BERITA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN
: 2005
NOMOR
: 02
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 564 TAHUN 2005
TENTANG AKREDITASI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG, Menimbang
:
a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002, dimana dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diatur pula mengenai penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah antara lain melalui akreditasi; b. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut dalam huruf a, maka diperlukan pengaturan mengenai tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan akreditasi sekolah termaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf b, perlu menetapakan Peraturan Walikota Bandung tentang Akreditasi Sekolah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004; 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 8
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Memperhatikan :
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG AKREDITASI SEKOLAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional. 3. Daerah adalah Kota Bandung. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 5. Walikota adalah Walikota Bandung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung. 7. Dinas Propinsi adalah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. 8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. 9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dan mendapat pendelegasian dari Walikota. 10. Badan Akreditasi Sekolah Nasional yang selnjutnya disingkat BAS Nasional adalah Badan Akreditasi Sekolah tingkat Nasional yang berkedudukan di Jakarta. 11. Badan Akreditasi Sekolah Propinsi yang selanjutnya disingkat BAS Propinsi adalah Badan Akreditasi Sekolah tingkat Propinsi Jawa Barat. 12. Badan Akreditasi Sekolah yang selanjutnya disingkat BAS adalah Badan Akreditasi Sekolah Kota Bandung. 13. Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAS yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan. 14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandung.
2
15. Penyelenggara sekolah adalah menyelenggarakan sekolah.
Pemerintah
Daerah
atau
masyarakat
yang
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurangkurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar atau sekurangkurangnya 6 (enam) tahun. 17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan selama 6 (enam) tahun bagi anak berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sampai usia masuk pendidikan SLTP atau sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun. 18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan selama 3 (tiga) tahun bagi anak lulusan SD/MI berusia sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sampai usia masuk pendidikan menengah atau sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 19. Kepala Sekolah adalah kepala satuan pendidikan di TK, SD, dan SMP. BAB II PRINSIP DAN TUJUAN AKREDITASI Pasal 2 Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keuanggulan mutu, profesionalisme, obyektivitas, dan akuntabilitas. Pasal 3 Akreditasi sekolah bertujuan untuk : a. memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan; b. menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. BAB III RUANG LINGKUP AKREDITASI SEKOLAH Pasal 4 (1) Sekolah yang diakreditasi meliputi TK, SD, dan SMP. (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAS. Pasal 5 Komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 4, terdiri dari : a. Kurikulum/proses belajar mengajar; b. Administrasi/manajemen sekolah; c. Organisasi/kelembagaan sekolah; d. Sarana dan prasarana; e. Ketenagaan; f.
Pembiayaan;
g. Peserta didik/siswa; h. Peranserta masyarakat; i.
Lingkungan/kultur sekolah.
3
Pasal 6 Sekolah yang dinilai dalam akreditasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. memiliki ijin operasional dan/atau pengesahan kelembagaan sekolah dari pejabat/ instanasi yang berwenang; b. memiliki peserta didik/siswa pada semua tingkatan kelas; c. memiliki sarana dan prasarana pendidikan; d. memiliki tenaga kependidikan; e. melaksanakan Kurikulum nasional; f.
telah menamatkan peserta didik/ siswa. BAB IV KEGIATAN PROMOSI Pasal 7
BAS merupakan badan non struktural yang bersifat independen. Pasal 8 (1) BAS dibentuk oleh Walikota. (2) Susunan organisasi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota; c. 3 (tiga) orang Sekretaris merangkap anggota; d. Anggota. (3) Anggota BAS sekurang-kurangnya 11 orang dan berjumlah gasal/ganjil. (4) Ketua dan Sekretaris BAS dipilih oleh dan dari anggota BAS. (5) Masa jabatan keanggotaan BAS dalam satu periode selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya. (6) Dalam melaksanakan tugasnya BAS dibantu oleh Sekretariat. BAB V TUGAS, FUNGSI DAN TIM PENILAI Bagian Pertama Tugas dan Fungsi BAS Pasal 9 (1) BAS mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAS memepunyai fungsi : a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi; b. pelaksanaan akreditasi TK, SD dan SMP; c. penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi TK, SD dan SMP; d. pelaporan hasil akreditasi TK, SD dan SMP di Daerah; e. pelaksanaan ketatausahaan BAS.
4
Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan akreditasi sekolah, BAS mengangkat Tim Penilai yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Untuk menjadi anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda/D3; b. menguasai prisip dasar pelaksanaan akreditasi sekolah; c. telah mengikuti sosialisasi/workshop/ pendidikan dan pelatihan akreditasi sekolah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota; d. memiliki wawasan dan kompetensi di bidang pendidikan. (3) Masa jabatan anggota tin penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dapat diangkat kembali. (4) Pengangkatan kembali anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi. Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 11 (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud Pasal 10, mempunyai tugas pokok melakukan penilaian ke sekolah yang telah ditentukan oleh BAS dengan menggunakan alat penilaian akreditasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dengan memperhatikan keadaan nyata di sekolah yang bersangkutan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim Penilai mempunyai fungsi : a. memberikan angka hasil penilaian ke dalam buku Hasil Penilaian Akreditasi Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. mengisi dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Penilaian untuk setiap sekolah yang dinilai; c. meneliti dan membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman terakhir pengisian identitas sekolah yang diakreditasi; d. meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran pengisian Alat Penilaian, Hasil Penilaian, Lembar Kumpulan Nilai, Berita Acara dan Identitas Sekolah yang diakreditasi dengan menggunakan Daftar Cek (Check List) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. membuat dan menyampaikan laporan hasil penilaian dengan melampirkan seluruh berkas penilaian dan menyerahkan kepada Ketua Tim Penialai. BAB VI PENENTUAN PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH Pasal 12 (1) Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. (2) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut : a. A (Amat Baik) b. B (Baik) c. C (Cukup) (3) Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi, dan BAS dapat mempertimbangkan diakreditasi ulang tanpa permohonan dari sekolah yang bersangkutan. (4) Hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka. 5
Pasal 13 (1) Peringkat akreditasi sekolah berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya. (2) Setiap Sekolah wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasinya berakhir. (3) Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi. (4) Sekolah yang peringkat akreditasinya berkahir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAS, maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu. (5) Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14 Biaya kegiatan akreditasi sekolah dibebankan kepada anggaran pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat. Pasal 15 Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi sekolah berpedoman pada prinsip efesiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PELAPORAN DAN PEMBINAAN Pasal 16 BAS melaporkan hasil kegiatan akreditasi sekolah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan ditembuskan kepada BAS Nasional, BAS Dinas Provinsi dan BAS Dinas Kota. Pasal 17 Pembinaan terhadap sekolah yang telah diakreditasi dilakukan oleh Departemen, Dinas Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk serta Penyelenggara Sekolah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1) Status jenjang akreditasi sekolah swasta yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan/atau mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.
Disahkan di Bandung pada tanggal 15 Juli 2005 WALIKOTA BANDUNG, TTD DADA ROSADA Diundangkan di Bandung Pada tanggal 15 Juli 2005
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 02
7
