HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN PERANG
Dipresentasikan oleh : Fadillah Agus Disampaikan dalam Training, “Training Hukum HAM bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM di Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia, di l diselenggarakan k oleh l h Pusat P Suti S i HAM UII bbekerjasama k j ddengan NCHR U University i i off Oslo Ol Norway, di Yogyakarta tanggal 22-24 September 2005
Fadillah Agus, SH.MH Makassar 6 Oktober 1963 Makassar, S1 : UNS, Solo S2 : UNPAD,, Bandungg Kursus HAM, Strasbourg 1997 Internship, Hk. Humaniter ICRC Jenewa, 1997 B b Beberapa seminar i dan d pelatihan l ih Hk. Hk Humaniter H i di region Asia Kursus Hk Hk. Humaniter Humaniter, San Remo Remo, Itali Itali, 2002 1987 – 1998 : Dosen FH Trisakti 1998 – 2004 : Legal g Advisor ICRC 2001 – sekarang : Dosen Luar Biasa FH UNSYIAH Banda Aceh 2004 – sekarang k : Dosen D U Univ. i D De L La S Salle, ll Manado 2004 – sekarang : Partner FRR Law
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENCAKUP 2 BIDANG :
PERLINDUNGAN KEPADA ORANG-ORANG YANG TIDAK, ATAU TIDAK LAGI, IKUT SERTA DALAM PERTEMPURAN; PEMBATASAN TERHADAP SARANA PEPERANGAN, TERUTAMA SENJATA DAN METODE- METODE PEPERANGAN SENJATA, PEPERANGAN, SEPERTI MISALNYA TAKTIK-TAKTIK MILITER
TUJUAN HUKUM HUMANITER ADALAH MEMANUSIAWIKAN PERANG
PROTOKOL I TAHUN 1977 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNASIONAL PROTOKOL II TAHUN 1977 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SENGKETA BESENJATA NON INTERNASIONAL NON-INTERNASIONAL Indonesia do es a Ratifikasi at as Konvensi-konvensi o ve s o ve s Jenewa Je ewa 1949 9 9 dengan de ga UU No. 59 tahun 1958 Indonesia belum ratifikasi Protokol I & II tahun 1977 Jumlah Negara-negara yang telah ratifikasi : Konvensi konvensi Jenewa 1949 : 194 Negara Konvensi-konvensi Protokol I tahun 1977 : 162 Negara g Protokol II tahun 1977 : 162 Negara
PEMBATASAN
KESEIMBANGAN
PEMBEDAAN
PETUGAS MEDIS ADALAH NON KOMBATAN
ATURAN BAGI PRAJURIT DALAM BERTEMPUR 1. Jadilah prajurit yang disiplin. Ketidaktaatan kepada hukum pperang g akan merendahkan martabat diri Anda,, Angkatan Bersenjata dan Negara serta dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu; disamping itu jjuga g dapat p meperkuat p niat musuh untuk melawan 2. Serang hanya musuh bersenjata dan objek-objek militer. 3. Lakukan penghancuran sebatas hanya yang diperlukan untuk t k misiAnda. i iA d 4. Jangan serang musuh yang tidak legi bertempur atau yang sudah menyerah. y Lucuti mereka dan serahkan kepada p atasan Anda. 5. Kumpulkan dan rawat yang luka dan sakit, baik kawan maupun lawan. lawan
ATURAN BAGI PRAJURIT DALAM BERTEMPUR : 6. Perlakukan penduduk sipil dan musuh yang berada dalam kekuasaanmu secara manusiawi 7. Tahanan Operasi harus diperlakukan manusiawi dan hanya wajib memberi informasi mengenai identitasnya. Tahanan tidak boleh disiksa secara fisik maupun mental. 8 Jangan melakukan penyanderaan. 8. penyanderaan 9. Jangan lakukan tindakan balas dendam. 10. Hormati setiap orang dan benda yang menggunakan lambang palang merah, bendera pputih serta benda-benda budaya. y 11. Hormati harta benda penduduk sipil. Jangan lakukan penjarahan 12. Cegah setiap pelanggaran ketentuan-ketentuan diatas. Laporkan setiap pelanggaran kepada atasan Anda. Setiap pelanggaran hukum perang harus dih k dihukum.
DOMESTIC LAW GC PII
ART 3
IHRL
GC I-IV PI
WAR
PEACE
VIOLENCE
1. Penal Code 1 2. Procedures Law 3. General Principles of Law 4 N 4. National ti lL Legislation i l ti
1 - 4 Domestic Law 5 - 6 Human Rights Law (restricted) 7. International Humanitarian Law
5. Human Rights Treaties 6. UN Resolutions/Declarations
ARMED FORCE
POLICE INTERNAL SECURITY OPERATION (SECURITY - SYSTEM)
I.A.C
N.I.A.C
?
COMBAT OPERATION (DEFENCE - SYSTEM)
Kejahatan Perang / Pelanggaran berat hukum humaniter : Adalah pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan pada waktu kt perang, yaitu it tindakan ti d k yang bertentangan b t t dengan d hukum humaniter dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi (protected persons), misalnya kombatan yang luka dan sakit, tawanan perang dan penduduk sipil yang berada dibawah kekuasaan negara lain. Ketentuan yyang g mengatur g : Pasal 50 Konvensi Jenewa I tahun 1949 Pasal51 Konvensi Jenewa II tahun 1949 P l 130 K Pasal Konvensii JJenewa III ttahun h 1949 Pasal 147 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Pasal 85 Protokol I tahun 1977
Yang termasuk kejahatan perang antara lain : pembunuhan semena-mena, penganiayaan atau perlakuan yang tidak manusiawi ((termasuk eksperimen p medis), ), dengan g sengaja g j menimbulkan penderitaan yang luar biasa terhadap badan dan kesehatan, perusakan yang luar biasa dan pengambilalihan secara tidak sah atas hak milik yang tidak dibenarkan menurut kepentingan militer, memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk bekerja bagi pihak militer yang bersengketa, bersengketa mengabaikan dengan semena-mena hak atas peradilan yang adil bagi p yyang g dilindungi, g , deportasi p atau tawanan pperangg dan ppenduduk sipil pemindahan penduduk sipil secara tidak sah, melakukan penyanderaan, menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran serangan, penyalahgunaan lambang palang merah dan bulan sabit merah, penyerangan atas benda-benda budaya.
KEWAJIBAN NEGARA MENGATUR KEJAHATAN PERANG DAN MENGADILI PELAKUNYA Neg w Negara wajib j b uuntuk u menetapkan e e p UU yyang g ddiperlukan pe u uuntuk u memberi e be sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu pelanggaran berat hukum humaniter. Negara wajib untuk mencari orang dan mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran berat tersebut, tersebut atau menyerahkannya kepada Negara lain yang berkepentingan untuk mengadilinya.
Pasal 49 Konvensi Jenewa I tahun 1949 Pasall 50 Konvensii Jenewa II tahun h 1949 Pasal 130 Konvensi Jenewa III tahun 1949 Pasal 146 Konvensi Jenewa IV tahun 1949
PASAL 3 KONVENSI JENEWA 1949 : D l hhall sengketa Dalam k bersenjata b j yang tidak id k bersifat b if internasional i i l yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut : 1. Orang-orang g g yang y g tidak turut serta sktif dalam sengketa g itu, ter masuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjatasenjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) b ) kkarena sakit, ki luka, l k penahanan h atau sebab b b lain l i apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang kemanusiaan, didasarkan atas uku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di t pada diatas d waktu kt dan d tempat t t apapun juga j :
(a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, raga terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan ; (b) penyanderaan; ( c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakua yang meng hina dan merendahkan martabat; (d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab. 2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak pihak dalam sengketa Pihak-pihak
Pihak-pihak p dalam sengketa, g , selanjutnya j y harus berusaha untuk menjalankan dengan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak Pihak pihak dalam sengketa
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEJAHATAN PERANG TIDAK DIATUR DALAM PASAL 3 KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL II TAHUN 1977. 1977
NAMUN SAAT INI KEJAHATAN PERANG JUGA DIATUR DALAM BEBERAPA STATUTA MAHKAMAH AD HOC DAN PERMANEN, MISALNYA ICTR (RWANDA) (RWANDA), ICTY (EKS (EKS-YUGOSLAVIA) YUGOSLAVIA) DAN ICC.
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA SAAT INI TIDAK ADA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DISEBUT SEBAGAI KEJAHATAN PERANG. BEBERAPA PASAL KUHP MERUMUSKAN KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN PERANG ATAU YANG DILAKUKAN DALAM MASA PERANG …. DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA (BAB I BUKU II KUHP) Ps. 111 ayat 1 Ps Ps. 222 ke-1 Ps. 122 ke-2 Ps 123 Ps. Ps. 124; 1 Ps. 124; 2 ke-1 Ps. 124; 2 ke-2 k Ps. 124; 3 k3-2 Ps. 124 Ps. 126 Ps. 127
UU NO. 26 TAHUN 2000 TIDAK MEMASUKKAN TENTANG KEJAHATAN PERANG …. TETAPI BEBERAPA KEJAHATAN LAINNYA YANG TERDAPAT DIDALAM ICC DIADOPSI DALAM UU INI ….. MASALAH KEKOSONGAN HUKUM ……??? ….. APAKAH DAPAT DICOVER OLEH KUHP ATAU KUHPM ??? …. STB NO. 44 TAHUN 1946 TENTANG KEJAHATAN PERANG …… MASALAH HK. TATA NEGARA ….. APAKAH MASIH VALID ??? … MASALAH SUBSTANSI …. HANYA DITUJUKAN KEPADA PELAKU YANG BERASAL DARI NEGARA MUSUH ….
RENCANA YANG SEDANG BERJALAN : DEPKEH & HAM : PENELITIAN AKADEMIS TENTANG KEJAHATAN PERANG DI INDONESIA DEPHAN : MENYIAPKAN RANCANGAN BARU KUHPM YANG ANTARA LAIN DIDALAMNYA AKAN MENGATUR JUGA MENGENAI KEJAHATAN PERANG
Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim (Kasus Abilio Soares) …….. Menimbang, bahwa situasi di Timor Timur, baik sebelum dan setelah jajak pendapat, mengandung konflik bersenjata dengan i t intensitas it yang cukup k ti tinggi i dengan d struktur t kt organisasi i i pihak ih k yang bersengketa yang memenuhi persyaratan sebagaimana disyararatkan dalam Konvensi Jenewa 1949, 1949 maka dapat dikatakan bahwa di Timor Timur telah terjadi sengketa besenjata internal ((internal armed conflict)) sehingga gg ketentuan tentang g kejahatan perang sebagaimana yang diatur dalam common article 3 Konvensi Jenewa dapat diberlakukan. Terlebih-lebih Indonesia t l h meratifikasi telah tifik i Konvensi K i Jenewa J t tersebut b t melalui l l i UndangU d undang No. 59 Tahun 1958.
