PERATURA
DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT P LAYANAN DAN KONSELING KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE Menimbang
a. bahwa penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sejalan dengan penyerahan Kelembagaan BKKBN menjadi bagian dari urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; b. bahwa Pelayanan Keluarga Berencana telah berkembang menjadi kebutuhan pokok Keluarga pasangan usia subur, dimana sejak dekade 1990-an para peserta Keluarga Berencana yang termasuk dalam tahapan Keluarga Sejahtera 11,111 dan '" plus, telah melakukan Pelayanan secara mandiri melalui Dokter dan Bidan praktek swasta, rumah sakit swasta dan fasilitas pelayanan lainnya. c. bahwa sesuai maksud sebagaimana tersebut pad a huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran. 'J-.&gara~I 'Iahun. 1981 9£011UJr 76, 'Iambahan. Lembaran. 'J-.&gara'~I. 'l{p. 3209)j 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate {Lem6aran~ara~I'Taliun 1999 9£omor45, 'Tam6a1ianLem6aran 'J-.&gara~I 9£omor3824)j 5. Undang-undang Nornor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaratt 'J-.&gara~I 'Iahun. 2004 9£omor 53, 'Iambahan. Lem6aran 'J-.&gara'l{pmor 4389)j 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembarun. 9£egara ~I. 'Tahun. 2004 ':?{pmor 125, 'Iambakan. Lem6aran ''J.&gara ~I :?{p. 4337)j 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran. 'J-.&garaTahun. 2004 9£011UJr 26, 'Iambahan. Lembaran 'J-.&gara9£omor4338)j
57
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran. 'J..&gara'Iahun. 2000 'J{omor 54, 'Iambahan. Lembaran. 'J..&gara'l{s.nwr 3952}
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan [Lembaratt Daerah. 1(ota 'Iernate 'Tahutt 2000 'J{pmor 20); 12. Peraturan Daerah Kota Temate Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Ternate {Lembardn Daerah. 1(pta 'Iernate 'Iahusi 2003 'J{onwr 16Seri tfJi
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKllAN
RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WAll KOTA TERNATE
Menetapkan
MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN PELAYANAN DAN KONSElING KElUARGA BERENCANA
PUSAT
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kota Ternate b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate. d. Pusat Pelayanan dan Konseling KB adalah Institusi Teknis Badan Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan Pelayanan dan Konseling KB secara mandiri. e. Unit Pelayanan dan Konseling KB adalah Institusi Penyangga dibawah pusat Pelayanan Konseling KB yang menyelenggarakan Pelayanan dan Konseling KB secara mandiri. f. Pelayanan KB Mandiri adalah Kegiatan Pelayanan KB dimana peserta KB yang melakukan Pelayanan KB didorong oleh kesadaran dan kemauannya sendiri bersedia membayar biaya-biaya yang dibebankan sesuai jenis Pelayanan yang diinginkan. g. Konselinq adalah Kegiatan memberikan motifasi kepada PUS calon dan / atau peserta KB agar PUS bersedia secara sukarela menjadi peserta KB Mandiri atau tetap menjadi Peserta KB Mandiri aktif. h. PPKBD dan PPKBD adalah instansi masyarakat yang bertugas memberikan pembinaan kelangsungan ber KB dan membantu melaksanakan pelayanan ulangan bagi peserta KB Pil dan Kondom. i. Dokter Pembina adalah Dokter Umum dan atau Dokter Ahli Kebidanan yang berperan sebagai Pembina teknis medis Pelayanan KB di pusat Pelayan dan Konseling KB. j. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit yang berdasarkan kesepakatan antara Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB dengan Rumah Sakit bersangkutan sebagai Tempat Rujukan apabila terjadi kasus komplikasi berat akibat menggunakan kontrasepsi KB yang dialami oleh peserta KB Mandiri yang dilayani melalui pusat Pelayanan dan Konseling. j. Tenaga Bidan adalah Tenaga Paramedis / PLKB Bidan yang melaksanakan Pelayanan KB Mandiri didalam maupun diluar Pusat Pelayanan dan Konseling KB. 58
BAB" PENGELOLAAN
PUSAT PELAYANAN DAN KONSELING KB
Pasal2 Pengelolaan Pusat Pelayanan dan Konseling KB Mandiri, yang penyelenggaraannya Pendapatan Daerah.
dikaitkan dengan
Pasal3 Unsur Pengelola dan Pelaksanaan adalah : a. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate. b. Dinas Kesehatan. c. Dokter Pembina. d. Rumah Sakit Rujukan e. Bidan PLK Tenaga Para Medis / PLKB Bidan. f. UPT Pengendali Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kecamatan g. Petugas Penyuluh Lapangan Kependudukan dan KB h. Kader PPKBD sub PPKBD. BAB '" PERAN DAN TUGAS
Pasal4 Pengelola dan Pelaksana Pusat Pelayanan dan Konseling sebagaimana pasal 3 diatas, mempunyai peran dan tugas sebagai berikut: a. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB. 1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, pelaporan pertanggung jawaban secara institusional. 2. Pelaksanaan tugas Kepala Badan secara teknis dilaksanakan oleh komponen yang melaksanakan tugas dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan, meliputi pendekatan peningkatan (promatif), pencegahan (preventif), pengobatan (curative) dan pemulihan (rehabilitatif)3. Koordinasi, pengedalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas kesehatan 4. Memberikan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis c. Dokter Pembina 1. Memberikan asistensi tekhnis medis Pelayanan dan Konseling KB Pengelola lainnya. 2. Memberikan pelayanan rujukan kasus komplikasi penggunaan kontrasepsi berat bagi peserta KB Mandiri yang melakukan Pelayanan pada Pusat Pelayanan dan Konseling KB atau pada unit pelayanan dibawahnya. d.
Rumah Sakit Rujukan : 1. Menerima Peserta KB Mandiri yang dirujuk dari pusat Pelayanan dan Konseling KB karena mengalami komplikasi berat akibat penggunaan kontrasepsi. 2. Memberikan Pelayanan Rujukan Peserta KB yang dari Pusat Pelayanan dan Konseling KB yang mengalami komplikasi berat akibat penggunaan Kontrasepsi.KB. 59
e.
Bidan PLKB 1. Memberikan motivasi dan konseling kepada calon I peserta KB aktif Mandiri 2. Melaksanakan Pemeriksaan kondisi umum kesehatan calon peserta KB Mandiri 3. Melakukan konsultasi dengan Dokter Pembina, apabila dalam pemeriksaan kondisi umum calon peserta KB ditemukan indikasi sesuatu penyakit atau kelainan pada kesehatan calon peserta. 4. Melakukan konsultasi tekhnis Medis Pelayanan Kontrasepsi kepada calon peserta atau peserta KB aktif. 5. Melakukan Pemeriksaan ulang kepada peserta KB Mandiri 6. Melaksanakan Pelayanan Kontrasepsi kepada peserta KB baru maupun ulang. 7. Melaporkan dan mengkonsultasikan kepada Dokter Pembina bila terdapat kasus komplikasi berat akibat penggunaan kontrasepsi. 8. Membantu melakukan rujukan bagi peserta yang mengalami komplikasi berat akibat penggunaan kontrasepsi, setelah mendapat petunjuk dan keterangan rujukan dari Dokter Pembina.
f.
UPT KKB I Penyuluhan KKB 1. Memberikan KIE dan Konseling kepada PUS Unmetneed KS I, III, dan III plus untuk menjadi peserta KB Mandiri. 2. Membina dan mengarahkan peserta KB Mandiri aktif diwilayah kerjanya untuk tetap aktif/melakukan pelayanan ulang. 3. Memberikan Konseling bagi peserta KB yang mengalami Komplikasi ringan. 4. Melakukan kunjungan rumah kepada peserta KB untuk mengingatkan Pelayanan Ulang. 5. Melakukan distribusi kontrasepsi mandiri ke PPKBD I sub PPKBD dan atau institusi dan perorangan yang melaksanakan Pelayanan KB Mandiri sebagai jaringan dari pusat pelayanan dan Konseling KB. 6. Melaporkan dan atau membantu melakukan rujukan manakala ditemukan peserta KB Mandiri yang mengalami komplikasi berat.
g.
Kader PPKBD I sub PPKBD 1. Membina dan mengarahkan peserta KB Mandiri aktif diwilayah kerjanya untuk tetap aktif melakukan Pelayanan Ulang. 2. Melakukan kunjungan rumah dan Pelayanan Ulangan kepada peserta KB Pil, Kondom dan Intervag Vaginal.
h.
Perlindungan Klien I Peserta KB 1. Kerahasiaan Pelayanan Klien I peserta KB dijamin oleh petugas. 2. Jaminan keselamatan Klien I akseptor pada sa at pemasangan Alat Kontrasepsi disesuaikan dengan standar Kesehatan. 3. Klien atau peserta KB berhak menentukan alat kontrasepsi yang akan digunakan sesuai keinginannya. 4. Rujukan peserta KB yang mengalami komplikasi akibat pemakaian/pemasangan kontrasepsi kerumah sakit yang dirujuk.
BABIV JASA PELAYANAN
Pasal5 Jasa
Pelayanan
unsur
pengelola
dan pelaksana
akan diatur
dengan
Keputusan
Walikota
Pasal6 (1) Pelayanan
KB yang dimaksudkan
dalam pedoman 60
ini adalah
Pelayanan
KB Mandiri yang
diperuntukan kepada PUS KS II, III dan Plus. (2) Peserta KB Mandiri selaku pengguna pelayanan diwajibkan untuk membayar bahan biaya pelayan dalam bentuk jasa pelayanan dan penggantian biaya obat dan alat yang disediakan oleh pusat Pelayanan dan Konseling KB adapun beban biaya dalam sekali pelayananl kunjungan untuk masing-masing jenis pelayanan ditetapkan sebagai berikut: a. Peserta KB IUD Pemasangan Rp. 35.000,Pencabutan Rp. 15.000,b. Peserta KB Implant Pemasangan Rp. 250.000,Pencabutan Rp. 25.000,c. Peserta KB Suntikan Rp. 15.000,d. Peserta KB Pil Rp. 7.500,e. Peserta KB Kondom Rp. 5.000,f. Peserta KB Intervag Rp. 5.000,(3) Besarnya biaya pelayanan dihitung berdasarkan unit cost seluruh komponen alat dan obat yang harus diberikan ditambah jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas. (4) Pelayanan konseling KB untuk setiap kunjungan sebesar Rp. 5.000,BABV SARANA, KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
Pasal7 (1) Pengelolaan sarana pad a pusat pelayanan dan konseling KB melekat pada mekanisme pengelolaan sarana yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penyimpanan, Distribusi, Pengawasan, dan Pelaporan Prinsip Pengelolaan yang digunakan, yaitu : a. FIFO (First In First Out), Gudang Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB sebagai pintu masuk awal dan keluar barang. b. Persediaan minimun dan maksimum artinya persediaan alat dan obat di gudang untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan, tempat penyimpanan pada pusat Pelayanan dan Konseling KB untuk kebutuhan 2 (dua) bulan, dan persediaan di PPKBD I sub PPKBD untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. (2) Pengelolaan Keuangan Pusat Pelayanan dan Konseling KB dilaksanakan sebagai tertib Administrasi Keuangan Pusat Pelayanan dan Konseling KB, diangkat seorang kasir oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB. BABVI PENGENDALIAN
Pasal8 (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan dipusat pelayanan Konseling KB harus dilakukan pencatatan secara cermat, benar dan bertanggung jawab mulai dari tahapan masukan, proses dan keluaran (Input, proses and output). (2) Kasir dan atau petugas administrasi melaporkan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan) kepada Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Temate sesual jenis dan bentuk yang akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis. (3) Secara periodik dilakukan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil pelayanan dan pengelolaan Pusat Pelayanan dan Konseling KB serta hasil yang dicapai terhadap rencana yang telah ditetapkan.
61
BAB VII PENYIDIKAN
Pasal9 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang k.«, sus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tlndak Pidana dibidang Perpajakan Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menu rut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal10 (1) Baranq siapa yang1nelakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) (2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. BABIX PENUTUP
Pasal11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
62
-
-
-
---
-
-
Pasal12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.
Ditetapkan di Ternate Pada tanggal : 29 Januari 2005 WALIKOTA TERNATE
ttd
Diundangkan di Ternate Pada tang gal : 29 Januari 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
Drs. H. SYAMSIR ANDILI
ttd
Drs. H. FACHRY AMMARI (LemDaran 'IJaerali 1(pta 'Iernate 'Iahun. 20059{smwr 05 Seri 'E)
Salinan sesuai aslinya epal gian Hukum dan Ham S A KO rA TERNATE
~
,--
M.ARIF ABD. GANI, SH NIP.630 008 535
63
PENJELASAN PERATURAN OAERAH KOTA TERNATE NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN DAN KONSELING KELUARGA BERENCANA I.
PENJELASAN UMUM Bahwa penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah satu kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupatenl Kota sejalan dengan penyerahan kelembagaan BKKBN menjadi bagian dari urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelayanan Keluarga Berencana telah berkembang menjadi kebutuhan pokok keluarga pasangan usia subur, para peserta Keluarga Berencana yang termasuk dalam tahapan Keluarga Sejahtera II, '" dan '" plus, perlu diatur dalam pemberian pelayanan secara mandiri oleh Dokter, Bidan praktek swasta, rumah sakit swasta dan fasilitas pelayanan lainnya. Untuk mengatur pusat pelayanan dan konseling keluarga berencana dimaksud, maka secara khusus perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Temate
II. PENJELASAN PASAL OEMI PASAL Pasal 1 : Huruf a sid k memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan Ian car dan akhimya dapat dicapai tertib adminstrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan tekhnis dalam bidang pusat pelayanan dan konseling keluarga berencana. Pengelolaan pusat pelayanan dan konseling KB dalam penyelenggaraannya dikaitkan Pasal2 dalam pendapatan daerah yang dimasukan dalam post pendapatan lain-lain yang disetor ke kas daerah. . Cukupjelas Pasal3 Cukupjelas Pasal4 Cukupjelas Pasal5 Ayat (1) Pasal6 Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat(4) Cukup Jelas : Ayat (1) Pasal7 Cukup Jelas Ayat (2) Kasir yang diangkat oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB dimaksud, dalam pengelolaan dan pertanggung jawabannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundenq-uruienqen yang berlaku.
64
.
.•• I
-
----
--
---
---
-
PasalB
Pasal9
an an a.
Pasal10:
~a ~a tr•
at
r
Pasal 11: Pasal 12:
Ayat(1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat(3) Cukup Jelas Ayat(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, dalam operasionalnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas
65
