O. Biro Hukum dan Humas Penulisan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Firdaus Alim Damopolii, ST., MM

L/O/G/O

Biro Hukum dan Humas

Penulisan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Firdaus Alim Damopolii, ST., MM.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2014

Outline 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

Ilustrasi Izin Rasionalisasi Penerapan Perizinan Lingkungan Rasionalisasi Izin PPLH Unsur-unsur izin Materi muatan izin Ketentuan pengingat Keterkaitan izin lingkungan dengan izin PPLH Pembelajaran dari mengelola Perizinan Lingkungan

www.themegallery.com

Ilustrasi Izin (1)


Prajudi Admosudirjo

izin (verguning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.

Sjachran Basah

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku

Ilustrasi Izin (2) Izin ada karena ada norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)

Norma umum yaitu peraturan perundang-undangan


Ilustrasi Izin-3 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

UU 32/2009 Pasal 20 ayat (3) UU 32/2009: Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a.  m e m e n u h i b a k u m u t u lingkungan hidup; dan b.  mendapat izin dari Menteri, guber nur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.


P a s a l 6 0 U U 32/2009: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Rasionalisasi Penerapan Perizinan Lingkungan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009): 1.  Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2.  Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 3.  Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 4.  Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5.  Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 6.  Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. 7.  Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. 8.  Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 9.  Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. www.themegallery.com

Rasionalisasi Izin PPLH 1.  Izin lingkungan utamanya untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu usaha/kegiatan terhadap lingkungan sebagai syarat diterbitkannya izin usaha. 2.  Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): izin pada tahap operasional yang jenis dan jumlah izinnya diterbitkan sesuai diktum persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dalam rangka menjamin upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (ayat (2) pasal 48 PP No. 27/2012) 3.  Izin PPLH utamanya untuk mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pembuangan limbah dan/atau pelepasan emisi secara rinci dan terukur agar sesuai daya dukung dan daya tampung. www.themegallery.com

Rasionalisasi Izin PPLH 4.  Izin PPLH adalah kebutuhan instrumen dalam upaya mencapai tujuan PPLH. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup (Pasal 63 ayat (1) huruf p UU 32/2009) . 5.  Izin PPLH merupakan pengembangan dari instrumen izin lingkungan.


Izin PPLH Izin PPLH, antara lain: 1.  pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 2.  pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; 3.  penyimpanan sementara limbah B3; 4.  pengumpulan limbah B3; 5.  pemanfaatan limbah B3; 6.  pengolahan limbah B3; 7.  penimbunan limbah B3; 8.  pembuangan air limbah ke laut; 9.  dumping ke media lingkungan; 10.  pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan 11.  emisi; dan/atau 12.  pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan. www.themegallery.com

Kronologis Perkembangan Format Izin PPLH Sederhana

Konsolidasi

Comfort Zone

< Jan 2014

Jan 2014

Feb 2014

P e n c a n t u m a n Persyaratan, Kewajiban, dan Larangan

•  Penyampaian draft SK Izin wajib disertai telaahan administrasi dan teknis dari unit teknis. •  P e n c a n t u m a n S a n k s i , Pengawasan, SOP Tanggap Darurat dan biaya pemulihan lingkungan

Pengintegrasian dengan izin lingkungan


Unsur-unsur izin Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Penetapan Tertulis Syarat tertulis dari suatu penetapan tidak ditujukan pada bentuk formalnya, tetapi ditujukan pada isi atau substansi dari keputusan tersebut. Persyaratan tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan.

Menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat konkret, individual & final Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam ketentuan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artimya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

Unsur

Berdasarkan PUU keputusan itu harus didasarkan pada kewenangan dari pejabat TUN, sedangkan kewenangan pejabat tersebut tentunya bersumber pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Atau dengan kata lain bahwa keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan peraturan yang bersifat umum, sehingga harus ada peraturan yang menjadi dasarnya. www.themegallery.com

Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Berisi tindakan hukum TUN Perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain.

Materi Muatan Izin Berisi pemberitahuan bahwa kepada yang pemegang izin ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksisanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya,biasanya dari kepala surat dan penanda tangan izin akan terlihat dari organ mana yang memberikan izin.

Organ yang berwenang Pemberitahuan tambahan

Yang dialamatkan

Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

Muatan Berisi kewajiban dan pembatasan secara teknis yang memungkinan utk mengenakan pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan yang dibolehkan. Pembatasan ini merujuk batas standar, waktu, tempat dan cara, serta terdapat syarat.


Ketentuan, pembatasan dan syarat

Pemberian alasan Diktum

Keputusan yang memuat izin. Demi alasan kepastian hukum izin harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, berisi akibatakibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, yang merupakan inti dari keputusan dan memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu

Pemberian alasan yg memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan dalam PUU, pertimbanganpertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

Organ yang berwenang


Yang dialamatkan


Yang dialamatkan


Pemberian alasan


Diktum


Ketentuan, pembatasan dan syarat




Pemberitahuan tambahan



Ketentuan pengingat (1) Topik Kewenangan (asas legalitas)

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 32/2009 tentang PPLH: Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a.  memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b.  mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 40 ayat (1) PP 82/2001: Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. PP 38/2007: Lampiran H, sub bidang pengendalian dampak lingkungan, sub sub bidang 3 PKA dan PPA angka 8: Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Permen LH 01/2010 NSPK PKA dan PPA


Ketentuan pengingat (2) Topik

Ketentuan

Persetujuan atau penolakan permohonan

UU 5/1986 tentang PTUN Pasal 3: (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Pengumuman

Pasal 39 ayat (1) UU 32/2009: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.


Keterkaitan izin lingkungan dengan izin PPLH


Keterkaitan izin PPLH dengan izin Lingkungan


Keterkaitan izin PPLH dengan izin Lingkungan


Pembelajaran dari mengelola Perizinan Lingkungan 1. 

Izin ada karena ada norma umum yang melarang. Norma umum tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dengan izin menjadi diperkenankan/didispensasikan (konteks LH).

2. 

Izin harus berisi pengaturan yang enforceable (memiliki daya tegak).

3. 

Mengadaptasikan ketentuan yang bersifat umum pada usaha dan/atau kegiatan tertentu di lokasi tertentu (site specific).

4. 

Instrumen penaatan yang memadukan persyaratan (identifikasi persyaratan yang dapat dilaksanakan, dan aspek pemantauan dan pelaporan). (manajemen penaatan).

5. 

Instrumen pengawasan yang dapat dipakai oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH/D).

6. 

Penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas (dibukanya kesempatan keterlibatan masyarakat sesuai ketentuan mengenai pengumuman permohonan dan penerbitan izin menurut UU 32/2009).

7. 

Berisikan strategi pengendalian berupa pengorganisasian berbagai perangkat pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang diterapkan kepada pemegang izin sesuai peraturan perundang-undangan.


L/O/G/O

[email protected]

O. Biro Hukum dan Humas Penulisan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Firdaus Alim Damopolii, ST., MM

Recommend Documents