PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 dan Pasal 11 Perpres Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional perlu membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi; b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan PerundangUndangan, Keputusan Walikota Nomor 215 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20). 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884). 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Penanggulangan AIDS Nasional.
Tahun
2006
tentang
Komisi
6. Keputusan Presiden Nomor Penanggulangan AIDS.
Tahun
1994
tentang
Komisi
36
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA PENANGGULANGAN AIDS
TENTANG
KOMISI
BAB I PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS Pasal 1 Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi. Pasal 2 Komisi Penanggulangan AIDS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Pasal 3 Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi bertugas: a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis, meliputi pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS; b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan perlu dibentuk Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) dengan keputusan Walikota; c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS; d. melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat; e. melakukan kerja sama lintas sektor, lembaga pendidikan, pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS; f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS; g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.
BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 4 (1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi terdiri dari: a. Ketua : Walikota Jambi b. Ketua Pelaksana : Wakil Walikota Jambi c. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Asisten I Sekda Kota Jambi d. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Kadis Kesehatan e. Sekretaris merangkap Anggota : Tenaga Senior Penuh Waktu f. Anggota : 1) Kapolresta Kota Jambi 2) Kepala BAPPEDA Kota Jambi 3) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi 4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi 5) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi 6) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi 7) Ketua MUI Kota Jambi 8) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi. 9) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. 10) Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi 11) Direktur Rumah Sakit Sekota Jambi 12) Kepala PMI Cabang Kota Jambi 13) Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Jambi 14) Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kota Jambi 15) Kabid PKM Dinas Kesehatan Kota Jambi (2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi sesuai kebutuhan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas Komisi Penanggulangan AIDS dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris (3) Susunan organisasi, personalia dan tata kerja sekretariat ditetapkan oleh ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
Bagian Ketiga Kelompok Kerja Teknis Pasal 6 (1) Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Teknis.
(2) Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoodinir oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jambi. (3) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga professional, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
BAB III TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pasal 8 Komisi Penanggulangan AIDS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS diatur Komisi Penanggulangan AIDS.
oleh Ketua
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi melalui dana hibah.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 12 Pada saat Peraturan Walikota ini dinyatakan mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 215 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Kota Jambi Pada tanggal,17 Februari 2011 WALIKOTA JAMBI dto R. BAMBANG PRIYANTO Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 17 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI dto BUDIDAYA LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 05 SERI E NOMOR 03
