Sekretariat Negara Republik Indonesia
November 2008 Senin, 19 Januari 2009
Penanganan Pengaduan Masyarakat
November 2008
1. Kepegawaian/Ketenagakerjaan, berjumlah 118 surat pengaduan, dengan
 isu utama:
a. Permasalahan kepegawaian yang terjadi di Indonesia terkait dengan
permohonan pengangkatan tenaga honorer/pegawai tidak tetap daerah
seperti guru bantu dan perawat menjadi CPNS;
b. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, antara lain terkait pada
masalah pemberian uang pesangon dan manfaat pensiun mantanÂ
karyawan perusahaan yang tidak diberikan oleh perusahaan yangÂ
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 January, 2017, 08:46
Sekretariat Negara Republik Indonesia
mempekerjakannya, juga permohonan pembayaran uang pensiun yangÂ
ditangguhkan, terkait Operasi Purna Yudha/Operasi Citra Bakti;
c. Permohonan transparansi penerimaan CPNS terutama di daerah, karena
masih banyak terindikasi terjadi dugaan KKN yang dilakukan pejabat-
pejabat daerah;
d. Permasalahan lain seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukanÂ
oleh aparatur pemerintah Daerah dan aparatur hukum di lingkunganÂ
Peradilan dan Kejaksaan
2. Hukum/HAM/Peradilan, berjumlah 113 surat pengaduan, dengan isu utama:
a. Permohonan pelunasan sisa pembayaran ganti rugi Lumpur Sidoarjo;
b. Permohonan keadilan atas Putusan Pengadilan yang dinilai tidak
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 January, 2017, 08:46
Sekretariat Negara Republik Indonesia
mencerminkan keadilan;
c. Laporan dugaan korupsi berbagai instansi Pemerintah Pusat maupunÂ
Pemerintah Daerah, terutama penggunaan dana APBN;
d. Tindakan penyalahgunaan jabatan oleh oknum Kepolisian ataupun TNI,Â
dengan adanya laporan tentang kekerasan mereka terhadap masyarakat.
e. Pengaduan atas kinerja Kepolisian yang kurang dalam menindaklanjutiÂ
pengaduan yang disampaikan ke Kepolisian;
f. Permohonan perlindungan dan pelestarian keberadaan benda CagarÂ
Budaya Benteng Vastenburg, yang saat ini dikuasai oleh pihak Swasta;
g. Permohonan pengkajian kembali atas Hak Pengusahaan Perairan
Pesisir (HP3), pasal 16 sampai pasal 27 UU No. 27 tahun 2007 tentangÂ
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 January, 2017, 08:46
Sekretariat Negara Republik Indonesia
3. Pertanahan dan Perumahan, berjumlah 76 surat pengaduan, dengan isu
a. Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah oleh BadanÂ
Pertanahan Nasional Pusat atau Daerah oleh masyarakat;
b. Permohonan pemeriksaan dan penyidikan dugaan pemalsuan suratÂ
transaksi jual beli tanah ataupun adanya sertifikat ganda.
c. Permohonan penyelesaian kasus tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak
tertentu untuk dikembalikan kepada masyarakat yang berhak;
d. Permohonan penyelesaian ganti rugi atas tanah, terutama ganti rugiÂ
tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Sulitnya penyelesaianÂ
sengketa pertanahan karena ketidaksepakatan mekanismeÂ
penyelesaiannya yaitu ada yang memilih untuk diselesaikan melalui http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 January, 2017, 08:46
Sekretariat Negara Republik Indonesia
negosiasi di luar pengadilan atau ditempuh melalui jalur hukumÂ
(pengadilan)
e. Permasalahan mengenai pemberian ijin lokasi oleh pemerintah, tetapiÂ
penduduk setempat menganggap bahwa kebijakan tersebut tidakÂ
memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kehidupan mereka.
Data Pengaduan Masyarakat
November 2008
1. Â
Surat Masuk
 a. Data Input Surat Masuk
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 January, 2017, 08:46
Sekretariat Negara Republik Indonesia
 b. Klasifikasi Berdasarkan Provinsi
 c. Klasifikasi Berdasarkan Kewenangan Penyelesaian/Penanganan
  Â
2. Â
Surat Keluar
 a. Kewenangan Penanganan Pengaduan
Â
b.
Klasifikasi Surat Keluar
  Â
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 9 January, 2017, 08:46
