BUPATI KAR,ANGANYAR PERATURANBIJPATIKARANGANYAR
NoMoR69reu'*ntzoto TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATUR.\N DAERAI{ KAB UPATEN I:AR A NGANY A R NOTdORI1 TAHLIN2OIOTENTANGPAJAKMINERAI-BUKAN LOGAM DAN BATI.JAN DENGANRAHMAT TUI-IANYANG MAI]A ESA BUPATIKARANGANYAR, Merrimbang
bahvra dengan telah diberlakukannyaPeraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor i I Tahun2010tentangPajakMineralBukanLogarn dan Batuan, maka untuk ketertiban dan kelancarannyaperlu diatur PetunjukPelaksanaannya; b. bahlrauntukmaksudtersebutperludiaturdanditetapkandenganPeraturan Bupati.
Mengingat
DaerahL Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950tcntangPembentukan ProvinsiJawaTengah, DalamLingkungan daerahKabupaten Nomor6 Tahun1983tentangKetentuan UmumdanTata Undang-Undang (LembaranNegarall.eputrliklndonesiaTahun l98l Cara Perpajakan Nonor 49, TambaiunLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3262),sebagaimana tel.ahdiubahbeberapakali terakhirdenganUndangUndangNomor 28 Tahun2007tentangPerubahanKetiga atas UndangUmumdanTataCara Undang Nomor 6 Tahun1983tentangKeientuan Perpajakan(LembaranNegara RepubliklhdonesiaTahun2007Nomor 85,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4740); Pajakdengan Nomor 19 Tahun 1997ten"angPenagihan Undang-Undang NegaraRepublikhrdonesiaTahun1997Nomor SuratPaksa(Lembaran 42, TambahanLcmbaranNegara Republik IndonesiaNomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndangNomor 19Tahun2000 tentangPer':bahanKedua atas UndangPajakdenganSurat Ur:dangNomor 19 Tahun 1997tenlangPenagihan Paksa(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2000Nomor 129, Tambahan NegaraRepublikIndouesiaNomor3987); Lembaran
Peraturan 5 . Undang-Undang Nomor l0 Tahun2004 tentangPembentukan (Lembaran Tahun2002 Perundang-undangan NegaraRepubliklndonesia Nomor 27, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor
arse); Daerah 6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubalt beberapakali terakhir dengan UndangUndangNornor 12 Tahur 2008 tentangPerubahanKedua atasUndangUndangNomor 32
Daerah Tahun 2004 tentansPemerintahan
(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor59,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Nomor aSa$;
7 . Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tcntang PenataanRuang (Lemba.ran NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nornor68, Tambahan Lembaran Nomora725); NegaraRepublikIndonesia 8,
Nomor4 Tahun2009tentangPertambangan Mineraldan I-.tndang-Undang Batubara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor 4, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4959);
9
Nomor 28 Tahun 2OOgtentang Pajak Daerah clan Undang-Urrdang RetribusiDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 13C,TambahanLembaranNegaraRcpublik IndonesiaNomor 50a9),
1 0 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5059); I l . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentangPembagian Urusan
PemerintahanAntara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pen:erintahanDaerah Kabupaten/Kota(LembaranNegara Republik Indonesia'fahun2007Nomor 82, Tambahan LcmbaranNegaraRepublik Indorresia Nomor 4737)',
t 2 . Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun2008terrtangRencanaTata Ruang wilayah Nasronal(LembaranIrlegaraRepublik IndonesiaTahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor a 8 3 3 );
Kegiatan PemerintahNomor 23 Tahun2010tentangPelaksanaan 1 3 .Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik NegaraRepublik L.rmbaran IndonesiaTahun2010Nomor 29, Tambahan IndonesiaNomor 5l1l); t 4 . PeraturanDaerahProvinsi Jaw'aTengahNomor 6 Tahun2010tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun 2009-2029 (LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Nomor28), Tambahan LembaranDaerahProvinsiJawaT'engah 1 5 .PeraturanDaerahKabupatenKaranganyarNomor 12 Tahun2007 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil Daerah (LembaranDaer:ahKabupaten KaranganyarTahun2007 Nomor l2); Nomor 7 Tahun2008tentang 16. PeraturanDaerah KabupatenKaranganyar Yang Menjadi KewenanganDaerah (Lembaran Uruson Pernerintahan Tahun2008Nomor7), DaerahI(abupaten Karanganyar Nomor I1 tahun2010tentang I7. Peraturan DaerahKabupaten Karanganyar (Lembaran DaerahKabupaten FajakMineralBukanLogamdan Ratr"ran Karanganyar Tahun2010NomorI l). MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAII KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR I I TAHLN 2OIO TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
Pasal1 PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahKabupatenKaranganyar Nomor 1l Tahun2010tentangPajakMineralBukanLogamdanBatuan,sebagaimana tersebutdalamLampiranI Peraturan Bupatiini. Pasal2 Bentuk, isi,
dan tata
cara pengisian SPTPD, Tanda Bukti
Pembayaran'SSPD, Buku PenerimaanPajak, dan STPD sebagaimana Bupati ini. tersebutdalamLampiranII Peraturan
;.
pasal3
Peraturan Bupatiini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. pengurldangan memorintahkan PeraturanBupatiini dengan ,4g.t setiaporang mengetanuinya, penempatannya dalamBeritaDaerah Kabupaten Karanganyar, I
)ota
Dr
RAT}.IANINGSII-I, M,I-Iurn,
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 79
lWtUvtll U- 7O t g
SEKRETARI S DAERAHKABIJPATENKARANGANYAR.
Prs:I,(AS'T
'Pdmbina UtamaMadya NIP.l954080e 197903I 0C3
BERITADAERAHKABUPATENKARA}.IGANYARTAL{T]N2()TONoMoR b,9
LAMPIRAN I PERATURANBUPAT'I KARANGANY AR
p )7ut NoMoR ' (4 TAtrx,l TANGGAL . 9D WAWMt.'r' 20tD PETLNIUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR I I T,\HTIN 2O1OTENTANGPAJAKMINERAL BIJKAN LOGAM DAN BATUAN A . UMUM L Peraturan DaerahKabupaten Karanganyar Nomor 1l Tahun2010tentangPajakMineral BukanL,ogamclanBatuan,dimaksuduntuk: pembinaan, a. melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan 1 pengambilanMineral BukanLogam dan Batuanoleh orangpribadi ataubadandi Kabupaten Karairganya.r; pemungutan b. melakukan PajakDaerahdalamrangkapeninr3katan pendapatan f)aerah. 2. Untuk mewujudkanrnaksudtersebut,sebagaimana dimaksudpadaangka I dan guna ketertiban,sertakemudahanpelayanankepadamasyarakatyang melakukankegiatan pengarnbilan Minerat Bukan l.ogan dan Batuan,perlu disusunPetuujukltelaksanaan Peratui'an DaerahKabupatenKaranganyar Nomor 11 Tahun2010tentangPajakMineral BukanLogamdanBatuan. 3. DalanrPeraturan Bupatiini yangdimaksuddengan: a. DaerahadalahKabupaten Karanganyar; b. Pemerintah DaerahadalahPemerintah Kabupaten Karanganyar; c. BupatiadalahBupatiKaranganyar; d. DirrasadalahDinasPendapatan, pengelolaan Keuangan danAsetDaerah; e. KepalaDinas adalahKepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daera.h; f
Pa;ak Daerahadalahkontribusiwajib kepadaDaerahyang terutangoleh orang pribadi atau baoan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalanseoaralangsungdan digunakanuntuk keperluanf)aerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
g. Bada.nadalahSekumpulanorang dan/ataumodal yang merupakankesatuan,baik yangmelakukan usahamaupunyangtidak melakukanusahayangmeliputiperseroan terbatas,perseroankomanditer,perseroanlainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atauBadanUsahaMilik Daerah(BIIMD)denga.n namadan dalambentuk apapun,firma, liongsi,koperasi,danapensiun,persekutuen, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosialpolitik atauorganisasi lainya,lembagadanbentuk badanlainnyaterrnasuk kontrakinvestasikolektifdanbentukusahatetap;
Paja.k MineralBukarrI-ogamdanBatuanyangselanjutnya clapat disebutPajakadalah pajakpengambilan MineraiBukanLogamdanBatuandarisumberalamdidalamatau permukaan bumiuntukdimanfaatkan; Mineral Bukan Logan' dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksuddidalamPeraturanPerundang-undangan di bidangmineral danbatubara: j L A
SubjekPajakDaerahadalahorangpribadiatauBadanyangdapatdikenakan Pajak; wajib PaiakDae:'ahadalahorarrgpribadiatau Badan,r,reliputipembayarpajak, pernotongpajak, dan pemungutpajak, yang mempunyaihak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuanPeraturanPerundi'.ng-undangan perpajakan d a cra h , MasaPajakDaerahadalahjangkawaktu I (satu)bulankalenderataujangkawaktu lain yangdiaturdenganPeraturan Bupatipalinglama3 (riga)bulankalender, yang nrenjadidasarbagiWajih Pajakuntukmenghitung, menyeror dan melaporkan pajak yangterutang; lfahun Pajak Daerahadalahjangka waktu yang lamanyaI (satu)tahunkalender, kecualibila Wajib Pajak menggunakan tahunbuku yang iidak samadengantahun kalender; PajakDaerahyangTe,utangadalahpajakyangharusdibayarpadasuatusaat,dalarn Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuaidengan keteutuan Peraturan Penrndang-undangan perpajakan daerah; Pemungutan adalahsuaturangkaiankegiatanmulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuanbesarnyapajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajakkepadaWajibPajaksertapergawasan penvelslsnntu,
p Sur'atPemberitahuan PajakDaerahyangselanjutnya Cisingkatclengan SPTPDadalah suratyang oleh Wajib Pajak digunakanuntuk melaporkanpcnghitungan dan/atau pernbayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak dan/atauharta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanPeraturanPerundang-undangan perpajakan daerah: q
SuratSetoranPajakDaerahyang selanjutnya di singkatdenganSSPDadalahbukti pernbayaran atau penyetoranpajak yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukandengancara lain ke kas daerahmelalui tempat pernbayaran yangditunjukolehBupati; Surat ketetapanpajak daerahkurang bayar yang selanjutnyadisingkatSKPDKB adalahsuratketetapan pajakyangmenentukan jumlah pokok pajak,jumlah besarnya kredit pajak, jumlah kekuranganpembayarankredit pajak, besarnyasanksi administratif danjumlahpajakyangmasihharusdi bayar;
s. SuralKetetapanPajakDaerahKurangBayarTambahanyang selanjutnya disingkat pajakyang menentukan SKPDKBTadalahsura.tketetapan tambahanatasjumlah pajakyangtelahdi tetapkan; t. SuratKetetapanPajatcDaerahLebih Bayar yang selanjutnyadisingkatSKPDLB jumlahkelebrhan pajakyangmenentukan adalahadalahsuratketetapan pembayaran pajakkarenajumlah kredit pajak lebih besardaripadapajak yang terutangatau seharusnya tidakterutang; u. SuratTagihanPajakDaerahyang selanjutnya drsingkatSTPD aclalahsuraturrtuk melakukan tagihanpajakdan/atav sanksiadministratif berupabungadanlatau denda; v. Pernbukuan adalahsuatuprosespencatatan yang dilakukarr seoarateralururrtuk lttellgullpulkan dertaCaninfbrrnasikeuangan yangmeliputiharta,kewajiban, modal. penghasilan dartbiaya,sertajumlahhargaperolehan danpenyerahan barangataujasa, yarrgditutupdengan menyusun laporankeuangan berupaneraca danlaporanlabarugi -
untukperiodetahunpajaktersebut; w. SutatPaksaadalahSuratPerintahmembayar utangpajakdanbiayapenagihan pajak.
B. MASA PAJ.{KDAEII.AI-I MasaPajakadalahI (satu)bulankalenderyang ditetapkanoleh KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Ketrangan danAsetDaerahKabupaten Karanganyar untukdanatasnamaBupati Karanganyar, sebagai dasarbagiWajibPajakuntukmenghitung, menyetordanrnelaporkarr pajakterutang. C; TATA CARA PENETAPANPAJAK 1. SetiapWajibPajakwajibmengisiSPTPD. 2. PetugaspadaDinasmenelitidan memverifikasi SPTPDsebagainrana dimaksudpada angt
C.\RA
PEN,{BAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN,
ANGSUII.AN,DAN PENUNDAANPEMBAYARANPAJAK l. Pembayaran pajakharusdiiakukansekaligus ataulunas. 2. Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui PembantuBendaharaKhusus Penerimaan Dinas/loket-loketyangtelahditunjuksesuaiwaktu yangditetapkandengan menggunakan SSPD. 3. KepalaDinasataspermohonan WajibPajakdapatmemberikan persetujuan kepadaWajib Pajakuntukmengangsur pembayaran pajak,karena: atavmenunda
a. adanyakesulitanlikuiditaswajib pajak b. alasanlainyangdapatdipertanggungjawabkan 4. permolionanWajib Pajak untuk mengangsur atau menundapembayaransebagaimana dimaksudpadaAngha.3 diajukanseearatertulisdalambahasaIndonesiakepadaKepala jatuhtempomasapajakdengandilampiri: Dinasbaiksebelum atausesudah WajibPajak; a. fotokopiidentitas kesulitan wajib paja?dokumenlain yang menunjukkan b. fotokopilaporankeuangan likuiditaswajib pajak; lainnya. c. dokumenpendukung - 5. Penundaan pajaksebagaimana dimaksud Pembayaran danpembayaransecaraangsuran angka3 diberikanpaling lama 2 (dua)bulan dan dikenakanbungasebesarZ%(dua persen) sebulan. 6. Keputusanterhadappermohonan sebagaimana dimaksudpada Angka 4 dikeluarkan permohonan. waktu.30(tigapuluh)harisetelah diterimanya dalam.iangka TATA CARA PENGUR,ANCANATAU PENGHAPUSANSANKSI ADMINISTRAT'IF'
E.
DAN PENGURANGANATAU PEMBATAI,AN KETETAPANPAJAK. L KepalaDinas karenajabatanatauataspermohonan WajibPajakdapat: a. mengurangkan sanksi administrasiyang tercantumdalam atau menghapuskan SKPDKB,SKPDKBT,atauSTPDkarenakekhilafanWajibPajakataubukankarena kesalahan WajibPajak;dan/atau b, mengurangkan atau membatalkan SKPDKB,SKPDKBT,SKPDIB, SKPDN,atau STPD,yangtidakbenar. padaAngkaI diajukansecara tertulis 2. Permohonan WajiSPajaksebagaimana dimaksud dalarnbahasa Indonesiakepada KepalaDinas: pengurangan perrnohonan 3. Untuk rrrendukung sanksiadministrasi atau penghapusan sebagaimana dimaksudpada Angka t huruf a, permohonan dimaksuddilampiri "
dengart: a tbtokopiidentitas WajibPajak yangdapatmenunjukkan dikenakan b. drkumenpendukung bahwasanksiadrninistrasi Wajib Pajak; klrenakekhilafanWajibPajakataubukankarenal:esalahan pengajuan keberatan PajakMineralRukanLogamdan . fotokopisuratpomberitahuan Batuantidak dapatdipertimbangkan, dalamhal Wajib Pajak pernahrnengajukan keberatan atasSKPDKBatauSKPDKBT:dan/atav
. '
d. dokumenpendukung lainnya. 4. Untuk mendukungpermohonanperrgrrrangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,atau STPD sebagaimana dimaksudpada Angka I huruf b, permohonan dirnaksud dilampiridenga a. fotokopiidentitasWajibPajak
b. dokurnenpendukungyang dapat menunjukkanbahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,SKPDNatauSTPDtersebuttidakbenar; pengajuan keberatan PajakMineralBukanLoganidan c, fotokopisuratpemberitahuan dalam hal Wajib Pajak pernahmengajukan Batuantidak daoatdipertimbangkan, kc,beratan atasSKPDKB,SKPDKBT, SKPDLBatauSKPDN;dan/atau d. dtlkumenpendukung lainnya. 5. Untrrk mendukungpermohonanpembatalanSKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, ,'SKPDN'atauSTPDsebagaimanadirnaksudpadaAngkalhurufb,permohonan dimaksud dilampiridengan: a. fotokopiidentitas WajibPajak; yang dapat menunjukkanbahwa SKPDKB, SI(PDKII"|, b. dokr.rmenpenclul
hasil dan pengurangan atau pembatalanketetapanpajak ditetapkan berdasarkan penelitiandata/dokumen, denganpenelitiandi dapatdilanjtrtkan danapabiladiperl.rkan laparrgan.
'
pengurangan sanksiadministrasi 7. Kepuhrsanterhadappermohonan ataupenghapusan pajak dikeluarkrrn ketetapan dalamjangkawaktu30 danpengurangan ataupembatalan (tiga puluh)hari setelahditerimanyasuratpermohonan penn,rhonan pengurangau atau pajak pengirapusan ketetapan danpengurangan ataupembatalan sar,ksiadministrasi
F.
TATA CARA PENGEMBALIANPEMBAYARANPAJAK. permohonan pengembalian kelebihanpambayaran 1. Wajib Pajak dapat nrengajukan pajakkepadal(epalaDinassecara : sekurang-kr-rrangnya tertulisdenganmenyebutkiun a. nantadanalamatWajibPajak; b. masaPajak; pajak; pemoayaran kelebrhan c. besarnya yangjelas. d. alasan atas permohonanV/ajib Pajak sebagaimana 2. KepalaDinas melakukanpemeriksaan dimaksudpadaAngkaI 3, KepalaDinasdakm jangkawaktupalinglama12 (duabelas)bulansejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran Pajaksetagaimana dimaksudpada keputusan. Angka1,harusmemberikan
G.
KRITEPJA WAJIB PAJAK DAN PENENTUANBESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUANATAU PENCATATAN. Mineral 1. Dinasmelakukanpendataan/ surveylapanganterhadapkegiatanpengambilan BukanLogamdantsatuandiwilayahdaerahurfuk menentukan WajibPajak
(tiga ) 2. WajibPajakyangmelakukan usahaderrgan omzetpalingsedikitRp.300.000.000,pembukuan ataupencatatan. ratusjuta rupiah)pertahunwajib menyelenggarakan 3. Kepala Dinas secarajabatan dapat menentukankewajiban wajib pajak untuk pembukuan melakukan danpencatatan setelahdilakukanpenelitiandi lapsnturt. dimaksudpadaangka 4. Tatacarupembukuan wajib pajak sebagaimana ataupencatatan 2 dan3 diaturlebihlanjutolehKepalaDinas, pajakdiaturlebihlaniutolehKepala 5. J'alacaraperneriksaan Pembukuan olehpetugas Dinas. H.
PIUTANGPAJAK YANG SUDAHKEDALUWARSA. TATA CARA PENGLIAPUSAN penagihan pajakyangtidakmungkinditagihlagikarenahakultuk melakukan 1. Piutarrg
'
sudahkadaluwarsa dapaldihapuskan. 2. UntLrkmemastikarr kcadaanWajib Pajakataupiutangpajrk yang tidak dapatatau wajib dilakukanpenelitiansetempat tidak mungkinditagihlagi karenakedaluwarsa, Keuangan dan Aset Pengelolaan adr:rinistrasi olehDinasPendapatan, ataupenelitian Dacralr padaAngka2 harusmenggambarkan keadaan 3. LlasilPenelitian seoagaimana dimaksud sebagaidasaruntuk menentukan Wajib PajakatauPirrtangPajakyang bersangkutan PiutangPajakyangtidakdapatditagihlagidandiusulkan untukdihapus. besarnya Piutang DaftarlJsirlanPenghapusan 4. KepalaDinassetiipakhirtahunpajakmenyusun dimaksudoada Angka 3 untuk Paiakberdasarkan Hasil Penelitiansebagaimana Bupati kepada disampaikan piutangpajak yang Keputusan Bupati mengenaipenghapusan 5. Bupati menerbitkan
I.
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF BAGI PETUGAS PEMLTNGUT. pajakdapatdiberikanInsentifPemungutan. 1. Setiappetugaspemungtrt realisasipendapatan tahr-ut" 2. Pemberianinsentifclianggarkan dalamAPBD berdasarkan anggaran sebelumnya. 3. Pemberian insentifdiberikan berdasa,'kan targetkinerja,antaralain: a. I'ribulan pertarna'. 15% (lima belas persen) target tahun anggaranberjalan terealisasi; b. Tribulan kedua '. 40% (empat puluh persen)target tahun anggaran berjalan terealisasi; 75% (tujuh puluh lima persen) targettahunanggaranberjalan c. Tribulanke,tiga'. rerealisasi; '. 100%(seratus persen) targettahunanggaran berjalanterealisasi. d. Tribulankeernpat insentifdiberikanpaling banyak2 (dua) kali gaji dan tunjanganpetugas/ 4. Penrberian pejabatyangbersangkutan.
,::'
l r..
PENGAWASA}I l'
:
PajakMineralBukan penertibaT, pengawasan danpengendalian Untukmelaksanakon Pengawasan dan Logamdan Batuan,KepelaDinas membentukTim Penertiban,
PajakMineralBukanLogprndanBatuan Pengendalian padaangkaI sebagai berikut: 2, TugasTim sebagaimana,dimaksud penertiban pemungutan PajakMineralBukanLogamdanBatuan; a, melakukan BukanLoganrdanBattrant Mi'neral inventariunsi ko$iaten tr, melakukan fongonrbilan kegintanPengombilanMineralBukanLogantdan Batuanterkait c, memantau pajaliMineralBuken LogamdonBatuan; masalah d. rnelakukan tugas/tindakanlainterkoitpajakMineralBukan[,ogamdanBatttan peraturarperundan$-undangon: sesuai
NGANYAI{ ,
T'NANI NCSlLI.M.l-lunt
LAMPIRITNII PEI{AI"TJIIAN BUPAI'IKARANGANYAII NOMOR : Lrr\ ftVlttrr J::'tc'
7 }br 0i_(1"ynl,,cv ;-,1[r
TANGG/ {, : A. FORM.TTSPT'PI) PEMERINTAH KABT]PATENKARANGANYAR DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN A.SETDAERAH Jl. ICH. Wachid EasyinrNo. 2 Tetp. (0271\ 495066 Fax. (0271)6491366Ituranganyar 57713
llo. SPTPD I\{asaPajak 'l'ahun Pajak
SPTPD
(SURATPEMBERITAHUAN PAJAKDAf,R{H) PAJAKMINERALBI]KANLOGAMDANBAIUAN KcpadaYtlr N.P.W.P.D
tl
Ll t_r]-Ilf:It
rT_l r-TT-l di
l. Harapdiisi dalamrangkapdua (2) ditulis denganlrurlf CETAK 2. Beri nomorpadakotak f] yangtersediaunh* jawabanyangdiberikan 3' Setolahdiisi dan ditalda tangani,harapdiserahkankembalikepadaDinas Pendapatan, Pcngelolaan, Kcuanganclnn AsetDacnh palinglnnrbatp.rdatanggnltanggal20 bulanbcrikutrrya
A" I}trSI OLEH WAJIB P l, Dataobyekpajak No
NamaMineralbukanLogamdan Batuan (lihat keteransan)
i
5
Hargapasrr/ Nilai Standart
n
I
2. 1
Volutne/ Tonase (MP/Ton)
_tr
LT
Rp
Rp.
n-
RD. Rp. Rp...,........,..
r
Kcterangan : Nal,la Mineral Bukan Logam Batuau 01. Asbes ll Grafit
02. Batutulis 03. Batu setenga.h permatra 04. tsatukapur 05. Batu apung 06. Batu peflnata 07. Bentonit 08. Dolomit 09. ' Feldspar 10. Garambatu(halite)
Granit I J. Gips Kalsit Kaolin t6. leusit Magrcsit 1 8 . Mika Marmer 20. Niaat
21. 22. 23, 24. 25. 26. 21. 28. 29. 30.
Opsidien Okcr Pasirdankerikil PasirKuarsa Perlit Phospat Talk Tarah serap(fullersearth) Twvhdiatome Tanahliat
3 1. 32. 33. 34.
(alunr) Tarvas Tras Yarosif Zcolit
B. DIISI OLEH WP JunrlahPajakTerhutanguntuk \4asaPajaksebelumnva (akuurulasi dari ar.virlMasaPaiakdnlarnTallrn plriak Tertcntu): a. MasaPirjak Te) s/dTgl .., . a. DasarPengenaan Rp. o/b. TarifPajak(sesuaiPerda) c. PajakTcrhutang(h x c)
JuntlaltPetnbayaran CauPajakTerhutangurtuk Masl Pajaksekarang(larnpirkarrfolo copyclokunrcn):
b. DasarPengenaan c. Tarif Pajak (sesuaiPerda) d. PajakTerhutang(b x c)
C. PERNYATAAN '
Dengan menyadarisepenuhnyaakan segalaakibat termasuk sanksi-sanksises.laidenganketentuanperundangundanganyang berlaku, s6ya atau yang saya beri kuasa meuyatakanbahwa apa yat g telah kami Uetitatn*a tersebutdiau'sbesertalampiran'lainpirannyaadalahbenar,lengkapdanjelas.
Tahun WajibPajak NamaJehs
PENERIMADPPKAD Diterimatanggal NamaPetugas NIP
-; - - - -' - . Guntlngdlsinl
No. SPTPD TANDA TERIMA .
NPWPD
:
Nama AIamat
Tahur YangMenerirna
B, FORMATSSPD
Denganhuruf
Ruanguntuk Teraan KasRegistcr/Tanda Tangan PetugasPenerima
Diterimaoleh, PetugasTempatPembayaran
TandaTangan
;
NamaTerang
:
!
C. FORMAT BUKU PENERIMAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGAI{YAR DINAS PENDAPATANPENGELOLAANKEUANGANDAN ASET DAERAH Jl. I(H. WachidIlasyim No. 2 Telp.$2711495066Fax.(027r) 6491366 Karanganyar57713 LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PU{YETORAN UANG T a h u nA r t g g a r a:n. . . . . . . . . . ./. . . . . . . - . . . . . .
PENERIMAAN No Ayat
Uraian
PEI{YETORAN Jumlah bulan ini
Jumlah Vd bulan yll
Jumlah s/d Keterangan No bulan ini
JL- iVILA-d? tr,N f , I(r.l\ iAAT
Ayat
I
Uraian
Jumlah bulan ini
Junlah Vd bulan Jumlah Vd bulan Keterangan vll ini
J U LAfl PEI{YETCRAI{ SISA S/D BULAN INI
Mengetahui. Kepala Dirns Pengelolaan-Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar
Rp.
Bendahara KhususPenerima.
.
I
D. FORMAT STPD PEMERINTATIKAB LIPATEI.I KARAIIIGANYAR STPD DINAS PENDAPATAN,PEI{GELOLAAN (SuratTagihanPajakl)aerah) KEUANGANDAN ASET DAERAH MasaPajak : Jl, KH. WachidHasyimNo. 2 Telp.(0271)495066
No. Urut
[I]::t"l*-]:]
Fax(0271) 6{9135{IeE{uaq.va{ l7?13 Na:ru Alamat NPWPD Tgl JatuhTempo
'xln:nlll
tnrrr
I. Berdasarkan Pasall3 PcraturanDaerahKahupaten KararganyarNomor I I Tahun2010telahclilakukan
II. Dari penelitiandanataupenreriksaan yangnnsih harusdibayar tersebutdiatas,penghitunganjunrlah adalahscbagaibcrikut : l. Paja.kyang kurangdibayal Rp 2. SanksiAdministrasi a. Bunga Rp
(l + 2a) l_._JUl4U:gttgg$$-lf*'"!_a1!gyar r Fluruf:
Rp ___,
PerurrU'lAN l.
Harap penye:toran dilakukanmelalui BKP atau Kas Daerah(Bank ........,.: SuratSctoranPajakDaerah(SSPD)
) denganmenggunakan
abila STPDini diterin,adikenakansanksiadrninlgtragibeggpglgrrgssebesar2o,'o per bulan. Kepalal)inas Pcr'dapatan, PcngelolaanKcuangan oau Aset Daclah KabupatenKaranganyar
NIP. No. STPD NPWPD Nama, Alamat YansMcncrinra
BUPA'I-I
Gr\NYz\R,
.,. D r . F I jR I N A l l { l A N l
'I'NANIN(;SI
