@. @. UU No 30 th 2004 ( UUJN) menempatkan notaris sebagai pejabat umum yg menjalankan profesi hk oleh karena itu perlu mendapat jaminan perlindungan hukum notaris secara profesi dan bukan secara pribadi. Notaris adalah pejabat umum ang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini.(pasa 1 ) Notaris secara kodrati sebagai manusia biasa yg dpt melakukan kesalahan dan kekeliruan baik secara pribadi maupun secara profesional.
Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesindalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan hukum dan jamnan kepastian hukum agar dapat terlaksananya tugas notaris dengan baik danefektif. Untuk menjamin kepastian,ketertiban, dan perlindungan hukum maka notaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang nya harus berdasarkan pada peraturan per UU an yang berlaku serta Kode Etik jabatan notaris serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan larangan bagi notaris sebagaimana diatur dalam UU jabatan Notaris. Notaris dalam proses pembangunan ekonomi semakin mempunyai peranan penting dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan perbuatanperbuatan hukum baik yang berkaitan dengan perbuatan hukum perjanjian yang bersifat komersial, maupun yang bukan komersial.
Era globalisasi ekonomi dewasa ini terutama globalisasi dibidang perdangan yang ditandai dengan adanya kesepakatan-kesepakatan baik regional maupun internasional akan berdampak terhadap persoalan-persoalan hukum, terutama bagi para penegak hukum. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang berwenang dan tugas dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat baik dalam melakukan kontrak-kontrak maupun perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi masyarakat harus dijamin kepastian hukumnya.
Profesi Notaris didasarkan pada keahlian tertentu yang diperoleh melalui : Pendidikan Formal. Pelatihan-pelatihan. Pengalaman-pengalaman sehingga Notaris adalah orang orang profesional. @. Mengingat kedudukan dan fungsi Notaris yg sedemikian penting dan berhubungan dengan hukum pembuktian, sehingga tidak hanya notaris tetapi orang lain yg mengemban jabatan notaris dituntut dan wajib menjalankan jabatannya dengan baik sesuai dengan : - kode etik profesi. - kehormatan. - martabat. - dan tanggung jawab sebagai notaris.
Bentuk Perlindungan Hukum bagi profesi Notaris ditandai denngan adanya : Organisasi profesi aturan-aturan kode etik profesi yg ditetapkan sendiri oleh organisasi profesi. penjatuhan sanksi pencabutan izin profesi dilakukan oleh organisasi profesi. tidak ada campur tangan lembaga eksekutif, yudikatif maupun legeilatif terhadap profesi tersebut.
UU No 30 th 2004 tentang UUJN Ps 66 telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi profesi notaris al : Untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dg persetujuan MPD berwenang : mengambil foto copy minuta akta dan ……….. Dst memanggil notaris untuk hadir dlm pemeriksaan ……..dst. _ Pengambilan minuta akte dan atau surat-surat lain sebagaimana dimaksud (1) dibuat berita acara penyerahan.
Mengingat dalam Ps 66 UUJN tidak dirinci lebih detail tentang pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim akan menimbulkan beberapa persoalan al : 1.
2.
Pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dlm pemeriksaan atas suatu perkara baik perdata, pidana maupun administrasi negara yg tidak berkaitan dg akte yg dibuat atau protokol dlm penyimpanan notaris memerlukan ngak persetujuan MPD ? Apakah persetujuan pemanggilan notaris yg dimaksudkan dlm ps 66 hanya sebatas dalam status sebagai saksi baik dlm perkara pidana, perdata atau administrasi negara ataukah termasuk juga sebagai tersangka baik dlm perkara pidana atau sbg tergugat atau turut tergugat dlm perkara perdata ?
Pengawasan dan pembinaan terhadap prilaku notaris yg diatur dlm Kode Etik Profesi dan pelaksanaan jabatan Notaris yg diatur dalam UUJN dilakukan oleh Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai MPD, MPW, dan MPP. Dalamkaitan dengan hal ini timbul suatu persoalan , apabila notaris terbukti melakukan tindak pidana siapakah yang berwenang menjatuhkan sanksi pencabutan ijin selaku notaris ? Apakah MenKum Ham dapat secara langsung berwenang menjatuhkan sanksi kepada notaris.?
Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sebagai profesi Notaris difokuskan dalam persefektif Peran Majelis pengawas Notaris dalam tindakan-tindakan projustitia yang dilakukan oleh penegak-penegak hukum dlm sistim peradilan Pidana yg dari sudut entititasnya mencakup Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam suatu perkara Perdata yg melibatkan akte-akte notaris , dimana notaris ditarik sebagai saksi atau tergugat dan Penjatuhan sanksi bagi notaris sebagai profesi yg dilakukan oleh dan atau melalui Majelis PengawasNotaris.
Implementasi Ps 66 UUJN dan Masalah Hukumnya. Notaris adalah pejabat umum yg menjalankan jabatannya berdasarkan keahliannya. Yang dapat menentukan notaris telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan jabatannya hanyalah orang-orang yg mempunyai keahlian dibidang notariat. Secara idial yg dapat menentukan kesalahan notaris adalah organisasiprofesinyasendiri melalui instrumennya yg lazim disebut Dewan Kehormatan Profesi. Majelis Pengawas Notaris yg oleh Ps 66 diberikan kewenanagn untuk memberikan perlindungan jaminan hukum bagi profesi notaris terhadap campur tangan pihakpihak lain berkaitan dg pelaksanaan jabatan Notaris.
Prosedur Khusus Penegakan Hukum Terhadap Notaris. UUJN melalui Ps 66 telah memberikan prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris baik dalam Pemanggilan Notaris maupun dalam pengambilan Foto Copy minuta akte. Peraturan Menteri Huklum dan Ham RI No M 03.HT.03.10 Tahun 2007 Pengambilan minuta akte dan pemanggilan notaris yg merupakan perluasan dari substansi Ps 66 UUJN. Nota Kesepahaman Kepolisian RI Dengan Ikatan PPAT No Pol B /1055/V/2006 tentang pemanggilan saksi atau tersangka dan penyitaan bukti tulisan atau surat yg disimpan oleh notarisdlm protokolnya.
Keputusan MPD Merupakan Produk Hukum Tata Usaha Negara. UUJN mengatur bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian legislatif (UU) ke pada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Keputusan MPD merupakan keputusan tertulis yg bersifat kongkrit(Obyek tertentu),Individual (orang tertentu ), dan Final ( putusan bersifat difinitif dan tidak dapat dibanding ), baik dalam mengijinkan maupun penolakan atas pemanggilan dan pemeriksaan suatu perkara .
Notaris dalam melakukan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai pejabat umum harus dilakuka pengawasan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengawasan terhadap Notaris sebagaimana di atur dalam UUJN (Pasal 67) pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri , yang dalam melakukan pengawasanya membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap Notaris meliputi prilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris Pengawasan terhadap Notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari : Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Wilayah MAJELIS Pengawas Pusat.
Majelis Pengawas Daerah, Wilayah dan Pusat daam melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69, 72 dan 76 UUJN arus dilaksanakan secara efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD,MPW dan MPP harus didasarkan pada beberapa hal antara lain : memiliki moral Integritas yang tinggi Dedikasi/ loyalitas yang tinggi dari majelis Memiliki komitmen yang tinggi Memiliki kinerja yang baik Memiliki wawasan keilmuan yang memadai dibidangnya Memiliki komitmen dalam penegakan hukum
Majelis Pengawas baik Majelis Pengawas daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagai perangkat yang dibentuk berdasarkan UU dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris hendaknya melakukan pengawasan secara objektif dan professional demi terwujudnya ketertiban dan pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat. Majelis Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan kepada Notaris dilakukan dengan integritas yang tinggi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik vertical anatara Notaris dengan masyarakat dan konplik horizontal anatara Majelis Pengawas baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Rekomendasi Majelis Pengawas (MPD,MPW dan MPP ) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris harus bersinergi baik dalam pemahaman maupun tindakan-tindakan yang akan diambl demi terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien. Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris didasarkan pada peraturan per UU sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Majelis Pengawas dalam melakukan tugasnya memiliki komitment yang tinggi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.
