DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMIPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dengan adanya perubahan atas beberapa bahan kebutuhan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai, maka untuk melancarkan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, dipandang perlu melakukan penyesuaian satuan pembiayaan untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan, serta kemampuan keuangan daerah.

b.

bahwa untuk terciptanya efesiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi Keuangan, serta kelancaran tertib pelaksanaan pertanggungjawaban dalam melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali besarnya Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimipinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

1.

Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dilingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/ PMK.05 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturana Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kota Jambi.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.

3.

Walikota adalah Walikota Jambi.

4.

Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.

5.

Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jambi.

6.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.

7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi .

9.

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok kepegawaian.

10.

Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

11.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 ( lima ) Kilo meter dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

12.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas ke Ibukota Kecamatan/Keluraha/Instansi terkait didalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

13.

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

14.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri SIpil, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

15.

Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

16.

Tempat Kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.

Pasal 2 (1)

(2)

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan /perintah atasannya. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Pasal 3

(1)

Dalam Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah dari atasannya.

(2)

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditanda tangani oleh : a. Atasan Langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau b. Dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Tujuan Perjalanan Dinas Pasal 4 (1)

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melaksanakan pekerjaan yang hanya dilakukan dan sangat diperlukan bagi kepentingan maupun kebutuhan daerah, dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi waktu maupun pembiayaan secara berdaya guna penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;

(2)

Ruang lingkup tempat tujuan pejalanan dinas dalam negeri meliputi : a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan keluar daerah Ibukota Provinsi /Kabupaten /Kota diluar Provinsi Jambi; b. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan keluar daerah Ibukota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi; c. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan kedalam daerah Ibukota Kecamatan/Kelurahan/ Instansi dalam Kota Jambi.

Pasal 5 (1)

(2)

(3)

Pejabat dan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota, dalam hal mendesak persetujuan dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah, dan melaporkan secara tertulis atau lisan kepada Walikota. Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang dapat melakukan perjalanan dinas antara lain adalah ; a. Walikota dan Wakil Walikota Jambi; b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jambi; c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi; d. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jota Jambi; e. Anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan berdasarkan Instansi Induknya untuk melaksanakan tugas sebagai Ajudan,Pengawalan, Pengamanan Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Jambi; f. Pegawai Tidak Tetap atau tenaga sipil lainnya yang diperintahkan atau ditunjuk oleh atasan Pejabat yang berwenang untuk melasanakan perjalanan dinas; dan g. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota yang diperintahkan atau ditunjuk oleh Atasan Pejabat yang berwenang untuk mendampingi Walikota dan Wakil Walikota dan atau melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dalam rangka membantu tugas-tugas pemerintah sesuai dengan kedudukan,jabatan, tugas dan tanggung jawab yang diembannya dengan menggunakan Biaya Perjalanan Dinas walikota untuk Istri Walikota dan Biaya Perjalanan Dinas Wakil Walikota untuk Istri Wakil Walikota. Pegawai Negeri Sipil Golongan I (satu) dan Pegawai Tidak Tetap hanya dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat yang bersangkutan seperti Sopir, Ajudan dan sejenisnya atas Izin Pejabat yang berhak menandatanganinya. Bagian Kedua Kegiatan dan Lamanya Perjalanan Dinas Pasal 6

(1)

(2)

(3)

Perjalanan Dinas yang dilakukan Pejabat dan Pegawai dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan dalam rangka kegiatan Rapat-rapat, Sidang dan Pertemuan terdiri dari : a. Rapat koordinasi (rakor) atau rapat kerja (Raker) b. Sidang Peripurna,sidang konfrensi,musyawarah kerja (Muslub,Munas dan Musda). Perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat dan Pegawai dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan dalam rangka kegiatan membawa potensi dan mengembangkan kemampuan daerah terdiri dari : a. Pameran,promosi dan pengembangan daerah; b. Mengikuti pertandingan dan perlombaan yang membawa nama daerah; Perjalanan Dinas yang dilakukan pejabat dan pegawai dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke ke tempat kedudukan dalam rangka kegiatan meningkatkan kemampuan SDM terdiri dari :

(4)

(5)

a. Pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) teknis maupun fungsional. b. Bimbingan Teknis (Bintek); c. Trade of training (TOT); d. Kursus pelatihan dan ketrampilan; e. Workshop,seminar,symposium,lokakarya; f. Sosialisasi dan kegiatan yang sejenis; Perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat dan Pegawai dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan dalan rangka kegiatan Kunjungan Kerja dan Inspeksi terdiri dari : a. Menghadiri undangan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga/Departemen /Non Departemen diluar daerah Kota Jambi; b. Menghadiri perjanjian Kerjasama (MOU), Nota kesepakatan dengan pihak lain di luar daerah; c. Kunjungan persahabatan dan kebudayaan ke daerah lain; d. Kunjungan kerja, studi banding dan studi lapangan ke daerah lain; e. Kunjungan kerja dan inspeksi dalam rangka menghadiri undangan kegiatan dan acara ke Ibukota Kecamatan/Kelurahan/Instansi terkait dalam daerah Kota Jambi. Perjalanan Dinas yang dilakukan Pejabat dan Pegawai dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan dalam rangka kegiatan koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah : a. Koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Pemerintah Pusat / Lembaga Departemen / Non Departemen; b. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan ke Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam daerah Kota Jambi. c. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan ke ke Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam daerah Kota Jambi; Pasal 7

(1)

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah diberikan kepada Pejabat dan Pegawai dalam rangka Perjalanan Dinas adalah menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yaitu lamanya hari masa dinas ditempat tujuan, ditambah 1 (satu) hari sebelum masa dinas dan 1 (Satu) hari ditambah setelah masa dinas.

(2)

Paling Lama 1 (satu) hari untuk keperluan/kegiatan dalam rangka Perjalanan Dinas ke Kabupaten dalam Provinsi Jambi antara lain ke Kab. Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur.

(3)

Paling Lama 2 (dua) hari untuk keperluan/kegiatan dalam rangka perjalanan Dinas ke Kabupaten dalam Provinsi jambi antara lain ke Kabupaten Sarolangun, Merangin,Tebo, dan Muaro Bungo.

(4)

Paling Lama 3 (tiga) hari untuk keperluan/kegiatan dalam rangka perjalanan Dinas antara lain dengan tujuan : a. Perjalanan Dinas ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi antara lain ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh; b. Transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah kealat angkutan lain; c. Ditempat bertolak / tiba / datang dari luar Negeri.

(5)

Paling Lama 4 (empat) hari dalam rangka Perjalanan Dinas untuk Keperluan / Kegiatan : a. Menghadiri Undangan, pertemuan, perjanjian dan kerjasama daerah dari pihak luar daerah;

b.

Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas dan ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan; c. Koordinasi dan konsultasi kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ke Pemerintah Pusat. (6)

Paling Lama 5 (lima) hari dalam rangka perjalanan dinas untuk keperluan kegiatan : a. Rapat koordinasi ( Rakor ) atau Rapat Kerja ( Raker ); b. Sosialisasi / seminar / workshop / simposium / lokakarya / konfrensi atau sejenisnya; c. Bimbingan teknis (bintek) / Kursus keterampilan / trade of training (TOT)

(7)

Paling Lama 6 ( enam ) hari dalam rangka perjalanan dinas untuk keperluan kegiatan : Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis, Struktural dan Fungsional; a. Promosi dan pengembangan Potensi Daerah; b. Kunjungan kerja dan persahabatan / kebudayaan ke daerah lain;

(8)

Paling Lama 7 (tujuh) hari dalam rangka perjalanan dinas untuk keperluan / kegiatan : a. Studi banding / studi lapangan ke luar daerah; b. Perlombaan / pertandingan yang membawa nama daerah; c. Setelah diterima Peraturan tentang perubahan detasering menjadi penugas pindahan;

(9)

Perjalanan Dinas dapat diberikan lebih dari 7 (tujuh) hari setelah memperoleh persetujuan dari Walikota, untuk keperluan kegiatan Diklat Formal.

BAB III TINGKATAN FASILITAS DAN JENIS BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 8 (1)

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari : a. Biaya transportasi pegawai; b.. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal; c. Biaya Penginapan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Pasal 9

(1)

Penetapan perhitungan satuan besarnya jumlah Lumpsum Uang Harian oleh Pejabat berwenang kepada Pejabat dan Pegawai yang diperintahkan dan ditugaskan melakukan perjalanan dinas diberikan berdasarkan Tingkatan dan Lamanya Perjalanan Dinas.

(2)

Penetapan satuan besarnya Lumpsum Uang Harian bagi Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai Peserta Rapat / Pertemuan dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop, Seminar, Bintek, Pelatihan, Konfrensi, Simposium, Desiminasi dan Sosialisasi atau kegiatan yang sejenis dimana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Panitia dari Lembaga Pemerintah /Departemen/ Non Departemen diluar kota yang menyediakan akomodasi, maka kepada Pejabat dan Pegawai dapat diberikan maksimal 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari besarnya jumlah lumpsum Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini. Penetapan satuan besarnya Lumpsum Uang Harian bagi Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan Dinas sebagai Peserta Rapat / Pertemuan dalam rangka mengikuti kegiatan

(3)

Workshop, Seminar, Bintek, Pelatihan, Konfrensi, Simposium, Desiminasi dan Sosialisasi atau kegiatan yang sejenis, dimana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Panitia dari Lembaga Pemerintah/Departemen/Non Departemen diluar kota yang tidak menyediakan akomodasi, maka pejabat dan Pegawai dapat diberikan uang harian sesuai dengan besarnya jumlah lumpsum harian. Pasal 10 (1) (2)

Biaya Perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Kantor/Satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam Anggaran Kantor / Satuan Kerja. Pasal 11

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap ( dua kali atau lebih ) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal 12 (1)

Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, digolongkan dalam 6 (tujuh) golongan yaitu : a. Golongan A : Walikota /Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Istri Walikota / Istri Wakil Walikota b. Golongan B : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, dan Pejabat Fungsional Gol. IV.c keatas c. Golongan C : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol.IV.a S.d. Gol.IV.b d. Golongan D : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Gol.III.d e. Golongan E : Non Eselon Golongan IV dan III. f. Golongan F : Pelaksana Golongan II, Golongan I Serta anggota TNI Polri yang diperbantukan. g. Golongan G : Pegawai tidak tetap.

(2)

Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak /khusus , seperti tenaga teknis seperti sopir atau sejenisnya tidak diperoleh di tempat bersangkutan. Pasal 13

(1)

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan biaya-biaya sebagai berikut : a. Biaya Transportasi Pegawai, uang penginapan dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; b.. Biaya transportasi dan uang harian bagi Istri Pejabat Negara yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara melaksanakan tugas / keja luar / dalam daerah.

(2)

Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Istri Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI dan lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 14 Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut /sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya menginap. Pasal 15 (1)

(2)

Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih. Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali. Pasal 16

(1) (2)

Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. BAB IV TATA CARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA Pasal 17

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara dan Isteri Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPPD dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biasa dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan kerja. Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Kantor/Satuan Kerja masing-masing. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. Lama waktu perjalanan dinas untuk Luar Daerah maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah/ atau Pejabat yang berwenang, bagi Pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD. Lama waktu perjalanan dinas untuk dalam daerah maksimal 2 (dua) hari, kecuali untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.Untuk perjalanan dinas dalam Kota Jambi dengan menggunakan Surat Perintah Tugas tanpa SPPD.

Pasal 18 (1). Pejabat Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibukota Kecamatan/Kelurahan/Instansi terkait di dalam lingkungan Pemerintah Kota Jambi cukup mendapat persetujuan dari Kepala SKPD. (2). Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan kepada Pejabat dan Pegawai dalam rangka perjalanan Dinas ke Ibukota Kecamatan/ Kelurahan / Instansi terkait didalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah menurut banyaknya hari masa dinas ke tempat tujuan (3.) Lamanya Perjalanan Dinas bagi Pejabat dan Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas untuk keperluan Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Rapat maupun pertemuan didalam daerah Kota Jambi dan atau yang memerlukan waktu paling kurang 6 (enam) jam. Pasal 19 (1)

Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD ke luar Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Jambi Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota. Apabila dalam hal mendesak maka persetujuan dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah. b. Untuk Pejabat Eselon III ( Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bidang,dan Pejabat Fungsional) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing atas nama Walikota setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau dalam hal mendesak dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah. c. Untuk Pejabat eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka persetujuan dapat dan penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD dapat diberikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk mewakili. d. Untuk Pejabat eselon IV serta Pegawai negeri Sipil pada Badan, Dinas dan Kantor Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.

(2)

Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada kepala SKPD. Pasal 20

(1) (2)

(3) (4)

(5)

SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat – cacat dalam tulisan. Jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendaharawan bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima. Pada SPPD dicatat :

a.

(6)

Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk; b. Tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang ditandatangani. Paling lama 1(satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, kembali dan tandatangan Pejabat Yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan disertai dengan laporan hasil perjalanan dinas yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya. Pasal 21

(1) (2)

(3)

Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Pejeabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lama perjalanan. Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan tindakan berupa : a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau. b. Hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1)

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja masing-masing.

(2)

Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat /Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Pasal 23 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Peraturan Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi Pada tanggal

2011

Walikota Jambi

R . BAMBANG PRIYANTO Diundangkan di Jambi Pada tanggal 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

BUDIDAYA BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2011 NOMOR

SERI

Lampiran I Nomor Tanggal Tentang

: Peraturan Walikota Jambi : 17 Tahun 2011 : 30 Desember 2011 : Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimipinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UANG HARIAN DAN PENGINAPAN / HOTEL GOL 1 A B C D E F G

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PEJABAT / ESELON UANG HARIAN KETERANGAN 2 2 2 Pejabat Rp. 1.250.000 Uang Harian Terdiri : Eselon II Rp. 1.000.000 1. Uang Makan Eselon III Rp. . 850.000 2. Uang Saku Eselon IV Rp. 725.000 3. Transportasi Lokal dan Non Eselon Rp. 600.000 4. Uang Penginapan Pelaksana Rp. 500.000 Pelaksana Rp 350.000

NO. PEJABAT 1. 2. 3.

Walikota dan Ketua DPRD Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Eselon II dan Anggota DPRD

UANG REFRESENTASI BESARAN DALAM PROVINSI LUAR PROVINSI Rp. 175.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000

Rp.175.000

Rp. 75.000

Rp. 100.000

Keterangan : GOL GOL

A B

GOL GOL GOL GOL

C D E F

GoL

G

Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan Isteri Walikota dan Wakil Walikota. Eselon II Sekretaris Daerah , Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b dan Pejabat Fungsional Gol. IV c keatas Eselon III Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol.IV a s.d Gol IV b Eselon IV Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Gol. III d Non Eselon Non Eselon Gol. IV dan III Pelaksana Pelaksana Gol.II dan I yang disetarakan, Anggota TNI/Polri yang diperbantukan. Pelaksana Pegawai Tidak Tetap WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Lampiran II Nomor Tanggal Tentang


SATUAN BIAYA TRANSPORTASI TIKET PESAWAT UDARA Bagi Pejabat Negara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Istri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Jambi; JAMBI – JAKARTA ( Pergi – Pulang ) NO GOL ESELON 1 2 3 1 A Walikota,Wakil Walikota,Pimpinan DPRD, dan Isteri Walikota/Wakil Walikota. 2 B Sekretaris Daerah , Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b dan Pejabat Fungsional Gol. IV c Keatas 3 C Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV a s.d IV b 4 D Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Gol III d 5 E NON ESELON Gol IV dan III 6 F NON ESELON Gol II dan I serta Anggota TNI/Polri yang diperbantukan 7 G Non Eselon Pegawai tidak tetap

JUMLAH Rp 4 Rp.4.000.000,-

KET 5 Pergi –Pulang (PP)

Rp.2.000.000,-

Sda

Rp.2.000.000,Rp.2.000.000,Rp.2.000.000, Rp.2.000.000,

Sda Sda Sda Sda

Rp.2.000.000,

Sda

JAKARTA – KOTA DILUAR PULAU JAWA ( PULANG –PERGI )* NO GOL ESELON 1 2 3 1 A Walikota,Wakil Walikota,Pimpinan DPRD, dan Isteri Walikota/Wakil Walikota. 2 B Sekretaris Daerah , Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b dan Pejabat Fungsional Gol. IV c Keatas 3 C Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV a s.d IV b 4 D Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Gol III d 5 E NON ESELON Gol IV dan III 6 F NON ESELON Gol II dan I serta Anggota TNI/Polri yang diperbantukan 7 G Non Eselon Pegawai tidak tetap

JUMLAH Rp 4 Rp.4.200.000,-


Rp.2.000.000,-

Sda

Rp. 2.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 2.000.000,-

Sda Sda Sda Sda

Rp. 2.000.000,-

Sda

JAKARTA - KOTA DALAM PULAU JAWA ( PULANG – PERGI ) NO GOL ESELON 1 2 3 1 A Walikota,Wakil Walikota,Pimpinan DPRD, dan Isteri Walikota/Wakil Walikota. 2 B Sekretaris Daerah , Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b dan Pejabat Fungsional Gol. IV c Keatas 3 C Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV a s.d IV b 4 D Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Gol III d 5 E NON ESELON Gol IV dan III 6 F NON ESELON Gol II dan I serta Anggota TNI/Polri yang diperbantukan 7 G Non Eselon Pegawai tidak tetap

JUMLAH Rp 4 Rp.3.800.000,-


Rp.1.500.000,-

Sda

Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.500.000,-

Sda Sda Sda Sda

Rp. 1.500.000,-

Sda

Keterangan : *Kecuali Pulau Maluku dan Papua diberikan dengan Biaya AT COST. Transportasi Tiket Pesawat Udara untuk Pejabat Negara Walikota / Wakil Walikota ,Pimpinan DPRD dan Istri Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan tiket kelas bisnis, jika ternyata pada pelaksanaannya diberikan dengan kelas yang berbeda (ekonomi) maka biaya tiket diberikan sesuai dengan kelas yang diberikan.

WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Lampiran III Nomor Tanggal Tentang


BIAYA TRANSPORTASI KAPAL LAUT, BUS , DAN KERETA API BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMDA KOTA JAMBI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TINGKATAN, FASILITAS DAN BIAYA TRANPORTASI PERGI-PULANG (PP)

NO

Uraian Jenis / Moda Transportasi Angkutan (Udara, laut & Darat) untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat Tujuan Pergi –Pulang (PP)

A

B

C

D

E

F

Walikota,Wawako,Pimpinan DPRD & Istri Walikota & Istri Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Pejabat Eselon II & Anggota DPRD

Pejabat

Pejabat

Non Eselon

Eselon III

Eselon IV

Pelaksana Golongan II, Pegawai Tidak Tetap dan anggota TNI Polri yang diperbantukan

2

3

4

5

6

7

Kelas Bisnis

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

1 I.

KAPAL LAUT

Golongan IV dan III.

a.

Jambi - Batam

700.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

b.

Merak- Bakauheni

500.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

c.

Jakarta- Ibukota Prov/ Kab./ Kota Luar PulauJawa

1.200.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

II.

BUS

Kelas Bisnis

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Kelas Bisnis

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

Kelas Ekonomi

a.

Jambi – Jakarta

c.

Jambi- Ibukota Prov/Kab/ Kota dalam Pulau Sumatera Jakarta – Ibukota Prov / Kab. / Kota dalam Pulau Jawa

III.

Kereta Api

b.

a. b. c.

Jakarta- Ibukota Prov /Kab 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Kota dalam Prov Banten & Jawa Barat Jakarta- Ibukota Prov /Kab 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 Kota dalam Prov Banten & Jawa Barat Jakarta- Ibukota Prov /Kab 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 Kota dalam Prov Banten & Jawa Barat Keterangan : a. Biaya Transportasi Pergi-Pulang (PP)dibayarkan dalam satu jumlah Lumpsum sebelum Perjalanan Dinas dimulai. b. Pembayaran BiayaTransportasi disesuaikan menurut tingkatan, fasilitas, Kelas dan Moda Transportasi dari Pejabat dan Pegawai yang akan melakukan Perjalanan Dinas

WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Lampiran IV Nomor Tanggal Tentang


SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI DAN DALAM KOTA NO

GOL

ESELON

1 1

2 A

2

B

3

C

4 5 6

D E F

7

G

3 Walikota,Wakil Walikota,Pimpinan DPRD dan Isteri Walikota/Wakil Walikota. Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b dan Pejabat Fungsional Gol. IV c Keatas Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV a s.d IV b Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Gol III d NON ESELON Gol IV dan III NON ESELON Gol II dan I serta Anggota TNI/Polri yang diperbantukan Non Eselon Pegawai tidak tetap

DALAM PROVINSI Rp

DALAM KOTA RP

4 950.000,-

5 175.000,-

750.000,-

150.000,-

650.000,-

125.000,-

550.000,450.000,350.000,-

100.000,100.000,75.000,-

250.000,-

-

(Uang Harian + Penginapan )

WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Lampiran V Nomor Tanggal Tentang


UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/KE KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI JAMBI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UANG TRANSPORT Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi Kota Jambi

KE KAB/KOTA DALAM PROV. JAMBI Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kabupaten Batang Hari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Sarolangun Kabupaten Merangin Kota Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kota Jambi

BIAYA Rp. 250.000,Rp. 200.000,Rp. 150.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 120.000,Rp. 150.000,Rp. 150.000,Rp. 150.000,Rp. 50.000,-

WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Lampiran VI Nomor Tanggal Tentang

: Peraturan Walikota Jambi : 17Tahun 2011 : 30 Desember 2011 : Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimipinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KE LUAR PROVINSI BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT ATAU LEBIH JAMBI KE IBUKOTA PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA DILIAR PROVINSI JAMBI (PP) LBK. Linggau Prabumulih Padang Bengkulu Pekan Baru Pagar Alam Metro 686 Km (PP) 722 Km(PP) 1.006 Km (PP) 1.150 Km (PP) 1.294 Km (PP) 1.356 Km (PP) 1.656 Km (PP) 4 5 6 7 8 9 10

NO

ISI SILINDER

1

2

Palembang 536 Km (PP) 3

1.

2.501 CC s/d 4.500 CC

1.475.000

1.550.000

1.620.000

1.990.000

2.330.000

2.345.000

2.515.000

2.975.000

3.085.000

2.

2.001 CC s/d 2.500 CC

1.400.000

1.475.000

1.545.000

1.915.000

2.255.000

2.270.000

2.440.000

2.900.000

3.010.000

3.

1.501 CC s/d 2.000 CC

1.300.000

1.375.000

1.445.000

1.815.000

2.155.000

2.170.000

2.350.000

2.810.000

2.920.000

4.

1.301 CC s/d 1500 CC

1.225.000

1.300.000

1.370.000

1.740.000

2.080.000

2.105.000

2.265.000

2.725.000

2.835.000

5.

1.001 CC s/d 1.300 CC

1.150.000

1.225.000

1.295.000

1.665.000

2.005.000

2.080.000

2.195.000

2.665.000

2.775.000

6.

s/d 1.000 CC

1.075.000

1.150.000

1.220.000

1.660.000

2.000.000

2.015.000

2.115.000

2.545.000

2.656.000

Keterangan : Biaya Bantuan Oli maksimal Rp. 250.000,- dan diberikan untuk jarak tempuh lebih dari atau diatas 1.000 Km. Dengan melampirkan bukti pembelian BBM dan Oli dari tempat kedudukan ke tempat tujuan ( Pergi-Pulang )

WALIKOTA JAMBI R. BAMBANG PRIYANTO

Lampung 1.712 Km (PP) 11

Lampiran VII Nomor Tanggal Tentang

BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI DALAM PROVINSI BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT ATAU LEBIH


JAMBI KE IBUKOTA PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA DILUAR PROVINSI JAMBI (PP) Ma.Bulian Sabak Ka. Tungkal Sarolangun Tebo Merangin Bungo 130 Km (PP) 136 Km (PP) 150 Km (PP) 380 Km (PP) 426 Km (PP) 514 Km (PP) 596 Km (PP) 4 5 6 7 8 9 10

NO

ISI SILINDER

1

2

Sengeti 76 Km (PP) 3

1.

2.501 CC s/d 4.500 CC

225.000

300.000

310.000

350.000

925.000

1.050.000

1.285.000

1.535.000

1.805.000

2.

2.001 CC s/d 2.500 CC

200.000

275.000

285.000

300.000

875.000

1.100.000

1.235.000

1.460.000

1.730.000

3.

1.501 CC s/d 2.000 CC

175.000

250.000

260.000

275.000

850.000

975.000

1.160.000

1.360.000

1.630.000

4.

1.301 CC s/d 1500 CC

150.000

225.000

235.000

250.000

825.000

950.000

1.110.000

1.285.000

1.555.000

5.

1.001 CC s/d 1.300 CC

125.000

200.000

210.000

225.000

800.000

925.000

1.060.000

1.210.000

1.480.000

6.

s/d 1.000 CC

100.000

175.000

185.000

200.000

775.000

900.000

1.010.000

1.135.000

1.405.000

Keterangan : Biaya Bantuan Oli maksimal Rp. 250.000,- dan diberikan untuk jarak tempuh lebih dari atau diatas 1.000 Km. Dengan melampirkan bukti pembelian BBM dan Oli dari tempat kedudukan ke tempat tujuan ( Pergi-pulang )

WALIKOTA JAMBI

R. BAMBANG PRIYANTO

Kerinci 636 Km (PP) 11

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

Recommend Documents