PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAII KABUPATBN KEPULAUAN RIAU
NOMOR:
ll
TAI{UN
2004
TENTANG
IZIN TISAIIA PERFILMAN DENGAN RATIMAT TTITIAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN RIAU, Menimbang
:4.
bahwa perfilman merupakan media komunikasi massa dengar pandang yang mempunyai peranan
prriing bagi
pengembangan
budaya bangsa dan di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang
terkait dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya; b.
bahrva clalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan
Psrnerintahan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipanclang perlu untuk menyeleng garakan usaha perfilman; c.
bahrva untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkg Izin Usaha Perfilman yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
\{engingat
: l. -
Undang-unclang Nomor
l2 Tahun 1956
tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Srvatantra Tingkat I Sumatera Tengan ( I-embaran
Daerah Negara
Tahun 1956 Nomor 25 ).
2.
Undang-undang Nomor
l8 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
4l
Tambahan Lembaran Negera Nomor 3685 ) Sebagaimana telah
Diubah Dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
I
3.
Undang
rndag t{cmr 8 Tahun
I9q2 Tentang Perfilman
( Lcmbarrn l.Icgpe l{onror 32 Tahun 1992 )
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 )
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau
(
Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor I I I Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4237):
6.
!
Peraturan Pemerintah Nomor
6
Tahun 1994 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perfilman
(
Lembaran Negara Nomor
1l Tahun
7.
1994 )
Peraturan Pemerintah Nomor
25 -Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan =Kervenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara
8.
Keputusan Presiclen Nomor
Nomor
Tahun 2000 )
44 Tahun 1999 tentang
Teknis
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Keputusan
Presiden
dan
(Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70).
i
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun
2001 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Informasi dan Kom unikasi.
l)engan Persetujuan
DEIVAN PERWAKILAN RAKYAT DAI,RAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN: \{enetapkan
PERATURAN DAERAH KABT]PATEN KEPTILATIAN RIATI TENTANG IZIN USAIIA PERFILNIAN '
rtlf)r
lh
-fBAI I KETENTUAN TJMIIM
I
Pasal
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
^. b.
Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau
c.
Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Riau
d
Dinas Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau.
Kepulauan Riau.
e.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi alau
.yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha perorangan lainnya.
Filrn adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa padangdengar yang dibuat berdasarkan azas sinematogafi dengan direkam pada pita seluloid, pila
vidio, piringan vidio, dan/atau bahan hasil penemuan tehnologi lainnya dalam segala bentuk, i
jenis dan ukuran melalui proses kirniarvi, proses elektronika atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yAng dapat dipertunjukkan dan./atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik,
elektronik,
dan/ atau lainn1,3.
Film seluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi
(l
dan dipertunjukkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi mekanik. h.
Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita vidio atau piringan video
(
laser
disV vidio disk ) dan/afau bahan hasil peneguan tehnologi lainnya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik.
Pembuatan film adalah kegiatan rnebuat film, baik dalam bentuk
film cerita, film non cerita
maupun film.iklan.
j
Alih rekam adalah pemindahan gambar atau piringan
k
dan
I atau suarA, baik dari film seluloid
ke pita vidio
video ( laser disk / video disc ), maupun sebaliknya.
Reklame film adalah sarana publikasi dan promosi film seliloid dan rekaman vidio, baik yang bcrbentuk trailer, poster, stil foto, slide, klise, banner, pamflet, brosur, baliho, lblder, plakat maupun sarana publikasi dan promosi lainnya.
l-
Pengedaran
konsumen
(
film
adalah kegiatan penyebarluasan
khalayak
film seluloid dan rekaman video kepada
) termasuk penyewaan dan/atau penjualan rekaman vodeo, baik dan
bentuk pita video maupun piringan vi
{Pertmjukkan film adalah pemuaran film sdutoid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau temFl png dipertunjukkan bagi pertunjukkan film atau tempat unurn lainnya. Penayangan
film adalah pemutaran film seluloid dan rekaman video, yang dilakukan melalui
proyektor. o.
Pertunjukan film keliling adalah penayangan fitm yang berpinclah-pindah tempat.
p.
Izin Usaha Perfilma selanjutnya disebut dengan IUF adalah izin yang diberikan untuk kegiatan perfilman yang meliputi pembuatan / produksi film, pengedaran film
usaha
seluloid,
pengedaran rekaman
film seluloid, pertunjukan film seluloicl, serta penayangan sekaman video.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan pemberian ijin kepada orang pribadi badan yang dimaksud untuk pembinaan,
q
pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Iingkungan.
BAB TI TJSAIIA PDRFII,IVTAN Bagian Pertama
lzin Usaha Pcrfilman Pasal 2
Setiap orang atatl Badan yang akan rnenyelenggarakan usaha perfilman wajib memiliki izin lJsaha Perfilman, yang dilanjutkan disingkat IUF.
Pasal3
(I
)
t Isaha Perfilman yang harrrs
memiliki ILIF sebagaimana dirnaksucl clalam pasal 2 meliputi. Pembuatan / produksi film, Video
a. b. Pengedaran film seluloid
c. Pengedaran rekaman film seluloid dan /atau video, vcD dan DVD d. e.
Pertunjukkan film seluloid' Penayangan rekaman Video. :.
(l) Ketenttran lebih lanjut mengenai syarat-syarat
dan tata cara untuk memperoleh IUF sebagaimana
dimaksud pada ayat (l ) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
-5-
Pasal 4
(l)
Sesuai dengan IUF yang diperoleh, usaha perfilman wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usaha kepada Bupati.
(2) Ketenttran bentuk' isi dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana
climaksuct clalam ayat
( I ) ditentukan oleh Bupati.
Pasal 5
(l) ruF berlakrr selama ttsaha perfilman yang bersangkrrtan
masih melakukan kegiatan clibidang
perfilman.
{2) rurr tuajib didaftar ulang setahun sekali (:1)
ItlF
a-
b'
c' d. {{)
dapat dicabut apabila
ke Dinas Informasi dan Komunikasi.
:
Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan daram izin. Memindahkan izin usaha perfilman kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (l ) atau laporan tersebrrt ticrak mengancrung kebenaran.
Tidak r.nduftu, ulang lzin Usaha perfirman 2 ( dua ) kari berturut-turut.
lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didahurui dengan peringatan atau pembekuan IUF untuk jangka rvaktu tertentu yang di atur dengan Keputusan
Pencabutan
Bupati.
Bagian Kedua Pembuatan Film P:rsal 6 i I ) Kegiatan pemhtratan
film hanya clapat dilakukan oleh perusahaan
Perfi lman, yang selanjutnya
disebut perusahaan pembuatan film.
rl\ I -:
Sctiap pernbttatan filrn di Daerah lrarus terlebih clahulu clidaltarkan kepada Bupati.
l Pendaftaran pembtratan film sebagaimana climaksucl dalam uyui 1z1di lengkapi dengan a Judul dan synopsis film yang akan dibuat.
b.
Daftar karyawan inti dan artis_artis pemeran utama
5(4)
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2)ditetapkan oleh Bupati.
Pasal T
Dalam pembrntan film, Perusahaan Pembuatan Film harus mempedomani kode etik produksf film Indonesia' nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di Indonesia umumnya dan di Daerah khususnya.
llagian Ketiga Pcngedaran Film
Pasal8
(l) Film yang dapat diedarkan hanya film original yang telah
dinyatakan lulus sensor oleh
Lembaga Film.
(2) Film yang akan diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu dilaporkan ke
Dinas Informasi dan Komonikasi.
(-i)
Pengattrran lebih lanjut mengenai pengedaran
film akan clialur lebih lanjul
clengan kep'tusan
Bupati.
Pasal9 Apabila film yang akan diedarkan ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban. ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat dapat dicabut dari peredaran oleh Bupati.
Ragian Keempat
Pertunjukkan dan Pcnayangan Filnr
Pasal
(l) Pcrtrrnjukkan film selrrloid dilakukan
l0
cliclalarn geclung bioskop atau tempat yang dipcruntrkan
bagi pertunjukkan film. :.
(2) Penyelenggaraan perfrrnjrrkkan
film
sebagaimana climaksucl dalarn
ayal ( I )
rvaji6
memberitahukan ketentuan penggolongan usia penonton yang ditetapkan oleh lembaga sensor film dengan cara:
-7-
b- Mencarttr Fdr ftntu masuk dan loketloket karcis atau tempat lainnya
yang mudah
dilihat
c.
Mempertunjukkan bukti tulis sensor yang mencantumkan ketentuan penggolongan usia penonton sebelum fi hn dipertunj ukkan.
Pasal I I (
l)
Pertunjukan film diluar gedung bioskop hanya dapat dilakukan clalarn
a.
:
Kegiatan sosial dan kegiatan penerangan atau penyuluhan masyarakat dengan tidak memungut bayaran dari penonton.
b.
Pertunjukan keliling, baik dengan maupun tanpa memungut bayaran dari penonton.
(2) Pertunjukkan film
sebagaimana dimaksud dalam ayat
( 1 ) huruf
a dapat dilakukan oleh instansi,
pemerintah, lembaga, organisasi dan kelompok orang, dengan ketentuan bahwa film yang dapat
dipertunjukkan hanya film yang sesuai keputusan lembaga sensor film pertlnjukkan bagi semua umur.
(3) Pertunjukan film sebagaimana dimaksud datam ayat ( 1 ) huruf b hanya dapat diseienggarakan oleh.usaha pertunjukkan
a.
film keliling, dengan ketentuan
Han1,n mempertunjukkan
:
film selrrloid berukuran l6 mm.
b' Ditenipat
terbuka, hanya dapat mernpertunjukkan filnr seluloid yang sesuai keputusan Iembaga sensor film diperuntukan bagi semua umur,.
c. Ditempat tertup dengan khalayak ' I t
terbatas, dapat mempertunjukkan
film seluloid lainya
dengan kehanlsan memberitahukan terlebih dahulu ketentuan penggolongan usia penonton
untuk film tersebut, sesuai keputusan lembaga sensor film.
('l) Ketenttran
lebih lanjut mengenai pertunjuFkan film sebagaimana dimaksud dalarn ayat
(l)
diatur oleh Bupati. Pasal l2
(l)
(1)
film hanya dapat menayangkan rekaman video, baik dalam bentuk pita video maupun piringan video ( laser disc/video disc ).
Usaha Penayangan
Penayangan rekaman video yang dilakukan secara keliling clapat cliselenggarakan oleh instansi
pemerintah atau lembaga untuk kegiatan sosial dan kegiatan penerangan atau penyuluhan masyarakat, dengan ketentuan :
a- Dilaksanakan dengan tidak memungut bayaran clari penonton. b. Rekaman video yang boleh ditayangkan hanya rekaman yang sesuai keputusan lembaga
-8(3) Ketentuan lah.l hntu nrerrgenai penayangan firm sebagaimana dimaksud daram ayat (r) diatur oleh Bupati.
Pasal 13
(l)
Film dan reklame film yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan hanya film dan rektame film yang telah dinyatakan rurus sensor oreh rembaga sensor firm.
(2) Setiap reklame film
hanrs sesuaiclengan isi
film yang direklamekan.
RAB
III
RETRIBUSI
Bagian Pertama Subyek dan ObyeK Retribusi
Pasal (I
)
l4
Subyek Retribusi IUF adalah Setiap orang atau baclan yang menyelenggarakan usaha perfilman dikenakan Retribusi.
(2) obyek Retribusi iebagaimana
a.
dimaksucl dalam ayat (
I
) tercliri dari
:
Retribusi IUF yang dikenakan saat pemberian lUF.
' b' Retribusi Daftar Ulang IUF yang ctikenakan pacla saat daftar ulang ILIF. c.
Retribusi Pengendarian pengedaran Rekaman Vitreo yang dikenakan terhadap jumlah
- rekaman video yang diedarkan.
Bagitrn Kedua
Tarif Retribusi Pasnl Besarnya Retribusi IUF trnfuk pembualan sefiap
l5
judul film clikenakan biaya sebesar 5 vo dari bia5,a
produksi. Pasal
(l)
l6
Besarnya Retribrrsi IUF untuk usaha pertunjukkan
a' Pertunjukkan film di bioskop/dalam ratus ribu rupiah ).
film cliatursritragai herikut:
gedung dikenakan biaya sebesar Rp. 500..000,- (lima
-9b. c.
Pernrnjuttan film keliling dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ). Pertujukkan vidio / vcD di warung-warung, gedung tertutup dikenakan biaya sebesar Rp. 500.0@,- (lima ratus ribu rupiah ).
(2) untuk daftar ulang usaha pertunjukkan film dikenakan biaya sebesar l0% ( sepuluh persen dari ) besarnya Retribusi IUF.
Pasal (I
l7
) Besar Retribusi IUF untuk usaha pengedaran film VideoA/CD diatur sebagai berikut : a' DI lbukota Kabupaten sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) b. Di Ibukota Kecamatan sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah )
c'
DI Desa/Kelurahan dan / atau tempat tertentu lainnya
sebesar Rp. 400.000,-
( empat ratus
ribu rupiah )
(2) Untuk daftar ulang
usaha pengectaran
film clikenakan biaya sebesar l0 % (sepuluh persen dari )
lresarnya Retritrusi IUF.
(3)
Setiap
('l)
Ketentuan lebih lanjrrt tentang pengenaan tarif Relrihusi akan dialur ctalam Kepufusan Bupali
vcD
dikenakan biaya sebesar Rp. 500,- ( rirna ratus *rpiah ) per buah.
Pnsal
(l)
l8
Besar Retribusi IUF untuk usaha permainan ketangkasan yang menggunakan rekaman video. diatur sebagai berikut :
a. Play Station dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000, _ ( I-ima ratus ribu rupiah ) per unit. b. Vidio Came dikenakan biaya sebesar Rfr. 400.000,_ ( Empat ratus ribu rupiah
) per unit.
(2) tlnluk daliar ulang usaha permainan i
kerangkasan clikenakan biaya sebesar
l0 % (scpuluh
persen). Dari besarnya Retribusi lUF.
Pnsal
l9
unttrk pemhttatan' pengedaran, pertunjukan dan penayangan film:/ vicleo yang bersifat sosial 4an atau dokumentasi tidak dikenakan tarif retribusi.
Re.'iqn lL'
_t0 Bagian Ketige
Tata Cara Pemungutan
Pasal 20
(l
)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Hasil pemungutan Retribusi disetor
secara bruto ke Kas Daerah.
(3) Ketentrran lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribssiditelapkan oleh Bupati. Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi
Pasal 2I
(l)
Bupati dapat rnemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan' keringanan clan pemhebasan sebagaimana climaksucl dalam ayat
(
I
) dibcrikan
dengan menrperlratikan kenrantpuan wajib Retribusi.
(3) Tata cara pengurAngan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB TV PBNGAWASAN DAN PENGENDAI,IAN Pasal 22
(l) (2)
Pe'ngarvasan dan pengendalian usaha perfilman dilakukan oleh Rupati
Untuk pengawasan dan rrengendalikan usaha perfilman Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan instansi yang terkait.
(3)
Tata cara pengawasan dan pengendalian usaha perfilman diatui lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
n,t D rt
lA^
-ll BAB V
KETENTTIAN PENYIDIKAN Pasnl 23
(l)
Selaian Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tin6ak Pidana sebagaimana dalam Peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai
Negeri
Sipil di lingkungan Petnerintah f)aerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam melaksanakan Penyidikan para Pejahat sebagaimana dimaksud clalam ayat berwenang:
a'
(l)
pasal ini
Menerima, Mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi lengkap dan jclas.
b' Meneliti, mencari dan mengurnpulkan
keterangan
r.ng.nui orang pribadi atau
baclan
tentang kebenaran perbuatan yang clilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
c'
Meminta keterangan clan bahnn bukti clari orang prihacli alarr baclnn sehubungan rlcng:rn tindak pidana di bidang retribusi Daerah,
d.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokurnen-dokumen lain berkenaah dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Merninta bantttan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah.
Menyuluh herhenti dan atatt ntelarang seseorang meninggalkan lrangan alau tempat
cli
pacl;r
saat pemeriksanaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibarva sebagaimana dimaksucl dalam huruf c. h. i.
j
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. Menranggil orang unttrk diclengar keterangannl,a clan cliperiksa sebagai tersangka alau saksi. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan
lain yagn perlu untuk kelancaran penyiclukan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jarvabkan
RAN
\/I A
-12 -
BAB
VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
il)
Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurangan paling lama3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
( Lima juta rupiah )
(2) Tindak
pidana yang dimaksud dalam ayat
( 1 ) adalah
BAB
pelanggaran.
VII
KETENTUAI\I PENUTUP
Pasal25
''
;'
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanny4 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal26
Peraturan Daerah
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.
Ditetapkan
di Tanjungpinang
pada tanggal
:
25 Agustus 2004
PI]LAUAN RIAU
Diundangkan di Tanj ungpinang pada tanggal 25 Agustus 2004
ARIS DAERAH UAN RIAU
Frro4 ANDI RIVAI
S.
DAERAH
KABUPATEN
KEPULAUAN
RIAU
TAHUN
-13 -
PENJEII\SAN ATAS PERATT'RA N DA ERAH KA BT'PATEN KE PU LA T'A N RIA
NOMOR :
12
TI
TAHUN 2004
TENTANG PEM BINAAN USATIA PERFILMAN
TIMIIil{ Film sebagai kerya cipta seni dan budaya merupakan media komunikasi
pandang-dengar,
pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk mampu memantapkan nilai-nilaibudaya bangsa,
memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal kepribadian dan kecerdasan bangsa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional umumnya dan ketahanan daerah khususnya.
Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ientang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kgwenangan Pemerintah dan Kervenangan Propinsi sehagai claerah Otonom
perlu
mengadakan pengaturan unluk
menyelenggarakan urusan pembinaan usaha perfilman di Daerah.
Dengan bertolak dari pedoman tersebut, maka pembinaan usaha perfilman sebagai hasil
sekaligus cerminan budaya perlu diarahkan sehingga mampu memperkuat upaya pembinaan ke'lrttda]'aan nasional dan daerah. Pembinaan usaha perfilman selain dimaksuclkanuntuk pemasukan
( PAD ) bagi Kabupaten Kepulauan Riau, juga termasuk dalam rangka sehingga fungsi film sebagai sarana penerangan, pendidikan dan hiburan dapat
Pendapatan Asli'Daerah pernbinaannya, terpenuhi.
Pembinaan usaha perfilman dalam Peraturan Daerah ini clisusun berdasarkan pokok-pok6k
I I
pemikiran sebagai berikut
l.
:
Menegaskan secara jelas bahrva Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan
fisofis dan konstitusional yang merupakan panduan clalam menumbuhkan dan mengembangkan perfilman di Kabupaten Kepulauan Riau.
2. Tersusunnya
landasan yurudis dan sosiologis yang mampu menjaga keseimbangan antara
pemasukan Pendapatan Daerah rnelalui retribusi dengan pembinaan usaha perfilman.
3. Untuk menciptakan dan mervujudkan usaha perfilman yang sehat di Kabupaten Kepulauan Riau. 4. Unlrrk menjaga agaran kehidupan dan pertumbuhan usaha perfilman dapat berjalan sciring dcngan pandangan hidup dan kebudayilan daerah, serta nrelindungi rnasyarakat akan 6ampak negatiFyang diakibatkan, maka setiap film yang diedarkan, dipgrtunjukkan, ditayangkan, harus yang telah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.
-5. Usaha perfilman yang diatur dalam Peraturan Daerah ii adalah usaha grrfilman yang secara n),a dan acla memungkinkan diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Riau.
_l!t
_
Dengan laar belahrg pernikiran tadi, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai sanksi
denda dan adm
inistratif
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal 2
IUF yang maksud adarah izin yang dikeruarkan oreh Bupati. Pasal 3
Cukup jelas Pasal 4
Ayar( I ) Ketentuan dalam pasar
ini
climaksudkan daram rangka pembinaan
cran
pengawasan dari Pemerintahan Kabupaten bagi pemegang Izin usaha dibicrang
perfilman.
Ayar(2) Cukup jelas Pasal 5
Ayat(l)
, Ayat
Cukup jelas
(2) Cukup jelas
Ayat(3)
Hurufa. Ketentuan-ketentuan daram izin ditetapkan oreh bupati
Huruf
b.
Cukupjelas -'Huruf c. Cukup jelas
Huruf d. Cukup Jelas
Ayat(4) Cukup jelas Pasal 8
Ayat( I
)
Rekaman fihn originar acrarah rekaman firm yang sah dari Badan rjsaha Perfilman yang berhak untuk mengandakan rekaman film, baik dalam bentuk pita video mauprn piringan ( Video Disc / Laser Disc ). Film
'icleo
1,ang
_15
_
Ayat(2) Ketenfuan
ini dimaksudkan
sebagai dari pembinaan dan pengarvasan oreh
Kabupaten Kepulauan Riau.
Ayat(3) Cukup jelas
Pasal 9 sampai dengan pasal 14 Cukup jelas
Pasal l5
Ayat( I ) Besar retribusi yang dimaksudkan dalam ayat
ini adarah berlaku selama pemegang izin masih menyelenggarakan usaha dibidang perfilman.
Ayat(2) Cukup jelas
Ihsat 16
Ayat(
t) Adanya grerhedaan ayat ini climaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha dibidang perfilman yagn harmonis dan dapat disaing secara sehat bagi usaha perfilman yang berada di Ibukota Kabupaten dengan yang berada di lbukota
Kecamatan.
Ay:r(2) Cukup jelas
A1m(3) Pengenaan retribusi
,.or;
Rp. 500,-
dimaksrrdkan untrrk mengendarikan jucrur
HilTl t6df r)
( rima ratus rupiah ) perbuah adarah cran
jumrah rekaman firm S,angberecrar.
Usaha permainan ketangkasan, baik berupa Play sration maupun permainan vi<Jeo
came digolongkan dalam trsaha grcrfilman dengan perlimbang an aclanyakesamaan media yang digunakan.
/lgm(
' ill--c
2
)
:. Cukup jelas
lE:: Crrl"'^
_: iol^^
