
~~
•
•
•
•
-,.<
l"~ .
•• ~i
•
·
•
•
·
~
~
]1"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
!~ N,
•
•
•
•~
•
·
•
!z•
Ii•
•
1• •
! N
N,
•
-
l~' ~.
<;'
!~J
•
"j'z,c
•
d
.~ ~~ ~
~: ~.i
•
•
~
•
•
.• ! " ~~ • 1, . 1'"'1 • ., " ... •• "'''' . ',. ~'I' I! f -j '. " "- E " i "; !~ HU In .-"~l" • • ". ~~U •.p. t. " f' ., l~ '" r' ~
~.
~
~~
ii:t. c .!!
.~
!".2 ~
>--.,
l'
<:
... .,. . .. lUi ' .., · .. !H" .. . ., --. lm !~
{!I-,<..:"
H,
.~'i .~ ~.t to: !i~r iiii ., ~ '" i~ . Hl! i!"c]
H!
•
~~ !!I
:: :>
~.8!!1
-'
=~ 1:
~~
o..~
.,
, i '~I g.!!I '~11 "" j;' - .n" !:>~ iJ~ ,~ i §~i] cI' i·: ." ~ &." -o~ • • .<=,-"-~~ " , -",3 10,=1 d B~ ~h· ., ~15£
.-
nd! • •
•
'3 - "" 3:;:;
_ ~s
.l!!~.c ~i l.i K ~H •• ,! 1:l ~ ,!.l!!l!l
•
•
•
•
•
_ _ _ ' 11
_""~difl!loT
•
Ketemuan yaF'lg diuraikan dalam Tabe13.1 d; alas seea.a implis;! menunjukk,ln bilhwa alam yang unik,
khas. da n utuh harus diawet kan dan dilindu ng i serla terbebas dar; senluhan manusia. Sentuhan atau campu' 1,IOgan manusia sejauh mungkin dicegah seh ingga t idak menganca m alau mengganggu keut uhan ekosistem dan keanekaragaman hayali yang ada. Paradigm') yang memandang alam s"bagai sua!u ya ng area· dian in ; membawa konsekuens i bahwa akses yang bersifilt memo!ong. merusak. meng3mbH. menebang dan m emusna hka n tumbuhan dan satwa, serla mengubah benta ng alam untuk be rbagai keperluan (termasuk
perl<.>1 3.$). Namun kedua Hak dimaksud terbatas lingkup dan lokasinya. Hak Memungut Hasil Hutan hanya dapat berlaku untuk pemanfaatan tumbuhan liar dan salwa liar sebaga imana dimaksud da la m PP NO.8 Tahun 1999. ~mentara Hak Pakai hanya berlaku unlUk kegiatan pengusahaan pa riwisala alam sebagaimana dimaksud da lam PP No. 18 Tahun 1994. Kroua Hak dimaksud hanya dapat dllakukan di zo na pemanlaatan. Tamp.lk b
, Pemanfaatan yang dimaksud adala h' a) pe ngkaj ian, pe nelilian dan pengemwngan; b) pe nangka'a n; <;) perburuan salwa liar lertentu yang dltetap kan dapat dibu,u; d) perdagangan tumbuha n dan satwa liar ya ng befSla1l1S tidak d ilindung i; e) peragaan jen is tumbuhan dan satwa liar unlUk keperlu,1f'\ ko nservas i dan lemb
T80013.2 Larangan Perbuatan alaU KlIg lalan dl dalam Zona Kawasan Taman Nasiona l
R_
Pemanlalan
·
·
Zona dl d&lam T&man Naslonal
Kelenlue" lilrengan Zornolntl
Z~.
Z~
Oasar Hukum
Oiarang melakukan parbua!an yang metUbah keUluhan kawasan;
• MeIa~ pOrUaskan
,i
i•
j'
I
!
! •
w
1e
• Mengurangi, menghiangkan IYOgSI dan Iuas zona Inti
•
I
•
• Memasullen J8nIS lumbuhan den aslw. bukan 8$11
•
• Melakukan perburua" $liMa
•
• Memorong , rnerusaIc , rnengambll, rnenebang & rnemusnahken lumbuhan & satwa
•
• Menggali elau rnotmbuallubang dl1&n8h yang mengO/lngg\l kehidupan lurnbuhlln
•
• Meng0.b8h benll'lng &lam yarog mengusik &lIN rneovganggu kehklupen lurnbuhen dan $<1M3
•
""_.
Peasl33, 19 UU No 5/1990
~
~
PI5a133, 19 UU No. 5/1990
~
~
Pa5al33, 19 UU No. 5/1990 Pa$8l19 PP No 6811998
~
· ~
· ~
· ·
Pa$lll19, PP No 681 1998 PaNlIQ PP No 6811998 PasaI19 PP No. 6811998 PI5aI19 PP
No. 6811998
•
PaaaI 33 UU
No. 5/ 1990
OiI"r"rog """akukoo parbuBlan yarog metU~ IUrog51 kawMllntzana
•
Pasal44 PP No. 6811998
•
• • •
•
Pasel 44 PP No. &81 1998
• Mengumngi, menghlianl/kan lungsl 0\ luas kawaun yarog l elah dilenlukan
•
•
•
Pesel 44 PP No. 6811998
• Mela kukan keg lalan yang tldak Hsulll dogn lunl/sl & Rencana Per>gelolaan dan alau Roncana P
•
•
•
Pesal 44 PP No. 681 1998
• Melakukan kegl alsn yang lidal< _ulll dgn luroglll_ana
•
• Merusek kekhasan polensl peml)emuk ekoslslem
•
• Marusak keiooah an 818m 0\ geja l& 818m
"'~
-
•
•
~ ~ I. '
•
~ i
• •
•
•
if
I
••
•
m •
Iti
:I H ,
~ I!
!
,,~
~
l
0
•
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
·
,, l,
i
!
,
,~
• •
,
•
·
,
•
,
,
•
~
~
•, ,
•
~I
•
• •
•
•
!
&
fl
•
•
•
•
•
•
•
.~~ S. ::>
flO
~
,
•
• •
.
,
•
•
•
,
,
,
,
,
,
,
,
•
•
· ,
,
,
•
•
•
•
,
h • ~N
•
,!
•
I;;
,, z
••
[
• ••- •• • • , • •, 1 -• •• •• •• • •• •• •• • ••• -• • -• • •51 - •51- -• • • • • • • • • • ,; • " •, • • • • • • • • • • • ••• "••• "••• •• • ,• ••• ••• ••• •
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ !/ ~ !/
~ ~ ~
E
~
!/ !/
~ 0 z ,; ,; ,;
I
0
!/
~
0;
~
.••• Z
~
•
" "•
g~
N~
z
0
0;
!
~
•
•
•
,
•
,
•
•
•
,
•
•
• •
•
• •
•
,
•
•
•
•
,
•
• •
•
, ,
• • I-
••
~~ ¢
~,
•
N
!/
c
~ E
••
0;
~ ~
~
i
c
•
c
•~
c
?
t•
•~
••• •
,i
E
••c
t•
,•
• •• • • ,• • ! i• • ,• 1 • 1 • • j , •• • [ ! • • ,• ,• • IIi. ~ •• i , , ,• l! • ••• "~ •i •I• •• •1• "j,• • • • , ••,• t •!• ~ , ••• . , j • 1 I ~ • • I • •• • • •
"c
~
c
c
i
~
c
c
c
0
~
c
c
.~
c
~ !c ~ 0 ?
c
i
c
c
c
~
• •
• •
~
~
•:'2
c
~ £
•
~
•
• •
• •
•
3.3_ Undllng-Undang Pokok Agfllrill Sillilh saw pera lura n penmdarl9an yang penting unlul< diulas dillam kOflleks ak~e~ dan ~onlrol INhadap ~umbc:or-sumber ilgrilriil di kawa~an kon~ervil~i ildalah dalam Undang-Undang No.5 Tilhun 1960 tentil ng Peral Uriin Oasar Pokok-Pokok Agrilriil (atau yilng selilnjutnya disebut sebagai UUPA). Oalam undang-undilng ini dimuat empal macam hak untuk fTI('(Oakai suatu bldang tanilh tertentu dalam rangka unwk memt'l1uhi ~UiltU kebutuhan tertentu, Yilitu Hak Milik, Hak Guna Usaha. Hilk Guna Bangunan dan Hak !'aka!. ~ Siltu holol pokok yang pe<1u dipahami adalah konsepsi tentang Haok MiIlk dan Hak Pakai. Menurul Harsono (2002) "Hak Milik bukiln nama a~i lr>done~i3. lelapi sifat-sifil1 h3k menguasai 1anilh yang diberi nilmil sebutan Hak Milik Itu ~udah dikenal d31am huku m adat_Hubungiln t('(scbut buk3n sekedar hubungan lugas yang memberi kewenangan dipakainya suat u bidang lanah tertentu, tetapl Juga mengandung hubungan psikologis-emosloniIl ilntillil pemeg.ang hak deng.iln tanah yang befSilngkutan sedemikiiln rupa schinggil titnah ters.ebut dirasakan sebagai ~nyilannyil~ Hak Pakai ini dalilm UUPA diberi "",ma sebutan Hak Milik. Haok ini tidak terb;)tas j,"'gka w3ktu bertilkunya d.ln diperuntukl<3n khusus bagi wargilnegara Indonesia, baik unluk tanah y3ng diusahakan maupun unluk keperluan membang un sesualu d i atasnya. Walau Hak Mili k b ukan nama a sli Indon~ia. namun Sifahifat ha k menguasa i tanah yang diberi nama scbutan Hak Mllik tersebut sudah d ikenal dalam hukum 3dat, sebagai perkembangan pengUilSililn dan pen.gusahaiin iltau pef\ggUnailn seb3gian tanah u~at 5eCara inlef\~if diln lerus Il1ffieIUS oIeh perOfartgiln W3f9erilturan-peraluran lain yang lebih tinggl (P3sall UUPA)_ Dalam perjalanannya, konmuksi hukum Pasal3 UUPA plus Hilk Menguasai dilri Negilril ini (P3sal 2 UUPA) jU$lru menjadl "kendaraan" yang efekllf bagi pa ra penyelenggara negam untuk mengubah, menggunilka n illilU memanfaal kan secaril sepihak tanah -tanah ulayat atau hutan ulayat atas nama pengildilan tan3h untuk program pembangUniln. Sehingga kellka tanilh ulilyallersebut akiln d igunakan uotuk kepe<1tingan nasional, fle9iIra atau bahkiln global, warga masy<1'il kal yilng mempunyai Hak Pakai atas s.ebagian 13nato ulllYal tersebut tidak mempunyal kekuatan hukum yang sama dengan negaM. · Hal ini tampil kuat dalam UU No. S Tilh un 1967 lentang KetentUiln-keteotu3n PoI
, Karena empat tlak in; merupakan hak untuk memakal la"",h, fIliIka s.emua hak 1ersebul dapat dicakup dalilm pengertian dan dengan sebulan Hak Pakai (Harsono 2002)_ •
Hil k Pakal alas tanah terseoot kemudiiln oleh hukum adat selempal disebut sebilgili Hilk Milik karena ta nilh tl'fs.ebul telah dikuasai dan dl ... sahakan secara intef\sif lerus menerus dan gene
16 · _ 1 J U _ .. ,.. _ _ _
Perubahan 'nstitusi Penguasaan Sumber Daya Hutan Di banyak temp;,t di luar Jawa masih cUkup banyak dijumpai repm institusi hutan adat. DI dalam rejim 'luun adat inl dlatu. hubungan h
Dalam kasus taman nasional, ~rubahan darl de·facto customary pro~rty regime ke de-jure slate comproperty regime ini memb3wa ~ngaruh besar pada tatanan kehidupa n masYilrakat sekitar huta n. Akses, penanfaatan dan kontrol alas sumber-sumber agraria di kawasan hutan yang semula merupakan hubungan ulaya\ yang bersif.. t trad isional digantikan dengan hubungan hak yang mempunyal relasl dengan kon.rvasi modern, yakni: kunjungan ke tamiln nasioroal; pengkajian, penelitian dan pengembangan; memungut hutan (tumoohan liar dan penangkapan satwa liar) untuk keperillan penangkaran, oIah raga buN atau .,t)uruan trad isional, memungut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untult perdag.angan. dan '9CIoIa usaha pariwisata alam di zona pemanfaatan (lihat llbellAI.
nlIl
Dal.lm konSlruksl a~ dan Itontral semacam Inl maka hak-halt agraria yang dapat diakomodir dl kanasional adalah Halt MemungUl Hasil Hutan dan Hak Paka; deng
_ " " , _ I I i 1 ! p o _ _ _ ' 17
Tabe13,5
Ha k Ag ra,ia da lam Kooteks Akses , Pemanfaal an dan Konl ' oI al as Tama n Nas;onal
,"'"'"'
... -
..
..
-
-
•
•
•
,
Pflngkajian. penelitian. dan pengembangan
..
-
-
..
•
•
•
0
Mengelola u,..ha pariwl,ala al8m dl 1 ~ona potmanlaat8n & zona lain
..
..
..
..
..
•
•
C
Memungut hasil ""'Ian (1uInbuhan III< & peoaogkapaoo Sltwa liar) ulk keg~lan penIIngka .... n
-
..
-
-
•
•
-
Perb;Jruan Salwa li lt/" unllll< kepe nutm olen '8\ja b;Jru atau perburuan
..
..
..
-
•
•
-
..
-
-
•
-
A~s
In akses/konlro! di dalam Iaman na$lon'" menurut UU No. 511990. UU No. 4111999 & per9tur8n pelakH"8IIrYIYlI MengunJung l taman nasione l (berkoojoog. beO<&mah, mendaki,
KakOu. . Hak Milik
Hak Gulli!
"~"
llikw.g)
Ha k Ag'a,l. UUPA 1960
Tanah
IIBdis;ona1 Memungut tumbullan & S8twa Ii. yang tidal< dilindungl ""'uk perdaoangan
DnB ' Huk um -
.
__ .
,
,.,
,
'"
,,"
Mom. . .
MemU"lllA
T,nah
Hasil Hul an
,
'"'
Hal< Pai
-~~ lin Pa
""""
hukum
0
_
A.
e,
. dOn _ _ _ b
l
J ~
•
,
0
-
,,
0
C
K.eW_n'
, Yqdi.....t.s .... ""_ "-.komodnl(~-'IunI~,
I
I(etay.,.pengi_nremeja). ............. .,... _
OIIr_ .... ta
_ .angI
uu No, $ Tahun 1960 oen.. ng "-,,,....... D...., P
PP No , 40 l ohun 1996 "'"tang Hoi< 0"", UOII"", H" k Ou"," Song"""" don He. PaI
I, ! •
•
4 Profil Tiga Taman Nasional
4.,. Profil Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasion" i Ujung Ku lon (TNUK) merllp
serllasi ya ng terletak di ujung bara! Pulau Jawa yang terletak pada 6'30'·6'52' Lintang $.e l"t"n da n l02"02'- l OS·3TBujurTimur. Sec"r" administrasi, TNUK le, letak di Kabupaten Pandeglang. Provins; 8
("hun 1846. Kala ilU, kawasan Ujung Kulon merupakan tempal be,bu ru bagi para pejaba\ Beland" yang datang da ri Batavia. Up
Kemudian pad~ t~hun t990 luas TNUK mengalami pengur~r>gan . Pertama. mel~lui 5K Dirjen PHPA No. 46J'1(plsNI·Sek/84lang9'l[ 8 Mei 1990. kawas.an Kepulauan Kr.lkalau seluas 2.401.S ha diserahkan kepada kepada Badarl Konservasi 5umber Oaya Alam (8KS DA} II TanJungkarang. Kedua. di lah un yang s.ama. melalui SK Menteri Kehu!ana n No. 284/Kpts·II/90, ha k pengu sa haan hulan Tama n Wisala (a rila se luas 9S ha (komplek hutan Gunu ng A~up,m) diserah kan kepada Perum Perhulani. Akhimya. bercbsark.ln SK Memeri Kehut.ln,m No. 284Jl{ptrlU92 langgal 26 Febr ..... ri 1992, !lawa,",n (agar Alam Gunung Honje. Cagar alam Pulau Panait.ln, Cagar Alam Pulao l'euung dan eagar Alam Ujung Kulon dengan luas lotal 78.619 h.a ~rla perairan laut di ~kttaf kawas.a n dengan luas.a n 44337 ha st!ora .e<>mi diintegrasikan dalam satu kawas.an hutan ya ng berstatus seWg"i Taman Nasional (dipa pa rkan lebih riJl(i pada TabeI4. 1J. Di tinght intemasio nal, pad~ lang9al \ Feb'ua,i 1992, TNUKdilclapkan sebagai The N alu r~1 World Heritage Sile oleh Komisi Wa ri,",n Alam Dunia UNESCO berda,"" k dan kontrol masyarakat sekfta r terhadap sumber daya hulan yang telah telah terjalin I~ma sebelumnya. Merujuk pada pe,u b
20 - _
IW _
lIIn,o _
_
_
h , . .-
,. _0 ,
j 1
••
•
z
•• • I • z •••, •
"• •• l • ! •
"
•
~
•
,j
J
~,
I
! .-
it 00
.Ii,
'is
,
~.J
•
,,"•• 8•
0
~
.~
0
< '
.. -. P.~ !
~~ • .!•
~Ij
'H
!ji .,>
,,.'.
uo
•••
.~ z~-·
.' "'. ,
~
_~:r"><j
C1 c
!::>., ..
::! .~
-~
•~
•
'"Hi
-z
Ii o.
. ,!
~~ EiO!i
0
~.
~
o .
_'2~l::
h -t~ ~:<>.~
•• ••,• •- 7
_ " " _ " ",,, _ _ _ ' 21
~
•
~
..... , ~
"
~ ~
"
•,••
I• 0
•
~
•
~
•
~ ~
.H , ,t ~! ~f
l~·
• \
L
•
•
•~
iI ~
•
.• • ! ,i!,
~
f
f
22 ' _1Iu_dlr.,. _ _ _
, ,
Iii '!g '!.. i
,..
,
"
, ,,, ,, ,,
~
uU~
~
J
T
Hj~-
0
j,
I!!• '5~~
j
"
i
"
..'
, ,
,
T
~
"
.;-
.
~
;~~
I E
(j&~g ~ ~,
~
H~i~
,
•!
;1~~~
t
,
,
.j
_ !12.~_
!
~
'" .e'"-:Ii
:;
"., ~hl :ii ::i t8
~~
';"
"
,
•, ,, , .. ,
~
------ _._-- ,,,,,,,L,.,,,,.
~j 2_
_.
,
~~o
. ..
~
•c
,.\,
"~
.!, "•
-
-
,, ,,, ,, , ,,, ,, ,
_ ( > o _ t l i l l j o _ _ _ o23
f
,•
"
>
w
~
"
~
•E
~
.... - ..
, ~~!'. ; " ---_._------_ .. _--_. -.... _-----_ ...... _--_ .. --_.
j~
~
•t
•
,-
H~
r.
c
~
:I:&:",-
T
o· ,
•••
~
E
~
[I
••<
'iii
c ~:lI;
.' ,, ,,
~ m
", •
-g ~ -:ii:j n: -" - ,..,
~;~
.- .. ----
c
•
~ ~~
B;o
,, ,, ,
G
c
~
,, ,,
~
5 .-~
l~J"~ "."
~
~,
, "
.
,, ,, ,
lUlls .... w~Xln Tilman Na~ional Ujung Kulon kin; ~ncapai 121561 tla te,din .. t
Tabel4.2
Luas Kawasan TNUK
Oaerah Kawasan
Luas {hal
'" kJas daratao
% Ihd lotal kawasan
Sumbet: Stat,stik Sala; Taman Nasional Ujung Kuion Tahun 199912000. Ta bel 4.3
Perubahan Zona TNUK, Tahun 1991 '" 1!197
No.
Status Hukum
I.
SK Oirjen PHPA No.112IKppsI[ll-VIII991
l.
SK Owjen PtiPA No. 15fKws1OJ.VIII 997
Sumber: Sla~su"k Balai Taman Nasoonal Ujung Kulon TahtJn Anggar"\V1 1999J2000.
Usul.,n revi~i zona \~but belum dilelapk,1n oleh Oirjen PHIrlaku sampa i saat ini. P
• Tabel4 .4
Usulan Perubahan Zona TNUK Tahun 2000
No.
"
Rimoo
Seluruh kawasan darllUln d&n laulan
kawasan
KuIoo, G
Semerlar'tung u;..ng
3
8. 0.......
•
S itus Budaya & 5eJamh
, ,
Pemanfaatan Khusus Pemanfa3!an Tradisoonal
,.
'-
'" 3.'00
""
23.850
Desa-desa t",sebul membentuk pola m~lin9kar mengel illngi kawasan Gunung Hon)e dan mempunya i
posisi yang pen(ing le.hildilp kebe.adaan mUI( yakn; ~ba9ai daerah pe.billa:;;1n dan sekaligus sebagai piniU gHbang urltu~ memasuki TNUK lewal daral. Nama.lllas dan letak desa di dae.ah penyangga TNUK di:>ajikan p.Jda TiIIIMoI4.S dan TabeI4.6. Pe
Tabel4.5
Nama. luas Desa di Kocamatan Sumur
Svmller Oala BPS K;obuPlllcn Paodeglaog Ta""'n 2002.
_
... _
",-.,. _
_ _ · 25
Tabel4.6 Nama, Luas Oesa di Kecamatan Cimanggo dan Letak Cerhadap TNUK
SUmbet: DaIa BPS Ka!lupaIen Pa~
Tahun 2002.
Ketika Gummg Honje di tetap k ~n sebagai Cagar Alam pada tahun 1967 dan diperluas p~d~ tahun 1979, seluruh perl
Pada kenyalaannya persyaralan lersebut Ildak pernah dimonitOf dan sukardipenuhi. sehingga bebera· pa peri
I
"
Dusun Legan Paki5, Desa Ujungjaya
Hingga pertengahan dekade 1970<1n, Legon Pakis, Desa Vjungj~ya , Kecamatan Sumur ha nya dim ukimi oleh beberapa ruma h tangga saja, Saat itu kawasan hulan sekitar Legon Pakis masi ll berstatus wbagai hu tan produksi yang dikelola oleh Perum Perh utani (melanjutkan rej im pengelolaa n hutan produ ksi d i masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda - yang di mata masyarakat dikenal sebagai hutan Bouwheerl . Ketika Cagar Alam (CAl Gunu ng Honje diperluas ke wilayah Vta,a pada tahun 1979, Legon Pakis ditetapkan seb.lgai bagian dar i CA Gunung Honje. Kemudian ketik~ CA Gunung Honje dan CA Vju ng Kulon, Panaitan dan Pu lau Peucang didcklarasikan sebagai Ta man Nasional Ujung Ku lon pada tah un 1980, pemukiman Legon Pakis otomatis masuk sebagai bagian dari taman nasional (lihat Gambar4.1 ). Kondisi ialan di dalam
kampung Legan Pakis. TNUK Pe rubahan rejim pengelolaan huta n ini - dari hutan produksi kecagar alam kemudian ke taman nasional- membawa penga ruh beS
lua s S
nM
,~
"
nM "Mi
Iwn M
"M
Sawah
. "OM ~M
~"
~ 'M
"M
"M
~
l+-
Gambar4.3 Pe
,,:r. """,." " 1.''','-'' hllt ,..... ,_
-
-
0-
~
Gambar4,4 Penutupan Lahan di TNUK , 2000
30 • _
j,"_diT'90
r"""",_"""""""
-
...·r" ••~" ........." .... u..." fA"'-"_ l'A","",,, ,-m., ....... r ... _
-
"'I'-'~"'"''
0 ___
Gambar 4.5 Penutupan Lahan di TNUK. 2005 4.2. Profil Taman Nasional Kerinci Seblat Keberadaan Tama n N~~ io n al Kerinci Seb l~t (TNKS) berawal dati sejarah penetapan status hutan lindung di daerah ini sejak jJmJn ~Ianda. Selanj utnya. penetapan kawasan konservasi Kerinc; Sebl~t yang meng' gabungkan wi layah'wilayah hutan lindung yang terpisan di atas p~d~ aw~lny~ didas~ rkan alas Surat Menteri Pert~ ni~n No. 736/Me ntan/X/1981 t.nggal14 Oklober 1982. Melalui SK ini ditetapkan ca lon Taman N~sio n ~ 1 Ke rinci Seblat denga n lua~ mencapa i 1-484.660 h~ yang meliputi wilayah di empat Prov ins i yaitu: Sumatera Selatan, Jambi. Sumatera Barat dan Bengkulu. Eko~istem di TN KS ini meliputi ekosi~tem hutan hujan dataran rendah (denga n ketinggian SO- 1-500 m dpl). ekosistem hutan hujan pegunu ngan (1.500·2.500 m). ekosistem sub alpin (1.500.3.500 m dpl), ekosistem ~Ipi n d; punc~ k Kerinci. dan ekosistem laha n bils~ h d~tJran tingg; y~ n g kh~s ya kni Raw~ Bento d~n R~wa La deh Pa njang. S~twa yang dilindung i mel iputi harimau Sumatera.gajah As ia. dan bildakSumatera. Oi samp· lng it u, kekayaan flora yang dimiliki oleh TNK5 meliput i bunga raflesia, bunga bangkai. da n kayu pace!.
Sebagai dataran t ingg i yang memili ki fungsi tata ail, TNKS berperan penting dalam hal penyediaan pa. w kan air bagi ,eb'gian besa r Daera h Aliran Sungai (DAS) yang mengali rke empat Provinsi ya itu. DAS Batang· had di Jamb;' DAS B~tangS
luas kawasan TNKS dari 1.386.000 ha (tah un 1996) menjad i 1.375.349,867 h~ (1999) dilaku· kan karena da lJm proses tat~ b~tas d;jumpai perubahan'pefUbah~ n penutlJpan lahan di lapangan. Sebaga i co ntoh, kawasan Renah Pemetik dan deS
Tahun 2004, melalui 5K Kepmenhut No, 420/Kpts·II/2004 luas wilayah TNKS men ingkat menjadi 1389.549,867 ha karena HPH Sipurak Hook di Kabupate n Merangin ",Iuas 14.160 ha ditetapkan sebagai kawasan TNKS (lihat TabeI4.10J . Kini kawasan TN KS tersebar di sepuluh kabupJten dan empat provins i. Lansekap kawa>an TNKS tergolong unik untuk Kabupaten Kerinci. Sekita r 52% dari wilayah Kabup.llen Kerinci masuk ke dalam kawasan konservasi. Selebihnya, 48%, diperuntukan bagi wilayah bud idaya dan hun ia n. Ko nfig urasi ian", kap TNKS juga menempatka n Kabupaten Keri nci bagai en klave di tengah ·tengah kawasan konservasi. Kec uaii Kecamatan Hampara n Rawang, sebagian wi layah dari ",t iap kec.amatan di Kabupaten Kerinc i boleh dikatakan berada di teng3h-teng3h ata u dikelil ing i olen kawasan TNKS (TabeI4.1 1). Bahkan jika di lihat ",bagai sebu3h kesatuan, maka seluruh kabupaten Kerinci ",benamya dikelil ingi atau berada dalam kawasan INKS. Dati perspekt ifsosio-kultura l, dapat dikata kan hampir seluruh kawasan TNKS merupa kan wilayah ulayat dari tuj uh kema ndapoan yang ada di Kabupaten Kerinci. Pada masa lalu sebe lum ada nya pemerintithan kolonia l da n kem udia n pemerintahan nasiona!. ya ng berlaku d i wilayah Kerin ci ini adalah sistem Kema ndapoan sebagai un it pemerinlJha n trad isional berikul kewilayaha nnya. Dleh karena itu, jauh sebelum penetapan TNKS, masyara kat di w ilayah ini tela h memi liki hub ungan ulayat yang panjang denga n hut<>n, t<>nah dan air yang berada di w;;ayah kemandapoan me reka ma sing·masing. Di masa peme rintahan Hi ndia Belanda bebe rapa kawasan hut<>n di wilayah Kerind kem udia n di tetapkan sebagai kawasan hutan neg ara atau oleh masyarakat setempat di kenal "'bagai hut<>n BW (bosehW
luas TNK S menurut Kabupaten dan Provinsi
Provi"lsi
"'
Kabupaten
~
~ .
L
,
l uas (hal
""~ 81 .165,003
SoIol< dan SoIol< Selalan
Sumalera
,,@
, ~SUbtOia/
••
~
,""'"-
-
348.125,100
Bcngk ul u
Su malera
32.40
25,05
Sub total
;
,
"""'-
=ill 6.6 16,000
24 ,51
18,04
~ Sumbe~
,
Bahan P""'OOlaSi Kepala Balai TNKS Tahun 2006.
Keti ka sistem PemerintahJn DeXl diberlakukJ n secara seragam, desa sebagai un it 50sial belum menj adi simpul pengikat bagi kohesivitas penduduk, karena ikatan sosial di kalanga n penduduk as li Kerinei terlel ak pada Kemandapoan bu kan pada tataran desa. Wilaya h Kemandapoan send;ri tidakla h setangku p denga n wilayah desa. Sat u w ilayah Kema ndapoan dapat berada di atau me lintasi wilayah dua Jtau leb ih desa administrJtif. Sementara wi layah satu desa administratif dapat berada di sebagian da ti wilaya h Xltu Kemandapoan ataupun berada di sebagian dari wi layah dua Kemandapoan yang berdampingan , Keadaan ini diperum it oleh hadirnya para pendatang dari luar yang tida k memiliki keterikatan sosi al dan kultural denga n Kemandapoan yang ada .
Di mao;a pemerintJhJn Orde BJru hi ngg" Reformasi, batas kawao;an konservasi ditetap kan !>ecara sepi-
lulL Masyara kat setempat, khususnya p"ra Depat i dan Ninik-Mamak yang banya k mengetahui akses tradisGlWI sumber daya dan konsep pengaturan ruang d; set;ap Kemandapoan. t;dak dilibatkan. Penduduk hanya batkan sebag" i tenaga kerja pendukung bagi petugas tata batas. Pemer;ntah dalam menetapkan batas bwasan leb ih be~nda r p"da kri teria konservas; keaneka ragaman hayali tanpa mempertimbangkan aspek ~·agrar;s dar; kawasan te"ebut. Sumbe r daya keanekaragaman hayati di mata pemer;ntah dipandang soeblgai suatu ya ng arcadian (tidak boleh dirusak atau diganggu). Sementara d i mata masyarakat setempat. leru tama anggola masyarakat hukum Kemandapoan, kawasan hutan adalah hasil konwu ksi sosial. Keanekaragaman hayati di kawao;an hutan terbe ntu k sebagai hasH campur tangan manus,a dan bukan !>epenuhnya IwIsil ke kuatan alam . Perbedaan ini menyebabkan tindakan pematokan batas TNKS memperoleh respon negatif dari masyarakat setempat di desa-deo;a yang berwtasan lartgsurtg ataupun yang ;cbagian wilayah desanya berada dalam kawasartTNUK. seperti Desa Renah Kemumu dan Jang kat Oalam kasus kedua desa ini w,nga me ndeo;ak; I). (2).
Batas harus dipao;ang sesuai dengan batas tanah adat (dalam hal ini Kemandapoan); dan Sebelum pematokan di lakukan. warga menuntut pemerintah membuka akses jalan dan b erbagai fasilitas sos;al dan umum.
Selama tahun 1999- 1001. melalui Integrated Conservation and Development Project (lCOP). Bala i Taman Nasional Kerinci Seb lat (BTNKS) mulai merancang zo nas; kawao;an. Oa)am Draft Reneana Pengelolaan Jan kepeminga n manajeme n TNKS dan masyarakat. Sampai saat ini zona hasil review ini masih menU"9gu per5oI'tuj uan. Hingga saat ini kawasan TN KS menghadapi berbagai masa lah berat terkait dengan keutuhan kawasan. Bebe rapa permasa laha n ya ng dihadapi adalah , II).
Kebutuhan masyara kat lerhadap laha n pertanian yang terus naik kare na tingginya permintaan paS
(2).
Maraknya pe neba ngan liar (Hlegal logg ing) dan pengamt:>lan hasil hutan di kawasan TN KS. bai k untuk keper luan areal permukimanJpertanian danJatau penj ualan hasil hutan, yang anta .a lain karena dipicu oleh: Me ningkatnya jumlah chain o;aw dan sawmill di sekitar TNKS, wi k yan g mempunyai ili n mau pun yang tida k be rizin; Manya pedagang pengumpul kayu, rotan, getah j elut ung< damar. kayu manis dan lain-lain; Personil polisi hutan ya ng minim; Be kas j alan HPH yang kemudian menjadi SJranJ tran<;portasi mJsyarakat untuk penebanga n pohon di kawasan TN KS.
(3).
Tu ntutan pe ngembangan wilayah baik ya ng didorong karena peme kara n wilayah kecamatan atau kabupaten. maupu n pengem bangan infrastruktur.
Tiga hal terse but berd amp"k besar terhadap keberlanjutan kawasan . Berikut dipaparka n lebih ri nci ketiga fe nomena terseb u\ yang be rpotensi besar mengancam keutuhan Taman Nasional Keri nd Seblat di m asa mendatang.
• membaw~ implikasi sembiIan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan emp;lt f'emerintah Provin>l (J>emproy) harm
dan berkewajiban mel indungi i
ka n tumbuh sebagai efek-ganda (mult ip lie< effe<11 dari konwrvas; belum berkembang ",perti ya ng dihJrapkan. Konserv
-ccc--------c--c---cc":"c.-:...... J~"'" Sung.o< I...... - lempoK. HlKS , Dalam surat t""""but dinyaMkan 3S ruas j;llan yang akan dibangun akan menyebabkan kerusakan atau perubah;! n terhi>dlp keutuhan zona inti, memoongkitk,m illegal logging, dan berpotensi men imbulkan bil njir. Selain itu pembilngunan 35 ruas jalan t~but dinyatakan meianggar UU NO. 5 Ta hun 1990 tenMng Konservasi Sumber Daya Kayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahu n 1999lenMrog Kehutanan. dan PP No. 35 Tahun 2002 tentarog Tarif alas PeneflmQan Negara 8ukan Piljak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Perogetahuan Indonesia
_...-..... --..
N-... . ' · . ·:-=-_ -=-•• ..-"
",-,-
1.\ , . _ _ " ' _ ' -
ISI~ · -·-< I'V~.--."'. ~.-
N ~=
~
Gamba••.8 Rencana Pembangunan 35 Ruas Jalan Baru di TN KS (2004)
EmbriO unlUk me ne
_ I u _,*.., ___
· 37
Proses k,)rw..-sO I>Jtan ...........,; .... """ Kayu Manis di etse .... KOI'i oebagai peiWw:Iung; (') ~ Kayu M_ 1""11 _ _ 1ISa
-.m
HIt
aG.22511a
30.306""
,,
2',383
Sema k t>elukar 12.029 ""
1.297 ""
Kebun Campuran
,
Ladar>g
,~"
~,
Gambar 4.11 Evolus i Perubahan Pengguna an Lahan di TNKS, 2000-2005
4.3. PronlTaman Nasional Lore Lindu Taman Nasional lore Lindu (TNLL) terletak al'lla.a 119°90'.120"16' di sebelah Timur d,m l ' S'- ' ·3' d i sebe lah Selalan. Kalau d ibandingkafl denga" laman nasionallain di Indonesia, ukurilnnya sedang 'Xlja. Taman nasional jn; 5ecara resmi meliputi kaw3san 217.991.18 h3 (,,,kita, 1.2% wilayah Su lawesi yang lua,nya 189.000 km' 3tau lA%dari sisa huta n Sulawesi yakni 90.000 km'). Taman nasional ini 5ebagian besat t",dir; atas hut"" pegun ungan d,m sub-Pl'gunungan (±9Cl"li:» dan s"bagia " kedl hutan data.an rendah (±10%). Se<:ara adm i. nistratifTNLL berada di dUJ kabupaten, yakn i Kabupaten Poso dan Kabupalen Dong9313. Oi Kabupaten Poso. TNLL merupakan bagian dari Kec3matan Lore Uti"'" dan Kecamatan lore Selalan. Oi Kabupaten Dong9a1a, TNLL merupakan hmi dideklaras ikan sebagai laman nasional pada tahun 1982 k!'tika I(ongrcs Ketiga Taman Nasional Sedunia diselenggarakan d i Bal i. Walau telah dideklaras ikan sebagai taman nas ional dengan kawasan seluas 231.000 ha, namun sesungguh nyJ baru 11 tahun kemudian (tahun 1993) TN LL se<:ara resmi memil iki kawasan huta " yilng diperuntukka n untuk itu. Dalam Surat KepulUsa n Me nteri Kehutanan Republik Indonesia No. S93/Kpts-II/93, tertanggalS Oktober 1993, '>"cara resmi dinyatakan kawasan TNLL merupakan amalgamas i dari Suakil Margasatwa Lore Ka lamanta (1 31.000 hal, Suaka Margasatwa Lore lindu (67.000 hal. dan Hutan LindungIWisata Danau Lindu (3 1.000 hal; dengan totalluas kawasan mencapai 229.000 ha (Iihat Gamba. 4.12). Oi dalilm surat keputusan terse but dinyatakan permukiman penduduk yang
befada di dalam TNLL (seperti en klaye Desa Puro,. Lindu. Tornado dan Anca yang mengitari Danau Lindu) din" yatakan sebagai bilgi~n dari kn bata~ Setelah melalui PfO"" tersebut luas definilif kawa",n TNU akhimya ditetapkan sebesal 217.991 ha dengan enld.lve di des,,-de:;a sekitar ~nau Undu dike!.....,rbn d;Jri k,awa",n TNU (lil\ilO!. Gambar 4.12). Seluruh wilayah TNLL tersebut tersebar dl dua kabupaten. yailu Kabupaten Donggala dan Kabup~ten PoSO (lillat TabeI4.13). Bila dillitung seja k pertama kali diusulkannya TNLL (tahun 1976). maka selu. ruh proses tersebut menelan waktu lebih dari 20tahun (Iihat Ta beI4.14). Luas dan
bilta~
Tabel4.13
Luas Wilayah aa .. Luas Lahan yang masull (ii daoIam Kawasan TNLL menurut KecamatanlKabupaten Areal di daIBmTN (1Ia)
Tabel4 14
Proses Pendirian Taman Nasiooal Lore Lindu
~.
,
, ,
Pengll$u1an
•
-"
,.
,-
Luas Lahan 18"" Masuk
Pemyataanldeklarasi
Perlunjukan pengu1
Pengul
Surnt>er: Bailli TNLL. Tahun 2002
daIam TN ('lr,)
...
,
1976
"" "" "" ''''
Pf0se5 amalgamasi men)
iih L
Hj~ii " T
E
f·""., j £· ~ .. ,, l' ~ -} -
.
~~:~ j!:
• l'I
-
0;: ~
T
f!u.
~.~-
T
~
.!
I_. •• !
!.,
••
"z"
"• 0
*
,
,"•
I
,,•• 0
'~
.",
. • •j
>
w
~, •~" , •• 0•
_""_"in,a.. _ _ _ ·43
Penama. dari r~jim p4!ngelolaan hlltan yang semul~ bersifat dikua!.ll dan d,keIoIa oIeh masyarakat (periode .sebelum 1970) berubah men}adi r~jim kawil'MIn ~lari
44- _",,1'6 .. ... dI'9> _ _ _
5 Struktur Ruang Wilayah, Perekonomian & Kependudukan
5.1. Taman Nasion,,1Ujung Kulon (TNUKJ
5.1 .1.
Kedudukan TNUK d.llam Struktur RUIng Wilayah Kabupaten Pandeglang
Dllinjau dar; hier3 rki pusat-puSat pelayana" (fasilltas umum dan sosia) yang t"rsedia, a ksesibilitas dan kependudu kanJ, struklUr ruang wilayah Kabupaten Pandeglang terbangun ~bagai berikut (Badan ~rencanaan
I)
Pemb.lngunan Dilefah Kabupaten Pandcglang 2003):
WiLayah f'e.I.lY,lIwn Pandeglang (WP I):
a)
Kol" Orde I: Pilndeglang;
b)
KOlil Orde II: Sa ke!i;
()
KOlii Orde II I: Cadasari. Banja •. Kilduhejo. Manda~wan9j. Cimanuk, Cipeucang. eisata, 6ojong,
Pkung. 2)
3)
Wilayah Pelayan.ln labuan (WP II): II)
Kota Orde I: ubuan;
b)
Kota Orde II: M""M. Panimbang;
c)
KOla Orde III: Jiput. Pagela.an, Pal;a, Cigeulls. Angsana, Munjul.
Wilayah Pt'klyan.Jn Cibaliung (WP III): II)
KoI:a Orde II: Cibaliung. Cikeusik;
b)
Kot~
O«le Ill: Cimar.g9u, Sumur.
Tampak bahw~ d esa-desa di sekitarTNUK - khu$u$nya klIwasao Gunung Honje _ berada pada Wil~y~h Pel~yanan III dengan PUS
_
1w _ 4 " " , _ _ _ ·45
Cikeusik Cibaliuog
PanOmba/lg
-@
o o
o •
K"." Orde 1 W'layah PeIoyonnn I KOla
orne 1 WilaYllh Peleyarllln II
Kom Orde 2 Wilayah Pelayarl8n II Kola Orde 3 Wilayah Pelayanan II
Desa seklIar TNUK )&ngkauan Kota Orde 3
Gamba. 5.1
Desa-desa Sefdlar Taman Nasiooal Ujurog Kulon dalam Struktul Ruaog Wilayah Kabupaleo Pandeglang
Di Omanggu. jalan yang bisa dilalui !tenda.aan .oda dUil ""nya sampai di Coaka •• se\epas kampung tern>· but ""'us be,jalan kaki untuk rnemuuki de~·desa yang lebih ke Seli!tan. Sebin itu posisi gOO9.a"s Keca· matan Sumu. yang be.ada di separljarlg garis p.mtai Selat SUrlda (sehirlgga banyak memiliki daya ta,ik wiSnggu. Tidak he.an bila desa..:lesa d i Kecamalarl (imarlggu memiliki fasilitas pelayanarl yarlg lebih rerldah dibandingk.m de ngarl DeS
-I-I++H-I+H+
-
_"" _
I"""" dI rogo T"""", _ _ ·47
~:i!j~f~:2ft~:~~:~;~i~~~~~j;f~~1;~~~§
( imanggu, Desa Waring inkuru ng yang berbatasan Dari 12yaitu jenisdisarana pelayanan, paling banyak hanya I tida k berbalasan lang sung, seperti Batuhidetmg. (iburial dan yang re latif lebih rendah daripada desa -desa di Cimanggu yang dengan kawaSiln TNUK. ena yang berbeda dijumpa i di Kecamatan Sumur. Desa Sumberjaya dan Kertajaya yang terletakdi ':;:::: Sumur, walau posisinya lebih jau h dari Kota Cibaliung dibanding DeS
Desa-desa yang langsung bersinggungan dengan kawasan TNUK pada dasa rnya memi liki I nomi yang {ukup besar apab ila memiliki akses cu ku p ba ik. Jika potensi lersebul dikembangkan SeQra opII mal, diha rapkan ke dep" n dapal mengu rangi kele rgant ungan masyara kal pada kawasan TNUK. SO" 'Y"'''~ bahwa inleraksi masyarakat dengan kawaS
5.' .2.
Perekonomian Kabllpaten dan oesa-de5a SekitarTNUK
Lebih dari 45% PDRB Kabupaten berasa l dari sektor lersier_ dengan sub-sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang leb ih dari 23% (Iihat Tabel 5.2). Banyaknya daya tarik wisa!a di sepanja ng pantai Kilbupaten Pandeglang te lah menempatkan $ektor ter$ier sewgili tulilng punggung PDRB Kabupaten Pandeglang. Sementara sektor pertanian berada pada posisi kedua. Sumbilngannya terhadap PDRB mencapa i lebih dar i 35% PDRB. Kedua scklor ini (seklor lersier dan scktor primer) bolch dikalakan mcrupakan kontribulor terbesar wg i PORB Kabupaten Pandeglang. Tabe1S.2
Produk Domesti k Reg ional Bruto Kabupaten Pandeglang 2001 . menurut Harga Konstan (1993) dan Harga Berlaku PORB 2001
"
PORB 2001
Sumber: Badan ~ Pembangunaon Oaerah Kabupaten Pandeglanu (201M).
Bila
ditmjau
lebill
OOfTTIat
lag!
basis
pereltonomiall
Kabupaten
Bila ditinjau lebill (erma! lagi basis perekonomian Kabupaten Pandeglan9. teroyata lebih terletak di pt.'rtanlan ketimbang ~ktor perdagangan, hOlel dan r~toran. Analisa Localion Quotient (La) iltilU Koefisien Lo kasi Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Jawa Sara! diln Nilsional yang dipaparkan pilda Tabel 5.3 menunjukan ha l inL PadaTabel tersebut tampak bahwa pada tahun 1998dan 1999, nilai LQ sektor perranian Kabupaten P,mdeglang terhadap Pmvinsi Jawa Sarat dan Naslonal, berturuHurut lebih b<:>sar dari du~. ~ntara pada kunm yang !MIma, nllal La sektor pe«iagangan, hotel dan r~toran Kabupalen Pandeglang Rriladap Provlnsj Jawa 8;iril{ dan Nasionallebill be\ar dan satu. Ini menunjukkan ballwa. pertama. seIr.{or pnmer dan tersief merupakiln basis perekonomian Kabupaten Paodeglang. ' Kedua, sektor ptlmer/pertanian mempunyal keunqgulan komparatrt" yang lebill Iingg. dibaoding sektor perdagangan, hotel dan restoran. ~ktor
Tl.'lbelS.3
Location Quotienl (Koefisien Lokasi) manUM Lepangan Usaha, 1996-1999
Kabupalert
?aodoeglaog
Nillollar
Sumber; Sadan Perencanaan Pembangunan Ooerah Kabupaten Pandegtang (2004)
BOla ditel3ilh lebill lanjut hingga ke wllayah de!MI-desa sekJtarTNUK maka tampak gambar"n yang lebill Di seluruh desa--desa
dan Ke<:amatan Sumur.
bcsar desa-
Suaw lapangan usaha yang memilikl nilalLQ lebi ll be!MIr darll menunjukkan bahwa lapangan usahatNsebut merupakan b
_ _ _ _ ' 49
_",,_~r'90r
Tabel 5.4
Jumlah dan Rasia Rumah Tangg
r----" -.~-"": u.2002
"
Sumber. Protil Oesa Keeamalan Sumur Tahun 2002 (Oala Oiolah).
Dl Kabo.lpaten Pandeglang areal padl sawah mencap.ai 104.332 ha d,mg.an produktlvilaS r,lIa·r~t~ 4,98 Ion per ha pada Iahun 2004. sehingga betas menopakan produk tilnaman Pilngiln utama di Kabupaten ini. Kecamatan Cimanggu dan Sumur termasuk penyumbang produksi betas utama dengiln po-oduktivitas di atas rata-rata, yaitu 5, 16 ton per ha. Desa Ujuogjaya yang langsung berbatasan <:!engan kawasiln merup.akandesa dengan luasan sawah te~r di Kecarnatan Sumurdan Cimanggu. y~itu sekitar 800 hi! pada lahun 2002. Kelapa adalah komoditas kedua te.penting dengan luasan lebih d~ri 40.000 hi! dan diusah~k~n oleh lebih dari 50.000 orang pela"i. Kecamalan Cimanggu menempati peri ng kal ketiga sebagai pcnghasil kelapa te.besar dl Kabupaten Pandeglang dengan luasan kebun lebih dari 5.500 ha, semer"ltara Sumu. seluas sekitar 1.200 hi!. Perkebun~ n kelapa r.. kyat ini juga ditemukan berada di d~l~m kawasan TNU K. Meskipun patensi wisata di Ke<:amatan Sumur semakin subur dikembangkan. te.bukti dengan acianya Kumang Re50rt di Sumur. namun jumlah dan jenis penginapan. sert~ daya tank wisata yafl9 d'tawark~n belum dapat menyaingi obyeIl wiSilla pantili eli Anyer.labuan dan Tanjung l.esung. Hal ini tidak lain kil'en.J keliga obyek wisata ter:s-ebut ter1etak lebih debt ke kola O.de Pelayanan I dan II seperti Paodeglang. labuan diln Panimbang. kelimbang obyelt wisata di kecamatan Sumur yang terletilk rclatif jauh darl kota Ofde f>£>layanan III (Cibal,ung).
5.1.3. Kependudukan di sekitarTNUK Kondisi kependudukan di wilayah sekitar TNUK se<::a'a langsung atau lida k langsung dipeng~ruhi oleh kondisi geografis. peruntukan lahan. struktu •• uang wi layah Kabupaten Pandeglang (butir 5.1 .1). serta kondisi pe.e konomian wilayah d,m desa-desa di sekitarTNU K(b uti r 5.1 .2). Ber ikut diutMakan beberapa fakta menari k be.kenaan dengan hal dima ksud. Penduchlk di desa--des
- --, . . pe<ekooomiao clan fasilitas pelayafloiln yar.g baik, lerlep;>s apakah wilayah atau Oea dimaksud befbatasan &tu tidak dengiln taman nasional. Jarak desa dengan kawilsan taman "iIsion;lIlidak menjadi faktOt penentu IKbentuknya muktur kependudukan di de!.
Desa-desa di Kecamatan Sumur walau terletak I"bih jauh dar; KoLl Ciballung (kola Ord" ~ayanan III) dibanding Ke(amatan Ciman9gu. namun ke-padatan dan laju pertambahiln penduduknya lebih linggi dib,md· ..g (Ima ng9U. Kepa
tm2. 5ement,tra pada tahun yang sarna kepadatan penduduk di Ke<;amatan (jmanggu hanya 192 jiwa per Un2 (Iihat label 505). Pada tahun 1995-2002, pertambahan pf!nduduk Kecamalan Sumu. men(ilpai 2,71 '110 po:.r tMlun. Semenla.a penambahan penduduk d i Kecam.nan (jm;lnggu h.lnya 0.98'110 per tahun.
TamPbabkan kepadatan dan laju pertambahan pf!nduduk di kecamatan ini leblh tinggi dari Kecamatan Ci manggu (lihat Teb
Tabel5.5
Kepadatan dan Laju Penambahan Penduduk Kecamatan Sumur dan Cimaoggu. Kabupaten Pandeglang. 1995 dan 2002
Kec Cirnerlggu
188.77
29.539
''''
31569
'"
o.~
Catatan; 1. Luas Baluhideung menggunakan data Kecamatan Cimanggu dalam AngKa, 2002 2. Desa dengan hUM miring (italic) menunjukkan dcsa dimaksud lidak berbatal<1n langsung dengan Taman Nasional Ujung Kulon.
Sumber. Ke
Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha tahun 1999-2002
No.
, 3
,.
Industri
,. "
, 8 S.
16.78 14,18 ,,~
Sumber: BPS Kab_ K"rinci (1999-2000).
16.68
13,56
20.25
Fenomena ini tampaknya ~ja l an dengan terjadinya penurunan ra~io jumlah petani (dalam Xltuan RT) Irp<)njang tiga tahun terakhir (Tabel 5.7, Ke rinei D~I"m Angka tahun 2001 dan 2003). Turunnya 'asio jumlah IIIKiIni sebeXlr 2,82% ditemukan di tiap-tiap keeamatan (~perti: Batang Merangin, K('liling Danau. Sitinjau ~ Sungai Penuh. Hamparan Rawang. Air Hanga!. Air Hangat Timur, Gunung Kerinei, dan Kayu Am), terkeeu . Keeamatan Da nau Kerinci yang me ngalami kenaikan ra~io rumah tangga petani se!>eXlr 22,41%. Meski terjad i penuruna n rasio jumlah RT petani dan mengalami pertumbuhan fiuktuati( akan letapi b tribusi terhadap PDRB sekto. pertan.an tetap menunju kkan dominasi yang kual dibanding se klor-sektor amnya. Pada tahun 1998 kontribusi scktor pertilnian meneap;li 47,98%, meskipun kemudian sedikit menurun tIiogga menjad i 40,55% pada tah un 2002 (lihatTabeI5.81 . Sementara pada tahun 2002 ini sektor indumi ba", .....ncapai 4,23% dan seklOr perdagangan (termasuk hotel, restaura n dan ja XlI meneapai ~beXl' 24.23%. Seeara leb ih spes ifik, dominasi sekto. pertan'an ini khususnya di~ u mbang oleh wb seklo, perl<ebunan, Dominasi perkebunan in; terl ihat jelas baikdari segi luas lahan, produksi. maupun jumlah rumah ta ngga pet.ni yang le rlibal di dalamnya (Tabel 5 .9). Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci menun ~kkan penggunaan lahan untuk pe rkebun<m mencakup luas 16.439 ha Idi luar area l t"naman hortikultur). <;@me nta ra dari sisi penyerapan tenaga ke.ja, sub sektor perkebu nan ini melibatkan sebanya k kurang leb ih 31 .201 rumah langga petani. Tabe1S.7
Rasio Penduduk Bermata Pencaharian Petani di Kaoopaten Kerirx:i, 2001 -2003
Dunau Kennei
4.148 11.287
Rawa,.... Raya
5.423 ",a.
".a. "' Sumber: Kennel Da lam Angl::a Tahun 2001 dan 2003 (diolah). fl.a.
n.a,
n.a.
n.a.: d~ta book Ieroodia
Data Tabel 5,9 menunj ukkan pu la bahwa komoditas perkebunan yang paling banyak diusahakan adalah lana man kay u mani, (c"ssiavera), disusul kopi. Komoditas cassiave.a ini menjadi primadona Ulama de"gan !uas lahan dibud idayakan mencapai 42 .610 ha dan rnenyerap 17.674 rumah tangga petani. B
_
"" _ " ~i rl9<' T"""",_~'
53
Tabel 5.8
Kontribusi Kelompok $ellIOt Tertladap PORB. 1999·2002
No.
Kelompok SektOt
Kontribusl Terfladap PDRB
Pri_ 1.
2.
r=::enaman b. Penambang & penggalian
-
2000
2001
2002
46,55
44."
41 ,48
41,02
45,9$
43.94 0.52 8.17
,",,99
40.55
0,49 8 ,37 4.48
0.47
0,60
W
2,0;
4.49
, ,SO
0.52 3.22 45.23 21 .36 10.89
0.55 3.1 2 47,36
50,16
3.07 51,15
21.78 11 .16
22 .92 10.98
24 .23 11.20
f-.perusahaan,
2,95
' ,06
4,76
' .22
d. JaSa-j8$a
10.02
10.36 100.00
11 ,50
11 .50
100,00
100.00
a. lnd\Jstri pengoIahan b.Llstrik, gas & air bersih
c.
8a ngunan
Tersler a.Perdagangan. hotel & restoran 3.
"99
b.Peng/lngkutan & komtlnikasl c.Keuangao . persewaan & Jasa
Jumlah
100,00
0.55 3,,",
4.23
~?
Sumbef: BPS Kabupalen Ken"", Tahun 2005.
hbel5,9
Luas Tanam. Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Petani pada Usaha Pertanian Perkebunan Tahun 2005
Jenis Tanaman
L~,
Produksi
Tanaman (ha)
i"""
Jumlah Petani (KK)
Sumbef: Q,nas ~""ia n dan Pe
Penimbangan kul~ Kayu Manis di pedagang pengumpu l desa
--
Timbunan Kayu Manis di gudang pedagang besar Sungal Penuh
Tanaman (a~~;avera memiliki usia Pilnen yang Icrgolong tama. yaitu 10 sampai 20 \(lhun _ Masa p.oduklif yang panj(lng dan harga yang .etatif linggi menyebabkan penduduk selempal lerdorong melakukan ekspaMi ladang-Iadang baru hingga ke kawasan kon,erva,!. Di sampi ng ilu, ,i,lem monokultur (a"Iave ra y
5.2.3. Kependudukan di sekitarTNKS Bagian ini akan menyi dengan tahun 2003, terlihat trend ke.:amatan di Kabupalen Kerinci yang mengalami kenaikan dan penurunan kep<>datan penduduknya. Dari ,ebelas kec(lmat(ln yang berada d a l~m lingkup administratif Kabupaten Kerinci, le.d(lp(ll enam keumalan yang mengalami kecenderungan kenaikan kep(ldatan penduduk sepanjang lig') I')· hun lerakhir. Adapun keenam keumalan lersebuI, melipuli: Hamp(lr(ln Rawang yang mengal(lmi kenai · k(ln kep.ldal')n penduduk sebesar 76 jiwaJltm2, Air Hangal TImur dengan kenaikan sebesar 10 jiw(l/km2. Ai, Hanga! dengan kenaikan sebesar 7 jiwa/ kml. Gunung Kerinci dengan kenaikan sebesar 2 jiwa/:m2, Sungai Penuh dengan kenaikan sebesar 2 jiwa/km2, dan Kayu Aro deng~n kenaik')n sebesar 1 jiwa/km2 (Ta bel S.10 ).
_""_"'-90 _ _ _ -55
T" beI 5 10
Kepadatan Penduduk dan Keoeoderurogannya di Kabupaten K8finci
-"N_ ...... _m --
,'"'' ,"'""" -~ .......... ~- .......... --, ,."
~
Koped ......
(~,
~"
21,00'9 I t,3I,t:l
24 1,~
-,
38.214
~.~
45,616
4110,5.5
45,414
0...-. Kerin(:i
297.30
K-.gOanau
........... ....
......".,
SitnjooJ .......
Koped .....
(jiweI1<m')
151,02
NHangaI .......
~
~-
'" '" '" "
24.«0 19,!/0C3 ,co,J1O
31.7SJ
'" ,,. '" ~
,~
6~
~
15,4()4
'" "
~=
~
14 .6n
"".~
16.426
~
1$.$46
"
743,8S0
22214
21.420
~
505,1 0
2L166
" "
"'-
"
.....
2U1XI
'"
21 .637
Sumber, Kennd Dalam Angka Tahun 2001 dan 2003 (0I0Iah),
"
'"
........ -....
2001-2003 ('10118''''') 5,61
_.n
". m "' •
".~ ~
.," .0,15
SementJra Ill!, ke<:amatan-kec~matan y~ng menga laml kecenderungan penurunan kePn Sirinj pen· duduk golongan produktif mencapai 39,SI%. Gejala peningkalafl bebafl tanggung sep:;mjang !ahurl 2001 hin9ga lahufl 2003 yang mencapai angka S,14% Inl dlsebabkarl oleh beberapa faktor, yaltu me ning katnya jumlah kelah ira" dafl mcnurunnya jum lah kematlarl dl Kabupate n Kerirlcl. Sememara IIU, koxamatan-kecamatan yang mengalami trend per'lurur>an l<epadatarl per'lduduk sebar'lyak lima kecarnalafl sepanjang tiga lahu" terakhlr (200 1-2003), meliputi: Da~u Kerinei dan Kelillng Danau
mengalami penurun~n kepadalan penduduk sebesar 3 jiwa/km2, Gunung Raya dengan pe nufuna n kepKlalan penduduk sebesar 2 jiwalkm2, serta Balang Merangin dan Sitinjau lalit dengan penunman kepadalan penduduk sebesa r 1 jiwa/km2 (lihatTabeI5.10J. 5.2.4. Pengembangan Wilayah di TNKS Letak wilaya h Kab upate n Keri nci seeara geografis adalah di antara 01041'sampai 02016'lintang 5elalan dan IOI€Xl8'sampai 101M<\0'BujurTimurdengan ibu kOla 5ungai Penuh yang berjarak418km dari KOla Jambi, dengan bebaga i be ri kut: 5ebela h Ulara be rbalasan denga n Kabupalen Solok Selatan Propinsi Sumalera Baral; Se be la h Timur berbalasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin; Sebela h Seialan berb
Fas*tas Um<.m dan So$iaI ; (3) ReI>catIa 8bI\dar U
Pemek ~ra n wilaya h mejad i pri or itas Kab up
Tabe15.11
Proses Pemekaran yang Terjadi Pada Tahun 2005 dan 2006 Kecamatan Pemekaran
~~:~t!;~ Sitinj au Laul
Tujuh (Sesuai Wilayah d'I"'''"---jf---_::::::_~ 2006 Debai Pesisir aukil 2005 Kecamatan Tanah Kampung (Sesuai Wilayah
K'"..
Sumbelc BAPpeDA Kaoopotcn Kennei T""un 20C16.
Pelettatanjalan menujoJ doesa Reoah Pemetik Mn P....... J;>Y8 ",.,00111'; Kawasato INKS
Seiring dengan peme k~ran wililya h mu ncul pula l unt utan alas pembangunan infrastruklur jalan. Terdap
OJ samping alasan ekonom;' pembokaan jalan konon juga lerkail dengan kepentlngan politik umuk pembentukan Propinsi Puneak Andalas yang t<'fdlrl dan lujuh kilbopiOlen yaitu: Kabupalen Muko(Bangko). Kabopalen M<'fangin (Jambol. Kab. Kerlnd (Jambi). Kab. Bungo (JambiJ. Kab. Pesisi Selatan IO'Ibarl. Kabupaten SoIoIc. Selal,1O (Sum bar). dan I(otil Kerinei. Oj~ksikan prOYinsi baru ini akan beribu di Kerincl Dan s.egi kependudukan. ada renCiln.J untuk menjadikan Kennei sebagai lok.lsi program Iransmigrasi 10-Empat Iokasi yang disiapltiln menjadi daerah transadalah Renah Pemetik. Pulilng Sangkar. Sungai Kermas ~uITinggi. Dalam konleks pemekar.lO. kesediaan Kerinc; menjildi lokas; tujuan trilnsmigrasi tidak lepas ""'cana pemekaran KOla Kerinci dan Kilbupaten Kerinci.
_
.......... - ....... _ _ _ · 59
6 Respon Balai Taman Nasional Terhadap Permukiman dan Pengembangan Wilayah 6. 1. Tipe Permukiman dalam Relasinya dengan Taman Na sional D;,,; ligil taman naslanal Y''''9 dilelaah dapill di~onS[ruk5jhn enam tipe permu kirnan dal3m reillslI'Iya dengan akses ke taman nMlonal. Tipologi p('rmukiman dimaksud adalah seb.lgili be, ;ku\ (lihat Ta· bel 6.1);
label 6. 1
,
r",A
Tipologi Akses Perrnukiman dan Pertanian eli Taman Nasional Deskripsi Tipe-tlpe Akses Masyarakat Setempat ke Taman Nasional
• Desa penyaogga selma. taman nasional (TN) • $eluruh wilayah desa ler1etak eli loaf TN • Seluruh Iahan pertanlan. hutan adal dan permukiman desa be
luarTN
r .. ,
Tope C
• Oesa penyangga sekitar TN • $ebagian !.ahan pertanian desa berada
,
,
TipeO
• SeIuruh wilayah desa mervpakan karnung pemukiman di dalam TN • SeIuruh \ahan pertanian desa berada di dalam TN • Selurutl pemukiman penduduk desa berada di dalam TN • Beberapa wilayatl Kecamata n dikeliling i oletl taman nasional.
TIpeE
1·= : ' ·
...
Seti~p
tip
........ I w _ < l i r..... r_ _ _ ·
61
TaOO16.2
Tipe Respon BalaiTaman Nasional
Tipoiogi Respon Balai Taman Nasiona l, Refleks; Relasi Kekuasaan antara Masyarakat Selempat dan Bala; Taman Nasional Deskripsi Respon (Refleksi Relasi Kekuasaan antara Balai Taman Nasiona l dan Masyarakal Setempal) Pe~ak uan
Respon 1
Hulan Ada!
• Hulan yang beradd dI """" ~nyangg,~ TN (di!<Jar taman rl3siooal) ditetapi
peIl"farwa Seana
kola_al~
membu'" Kesepakatan KonsctVasi
Dcsa (K"D.
"'"'"
• Al<scs masyarakat ke s.umber daya hulan yang _ada di datam TN d;akui oIeh Salai Ta"", n Nasion. 1karena sumber daya d,mak'ud lerletak dalam wilaya~ ad~t, ""'u karena ..,~"",, tama leta ~ di/;:eIoIa "",,,lui keanfan IoIci denoan GPS; • Membefooyal
Peooenda lian Akses ke TN mela lui Keseookalan r-<:onservas; B.olal TN d~n dc.a pcnyanwa secara k<>labora~1 membtmt K_ k~\an ",.r"""vasi Desa (KKD, di TNKS) ""'u Kesepakatan ""","""asi Masyarakal (K"M. di TNlL), yang beran: Respon 3
• l.aI>an pc~an"" yang berada di dalam TN da+>al dlal<se$ ..,~nja"9 lid a~ berlambah I"". oon hanya dim""m; tan,"'",n tahur.anlpohon; • BalaS des.a dan pola peno\lunoo n lahan di da"m des.a dipelakan nnd dengan GPS (Get! POSiliOfJing St!relirej; • Menyalurl
Respon 4
• Melakukan ..,.ilalisaSllr'lSlrtusi loIo:al (","'1) dan peng",,'an ' earilan loI
Respon 5
"in
• ML"minda~jmn pendoouk ke """"'" (reset..men alau transmigrasilolo:31) ," un dan TN '<arena "han perta",,," danlatau permukiman m,,,,,ka te<1elak di dalam taman MS;ooot PC(lioog kan dan Peooenda lian
Respon 6
• Pcnllldak~n 1"rhgg,ll peoahanan dan penembakan kepada par.> JM'I~1uJ
,,-
r-<:oordinasliKe<jasama ;lmar Pil\a k dan/alau Minimum Resoon Respon 7
• M6mOOngun Igan berbagal d,na. J"'fJ'C'inta h, rneml>angun ioring kerjasama denga n LSM. atoo bahkan sarna seka ~!ida k ada
Dari ~n~lisis y~ng dila kukan di ketallu i ak5es ti pe tNtentu (TabeI6.1) direspon olell ~tu at au lebill tine» kan Ba lai Taman Nasiorla l (TabeI6.3), Sebagai contoll adalah permukiman Lego n Paki s d i TNUK. Untuk menq. had api perm uk iman Legon Paki' (ya ng tergolong 5ebag,,; Ak5es TipeC). BTNUK pada tahu n 1979 menempd; t inda k"n pemindahan penduduk (Respon 5). Namun karena t indakan ini ku rang berll"sil - sebag ian bes. penduduk kembal; lagi ke Legon Pakis - maka 25 tallun kemudian Bala i menempuh langkall peninda ka n_ tuk me nyikapi permukiman yang tetuS melu"s (Respon 6, tahun 2006-2007). Sementar~ menghadapi per ......
man di Desa Pelompek (Tipe Pe rmukiman B), BalaiTaman ~ KIerinO Soet:Ut melw;t,opub ~ ~ -..da han penduduk (Respon 5), penindaka n/peogend.lli
~mu kiman Tipe Ac
Oesa KeluJU (TNKS. kifi). Oesa Hiang TioWi (TN KS. kanan)
Poia Pemukiman Tipe C:Legon Pakis (TNUK. kin). "'oara Emat (TNKS. kaM n)
Pemukiman Tlpe 8: R8<1ah Pemetik (TNKS. kOi) d;m Kerama~ya (TNUK. kanan)
PoIa Pemukiman Tipe 0 di desa Pasir Jaya
(TNKS)
Pemukiman Tipe E: KOla Sungai Pen"". Kennei. dikitari oIeh kawasan TN KS
l
6.2 . Respon 1: Pengakuan Hutan Adat Respon Inl dijumPili di TNKS dan di TNU. Oi TNKS pen9il"lIiIn hukum itdiIl diaplik,asiun unluk perrr. man yang mMliliki hutiln ildal seb;>g;li berikul:
HUlan adilllerhilmPilr di beberaPil cIesa penyangga yang beelbatasan lang,un9 dengan TN KS; Dari generasi ke genera,i hutan adal bersangkutan telah merupakan wilayah kelola masyarakal hu"'adat teftentu. Sebagai contoh, Hutan Ada! Hulu Airlempung me l\.lPilkan wilayah kelola lemba9a Ken Tetap Adal A1am leku k 50 Tumbi lempur. Sementa,a Hutan Adat Temedak fl'\efupakan wilayah kelol lembitga Adat Oesa KelUI\.l.
64·_ ... _ 6 r.. _ _ _
." In !' . -
,
•• ~ ~ !;
!H~ • • •
,
,
t ~i
'.•,•
,
,
,
••••
"
,
,
,
~.
c
]
<0
!
! • -~
;
~
e
"'-SEc:
Hh..
1fH a..
!;-
.I
•
~f -
pH ". , J a..j3,!;
;; c
'"
,
nI ., .. '"•••
,
-,
w
j
;,
-o ~
-.,
,-,
n '"
n
Jr
•
..H
,
,
>
• • • •
••• I
A
~
,
n
,
••
e Z _
••
N
,
"i." ~ • a..~ !; " , c· ::H H;-' Z
t~
u
II I. Ie -
iU If F
i?~l &
•
tj
e Z
!.'
1i ~
E
k! • ..
j
l) i" .~ -
5'
w
i
", .I
-
1l'-l -. "
1!'!l~;;;-
!
~
~--1! )
-
_f
,
. . nh
! it !z• .. I• .~ "~
,
i ~~ H~
:6
.
•
!,
•
t
•
,
j
,
,
:
i,"
"'1 • • •
lOI ii
~
zli
1 il ~i~ .~ i
oi'i io j!~ ~f td· ,j io ,HJ II,- if K'e I" ! j~j '~ .. i§~~ ~~ir ~A d i~ _ H ~~!d ~hj ~H p~ ~ ~
it!
i=I . •
........... _6ir.,. _ _ _ · 65
- ~z
!H
Pada T"bel 6.4 dipaparkan secara ringkas disajikan profil sejumlah hUlan adat yang telah dib!'"ri gakuan di Kabupaten Kerinci. Proses pengakuan adat ini tercapai berkat fasil itasi WWF di beberapa d...... Kabupaten Kerinci maupun kabupalen lainnya. Proses fasi lilasi ini menghasilkan pela partisipatif hUlan termasuk peruntukan dan pemanfaalannya. sekaligus juga aluran·aluran adat dalam pengelolaan hulan itu. Peta dan aturan adat ini setelah ditandatangani oleh lokoh-IOkoh adat (Ninik M"mak dan Dipati) kemud diketahu i oleh sejumlah instan~i terka it (seperti Kantor BPN. Dinas Kehutanan. Dinas Pertani"n, dan insta ll9 '''in yang berka itan) dan selanjutnya disah k"n o leh Bupati. Dengan demikian, dari sis i legalitas, peng"kuan hutan adal ini mem iliki kekuatan hukum yang kuat. Mengingal HUlan Adat ini merupakan bagian yang tiddat bersilngkuta n, makil pengakuan de-jure HUlan Adilt ini membawa implikasi luas. Pertama. pengakuan negara ~ra resm i atas hh periling. HUlan ada! ini juga berfungsi menjadi hutan penyangga bagi kaw"san taman msional. Dengan demikian. untt* kondisi yang se
Acari! _~nan Hutan HuIY AS (H""'" II
Lel
TNKS
rabel 6.4 Oeskrlpsi Sing kal Hutan Adat dl Kabupaten Kerir'ICi yang Memperolah
peng.,'Ckr":'C':R:':':m:':"':::''::':m :'C'C":'":h:::,, _ _________ ~I
N&ma HuU!n Ada!
TelTl8dak
Kekl Buldllaogeh 0esII HlBng
~
I,
J
• i
!
00!M1'wlguI MUClt;. ~ Air H""'(IeoI. KaW","I ... KO
T_""""n
•
~
,-
Keoc8oma1 .... S'1irIjeu LMI1. KeD
Hull," T - . o....a K....... K_mo~n K.wnu o.n .... Kab.
,-
Huten primer a.... keIul ctol'J1PU"
0_"" "'r>0k8P O~.
-~
--
l~
_t
"("'I'~nwo TNKS
d.... p"""",""",
DeSI._nun_ Hut"" !ldal
f
f
n.w. 0..... a.u.ng
KuroInQ. Dese Mutra Air Due,
Hulu AN lempur
,.Sumb&r WoNF Indonesia Tllhun 2003
......
011_ oItI\ _ . IkIek _ pemb.r.&8n 1'0"11 ;.""",11 ~ 1(alpel<W ........ 200S
~IIN" l(oo~potaN I
peny_lIngk""""". 2OO5
'ielu .... h lahan perUmia", hUian adat dan permukirnan penduduk Dew Katu terletilk di dalam ka_ TNLL (pemukiman TIpe O.lihat Tlbel6.1 diln Tabel6.3). Namun kal"l!NI kearifan Iokal dan adal-ii~_ rnasyarakat Dew Katu telah memperoleh pengakuan dan 8TNll, warga Dew Katu dapat akses ke peftan ian dan hutan adil! yang terletak dalam kawasan TN Ll. WililYilh ini tidak d ikeluilrkan sebagai klave dari TNLL 8erbedil dengan Ngatil Taro. Seluruh kawil~n hutiln masyara kilt arifan IoIc.aI dan latanan ada! masyarakal Ngata Taro yang diberikan oIeh 8TNU. hioggil kini hutan ada! dilpat telap diaks.es masyaorakat N9"ta Toro; Pengilkuan atas akS(>'; milsyarakat Katu dan Ng ata Taro lerhildilp sumber daya alilm di kawasan TNLL ini dii kilt di dalam atau merupakan bagian yang tidak lerpi!>
(KKMI. Menurul Manullang (1998). kesepilkatan formal dalam bentuk KKDf M Inl dipe
menyangka me reka akan sanga! dirugikan oleh adanya kawasan konservilsi di daerah mer-
eka; Pihilk pengelola tidak iIlolu belum mengenal ""f)I!nuhnya keadililn dan aspirasi maSYolraka! dl sekllar kawJsan konservasi. MiI~ill menufut Miln ulla ng (1998). dengan dicapainya ke~epakatan formal anta ra maSYilrakat dan pen· ge lola taman nasiona l, maka KKMJOdapiit membawa fungs i diln manfaat sebag oli berikut'
Alat untuk melaksa ..... kan dan mengendalikiln p
68 o
_""_,,r'!Jd __ _
OiIam dari pemerinlah kep.l(la masy.:uakat; ~ia
dan proses di mana plhak-piha k yang berke pentingan benemu untuk aSpirasi dan ~lIng menyesuaikan:
~Iing
mengenal, sali ng
~yampaikan
Simbol yang membuklikan bahwa kedua belah pih;.!k lolling meng'IIfI9-masing:
AlaI yang menunjukkan keterbukaan dan transparansi anlar semua pi hilk: AlaI unluk menjamin diakulnya hak-hilk pengelola..n dan pemanfa..tan somber daya al.Jm oIeh pihakpihak yang berkepentingan; AlaI unluk membagi langgung jawab pengclolaan sumber daya alam di antara para pihil k; Sarana untuk meredam konflik dll.Jpangan dengan membawitn)'a ke meja penJndingan; AlaI pengendali perilaku dari pihak-pihak yang lerkait_ ~pakalan
Konservasl diTNKS
Proyel< KOP diTNKS didanai sank Dunia_ melalui Global Envlonmental facility, dan l'emerintah IndoneProyek KDP inj d,rancang lerd'ri alas empal komponen inti, ~Iah ~Iunya adalah komponen PembanguDaerah/DeIol. Sec.. ra ri nci komponen ini mcncakup program-program sebagai berikul. f'tongelola..n sumberdaya alam desa; Pembangunan delol; Altl'rnalif peluang ulolh3 (peningkalan pendapalan); 4
Pr= pembangunan desa;
s..
f'tongk.Jjian situas; sosial-ekonomi;
6.
Rencana dan program kerja pembangunan delol;
1.
Mendukung pen!ncanaan pembangunan wilayah (spasial dan regiona Q_
Di ling kal desa, komponen ini dirancang untuk memperbaiki perencanaan lala guna lahan, hak alas !ahan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyara kal di 134 desa yang berada di sekilar taman nasiOtIallnl. Tujuan darl komponen inl adalah meningkatkan tarat hidup masyarakat di sekitar taman naslooal me!alui program pembangunan infrastrukrur di de~ dan penumbuhan sumber-sumber pendapalan altemalit di desa sehingga dapal mengurangi ketE1"g.anlungan masyarakal P
Salah saw largcl ya ng ing in dicapai dad proses ini adalah membangun Kesepakalan Konservas; antara masyarakal yang linggal di se kilar laman nasional dengan Pihak Pengelola TNKS, dan f'tomerintah Daera h. Kesepakalan ini dlsebut sebagal Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yang se<:iora inlefnal berfungsi sebagai kesepakatan di antara warga masyarakat send;r!. sedangkan se<:ara ekstemal berfungsi sebag.ai kesepakatan antara masyarakat deng.an pihak-pihak yang ter1
Selaln hal di alas, juga ada tujuan khusus yang ingin dkapai dan pr05e5 ini, yaitu untuk memper1o:ual berbagai kemungkinan fungsi daerah penyangga d.ln Zona Pemanfaatan Tradisionill di dalam TNKS meLalui KKO dcngan masyarak.at selemP. kump-ulan peraluran dan kepuwXln-kepulUXln til'lgkat desa, Daftar U5ulan Reneana Pembangunan ~X1, sketsi desa dan sitets<> Penggunaan Tanah Desa. Seteiah dibahas di tingkat des diperbanyak dan diserahkan kepada desa tetangga dan dlnas-dinas ler1o:ail. Setelah narasi KKD dirampungkan, maka proses Ini dilanjulkan dengan pembuatan KKD Formal, yam pembuatal'l sualu Kepul usan Desa lentang KKD yal'lg disahkan oleh Kepala Desa. Kewa lMD. serla d ikeu hui olel1 Camat. Atas daXlr Keputusan Desa Icrscbut. Supali sela njUlnya membuat Surat Kepuw!>an tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan ICDP-TNKS. unwk desa -desa yang terlibat kegiatan ICDP-TNKS set tahunnya. SI< Inl berisi ten tang tata cara pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ICDP-TNKS lil'lg kal ~ pengE'Sahal'l dokumen nilfasi KKD bese"a lampiran dan kepmuXln desa tental'lg KKD sebagai dokumen aeuan bagi keg'atan ICDP-TNKS di desa dan mel'letapkan peta tara fUilr>g deXl sebagai acuan bertindak teohadap k"9iafan pembangunan pada masa data"9. Dengan SK Supati tef"sebu[. maka desa yang bers<>ngku Ian berhak untuk menenma dana hibah yang disediakan oIeh Proyell!COP untuk dimanfaatkan baik ul'I k"9iatan pel'lingkatan ekonomi I1Jmah lal'lgga maup•.m ul'ltukpeningkatan prasarana umum di d~. Dan hibah ini dikelol", oleh deXl dan dikucurkal'l dalam dua tahap impiementasi, masi"9-mas1ng tahap sebesia 250 jUla. Namun dana tahap kedua hanya dikocurkan setelah dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan selama tahap perlama. Kesepabtan Konservasi di TNLl Seperti Malnya d i TN KS. K~epakatan Konservasl di TNll dila ksanakan sebagal baglan dari Proyek Tft padu Konservas i dan Pembangunan yang dikenal dCl'Igal'l sebutan CSIADCP (Central Sulawesi 11'I1e<Jraled AnI Devi!lopmen! and Conservation Project). Proyek jni didanai oIeh Ba.n k Pembangunan Asia (ADB) dan Pemer-
70 · ........... " , , _ .. 1190 _ _ _
intall Republik Indonesia yang komponen utama keglatannya secara umum tida~ befbeda dengan proyek pendallulunya di TNKS. Dalam hal in;' malta k~katan konserva~i yang dibangun juga ditujukan untuk memp«Oleh t;lik temu antara tunlutan pembangunan masyarakat dim kepenlingan kon~asi. Dal/lm dokumen Dfaft lore Lindu N/ltional Park M/lnagemem Plan yang disuSlln TNC, dikcmuka~n /l1asan-/llasan pokCJl( yang mendasari perlunya dibangun kesepakalan kon~ilsi in;' yaitu: 1.
Memasukkan gaga~n-gagasan masyarakat sebaga' bagian pengelolilan TNU;
2.
Mengintegrasikan pembang unan masyarakat dengan konservasi;
3.
Mendukung zona~i TNLL dengan menetapkan keglalan masyarakat yang tepat dan tempat di mana kegiatan itu bisa dilakukan;
4.
Memperkual hubungan TNLL - penduduk d-esa melalui sial TNLL yang menyediakan sar.ma pembllngunan komunitas;
5.
Mencapai sasaran konservasi tanpa konlrontas; dengan masyarilbl y,mg mengitilri taman nasional.
Terlepas dali kesamaan umum mengenill peran. luJuiln dan pendekiltiln kesePilkatan kenseryasi. namun ada perbedaan cukup mencolok antara KKM diTNLL dengan KKO diTNKS terulama dalam proses pembenlukannya. Pertama, proses pembentukiln KKD dl TNKS, sebagaimana telah dlslnggung sebelumnya, dilaksanakan oleh WWF (dan LSM-LSM kontraktorj ~ehingga mengha'ilkan model kesepakatM' konseryasi yang relalil sarna. Pada fase pra-Implementasi, WWF l erlebih dulu melakukan pcneli!ian yang Intenslf dl Kabupaten Kerinci dan beberapa kabupalcn lain. !ermasuk peneli!ian mendalam di bidang ~o~ial dan budaya. Oengan demikian, WWF memilikl pengetahuan yang cukup mcmadai mengenai konleks lokal sebelum memula' pro!es fasili tasl pembenrukan KKO maupun merumuskan draft rencana manajemen TNKS. Berbeda dengan ini, selama rase pra-implementasi Proyek CSIADeP di TNLL. peneirtian di TNlL dilakukan oleh konsultan ANZDEC yang dilunjuk oleh TNC (dan bukan oleh TNC sendiri). semenlara fokus peneliliannya It-bih banYilk menyangkul aspek b,o-!is,k TNLL dan hanya sedikit sekali yang mengupas aspek sosial-budaya masyarakal di sekitar TNLl. ANZOE( ~elanjutnya tidak lerlibat lagl selama pelaksanaan proyek, dan seluruh proses perum usan draft rencana maniljemen TNLL dilakukan oleh TNC sepenuhnya. Nilmlin pada tahilp proses pembenlUkan KKM. LSM yang terlibat tidak hanya TNC semala, namun juga LSM-LSM lain, lermasuk YTM yang memlllki o/Ienlasi nilai dan ideologi yang sangat bertainan dengan TNC. Hallnilah yang menciptakan model-model KKM yang berlainan di TNLL karena adanya perbedaan or ientasi nilai dan pende katan dilri LSM-LSM yang mem fasilitasinYil F'(!rbedaan lain adalah menyangkul implikasi dari tercapainya kesepakatiln konseryasi lerhadap bantwn program pembangunan yang akan dikuc:urbn. DiTNKS, pengesahan Bupati aUlS doIcumef1 KKD Formal menJadi dasar blIgi pengucuran dana hiban yang dapat dikelola oleh desa-desa penerima secara kllrang "'bih mandiri. Sementara di TNLl, penyaluran dana-d Hal ini membuat proses pembentukan KKM di TNLL saat Inl milsih terus dilak~nakan oleh TNC. SCmenlara di TNKS pro~ pembentukan KKD ~at ini sudah berhenl;' Dengan berakhirnya proyek ICDp, milka sudah tldak ada dilna lagi yang discdlakan pemerintah untuk bilnlUan program pcmbangunan sebagallmplikasi da ri tercapainya KKD.
6 .3 .2. Dua Maum Kt$t pakatan Konstrvasi: Pengakuan dan Pengendalian Dari p"'rbandingan di alaS dan berdao;arkan observasi yang ,elah dilakukan di TNKS dan TNll, maka dap(l! disimpull<.ln adanya dua m;l<;.1m kesePiorull. Kedua. kesep.lkalan konservasi Yilng ulilmanya bersifat mengendalll<.ln atau mencegah ilkses masyara· I<.ll ke k_ao;an laman nasional. Kesepiorul. Oalam konteks studi ini kesepakatan kon~rvasi jenis Ini ter9010ng ~bagal Respon 3 (Pengendallan Akses ke Tamiln Nasiona!) (Ii hal TabeI6 .2). Oalam kasus kesep
1Ieksi~
diln stralegls, bah·
karl seringkall tumpang lindin. Namun demikicIsu seputv kon""""si aLam klan men)adi bagian dari pt'Ogram-program organisasi deveIopmentalis,. baik karena kebutuhiln untul< melindungi basis produksi dalam »ngka panjang maupun ~i indikasi periua:san orientasi nilai dari organisasi im. AIdlimya dalam wacana 'I'I«>-popul~ isu.fsu ekoIogi ditempatbn daIMn konloo advokasi alaS haok-hak komunit.)s Iokal dan komunftas adat OrganIsasi defo9an orientasi ini meng.angg.disional pengeIoIaan sumber dilya alam ketimbang I<.lpasitas agensi-agensi negara. Sejalan dengan perbedaan arie ntas; nilili dan ideologi di alas. LSM yang berarientasi·eko-populis· atau "ad\tOl(asi hak adat" akan memperjUilngkan model kesepakalan komervasi yang bereorak peng.lkuan a~ masyarakat kepadil Taman Nasional. Sebaliknya, LSM-LSM darl dua orientasi nllal dan Ideologi yang befbeda cenderung untuk memperJuangkan model kesepakatan konservilsi yiln9 befcorak pengendillian illues kep(ldil Taman Na!>iorul. dengan memberi ilneka ;nsenti' pembangunan diln aktivitas eIiorul. Berbeda dengan ha l ini. kesep
72·_""_ .. ___ ~
.o:b~'"
Akil>at perbed~~n mend~S
6.4. Respon 2: Kesepakatan Konservasi yang Mengakui Akses Masyllril,k.u ke Tllmlln Nasional Darl penelitian dlTNLL danTNKS.ditemukan tiga kasus ke~pakatan konservasi yang bersifat rnengakui ..bes masyarakat ke laman nasional. Keliga kasus lersebul adalah kesepakatan konservasl di De!oa Katu. Doda dan Toro. ket iganya berada di pinggiran alau di dalam kawa!oan TNLL Desa Katu ;odalah ~ yang berada di dalam i<.1wa!oan TNLL (TIpe D). Oesa ini wdah lama !lendak dipindahkan pemerintah. bahkan saat kawa!oan ini rnasih be.Slatm SUilka Mar"9a!oatwa Lore Kalamamll (S
_""_"r". ...-._--..... · 73
-
ifI;h". ,
.I,'!
Ii
~ ,
1• i
f
•!
IHi;. Ei!
, F~" 1
i,
i"
j~H
Hi l ., [, W " -! ~FZ !i -," .<
_._F.
l~ o·
~0
t•
,-
~.
-i~ i
<
•
t
l•
HlI
O;;'II.}
iU ~U
.. . .
~
•• 0"
•• •" ,
0
.'j!
*g
!i. ",
"••
!•
-
0
•
,1"i
,,•
••" ••"
I~
~
~
g
< R
" I,
I•
[ ~
•
0 ,
,. lf~i '. fill . •• .. m. H .,n
Hli ~i [
•
~
" '. j •
~i-,
",, ,, H
I:.,,.
•
<
~
H HH !'!O
• : f ,• <
<
o!~.
• • •
0:"< • }
'"
~,
?~
!
•<
,!!
~
~
Z
•
-<
r
~ i
i,
,"••
" ,,-
i,
i
[
f
,,,,
!<
0
,i 74 ' -'''''_6T'9'' _ __
Terhadap reneana pemindahan ,n~ Orang Kalu dengan gigih menyatakan penolakannya. Merek.l menoIak dipindahkan kar~ 5ejak turu" temurun tetah menghuni wi~ah tr3(jisional mereka sebelum adanya taman naslona!. Pada tahun 1998 dengan didampiogi oIeh Yayasan Tanah Merdeka (YTM), OIang Kalu mula, membual peta partisipalif al~S wilayah adal mereka dan mulal mendokumentasikan ltea.;flln t.adisional mer~ dalam pengeloilliln sumbe. daya al~m. Pet/I-peta dokumen lteaman itu kemudi;>n mulai dijadik"" ~gai alat kon!.oiidasi masyarakat seura inte"",I, sena seoogai alat negosiasi dengan pih.lk peme
HoII ini sek~ligusjuga membuktikan bilhwa. dalam ka~us komunil<>5 Toro. apabila masyal
Unluk memberikan ituSlras.l mengenai kelerbalasan model kesepakalan konservasl kedua inl, uraian berikUI akan dil'okuskan kepada kasu.-kasus KKO di Kabupalen Kennd yang menjadi fokus penelilian. Di Kabupaten ini KKO lelah berhasil dlbilngun di 1S desa dan 27 des.a yang berbalasan dan berinleraksi linggi deng~n laman nasional. Oi seluruh Kabupalen Kerinci sendirl lerdapal 286 desa yang kesemuanya berada dl enklave besar Kerincl. Seperl i ko ndisi umum dl daerah lua r Jawa. desa-dcsa administratif di Kerind ~ebanyakan bukanlah unil sosial asll ya ng mencerminkan ,uang kehidupan 50sial dalam arti sebenarnya. akan lelapi lebih mNupakan unil administrasi pemerinlahan yang baru menJadl kuat setelah adanya kebijakan penyNagaman pemerlntahan desa. K,""idakparalelan amara unil SOS,aIIlSli dan unit pemerintahlln des.a (yang menjadi lingkup KKO) lelah menrmbulkan pe'masalah~n te,sendiri bagi keberhasilan KKO di Kabupaten Kerind. Untuk memahami bagaimana unil sosial-budaya nli di Kerinci. maka perlu diuraikan ter1ebih dulu bagaimana iistem kewilayahan "adisional yang ada di daerah ini. Secara tradisioflill. Kerine; pada mas.a lalu mencakup wilayah yang lebih luas dari Kabupalen Kerin,i saat ini karena mencakup juga daer~h Mukomu~od i Prov ins i 6engkulu dan sebag ian daerdh di Kabupalen Merangin dan KabupaTen Bungo. Kesel uruhan wilayah ini dibagi menjadi empat Kedipatian yaitu: Kedipallan Muara langkap, Rencong Te lang. Siangsari dan Atur Bumi. Masing·mas'ng Kedipalian ini dipimpin oIeh seorang o;pali. Salah s.alu di anlara keempal Dip,lIl ini kemudian dipilih sebagai Dipati Alam Kerinci. yang berlugas sebagai pemimpin pemerimanan tradisional di selUNh wilayah Kerinci. Setanjutnya_ setiap Kedipalian terbagi lagi dalam bebeupa wilayah Kemendapoan. dan di bawahrT)'a baN ada Kampung-kampung. SiasarT)'a seliap Kemeodapoan mewakill s.alu kelompok sub elnis Kerinci yang lerdi,; dan beberapa Kampung. Sebagai mis.aL Kemeodapoan Sulak men<;.ilkup beberapa Kampung seperli Sulak Deras. Sulak Mukai. dan lain-lain. Begilu juga dengan Kemendapoan Keffiilman, Semurup, dan sebagainya. Sesuai dcngan lingkalannya. seliap unil 50sial Iradisionailersebul memiliki wilayah adamya (ulayaO masing-masjng. Dengan demlkian, ada wilayah adal des.a. wilayah adal Kemendapoan. dan wilayah adal Kedipatian. M~i pada lingkalan le
mp ir seragam, serla di l"lari oleh area persawahan, pela k da n perladangan yang sanga! mcnyatu ial maupun ekologis.
secar~
Konsep lain yang lerkail dengan hal Ini adalah arah ajun, yakni pengaluran Nang tradiooMI yang nyangku t wilayah adal pada ting~a!an lebih linggi, yaitu Kemendapwn. Apabila suatu Kampung se ir· Ing deng .. n pertilmbahan populas.i telah kehabisan la ""h cadangan untuk diolah, maka generasi yang lebih onuda dapal meminla kepada p3r.. pemimpin dan ketua adal untukditunjukkan tanah (adangan (di--.lrahj di wilayah adal kemendapoannya untuk dibuka sebagai lahan pertanian baru ataupun Mminya menjadi pem ...· kiman baru. Sele lah sualu kilwasan di-arah untuk d,bu ka, selanjUlnya ia dibag i bagi secara cermal dan dla· rur perontukan dan pemanfsial yang otonom, dalam arli menjadi Kampung. Hallni kare na pendudu knya tClap tidak bisa melepaskan keleri kalan kepada Kampung aslinya. lempal mereka menyelenggarakan rilual daur hidupnya dan lempal di mana kepemimpinan adal dan mekanisme penyelesaian sengketa befada (yaknl. pc>radilan adal di kl"tiga level befjf!njang: T"'9iIMI, Ninik Mamak serla o,pati). Komeks kew ilayahan trad isional da n sistem sosial budaya semacam inilah yang membuat KKO yang menjadikan bataS wilayah desa sebaga i basis dan lingkup kebedakuannya tidak bisa beljalan efektif. Apablla desiH:le:;;'l yang berbatasan der>gan taman nasional diperakan dengiln mempc>rhallkan komeks semilGlm inl. maka ia dapat dibedakan ke dalam empal kalegori sebagai benkul. I.
0eSiI yang identikdengan Kampung :;ebagai unit sosial asli sepc>l'1i Hianglinggi;
2.
Desa yang merupakan perluasan Kampung. yakni rnerup3 kan pc>mukiman baru hasil arah ajun. namun masih berada dalam satu wilayah adal Kemendapoan. seperti Rena h Kayu Embun;
3.
Desa yan{! merupakan perluuan Kampung. yakn; merupakan pemukiman baru IKIs;1 arah ajun, dan pada saat yang sarna ia men<:akup dua atau lebih wllayah adat Kemendapoan serla dihuni oleh dua alau lebih kelompok masyarakal da ri Kcmendapoan bersang kutan, seperti Belu; nnggi, Pelompc>k dan juga (I!!tapi bukan desa melilinkan kawas;tn) Renilh Pemel;k;
4.
Desa yang bukan has;1 arah ajun. ya kni desa fronlier, yang dihuni oleh berbagai pendatang dari dalam maupun luar Kerin<:1. dan men<:akup satu wilayah adal Kemendapoa n. seperti Mua.a Imat.
Ketika I, apabila KKO hanya merupakan kesep;.lkalan dl lingkup internal warga desa. maka ia tidak dapat rnen<:egah orang-ofang dari Kampung dan Kemendapoan aXIl untuk masukdan membuka lahan di desa In!. Alasannya, karena mereka yang baru masuk inl juga memil iki hak yang sama untuk memperoleh arah ajun di wilayah adat mereka. SilUilsi yang lebih rumil ten1Unya terdapat pada kategori desa kedUil dan keempal. Oalam kaws ini. kesepakalan yang mesli diDangun bahkan men<:akup lingkup yang lebih luas lagi, yakni antar K;.mpung dan Kemendapoan, dan bahkan anlar etnis yang berbroa (untuk deXl frontier). Sebagai misal. Desa Belui linggl yang terbentuk dan dua wilayah ada! dan dihunl dua kelompol< s.ub etn's Kennel yang berbeda, saal ini rnasyarakalnya dihadapkan pitda dua problem. Pel'1ama, dalam konteks KKD. mercka tidak bisa men(egah ma· suknya generasi baru dari dua Kemendapoan a:;;'ll unluk masuk ke desa di wilayah adatnya masing·masing sesuai dertgan arah ajurl·nya. Kedua. desnduduk desa itu yang may· oritas pendatang dan sikap !(epala Desa sendi'i yang!idak mau meogakui adanya konsep wibyah adat di desanya.
_""_"'-9> _ _ _
0
77
6.6_ Respon 4: Pembinaan Daerah Pe nyangga dan Enltlave R~pon Inl terutama ditujukan ke desa-desa yarlg be,batasan l<m9~ung dengan tamiln nasiorlal yarlg um umnya di _eoal sebagai daerah pe nyangga (buffer zone) dan desa enklave di dalam tama n na5iorla i. Permu kim an yang d ikla5iti kasikan sebagai da('fah penyangga dalam studi ini di~irikan oleh: permukimarl perlduduk berada di Illartaman nasienal rlamun ~bagian lallan pertilnian be.-itda di dalam taman rlaslon.al (Tope 8). atau sebilgian permukiman penduduk d enklave d
Oi TNKS dan TNLl ujung tomball. program pembirlaarl daer" h penyangga d
enkl~
y"ng dijumpili di ketig.
Memperkual atau merevitalisasi ~embali lembaga·jembaga Iradi~ional atau institu~i lokill (misal,lembaga adat) yang telah banya k menga lami degradas i khususnya yang berkaitan de ngan pemanfaalan sumber-~umber alam di taman naslonal. Sank'i dan hukum adat y3ng berkenaan dengan penebangan dan perbl.lruall liar dihid upkan darl diperkUilt kembali. Kcgiatiln ini diilwali deng, sertoo pertemuan infOfmal dengan tokoh-tokoh masyarakat. yang kemooian d;h.arapkan dikembaogk.Jn dan bergulir ~ndiri di k.Jlangan masyarakat OJ beberapa des<> penyangga taman nasionaL pro",~ in; kemudiarl ada yang bermuara ke formulas; dan penetapan Kesepakalan Konserva sl MawarakatlDesa. Kegialan ini. ~ebagai tOntoh. dilakukan di desa-desa enklave di Lembah BeMa dan Lembah l indu _ Meogangkat kembali kearifan lokal yang hampir pudilr dl kalangan masyarakat setempilt, khusu~ yilng befkenaan dengan pemanfaatan I~tari keanekaragaman ilayati. ~ln melalui disku';·diskusi u.... tuk rrK'neIusuri d
Melakukan befbagai perlemuanperlemu.ln dan diskusi dengan pilra tokon dan an990la masyara~ unwk membangkitkan kes<>dararl konserva~i d; kalangan masyarakat. Kegiatarl ini umumnya dilakuk.Jn di desa-desa penyangga dim ana banyak bermukim para perldatang dari luardarl/iltau dimarla lembagl adal sudah pudar al au tidak eksis lag i. Oi TNUK sebaga i m;sal, kegiatan Irll banyak d ilakukan dl desa·dl"Y se kitar kawasarl Gunung Honje.
6.7. Respon 5: Pemindahan Penduduk (Resetelme n atau Trans migful Lokoo ll Oari \;gil taman nasional yang menjadi lingkup telaah dalam riset ini. Respon 5 (pemind"han pendumA dalam berllU k re!-Cwlmen atau uilnsmlgrasi loka l) ditemui dl dua taman rlansional, yaitu diTNKS danTNUK. 01 TN KS. Respen S diterapkan untuk menyikapi de~a-desa yang termasuk da lam tlpologiTipe B darl Tope C (liM TabeI6.1). Adap!.rn dITNUK. Respon 5 diterapkan oleh Bala' TNUKdaiam menyikapi pemukiman Tipe C.
7S o_ " " _ d l ' i g d _ _ _
oari respon y309 dibe ri kan olert BTNKS maupurt BTNUK
ter~but.
jika dicermali dari tingkat keberhasi · ian "tau kegaga lannya, maka dapa! dikategorikan ke dalam 1ig3 hal, yallu (1) pemindahan penduduk yang
IThlsu k dalam kalegor; be rh a'il, seperti: Kilmp ung Kopi, Renah Pemeti k; (2) pemindahan penduduk yang ma ,uk kalegor; cukup berhasil ka rena seb.lgia n kedl penduduk ada yang k"mbal; ke pemuk iman asalnya, sepert;: Bedeng VI I dan XII; dan (3) pemindahan penduduk yang masuk kalegor; t id3k beth"sil k,lre na sebagian
be,a, penduduknya kembal; ke pemukiman ",alnya, seperti yang dijumpai d;: legorl Pakis. MuarilSf'rpei. dan Pelompe k (lih
6.7 .1. Kampung Kopi & Renah Pernetik: Kasus Pemindahan Penduduk yang Berhasil Dari beberapa de<;a yang rnenjadi fokus loka5i riset dalam pen
• IF
~ "i
... ,.,
~,.
' ij
i:r •
SO · _ " , , _ 6 r.. _ _ _
"i
•
~
'"~ ~
,"
~
, ~------~~-------
_
1w_
dlr., _
_ _ oSI
Adapun pendekatan kultural yang digunakan BTNUK iJ.dalah melT\ilnfaatkan struktur sosi/JI (khususnya keberadaan -"'wara1 yang ada d, Kampung Kopi dalam upaya memindahkan peocIoduk yang be<mukim di dalam kawasan TNUK t~but. Meski demikian, -langgeognya- peocIekatan kultural tefscobut. sangat ditentukan oleh pereocanaan, pelaksanaan, dan pengendalian y
62 -_"" _ _ '-. . _ _ _
TaW 6 7 Periode Transmigrasi
1988·1992 1992-1993 199311994 1995.'1996
1996/1997
Perkemba ngan Program Transmigrasi di Kaw3sall TNKS Jumlah
KK
'"' '"" 1.722
,,,
Tujuan Translok. Mer1w>g, Sungai Bahar.
[)urian lucuk dan MeI1u
Pelaksana Sub Balai Rehab
Sub BaTai KonsetY3Si Surnbe<' Durian lUOC\Jk dan Me~u"9
Moo" ..... , $e; Ballaf, Muara Bulian dan Sei GeIam
Daya Alam Jambi beke<jasama d"'!9an TN KS
TNKS Kanwil Transmigrasi PPK
Sei Bahardan
Me ~ung
Prop<nsi JamtM. TNKS dan Tim instarosi terkart
L Sumoor: Dinas T enaga Kerja dan T ffir.smigrasi Tahun 2000
Kembali ke d ua dusun d i Oesa Muara Ema! (Bedo:mg VI I dan XII ), pemindahan atau r"loka,; pendudu k yang dilak~nakan pada tahun 1997 d ikatakan cukup berhasil karena sebagian mereka yang ditranslokk an tersebut ,uhe5 di daerah lujuan, namun sebagian lag; kembal i ke desa asal. Setidaknya kond is i seperti ini
sangat ditentukan oleh faktor penentu keberhas ilan dan kegagalan dari nakiln oleh BTNKS dan Pemerinlah Daerah.
pel~ksanaan
pende kala o yang d;gu-
Adap un fakto r penentu keberh as ilan tra oslok d ilenlu kan oleh dua ha l, yaitu: (1) memadai nya sarana dan prasara na produ"' i di daerah lujuan ya ng ditunjukkan dad kesiapan lahan kelapi' sawil yang akan diolah Pilra translok; dan (2) pendapalan yang diperoleh dari usaha produksi kelapa sawillebih baik di daerah tujuan diband ingkan dengan us..lha produksi kopi dan kayu manis d i daerah asal mereka. Sebagaimana d iceritakan oleh Bapak Hasan kelika diwawancarai oleh Tim Penelili: -Para Iranslok dikirim ke Meriung sebagian besar lahanny" (elah siap d itanami ke laPi' sawi\. Peserta diberi areal sawil se luas 1 kavH ng yang lerdid d",i 225 batang (seluas 2 haJ. Salu tahun kem udian sawit biX'l d iPilnen dengan produktivilas mencapai 4-6lon/bulan/kavling. Harga sawit adalah Rp. 500ikg 'ie ' hingga pendapatan pelani mencapai minimal Rp. 2.000.000/bulan . Ini lebi h menguntungkan daripad a berusaha kopi dan kilyu mani,.5ementar" itu. fa klor penentu keg"ga lan Iran,lok adalah (1) tida k mem
SelanJutnya, tim riset ter""but mengidentifikasi bilhwa alas..n Ulilma kcmbillinya peserta tlanslok ke lokas; awat dlantaranya adalah: (I) ketid~k(ocokan poIa transmigrasi yang dillarapkan; (2) mengalami penurunan tingkal pendapalan dib,Hldingkan deogan pendapatan di dloog. Keama!an Cigeulis. Reiokasi penduduk yang dilakukan alas kerjasama BTNUK dengan Pemerinlah Daerah Tingkatll Pandeglang iAi. awalnya dite.ima sepenuhnya oleh penduduk Legon Pakis karena sarana dan prasarana yang dijanjikan oleh BTNUK dan Pemda Tingkat II Pandeglang sesuai dengan kebuluhan ya ng diharapkan oleh pt'nduduk_Adapun sarana dan prasarana yang dijanj ikan te ,sebut adalah pemberian lahan bersenlfikat selua5 2 ha kepad a mas· ing-maslng penduduk, bangunan n.<mah. puskesma5, dan jatah hidup selama salu !ahun. Akan {etapl, kClika belangsungnya pelaksanaan pemindahan alau relokasi penduduk. janji pelaksana .elokas; penduduk (STNU K d.an Pemda Tingkat 11 Pandeglang) Iidak dilepatl sebagaimana yang d> ha.apkan olen Penduduk Legon Pakis. Kondisllnllah yang menyebabkan pada tahun 1983 selu.uh penduduk legon P.akis yang dipindankan lersebul kembali ke pemukiman asal mereka. Beberapa faklor yan.g mendorong penduduk legon Pakis kembali ke ptmukim.n .sal mereka sekaligus seb sebagalnya. Alhasi~ kondisi in; berdampak lerhadap penolakan sebagian warga Muara Emat alas kebijak.wr STNKS dan Pemda Kabupalen Kennel yang dianggap tidak komi,len. Alau dapal dikatakan bahwa ketid;J. konsistenan 8TNKS mene'apkan peraturan pelarangan mcngelola lah.an di dalam kawasan TNKS merupak;,r, (aktor penentu ketidakberhas ilan alau kegagalan pemindahan al~U .elokasi penduduk yang be.mukim d.Jn berladang di dalam kawasan TNKS. Ha l ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hasan yang lergolong Willi ga lerwa di Dt-sa Muara Emal: ' Kami mempcrtanyakan komislensi BTNKS dan Pemda Kabupaten Kerin(i atas izln pengelolaan bef.
ladang di dalam kawasan TNKS melalui p~ GERHAN. ~.tanyaan i<;Jmi, mengapa bui<;Jn me<eka yang dipi ndahkan seca.a 'paksa' pada tahu n 1993 yang diberikan izin tcrsebul. melainkan mereka yang be.gabung dalam kelompok tan i!" Setain MUi"a 5<erpei. relokasi penduduk yang diangg.ilp ~k befhasil di Iokasi kawasan TNKS adalah PeIompek. ~Iompek mefupakan wilayah yang semulanya bagian dari HGU PTPN yang kemudian dilepaskan. Selain ,tu. Pelompek m!!rupa kan kawasan hutan yang dibuka oleh pendiltang yang berasal da.i Payakumbuh dan Si ulak [)eras seme nja k akhir tahu n 6Oan . P('mbukailn lahan oleh pendatang le.scbul. ~idng denga n berlangsungnya pembukaan jalan Sumale'a Ba.at - Kl'.ind pada tahun 1979 yang kemudian mendorong semakin defasnya para pl'fldatang memasuki Pelomp4!k. Semakin del"asnya mig.asi masuk ke Pelomp4!k merupakan ancaman tersendl •• bagi STNKS ka.ena BTNKS menganggap bahwa para pendatang yang masuk ke Pelompek dilpal menyebab kan ke.usakan kawasan TN KS. Kondlsllni sema kin membuat "gerah" STNKS kelika kdsis monete. melanda Indonesia. dim ana ha.ga komodilas hOflikull U' yang melonjak tinggi teNs mendorong masuknya para pendatang dari berbagai o»ecmda Kabupaten Kerinci selanjutnya d ijual oleh wa.ga yang ditranslokkan te.seOOI.
6.S. Respon 6: Penindakan dan Pengendalian ungkah penindakan dan pengendalian (Respon 6) me.upakan lallg kah yang banyak dilerapkan di tigeIompek (TNKS). Dong ; dongi (TNLL), dan Renah Pemetik nNKS). Sedangkan .espon peninda kan dan pengendalian untuk pe.mukim an Tipe (d ijumpai di Legon Pakis (TNUK). ~~mJn
Selanjutnya. ditrnJau dari seogi Intensitasnya. ke9\atan pengol'fI(Ialianl penindakan yang dilakukan oIeh Bala, T
"" _ _ _ _ di fI90
/""""' _ _ • S5
Tebel6,S
No
Kalegori Penlnd8kan dan Pengendalian. sella Benluk Respon Balal Taman Nalsonallerhl'ldap WerQ8 yang Bermukim dan 8erIadang di Dalam Kawasan Teman Nasional
" ... ..",...., r ... '.'ua....'" &P~n
""'RUn n-....., ",a .. ,
Taman Nas;oneI
,
I Rendah
Negosias.i. _ _ _ . ____ k _
2
I Se<.ia"ll
""''''''" I""KllJU" •
_
• __ _ ___
lol<&$i TNUK
.,;0" I TNUK
~~"."6h. " ' 6"'~'"
Penembakan k"pada mereke yg m ~ak uk a n
TN UK
"""'" """""~
I Keramal Jaya
Legon Pak i.
na ' '''''u ' ~''''' , 'a "Ju "~ Ca" 'U) , 'a " "' '' "~ya '" "..,.. ,, ~"'''''' ... .&bagal rnksl SlU d,loml)ak m8tinye 5IlOra rog warga De.a Uju rog Jaya c leh Pclh ul. Sembllan oongun an, dua P
TNUK
W~rva
l"1l"" Pak"
11/iJg8llo(;gillf}
,
Ra$pOI'Ilitirl
I Kemmal Jaya
" ~~ ,, _ ~ ." h"6~ ~ ' A ' ''"" ''
="""" DmD,a .. mil" uo" ,..-""""
06'" ' •• ;'''60 '6'"""6
""""va,
o ~ """.
" 'u. ,,,"a , '10
seorang wa'~ ,a"ll iertlena penembaken: dan 2) d.lemoolmya ,. ~ ,, '
....".'" _ :,;"
~.'". v6~
....... ,"S ......" .. "an
~""'01"""""
. ak,bat tidllk "''1''''"''''''I'a "'''a'' "'1""'''''''' "",,"',.... h ke~ wlIflJa dan berubamVIl rejlm pengelol&!ln hutan (dan hUlan prodtJk.si k" SUllIul fNlrgaVltw8 dan ke taman nasionalJ • Ma!Ullllh <JetIdurjukafl m&fliadi rurWI k.re ... me~batkan lullangan
'.''\1
I Tinggl TNLL
Oongi-dongi
tmOmk dilakukan
TNKS
I1.4"","
Sumbef, DioIah dan Data Sei
1WMglI MU¥lI Emat terIIbM befttrok dengan 81*'01 BTNKS. Sebagai akiboltnY8 S80fIIna wa,..,. lfIf1emb&l! dBn S80fIIna
E"",t
P_~ti
(2006).
Def50fIIi BTNKS
j
1 I
l
•
i, I•
•
Akibal penindakan ini warga Legon Pakis menca ri duku ngan ke kalangan mass media dan anggola OPRD Kabupalen Pandeglang . Dukungan , impati 'ege ra mengalir. Kasus Lega n Pa kis dimuat oleh koran 10kal da n anggota DPRO Pandeglang tmun ke Legon Pakis. Walau kemudian kasus ini me reda di permukaa n, namun di bawa h pe rmu kaan yang limbul adalah ketidak-percayaan, kecurigaan da n bah kan kebencian yang semakin dalam di kedua belah pihak. Kecur igaan dan ketida k-percayaan yang semakinlebar ini menjad; jalan pembu ka bag i timbul nya kontli k d i kalang"n kedua pihak. Sehingga ketika akhir tahun 2006 Polhul Salai TNU K menembak mati seorang warga deS<) Ujung Jaya. Kecamatan Sumur, yang ditengarai melakukan illegal logging di hutan Ujung Kulon, yang mun cu l kemudian ada lah 'eaksi ana' ki da,i warga desa. Ribuan warga desa Ujung Jaya (termasuk Legon Pakis), Tama n Jaya. dan Cigo rondong yang marah membakar /(;Intor Sal"i TNUK Seksi II Ha ndeuleum d i Tanj ung Lame dan Kantor Resor di Taman Jaya dan Blok Ket"pang. Sebany3k lujuh bangurtan, dua perahu, tiga sepeda motor. komputer, dan ba,ang elekl ronik sert3 fasilil3slainnya dibakar oleh massa yang mar3h. Pembaka ran dan perusakan Kantor Balai TNUK itu berlartgsun9 sekitar dUd jam, sejak pukul 17.00 hingga 19.00. dengan kerug ian diperkirakan Rp 1 mil iar (Kompas. 6 Novem ber 20(6)Kasus Desa Keramat Jaya ITNUKJ Warg3 Desa Keramat Jaya menga lami penindakan d3r; taraf sedang sampai tinggi . KonOi k antara warga masyarakat da n BTNUK ini timbul 5ebagai akibat: (al berubahnya ,ejim penge lolaan hulan dari yang se-mula di ku asai oleh Pe(1.Jm Per hutani (dimana warga masyara kat 5ejak lama te-Iah me-manfaalkan tanah di bawah tegakan pohon un\Uk lahan pertanian dengan 'sistem bag i hasH" denga n pe-tugas Pe-rhulani); dan (b) pros"" pe nelapan balas TNUK yang lidak me libalkan m3syaraka1. Ter lebih me-nurut penuluran masya rakal bat3s kawasan TNU K telah berubah du~ kali, yak ni tahun 1982 d3n tahun 1984. Kee-ngganan warga ulllu k me ninggalkan lahan pe-rtanian yang lerielak d; dal"m k ~wasan TNUK. mendolOng Bil la; TNUK untuk le-rus me lakukan tekamm dan penind~kan ke-Pilda pe-ndlldllk karena dianggap sebagai ancaman utama bag i ke-Iestarian kawa,.,n TNUK. Bentu k penindakan tersebul berupa pembakaran pondok atau sau ng mihk warga serta pemusnahan komoditi perlanian yang ditanam di dalam kawasan TNUK, sepeni, pad i, pa law ija. dan be rbagai \anaman tahunan. Tindakan represif aparal BTNUK lersebut ole-h warga Ke-ramat Jay3 disikapi dengan perlawanan yang bersifat individual mu lai dari be-n\Uk aksi diam. negos ias i. sampa i dengan konOik terbuka. PC'nindakan meningkat menjad i ke- lar~f penembak3n (peringalan) ke-tika warga Desa Keramat Jaya dite ngarai melakuk3n ille-gal logging . Walau tembakan yang dilepas oleh PoJ hut ini merupak"n tembakan perin g~t3n namun tak urung seorang warga le-riuka karena te-rkena chainsaw mili k send iri 3k ibat panik me-ndengar le-mbakan. Kondi,i ini kemudian bereskalas i menjadi konOi k terbuka 3ntara w3rga Keramal Jaya de>ngan Bala i TNUK. Kasus Dongi-dongi ! TNlLJ Di TNLL masalah yang kunjun9 se lesai dilangani adalah pe-ndudukan dan pembuka~n hutan Dong idongi (yang le-rletak d i dalam TN LL) untuk pNm ukiman dan penani~n oleh warga deS<) (re~e-le lmenl KamafOra A, Kamarora B, Kadid ia dan Rahmat. sejak bul"n Jun i 2001. W3rga e-mpal deS<) resNe lmen ini me-nduduki area l Oongi-dongi sebag3i akib~t dar i krisis lahan yang akut yang disebabkan oleh tidak ditepalinya janji pembagiart tJnah 2 ha un\Uk sel iap KK yang meng ikuli program re-se-telmen pada I3hun 1970,,,,; berubahnya ~tfuktur akses dan pemanfaalan masyafa~at ke- kawasan hutan Oongi-dongi; pe-nNapJn balas TNLL yang lidak melibalkan masyarakat; dan kelimpanga n pe ngu3saan agraria; dan gagalnya proyek (SIADCP mengalasi aka' maS<)lah yang dih3dapi oleh empat d""" fe-sele-Ime-n (Iihat 60ks 1. Sab 4). Pe-ndudukan Dongi-dongi yang dilakukan SeCilra sepiha k sejak Jun i 2001 dapatlNap bert3h3n hingga saal ini kare-na me-mperoleh dukungan dar; WALHI Sulle-ng. dan Yayasan Sanluan Hukum Rakyal (YBHR). 6e-rkat proses fa~il i tas i yang dilakukan ole-h kedua LSM ini warga empat de$a resetelmen mengorganisir diri dalam satu wad"h organ;sasi: Forum Pe-la ni Merdeka (FPM). Oengan memanfaatkan perubahan 5itua~i politik nasional pasca gelombang reformasi 1998. FPM bersam~ LSM pendu kungnya menun1U1 hak moral para pet-
ani untuk mendudukl hWII<;an Dongi·dongi dan mempefoleh kekurangan lahan yang telah dij.anjikan namun tidak ditep.IJti. Tuntulan FPM ini tak i>@lak memunculkan bentllfan klaim karena pihak Bala l TNLL maup.,sn The NalUre Conservancy (TNCJ menyalakan kawasan Dongi·dongi sebagai Zona lnli. senturan klaim ini kemud ian berkembang menjadi konflik yang Ichih luas karena banyak pihak yang kemudian lurUI terlib3t dalam kontro~rsi ini, baik y3ng pro maupun yang kontra pendudukan Oongi-dongi. Bahkan kontroversi ini tidak sebatas ' perang wacana " di lingkup terbatas, namun juga berlangsung "on line' secara nasional karena juga muncul d i berbag3i forum mlliS lingkungan, seperti milis FKKM, FPPM, dan lain·lain. Namun 'perang wacana' ini kemudia n justru menjadi jalan bagi terpol",i<;asinY3 dUll kubu yang saling bertentangan. Kllbu yang pert3ma adalah kubu pendukung pendudukan Oongi-dongi yang terdiri atas WALHI Sulteng dan para anggota organisasi serta YBHR. Kubu yang kedua adalah yang menentang pendudukan Dongi-dong;. Merek.l terdiri atas LSM in!erna~1 The Nature Conse masyarakat yang m"'nd uduki Do ngi·Oongi agar segcra m",ngo~ngkan daerah Oongi·dongi dalam kurun 3 ~ 24 jam terhitung seja k langg3120 AgustuS 2001. Kepala Balai TNL L juga menyurat kepada Kapolda Sulteng unluk mengusut Y~yasan Bantuan Hukum Rakyat (YBHR) yang dianggap mendalangi aksi pendudukan Dongi ·Dongl. Namun langkah p"'nindakan tersebut dl alas - enlah mengapa - tidak t>erjalan di lapangan. Sehi"99" yang munwl kemudian 3 terj3dinya bencana longS-Or dan b
KUU 5 De5a Muara Emat (TNK5 ) Seperti halnya dengan Oongi-Oongi, penlndakan dan pengendalia n oleh Balai TNKS yang tergolong berintensitas tinggi juga l erjad i di Muara Emal. Desa Muara Emat adalah satu darl seklan desa yang berbata~n langsung deng3n " ilwasan. bahkan terdapal beberapa lahiln/pemukiman masyarakat yang berada di dalam hwasan TNKS. Menurut pengakuan warga yang drwawarKarai ketika pmelitian ini berlangsung
.. _ _ _
8B·_",,_~ r
bahwa di desa in! masill leroapat beberapa warga yang tertibat datam aktivitas illegall099ing. meski hanya sebatas menjadi bmuh dari tauke kayu. Um umnya, aklivifas seperti ini dilakukan oleh warga kare"" desakan eI~I Ujung Kulon yang disepabti pada sa.at kunJungan M~ Kabupaten Pandegtang pada tmun ide ini temYilta tidak tereatat tindak la nJutnya. Meskipun dem ikian. kerjasama antar Inslansi pacta aras kecalTl
_""_<1119> _ _ _ - 89
S
6.9.2. Koordinasi/Kerjasama ant.n Pihak d i TNLl Dalam dokumen Draft Manajemen Taman Nasional Lore Lindu d isebut ka n bahwa manajemen TNLL di lakukan secilra kolaboralif. yakni mode! pengelolaan berSiensi dan efektifitas antard Pf05eS yang lerjadl di dalamnya clan pengelola tafTllln nasional. Zona penyanggajuga haNS menlngkalkan partisipasi komuflitas setempal cIalam konservasi tamafl nasional. Agar ~eglatan dalam Zona Penyangga tersebut dilpat befjalan dengafl bail<.. tJa.. rus diben!uk suatu Komi~i Zona Penyangga yang dipimpin berS
Dalam raogka ;nt beberdpll kelembilga./ln le1ah dibentuk oleh BTNll,dalam hal ifll melalui p
Sa.at ini FKTNLL terdiri atas lebih d..ri 1S organiS
9O · _
........_diT'9<> _ _ _
6.9.3. Koordinasi dan Kerjasama Anta. Instansi di TNKS Khusu, untuk TNKS, koordma'i dN~r 'nstansi ~tilU lembaga boleh dikatakan dianggap s.angat per1ting mengingat l u~snya kawas.an TN KS 11.3 juta hal dJ n te rletak di empat propi nsi dengan berbaga; permasala' han. seperti: pe rambahan. penebangan liar. pal OOras. perbu ruan s.atWil liil., penambangan. dan pembu kaan ;':'Ian. Melihat koodisi di ala~ diln berangkal da.i kelemalils.an faklOf manajemen (dana dan wmberdaya manusia) yang dim'liki oIeh BTNKS. maka d,lak ... kan k<;>Ordinasi dengan cara melak ... kan pcogernbangan kefJas.ama program dengan berbagai lembi>ga baik peme.inlah maup ... n LSM. H~.apannya, pennas.alahan yang dihadapi oleh TNKS saal ini. tidak melul ... mer ... pakan tangg ... 0g jawab BTNKS, melainkan juga 'elu.u n plha k, baik Icmb.lga pemerintah dae,~h setempat, kalangan LSM dan masya.akat setempat. ~ta yang diperolet\ dari BTNKS (2005) menyebutkan bahwa sedikitnya terdapatlig
Selain itu Balai TNKS juga me!akukan upaya-... paya penggalangan ke.actaran konservasi p;!da dengan membent ... k organis.asl binaan TNKS. 5epe.ti: Sakawanabhakti yang be
, ,,
,
,
,,
, ,,
O ~, ,,
'•••
,,
,,
,,
,,
'~"
,"
,,
,,
,,
,,
':..
n ."
,,
, ,,
,,
, ,,
::--
,
~"
~ t:...._l .... KS , .... , ThI<.S I """"p..o P<m
I\oonIinaoi MeIIIIui Ke<jas3ma
Po"""."
IW.tIl
_""_f1;r'l1" ,_ _ _ - 91
Q
,
• ~ •
0
~
f
• •
• •"<
•
I•
i
, !
(
[
!
•
~
-i • •
~
•
"
~
~
-
• i
~
•
~
,•
fI• i
i I ,•f •
• ••
, ~ g
i
•!
0
•
I
~
•
I f!
I , 3 •
~
0
~
•
!•
•
l
• , • •~
~
• 3
c
"•• •
l
2
• ,•
0
i
••
,...., bermte-rn.ras I tasan d;
"
"~••• f ,• ,• ~
~
, m Z
,,f ,"f ,S
1• •>
I
•i•
0
I
"
l
, • I, "
•
~
;
"
j
!
I"
,,;
l ",
~
0
I
,
~
, ~
•• ~
~
f
i,1 do
r..wH i~
.1
'" ~'" N
•"z "
!
t
I "
•~
I
~
••
!
• •
"•
>
I ! "
I
.-1Iu_
Terlebih, dari puluhan institusl .. tau lembaga yang turut terliOOt dalam menj"9il keberlangsungan dan TNKS, tidak satupun dilemukan program yang diproirila~kan berkaitan deng.an iSu pemukimiln dan kebijakan yang berkaitan dengannya. Pa
Untuk iw. pelajaran ke depan yang perlu mi!ndapatkan perhatian serius adalah bagaimana me na!a kembali koord inasi antara instam
Dari lelaahan yang telah diutarakan pada butir 6.1 hing9il 6.8 selanjutnya dapal disintMis fenomena rela" yang ter;alin anla,a Balai Taman Naskmal dengan masyarakat setempal berke-naan dengan pE'rmukiman dan pertanlan di kawasan konservasi (Iillat Gamba, 6.2). Pertama.langkah penindakan dan pengendalian ak· ses merupakan dua bentuk respon kel<.uasaan yang paling sering ditempuh oleh BalalTaman Nasional dalam menghadapi masya'akilt yang lahan pertaniannya berada di dalam kawaXln (Tipe 5) atau masyarakat yang sebag,an lahan pertanian dan p"rmuk imannya be'ada di dalam kawasan (Tlpe C). Respon sema.:am ini sering beruJung pada keke,asan alau bahkan menycbabkan kematian pada pelaku yang terl ibat (lihat Gamba, 6.2). Kedua, bila terdapat de.sil atau dusun yang seluruh permukiman dan pe,taniannya berada di dalam J
94-_",,_.'. __ _
""-' Se/u",h wilavah
"
desa l>erada di .....,
"
I."
Seluruh .wayah deN lerletak di
_TN
""
Seb9Qn lahan 1*\8' ......n & IIBaI pe<mvkomao eli daIam TN
i
, •
Penl/ldak8n
•
• Kramat java (UK) • Legon Pakls (UK)
•f
• Oongl.oongl Ill)
• M""", Em&! (1<5) • Kempung Kopi (UK)
f • ~
• legoo Pak ls (UK)
Potens i konflik meningkat PengalwBn HUlan Adet
• NeneI< 5 Hoang Tingol Ne
• Lemba h Lln ou (LL) • Lembah Bes08 (Ll)
Gllmbar 6.2 Macam Respon di Taman NasiQnal Kerinei Seblat (KS), Ujung Kulon (UK), den Lore Lindu (Ll) terhadap berbagai macam Tipe Pemuklman di sekitar Taman NaSional
7 Kesimpu lan dan Pembelajaran Ad~ beber~PJ
kesimpulJrl peOl ing yang diperoleh dalam stud; in;. Kesimpulan Pertama, melalui studi in; teridentifikasi lima tipe permukiman dan pertani"n yang te'benluk di 1193 '
ses masyarakat ke kawa\.oln kons!'rvas;; 31<1Y deng,m kata lain sebagai produk perambahan. Kasus pengakuan akse; tr~dision~1 m~sy~r~k~t ~dat K~tv d~n Torodi k~wasan TNLLoleh BalaiTaman Na~ional Lore Lindu, merup~k~n eomoh bet~p3 alam - dalam oot~s-oot~s tertentu - merupakan suatu hasil konstruksi >osial, buka n suatu "ntitas yang t"rp isah dari komunitas di sekitarnya. Di m¥a kedua komunitas in i 31am berkernbang dan terbentu k karena dilindungi dan sekaligus dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Sementara dalam ka~us Kampung Legon P~kis di TNUK da n permukiman Dongi-dong i di TNLL, dim ana kedud komunit~s ini bukan merupak~n persekutuan hukum adat, permukiman yang mereka hun i dan pertanian y~ng merek~ kelola di k~wasan konserva~i justru merupakan ehes at~u ak ib3t dari: iJ beruoohnya rejim atau ;nstitusi penguasaan sumber daya hutan (dari hutan produksi ke eagar alam at~u suaka margasatwa kemudian ke taman nasional); Ii) penetapan batas kawasan hUlan se<:ara sepihak dan tanpa mempertimbangkan kondis i sosio-agr~ria masyarakat; dan iii) t idak dipenuh inya janji pemerintah untuk memberikan lahan garapan kepada masy~rak~t (kasus Dong i-dongi), Dalam konteks ini konve~i kawasan konservasi ke areal permukiman dan perlan ian muncul sebagai ekses negatif dari kebijakan dan langkah-Iangkah yang dilakukan oleh pemedntah sendir!. Namun t idak bisa dipungkiri bahwa lingginya laju kerusakan di kawasan konservasi juga timbul akibal doro ngan lap3r lahan, perpanjangan tangan bisni, (relasi produksi antara induk 'emang dan anak ladang dalam memperiuas lahan cassia vera hingga ke TNKS, sebagai co nloh), illegal logging, serla lemahnya kapa sitas pemerintah dalam mengontrol sumbe r d~ya di kawasan konservasi yang dikuasainya. Lamas, ap3 yang daJXII kita larik dari fenomena in i? Yang je las akses masyarakat setempat ke kawa'>an konserva,i lidak bisa sepenuhnya din ilai dengan standar hitam-putih ~ebaga i mana y~ng dikonstruksikan dalam hukum posilif yang mengaturtindakan yang boleh denganyang dilarang serta Ijndakan yang bena, dengan yang salah. Sehingga konstru ksi hukum posilifyang ad~ saal ini tidak relevan diaplikas ikan kep3da mereka yang: i) mempu · nyaj riwayal sosjo-Jgrarjs dengan kawasan hutao, ' danlatau Ii) menj adi korban kelidak-konsiS1en~n keb ijakan pemerintah ydng kemudian seeara lang sung maupun tidak langsung berpengaruh p3da keutuhan Kawasan hutan sebagaimana diutara kan di depa n. Ke5impulon Keduo berkenaan dengan relasi kekuasaan (power relations) dikalangao para aktor yaog terlibal dengan perso~ l an kaw~san konservasi. Tujuh macam respon Mau reaksi Balai Taman Nasional yang diutarakan pada Bab 6 (yang berkisar dari yang bersifat koordinasi/kerjasama hingga yang bercorak penindakan); pada dasarnya merupakan tindak kekua~aan (exercise 01 powerl yang bertumpu p3da hukum posilif. Sehingga pelua ng timbu lnya ke kerasan dengan masyara kat selempat menjadi tidak terhindarkan manakala hukum posilif diapli kasikan sepenuhnya di lap3ngan tanpa memperhatikan atau menyadari adanya lubanglubang kelemahan sebagaimana diutarakan pada p3ragrap di atas.
Relasi kekuasaan yang terjalin anlara Deparlemen Kehutana n (da n Balai Taman Na,ional) dengan Pemerintah Daerah Oto nom (Provinsi, Kabupaten, Kota) memiliki karakter yang berbeda . Disini walau lidak lerjadi re lasi ya ng meng~rah pada keke ra,an, namun keb ijakan dan program-program pembangunan yang ditempuh oleh Pemprov dan Pemkab dapat meruooh lebih drastjsekosistem taman nasional. Rencana pemh
dijumpai p3da Permenhut No. P.56/Menhul-II!2006 lentang Pedoman Zonasi Kawasan Taman
Nasional. _
"" ~ di ''9a ''''''''''_~.
97
• pada tallu" 2004. menunjukkan t>etalX'
kon~nsus
alau kesepakatan yang pernah ditanda-tangani dua tah"n
sebelumnya (1001) ol"h empa! Gubernur dan sembi Ian Pemerintah Kabupalen/Kola d i sekitar TNKS (idak lebih hanya formalitas belaka. Kom itmen dan komislens; ant;>. institus; peme-rintdh sulit ditegakkan. Walau
r"ncana pemoongunan jill"n terwbul kemudian me ngalam i kelidak-jelasan dan ada pula yang dibatalkan, namun ada pelajaran peming yang daJ)
bangunan ekonont; yang dijalankan oleh pemerintah sendiri terlep.ls kebij"kan tersebut mer upakan kebijakan pusat maupun daerah Olonom . Terbitnya PP No.2 Tah un 2008 yang mengat ur tentang "Jenis dan Ta rif aus Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Kawasan HuUn untuk Kepentinga n Pembangunan di luar Kegialan Kehutanan yang Ber la ku pada Oepartemen Kehutanan"; mengukuh kan betJpJ fenomena tersebutjuga ber langsung pada aras nasional. Pelajaran kedua adalah: ancaman terbesar terhadap keutuhJn dan keleSI",iJn kJwas.-ln konservasi S('Sungguhnya bukan berada di masyarakat setempa1. dan/atJu LSM, dan/alau kalangan perusahaan, mela inhn pada instilusi pemerintJ h wik PJdJ Jras pUSJt mJupun daerah otorlOm. Berikut diutarakan underlying meetempa1. $ementarJ penyewb lerbesar perubahan kondisi fis ik ddn keanekaragaman hayati kawasan justru berada pada imtitusi pemerintah sebagaimana telah diutarahn. Berkenaan dengan ke,impu lan yang ked ua ini,lahir kesimpu lan ya ng ket iga . Kes;mpu/an KefigQ be rkenaan dengan strategi untuk menyikapi dan menanga ni maalah permu kiman
dan pertanian d i kawa,an komervasi. Ada beberapa but ir penti ng berkenaan dengan hal ini: a)
Direktorat lende ral PHKA hams mula i me ru bah paradigma atau cara panda ng perihal "ktor penti"'} yJng menyebab kan timbulnya degradas i kawasan konservasi. Masyarakat ",tempat yang semul" d ipJrtdang ",bJgJ i anCJmJn ut"m" kini harus dipand"ng .sebaga; mitra pel"l\ing bag. pengJmalHln dan keli98 - _""~"dirl9<'r"""",_1ndoo<sia
luhan kawas.an. Semenlara aklor yang Mru$ ~l pnoous unn.K'~ cS.n •• T O ·. . . . .• unluk kepenlingan konservasi adalahjustru IOSUlUSl pe0m dan dep(lrtemen sel<\oral )'iIng berkaitan dengan s..-r:b« daylI Un. b)
M~ki
sudah d ilakukan upaya untuk menjemb.ltani koos«v;nj cS.n ~ mel+. ~ Ir>Conservation and Development Pro;ect (lCOP) ~ ~ (10 T"I!I:S d.a TN.l. $f!'I"LI gagasan Kilbupaten KonS('I"Vasi; namun inisiatlf ini bI!oIum betvs:l merntNngutI dMI ~ kegiatan kegiatan pefekonomian masyarakat doln ~ wiI.ayaIh yang kompmbeI dengMl konservasi. 0Ieh !larena itu, untuk menjadikan masyarakat setempat sebagaoi motra peogamanan d.a keutuh
memelakan seca r~ cerma! riwayat, struktur akses dan peta sosio-agraria masyarakat dalam kon· tehtaman nasional; menumbuhkan diversifik.Jsi usaha perekonomian rakyat s@kitarkawasanyangkompatibeldengan kondisi elc.oIogi kawasan doln pengembangan wilayah. memb
Pendidikan sarjafla kehutanan khususnya manajemen kons-ervasi harus mengalami reorientasL Hutan yang semula dip.1lndang sebagai suatu yangarudi,m. kini MNS dip.1lndang s.ebagai hasil konstruksi so· sial. f'eogamanan kawasan yang semula dilakukan dengan pen~katan hukum: hitam vs putih. salah vs benar, dilarang vs diboletlkan; harus sudah mulai diganti dengan pendekatan sosla!. Peodekatan soslal Ini tida k bera,li bahwa illegal logging menjadi dibolehkan. alau bila ada pelanggaran atas peljanjian yang disepakati bersama. maka pelanggar tidak d iberi s.a nksi.
d)
Perlu segera didisain dan dikem bangkan se«lra siSlematis kebijakall, rencafla dan program kOilsef' vasi yang menslnergikan kepentingan ekonomi dan konservasl, baik pada a.-as lingk;:! loka~ desa. ke' cart\;lt
e)
Mel ihat perkembangan kepe ndudukan. ekonomi da n pengembangan wilayah yang bergerak dinamis dari waktu k(' waktu, maka dip.1lndang pe,lu mulai diMdirltan seo ruang dan pengemb.lngan wilayah di sekilar kawa-san konservasi. Melalul langk;:h ini diharapbn Diljen PHKA dap(lt bergerak Pfoaktif dan mampu mengantisip.1lsi gerak perubanan sosial, ekonomi dan kependudu· kan yang berpotensl mengancam keutuhan kawasan.
fl
Khusu$ untuk masa lah Kilmpung Legon Pakil, Taman Naslonal Ujung Kulan . jalan kelua r yang dipandang mtngatasl kemelut saat ini adalah dengan memb.lngun kembali konlrak 50sial baru antara masyafakal selemp.1l1 dan 83lai Taman Nasional. Kontrak sosial b.lru tersebut memwt ""I-hal tent
cfe~lif untuk
_""",,_dlr9> _ _ _ ' 99
sosial di lua,d~sa, kini warga m~miliki jaring sosial dengan LSM. Wartawan dan anggota OPR dl tingkal kabupalen, provinsi dan bahkan na$ional (Jakarta). LSM befbasis konservasi ceod~'ung berkolaborasi dengan peme
100 ' _ " " _ . " " " _ _ _
DAFTAR PUSTAKA Miwibowo. SOeryo (2005) Doogklongi -
Culmin~tion
of a Multi-dimensiooal Ecological Crisis: Political Ecol-
ogy Perspectives. Dissertation. Kassel UniW!rsity. German. Bime', Reg'na d3n M.lh;Jrwati Mapp
!ion Paper Ser~s No. 3. Bappeda Kabupaten Pandeglang (2004) Rencanll Tata RUling Wilayah (RTRW) Kabl'paten Pandegl,lng Tahun 2004-201<4 .
BPS Kabupaten Pandeglang (2002) Profil
Oe~
D<:>sa/Kelu'3han Kecamatan SumurTahun 2002.
BPS Kabupalen Pandeglang (2002) Profil Desa lJeWl(eh•.,ahan Kecamat,m Cimanggu Tahun 2002.
BPS Kabupalen Pandeglang (1996) Kecamatan Ciman99u dalam Angka Tahun 1995. Dirjen PHKA, TNe (t.t) Draft Reneana Pengl>lolaan Taman Nasional Lore lindu 2002-2027. Volume I: Data dan Anallsls. Bala; Taman Na.oon.al Lore Undu.
firdaus 12(01) Memahami Aksi Pendlldukao Peta ni di Kawasao Doogi-Dongi. A.tikel di Sll.a! Kaba. Ha.lao .,kaI SlllawesiTeogah. fod Other Writings 1972·1977 - Michel Foucault. Ed.
Pantheon Books. New Yo rk laporan Inventa.isasi Pemukim dan Pefambah Hutan diTa~n NasioNl Ujungkulon, Jawa Baron. disusun oleh Taman Nasiooal Ujungkulon tahun 199211993 Li, T. Murray 11999) Transform ing the Indonesian Up lands MargInality. Power and Production. Ed. Harwood Academic Publishers. Singapore. U, T, dan A. Sangaji (1003) Perubahan Agraria di Sekitar Taman Naslonallore Llndu. Seputar Rakyat. (6) Agus· tus 2003. Yayasan Taoah Merdeka. Palu, pp 18·27. Manullilng. SaSlrawan (1998) Ke-sepakatan Konse.vas.i Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Discussion Paper. Jakarta: Direktorat Jend Nancy lee Peluso (2003)"A Theory of Acee..: Rural SocioKlgy, 68 (2). June 2003.
_",,_&r'9Q
r_N.>OOMI_·
101
Silngaji, A. (2(X)().)) Orang Katu di Tama n Na~ional Lore Lindu: Perjalanan Pa njang menuju Rekogni~i. Maka lah di "International Symposium and Wo rk~hop on "Entering the 21~t Ce ntury: Regional Autonomy, LOCiII Culture and Nat ion Culture~ August 1· 5, 2000, Maka~r, Silngaj i, A, (2000b) Po litik Kawasan Li ndung dan Penghancuran Kekuasaan Adat atas Teritori A~li : Ka~us Ma~yara kat Adat Behoa. Makalah disajikan dalam Dia log Keb ijakan Ma~yarakat Behoa dan Taman Nasi· onal Lore Li ndu. 16 November 2000, Palu. Silngaji, A. (2oo1b) POlfetTama n YTM/2oo 1, Palu.
Na~ionallore
Li ndu: Buruk Pendekatan, Rakyat Disalahkan . Kertas Pos isi 03!
Silngaji, A. (2oo1c) Konflik Ag raria di Taman Nasional LOle Lindu: Tersungkurnya Komunitas· Komunitas A"i . Makalah disaj ikan dalam Dialog Kebija kan tentang Pengetahuan dan Hak-hak Masyarakat Adat di sekitarTaman Nasional Lore Lindu. Yayasan Tanah Merdeka and NRMlEPIQ Palu, Silngaji, A., M. Hamdin, 5ug iharto, f. Lume no, and S. Lahigi (2004) Masyara kat dan Taman Nasional Lore Lindu. Yayasan KEMALA da n Yayasan Tanah Merdeka. Sangaji, A. (2002) Polit ik Konservasi, Orang Katu di Behw Kakau. Penerbit KpSHK. Bogor. Shohibuddi n, M. (2006) Discurs ive Strateg i"', and Local Power in the Politics of Natural Resource Management Case ofToro Commu nity in the W~tern Margin of Lore Lindu National Park (LLNP), Ce ntral Sui awes;' Prese nted at "Surv ival of the Common>: Mounting Challenges and New Realitie,;the Elevent h Conference of the International Association fo r the Study of Common Property, Bali, Indonesia, June 19-23,
""" Surat Kepa la Balai Taman Nasiona l Uj ung Kulon No. S3/BTNUK-II-4/2000 tahun 2000 temang Revisi ZonasiTa· ma n Naio nal Ujung Kulon WALHI Sulawe,i Tenga h (2001) Laporan Hasil Mon itoring Tama n Nasional Lore Lindu, Plovinsi 5u lawesi Ten · gah. Palu. Wirawan, N, (1981) Eco logical survey of the proposed Lore Lindu National Park, Cent ral Sulawesi. The World Wi ldlife Fund, Uj ung Pandang. WWF I ndo n e~ia dan OirektoratJenderal Perlind un9an Huta n dan Kon~erva~i Alam (pHKA) Oepartemen Kehuta nan (2001). Laporan Pe lepasan Keg iatan pada Sepuluh Oesa Tahun Pertama Proye k - Village Facilital ing NGO Keri nci Seb lat - ICOP. Sungai Penuh.
SINGKATAN Asian Development B.lnklBank Pembangunan Asia Bangda
Pembangunan Oaera h
BAPPEDA
BPN BPS
Biro Pusat Statistik
BTNLL
Ba laiTaman NaSio rlallore Lindu
BTNKS
Bala; Taman Nasion,,1 Kerin{; Seblat
BTNUK
BIIlaiTaman Nasioo
BW eagar Alam
(StADel"
Central SulaW('si Integrated Area Oe~elopment and Con servation Project
DPR
Dewan Perwak~an Rakya t
FKTNLL
Forum Kemitraan Taman Na";ona! Lore Ul'Idu
"M
Forum Petani Merdl'ka
GERHA N
Gera kan Rehabilitasi laha n
Geo Positioning s",telite HGUPTPN
H.Jk Guna Usaha Perusahaan Teroalas Pefkebu""n Nusanlara
",H
Hak Peogelolaan Hutan
rcop
Integrated Conservation aoo [)(ovelopment f'roject/Proyek TI!rpadu Konst>rvasi dan PemIxIngunan
JICA
Japan Intl!mational Cooporalion Agern:y
'BC
Kerinci Birdwat
Kepmenhut
Keputusan Menteri Kehutanan
'GO
Kerill(i GUide Organization
Kepala Keluarga Keiepakatan Kon\.etVasi Desa
_ " " _ .. '''' _ _ -..... - 103
KKK
Komlle Koordinasi Kabupalen
KKM
Kesepakatan Kooservasi Ma~yarakat
KS !COP
Kerinci Seblat Im~rated Conservation and Development Project
lBH
l.embaga Banwan Hukum
lKMD
lembaga Ketahanan M,uyarakat Desa
La
location Quolient
LSM
lembag.a Swadaya Masyarakal
MenHutBun
Menleri Kehutanan dan Pedtebunan
Muspika/Musplda
Musyawarah Pimpinan KabupareniMusyawarah Pimpinan D.Jerah R~iofl.al
PORB
Pendapalan
Domestik Brulo
PHKA
Perlindungan Hulan dan Konserv"si Alam
f>olhul
Polisi Hu tan
f>olres
Kcpolisian Resort
PP
Perawran Peme ri ntah
PPK
Program Pengembangan Kecamalan
PT
Perseroan Terbalas
RPTN
Rencana PengelolaanTaman Nasional
RT
Rukun Tetangga
SOA
Sumber Daya Alam
SK
Sural Kepulusan
SKSHH
Sural Keterangan Sahny~ Hasil Hutan
SKW
Saluan KerjaWilayah
SM
Suaka Margasatwa
TN
Taman Naslonal
TNC
The Nature Conscrva"cy
TNKS
Taman Nasional Kerlnci Seb lat
TNLl
Taman Nasionallore li"du
TNU'
Taman Nasional Ujung KuIon
Translol<
Tran.m;9ra~
UNESCO
United Nations Edut<'lljOO
UU
Undang-Undang
UUPA
Undang-u ndang Peraturan Pokok Agraria
WALHI
Wahana U ngkungan Hidu p
WP
Wtlayah
WWF
World Wide Fund for Ndture (formerly World Wildlife Fund)
YSHR
'(ayasan Bantuan Hukum Rilkyat
VTM
Yayasan Tanah Merdeka
lobi
~Iayanan
............ _"19> _ __
· 105
