DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG,

Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Bandung Tahun 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 12854TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 533 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG, Menimbang

:

a.

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014, namun

dalam

perkembangannya

terdapat

arah

kebijakan, percepatan, akselerasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyempurnaan serta terdapat penurunan Alokasi

perolehan

Khusus,

dan

Dana

Alokasi

Bantuan

Umum,

Provinsi,

Dana

sehingga

terhadap Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan perubahan; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015; Mengingat

:

1.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Pemerintahan Pengganti

Nomor Daerah

23 jo.

Undang-undang

Tahun

2014

Peraturan Nomor

2

tentang

Pemerintah Tahun

2014

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan…

2 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung

Nomor

05

Tahun

2009

tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07

Tahun

Penyusunan,

2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Cara

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

14. Peraturan…

3 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang

Tata

Pelaksanaan

Cara

Pengendalian

Rencana

dan

Pembangunan

Evaluasi

Daerah

Pedoman dan Tata Cara Musyawarah

serta

Perencanaan

Pembangunan;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN

WALIKOTA

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 533 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA

KERJA

PEMBANGUNAN

DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015

Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 31), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) RKPD Kota Bandung Tahun 2015 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2015. (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Rancangan kerangka ekonomi daerah; b. Program prioritas pembangnan daerah; dan c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. (3) Rincian

Dokumen

perencanaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran

A

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II…

4 Pasal II Peraturan

Walikota

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Walikota

memerintahkan ini,

dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2014 WALIKOTA BANDUNG, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung Pada tanggal 23 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. YOSSI IRIANTO BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 43

KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 dan kemudian dilakukan Revisi. Hal tersebut dilakukan karena dipandang perlu untuk penyesuaian terkait dengan terjadinya pengurangan dan/atau tidak tercapainya target proyeksi penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi secara signifikan. Hal lain yang menjadi pertimbangan dilakukannya Revisi RKPD Tahun 2015, dalam upaya penajaman dan percepatan capaian target program/kegiatan prioritas terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang belum terkaper dalam RKPD tahun 2015. Namun demikian, kesemuanya itu pada prinsipnya tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Oleh karenanya dalam penyusunan Revisi RKPD tahun 2015 terdapat penambahan beberapa kegiatan baru yang belum terakomodir dalam RKPD tahun 2015 yang belum di revisi. Dokumen Revisi RKPD disusun sebagai tindaklanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

i REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Revisi RKPD merupakan penjabaran taktis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Revisi RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi

pelaksanaan

pembangunan

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat Kota Bandung.

Billahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

WALIKOTA BANDUNG TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

ii REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ..................................................................................................vi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... viii DAFTAR GRAFIK ................................................................................................ix DAFTAR RENJA SKPD .........................................................................................x BAB 1

PENDAHULUAN ................................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang ............................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.............................................................. I-2 1.3 Hubungan Antar Dokumen.............................................................. I-4 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Kota BandungTahun 2015 .................. I-6 1.5 Maksud dan Tujuan ........................................................................ I-6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .............................................................................. II-1 2.1 Gambaran Umum Kota Bandung .................................................... II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................II-1 2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah ..........................................II-1 2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana ..........................................II-4 2.1.1.3 Kondisi Demografi.................................................... II-5 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .........................................II-9 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................... II-22 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................. II-33 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD ...................................... II-41 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah............................................ II-83 2.3.1 Permasalahan Urusan Pendidikan .................................... II-83 2.3.2 Permasalahan Urusan Kesehatan ...................................... II-83 2.3.3 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum ........................... II-84 2.3.4 Permasalahan Urusan Perumahan .................................... II-84 2.3.5 Permasalahan Urusan Penataan Ruang ............................ II-85 2.3.6 Permasalahan Urusan PerencanaanPembangunan ............ II-85 2.3.7 Permasalahan Urusan Perhubungan ................................. II-85 2.3.8 Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup ......................... II-86 2.3.9 Permasalahan Urusan Pertanian ....................................... II-87 2.3.10 Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .................................................................... II-87 2.3.11 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..................................................... II-87 2.3.12 Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ........................................................... II-87 2.3.13 Permasalahan Urusan Sosial ............................................ II-88 2.3.14 Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan ............................ II-88 2.3.15 Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah................................................................... II-88

iii REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20

2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24 2.3.25 2.3.26 2.3.27 2.3.28 2.3.29 2.3.30 2.3.31 2.3.32

Permasalahan Urusan Penanaman Modal .......................... II-89 Permasalahan Urusan Kebudayaan ................................... II-90 Permasalahan Urusan Kepemudaan danOlahraga ............. II-90 Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ......................................................... II-90 Permasalahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Peangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian .............................. II-91 Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan ......................... II-92 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......................................................................... II-92 Permasalahan Urusan Statistik ......................................... II-92 Permasalahan Urusan Kearsipan ...................................... II-93 Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika .......... II-93 Permasalahan Urusan Perpustakaan ................................ II-93 Permasalahan Urusan Pertanian ....................................... II-93 Permasalahan Urusan Pariwisata ...................................... II-94 Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan ................. II-94 Permasalahan Urusan Perdagangan .................................. II-94 Permasalahan Urusan Perindustrian ................................. II-95 Permasalahan Urusan Ketransmigrasian ........................... II-95

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ....................................................III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...................................................III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Prakiraan 2014 .................................................................III-1 3.1.2 Kontribusi Sektor-sektor Dalam PDRB ............................... III-3 3.1.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung ....III-6 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2014 dan 2015 ......III-9 3.2.1 Kondisi Ekonomi Global dan Regional ............................... III-10 3.2.2 Kondisi Ekonomi Nasional ................................................ III-11 3.2.3 Kondisi Ekonomi Jawa Barat ............................................ III-14 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................. III-19 3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2012-2015 .....III-20 3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................III-22 3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 2012-2015 ........... III-23 3.3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah .......................................III-24 3.3.5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2012-2015 ....III-25 3.3.6 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................ III-26 3.3.7 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 .....III-27

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................................................................................ IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...............................................IV-2 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .................................IV-4

iv REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ............................. V-1 5.1 Pagu Indikatif .................................................................................V-1 5.1.1 Belanja Tidak Langsung ......................................................V-1 5.1.2 Belanja Langsung ............................................................... V-8 5.2 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 .....................................V-26

BAB VI

PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) ................................................ VI-1

LAMPIRAN

v REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6

Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17

Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 3.1 Tabel 3.2

Struktur Penggunaan Lahan di Kota Bandung ..................................II-4 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2013 ..............................................................................II-5 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2012-2013 ..............................................................................II-6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRBKota Bandung Tahun 2009-2012 Atas Dasar Harga Konstan ................................... II-10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRBKota Bandung Tahun 2009-2012 Atas Dasar Harga Berlaku .................................. II-10 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRBKota Bandung Atas Dasar Harga (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2009-2012 ........................................................................... II-11 Laju Inflasi di Kota Bandung Tahun 2009-2013 ............................... II-11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2013 ....................................................... II-12 Inflasi Tahunan Kota Bandung Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2009-2013 ................................................................... II-13 Jumlah Rumah Tangga dan Individu Miskin di Kota Bandung Tahun 2011 .................................................................................... II-16 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2009-2013 ........................................................................... II-17 Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2009 ..... II-20 Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung ................. II-21 Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Bandung Tahun 2008-2012 ........................................................................... II-22 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas DasarHarga Berlaku Kota Bandung Periode 2009-2012(Rp Milyar) ................................... II-34 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Periode 2009-2012(Rp Milyar) ................................... II-34 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan danNon Makanan terhadap Pengeluaran KonsumsiRumah TanggaKotaBandung Periode 2009-2012(%) ..................................................................... II-34 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 (sebelum dilakukan audit BPK-RI) ........................... II-37 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 (sebelum dilakukan audit BPK-RI) ........................... II-38 Kondisi Investasi Kota Bandung ...................................................... II-40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2011-2013 ............................................................ II-41 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2013 .................................................................................... II-42 Perkiraan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PerencanaanDaerah Tahun 2014 .................................................................................... II-60 PDRB Kota Bandung Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah) ....................................................III-2 Struktur Perekonomian Kota Bandung MenurutSektor Tahun 2011 – 2015 (Dalam %) .........................................................III-4

vi REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

Tabel 3.3 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Tabel 3.10 Tabel 3.11

Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel Tabel Tabel Tabel

3.17 4.1 4.2 4.3

Tabel 4.4 Tabel 5.1 Tabel 5.2

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung Tahun 2011 – 2015 ..........................................................................III-6 Pertumbuhan PDB Sisi Penggunaan ............................................... III-11 Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral ..................................................... III-12 Pertumbuhan Ekonomi Regional .................................................... III-12 Angkatan Kerja dan Penganggaran ................................................. III-13 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sisi Penggunaan ........... III-14 Proyeksi Beberapa Indikator Makro ProvinsiJawa Barat Tahun 2014-2015 .......................................................................... III-15 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Jawa Barat Tahun 2014-2015 .......................................................................... III-15 Proyeksi Kontribusi Produk Domestik Regional BrutoProvinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015 MenurutLapangan Usaha (ADH Konstan 2000) ......................................................................III-16 Prospek Perekonomian Jawa Barat ................................................. III-18 Sumber Pendanaan Kota Bandung Yang BerasalDari APBD dan APBN ...................................................................................... III-19 Realisasi Pendapatan Tahun 2012-2013, Penetapan APBD Tahun 2014, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2015 ........... III-22 Realisasi Belanja Tahun 2012-2013, Penetapan APBD Tahun 2014, Serta Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 ............... III-24 Realisasi Pembiayaan Tahun 2012-2013, Penetapan APBD Tahun 2014, dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 .................. III-26 Penetapan APBD 2014 dan Proyeksi Tahun 2015 ........................... III-27 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah ..........................................IV-2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..................................................IV-3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 .....................................................................................IV-5 Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ............................................................ IV-11 Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun 2015 .................V-3 Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2015 ..........................V-8

vii REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar 2.1

Keterkaitan Dokumen Rencana ........................................................ I-5 Peta Orientasi Kota Bandung ......................................................... II-2

viii REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4

Grafik 2.5 Grafik 2.6

Grafik 2.7

Grafik 2.8 Grafik 2.9 Grafik 2.10 Grafik 2.11 Grafik 2.12 Grafik 2.13

Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan PendudukKota Bandung Tahun 2011-2013 ............................................................... II-6 Komposisi Penduduk Kota Bandung MenurutJenisKelamin Tahun 2011-2013 .............................................................................II-7 Perkembangan Tenaga Kerja dan PengangguranKota Bandung Periode 2011-2013 ............................................................................II-8 Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung (Usia di Atas 10 Tahun) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2011-2013 (%) .....................................................................II-9 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2008-2012 ........................................................................... II-13 Perbandingan Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita Harga Konstan) Kota Bandung Tingkat Nasional Tahun 2008-2012 ........................................................................... II-14 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008-2012 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (%) ............................................................................. II-15 AMH, RLS, APK, dan APM Kota BandungTahun 2009-2013 ............. II-18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung ...................... II-19 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Perumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2008-2012 ..................................... II-19 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Tahun 2006-012 ............................................................................. II-20 Perkembangan Kreator Seni Budaya Tahun 2006-2012 .................. II-21 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008-2012 dan Perbandingannya dengan Tingkat Nasional (%) ........ II-35

ix REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

DAFTAR RENJA SKPD

1

Dinas Pendidikan..............................................................................

2

Dinas Kesehatan...............................................................................

3

A.

RSUD Kota Bandung Selaku SKPD............................................

B.

RSUD Kota Bandung Selaku BLUD............................................

A.

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Selaku SKPD......................

B.

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Selaku BLUD......................

A.

Rumah Sakit Khusus Gigi dan MulutSelaku SKPD.....................

B.

Rumah Sakit Khusus Gigi dan MulutSelaku BLUD....................

4

5

6

Dinas Bina Marga dan Pengairan......................................................

7

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran..........................

8

Dinas Pemakaman dan Pertamanan..................................................

9

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya....................................................

10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.......................................

11

Dinas Perhubungan..........................................................................

12

Badan Pengelola Lingkungan Hidup..................................................

13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.......................................

14

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana..............

15

Dinas Sosial......................................................................................

16

Dinas Tenaga Kerja...........................................................................

17

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan.......................

18

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu..................................................

19

Dinas Pemuda dan Olah Raga...........................................................

20

Badan Kesatuan Bangsa, dan Pemberdayaan Masyarakat................

21

Satuan Polisi Pamong Praja...............................................................

22

Sekretariat Daerah A.

Bagian Pemerintahan Umum.....................................................

B.

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah.............

C.

Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam...........................

D.

Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.......................................

E.

Bagian Umum dan Perlengkapan...............................................

F.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....................................

G.

Bagian Perekonomian.................................................................

H.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan...................

x REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

I.

Asisten Pemerintahanan............................................................

J.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan..............

K.

Asisten Administrasi Umum.......................................................

L.

Sekretaris Daerah (Non Bagian)..................................................

M. Bagian Kerja Sama..................................................................... 23

Sekretariat DPRD..............................................................................

24

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .................................

25

Inspektorat Kota................................................................................

26

Dinas Pelayanan Pajak......................................................................

27

Badan Kepegawaian Daerah..............................................................

28

Kecamatan Sukasari.........................................................................

29

Kecamatan Cidadap..........................................................................

30

Kecamatan Sukajadi.........................................................................

31

Kecamatan Cicendo...........................................................................

32

Kecamatan Andir...............................................................................

33

Kecamatan Coblong...........................................................................

34

Kecamatan Bandung Wetan..............................................................

35

Kecamatan Sumur Bandung.............................................................

36

Kecamatan Cibeunying Kidul............................................................

37

Kecamatan Cibeunying Kaler.............................................................

38

Kecamatan Astanaanyar....................................................................

39

Kecamatan Bojongloa Kaler...............................................................

40

Kecamatan Bojongloa Kidul...............................................................

41

Kecamatan Babakan Ciparay............................................................

42

Kecamatan Bandung Kulon...............................................................

43

Kecamatan Regol...............................................................................

44

Kecamatan Lengkong........................................................................

45

Kecamatan Batununggal...................................................................

46

Kecamatan Ujungberung...................................................................

47

Kecamatan Kiaracondong..................................................................

48

Kecamatan Arcamanik......................................................................

49

Kecamatan Cibiru.............................................................................

50

Kecamatan Antapani.........................................................................

51

Kecamatan Rancasari........................................................................

52

Kecamatan Buahbatu........................................................................

xi REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

53

Kecamatan Bandung Kidul................................................................

54

Kecamatan Gedebage........................................................................

55

Kecamatan Panyileukan....................................................................

56

Kecamatan Cinambo.........................................................................

57

Kecamatan Mandalajati.....................................................................

58

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah............................................

59

Dinas Komunikasi dan Informatika...................................................

60

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan............................................

61

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata....................................................

xii REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan (RKPD). Melalui regulasi tersebut maka kesinambungan dan konsistensi dinamika pembangunan dapat terkontrol secara baik sebab antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daaerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagi upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJMN, RKP, RPJPD, dan RPJMD. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 dan kemudian dilakukan Revisi, hal tersebut dilakukan karena dipandang perlu untuk penyesuaian terkait dengan terjadinya pengurangan dan atau penurunan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. Hal lain yang menjadi pertimbangan dilakukannya Revisi RKPD Tahun 2015, dalam upaya penajaman dan percepatan capaian target program/kegiatan prioritas terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus merupakan Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang belum terkaper dalam RKPD tahun 2015. Namun demikian, kesemuanya itu pada prinsipnya tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Oleh karenanya dalam penyusunan Revisi RKPD tahun 2015 terdapat penambahan beberapa kegiatan baru dan penambahan alokasi anggaran SKPD yang belum terakomodir dalam RKPD tahun 2015 sebelum direvisi. Revisi RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Target-target pembangunan yang belum tercapai sesuai dengan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018 serta RKPD Kota Bandung Tahun 2013-2014 akan dilanjutkan pada Revisi RKPD Kota Bandung tahun 2015. Dengan demikian, proses perbaikan dan pembenahan melalui serangkaian evaluasi menjadi bagian yang harus terus dilakukan agar proses pembangunan ke depan semakin komprehensif, terukur dan terstruktur sehingga Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015 bersifat melanjutkan I -1

REVISI RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

sekaligus penajaman dan percepatan capaian program pembangunan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. Sebagai rencana pembangunan jangka pendek daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Revisi RKPD Kota Bandung tahun 2015 memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan ke depan. Dengan demikian diharapkan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun ini, dapat menciptakan kepastian kebijakan pembangunan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dokumen Revisi RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Revisi Renja SKPD pada tahun perencanaan dan menjadi pedoman penyusunan bagi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Revisi RKPD menjadi koridor sekaligus rambu-rambu yang harus dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum maupun di hadapan publik. Dalam penyusunan Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015, program-program pembangunan Kota Bandung periode sebelumnya yang belum tuntas, perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan ke depan. Permasalahan yang dihadapi Kota Bandung dan sekaligus menjadi issu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2015, diantaranya; 1. Issu Lingkungan Hidup 2. Issu Infrastruktur 3. Issu Kesehatan 4. Issu Pendidikan dan Kebudayaan 5. Issu Sosial, Kemiskinan dan Pengangguran 6. Issu Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga 7. Issu Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8. Issu Perkembangan Teknologi dan Informasi 9. Issu Reformasi Birokrasi Berdasarkan issu strategis di atas, maka disusun Revisi RKPD 2015 sebagai langkah lanjutan pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga diharapkan setiap SKPD dapat menyusun program kerja dan anggarannya dengan mengacu pada issu strategis yang selama periode sebelumnya belum dapat terselesaikan, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada peraturanperundangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; I -2


5.

Undang-Undang Nomor Pembangunan Nasional;

6. 7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025;

9. 10. 11. 12. 13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

26. Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018

I -3


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dokumen Revisi RKPD Kota Bandung tahun 2015 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD Tahun 2005-2025) dan jangka menengah Kota Bandung (RPJMD Tahun 2013-2018), sehingga keberadaannya tidak dapat terpisahkan. Selain mengacu pada RPJPD dan RPJMD Kota Bandung, dalam penyusunan Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018, dan RPJMN 2010-2014. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015 juga mengacu dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, sehingga dapat digambarkan keterkaitan antara RKPD Kota Bandung dengan dokumen perencanaan dalam bagan di bawah ini. (Gambar 1.1) Revisi RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai penjabaran sebagai berikut: a. Rancangan kerangka ekonomi daerah merupakan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan dana untuk tahun yang direncanakan. Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kondisi Ekonomi Daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan. Mengemukakan kondisi dan analisis data statistik Perekonomian Daerah, yang antara lain mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di daerah. Hasil analisis tersebut dapat diilustrasikan dalam grafik/nbagan agar mudah dipahami. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun lalu dan tahun berjalan. Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun rencana (tahun n) dan 1 (satu) tahun setelah tahun rencana (tahun n+1), dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas Kondisi Internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga Kondisi Eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, misalnya dalam menentukan fokus pembangunan ekonomi, identifikasi sektor yang perlu dipercepat perkembangannya, tindakan apa yang perlu diperankan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan ekonomi daerah lainnya. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan I -4


b.

c.

untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dengan mengacu kepada arahan nasional di bidang ekonomi baik yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Regional (Provinsi) dan juga kebijakan di bidang ekonomi pada dokumen RPJMD. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedang penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program-program dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD 2013-2018 pada tahun yang direncanakan. Mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyrakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang Tahunan Daerah. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Rencana

I -5


1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahmenentukan sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2015 sebagai berikut: BAB1 PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Revisi RKPD, dasar hukum penyusunan Revisi RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan,sistematika dokumen Revisi RKPD, serta maksud dan tujuan. BAB2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang : (1). Gambaran umum daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;(2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta (3) Permasalahan pembangunan daerah. BAB3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang meliputi: kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan tahun berjalan, kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan prakiraan tahun 2015,kontribusi sektorsektor dalam PDRB, serta perkembangan indikator makro ekonomi; (2) Tantangan dan prospek perkonomian daerah tahun 2014 dan 2015 yang menerangkan tentang kondisi ekonomi global dan regional, kondisi ekonomi nasional, serta kondisi ekonomi jawa barat; (3) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. BAB4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah. BAB5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Bandung tahun 2015 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB6 PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015. 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan dokumen Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2015 adalah 1. Dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait dengan terjadinya pengurangan dan atau penurunan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. Hal ini juga dimaksudkan dalam upaya penajaman dan percepatan capaian target program/kegiatan prioritas terutama yang berkaitan dengan kebutuhan

I -6


masyarakat dan sekaligus merupakan Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang belum terkaper dalam RKPD tahun 2015 2. Tersusunnya dokumen rencana kerja pembangunan Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun yang memadukan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. 3. Terdokumentasikannya rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. 4. Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 merupakan rencana pembangunan tahun kedua masa transisi yang menjembatani antara dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Tujuan penyusunan Dokumen Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 adalah: 1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 2. Sebagai acuan penyusunan Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun 2015.

I -7


BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis, terletak pada koordinat 107º36’ Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan menjadikan Kota Bandung poros jalan utama di Pulau Jawa. Dengan demikian secara geografis Kota Bandung menjadi lalu lintas perekonomian di Pulau Jawa yang melahirkan berbagai implikasi positif dan negatif bagi tumbuh kembangnya Kota Bandung menuju Kota Juara. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu: 1. Sebelah Barat dan Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah. 2. Sebelah Utara dan Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan. Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, adalah 16.729,65 Ha. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu: 1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; 2. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; 3. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan 4. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Secara morfologi regional Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung” dengan dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional. II - 1


Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Bandung

B. Kondisi Topografi Wilayah Kota Bandung yang dikelilingi pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin). Terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl) dengan titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dpl, dan titik terendah berada di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara permukaannya berbukit-bukit. C. Kondisi Geologi Kondisi geologis Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat, dan di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. D. Kondisi Klimatologi Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejukdengan tingkat kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi.Pada tahun 2012suhu rata-rata Kota Bandung tercatat sebesar 23,4oC, dengan suhu tertinggi mencapai 30,9oC yang terjadi di bulan September, sementara suhu terendah mencapai 17,4oCterjadi di bulan Juli.Adapun curah hujan rata-rata Kota bandung tahun 2012 tercatat sebesar 209,33 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 637,0 mm,sementara curah hujan terendah terjadi di bulan Agustus sebesar 0,0 mm, atau tidak terjadi hujan sama sekali. (sumber: http://bandungkota.bps.go.id/subyek/cuaca) E. Kondisi Hidrologi Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai II - 2


Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai dengan aliran dari utara ke selatan, yaitu Sungai Cikapundung, dan dari selatan ke utara yaitu Sungai Citarum. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Potensi air lainnya adalah sumber air tanah yang diambil melalui sumur bor yang tersebar di Kota Bandung. Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. F. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestraian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bandung terdiri dari :  Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya  Kawasan perlindungan setempat  Kawasan RTH  Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya  Kawasan Eks Industri  Kawasan rawan bencana  Kawasan lindung lainnya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri dari:  Kawasan permukiman  Kawasan pertanian  Kawasan perdagangan dan jasa  Kawasan industri  Kawasan perkantoran Sampai saat ini, perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana. Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan, terutama di bagian Utara dan Selatan. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang utamanya sebagai kawasan lindung, saat ini telah banyak mengalami konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Hingga 2011 penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh lahan perumahan, Sekolah, Industri sebesar 12,739 Ha (76,14%). Persentase tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Bandung, terutama pertumbuhan perumahan di bagian timur dan utara Kota Bandung. Akibatnya ketersediaan lahan pertanian kian menyusut. Tercatat pada tahun 2008, persentase luas lahan pertanian sekitar 20,1%. Pada tahun 2011, persentase lahan pertanian mengalami penurunan menjadi 13,08% atau sekitar 2.190Ha dari total luas Kota Bandung 16.731ha, dan akan terus menyusut seiring pertumbuhan perumahan dan permukiman.

II - 3


Tabel 2.1 Struktur Penggunaan Lahan di Kota Bandung

1

Jenis Penggunaan Sawah

2

Kebun/Tegalan

650

3

Ladang/Huma

186

4

Perumahan, Sekolah, Industri Perkantoran/ Rekreasi Kolam/Tebat/ Empang Sementara tidak diusahakan Lainnya

No

5 6 7 8

76.14%

Luas (Ha) 1.354

12.739

8.09%3.88%

1.11%

7.28%

0.20%1.10%2.20%

1.219 35 185 363

Sumber : BPS Kota Bandung, BDA Tahun 2013

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-PadalarangBandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu, Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi juga berisiko tinggi pada berbagai bencana. Ahli Geografi dari kelompok cekungan Bandung menyebutkan ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/fault) dari 3 penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di Utara Sesar Lembang, di Barat patahan Cimandiri dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjungsari. Selain itu dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang terindentifikasi antara lain sebagai berikut: 1. Daerah Rawan Banjir, terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 aliran sungai yaitu aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan dan Cipadung. 2. Daerah Rawan Gempa Bumi: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloakaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung. 3. Daerah Rawan Longsor: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap dan Coblong. 4. Daerah Rawan Kebakaran: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying kidul dan Cibiru. II - 4


2.1.1.3 Kondisi Demografi Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Kota Bandung selama periode 2012-2013 mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bandung berjumlah 2.483.977 jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 1,16% dari jumlah penduduk tahun 2012 yang berjumlah 2.455.517 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas) yang cukup tinggi, juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar. Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km2, sehinggarata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2013 adalah 14.847 jiwa per km2, ataumeningkat sebesar 1,17% selama periode tahun 2012 – 2013. Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2013 No 1 2 3 4

Uraian

2.424.957 14.494

2.455.517 14.676

2.483.977 14.847

Peningkatan/ Penurunan Periode 20122013 (%) 1,16 1,17

1,26

1,26

1,16

-0,10

1.230.615 1.194.342 1.129.744 1.012.946 116.798

1.246.122 1.209.395 1.171.551 1.064.167 107.384

1.260.565 1.223.412 1.176.377 1.047.235 129.142

1,16 1,16 0,41 -1,59 20,26

10,34

9,17

10,98

19,74

174.292

191.141

224.078

17,23

502.426 393.689 655.857 282.591

482.763 409.741 661.857 292.142

501.285 411.969 743.328 257.978

3,84 0,54 12,31 -11,69

2011

Jumlah Penduduk (jiwa) Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Komposisi Penduduk, menurut: a. Jenis Kelamin  Pria (orang)  Perempuan (orang) b. Angkatan Kerja  Jumlah yang Bekerja (orang)  Jumlah Pengangguran (orang)  Tingkat Pengangguran (%) c. Pendidikan (penduduk usia>10th dan Ijazah tertinggi)  Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD  SD/MI/sederajat  SMP/MTs/sederajat  SLTA/sederajat  Perguruan Tinggi

2012

2013*

Sumber: BPS Kota Bandung, 2013*) Angka Sementara

II - 5


Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2011 – 2013

Jumlah Penduduk (Jiwa)

1.26

1.3

1.16

2,600,000 2,500,000

2,424,957

2,455,517

1.2

2,483,977

1.1 1.0

2,400,000

0.9

2,300,000

0.8

2,200,000

Laju Pertumbuhan

1.26

2,700,000

0.7

2011

2012 Jumlah Penduduk

2013 LPP

Sumber: BPS Kota Bandung, 2013

Berdasarkan distribusi penduduk per Kecamatan diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah penduduk sebanyak 147.096 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Bandung Wetan dengan jumlah penduduk sebanyak 31.806 Jiwa. Namun demikian apabila dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka wilayah yang paling padat adalah Kecamatan Bojongloa Kaler dengan kepadatan penduduk 39.737 Jiwa/Km2, sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Cibeunying Kidul dengan kepadatan penduduk 2.054 Jiwa/Km2. Tabel 2.3 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2012-2013 Kecamatan 1 2 3 4

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul

Laki-laki 2012

Perempuan

2013*

2012

2013*

Jumlah Penduduk

Kepadatan (Jiwa/Km2) 2012 2013*

2012

2013*

71.041

71.864

69.739

70.547

140.780

142.411

21,793

22.045

74.754

75.620

70.657

71.476

145.411

147.096

19,518

19.744

61.252

61.962

57.773

58.443

119.025

120.405

39,282

39.737

43.809

44.317

40.877

41.351

84.686

85.668

13,528

13.685

5

Astanaanyar

34.180

34.576

33.862

34.254

68.041

68.830

23,544

23.817

6

Regol

40.333

40.800

40.201

40.667

80.535

81.467

18,729

18.946

7

Lengkong

34.939

35.344

35.432

35.843

70.371

71.187

11,927

12.065

8

Bandung Kidul

29.251

29.590

29.031

29.367

58.281

58.957

9,617

9.729

9

Buah Batu

47.288

47.836

46.730

47.272

94.017

95.108

11,856

11.994

10

Rancasari

38.165

38.607

37.849

38.288

76.014

76.895

10,370

10.490

11

Gedebage

18.321

18.533

18.336

18.549

36.656

37.082

3,826

3.870

12

Cibiru

36.295

36.716

34.896

35.300

71.192

72.016

11,265

11.395

13

Panyileukan

20.122

20.355

19.665

19.893

39.787

40.248

7,801

7.891

14

Ujung Berung

38.641

39.089

37.380

37.813

76.022

76.902

11,878

12.015

15

Cinambo

12.777

12.925

12.165

12.306

24.942

25.231

6,778

6.857

16

Arcamanik

34.795

35.198

33.724

34.115

68.519

69.313

11,673

11.808

17

Antapani

37.020

37.449

36.588

37.012

73.609

74.461

19,422

19.647

18

Mandalajati

31.986

32.357

30.863

31.221

62.850

63.578

9,423

9.532

19

Kiaracondong

65.623

66.384

64.837

65.588

130.460

131.972

21,317

21.564

20

Batununggal

61.058

61.766

58.483

59.161

119.541

120.927

23,766

24.042

II - 6


21

Sumur Bandung

18.246

18.457

17.914

12.122

36.161

36.579

10,636

10.759

22

Andir

49.059

49.628

47.376

47.925

96.434

97.553

25,993

26.295

23

Cicendo

49.686

50.262

48.923

49.490

98.608

99.752

14,374

14.541

15.246

15.423

15.521

15.701

30.767

31.124

9,076

9.181

54.031

54.657

52.540

53.149

106.570

107.806

2,030

2.054

35.970

36.687

34.141

34.537

70.111

70.924

15,580

15.761

24 25 26

Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler

27

Coblong

68.324

69.116

61.699

62.414

130.024

131.530

17,690

17.895

28

Sukajadi

53.828

54.452

53.305

53.923

107.134

108.375

24,915

25.204

29

Sukasari

40.478

40.947

40.493

40.961

80.971

81.908

12,914

13.063

30

Cidadap

29.604

29.948

28.395

28.724

57.999

58.672

9,492

9.602

1.246.122

1.260.565

1.209.395

1.223.412

2.455.517

2.483.977

14.676

14.847

Jumlah Total

Sumber: BPS Kota Bandung, 2013*) Angka Sementara

Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin relatif seimbang selama periode tahun 2012-2013, dimana persentase penduduk pria sebesar 50,75% dan penduduk perempuan sebesar 49,25%, dengan peningkatan penduduk pria dan perempuan sebesar 1,16%. Grafik 2.2 Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2013

Jumlah Penduduk (jiwa)

1,280,000 1,260,000 1,240,000

Pria Perempuan

1,260,565 1,246,122

1,230,615

1,223,412 1,209,395

1,220,000 1,200,000

1,194,342

1,180,000 1,160,000

2011

2012

2013*


Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 0,41% selama periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.171.551 orang dan meningkat menjadi 1.176.377 orang di tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 20112012 mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun mengalami lonjakan lagi di tahun 2013 menjadi sebesar 10,98%.

II - 7


10.34

Orang

1,500,000

10.98 9.17

12 10 8

1,000,000

6 4

500,000

2 0

Tingkat Pengagguran (%)

Grafik 2.3 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2011-2013

0

2011 2012 2013 Pengangguran - Sumbu Kiri Bekerja - Sumbu Kiri Tingkat Pengangguran - Sumbu Kanan Sumber: BPS Kota Bandung, 2013

Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, secara umum selama periode 2012-2013 menunjukkan perubahan yang relatif beragam. Penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak mempunyai ijazah SD dan belum tamat SD sebanyak 224.078 orang pada tahun 2013, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dan memerlukan penanganan segera agar pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang layak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upayaupaya untuk mempersempit ketidaksetaraan pendidikan sangat penting dan dapat menjadi dasar bagi pembangunan yang lebih inklusif. Di sisi lain, selama periode 2012-2013 jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan SLTA/sederajat juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi mengalami penurunan. Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SLTA/sederajat mengalami kenaikan dari 661.857 orang pada tahun 2012 menjadi 743.328 orang pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 12,31%. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai cara, terutama dalam hal pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang bertujuan agar warga Kota Bandung memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya. Perkembangan persentase penduduk (usia di atas 10 tahun) Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikan selama periode 2011-2013 dapat dilihat dalam grafik berikut.

II - 8


Grafik 2.4 Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung (Usia di Atas 10 Tahun) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2011-2013 (%) 100% 90%

14.07%

14.34%

12.06%

Perguruan Tinggi

32.65%

32.48%

34.76%

SLTA/sederajat

19.60%

20.11%

19.26%

25.01%

23.69%

23.44%

8.68%

9.38%

10.48%

2011

2012

2013*

80% 70% 60% 50% 40%

SMP/MTs/sederajat

30% 20% 10% 0%

SD/MI/sederajat Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD


2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tingkat kesejahteraan ekonomimasyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan,angka kriminalitas yang tertangani. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikatorperekonomian yang dapat digunakan sebagai bahan penentuan kebijakanpembangunan khususnya dalam bidang perekonomian dan bahan evaluasipembangunan ekonomi regional.PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

II - 9


Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2009-2012 Atas Dasar Harga Konstan No

2009

Sektor

1

Pertanian

2

Industri Pengolahan Listrik , Gas, dan Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

3 4 5 6 7 8

2010

(Milyar)

Total

%

(Milyar)

2011 %

(Milyar)

2012 %

(Milyar)

%

74

0,25

63

0,2

67

0,19

72

0,19

7.793

26,66

8.067

25,45

8.366

24,27

8.707

23,09

690

2,36

762

2,4

844

2,45

936

2,48

1.432

4,9

1.592

5,02

1.783

5,17

2.091

5,55

11.376

38,92

12.623

39,82

14.041

40,74

15.665

41,55

3.147

10,77

3.501

11,05

3.885

11,27

4.355

11,55

1.539

5,27

1.670

5,27

1.813

5,26

1.944

5,16

3.177

10,87

3.417

10,78

3.666

10,64

3.933

10,43

29.228

100

31.697

100

34.464

100

37.702

100

Sumber : BPS Kota Bandung, 2009-2013

Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2009-2012 Atas Dasar Harga Berlaku No

2009

Sektor

1

Pertanian

2

Industri Pengolahan Listrik , Gas, dan Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

3 4 5 6 7 8

2010

(Milyar)

%

(Milyar)

2011 %

(Milyar)

2012 %

(Milyar)

%

168

0,24

162

0,2

193

0,2

229

0,2

17.208

24,49

19.991

24,38

22.482

23,51

25.063

22,55

1.617

2,3

1.893

2,31

2.202

2,3

2.608

2,35

3.224

4,59

3.827

4,67

4.425

4,63

5.401

4,86

28.781

40,95

33.302

40,61

39.436

41,25

46.304

41,67

8.272

11,77

9.814

11,97

11.841

12,38

13.854

12,47

4.402

6,26

5.111

6,23

6.095

6,37

7.383

6,64

6.609

9,4

7.904

9,64

8.939

9,35

10.279

9,25


Pada tabel tersebut terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan salah satu sektor unggulan Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Bandung dan mengalami trend positif atas kontribusinya tiap tahun. Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2009, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 40,95% terhadap perekonomian Kota Bandung dan kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 41,67% di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier telah menjadi penopang utama perekonomian Kota Bandung selama ini dan diprediksi akan semakin besar peranannya. Kontribusi sektor terbesar kedua berdasarkan harga berlaku pada tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 22,55% terhadap perekonomian Kota Bandung. Namun jika dilihat dari trend-nya, kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Sedangkan, kontribusi sektor terbesar ketiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2012 mencapai 12,47% (berdasarkan harga berlaku). II - 10


Perkembangan Kota Bandung sebagai kota jasa perlu ditunjang dengan daya saing (urban competitiveness) yang semakin tinggi, terutama dalam menghadapi perubahan substansial dalam perekonomian global saat ini. Hal ini dikarenakan ke depan para pemimpin di tingkat kota dan perekonomian kota akan dihadapkan dengan tantangan (challenges) dan sekaligus peluang (opportunities) yang semakin kompleks. Tabel 2.6 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2009-2012 No

Sektor

1

Pertanian

2

Industri Pengolahan Listrik , Gas, dan Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

3 4 5 6 7 8

2009

2010 Hb

2011

Hk

Hb

2012

Hb

Hk

Hk

Hb

0,24

0,25

0,2

0,2

0,2

0,19

0,2

Hk 0,19

24,49

26,66

24,38

25,45

23,51

24,27

22,55

23,09

2,3

2,36

2,31

2,4

2,3

2,45

2,35

2,48

4,59

4,9

4,67

5,02

4,63

5,17

4,86

5,55

40,95

38,92

40,61

39,82

41,25

40,74

41,67

41,55

11,77

10,77

11,97

11,05

12,38

11,27

12,47

11,55

6,26

5,27

6,23

5,27

6,37

5,26

6,64

5,16

9,4

10,87

9,64

10,78

9,35

10,64

9,25

10,43


Laju Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Tabel 2.7 Laju Inflasi di Kota Bandung Tahun 2009-2013

Uraian

8.00%

Inflasi

2009

2,11%

2010

4,53%

2011

2,75%

2012

4,02%

2013

7,97%

Sumber : BPS Kota Bandung, 2013

6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Inflasi

2009 2.11%

2010 4.53%

2011 2.75%

2012 4.02%

2013 7.97%

Tingkat laju inflasi di Kota Bandung periode 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan. Tercatat, inflasi terendah di Kota Bandung terjadi pada tahun 2009sebesar2,11%, sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,97%. Tekanan inflasi yang meningkat cukup kuat pada tahun 2013dipicu kenaikan harga pangan dan harga Bahan BakarMinyak (BBM) bersubsidi. Pada triwulan I 2013,tekanan inflasi banyak dipengaruhi kenaikan harga panganakibat kebijakan II - 11


pembatasan impor produk hortikulturadan anomali cuaca. Tekanan inflasi semakin kuat sejak Juni2013 saat Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,sebagai upaya menjaga ketahanan fiskal. Kenaikan hargaBBM bersubsidi tersebut juga memberikan dampaklanjutan (second round effect) kepada harga kelompokbarangbarang lain seperti tarif transportasi. Pada saatbersamaan, inflasi volatile food pada bulan Juni-Agustus2013 juga meningkat akibat dampak lanjutan kenaikanharga BBM bersubsidi dan gangguan produksi dalamnegeri akibat masa panen yang mundur. Kenaikan hargadi kedua kelompok tersebut pada gilirannya memberikandampak lanjutan kepada inflasiinti yang kemudian secara keseluruhan mendorong inflasi1. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di level Provinsi Jawa Barat dan Nasional, secara umum besaran inflasi di Kota Bandung lebih rendah selama periode 20092013. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga di Kota Bandung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang relatif besar. Tabel 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2013

2009

10 Nasional 2,78%

2010

4,53%

6,62%

6,96%

2011

2,75%

3,10%

3,79%

2012

4,02%

3,86%

4,30%

2013

7,97%

9,15%

8,38%

Persentase (%)

Tingkat Inflasi

Cakupan Prov. Kota Jawa Bandung Barat 2,11% 2,02%

8 6 4 2 0

2009

2010

2011

2012

2013

Prov. Jawa Barat

2.02

6.62

3.1

3.86

9.15

Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Pusat,

Nasional

2.78

6.96

3.79

4.3

8.38

dan Bank Indonesia

Kota Bandung

2.11

4.53

2.75

4.02

7.97

Inflasi tahunan Kota Bandung menurut kelompok barang dan jasa pada tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (4,02% di tahun 2012 menjadi 7,97% di tahun 2013). Peningkatan tajam laju inflasi pada tahun 2013 ini dialami kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (akibat permintaan terhadap jasa penerbangan yang cukup tinggi, naiknya tarif transportasi dan depresiasi nilai rupiah), diikuti kelompok perumahan, listrik, gas, dan bahan bakar (yang disebabkan oleh meningkatnya harga bahan bangunan terutama semen, meningkatnya harga properti untuk semua tipe rumah, serta kenaikan harga BBM bersubsidi)2.

1Bank

Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2013. Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat & Banten), Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat, Triwulan IV 2013. 2Bank

II - 12


Tabel 2.9 Inflasi Tahunan Kota Bandung Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2009-2013 No

Kelompok

2009 4,02

2010 12,61

Inflasi (%) 2011 3,60

2012 6,54

2013 9,76

2,16

7,76

2,92

2,69

1,53

6,22

3,44

1,95

0,70

0,93

5,32

0,97

3,21

1,13

3,53

3,31

2,13

4,60

5,83

8,54

Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan

-5,98

2,40

1,58

0,63

18,17

Umum

2,11

4,53

2,75

4,02

7,97

1

Bahan makanan

2

Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

5,85

2,57

3

Perumahan,air,listrik,gas dan bahan bakar

1,74

2,20

4

Sandang

5,09

5

Kesehatan

6

Pendidikan, rekreasi dan olahraga

7

Sumber: Bandung Dalam Angka, 2009-2013.

PDRB Per Kapita Meningkatnya kesejahteraan/kemakmuran masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan. Indikasi kesejahteraan masyarakat ini dapat ditunjukkan dengan pendapatan per kapita (PDRB per kapita). Pendapatan perkapita penduduk Kota Bandung atas dasar harga berlakumengalami peningkatan menjadi Rp. 45 juta pada tahun 2012, yang sebelumnya tahun 2008 sebesar Rp. 26,4 juta, atau hampir naik 2 kali lipat.Rata-rata peningkatan per tahun mencapai 15,4% pertahun. Peningkatan tersebut cukup menjadi dasar untuk memprediksikan bahwa lima tahun ke depan cenderung akan terus meningkat.

Rp Juta

Sedangkan untuk pendapatan per kapita riil (harga konstan) pada tahun 2008 berada di level Rp. 11,8 juta dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 15,3 juta di tahun 2012. Pertumbuhan riil pendapatan per kapita tersebut adalah sebesar 6,88% per tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita relatif lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi, diantaranya karena pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Grafik 2.5 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2008-2012 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Pendapatan Per kapita (harga berlaku) Pendapatan Per kapita (harga konstan)

45.14 39.22

34.69 30.46 26.37

11.77

2008

13.41

12.67

2009

2010

14.14

2011

15.26

2012


Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, pendapatan per kapita (atas dasar harga konstan) Kota Bandung berada di atas level provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat nasional. II - 13


Rp Juta

Grafik 2.6 Perbandingan Pendapatan Perkapita (PDRB Per Kapita Harga Konstan) Kota Bandung dan Tingkat Nasional Tahun 2008-2012 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

11.77

12.67

7.07

2008

2009

Prov. Jawa Barat

7.38

2010

15.26

14.14

10.99

10.16

9.74

9.41

9.11 6.89

13.41

8.08

7.83

2011

Nasional

2012 Kota Bandung

Sumber:PDRB perkapita Kota Bandung (BPS Kota Bandung), PDRB perkapita Nasional (BPS Pusat) olahan

Indeks Gini Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) : GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah 0.4 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi Gini rasio Kota Bandung Tahun 2010 sebesar 0,19, sedangkan pada Tahun 2011 naik menjadi 0,28. Kenaikan juga terjadi pada Tahun 2012 menjadi sebesar 0,35; sekalipun selama tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tetapi Kota Bandung termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah (BPS Kota Bandung).

II - 14


Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2008–2012) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2008 LPE Kota Bandung mencapai 8,17.%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 8,98%. Lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor tersier. Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional. Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2012 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (%) 10

8.73

8.98

6.20 6.10

6.48 6.50

6.21 6.23

2010

2011

2012

8.45

8.34

8.17

Persentase (%)

8 6

6.21 6.00 4.19

4.60

4 2 2008

2009

Jawa Barat

Nasional

Kota Bandung

Keterangan : LPE Kota Bandung dan Jawa Barat 2008-2012 (Sumber: BPS Jawa Barat). LPE Nasional 2008-2012 (Sumber BPS Pusat). LPE Nasional 2012, (Sumber: BeritaResmiStatistik BPS No. 14/02/Th. XVI, 5 Februari 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Jawa Barat dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan relatif stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal. Ini terlihat pada periode 2009 dimana pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat relatif kecil akibat pengaruh krisis global. Sedangkan LPE Kota Bandung tetap menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Bandung selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi. Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2008 mencapai 379.255 jiwa (15,97%). Namun di tahun 2012 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebanyak 360.578 jiwa (9,09%) (LKPJ AMJ Kota Bandung). Jumlah penduduk miskin dan jumlah individu miskin berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

II - 15


Tabel 2.10 Jumlah Rumah Tangga dan Individu Miskin di Kota Bandung Tahun 2011 Nama Kecamatan Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buahbatu Rancasari Gedebage Cibiru Panyileukan Ujung Berung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiaracondong Batununggal Sumur Bandung Andir Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi Sukasari Cidadap Total

Jumlah Rumah Tangga 5,407 6,018 6,975 3,702 2,264 2,592 1,342 2,014 2,627 1,062 668 3,030 719 3,845 696 1,580 1,090 2,427 5,193 4,469 780 3,799 2,946 624 2,844 1,456 3,276 3,263 1,519 1,346 79,573

Sumber:PPLS 2011

Individu 21,616 24,277 27,577 14,507 8,972 9,467 5,559 7,812 9,879 4,273 2,444 11,810 2,822 14,196 2,695 6,354 4,266 9,308 18,735 16,712 2,692 14,089 10,985 2,198 10,608 5,630 12,586 11,938 5,787 5,145 304,939

B. Fokus Kesejahteraan Sosial Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga pendidikan, kesehatan, pertanahan dan kesempatan kerja, dengan indikator-indikator: angkamelek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yangditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup,dan rasio penduduk yang bekerja.  Aspek Pendidikan Analisis kinerja atas aspek pendidikan dilakukan terhadap indikator-indikator: angkamelek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yangditamatkan, dan angka partisipasi murni. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2009-2013, capaian angka melek huruf Kota Bandung selalu mengalami peningkatan. Angka melek huruf di Kota Bandung pada tahun 2013 sebesar 99,62%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang berada di tingkat 99,54%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah II - 16


Kota Bandung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dari 10,56 pada tahun 2009 menjadi 10,81 pada tahun 2013. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2013 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100% yaitu 131,05 untuk APK SD/MI dan 116,16 untuk APK SMP/MTs, sedangkan APK untuk SMA/SMK/MA menunjukkan angka 98,96, hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Secara umum tingkat kelulusan setiap jenjang pendidikan telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan berbagai program yang menunjang dan mendorong pencapaian tingkat kelulusan telah menghasilkan tingkat kelulusan untuk jenjang SD/MI sebesar 100%, untuk jenjang SMP/MTs 100%, dan tingkat kelulusan SMA/SMK sebesar 99,80 %. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bandung pada tahun 2013secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 123,13% dan SMP/MTS mencapai target 100% untuk. Hanya saja, untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK kondisi APM yang ada masih dibawah 100 % yaitu sebesar 90,59%. Hal ini menunjukan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas. Tabel 2.11 Capaian Kinerja AspekPendidikan Kota BandungTahun 2009-2013 No

Uraian

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

1

Angka Melek Huruf (AMH)

%

99,54

99,54

99,55

99,58

99,62

2

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Tahun

10,56

10,68

10,70

10,74

10,81

3

Angka Partisipasi Kasar (APK)

%

SD/MI

127,13

131,05

131,05

131,05

131,05

SMP/MTs

116,16

116,16

116,16

116,16

116,16

98,8

98,84

98,88

98,92

98,96

124,13

123,13

123,13

123,13

123,13

SMP/MTs

103,5

100

100

100

100

SMA/SMK/MA/Paket C

84,49

83,39

85,79

88,19

90,59

SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung) 4

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

%


II - 17


Grafik 2.8 AMH, RLS, APK, dan APM Kota Bandung Tahun 2009-2013

RLS

10.85 10.8

99.6

10.75

99.58

10.68

10.7 10.6

10.56

10.5

99.52

10.45 10.4

99.5

2009 AMH 99.54

2010 99.54

2011 99.55

2012 99.58

2013 99.62

2009 2010 2011 2012 2013

APK SMP/MTs

98.84

98.88

APM SMA/SMK/MA

98.92

98.96

116.16

116.16

116.16

116.16

116.16

127.13

131.05

131.05

131.05

131.05

2013

123.13

100

90.59

2012

123.13

100

88.19

2011

123.13

100

2010

123.13

100 83.39

2009

124.13

103.5 84.49

0 2009

10.74

10.55

99.54

98.80

10.7

10.65

99.56

SD/MI

10.81

2010

2011

2012

100

2013

200

85.79

300

SD/MI SMP/MTs SMA/SM K/MA

400

 Aspek Kesehatan Analisis kinerja atas aspek kesehatan dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kematian bayi dan angka usia harapan hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayimerupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi umur 1 tahun per 1000 kelahiran bayi yang berhasil.Angka kematian bayi di Kota Bandung pada tahun 2008 sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Di tahun 2012 angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 29,3 per 1000 kelahiran hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.Angka Harapan Hidup pada 2009 sebesar 73,65 dan pada 2013 menjadi 73,82. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,17 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,23%. II - 18


Grafik 2.9 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung 73.85

Axis Title

73.8 73.75 73.7 73.65 73.6 73.55 AHH

2009

2010

2011

2012

2013

73.65

73.73

73.79

73.81

73.83

Sumber: BPS Kota Bandung

 Aspek Kesempatan Kerja Analisis kinerja atas aspek kesempatan kerja dilakukan terhadap indikatorrasio penduduk yang bekerja.Salah satu prioritas dalam membangun perekonomian adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau berkurangnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka sebesar 13,29%, pada tahun 2012 telah berkurang secara signifikan menjadi 9,17%, namun pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan lagi menjadi 10,98%. Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penurunan tingkat pengangguran ini selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Grafik 2.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2008-2012 9.0

16

8.73

8.8 LPE (%)

18

8.98

15.27

14 12

8.6 8.4 8.2

10.34

8.17

10.98

10 8

9.17

6

8.0

LPE

4

7.8

Tingkat Pengangguran Terbuka

2

7.6

0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: BPS Kota Bandung

II - 19


2013

Tk. Pengangguran (%)

9.2

C. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Seni Budaya Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bandung selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata dan Kota Seni Budaya di tahun 2008. Diketahui bahwa hasil rekapitulasi di tahun 2009 untuk potensi seni budaya di Kota Bandung berjumlah 274. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Tabel 2.12 Rekapitulasi Potensi Seni Budaya Di Kota Bandung Tahun 2009 No

GEDUNG SENI DAN BUDAYA

JUMLAH

1

Lembaga Pendidikan Seni

13

2

Galeri

27

3

Gedung Pertunjukan

13

4

Museum

5

Gedung Bersejarah

13

6

Benda Cagar Budaya / Bangunan Lama

201

7

JUMLAH

274

Ket.: Data tahun 2011 tidak tersedia

Sumber: BPS, Bandung Dalam Angka 2011

Jumlah Lingkug Seni & Forum Komunitas Seni

Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya pada 2012 sebanyak 876 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah lingkup seni dan forum komunitas seni budaya di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan. Grafik 2.11 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Tahun 2006–2012 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400

591

591

2006

2007

817

834

834

2008

2009

2010

876

876

2011

2012

Sumber : LKPJ Kota Bandung 2012

Jenis sanggar seni dan lingkung seni yang ada di Kota Bandung juga cukupberagam. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

II - 20


Tabel 2.13 Jenis Sanggar Seni Dan Lingkung Seni Di Kota Bandung No

SANGGAR DAN LINGKUNG SENI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lingkung Seni Kampus Lingkung Seni Masyarakat Umum Tembang Sunda Cianjuran Degung Kacapian Wayang Golek Calung Teater Tari Klasik Angklung Reog Kuda Lumping Kuda Renggong Celempungan Seni Terebang Seni Pantun Pencak Silat Barongsay Benjang Reak Komunitas Sastra Sunda

Sumber: BPS, Bandung Dalam Angka 2011 Jumlah kreator seni budaya di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan, sebagai bentuk apresiasi terhadap para tokoh dan seniman yang menghidupkan budaya, setiap tahunnya diberikan Anugerah Budaya. Grafik 2.12 Perkembangan Kreator Seni Budaya Tahun 2006-2012 280 240

240

240

240

2010

2011

2012

Jumlah Kreator Seni Budaya

200

152

160

106

120 80

79

83

2006

2007

40 0

2008

2009

Sumber: LKPJ Kota Bandung 2012 Namun hingga kini, Kota Bandung masih memerlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu, apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih relatif minim. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui pencanangan pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup seluas 10 hektar di Jalan II - 21


Ciporeat, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Cibiru. Sentra seni tersebut akan menjadi wadah berkesenian para seniman dan warga Kota Bandung. Sentra seni dan budaya kreatif ini merupakan satu-satunya di Jawa Barat.Kawasan ini juga diharapkan menjadi ruang ekspresi para seniman. Di sisi lain, pengunjung dapat melihat tempat latihan seni, pembuatan angklung, calung, wayang, serta melihat pentas seni. Sentra seni dirasakan kebutuhannya untuk mengembangkan budaya kreatif warga Kota Bandung. Olah raga Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dan gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 10.000 penduduk selama periode 2008-2012 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Tabel 2.14 Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Bandung Tahun 2008-2012 No

Capaian Pembangunan

2008

2009

2010

2011

2012

1

Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)

0,012 %

0,00012 %

1,26 %

0,0001 %

0,01 %

2

Lapangan olahraga .

0,01%

0,00%

0,06 %

0,069 %

0,04 %

Sumber: LPPD AMJ Kota Bandung Dari data terakhir di tahun 2011, terdapat 38 cabang olahraga dan 661 atlet di Kota Bandung. Selain itu juga terdapat 200 pelatih olahraga yang berada di Kota Bandung. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat juga telah berdiri Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA) yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2009 dan telah menelan biaya sekitar Rp 545 milyar. Stadion ini dilengkapi track atletik bertaraf internasional, serta dapat menampung sedikitnya 38 ribu penonton. 2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalambentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai denganketentuan perundan-undangan. A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan. Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana prasarana, serta tingkat kelulusan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di tiap level pendidikan di Kota Bandung mencapai 100 persen. Hal ini menunjukan kualitas pelayanan bidang pendidikan sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan ketersediaannya sekolah dan ruang kelas, terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas sekolah dan ruang kelas baru. Begitu pun rehabilitasi sarana prasarana pendidikan terus dilakukan baik rehabilitasi sedang dan berat dengan menggunakan dana APBD dan bantuan DAK. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, taman, dan sanitasi sekolah dan penunjang lainnya. Peningkatan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari semakin tingginya angka/tingkat kelulusan, dimana tingkat kelulusan untuk SD/MI mencapai 100%,

II - 22


kemudian tingkat kelulusan SMP/MTs SMA/MA/SMK mencapai 99,80%.

sekitar

100%

dan

tingkat

kelulusan

Kesehatan. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terus mengalami perbaikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah sakit di Kelas III yang dijamin pemerintah. Lingkup pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin meliputi: a) Pelayanan kesehatan ibu, meliputi: pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas; b) Pelayanan kesehatan bayi, meliputi: pemeriksaan kesehatan, MTBS, MTBM; c) Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk. Indikator Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Balita (0-59 bln) dengan status Gizi Sangat Kurus berdasarkan BB/PB atau BB/TB yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh: a) Kegiatan penimbangan balita di posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulan; b) Pelaksanaan surveilans gizi; c) Keterpaduan dengan program MTBS. Pekerjaan Umum.Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dan fasilitas pelayanan sosial. Peningkatan pelayanan jalan terus dilakukan dimana pada tahun 2013 secara kumulatif dapat terealisasi sebesar 164.540 meter. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari realisasi pekerjaan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 154.432 m. Indikator Panjang Saluran Drainase yang Ditingkatkan, dari target sepanjang 15.000 m dapat terealisasi sepanjang 55.870 m. Indikator Penataan Penyelenggaraan Reklame Melalui Perijinan (6.000 reklame terdata), dari target sebesar 75% dapat terealisasi sebesar 92,33%. Indikator Terwujudnya Pembangunan SUS Gedebage, dari target sebesar 100% dapat terealisasi pembangunan fisik sebesar 73%. Masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu cuaca akhir tahun memasuki musim hujan, sedangkanpekerjaan tanah yang harus memenuhi kriteria teknis tertentu sangat tergantung pada kondisi cuaca. Indikator Panjang Jalan yang Ditingkatkan, dari target sepanjang 130.000 m dapat terealisasi sepanjang 164.540 m. Indikator Jalan yang Dipelihara, dari target sebesar 225.000 m2 dapat terealisasi sebesar 261.002,56 m2. Indikator Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Dibangun, dari target sebanyak 300 titik PJU dapat terealisasi sebanyak 6.433 titik PJU. Indikator Panjang Saluran/Sungai yang Dibersihkan untuk Keamanan Lingkungan Sungai, dari target sepanjang 6.000 m dapat terealisasi sepanjang 14.293,50 m, yang dicapai melaluiupaya untuk pencegahan banjir. Perumahan. Kualitas lingkungan perumahan akan menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, Penataan dan pembangunan perumahan dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat kurang mampu. Berdasarkan Indikator Fasilitasi Kebutuhan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dari target penyiapan lahan dan 1 pembangunan twin blok sudah terealisasi. Pada tahun 2012, ditargetkan penyiapan lahan dan pembangunan 1 Twin Blok dan sudah terealisasi penyiapan lahan dan pembangunan 2 Twin Blok, sehingga target pada tahun 2013 sudah dapat dipenuhi. II - 23


Sedangkan dari segi ketahanan menghadapi bahaya kebakaran , pemerintah telah berupaya keras melampaui target bangunan dengan standar keamanan kebakaran yang memenuhi NSPM dari target sebanyak 100 bangunan dapat terealisasi sebanyak 100 bangunan. Dari total pengurangan kejadian kebakaran dengan target kurang dari 90 kasus kebakaran, pada tahun 2013 terjadi sebanyak 131 kejadian bencana kebakaran.Pemerintah juga telah mengurangi kerugian akibat kebakaran yang terjadi dari target kurang dari Rp 7,24 milyar, pada tahun 2013 kerugian akibat kebakaran mencapai ± Rp 27,35 milyar. Dalam hal pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan, dari target sebanyak 800 makam dapat terealisasi sebanyak 1291 makam. Penataan Ruang. Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian memfokuskan pada ketersediaan dokumen maupun peraturan-peraturan bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan Sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pada tahun 2013 masih dalam proses penetapan Perda. Kendala yang dihadapi, yaitu penetapan Peraturan Daerah tentang RDTR harus mendapat persetujuan substansi dari Provinsi Jawa Barat, sementara SOP BKPRD Provinsi Jawa Barat belum ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut , upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi secara lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan ruang yang tertib, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 95%. Kendala yang dihadapi yaitu dokumen rencana tata ruang telah tersedia sesuai Undang-Undang Penataan Ruang berupa Peraturan Daerah tentang RTRW dan dokumen materi teknis RDTRK dan peraturan Zonasi. Dokumen RDTRK dan peraturan Zonasi masih menunggu proses pengesahan menjadi peraturan daerah dan sedang menjalani proses pengajuan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Barat. Dalam konteks pengendalian, berdasarkan Indikator Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Tertib, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 88%. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya instrumen peraturan yang operasional, pemahaman masyarakat tentang tata ruang masih rendah, dan SDM aparatur belum mencukupi. Jumlah panggilan kepada masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang selama tahun 2013 adalah 931 panggilan, dari jumlah tersebut sebanyak 112 berkas dilimpahkan untuk disegel atau ditangani lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah panggilan yang dapat diselesaikan adalah 819 berkas atau 56,72%. Perencanaan Pembangunan. Keberhasilan penyelenggaraan perencanaan pembangunan dilihat dari ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan, akomodasi program dalam RPJMD ke dalam RKPD, serta tingkat akomodasi usulan musrenbang dan reses. Dalam hal Tingkat Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW Kota Bandung), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Dokumen perencanaan, meliputi: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW digunakan sebagai bahan acuan dalam perumusan kebijakan oleh SKPD terkait. Indikator Tingkat Akomodasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dari target sebesar 95% dapat terealisasi sebesar 95%. Semua program yang tertuang dalam RPJMD sudah diakomodir dalam RKPD. Selain itu, Tingkat Akomodasi Usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD, dari II - 24


target ≥ 30% dapat terealisasi sebesar 48,31% dari total Belanja Langsung APBD Tahun 2013 dan telah mengakomodir usulan Musrenbang. Perhubungan.Beberapa indikator kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan, yaitu perwujudan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum massal, peningkatan kecepatan rata-rata tempuh, pengadaan dan pemeliharaan rambu lampu lalu-lintas, marka jalan dan parkir,pengadaan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) ATCS, penyediaan fasilitas halte angkutan umum dan parkir khusus, serta kepemilikan/kelulusan KIR Angkutan Umum. Dilihat Indikator Terwujudnya Angkutan Umum Massal di 2 Koridor (CibiruCibeureum, Cicaheum-Cibeureum via jalur tengah), pada tahun 2013 tidak ada target serta tidak ada penambahan koridor, yang beroperasi masih 2 koridor, yaitu (CibiruCibeureum) dan (Cicaheum-Cibeureum). Peningkatan kecepatan rata-rata tempuh jalan berdasarkan Indikator Terwujudnya Kecepatan Rata-Rata TempuhKendaraan Dalam Kota, dari target 25 km/jam dapat terealisasi 23 km/jam. Faktor penghambat ditandai dengan pertumbuhan kendaraan yang tidak berimbang dengan pertambahan kapasitas jalan. Namun demikian, hal yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi dampak kemacetan. Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota diperoleh dari survey pada beberapa jalur pada saat peak hour. Faktor penghambat lainnya disebabkan oleh adanya kegiatan di luar kepentingan lalu lintas jalan yang dilaksanakan di ruas jalan dan persimpangan. Indikator Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, dari target sebanyak 500 rambu dapat terealisasi sebanyak 815 rambu. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya bantuan anggaran (DAK) dari Pemerintah Pusat. Indikator Pemeliharaan Marka Jalan, dari target seluas 6.000 m2 dapat terealisasi seluas 19.000 m2. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya bantuan anggaran (DAK) dari Pemerintah Pusat. Indikator Pemeliharaan Marka Parkir, dari target seluas 2.000 m2 dapat terealisasi 3.650 m2. Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya beberapa marka parkir yang kondisinya masih baik sehingga tidak memerlukan pengecatan ulang. Indikator Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ATCS, dari target 1 titik ATCS dapat terealisasi 2 titik ATCS. Capaian tersebut dikarenakan adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan berupa DAK. Indikator Pemeliharaan APILL ATCS, dari target sebanyak 136 titik ATCS dapat terealisasi sesuai target. Optimalisasi peralatan pemeliharaan traffic light yang ada. Indikator Tersedianya Halte Angkutan Umum, dari target sebanyak 15 halte dapat terealisasi 18 halte. Pencapaian target tersebut ditunjang oleh adanya koordinasi yang baik antar stakeholder dan adanya alokasi anggaran yang memadai. Indikator Tersedianya Fasilitas Parkir Khusus (Gedung/Taman Parkir) Kota Bandung, dari target sebanyak 1 lokasi parkir, pada tahun 2013 belum terdapat realisasi. Kendala yang dihadapi yaitu cukup sulitnya mendapatkan lokasi yang strategis untuk pengadaan gedung taman parkir. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan berbagai instansi/stakeholder untuk mendapatkan lokasi taman parkir yang memadai. Indikator Tingkat Kepemilikan/Kelulusan KIR Angkutan Umum, dari target sebesar 95% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya pemberlakuan pembatasan usia pakai kendaraan angkutan umum. Lingkungan Hidup. Keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain pengendalian sumber pencemar, II - 25


ketersediaan air baku, peningkatan RTH, penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, dan pengelolaan sampah perkotaan. Pengendalian sumber pencemar di Kota Bandung dari target sebanyak 7 perusahaan dapat terealisasi 43 perusahaan. Berdasarkan rekomendasi teknis air buangan yang dikeluarkan sebagai dasar penerbitan Ijin Pembuangan Air Buangan Ke Badan Air Penerima, dimana persyaratannya adalah limbah cairnya harus memenuhi standar baku mutu kualitas air. Persyaratan teknis untuk mendapatkan rekomendasi pembuangan air buangan ke badan air penerima adalah menyertakan hasil uji sampling kualitas limbah cair dari outlet/titik pembuangan instalasi pengolahan yang harus, memenuhi standar baku mutu. Setelah mendapatkan ijin pembuangan air buangan ke badan air penerima, perusahaan pun wajib melakukan pemantauan terhadap kualitas limbah cairnya dan harus dipastikan selalu memenuhi standar baku mutu. Ketersediaan air baku untuk penyediaan air minum di Kota Bandung dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Telah tersusunnya dokumen masterplan penyediaan air baku untuk sistem penyediaan air minum Kota Bandung. Dalam rangka pengelolaan sampah, terus didorong untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse dan recycle). Pada tahun 2013 dari target sebesar 20% dapat terealisasi sebesar 16%. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan 3R serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah dan pelaksanaan kegiatan 3R sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus baik lingkup kota maupun per wilayah dengan melibatkan stakeholder terkait. Program pelatihan pengelolaan sampah secara 3R belum optimal dan harus terus dimotivasi. Adapun solusinya adalah dengan mengefektifkan TPS 3R, pengadaan sarana untuk mendukung kegiatan 3R dipenuhi secara bertahap, pelaksanaan sosialisasi di berbagai media melalui kerjasama dengan media elektronik maupun media cetak, penyebaran leaflet/brosur, spanduk, pemasangan tong sampah di jalan utama secara bertahap, pemberian komposter dan tempat sampah terpilah kepada masyarakat secara simultan serta kerjasama dengan lembaga masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah. Pertanahan.Capaian Kerja Jumlah Bidang Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan ke BPN untuk Disertifikatkan, dari target sebanyak 150 bidang tanah dapat terealisasi sebanyak 125 bidang tanah. Faktor penghambatnya dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan pengajuan sertifikat (dokumen tanah) dan kelengkapan lainnya sesuai yang dipersyaratkan BPN, namun demikian ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan BPN. Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dlihat dari tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepemilikan akta kelahiran, dan penyusunan data base Kota Bandung. Pada tahun 2013, Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target didukung oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk Kepemilikan Akta Kelahiran, dari target sebesar 966,59 per 1.000 penduduk dapat terealisasi sebesar 929 per 1.000 penduduk. Kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang arti penting serta manfaat akta kelahiran. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke tingkat RT dan RW. Terkait dengan penyusunan database II - 26


kependudukan Skala Kota Bandung, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%. Pencapaian tersebut dikarenakan telah dilakukannya sosialisasi, operasi simpatik, operasi yustisi, dan monitoring di seluruh Kecamatan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen kuat untuk mendorong penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara lebih baik. Perempuan dan anak merupakan aspek yang perlu diberdayakan sekaligus dilindungi demi kelangsungan kesejahteraan masyarakat dan masa depan suatu bangsa. Beberapa capaian yang menunjukkan keberhasilan dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak antara lain ketercapaian Indikator Perempuan sebagai Tenaga Kerja, Indikator Angka Harapan Hidup Perempuan, Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan, Indikator Angka Harapan Hidup Laki-Laki, Indikator Angka Harapan Hidup Perempuan, Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan, peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak, dan pembentukan forum peduli anak. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Penyelenggaranurusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan urusan yang berkaitan eratdengan kemajuan dan kemapanan suatu daerah. Dengan keluarga berencana, diharapkan setiap keluarga telah memiliki gambaran akan masa depan mereka baik secara finansial, maupun secara mental dan akhirnya menuju keluarga sejahtera yang bebas dari kemiskinan materiil dan moril. Capaian penyelenggaraan urusan KB dan keluarga sejahtera dapat dilihat dari peningkatan kemandirian berKB yang mencapai 76,87 % dari target 74,90%, Prevalensi PA/PUS (Peserta KB Aktif) dari target sebesar 80,81% dapat terealisasi sebesar 80,81%, Prevalensi PA/PUS (Peserta KB Aktif Pra KS dan KS I), dari target sebesar 72,10% dapat terealisasi sebesar 76,08%, Indikator Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS 1 Alasan Ekonomi dalam Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Poktan UPPKS), dari target sebesar 55,28% dapat terealisasi sebesar 75,40%, dll. Sosial. Penyelenggaraan urusan sosial ini secara umum dapat dikatakan mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat digambarkan melalui berbagai hal seperti jumlah rumah tangga miskin, peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan, penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan, penanganan tuna susila, anak nakal korban narkotika, wanita rawan sosial, anak terlantar, korban traficking, eks penyandang WTS, dll yang menunjukkan mayoritas tercapai sesuai target. Ketenagakerjaan. Urusan ketenagakerjaan sebagai salah satu capaian bidang perekonomian Kota Bandung memiliki titik tumpu dalam peningkatan keterampilan keprofesionalisme tenaga yang ada di Kota Bandung. Dengan dukungan ketersediaan database diharapkan terjadinya peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga mendorong terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka yang merupakan indikator utama bidang ini. Berdasarkan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dari target sebesar 60,67% dapat terealisasi sebesar 63,55%. Capaian tersebut dikarenakan alumni peserta pelatihan diberikan sarana dan prasarana usaha, sehingga yang semula tidak berminat bekerja termotivasi menjadi wirausaha baru. Kota Bandung adalah kota kreatif, ada pergeseran ibu rumah tangga yang mengikuti II - 27


pelatihan menjadi wirausaha baru dan mencari pekerjaan. Indikator Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, dari target sebesar 86,54% dapat terealisasi sebesar 87,38% (5.880 perusahaan yang menerapkan K3 /6.729 jumlah perusahaan). Faktor pendorong pencapaian yaitu pada pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terus menerus kepada perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran sebagian perusahaan untuk menerapkan K3. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan pembinaan nonjusticia dan pro justicia. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Penciptaan kondisi yang kondusif dan bantuan pengembangan usaha kecil menengah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi sektor ekonomi riil di Kota Bandung. Upaya tersebut mendorong terjadinya peningkatan capaian indikator bidang koperasi dan UKM yang terdiri dari jumlah unit usaha dan jumlah koperasi yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan data yang ada, setiap tahunnya baik jumlah unit usaha maupun unit koperasi selalu men galami peningkatan dan memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2013, jumlah cakupan bina usaha menengah dan kecil teralisasi sebesar 4.581 unit dari target 4510 unit. Capaian target selama masa 2009-2013 mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha sebesar 1.401 unit usaha. Faktor pendorong capaian tersebut adalah terbukanya peluang usaha bagi produk UMKM. Selain itu jumlah koperasi aktif dan koperasi sehat dari target sebanyak 1.930 koperasi aktif dan 450 koperasi sehat dapat terealisasi sebanyak 2.061 koperasi aktif dan 475 koperasi sehat. Capaian target selama masa 2009-2013 mengalami peningkatan jumlah koperasi sehat/aktif sebesar 2.061 koperasi aktif dan 295 koperasi sehat. Capaian ini didukung oleh pembinaan Naskop, monitoring dan evaluasi, penilaian koperasi berprestasi, dan meningkatnya kinerja pengelola KSP/USP. Di samping itu terdapat faktor penghambat, antara lain: masih ada yang belum melaksanakan kewajiban RAT, belum maksimalnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi belum bisa mengkonversi ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, adanya permasalahan intern koperasi. Adapun upaya yang dilakukan terhadap faktor penghambat adalah melalui bimtek sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, pembinaan oleh Naskop, advokasi koperasi, pemberdayaan koperasi, bimbingan kepada koperasi, dan audit koperasi. Penanaman Modal. Kondisi investasi di Kota Bandung menunjukan kecenderungan yang terus membaik. Peningkatan jumlah investor di Kota Bandung memberikan gambaran meningkatnya kepercayaan publik dalam menanamkan modal yang dimilikinya. Target investasi tahun 2013 adalah sebanyak 500 investor (perusahaan) dan terealisasi sebanyak 4.233 investor (perusahaan). Capaian realisasi investasi tahun 2013 di Kota Bandung secara umum melebihi target dikarenakan iklim investasi yang kondusif, terdiri atas 4.204 perusahaan non PMA/non PMDN, 21 perusahaan berstatus PMA, dan 8 perusahaan berstatus PMDN. Kebudayaan. Penyelenggaraan urusan kebudayaanmenunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian target dari program-program yang dilaksanakan. Diantaranya adalah peningkatan upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, peningkatan pelestarian budaya lokal daerah, penghargaan di bidang budaya, perlindungan cagar budaya, peningkatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah, peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah, dan peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya. Keseluruhan target dari II - 28


indikator pelaksanaan urusan kebudayaan telah tercapai sesuai target, kecuali perlindungan cagar budaya.Dari target sebanyak 637 lokasi cagar budaya tidak dapat terealisasi sesuai target (masih tetap 99 lokasi Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bangunan Cagar Budaya). Hal tersebut dikarenakan adanya kendala bahwa mekanisme pengajuan usulan Bangunan Cagar Budaya yang harus dilindungi dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Walikota (PERWAL) dilakukan oleh tim pertimbangan bangunan cagar budaya Kota Bandung masih belum maksimal, mengingat perlu dilakukan verifikasi / recheking di lapangan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang telah terinventarisasi. Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada penyiapan mereka untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Berbagai indikator capaian kinerja di bidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi prosentase peningkatan peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan keolahragaan, prosentase peningkatan upaya revitalisasi olahraga masyarakat dan tradisional telah memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini dari target sebanyak 30 kecamatan dapat terealisasi sebanyak 30 kecamatan. Sarana olahraga masyarakat di tingkat kecamatan sampai dengan tahun 2013 secara kumulatif target tersebut sudah terpenuhi sebanyak 30 kecamatan. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian. Secara umum, ketercapaian kinerja program pada bidang ini dapat dikatakan telah berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai indikator, seperti legislasi produk hukum daerah, sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah, tingkat pelayanan bantuan hukum/penanganan perkara, pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja, tingkat pelayanan publik berbasis informasi teknologi guna mendukung Bandung Cyber City (e-Government), integrasi jaringan sistem informasi daerah, tingkat pelimpahan urusan pemerintah daerah, tingkat kinerja pelayanan perizinan satu atap, tingkat pelayanan pengaduan masyarakat, dll yang menunjukkan angka ketercapaian di atas 100%. Peningkatan juga terjadi pada penerimaan pajak dan retribusi. Peningkatan ini dapat membantu meningkatkan APBD sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja program lainnya. Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan yang perwujudannya berhubungan dengan sektor pertanian dan perkebunan mempunyai peran strategis penting tersendiri dalam pembangunan Kota Bandung. Secara umum, ketercapaian kinerja program pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah regulasi ketahanan pangan, penguatan cadangan pangan daerah, dan pengadaan lahan sawah untuk cadangan pangan daerah. Dari Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan, dari target sebanyak 2 regulasi dapat terealisasi sebanyak 4 regulasi atau tercapai sebesar 200%, yaitu: Keputusan Walikota Nomor 501/Kep.141-DisperTaPa/2013 tentang Penetapan Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Tingkat Kelurahan di Kota Bandung Pagu Raskin Kota Bandung Tahun 2013; Keputusan Walikota Nomor 501/Kep.142-Dispertapa/2013 tentang Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun Anggaran 2013; Peraturan Walikota Nomor 257 Tahun 2013 tentang Belanja Subsidi II - 29


Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan Walikota Nomor 1126 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No.257 Tahun 2013 tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2013. Untuk Indikator Pengadaan Lahan Sawah untuk Cadangan Pangan Daerah, dari target kumulatif sampai dengan tahun 2013 seluas 30 Ha, sudah terealisasi sampai dengan tahun 2012 seluas 32,8 Ha (109,33 %), sehingga pada tahun 2013 tidak ada penambahan luas lahan sawah abadi. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketercapaian program dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya adalah adanya peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan di kelurahan, meningkatnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, adanya koordinasi penanggulangan kemiskinan, penguatan lembaga ekonomi masyarakat kelurahan serta pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna. Berdasarkan indikatorindikator tersebut, dari target yang telah ditetapkan, ternyata kinerja program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini dapat direalisasikan tepat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kearsipan. Penyelenggaraan urusan kearsipan dapat dilihat berdasarkan jumlah arsiparis yang diusulkan, Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang Kompeten, Tingkat Penerapan Standar Pengelolaan Arsip, dan Tingkat Ketersediaan Sarana dan Pengolahan Data Penyimpanan Arsip (Gedung Depo Arsip Daerah). Realisasi jumlah arsiparis yang diusulkan dari target sebanyak 6 orang dapat terealisasi sesuai target. Urgensi pemenuhan Tenaga Arsiparis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang mengamanatkan perlu adanya arsiparis untuk setiap unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Indikator Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang kompeten, dari target sebanyak 80 orang dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong capaian tersebut, diantaranya peningkatan kompetensi SDM tersebut yang dilaksanakan melalui sosialisasi yang berkala/rutin guna efektivitas dalam pengelolaan arsip di unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Indikator Tingkat Penerapan Standar Pengelolaan Arsip, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Cakupan penerapan standar pengelolaan arsip tersebut meliputi sarana, SDM, gedung dan kebijakan kearsipan. Indikator Tingkat Ketersediaan Sarana dan Pengolahan Data Penyimpanan Arsip (Gedung Depo Arsip Daerah), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 50%. Kendalanya adalah belum diusulkannya anggaran penyelesaian pembangunan gedung pada tahun 2013 karena keterbatasan kemampuan APBD. Upaya yang dilakukan adalah mengusulkan kebutuhan anggaran, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Jabar. Komunikasi dan Informatika. Dalam bidang komunikasi dan informasi, pembangunan diarahkan bagi penyediaan sarana komunikasi yang efektif menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung. Indikator Tingkat Sosialisasi Informasi Pembangunan Melalui Media, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Tersosialisasinya program dan kebijakan pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat, melalui: media cetak sebanyak 8 paket, media elektronik sebanyak 24 paket, dialog TV sebanyak 57 kali, dialog radio sebanyak 23 kali, fragmen sebanyak 3 kali, runnning teks sebanyak 100 kali, iklan layanan masyarakat TV sebanyak 190 kali, radio spot sebanyak 300 kali, media tatap muka sebanyak 18 kali, dan media luar ruang sebanyak 72 spanduk. II - 30


Perpustakaan. Capaian pada urusan perpustakaan dapat digambarkan melalui berbagai hal seperti pengadaan buku-buku perpustakaan masyarakat, pengadaan buku-buku perpustakaan sekolah, dan terwujudnya gedung perpustakaan yang representatif yang ternyata menunjukkan kondisi yang cukup memuaskan. Hal tersebut dapat ditunjukkan berdasarkan angka capaian program yang menunjukkan angka lebih besar dari 100%. Sedangkan hal lain yang mempengaruhi capaian selanjutnya adalah ditunjukkan dari adanya peningkatan pemberdayaan perpustakaan umum dan mobil unit perpustakaan keliling (MUPK) dan perpustakaan elektronik keliling (Pusteling), serta dari presentase peningkatan jumlah SDM pengelola perpustakaan dan jumlah pustakawan yang mengikuti diklat nasional yang ternyata menggambarkan kondisi yang belum sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya realisasi program yang ternyata tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun target sebanyak 15 orang dapat terealisasi sebanyak 6 orang (1 Kasie di bantu dengan 2 pengelola dan 3 pustakawan). Kendala yang dihadapi adalah adanya mutasi internal pengelola perpustakaan ke seksi lain. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pegawai yang ada dan mengusulkan kembali penambahan pegawai ke BKD. Statistik. Capaian pelaksanaan pada urusan statistik dapat dilihat pada indikator tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada tersusunnya data/informasi dan statistik daerah berupa Bandung Dalam Angka, IPM, PDRB dan Profil Daerah Kota Bandung Tahun 2013. B. Fokus Layanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan aktifitas penyediaan komoditas hasil-hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas serta pengembangan usaha budidaya perikanan dengan pemilihan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa dikembangkan dilahan sempit. Pelaksanaan urusan ini dapat dilihat dari meningkatnya volume pemasaran produk perikanan, produksi ikan konsumsi, dan produksi ikan hias. Peningkatan Volume Pemasaran Produk Hasil Perikanan dari target sebanyak 137.686 kg dapat terealisasi sebanyak 157.655 kg atau 114,35%. Untuk Produksi Ikan Konsumsi, dari target sebanyak 2.500 ton dapat terealisasi sebanyak 2.575 ton. Untuk Produksi Ikan Hias, dari target sebanyak 721.100 ekor dapat terealisasi sebanyak 734.838 ekor. Dalam upaya meningkatkan pemasaran produk hasil perikanan yang terjamin kualitasnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun Pasar Ikan Higienis (PIH) di Pasar Induk Gedebage, sehingga tersedia hasil perikanan yang lebih terjamin kualitasnya, aman di konsumsi, serta dapat meningkatkan konsumsi ikan per kapita masyarakat Kota Bandung, dari 30,28 kg/kapita/tahun pada tahun 2012 menjadi 31,76 kg/kapita/tahun pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 4,89%. Pertanian. Penyelenggaraan pembangunan urusan pertanian diarahkan untuk meningkatkan aktifitas penyediaan komoditas hasil-hasil pertanian yang berkualitas serta pengembangan usaha pertanian dengan pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta usaha pengolahan produk pertanian. Pelaksanaan urusan pertanian dapat dilihat berdasarkan jumlah kasus penyakit zoonosa, peningkatan volume pemasaran produk hasil tanaman pangan, peningkatan volume pemasaran produk hasil peternakan, produktivitas tanaman padi, produktivitas tanaman II - 31


palawija, produktivitas tanaman hortikultura, produktivitas tanaman hias, populasi ternak sapi, dan populasi ternak domba. Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan pertanian pada tahun 2013 dapat terealisasi melebihi target. Pariwisata. Potensi daya tarik wisata alam maupun budaya yang dimiliki Kota Bandung telah berkembang menjadi suatu aktivitas yang bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan bidang pariwisata dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan wilayah jika dikelola dan direncanakan dengan baik terutama pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah destinasi wisata. Pada tahun 2013 data menunjukan jumlah wisatawan dari target 3.485.553 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.897.429 jiwa, terdiri atas: a. Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara yang Menginap, dari target sebanyak 3.295.666 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.726.447 jiwa. b. Indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap, dari target sebanyak 189.887 jiwa dapat terealisasi sebanyak 170.982 jiwa. Secara keseluruhan target kunjungan wisatawan sebanyak 3.485.553 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.897.429 jiwa. Namun dari komposisi realisasi jumlah wisnus targetnya dapat terlampaui sementara jumlah wisman tidak mencapai target yang diharapkan, hal ini dikarenakan:  Masih kurangnya promosi pariwisata Kota Bandung yang langsung dilaksanakan di luar negeri, mengingat perlu pembiayaan yang besar.  Wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Bandung mayoritas rumpun Melayu (Malaysia, Singapura) dimana saat ini jalur penerbangan dari dan ke Bandung bisa dilakukan dalam 1 (satu) hari pulang pergi, sehingga banyak wisman yang datang ke Bandung namun tidak menginap. Perindustrian. Pada tahun 2013 dari target pertumbuhan industri yang berkembang di Kota Bandung sebesar 654 unit usaha, dapat terealisasi 1.321 unit usaha. Faktor pendorong tercapainya pertumbuhan industri dengan adanya sumber daya manusia IKM yang kreatif dan pangsa pasar yang luas. Namun masih tedapat kendala berkaitan dengan modal kerja yang terbatas, harga bahan baku yang fluktuatif, terkadang ketersediaan sulit didapat, akses terhadap media promosi dan pemasaran masih terbatas, serta upaya pemecahan masalah dengan melakukan kemitraan dengan sumber-sumber permodalan, bahan baku, kegiatan promosi, dan pameran. Perdagangan. Pengembangan ekonomi masyarakat yang bertumpu kepada sektor perdagangan hingga saat ini telah memberikan muatan balik yang seimbang antara aliran barang yang masuk dengan yang keluar dari pusat pasar di Kota Bandung. Pelaksanaan urusan ini dapat dilihat dari cakupan bina kelompok pedagang/usaha non formal, jumlah pedagang kecil formal, serta jumlah pasar tradisional yang sehat dan berwawasan lingkungan. Untuk Indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal, dari target sebanyak 71.204 unit usaha dapat terealisasi sebanyak 71.744 unit usaha. Capaian tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah pedagang/usha non formal melebihi target selama masa tahun 2009-2013, terdapat peningkatan sebesar 540 jumlah pedagang/usaha non formal. Dalam hal Jumlah Pedagang Kecil Formal, dari target sebanyak 7.970 pedagang dapat terealisasi sebanyak 14.831 pedagang. Faktor pendorong peningkatan jumlah pedagang kecil formal adalah adanya iklim usaha yang baik dan didukung dengan adanya regulasi di bidang perdagangan sehingga tercipta kepastian hukum di dalam melaksanakan usaha perdagangan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu masih II - 32


adanya pelaku usaha di bidang perdagangan non formal yang kurang memahami regulasi perdagangan dalam memformalkan usaha perdagangannnya. Penyelesaian masalahnya adalah dengan sosialisasi regulasi (perda dan perwal) yang membidangi perdagangan. Untuk Jumlah Pasar Tradisional Sehat yang Berwawasan Lingkungan, dari target sebanyak 4 pasar (Pasar Kosambi, Pasar TPU Kota Kembang, Pasar Sukahaji, dan Pasar TPU Gang Saleh) dapat terealisasi sebanyak 6 pasar. Capaian target pelaksanaan kegiatan yang di luar target sesuai dengan apa yang menjadi target RKAP PD. Pasar Bermartabat tahun 2013, yaitu rehab 6 pasar: Pasar Anyar, Pasar Sadang serang, Pasar Kosambi, Pasar Jatayu, Pasar Pamoyanan, dan Pasar Moh. Toha. Namun secara kumulatif, jumlah pasar tradisional sehat yang berwawasan lingkungan telah mencapai 37 pasar sampai dengan tahun 2013. Transmigrasi. Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Capaian pelaksanaan urusan ketransmigrasian dapat dilihat pada tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi dan tingkat partisipasi transmigran swakarsa. Berdasarkan Indikator Tingkat Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Lokasi Transmigrasi, dari target sebesar 50,00% dapat terealisasi sebesar 33,33% (1 kesepakatan dengan pemda lokasi transmigrasi/3 lokasi penjajagan lokasi transmigrasi). Faktor penghambat dari pencapaian target, yaitu: dari target 10 KK yang diberangkatkan hanya 3 KK/10 jiwa yang bisa berangkat, karena lokasi transmigrasi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara belum rampung sehingga pemberangkatan transmigran ditunda. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi. Untuk Indikator Tingkat Partisipasi Transmigran Swakarsa, dari target sebesar 16%, pada tahun 2013 belum terdapat realisasi. Kendala pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah tidak adanya penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dalam alokasi target. Program Transmigrasi Swakarsa tidak dilaksanakan karena program tersebut telah dihapuskan oleh Kemenakertrans. 2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan wilayah lain yang berdekatan, nasional ataupun internasional.Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikatorpengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita,produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada tahun 2012 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 60,57% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Bandung sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2012 pengeluaran konsumsi rumah tangga (atas dasar harga berlaku) di Kota Bandung mencapai Rp 67.306,69 milyar yang meningkat sekitar 15,32% dari tahun sebelumnya.

II - 33


Tabel 2.15 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Tahun 2009*)

2010*)

2011*)

2012**)

43.136,26

50.374,67

58.363,29

67.306,69

21.085,55

25.224,68

28.068,96



Makanan

18.081,11



Non Makanan

25.055,14

29.289,12

33.138,61

39.237,73

70.281,16

82.002,18

95.612,86

111.121,55

Produk Domestik Regional Bruto

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota BandungTahun 2009-2012 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Tabel 2.16 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) Kelompok Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga  

Makanan Non Makanan

Produk Domestik Regional Bruto

Tahun 2009*) 19.303,12

2010*) 20.995,85

2011*) 22.988,97

2012**) 24.901,53

8.215,33

8.736,11

9.400,39

9.697,99

11.087,79

12.259,73

13.588,58

15.203,54

29.228,27

31.697,28

34.463,63

37.558,32

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2009-2012 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan. Sejak tahun 2009 konsumsi non makanan memiliki proporsi yang lebih besar daripada konsumsi makanan.Pada tahun 2009konsumsi non makanan mencapai Rp 25.055,14 milyar dan meningkat menjadi Rp 39.237,73 milyar pada tahun 2012 (atas dasar harga berlaku).Komposisi pengeluaran non makanan yang makin besar menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Tabel 2.17 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2009-2012 (%) Kelompok Pengeluaran

Tahun 2010

2011

2012

2013

Atas Dasar Harga Berlaku  Makanan  Non Makanan TOTAL

41,91 58,09 100,00

41,85 58,15 100,00

43,29 56,71 100,00

41,70 58.30 100,00

Atas Dasar Harga Konstan  Makanan  Non Makanan TOTAL

42,56 57,44 100,00

41,61 58,39 100,00

40,89 59,11 100,00

38,94 61,06 100,00

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2009-2012 (olahan)

II - 34


Pertumbuhan Ekonomi.Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2008–2012) menunjukkan peningkatan yang positif. Jika pada tahun 2008 LPE Kota Bandung mencapai 8,17 %, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 8,98 %. Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja LPE secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi secara nasional. Selama periode 2008-2012, rerata LPE Kota Bandung mencapai 8,62%, sedangkan rerata LPE nasional secara periode 2009-2013 hanya berada di kisaran 5,89%. Grafik 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2012 dan Perbandingannya dengan Tingkat Nasional (%) Keterangan: LPE Kota Bandung 2008-2012 (Sumber: BPS Kota Bandung).

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

2008

2009

2010

2011

2012

Kota Bandung

8.17

8.34

8.45

8.73

9.40

Nasional

6.00

4.60

6.10

6.50

6.23

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur utama yang berperan penting dalam aspek daya saing daerah merupakan sarana dan prasarana yang terkait dengan sistem transportasi. Wilayah Kota Bandung secara regional sangat bergantung kepada sarana transportasi jalan raya yang menjangkau hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Bandung. Selain keberadaan sarana transportasi jalan raya, moda transportasi udara dan kereta api ikut berperan dalam pengembangan wilayah Kota Bandung. Untuk wilayah udara, keberadaan Bandara Husein Sastranegara merupakan simpul penting pengangkut orang maupun barang baik yang bersifat domestik maupun internasional. Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, salah satu kunci pencapaian daya saing daerah adalah dengan melihat perkembangan sektor transportasi. Peningkatan pada sektor ini mutlak membutuhkan suatu terobosan berarti dalam mengatur perkembangan Kota Bandung yang sudah semakin tidak terarah.

II - 35


Indikator Panjang Jalan yang Dibangun (dari APBD/APBN), dari target sepanjang 800 m dapat terealisasi sepanjang 1.336 m, terdiri atas pembangunan jalan baru dengan lokasi di jalan inspeksi Sungai Cidurian. Indikator Panjang Jalan yang Ditingkatkan, dari target sepanjang 130.000 m dapat terealisasi sepanjang 164.540 m.Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan paket kegiatan pembangunan lalan sepanjang 154.432 m dan pekerjaan peningkatan kondisi jalan yang terdapat pada paket kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 10.108 m. Indikator Jalan yang Dipelihara, dari target sebesar 225.000 m2 dapat terealisasi sebesar 261.002,56 m2. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif pekerjaan paket kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan melalui kontraktual sebesar 116.523,56 m2 dan melalui swakelola sebesar 144.479 m2. Cakupan Pelayanan Air Minum, dari target sebesar 72,00% dapat terealisasi sebesar 70%.Adapun yang menjadi faktor penghambat tercaainya target antara lain disebabkan oleh: (1) kebijakan dengan instansi/SKPD terkait perijinan dll; (2) pemberhentian sementara; (3) eks pelanggan mengundurkan diri. C. Fokus Perindustrian Kota Bandung juga dikenal dengan keberadaan beberapa sentra industri dan perdagangan. Sentra dalam hal ini diartikan sebagai tempat atau lokasi usaha tertentu yang menghasilkan produk yang relatif sama. Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2013, terdapat kawasan-kawasan strategis yang termasuk dalam kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kota Bandung. Kawasan strategis ini diantaranya adalah 7 (tujuh) sentra industri yang meliputi (i) Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut, (ii) Sentra Boneka Sukamulya, (iii) Sentra Rajutan Binongjati, (iv) Sentra Tekstil Cigondewah, (v) Sentra Kaos Surapati, (vi) Sentra Jeans Cihampelas, serta (vii) Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu. D. Fokus Iklim Berinvestasi Angka Kriminalitas. Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas suatu daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Jumlah dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang terpenting dan digunakan untuk membiayai atau menutupi pengeluaran daerah. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari adanya perubahan open-list system menjadi closed-list system. Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke Daerah. Dalam hal ini, kebijakan taxing power kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat II - 36


dipungut oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebanyak 11 jenis. Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Bumi Bangunan; (8) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (9) Pajak Air Tanah. Tabel 2.18 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) No

Uraian

Tahun Anggaran 2013Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan (Rp) (Rp)

%

1

Pajak Hotel

148.000.000.000,00

177.490.303.830,00

119,93

2

Pajak Restoran dan Rumah Makan

102.000.000.000,00

118.700.322,856,00

116,37

3

Pajak Hiburan

35.500.000.000,00

37.767.188.531,00

106,39

4

Pajak Reklame

18.500.000.000,00

17.603.910.300,00

95,16

5

Pajak Penerangan Jalan

121.500.000.000,00

135.297.036.036,00

111,36

6

Pajak Parkir

7

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Air Tanah

7 8

Jumlah

7.500.000.000,00

7.796.908.376,00

103,96

277.000.000.000,00

280.119.269.023,00

101,13

350.000.000.000,00

415.761.410.854,00

118,79

3.000.000.000,00

3.566.097.210,00

118,87

1.063.000.000.000,00

1.194.102.447016,00

112,33

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan perolehan Pajak Daerah realisasinya melampaui target yang ditetapkan sebesar 112,33%. Dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung hanya Pajak Reklame yang tidak mencapai target yang ditetapkan.Pajak Hotel realisasinya melampaui target sebesar 119,93% dari yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya penambahan hotelhotel baru dan meningkatnya okupansi hotel. Kondisi ini tidak terlepas dari makin meningkatnya fungsi dan citra Kota Bandung sebagai kota perdagangan dan pariwisata, serta didukung oleh banyaknya event yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 2013. Realisasi Pajak Restoran juga melampaui target pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah restoran dan rumah makan baru serta penerapan Pajak Restoran atas Jasa Boga/Catering sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai yang dimulai pada tahun 2012. Pajak Hiburan meningkat melebihi target akibat adanya event yang dilaksanakan di Kota Bandung, yang berdampak terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap hiburan, serta ditunjang dengan peningkatan kualitas pelayanan dari pengelola hiburan. Di sisi lain, Pajak Penerangan Jalan juga melebihi target sebesar 111,36% dari yang telah ditetapkan karena adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap layanan penerangan jalan. Pajak Parkir pada tahun 2013 juga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 103,96%. Kondisi ini dikarenakan adanya peningkatan okupansi parkir, serta penyesuaian tarif parkir. PBB, BPHTB, dan pajak air tanah pun melebihi target masing-masing sebesar 101,13%, 118,79%, dan 118,87%. Satusatunya jenis pajak daerah yang tidak mencapai target adalah Pajak Reklame sebesar 95,16%. Ini terutama akibat adanya kebijakan moratorium pemasangan reklame.

II - 37


Retribusi daerah memiliki posisi yang strategis bagi kegiatan pembangunan daerah. Dalam upaya mengelola urusan pemerintah daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan dan salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (6) Retribusi Bidang Perhubungan; (7) Retribusi Rumah Potong Hewan; (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (9) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (10) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; serta (11) Retribusi Ijin Trayek. Tabel 2.19 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) No

Anggaran Pendapatan (Rp)

Uraian

1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2

Tahun Anggaran 2013 Realisasi Pendapatan % (Rp)

SKPD Dinkes, RSUD, RSKGM, RSKIA, Distan KP

13.631.292.425,00

12.409.539.500,00

91,04

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

3.003.450.000,00

3.432.061.500,00

114,27

3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6.855.000.000,00

5.276.310.000,00

76,97

Dishub & UPP

4

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

6.887.000.000,00

5. 438.314.700,00

78,96

Dishub, UPP, BPPT

5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

950.000.000,00

592.663.460,00

62,39

Dinas PP Kebakaran

6

Retribusi Bidang Perhubungan

10.888.674.500,00

8.047.079.840,00

73,90

Dishub & UPP

7

1.640.622.000,00

1.293.910.000,00

78,87

Dispertapa

160.189.500,00

891.892.000,00

556,77

Dispora

53.000.000.000,00

73.818.256.905,00

139,28

BPPT

10

Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

3.700.000.000,00

4.140.703.379,00

111,91

BPPT

11

Retribusi Izin Trayek

100.000.000,00

167.620.000,00

167,62

Dishub, BPPT

100.816.228.425

115.508.351.284

114,57

8 9

Jumlah

Diskamtam

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa total perolehan retribusi daerah telah melebihi target sebesar 14,57%. Adapun beberapa retribusi yang melebihi target yang telah ditetapkan, antara lain: a) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan dengan perolehan sebesar Rp3,432 miliar dari target sebesar Rp3,003 miliar. Retribusi ini berhasil melebihi target dikarenakan II - 38


b)

c)

d)

e)

optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman melalui media massa/elektronik dan tatap muka dengan warga masyarakat dan perangkat pemerintah kewilayahan, serta adanya kesadaran ahli waris terhadap keberadaan makam keluarganya. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan perolehan sebesar Rp891 juta dari target sebesar Rp160 juta. Retribusi ini melebihi target dikarenakan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi IMB yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan capaian Rp73,818 miliar dari target sebesar Rp53 miliar atau mencapai 139,28%. Retribusi ini melebihi target dikarenakan adanya peningkatan permohonan IMB, khususnya bangunan hotel dan apartemen. Retribusi Izin Gangguan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan capaian sebesar Rp4,140 miliar dari target sebesar Rp3,7 miliar atau mencapai 111,91%. Faktor pendorong capaian retribusi ini adalah banyaknya pelaku usaha formal yang tumbuh di Kota Bandung sejalan dengan terus berkembangnya perekonomian Kota Bandung. Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dari Dinas Perhubungan dengan capaian sebesar Rp167 juta dari target sebesar Rp100 juta atau mencapai 167,62%. Retribusi ini melebihi target sehubungan dengan adanya penambahan trayek baru, seperti halnya taksi.

sedangkan retribusi yang tidak mencapai target, antara lain: A. Retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh dinas kesehatan, rsud ujung berung, rskgm, rskia, dan dinas pertanian dan ketahanan pangan dengan capaian sebesar Rp12,409juta dari target sebesar Rp13,631 juta atau mencapai 91,04%; B. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh dinas perhubungan dan unit pelayanan parkir dengan capaian sebesar Rp5,28 miliar dari target sebesar Rp6,85 miliar atau tercapai sebesar 76,97%. Penyebab tidak tercapainya target retribusi adalah penambahan target parkir pada dinas perhubungan dikarenakan bertambahnya target pad, namun kurang diiringi ketersediaan lahan parkir yang proporsional; C. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola oleh dinas perhubungan dengan capaian Rp5,44 miliar dari target sebesar Rp6,88 miliar atau tercapai sebesar 78,96%. Retribusi tersebut belum mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan, serta menurunnya jumlah kendaraan yang numpang uji di kota bandung; D. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikelola dinas penanggulangan dan pencegahan kebakaran dengan perolehan sebesar Rp592 juta dari target sebesar Rp950 juta atau tercapai sebesar 62,39%. Retribusi tersebut belum dapat memenuhi target dikarenakan kenaikan target pad yang masih relatif tinggi, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan kebakaran; E. Retribusi bidang perhubungan yang dikelola oleh dinas perhubungan dan unit pelayanan parkir dengan capaian sebesar Rp8,047 miliar dari target sebesar Rp10,88 miliar atau tercapai sebesar 73,90%. Retribusi tersebut belum memenuhi target dikarenakan belum optimalnya dalam pengelolaan retribusi di lapangan, serta masih kurangnya kesadaran pengemudi angkutan umum untuk mentaati aturan;

II - 39


F.

Retribusi rumah potong hewan yang dikelola oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan dengan perolehan sebesar Rp1,29 miliar dari target sebesar Rp1,64 atau tercapai sebesar 78,87%. Hal tersebut disebabkan oleh: a) keberadaan sapi lokal atau pasokan dari daerah yang terbatas, b) kebijakan pemerintah pusat untuk sapi impor dibatasi kuotanya, serta c) ada sebagian pengguna rph kota bandung yang pindah ke rph kabupaten bandung;

Nilai Investasi Kondisi investasi di Kota Bandung menunjukan kecenderungan yang terus membaik meskipun masih dibawah nilai yang ditetapkan. Peningkatan jumlah perusahaan yang dijalankan memberikan gambaran meningkatnya kepercayaan publik dalam menanamkan modal pada berbagai bidang di Kota Bandung. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun asing atau luar negeri secara jumlah memang mengalami peningkatan, namun secara nilai tidak terlalu meningkat. Tabel 2.20 Kondisi Investasi Kota Bandung TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

JUMLAH PROYEK 2,865 2,892 2,898 2,503 2,921 4,448 4,220 2,840 6.671

TOTAL PMA, PMDN & NON PMA/ PMDN JUMLAH INVESTASI JUMLAH TKI JUMLAH (Rp) (ORG) TKA (ORG) 3,569,912,417,935 14,742 4,111,487,155,198 22,406 52 5,527,203,586,723 16,968 14 6,294,033,118,446 15,715 19 2,345,292,248,330 17,445 11 16,573,918,395,952 26,769 12 13,591,014,304,216 79,139 67 3.362.168.672.173 13,144 40 5.977.939.300.460

Sumber: Bidang Penanaman Modal, Bappeda, 2013

E. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan). Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

II - 40


Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2011-2013 No

Uraian Pendidikan (penduduk usia>10th dan Ijazah tertinggi)  Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD  SD/MI/sederajat  SMP/MTs/sederajat  SLTA/sederajat  Perguruan Tinggi

2013*

Peningkatan/ Penurunan Periode 20122013 (%)

2011

2012

174.292

191.141

224.078

17,23

502.426 393.689 655.857 282.591

482.763 409.741 661.857 292.142

501.285 411.969 743.328 257.978

3,84 0,54 12,31 -11,69


Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, selama periode 2012-2013 menunjukkan terjadinya peningkatan untuk semua level pendidikan, kecuali perguruan tinggi. Penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD mengalami peningkatan dari 191.141 orang pada tahun 2011, menjadi 224.078 orang pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 17,23%. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijasah tertinggi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SLTA/sederajatmengalami kenaikan, kecuali Perguruan Tinggi yang mengalami penurunan. Penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijasah tertinggi SLTA/sederajat mengalami kenaikan dari 661.857 orang di tahun 2012 menjadi 743.328 orang pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 12,31%.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan. Proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Bandung dalam jangka panjang. Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat diharapkanjugadapat terbentuk insan Kota Bandung yang cerdas intelektual, emosional dan sosial, serta spiritual. Dinamika yang berkembang saat ini, aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan sentral dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013 dan realisasi RPJMD.

II - 41


TABEL 2.22 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

N O

1 1 2 3

URUSAN/ PROGRAM

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2013

INDIKATOR

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

5 6 7 8 9

Angka Partisipasi Kasar SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung) Angka Partisipasi Kasar SD/MI (khusus Kota Bandung) Angka Partisipasi Murni SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung) Angka Partisipasi Murni SD/MI (khusus Kota Bandung) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (khusus Kota Bandung) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (khusus Kota Bandung) Angka Putus Sekolah SD/MI

10

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

11

Rehabilitasi total SD/MI

12

Rehabilitasi total SMP/MTs

13

Rehabilitasi berat SD/MI

14

Rehabilitasi berat SMP/MTs

15

Rehabilitasi sedang SD/MI

16

Rehabilitasi sedang SMP/MTs

17

Rehabilitasi ringan SD/MI

18

Rehabilitasi ringan SMP/MTs

19

23

Pembangunan ruang kelas baru SD/MI Pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs Sekolah gratis SD/MI

24

Sekolah gratis SMP/MTs

25

20 21 22

27 28

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 TARGET RKPD TAHUN 2013

REALISAS I RKPD TAHUN 2013

TINGKAT REALISAS I (%)

SKPD PENANG GUNG JAWAB

URUSAN PENDIDIKAN

4

26

REALIS ASI TARGET KINERJ A HASIL PROGRA M DAN KELUAR AN TAHUN 2012

Program Pendidikan Menengah

131,05 %

131,05

131,05

131,05

100

Disdik

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

123,13 %

123,13

123,13

123,13

100

Disdik

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

116,16 %

116,16

116,16

116,16

100

Disdik

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

0,001 %

0,001

0,001

0,001

100

Disdik

0,02

0,02

0,02

100

Disdik

0

0

0

-

Disdik

0,02 % 0 SD/MI 0 SMP/MTs

0

0

0

-

Disdik

100

60

0

0

Disdik

40

40

66

165

Disdik

60 SD/MI

256

60

215

358.,33

Disdik

40 SMP/MTs

126

40

167

417,5

Disdik

0 SD/MI

18

0

0

100

Disdik

0 SMP/MTs

14

0

0

100

Disdik

106

50

68

136

Disdik

60 SD/MI 40 SMP/MTs

50 RKB SD/MI 20 RKB SMP/MTs 80 %

45

20

38

190

Disdik

65,00

80,00

80,00

100

Disdik

90 %

80,00

90,00

90,00

100

Disdik

95 %

95,00

95,00

95,00

100

Disdik

95 %

95,00

95,00

95,00

100

Disdik

Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/ SMK (khusus Kota Bandung) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/ SMK (khusus Kota Bandung) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

98,96 %

98,92

98,96

98,96

100

Disdik

90,59 %

88,19

90,59

90,59

100

Disdik

0,10

0,05

0,05

100

Disdik

0,05 %

II - 42


N O

URUSAN/ PROGRAM

29

INDIKATOR

31

Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri Rehabilitasi total SMA/SMK/MA

32

Rehabilitasi berat SMA/SMK/MA

33

Rehabilitasi sedang SMA/SMK/MA

34

Rehabilitasi ringan SMA/SMK/MA Pembangunan ruang kelas baru SMA/SMK/MA

30

35 36

Pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK Negeri

37

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri

38

39 40 41 42

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

43 44

46 47 48

50

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2

URUSAN KESEHATAN

1

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Program Peningkatan

2

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 SKPD PENANG GUNG JAWAB

TARGET RKPD TAHUN 2013



65,00

65,00

100

Disdik

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

0

0

0

100

Disdik

10 SMA/SMK/ MA 5 SMA/SMK/ MA 0

24

10

24

240

Disdik

50

5

5

100

Disdik

50

0

0

100

Disdik

15 RKB SMA/SMK/ MA 1 SMA/SMK Negeri (SMKN 16 Cidadap) 95 %

50

15

0

0

Disdik

0

1

1

100

Disdik

85,00

95,00

95,00

100

Disdik

1 (SMPN 53 Mandalajat i)

1 (SMPN 53 Mandalajat i)

100

Disdik

65,00

55,00

84,62

Disdik

65 % 100 % 0

1 (SMPN 54 Gedebage)

Angka Partisipasi Kasar PAUD

65,00

1 (SMPN 53 Mandala jati) 55,00

Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kejar Paket A,B, C) Manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan kualitas penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional/Ujian Akhir Sekolah (UAN/UAS) Tingkat kelulusan SD/MI

65 %

55,00

65,00

65,00

100

Disdik

98 %

96,00

98,00

98,00

100

Disdik

99 %

94,00

99,00

99,00

100

Disdik

100,00

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

100,00

100,00

100,00

100,00

100

Disdik

99,80

99,70

99,80

99,80

100

Disdik

99,00

96,00

99,00

99,00

100

Disdik

400

300

300

100

Disdik

1

0

0

100

100,00

80,00

100,00

89,00

89

Disdik

100,00

80,00

100,00

80,00

80

Disdik

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Tingkat kelulusan SMP/MTs Tingkat kelulusan SMA/MA/SMK

45

49


REALIS ASI TARGET KINERJ A HASIL PROGRA M DAN KELUAR AN TAHUN 2012 55,00

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penerimaan siswa baru Merger dan regrouping SD Negeri Tersusunnya regulasi kebijakan pendukung Bandung Agamis Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik

300 -

II - 43


Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM Dinkes, RSUD, RSKIA

N O

3

4 5 6 7 8

9

10

11

12

3 1

2

URUSAN/ PROGRAM

Pelayanan Kesehatan Anak Balita; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskemas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya; Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata; Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangun Bangunan


INDIKATOR

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 %

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Posyandu Aktif Cakupan UniversalChildImunization (UCI)





100,00

100,00

100


Dinas Kesehata n, RSUD, RSKIA, RSKGM

50 %

65,70

50,00

65,70

131,40

Dinkes

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

Dinkes

151

151

151

100

Dinkes

88 %

87,82

88,00

88,05

100,06

Dinkes

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat

75 %

68,20

75,00

73,40

97,86

Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM Dinkes

Rumah sakit yang terakreditasi

17 rumah sakit

19

17

17

100

11 puskesmas

10

11

11

100

57 puskesmas, 3 rumah sakit

73 puskesm as, 3 rumah sakit

57 puskesmas , 3 rumah sakit

73 puskesmas

128,07; 0

Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM

BPPT

151 kelurahan

Inspeksi tempat-tempat umum Terpenuhinya ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD) Fasilitas kesehatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penataan penyelenggaraan reklame melalui perijinan (6.000 reklame terdata)

75,00

104,37

75,00

92,33

123,11

Terwujudnya pembangunan SUS Gedebage

100 %

86,74

100,00

Telah tercapai Pembangu -nan Fisik 73%

73

II - 44


Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM Dinkes

Distarcip

N O

3 4 5

URUSAN/ PROGRAM

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6 7 8 9


INDIKATOR

Panjang jalan yang ditingkatkan

130.000 m

Panjang jalan yang dibangun (dari APBD/APBN) Luas jalan yang diserahkan dari pengembang perumahan ke Pemerintah Kota Bandung (hasil verifikasi fasos fasum)

800 m

Panjang jalan yang dipelihara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengendalian Banjir

Jumlah penerangan jalan umum yang dibangun Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara Panjang tanggul saluran/sungai yang terpelihara

REALIS ASI TARGET KINERJ A HASIL PROGRA M DAN KELUAR AN TAHUN 2012 74.512,6 2 2.661

67.300 m2 (Perumahan Adipura)

0

225.000 m2

146.672, 6 664

300 titik PJU





130.000

164.540

126,57

DBMP

800

1.336

167

DBMP

67.300 (Perumaha n Batunungg al) 225.000

0

0

116,00

DBMP

300

261.002, 56 6.433

2.144,33

DBMP

Distarcip , DBMP

3000 titik PJU 6750 m

3.972

3.000

1.703

56,77

DBMP

7.509,5

6.750

7.354,10

108,95

DBMP

10

Panjang saluran/sungai yang dibersihkan untuk keamanan lingkungan sungai

6000 m

7.754,5

6.000

14.293,50

238,22

DBMP

11

Panjang saluran/sungai yang direhabilitasi Jumlah lokasi banjir yang ditangani secara permanen dan tidak permanen di Kota Bandung Panjang saluran drainase yang ditingkatkan Panjang saluran drainase yang dipelihara Panjang trotoar yang ditingkatkan Panjang saluran irigasi/sungai yang dibersihkan untuk kelancaran pengairan air sungai

3500 m

4.921,5

3.500

7.256,70

207,33

DBMP

9 lokasi banjir

9

9

9

100

DBMP

15000 m

14.705,3

15.000

55.870

372.47

DBMP

92.380

3.000

7.474,55

DBMP

53.769,9 8 3.102

15.000

224.236, 50 56.291

375,27

DBMP

2.500

4.890

195,6

DBMP

12 13 14

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

15 16

17 18

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

19 20

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

4

URUSAN PERUMAHAN

1

Program Pengembangan Perumahan; Program Lingkungan Sehat Perumahan;

2

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

3

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

3000 m 15000 m 2500 m

Cakupan pelayanan air minum

72 %

72,43

72,00

70,00

97,22

PDAM

Tingkat kepuasan pelayanan air bersih PDAM Cakupan pelayanan air limbah

80 %

56,76

80,00

66,00

82,50

PDAM

66 %

61,90

66,00

66,00

100

Panjang jalan yang direhabilitasi

2500 m

5.309,5

2.500

20.902,70

836.11

Fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Penyiapan lahan dan pembangunan 1 Twin Blok Rusunawa 800 makam

Penyiapan lahan dan pembangu -nan 2 Twin Block Rusunawa

Penyiapan lahan dan pembangu -nan 2 Twin Blok Rusunawa 1.291

100

Distarcip , DPKAD, DBMP

924

Penyiapan lahan dan pembangu -nan 1 Twin Blok Rusunawa 800

161,38

Diskamt am

100

125

1.695

1.356

Mengembangkan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan Rumah layak huni (memenuhi sistem proteksi kebakaran sesuai norma, standar, prosedur dan manual pencegahan kebakaran pada bangunan baru)

125 bangunan

II - 45


PDAM, BPLH, Distarcip DBMP

DPPK

N O

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

4

Terbangunnya pos wilayah

5

Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran

6

5 1

2 3

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


3 poswil 90 kejadian kebakaran ± Rp 7.240.000.00 0

Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UndangUndang Penataan Ruang

Sosialisasi

1 2

3

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Kerjasama Pembangunan; Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Sosial dan Budaya; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang; Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

7

URUSAN PERHUBUNGAN

1

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3





3

0

0

DPPK

137

90

131

145,56

DPPK

± 7.985.00 0. 000

± 7.240.000. 000

± 27.350. 000.000

377,76

DPPK

Sosialisasi

Proses Penetapan PERDA

-

Bappeda , Distarcip

100,00

95,00

95

Distarcip

Pemanfaatan ruang yang tertib

100 %

Perda RDTRK belum ditetapk an 95,00

Pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib

100 %

56,72

100,00

88,00

88

Distarcip

-

-

-

-

Bappeda , Distarcip

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

Bappeda

95 %

100,00

95,00

95,00

100,00

Bappeda

≥ 30,00 %

34,42

≥ 30,00

48,31

161,.03

Bappeda

0 koridor

1

0

0

100

Dishub

25 km/jam

23

25

23

100

Dishub

500 rambu

625

500

815

163

Dishub

Mewujudkan perencanaan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang* 6

REALIS ASI TARGET KINERJ A HASIL PROGRA M DAN KELUAR AN TAHUN 2012 0

-%

Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah Tingkat akomodasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat akomodasi usulan musrenbang kota dan reses DPRD dalam RKPD

Terwujudnya angkutan umum massal di 2 koridor (CibiruCibeureum, CicaheumCibeureum via jalur tengah) Terwujudnya kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

II - 46


4

Pemeliharaan marka jalan

6000 m2

REALIS ASI TARGET KINERJ A HASIL PROGRA M DAN KELUAR AN TAHUN 2012 11.059

5

Pemeliharaan marka parkir

2000 m2

2.000

2.000

3.650

132,50

Dishub

6

Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) ATCS Pemeliharaan APILL ATCS

1 titik ATCS

0

1

2

-

Dishub

136 titik ATCS

136

136

136

100

Dishub

Tersedianya halte angkutan umum Tersedianya fasilitas parkir khusus (gedung/taman parkir) Kota Bandung Tingkat kepemilikan/kelulusan KIR angkutan umum

15 halte

15

15

18

120

Dishub

1 lokasi parkir

0

1

0

0

Dishub

95

95

95

100

Dishub

7 perusahaan

7

7

43

614,28

BPLH

63.949 kendaraan

104.373

63.949

96.797

151,36

BPLH, Dishub

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

PDAM, BPLH

2000 sumur resapan

5.593 sumur resapan dan 33.464 lubang biopori

2.000

-

BPLH

2 sumur resapan 2500 titik air tanah 20 %

5

2

26.871 sumur resapan dangkal dan 305.193 lubang biopori 3

150

BPLH

878

2.500

878

35,12

BPLH

16,00

20,00

16,00

80,00

Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA

30 %

69,00

30,00

74,00

246,67

Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan

40 %

0,00

40,00

0,14

-

PD Kebersih an, BPLH PD Kebersih an, BPLH PD Kebersih an, BPLH

N O

URUSAN/ PROGRAM

7 8 9

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan;

10

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

8

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup; Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1

2

3

4

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5 6 7

8

9

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

INDIKATOR

Pengendalian pada sumber pencemar (dari 250 sumber pencemar) Jumlah kendaraan di Kota Bandung yang telah diuji emisi

Tersusunnya masterplan penyediaan air baku untuk sistem penyediaan air minum Kota Bandung Terbangunnya sumur resapan

Terlaksananya konservasi dan pelestarian sumberdaya air Penertiban pengambilan air tanah illegal Jumlah sampah yang dapat dikelola dengan 3R


95 %

II - 47






6.000

19.000

316,67

Dishub

N O

10

11

URUSAN/ PROGRAM

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

12


INDIKATOR

Sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RW yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA Revitalisasi TPA yang tidak berfungsi lagi menjadi ruang public

500 RW

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pembibitan tanaman untuk RTH

14

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

RTH di Kota Bandung

15

URUSAN PERTANAHAN

1

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;




500

617

123,4


PD Kebersih an, BPLH PD Kebersih an, BPLH PD Kebersih an, Distarcip Diskamt am, Disperta pa Diskamt am

100,00

100,00

100,00

100,00

3 TPS

3

3

1

33,33

4 lokasi pembibitan tanaman untuk RTH 65 lokasi RTH (tertata) dan 180 lokasi RTH (terpelihara)

4

4

4

100

90 lokasi (tertata) dan 279 lokasi (terpelih ara) 236.840

65 lokasi (tertata) dan 180 lokasi (terpelihar a) 200.000

143 lokasi (tertata) dan 320 lokasi (terpelihar a) 234.572 (Pohon Pelndung = 120.936 dan Pohon Produktif= 113.636)

200; 177,78

117,29

Diskamt am, Disperta pa, BPLH

129

150

125

83,33

DPKAD

100,00

100,00

100,00

100,00

883.000

966,59

929,00

96,11

Disdukc apil Disdukc apil

95,00

100,00

100,00

100,00

Disdukc apil

Jumlah penanaman pohon

9

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

100 %

Peningkatan prasarana penampungan sampah sementara (TPS)

13


200000 pohon

Jumlah bidang tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan ke BPN untuk disertifikatkan

150 bidang tanah

Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tingkat kepemilikan akta kelahiran

100 %

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 10 10 1 2

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

3

11

1

Database kependudukan skala Kota Bandung URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

966,59 per 1000 penduduk 100 %

Perempuan sebagai tenaga kerja

70 %

86,03

70,00

86,03

114.33

BPPKB

Perempuan dalam angkatan kerja

40 %

38,00

40,00

38,00

95

BPPKB

40 %

86,03

40,00

86,03

215,08

BPPKB

4

Pekerja perempuan non pertanian (rasio) Angka harapan hidup laki-laki

74 tahun

73,89

74,00

74,02

100,03

BPPKB

5

Angka harapan hidup perempuan

74 tahun

73,86

74,00

74,00

100

BPPKB

6

Rata-rata lama sekolah laki-laki

12 tahun

11,67

12,00

12,00

100

BPPKB

2 3

II - 48


N O

URUSAN/ PROGRAM

7

9

99,88 %

99,82

99,88


INDIKATOR

Rata-rata lama sekolah perempuan Angka melek huruf laki-laki

8

12 tahun


Angka melek huruf perempuan

99,88 %

10

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tingkat ketersediaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT, trafficking, dll)

-%

11

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Peningkatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha bagi perempuan Cakupan kelurahan layak anak

12 13

12 1 2 3

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana; Program Pelayanan Kontrasepsi;

4 5

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

6 7 8 9

Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS;





12,00

12,00

100

BPPKB

99,82

99,94

BPPKB

99,82

99,88

99,82

99,94

BPPKB

Tersusu nnya 1 buah Perda tentang Penyelen ggaraan Perlindu ngan Anak yaitu Perda 10/2012

-

Tersusunn ya 1 buah Perda tentang Penyelengg araan Perlindung an Anak yaitu Perda 10/2012

-

BPPKB

100,00

90,00

100,00

111,11

BPPKB

60

80

2

2,5

BPPKB

30 Gender Focal Point (GFP) dan 181 Satgas PUG 181 (SK Camat dan SK Lurah)

26 Gender Focal Point (GFP) dan 181 Satgas PUG

30 Gender Focal Point (GFP) dan 181 Satgas PUG

115,38; 100

BPPKB

181

181 (SK Camat dan SK Lurah)

100

BPPKB

80,01 %

82,62

80,01

80,81

100,99

BPPKB

Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I)

72,1 %

81,08

72,10

76,08

105,52

BPPKB

Peningkatan kemandirian ber-KB

74,9 %

76,87

74,90

76,87

102,63

BPPKB

Peningkatan cakupan peran pria

2,35 %

2,32

2,35

2,37

100,85

BPPKB

20 %

15,00

20,00

30,00

150

BPPKB

85 %

80,00

85,00

85,00

100

BPPKB

20,51 tahun

20,35

20,51

20,52

100,05

BPPKB

1800 orang

1.350

1.800

1.800

100

BPPKB

30 Tumbuh, 30 Tegak

30 Tumbuh, 30 Tegak

30 Tumbuh, 30 Tegak

100

BPPKB

87,30

70,00

87,30

124,71

BPPKB

90 % 80 kelurahan 26 Gender Focal Point (GFP) dan 181 Satgas PUG

Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak

Terbentuknya Forum Peduli Anak (FPA)*

14


- FPA

Prevalensi PA/PUS

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% tiap tahun Persentase akseptor KB pasca persalinan/ keguguran Rata-rata usia kawin pertama bagi wanita Jumlah keluarga/ remaja terpapar informasi HIV/AIDS Jumlah PIK-Remaja

30 Tegak, 30 Tegar

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 10

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB

70 %

II - 49


N O

11 12 13

URUSAN/ PROGRAM

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu - PADU

14 15

16 17

13

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Keluarga Berencana

3

4

5

6

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program Pembinaan Anak Terlantar; Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya); Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma;

7

8

9

10

70 %

85,23

70,00

85,23

121,76

BPPKB

55,28 %

75,40

55,28

75,40

136,40

BPPKB


INDIKATOR

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB Partisipasi keluarga, keluarga pra KS, dan KS 1 alasan ekonomi dalam Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Poktan UPPKS) Bina Keluarga Balita Mandiri





70,00

83,32

119,03

BPPKB

24,79 %

18,24

24,79

25

100,85

BPPKB

Institusi masyarakat pengelola program KB aktif

88,91 %

90,00

88,91

90,00

101,22

BPPKB

RT, RW, Kelurahan, Kecamatan memiliki data mikro keluarga Cakupan laporan pelayanan kontrasepsi/pengendalian lapangan

95,22 %

92,00

95,22

98,99

103,96

BPPKB

98,25 %

97,00

98,25

98,70

100,46

BPPKB

Jumlah rumah tangga miskin

72.631 Rumah Tangga Sasaran (RTS) 100 %

74.435

72.631

62.255

85,71

97,50

100,00

100,00

100

Dinsos

300 KK

950

300

561

187

Dinsos

360 orang

60

360

110

30,55

Dinsos

120 orang

80

120

70

58,33

Dinsos

150 orang

100

150

100

66,67

Dinsos

250 orang

2.141

250

840

336

Dinsos

10

30

30

100

Dinsos

Penguru gan baru terlaksa na + 70% 395

Mulai konstruksi

Mulai konstruksi

100

Dinsos

300

216

72

Dinsos

URUSAN SOSIAL

1

2

70 %


Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo

Peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan tuna susila untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan anak nakal korban narkotika untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan wanita rawan sosial ekonomi u/ peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan anak terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan korban trafficking dalam rumah tangga (KDRT) untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Tahapan pembangunan sarana penampungan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial : waria dan WTS

30 orang

Mulai konstruksi

300 orang

II - 50


Dinsos, Bappeda

N O

URUSAN/ PROGRAM

11

12

13

14

15

Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

16 17 18

14 1

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;


INDIKATOR

Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial : gelandangan dan pengemis (kelompok resiko tinggi) Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial : anak nakal korban narkotika (ANKN) Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan lanjut usia untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan social Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan social Tersedianya bufferstock berupa beras dan lauk-pauk Tingkat partisipasi pilar masyarakat/ relawan

2





500

611

122,20

Dinsos

93

60

70

116,67

Dinsos

325 orang

668

325

380

116,92

Dinsos

200 orang

275

200

273

136,50

Dinsos

300 PSKS

430

300

360

120

Dinsos

30 kecamatan

30

30

30

100

Dinsos

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Dinsos

100 %

100,00

100,00

100,00

100

Dinsos

500 orang

60 orang

Tingkat partisipasi angkatan kerja

60,77% (1.212.470 angkatan kerja / 1.995.299 penduduk usia kerja)

63,14% (1.171.5 51 ** angkata n kerja / 1.855.47 1** pendudu k usia kerja)

60,77% (1.212.470 angkatan kerja / 1.995.299 penduduk usia kerja)

63,55% (1.194.312 ** angkatan kerja / 1.879.373* * penduduk usia kerja)

98,50; 94,19

Disnaker

Tingkat penempatan pencari kerja

9,70% (3.200 penempatan / 33.000 pendaftaran pencari kerja)

45,77% (4.035 penempa tan / 8.815 pencari kerja terdaftar ) 86,32% (5.402 perusah aan yang menerap -kan K3 / 6.258 jumlah perusah aan) 67,78% (61 penyeles ai an PHI / 90 PHI yang masuk)

9,70% (3.200 penempata n / 33.000 pendaftara n pencari kerja)

14,05% (2.452 penempata n / 17.455 pencari kerja terdaftar)

76,62; 52,89

Disnaker

86,54% (4.630 perusahaa n yang menerapkan K3 / 5.350 jumlah perusahaa n) 66,67% (100 penyelesai an PHI / 150 PHI yang masuk)

87,38% (5.880 perusahaa n yang menerapkan K3 / 6.729 jumlah perusahaa n) 61,32% (65 penyelesai an PHI / 106 PHI yang masuk)

126,99; 125,54

Disnaker

65; 70,67

Disnaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


3

Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

86,54% (4.630 perusahaan yang menerap-kan K3/ 5.350 jumlah perusahaan)

4

Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI)

66,67% (100 penyelesaian PHI / 150 PHI yang masuk)

II - 51


N O

15 1 2

URUSAN/ PROGRAM

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;


INDIKATOR

Cakupan bina usaha menengah dan kecil Koperasi aktif dan koperasi sehat

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;






4510 unit usaha

4.531

4.510

4.581

101,57

Dinas KUKM Indag Dinas KUKM Indag

1.930 unit koperasi aktif / 450 koperasi sehat

2.046 koperasi aktif / 461 koperasi sehat



106,79; 105,56

500 perusahaan

3.882

500

4.233

846,6

Bappeda , BPPT

100 %

80,00

100,00

110,00

100,00

Disbudp ar

100 %

92,80

100,00

124,00

124,00

61

71 - 76

81

106,58114,08

Disbudp ar Disbudp ar

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 16 1

URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

Kenaikan jumlah investor

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 17

URUSAN KEBUDAYAAN

1

Program Pengembangan Nilai Budaya;

2

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3 4 3

Pengelolaan Keragaman Budaya; Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

4 5 6

18 1 2

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Peningkatan upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Peningkatan pelestarian budaya lokal daerah Penghargaan di bidang budaya Perlindungan cagar budaya Peningkatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya

Peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Tersedianya gelanggang kepemudaan/ balai remaja yang representatif

71 - 76 seniman/bu dayawan 637 lokasi cagar budaya 100 %

99

637

99

15,54

Disbudp ar

87,00

100,00

112,00

112,00

Disbudp ar

70 %

60,00

70,00

73,00

104,28

Disbudp ar

80 %

62,50

80,00

82,50

103,12

100 %

80,00

100,00

100,00

100,00

Disbudp ar Disbudp ar

95 %

80,00

95,00

95,00

100,00

Dispora

2

3

3

100,00

Dispora

3 gelanggang

II - 52


N O

3

4 5 6

19 1 2 3

4 5 6

7 8

9

URUSAN/ PROGRAM

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Penegakan ketentraman dan ketertiban umum; Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota Program Pendidikan Politik Masyarakat; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan

95 %


Peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan keolahragaan Revitalisasi olahraga masyarakat dan tradisional

95 %

100,00

95,00

95,00

100,00

Dispora

95 %

166,00

95,00

95,00

100,00

Dispora

12

30

30

100,0

Dispora

60,00

70,00

70,00

100,00

BKPPM

-

100

100

100

Satpol PP


INDIKATOR

Sarana olahraga masyarakat di tingkat kecamatan

30 kecamatan

Peningkatan kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota Terselenggaranya pengamanan pemilu dan pilkada

70 % 100% pilkada





95,00

95,00

100,00

Dispora

Menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam ketertiban dan keamanan

90 %

85,00

90,00

90,00

100,00

BKPPM, Satpol PP

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

90 %

80,00

90,00

83,00

92,22

BKPPM

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

Satpol PP Satpol PP, BKD

Meningkatnya pemahaman wawasan nusantara bagi masyarakat Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kota Bandung

90 %

80,00

90,00

90,00

100,00

BKPPM

90 %

80,00

90,00

58,00; 62’85

BKPPM

Tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat

Baik

Baik

Baik

58% Pilkada Walikota Tahun 2013; 62,85% Pilkada Gubernur Tahun 2013 Baik

-

Satpol PP

Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah Penindakan terhadap pelanggaran disiplin aparatur

II - 53


N O

20

1

2

URUSAN/ PROGRAM

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pembangunan Hukum Daerah; Program Penataan Peraturan Perundangundangan

3 4

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6

Program Kelembagaan Perangkat Daerah;


INDIKATOR

100,00

100,00

Bagian Hukum

Penanganan perkara (perdata dan tata usaha negara)

100 %

100,00

100,00

100,00 (62 perkara)

100,00

Bagian Hukum

25 %

100,00

25,00

100,00

400,00

Bagian Hukum

8

8

8

100

Bagian Hukum

176

0

0

100

5 raperda, evaluasi kelemba gaan 9 SKPD Anjab 1 SKPD, ABK 12 SKPD

evaluasi kelembaga an 34 SKPD dan perusahaa n daerah Anjab 30 SKPD

23,53

28

24

8 evaluasi kelembaga an / raperwal tupoksi SKPD Anjab dan ABK 5 kecamatan (mewakili 30 kecamata)

Kecamat an, Bagian Pemum Bagian Orpad

2 (Raperwal/ Raperda), 4 SOP, 13 SPM

2 Raperwal SOP, 13 SPM

2 (Raperwal/ Raperda), 4 SOP, 13 SPM

Diklat prajabatan 100% , diklat dalam jabatan 400 orang

Diklat prajabata n 100 % , diklat dalam jabatan 841 orang

Terlaksananya Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah kepada SKPD Pengadaan kantor kecamatan dan kelurahan

8 sosialisasi/p ublikasi - kantor

Anjab 30 SKPD

8

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penerapan Satuan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008

9

Tertatanya ketatalaksanaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

12 13

14


100,00

Tersedianya informasi analisis jabatan (anjab) PNS dan analisa beban kerja (ABK)

11


100,00

7

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



100 %

Evaluasi kelembagaan 34 SKPD dan perusahaan daerah

10


Produk hukum daerah yang telah ditetapkan (perda, perwal dan kepwal)

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan urusan dan peraturan perundang-undangan

Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah


16,67

Bagian Orpad

68 (12 skpd pendampin g penerapan SMM ISO dan 56 skpd dilakukan audit surveilance) 4 Raperwal /4 rancangan SOP, 13 SPM

283,33

Bagian Orpad

200; 100; 100

Bagian Orpad

Diklat prajabatan 100% , diklat dalam jabatan 400 orang

Diklat prajabatan -, Diklat dalam jabatan 1.269 orang

-

BKD

1 : 109

1:107

1:124

86,29

BKD

95 % (15.968 orang) 100 %

85,74

95,00

85,40

89,89

BKD

96,29

100,00

96,82

96,82

BKD

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

BKD

24 SKPD/ unit kerja

Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

1 : 107

Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja

II - 54


N O

15

16

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; Program Mengintensifkan Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat; Program Pelayanan Administrasi Perizinan; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik;

Tingkat pelayanan publik berbasis informasi teknologi guna mendukung Bandung Cyber City (e-Government)

100 %


Integrasi jaringan sistem informasi daerah

100 %

Tingkat pelimpahan Urusan Pemerintah Daerah





100,00

100,00

100,00

Bappeda , BPPT

100,00

100,00

100,00

100,00

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

80 %

100,00

80,00

95,04

118,80

Diskomi nfo, Bappeda , DPKAD, Bagian Pembang unan Kecamat an, Bagian Pemum, Bagian Orpad BPPT

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 17

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan


18

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan

19

Terkendalinya administrasi program dan kegiatan

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

Tingkat kinerja pengawasan

100 %

112,26

100,00

86,53

86,53

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahannya

Tepat waktu

Belum tepat waktu

Tepat waktu

-

DPKAD

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai SAP

Tepat waktu dan sesuai SAP



Minggu keempat bulan desember tahun anggaran sebelumnya dai tahun yang direncanak an Laporan keuangan pemda telah disampaika n kepada BPK tgl 29 maret 2013

-

DPKAD

20 21

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH);

Bagian Pembang unan Inspekto rat Inspekto rat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

22

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

23

II - 55


24

Pendapatan dari pajak daerah

Rp. 775.000. 000.000

REALIS ASI TARGET KINERJ A HASIL PROGRA M DAN KELUAR AN TAHUN 2012 821.045. 120.342

25

Pendapatan dari retribusi daerah

Rp. 98.700. 000.000

78.649.8 80.372

98.700. 000.000

115.508. 3 51.284

117,03

100,00

100,00

100,00

100,00

3

2

4

200

24 %

24,00

24,00

24,00

100,00

12 Ha

15

12

32,80

273,33

80 %

70,00

80,00

80,00

100,00

BKPPM

100 %

75,00

100,00

100,00

100,00

BKPPM

80,00 85,00 % 75,00 80,00 % 40,00 50,00 %

80,00

80,00 85,00 75,00 80,00 40,00 50,00

80,00 85,00 75,00 80,00 40,00 50,00

100,00

BKPPM

100,00

BKPPM

100,00

BKPPM

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Bappeda

5

5

5

100

Pusarda

80

80

80

100

Pusarda

100 %

90,00

100,00

100,00

100,00

Pusarda

100 %

50,00

100,00

50,00

50,00

Pusarda

N O

URUSAN/ PROGRAM

26

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

21

URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Ketahanan Pangan

1 2 3

22

1

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

2 3 4 5

23 1

24 1 2 3 4


INDIKATOR

Tingkat layanan fasilitasi terhadap kinerja DPRD

100 %

Jumlah regulasi ketahanan pangan Penguatan cadangan pangan daerah Pengadaan lahan sawah untuk cadangan pangan daerah

2 regulasi

Tingkat peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan di kelurahan Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Koordinasi penanggulangan kemiskinan Penguatan lembaga ekonomi masyarakat kelurahan Pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG)

75,00 40,00




775.000. 000.000

1.194.087. 447.016

154,08

Dinas Pelayana n Pajak SKPD Pengelol a Retribusi Setwan


Disperta pa Disperta pa Disperta pa

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

URUSAN KEARSIPAN Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana/ Prasarana Kearsipan; Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan lnformasi Kearsipan;

Jumlah arsiparis

6

Jumlah SDM pengelola kearsipan yang kompeten Tingkat penerapan standar pengelolaan arsip Tingkat ketersediaan sarana dan pengolahan data penyimpanan arsip (gedung depo arsip daerah)

80

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

II - 56


N O

25 1

URUSAN/ PROGRAM

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

INDIKATOR







100,00

100,00

100,00

100,00

Diskomi nfo

19.000 judul buku (40.000 eksemplar)


131,48 (135,36)

Pusarda

100 %

19.967 judul buku (40.175 eksempl ar) 77,00

100,00

100,00

100,00

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

Disdik, Pusarda Pusarda

3 MUPK, 1 Pusteling

5 MUPK, 1 Pusteling

5 MUPK, 1 Pusteling

100

Pusarda

13

15

40

Pusarda

3 pustakawan

2

3

6 (1 kasie dibantu 2 pengelola dan 3 pustakawa n) 3

100

Pusarda

Jumlah kasus penyakit zoonosa

10 kasus

1

10

1

10

Disperta pa

Peningkatan volume pemasaran produk hasil tanaman pangan Peningkatan volume pemasaran produk hasil peternakan Produktivitas tanaman padi

2439 kg

2.538

2.439

2.683

110,00

20388 kg

21.257

20.388

22.428

110,00

62,83

61,00

62,95

103,20

71,00

60,70

72,20

118,95

114,46

114,46

116,40

101,69

184.500

155.000

185.000

119,35

447

431

1.307

303,25

26.635

23.507

26.901

114,44

Disperta pa Disperta pa Disperta pa Disperta pa Disperta pa Disperta pa Disperta pa Disperta pa

3.354.85 7 158.848

3.295.666

3.726.447

113,07

189.887

170.982

90,04

-

-

-

-

Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media

100 %

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

26 1

2 3 4

URUSAN PERPUSTAKAAN Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan;

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana/ Prasarana Perpustakaan; Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Budaya Baca

5

6

27 1 2 3 4

Pengadaan buku-buku perpustakaan masyarakat

Pengadaan buku-buku perpustakaan sekolah Terwujudnya gedung perpustakaan yang representatif Peningkatan pemberdayaan perpustakaan umum dan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) dan Perpustakaan Elektronik Keliling (Pusteling) Jumlah SDM pengelola perpustakaan

Jumlah pustakawan yang mengikuti diklat nasional


5 MUPK, 1 Pusteling

15 orang

URUSAN PERTANIAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan); Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

8

Produktivitas tanaman hortikultura Produktivitas tanaman hias

9

Populasi ternak sapi

61 kwintal/ ha 60,7 kwintal/ ha 114,46 kwintal/ ha 155000 pot/tahun 431 ekor

Populasi ternak domba

23507 ekor

6 7

10

28

URUSAN PARIWISATA

1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program Pengembangan Kemitraan

2

Produktivitas tanaman palawija

Jumlah wisatawan nusantara yang menginap Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap Jumlah wisatawan*

3.295.666 jiwa 189.887 jiwa - jiwa

II - 57


Disbudp ar Disbudp ar Disbudp ar

N O

29 1 2

URUSAN/ PROGRAM

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3

INDIKATOR

Peningkatan volume pemasaran produk hasil perikanan Produksi ikan konsumsi Produksi ikan hias

30

URUSAN PERDAGANGAN

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha non formal

2

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

Meningkatnya jumlah pedagang kecil formal

3

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

Jumlah pasar tradisional sehat yang berwawasan lingkungan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan



137.868 kg




143.341

137.868

157.655

114,35

2.520

2.500

2.575

103

633.882

721.100

734.838

101,90

71.204 unit usaha

71.204

71.204

71.744

100,76

7.970 unit usaha

10.730

7.970

14.831

187,35

Sesuai target: 1 pasar (pasar leuwi panjang)

Target 2013: 4 Pasar: 1. Pasar Kosambi, 2. Pasar TPU Kota Kembang, 3. Pasar Sukahaji, 4. Pasar TPU Gang Saleh

Rehab 6 pasar: 1 pasar anyar, 2 pasar sadang serang, 3 pasar kosambi, 4 pasar jatayu, 5 pasar pamoyana n, 6 pasar moh toha

-

1.321

201,99

33,33% (1 kesepakata n dengan pemda lokasi transmigrasi / 3 lokasi penjajagan lokasi transmigrasi)

66,66

2.500 ton 721.100 ekor

Target 2013: 4 Pasar: 1. Pasar Kosambi, 2. Pasar TPU Kota Kembang, 3. Pasar Sukahaji, 4. Pasar TPU Gang Saleh Target kumulatif: 44 Pasar

Diluar target: 2 pasar (pasar pagarsih / ulekan dan pasar cimol gedebage )

Target kumulatif: 44 Pasar


Disperta pa Disperta pa Disperta pa

Dinas KUKM Indag Dinas KUKM Indag PD. Pasar

Realisasi kumulati f: 29 pasar 31 1

32 1

URUSAN INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; Program Penataan Struktur Industri; Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

URUSAN KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; Program Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi

Pertumbuhan industri

Tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi

654 unit usaha

50,00% (2 kesepakatan dengan pemda lokasi transmig-rasi /4 penjajagan lokasi transmig-rasi)

887

66,67 %

654

50,00% (2 kesepakatan dengan pemda lokasi transmig-rasi /4 penjajagan lokasi transmigrasi)

II - 58


Dinas KUKM Indag

Disnaker

N O

2

URUSAN/ PROGRAM

INDIKATOR

Tingkat partisipasi transmigran swakarsa


16,00% (4 transmigran swakarsa / 25 jumlah transmigrasi)


TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 TARGET RKPD TAHUN 2013 16,00% (4 transmigran swakarsa / 25 jumlah transmigrasi)

II - 59




0,00

0,00


Disnaker

TABEL 2.23 PERKIRAAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH TAHUN 2014

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

INDIKATOR KINERJA

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pegawai yang di Lantik dan setijab yang terfasilitasi persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki kompetensi Sesuai Bidangnya Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan APK PAUD

TARGET TAHUN 2014

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERKIRAAN PERKIRAAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRAM PROGRAM DAN DAN KEGIATAN KEGIATAN S/D TAHUN S/D TAHUN 2014 2014 (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

65%

100%

WDP

WDP

100%

73,11

73,11

100%

65%

65%

100%

APM PAUD

37%

37%

100%

Kegiatan keagamaan di PAUD Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan budaya Daerah sebagai Perekat budaya Nasional

65%

65%

100%

55%

55%

100%

20%

20%

100%

131,05%

131,05%

100%

100%

100%

123,13%

123,13%

100%

100%

100%

100%

116,16%

116,16%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung) APK SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota Bandung) APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung) APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota Bandung) APK SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)

100% 100%

APK SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung) APM SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung) APM SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung) Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehabiltas Berat SD/SMP

65%

65%

100%

100/8

100/8

100%

Rehabilitasi Sedang SD/SMP

56/31

56/31

100%

Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri (kegiatan lanjutan) Cakupan Peningkatan kualitas sarana & Prasarana penunjang pendidikan SD/MI Cakupan Peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs

1 Unit

1 Unit

100%

2 Unit

2 Unit

100%

82%

82%

100%

92%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yg berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya Nasional Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

II - 60


NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiapSMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikasi pendidik Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

TARGET TAHUN 2014

SD:86,2%

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERKIRAAN PERKIRAAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRAM PROGRAM DAN DAN KEGIATAN KEGIATAN S/D TAHUN S/D TAHUN 2014 2014 (%) SD:86,2% 100%

SMP:97,20%

SMP:97,20%

100%

58,30%

58,30%

100%

SD:98,60%

SD:98,60%

100%

SMP:99,22%

SMP:99,22%

100% 100%

98,00%

98,00%

97,25%

97,25%

100%

99,30%

99,30%

100%

80,70%

80,70%

100%

97,80%

97,80%

100%

99,25%

99,25%

100%

99,30%

99,30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SD:99,80%

SD:99,80%

100%

SMP:98,50%

SMP:98,50%

100%

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

II - 61


NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a) Kelas I-II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu; d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu; Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsipprinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) Program Pendidikan Menengah

APK SMA/MA/ SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung) APM SMA/MA/ SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung)

TARGET TAHUN 2014


93,60%

93,60%

100%

95,75%

95,75%

100%

97,80%

97,80%

100%

SD:100%

SD:100%

100%

SMP:100%

SMP:100%

100%

SD:99,25%

SD:99,25%

100%

SMP:88,00%

SMP:88,00%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SD:98,92%

SD:98,92%

100%

SMP:88,00%

SMP:88,00%

100%

SD:99,60%

SD:99,60%

100%

SMP:98,00%

SMP:98,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SD:98,70%

SD:98,70%

100%

SMP:97,50%

SMP:97,50%

100%

99.08%

99.08%

100%

92.65%

92.65%

100%

II - 62


NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA

4

4

100%

Rehabilitasi sedang SMA/SMK

6

6

100%

25

25

100%

100%

100%

77%

77%

100%

65%

65%

100%

96%

96%

100%

SMA:138 sekolah, SMK: 134 sekolah


100%

APK pendidikan non formal

99.70%

99.70%

100%

APM Pendidikan Non formal

54%

54%

100%

Sertifikasi pendidikan non formal & informal

15 lembaga

15 lembaga

100%

Peningkatan aksesibilitas pendidikan nonformal)

70%

70%

100%

Cakupan peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan nonformal

69%

69%

100%

270 lembaga

270 lembaga

100%

93%

93%

100%

Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional

Program Manajemen pelayanan Pendidikan

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

2

DINAS KESEHATAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan program upaya kesehatan masyarakat

100% 100%

Cakupan peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan SMA/ MA/SMK Implementasi kurikulum,materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional

Program Penigkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan

4 sekolah

Rehabilitasi Berat SMA/SMK Ruang Kelas baru SMA/SMK Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK (kegiatan lanjutan) Jumlah SMK yang bekerjasama dgn dunia industri & dunia usaha Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif Kegiatan keagamaan di pendidikan menengah

Pendidikan Non Formal

TARGET TAHUN 2014

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERKIRAAN PERKIRAAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRAM PROGRAM DAN DAN KEGIATAN KEGIATAN S/D TAHUN S/D TAHUN 2014 2014 (%) 4 sekolah 100%

Tingkat kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan Tingkat sertifikasi tenaga pendidik Tersedianya sistem informasi berbasis ICT di Dikdas Jumlah guru honorer dan guru yayasan yang memperoleh bantuan Jumlah rintisan sekolah inklusif SMP Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS Jumlah sekolah yang melaksanakan kemitraan global Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional Persentase angka putus sekolah SD/MI

92%

92%

100%

205 sekolah

205 sekolah

100%

20.000 orang

20.000 orang

100%

3 sekolah

3 sekolah

100%

76%

76%

100%

-

-

100%

107 sekolah

107 sekolah

100%

0.01%

0.01%

100%

Persentase angka putus sekolah SMP/MTs

0.01%

0.01%

100%

Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/MA Persentase siswa yg menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun

0.02%

0.02%

100%

97.48%

97.48%

100%

cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

60

60

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

40%

100%

persentase Tingkat disiplin pegawai persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan persentase indikator pelayanan kesehatan yang mencapai target cakupan pelayanan anak sekolah

II - 63


NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

program pengawasan obat dan makanan

Industri rumah tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT sarana pelayanan kefarmasian yang dibina

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Jumlah RW Siaga Aktif

Program pengembangan lingkungan sehat

Program pencegahan & penanggulangan penyakit menular

Program standarisasi pelayanan kesehatan program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana&prsarana puskesmas/ puskesmas pembantu & jaringannya program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan program peningkatan pelayanan kesehatan lansia program pengawasan & pengendalian kesehatan masyarakat

TARGET TAHUN 2014


100%

100%

100%

30%

30%

100%

778 RW

778 RW

100%

63%

63%

100%

55%

55%

100%

60%

60%

100%

13 Kel

13 Kel

100%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

8

100%

74

74

100%

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang ditangani sarana kesehatan (RS) di kab/kota

100%

100%

100%

cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia

54%

54%

100%

Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

15%

15%

100%

Cakupan Ibu Hamil K4

95%

95%

100%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Cakupan kunjungan bayi

80%

80%

100%

90%

90%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

5 UPT

5 UPT

100%

90%

90%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

67,80%

67,80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan Jamban sehat Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifkat ijin Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin Puskesmas terakreditasi

Jumlah puskesmas

100% 100%

100%

program pelayanan kesehatan dasar

Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya D/S Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pnjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD & sederajat Cakupan Desa/Kelurahan UCI Cakupan peserta KB aktif Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 th Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

II - 64


NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Cakupan Penderita DBD yang ditangani Program pelayanan kesehatan rujukan

program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan

Program Penyelidikan epidemologi & penanggulangan KLB.

3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG BERUNG Program pelayanan administrasi perkantoran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD Program Standarisasi pelayanan kesehatan Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4

TARGET TAHUN 2014


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan desa/ kelur. mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam

100%

100%

100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

100%

100%

100%

Cakupan pelayanan RS

100%

100%

100%

Persentase pelayanan kesehatan memenuhi standar

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan Persentase dokumen data dan informasi pemb. Kesehatan

Pelanggaran disiplin pegawai Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai Tingkat promosi kesehatan rumah sakit

RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK Program peningkatan kapasitas Peningkatan kompetensi dan pengetahuan sumber daya aparatur pegawai Program Pelayanan cakupan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur srana&prsarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil Program Peningkatan kapasitas Persentase sumber daya aparatur memiliki sumber daya aparatur kompetensi sesuai bidangnya Program standarisasi Persentase layanan kesehatan yang memenuhi pelayanan kesehatan Std Cakupan layanan pengadaan sarana dan Program Pengadaan, prasarana rumah sakit Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Jiwa/RS Paru/RS Mata rumah sakit Program obat & Perbekalan Cakupan layanan obat & perbekalan kesehatan kesehatan Program peningkatan Cakupan Kesehatan ibu dan anak pelayanan kesehatan BLUD Program standarisasi Persentase layanan kesehatan yang memenuhi pelayanan kesehatan standar Program promosi kesehatan Penerapan promosi kesehatan di rumah sakit dan pemberdayaan masyarakat Program peningkatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga keselamatan ibu melahirkan kesehatan dan anak

100% 100%

100%

100%

3 Paket, 100%

3 Paket, 100%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II - 65


NO

5

6

7

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Kenaikan jumlah kunjungan pasien pertahun Layanan Umum Daerah Program Pengadaan, Tersedianya sarana dan prasarana Rumah peningkatan sarana dan Sakit prasarana rumah sakit Program Peningkatan Sarana Cakupan sarana dan prasarana aparatur dan Prasarana Aparatur Program Standardisasi Terstandarnya pelayanan Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Persentase pegawai mendapatkan pelatihan 20 Kapasitas Sumber Daya jam pertahun Aparatur BADAN PELAYANAN PERIJINAN Program peningkatan & pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan data Informasi Program Perbaikan Sistem Adm. Kearsipan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3-5%

100%

60%

60%

100%

85%

85%

100%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

64%

64%

100%

3 (Baik)

3 (Baik)

100%

cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur

100%

100%

100%

persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%

100%

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD

WDP

WDP

100%

Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan

Baik

Baik

100%

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BPPT

100%

100%

100%

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

100%

100%

100%

Dokumen Perencanaan BPPT

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

73

73

100%

63,09 kw/ha

63,09 kw/ha

100%

100

100

100%

50 kasus

50 kasus

100%

186.500 pot/thn 25.000 pohon

186.500 pot/thn 25.000 pohon

7 kali

7 kali

TERPADU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Produktivitas tanaman padi Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian Menurunnya komoditas produk pertanian yang tercemar Produksi tanaman hias Pohon Produktif

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

100% 3-5%

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan pelayanan sarana dan prasarana dan Prasarana Aparatur aparatur Program Peningkatan Disiplin Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Aparatur Program Peningkatan Persentase sumber daya aparatur memiliki Kapasitas Sumber Daya kompetensi sesuai bidangnya Aparatur Program Peningkatan Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Pengembangan Sistem Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Pelaporan Capaian Kinerja & Kemenpan Keuangan

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

TARGET TAHUN 2014


Pameran Produk Pertanian

II - 66


100% 100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pencegahan & penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 8

9

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan produksi Ikan Konsumsi Peningkatan produksi ikan hias Kasus Penyakit Zoonosa di Kota Bandung Populasi ternak Sapi

100%

8 kasus

8 kasus

100%

1.417 ekor

100%

29.365 ekor

100%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam %

89,60%

89,60%

100%

Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras

24 Ton

24 Ton

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

cukup

cukup

10

10

100%

137

137

100%

60

60

100%

2

2

100%

5.367.894

5.367.894

100%

5 ODTW

5 ODTW

20

20

100%


100%

100%

100%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

100%

0%

0%

100%

Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%

100%

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD dan

WDP

WDP

100%


Baik

Baik

100%

mutu tembakau (DBHCT)

Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

jumlah usaha pariwisata Non Hiburan

Program Perlindungan& Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

821,700 ekor

1.417 ekor

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.600 ton 821,700 ekor

29.365 ekor

Populasi ternak Domba

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana Cakupan pelayanan sarana dan prasarana dan prasarana Aparatur aparatur Program peningkatan Disiplin Tingkat Pelanggaran disiplin Aparatur Aparatur Program Peningkatan Persentase sumber daya aparatur yang memiliki Kapasitas Sumber Daya kompetensi sesuai bidangnya Aparatur Program peningkatan Tingkat Kewajaran Laporan SKPD pengembangan sistem Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ pelaporan capaian kinerja dan Kemenpan keuangan Program Pengembangan Nilai Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan Budaya budayawan Program Pengelolaan Kekayaan Perlindungan bangunan cagar budaya Budaya Program Pengelolaan Jumlah pagelaran dan festival seni budaya Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Jumlah Misi seni budaya Kekayaan Budaya Program Pengembangan Jumlah kunjungan wisata: Wisnus menginap & Pemasaran Pariwisata Wisman menginap

DINAS TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

TARGET TAHUN 2014

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERKIRAAN PERKIRAAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRAM PROGRAM DAN DAN KEGIATAN KEGIATAN S/D TAHUN S/D TAHUN 2014 2014 (%) 2.600 ton 100%

Tingkat pelanggaran Pegawai Negeri Sipil

100% 100%

100% 100%

Jumlah orang yg dilatih mandiri

1120

1120

100%

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

2.532

2.532

100%

Jumlah lowongan kerja

3000

3000

60 kasus

60 kasus

Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

II - 67


100% 100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Regional 10

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Penempatan Transmigran

8 KK

8 KK

100%

Jumlah penyuluhan transmigrasi

180 Orang

180 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan pelayanan sarana dan prasarana Dan Prasarana Aparatur aparatur Program Peningkatan Disiplin Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Aparatur Program Peningkatan Persentase sumber daya aparatur yang memiliki Kapasitas Sumber Daya kompetensi sesuai bidangnya Aparatur Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Capaian Kinerja dan Keuangan Kemenpan Usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan Program Peningkatan administratif dan teknis Pengendalian Polusi Udara kendaraan bermotor yg dilakukan uji emisi &memenuhi standar emisi gas buang Program Pengendalian Penanganan pengaduan kasus lingkungan, Pencemaran dan Perusakan kegiatan & atau usaha memenuhi tertib Lingkungan Hidup adm.&teknis pngelolaan lingkungan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH Bandung terinformasikan ke publik. Program pembinaan & Persentase tindak lanjut hasil audit energi, pengembangan bidang energi& masterplan rencana pengelolaan bidang energi, ketenagalistrikan persentase basis data bidang energi Adanya kawasan bebas sampah, jumlah bank Program pengembangan kinerja sampah yang dikelola secara profesional, pengelolaan persampahan pengolahan sampah pola 3R, pengolahan sampah secara landfill Tersedianya sumur pantau Program pengelolaan air sumur resapan dalam, Tersedianya sumur tanah resapan dangkal, Terpeliharanya mata air Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah mata air yang terlindungi, jumlah sungai dan anak sungai yang terlindungi, jumlah sumur resapan dangkal, jumlah lubang biopori

11

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan pelayanan sarana dan prasarana Dan Prasarana Aparatur aparatur Program Peningkatan Disiplin Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil Aparatur Program Peningkatan Persentase sumber daya aparatur yang memiliki Kapasitas Sumber Daya kompetensi sesuai bidangnya Aparatur Program Peningkatan Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Pengembangan Sistem Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Pelaporan Capaian Kinerja dan Kemenpan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan

TARGET TAHUN 2014


Dokumen Renja dan renstra SKPD

WDP

WDP

100%

cukup

cukup

100%

50%

50%

100%

90%

90%

100%

1 Dokumen Laporan

1 Dokumen Laporan

100%

3 Media

3 Media

100%

100%

100%

100%

6 Kec

6 Kec

2 Unit

2 Unit

100%

20 Unit,

20 Unit,

100%

5 Titik

5 Titik

100%

5 Titik,

5 Titik,

100%

1 Sungai

1 Sungai

100%

100% 100%

35 Unit

35 Unit

100%

200.000 Unit

200.000 Unit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

62

62

2 Dokumen

2 Dokumen

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik

75%

75%

Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Panjang saluran drainase dan trotoar yg dibangun skala kota

70%

70%

II - 68


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kbinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum

12

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangun Bangunan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pembinaan pedagang paki pima&asongan Program Pembinaan Lingkungan Hidup

13

INDIKATOR KINERJA

Jalan dan jembatan fungsional - (panjang)

75%

75%

100%

100%

100%

100%

32 Lokasi

32 Lokasi

100%

2 Lokasi, 32 Lokasi

2 Lokasi, 32 Lokasi

100%

32 Lokasi

32 Lokasi

100%

55%

55%

100%

Semua SWK di Kota Bandung


100%

80

80

100%

10,75

10,75

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%

100%


WDP

WDP

100%

58

58

100%

4 Dok RTBL

4 Dok RTBL

100%

100%

100%

100%

60%

60%

100%

1 paket

1 paket

100%

1 Gedung Arsip

1 Gedung Arsip

100%

Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan Panjang jaringan pengairan dalam kondisi baik

Lingkungan sungai yang tertata Berkurangnya titik banjir di Kota Bandung Pelayanan PJU yang merata

KARYA Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan Perbaikan rumah tidak layak huni Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang Pembangunan Database kepegawaian Peningkatan kualitas arsip Tersedianya lokasi berdagang untuk pedagang kaki lima

1 Lokasi

1 Lokasi

100%

13 Tempat khusus merokok

13 Tempat khusus merokok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat Disiplin Aparatur

100%

100%

100%


100%

100%

100%

Terbangunnya tempat khusus merokok

DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN (DPPK) Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

TARGET TAHUN 2014


II - 69


NO

PROGRAM/KEGIATAN

Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14

DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

15

INDIKATOR KINERJA

Response Time Rate

TARGET TAHUN 2014


< 20 Menit

< 20 Menit

100%

WDP

WDP

100%

cukup

cukup


100%

100%

100%


100%

100%

100%

Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil

100%

100%

100%


100%

100%

100%


WDP

WDP

100%

60

60

jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun

2

2

100%

jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik

3

3

100%

Tesedianya / terbangunnya fasiltas prasarana SAUM sesuai rencana induk transportasi kota

2

2

Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

60

60

100%

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan


100% 100%

100% 100%

100% 100%

Program Pengendalian& Pengamanan Lalu Lintas

Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan

23 km/jam

23 km/jam

100%

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatanya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

95,50%

95,50%

100%

DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%



100%

100%

100%

Tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil

100%

100%

100%

Jumlah PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

100%

100%

100%

Persentase sumber daya apratur yg mmiliki kompetensi sesuai bidangnya

40%

40%

100%


WDP

WDP

100%


Cukup

Cukup

100%

Cakupan pengelolaan areal pemakaman

20%

20%

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Areal Pemakaman

II - 70


NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Perencanaan Pembangunan daerah

16

INDIKATOR KINERJA

Dokumen Perencanaan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tertata dan Terpeliharanya Taman dan RTH di Kota Bandung

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Cakupan Sarana Prasarana Pembibitan RTH

TARGET TAHUN 2014


2

2

100%

Penataan 36 taman, Pemeliharaan 34 taman, 15 Lokasi penataan RTH, 11 taman RW, 3 taman tematik, & pemeliharaan 4 taman tematik

Penataan 36 taman, Pemeliharaan 34 taman, 15 Lokasi penataan RTH, 11 taman RW, 3 taman tematik, & pemeliharaan 4 taman tematik

100%

10%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

4

4

100%

82%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

68

68

100%

17

17

100%

2

2

100%

9

9

100%

33

33

100%

10

10

100%

6

6

10

10

100%

99%

99%

100%

100%

100% 100%

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pemerintahan Umum Program Pelayanan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Program Peningkatan Disiplin Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Aparatur Program Peningkatan Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kapasitas Sumber Daya Memiliki kompetensi sesuai bidangnya Aparatur Program peningkatan Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan pelayanan kedinasan kepala Pemerintahan Daerah daerah/wakil kepala daerah Program Dukungan Kelancaran Persentase terlaksananya dukungan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan penyelenggaraan Pilpres,Pilleg dan Pilkada Umum Program Penataan Daerah Jumlah titik koordinat patok batas daerah Otonomi Baru Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Kewilayahan dan Pemerintahan Wilayah Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Program Pelayanan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Program Peningkatan Disiplin Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Aparatur Jumlah SKPD di lingkungan Pemkot Bandung terfasilitasi surveilance SMM ISO 9001:2008 Program peningkatan sistem (Non Akumulasi) pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Jumlah SKPD yang dilakukan pengukuran IKM kebijakan KDH Jumlah dokumen reviu Road Map Reformasi Birokrasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi Tersedianya (Jumlah) Dokumen Perencanaan Program perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD serta pembangunan daerah Kinerja Pelayanan Publik Program Penataan Peraturan Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK -nya (non Perundang-Undangan Akumulasi) Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah Anjab dan ABK SKPD (non Akumulasi)

Program Pembangunan Produk Jumlah Raperwal / Rakepwal Ketatalaksanaan Hukum Daerah Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Program Pelayanan Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran

II - 71


100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Bagian Tata Usaha Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

TARGET TAHUN 2014


99%

99%

100%

1%

1%

100%

99%

99%

100%

11

11

100%

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang dikendalikan (Daprog) dan Jumlah Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk serta Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi

64 SKPD, 1ULP, 4 Pokja ULP, Inpassing Jabatan fungsional PBJ, 1 Buah SOP PBJ

64 SKPD, 1ULP, 4 Pokja ULP, Inpassing Jabatan fungsional PBJ, 1 Buah SOP PBJ

100%

Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%


100%

100%

100%

Tingkat pelanggaran Pegawai Negeri Sipil

0%

0%

100%

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%

100%

7 Unit Kerja / Bagian - 5 Orang Staf Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikas i, 1 Tahun 12 Unit Kerja (500 Orang)

7 Unit Kerja / Bagian - 5 Orang Staf Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikas i, 1 Tahun 12 Unit Kerja (500 Orang)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

Tingkat pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Persentase Sumber Daya Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya Dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA

Aplikasi Pengarsipan di gital (Disposis, Daftar Surat Baru, Form Surat) Tercapainya Komunikasi yang Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Pembangunandi Kota Bandung

Program pembinaan & Mewujudkan pengelolaan Adm. kepegawaian pengembangan aparatur yang tertib, akurat & valid dilingkungan Setda Bagian Umum dan Perlengkapan Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan Prasarana Aparatur dan sarana kerja aparatur Pemerintah Kota. Program Peningkatan Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kapasitas Sumber Daya Memiliki kompetensi sesuai bidangnya Aparatur Program Pengembangan Tersedianya Jaringan Komputer dan Sistem Komunikasi, Informasi dan Informasi di lingkungan Bagumpal Media Massa Program Peningkatan Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja Pelayanan Kedinasan kepala pejabat negara/ departemen/ LPND/luar daerah/ wakil kepala daerah negeri. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan Prasarana Aparatur dan sarana kerja aparatur Pemerintah Kota. Program peningkatan disiplin Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil aparatur Program Peningkatan Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kapasitas Sumber Daya Memiliki kompetensi sesuai bidangnya Aparatur Program Penataan Peraturan Meningkatnya penataan Peraturan PerudangPerundang-undangan undangan Program Pembangunan Produk Tersusunnya Rancangan Produk Hukum hukum Daerah Bagian Perekonomian Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

II - 72


100%

100%

100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA


Program peningkatan disiplin Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil aparatur Program Peningkatan Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kapasitas Sumber Daya Memiliki kompetensi Sesuai Bidangnya Aparatur Program Peningkatan & Tersedianya bahan penyusunan kebijakan Pengembangan Pengelolaan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Program Penciptaan Iklim Tersedianya bahan penyusunan kebijakan Usaha Kecil Menengah yang pengembangan UMKM Kondusif Program Pengembangan Jumlah Aktivasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Teknopolis Program Pengembangan Sistem Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan Pendukung Usaha bagi UMKM BUMD yang sehat dan Profitable Program Peningkatan Promosi Tersusunnya Raperwal dan Kerjasama Investasi Program Koordinasi Terakomodirnya Kebijakan Ekonomi Makro Perumusan & Implementasi (LPE, Tingkat Inflasi Umum, Indeks Daya Beli, Kebijakan Ekonomi PDRB/Kapita) Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Program peningkatan disiplin Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil aparatur Program Peningkatan Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kapasitas Sumber Daya Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidangnya Aparatur Program Pengembangan Nilai Meningkatnya Nilai kebangsaan Budaya Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Masyarakat Sekolah) Program Pelayanan dan Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi Rehabilitasi Kesejahteraan kesejahteraan sosial Sosial Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Sosial Keagamaan

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung

Asisten Pemerintahan Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan Sarana & Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Program peningkatan disiplin Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil aparatur Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Program Pelayanan Adm. Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aprt Aparatur Program peningkatan disiplin Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil aparatur Program Peningkatan Persentase Sumber Daya Aparatur yg memiliki Kapasitas Sumber Daya Kompetensi Sesuai dengan Bidangnya Aparatur

TARGET TAHUN 2014


100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

1 Kajian

1 Kajian

100%

1 Kajian

1 Kajian

100%

3

3

100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

5 keg

5 keg

100%

90 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

90 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

100%

4 dokumen

4 dokumen

100%

41 Kegiatan

41 Kegiatan

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

89 Kegiatan

89 Kegiatan

100%

1. data base Guu agama 2. 200 guru diniyah terbina 3. 6 kegiatan


100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

II - 73


100% 100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Asisten Administrasi Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretaris Daerah (Non Bagian) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasr Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Bagian Kerja Sama Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 17

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil

TARGET TAHUN 2014

100%

100%

100%

0%

0%

100%

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidangnya

100%

100%

100%

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

100%


100%

100%

100%

0%

0%

100%

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidangnya

100%

100%

100%

Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan kinerja dan Keuangan

100%

100%

100%

Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidangnya Persentase kerjasama yang ditindaklnajuti menjadi MoU

100%

SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang handal

80%

80%

100%


Cakupan sarana dan prasarana aparatur

80%

80%

100%

Tingkat disiplin aparatur

80%

80%

100%

80%

80%

100%

WDP

WDP

100%

cukup

cukup


80%

80%

100%

INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

100%

100%


Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat pencapaian disiplin aparatur

100%

100%

100%

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18

INDIKATOR KINERJA


Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan

II - 74


100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Peningatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Mengaduan Masyarakat 19

INDIKATOR KINERJA


Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Data & Informasi

WDP

Penilaian Lakip SKPD oleh Kemenpan

100%

Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal

100%

100%

100%

Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan

100%

100%

100%

Tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APIP

100%

100%

100%

Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan

100%

100%

100%

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

≥ 30%

≥ 30%

100%

5 dok

5 dok

100%

2 dok

2 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

>30%

>30%

100%

1 dok

1 dok

100%

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA ) Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur Program Peningkatan Disiplin Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Aparatur Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran Program perencanaan pembangunan daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen hasil evaluasi kebijakan pembangunan daerah Program Pembangunan Dokumen Revisi Perwal Perenc.Pembangunan ProdukHukum Daerah Program Penelitian dan Persentase hasil penelitian dan pengembangan Pengembangan Daerah yang ditindaklanjuti Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Dokumen kompetisi dan inovasi antar Daerah. Pemda & kecamatan Pemerintahan Wilayah Program Perencanaan Tata Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang Ruang yang ditindaklanjuti Program Pemanfaatan Ruang Dokumen Konsep Desain Ruang Pamer Program Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Fisik & Fisik & Tata Ruang Tata Ruang Program Perencanaan Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Strategis dan Cepat Tumbuh Tumbuh yang ditindaklanjuti Program perencanaan Persentase Dokumen Perencanaan pengembangan kota-kota Pengembangan Kota Bandung yg menengah dan besar ditindaklanjuti Program pengembangan lingkungan hidup

TARGET TAHUN 2014

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERKIRAAN PERKIRAAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRAM PROGRAM DAN DAN KEGIATAN KEGIATAN S/D TAHUN S/D TAHUN 2014 2014 (%) WDP 100%

Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yg ditindaklanjuti Persentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan yg ditindaklanjuti Persentase Dokumen Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti Tingkat Integrasi Data SKPD dalam Bandung Satu Data

20%

20%

100%

1 dok

1 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

20%

20%

100%

20%

20%

100%

20%

20%

100%

20%

20%

100%

20%

20%

100%

20%

20%

100%

20%

20%

100%

4 SKPD

4 SKPD

100%

II - 75


NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan Promosi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20

21

INDIKATOR KINERJA

Tingkat Pengelolaan perencanaan, pengenggaran, pengawasan dan penilaian yang terintegrasi

20%

20%

100%

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

3,862 Triliun

3,862 Triliun

100%


3,862 Triliun

3,862 Triliun

100%

persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%

100%


WDP

WDP

100%

40

40

100%

100%

100%

30 Paket

30 Paket

100%

12 Kali

12 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

Cakupan layanan sarana & prasarana aparatur

100%

100%

100%

Tingkat disiplin Aparatur

100%

100%

100%

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

100%

100%

100%

70%

70%

100%

75%

75%

100%

WDP

WDP

100%

Cukup

Cukup

100%

Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja SKPD

2 Dokumen

2 Dokumen

Persentase PNS yg telah memenuhi target SKP

Penyusunan standar SKP

Penyusunan standar SKP


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Tingkat pelayanan publik berbasis conten Komunikasi Informasi dan teknologi informasi & pasif infrastruktur TIK Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan Cakupan pengembangan & pemberdayaan SDM Bidang Komunikasi dan kelompok informasi masyarakat Informasi Program Kerjasama Informasi Pelaksanaan desiminasi & pendistribusian dengan Mas Media Informasi Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Tingkat Disiplin Aparatur Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kompetensi SDM Aparatur/Pegawai Aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Pras Program Peningkatan Disiplin Pegwai Program Fasilitasi/ Pindah Purna Tugas PNS Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pembinaan & Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Program pmbangunan& Pengembangan Assessment Center

TARGET TAHUN 2014


Terpenuhinya standar diklat SDM Aparatur Sipil Negara persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan

Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS Pelayanan Administrasi kepegawaian tepat waktu Persentase SKPD yang sudah online data kepegawain Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% sesuai usulan

100% sesuai usulan

100%

7

7

100%

74

74

100% 100%

II - 76


NO

22

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Program Pengembangan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Wawasan Kebangsaan Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Bandung Tingkat pemahaman rasa persatuan & kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan Program Kemitraan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD Pengembangan Wawasan 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika), & Kebangsaan terciptanya suasana kondusivitas, rasa aman di msyarakat Program Pendidikan Politik Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Masyarakat Bandung Indeks Demokrasi Program Penegakan Tingkat Kondusifitas Kota melalui BNK dan Ketentraman dan Ketertiban KOMINDA Umum Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

TARGET TAHUN 2014


Baik

Baik

100%

70%

70%

100%

57%

57%

100%

-

-

100%

58%

58%

100%

150M

150M

Penurunan Masy. Miskin 699295


100%


100%

100%

100%

Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

Tingkat Disiplin Aparatur

100%

100%

100%

Kompetensi SDM Aparatur/Pegawai

100%

100%

100%


WDP

WDP

100%


70,28

70,28

100%

Jumlah Swadaya Masyarakat dalam bentuk partisipasi keuangan. Prosentase Penduduk Miskin semakin bekurang

100% 100%

100% 23

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pemeliharaan ketentraman & ketertiban masyarakat & jumlah operasi gabungan pencegahan tindak kriminal Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban cakupan penanganan gangguan trantibum Umum Penegakan Perda, Perwal dan cakupan penegakan perda Kepwal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit tingkat pemahaman masyarakat terhadap pekat Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Jumlah Linmas per 10.000 Pendududk Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Jumlah linmas terlatih Keamanan Program Pelayanan cakupan pelayanan adm. perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana cakupan pelayanan sarana dan prasarana dan Prasarana Aparatur aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

200 kali

200 kali

100%

100%

100%

100%

70%

70%

100%

60%

60%

100%

45

45

100%

120 orang

120 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

jumlah pelanggaran PNS

100%

persentase sda yg mmiliki kompetensi sesuai bidangnya

50%

50%

100%


WDP

WDP

100%

cukup

cukup

100%


II - 77


NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum 24

INDIKATOR KINERJA

jml linmas siaga dlm pengamanan pilkada

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tingkat penurunan TFR dan Cakupan peserta Program Keluarga Berencana KB aktif (CU/PUS) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrsepsi Program Pelayanan Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan keluarga miskin Program pembinaan peran Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan serta masyarakat dalam KB/KR yang mandiri & cakupan kelurahan pelayanan KB/KR yang dalam pelayanan KB/KR melalui pertunjukan mandiri layar tancap Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Persentase Ibu, bayi dan anak yg memperoleh kelompok kegiatan di KIE & Pembinaan melalui kelompok kegiatan masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan Rata-rata usia kawin pertama (PUP) konseling KRR Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yg mampu menggerakan partisipasi masyarakat & Persentase keluarga pra Program penyiapan tenaga sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga & pedamping kelompok bina Jumlah kegiatan kreatif bagi keluarga dan anak keluarga (lomba, kursus, dll) & Cakupan Institusi masyarakat pengelola program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang dibina Indeks Pembangunan Gender & Persentase partisipasi perempuan di lembaga Program keserasian kebijakan politik dan jabatan politik peningkatan kualitas anak & Persentase partisipasi perempuan di lembaga Perempuan pemerintahan Rasio angka melek huruf perempuan dibanding laki-laki usia 15 – 24 thn Program Penguatan kelembagaan Persentase Kelurahan Ramah Anak pengarusutamaan Gender dan anak Cakupan penanganan kasus perempuan dan Program Peningkatan Kualitas anak Korban KDRT & Tersusunnya kebijakan/ Hidup dan Perlindungan PERDA tentang PUG & Jumlah kegiatan yang Perempuan secara khusus menangani wanita dan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) & Cakupan Program peningkatan peran SKPD yang perencanaan responsive gender serta & kesetaraan gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dalam pembangunan dukungan ARG Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana dan Prasarana aparatur aparatur Program Peningkatan Disiplin Jumlah Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil aparatur Program Peningkatan Kapasitas Persentase Sumber daya Aparatur yang Sumber Daya aparatur Memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ keuangan Kemenpan

TARGET TAHUN 2014


2591 orang

2591 orang

100%

1,99% & 68.30%

1,99% & 68.30%

100%

5%

5%

100%

47% & 25%

47% & 25%

100%

50%

50%

100%

19,89 thn

19,89 thn

100%

40% & 36,87% & 12 & 40%

40% & 36,87% & 12 & 40%

100%

70,05

70,05

100%

15%

15%

100%

57%

57%

100%

99

99

100%

5%

5%

100%

100% & 1 Naskah akademik dan Raperda & 25

100% & 1 Naskah akademik dan Raperda & 25

100%

65,3 & 50%

65,3 & 50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

Cukup

Cukup

100% 100% 100%

25

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Keuangan Kemenpan

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

Cukup

Cukup

II - 78


100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 26

27

DINAS SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan para penyandang cacat & ekstrauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-narapidana, PSK, narkoba, & penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA

Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana aparatur Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana aparatur

TARGET TAHUN 2014


100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Sumber daya Aparatur yang Memiliki kompetensi sesuai bidangnya

75%

75%

100%

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kematian

70%

70%

100%

100%

100%

100%

19,05%

19,05%

100%

100%

100%

100%

4,77%

4,77%

100%

6,53%

6,53%

100%

3554 orang

3554 orang

100%

9,93%

9,93%

100%

998 PSKS

998 PSKS

100%

Persentase penanganan Lanjut Usia Terlantar

15.42%/ 100 orang

15.42%/ 100 orang

100%

Cakupan Pelayanan adminsitrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%

100%


WDP

WDP

100%

60

60

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

cukup

cukup

1 Database

1 Database

Terpeliharanya Arsip Kependudukan & Pencatatan Sipil

Persentase penanganan keluarga miskin Persentase cakupan penanganan korban trafficing, korban bencana & orang terlantar dalam perjalanan yang ditangani Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan Persentase penanganan penyandang cacat Jumlah Penghuni Panti yang ditangani Persentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yg ikut serta dalam penanganan masalah sosial

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil


KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Cakupan Disiplin Aparatur Aparatur Program Peningkatan Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya Kapasitas Sumber Daya aparatur Aparatur Program peningkatan Tingkat Kewajaran Laporan SKPD pengembangan sistem Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ pelaporan capaian kinerja dan Kemenpan keuangan Program Perbaikan Sistem Cakupan Sistem TI Kearsipan Administrasi Kearsipan

II - 79


100% 100%

100% 100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Prpustakaan & Budaya Baca 28

29

INDIKATOR KINERJA

Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku

TARGET TAHUN 2014


7 SKPD

7 SKPD

100%

100%

100%

100%

Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi SKPD tentang Kearsipan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

Cakupan sistem Perpustakaan TI

1 Database

1 Database

100%

100%

100%

100%

4600 Pemustaka

4600 Pemustaka

100%

11 Kegiatan

11 Kegiatan

100%

5 Kegiatan

5 Kegiatan

100%

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

80%

80%

100%

7 Kegiatan

7 Kegiatan

100%

40 orang

40 orang

100%

Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Kearsipan

Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan Jumlah Pemustaka

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran Peningkatan Sarana dan Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Pengembangan dan Keserasian Cakupan Komunitas pemuda / OKP yang Kebijakan Pemuda dibina PeningkatanPeran Serta Jumlah Pembinaan kegiatan Kepemudaan Kepemudaan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Jumlah peserta pelati kewrirausahaanhan dan Kecakapan Hidup Pemuda Upaya Pemberian Penyuluhan Penyuluhan Pencegahan Tentang Bahaya Tentang Bahaya Narkoba Bagi Narkoba Bagi Pemuda Pemuda Pengembangan Kebijakan dan Jumlah Dokumen Bidang Olahraga Managemen Olahraga

100%

100% 3 Dok

3 Dok

100%

8

8

100%

kejuaraan/ perlombaan (PORDA, POPNAS, POPWILNAS, PORNAS, LPI, POPWILDA, POR PEMDA, ORTRAD)

kejuaraan/ perlombaan (PORDA, POPNAS, POPWILNAS, PORNAS, LPI, POPWILDA, POR PEMDA, ORTRAD)

100%

Prog. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olah raga rekreasi/masyarakat)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Olahraga yang Terbangun

14 SOR/GOR

14 SOR/GOR

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Jumlah Gelanggang Pemuda dan Sarana Pendukung

3 Gelanggang

3 Gelanggang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH Program Pelayanan Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Program peningkatan disiplin Tingkat Disiplin Aparatur aparatur Program Peningkatan Prosentase pegawai yang memiliki kompetensi Kapasitas Sumber Daya sesuai bidangnya Aparatur Program Peningkatan dan Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Pengembangan Pengelolaan daerah Keuangan Daerah

II - 80


100% 100%

NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan kab/ kota Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah Perencanaan Tata Ruang Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pengembangan data/informasi 30

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014


Terwujudnya Akuntabilitas APBD

100%

100%

100%

Terwujudnya penganggaran berbasis kinerja

100%

100%

100%

persentase data DPKAD yang dapat diarsipkan

70%

70%

100%

Tingkat Kepatuhan daerah dalam pengelolaan keuangan/aset

100%

100%

100%

persentase pemanfaatan dan pengadaan lahan oleh Pemerintah Kota Bandung

80%

80%

prosentase Perencanaan pengadaan lahan

100%

100%

100%

persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi

100%

100%

100%

persentase akuntabilitas capaian kinerja SKPD

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

WDP

WDP

100%

60

60

4.336

4.336

100%

400

400

100%

135

135

100%

4.347

4.347

Prosentase data tersampaikan

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDAG Program pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Program peningkatan sarana Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur Program Peningkatan disiplin Tingkat Disiplin Aparatur aparatur Program peningkatan kapasitas Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya sumber daya aparatur aparatur Program Peningkatan Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Pengembangan Sistem Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Pelaporan Capaian Kinerja & Kemenpan Keuangan Program penciptaan iklim Meningkatnya UKM yang berdaya saing, usaha kecil menengah yang meningkatnya daya tawar, daya tarik produk kondusif UMKM Program pengembangan Meningkatnya SDM Koperasi dan UKM serta kewirausahaan dan tersedianya sarana pemasaran produk KUKM keunggulan kompetitif UKM Program pengembangan sistem Bertambahnya UMKM Binaan dalam hal pendukung usaha bagi UKM promosi, fasilitasi dan intermediasi Seleksi advokasi/ pendamping wirausaha baru

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan & pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kaki lima & asongan

Terpromosikannya produk Kota Bandung di kegiatan CSS

1 paket

1 paket

100%

Persentase koperasi aktif

81.76 %

81.76 %

100%

Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi

18,90%

18,90%

100%

Meningkatnya nilai ekspor

US$ 603 jt

US$ 603 jt

100%

Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha Cakupan terbinanya PKL tentang manajemen usaha, organisasi dan permodalan

1.329 unit usaha

1.329 unit usaha

100%

1.800 PKL

1.800 PKL

100%

Program persaingan usaha

Jumlah cakupan binaan Pedagang Formal

100 pelaku usaha

100 pelaku usaha

100%

Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Program pengembangan industri kecil menengah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program penataan struktur industri

Persentase industri berbasis teknologi Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina Meningkatnya Kemampuan bidang teknologi proses produksi industri kecil Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah

2,94%

2,94%

100%

125 pelaku usaha IKM

125 pelaku usaha IKM

100%

10.6 %

10.6 %

100%

60%

60%

100%

II - 81


NO

PROGRAM/KEGIATAN

Program pengembangan sentra- sentra industri potensial Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis 31

DINAS PELAYANAN PAJAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peren canaan dan Pengembangan Pajak Daerah Program Pembinaan, pengendalian dan monitoring pajak daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

INDIKATOR KINERJA

Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif

TARGET TAHUN 2014


2 kali

2 kali

100%

Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina

125 pelaku industri kreatif


100%

Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

100%

Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah sesuai standar

100%

100%

100%

0%

0%

100%

Tingkat Pemahaman peraturan/UU

100%

100%

100%


WDP

WDP

100%

65

65

Tingkat pelanggaran PNS


100% 100%

Tingkat pelaksanaan anggaran

100%

Jenis /mata Pajak/kelompok sasaran yang diberikan insentif

100%

jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal

100%

Nilai poteni Pajak Bumi dan Bangunan

100%

100%

100%

Tingkat Peningkatan Penerimaan PBB

100%

100%

100%

IKM Bidang Pembayaran Pajak Daerah

100%

100%

100%

IPM Bidang Pembayaran Pajak Daerah Prosentase Permasalahan Perpajakan Daerah Yang Selesai ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II - 82


2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1 PERMASALAHAN URUSAN PENDIDIKAN Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp287.271.764.986,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp256.155.909.416,00 (89,17%). Program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Adapun permasalahan dalam urusan pendidikan adalah: a) Program Bawaku Sekolah dan Peyelenggaraan Sekolah Gratis pada satuan pendidikan SMA/MA/SMK masih perlu ditingkatkan - Disdik. b) Fasilitas dan infrastruktur pendidikan SMP dan dan Pendidikan Menengah Negeri belum merata - Disdik. c) Kinerja tenaga pendidik penerima tunjangan profesi masih perlu ditingkatkan serta masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal - Disdik. d) Persepsi masyarakat mengenai sekolah yang difavoritkan kurang mendukung terhadap pemerataan kualitas sekolah - Disdik. e) Partisipasi masyarakat, khususnya dunia usaha/dunia industri belum optimal dalam pembangunan pendidikan - Disdik. f) Lulusan SMK yang belum relevansi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan Disdik. g) Implementasi pendidikan karakter belum optimal - Disdik. h) Mahalnya biaya pendidikan tinggi salah satu kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi - Disdik. i) Belum optimalnya pemanfaatan TIK/ICT dalam collecting data dan informasi data pendidikan - Disdik. j) Program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota belum bersinergi secara optimal - Disdik. 2.3.2 PERMASALAHAN URUSAN KESEHATAN Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp220.350.682.246,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp201.059.182.183,00 (91,25%). Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kesehatan; 2) Rumah Sakit Umum Daerah; 3) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; 4) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut; dan 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan kesehatan adalah: a) Belum optimalnya pemanfaatan posbindu oleh pralansia dan lansia - Dinkes. b) Kurangnya tenaga sanitasi - Dinkes. c) Inspeksi sanitasi air bersih tidak dapat dilaksanakan oleh petugas yang belum terlatih dan tidak dapat didelegasikan kepada kader - Dinkes. d) Ada 1 RS yaitu RSKGM yang sudah mempunyai Instalasi Gawat Darurat namun belum memberikan pelayanan 24 jam karena kekurangan sumber daya manusia - Dinkes. e) Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dilaksanakan 2 kali sesuai dengan DPA 2013, sedangkan peserta yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut banyak sehingga tidak semua peserta bisa mengikuti kegiatan PKP - Dinkes. f) Tidak adalagi kerjasama dengan ASPAMI (Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman) untuk penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dikarenakan ASPAMI tidak memperpanjang MOU dengan Dinkes sehingga kegiatan PKP hanya dilakukan sesuai dengan DPA 2013 - Dinkes. II - 83


g) Belum optimalnya integrasi dengan instansi terkait dalam memberdayakan masyarakat untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat dan aman - Dinkes. h) Target pencapaian SPM belum tercapai 100% - RSKGM. i) Penetapan kelas belum terpenuhi - RSKGM. j) Akreditasi RS belum terpenuhi - RSKGM. k) Luas lahan RSUD Kota Bandung terbatas hanya 10.028 m2 - RSUD. l) Bangunan gedung rawat jalan masih bangunan lama dan kurang representatif dalam menunjang jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat - RSUD. m) Kapasitas Ruang Rawat Inap masih terbatas hanya menampung 151 TT, rencana penambahan tempat tidur menjadi 200 TT - RSUD. n) Ruangan manajemen masih menggunakan ruangan yang semula diperuntukan bagi rawat inap - RSUD. o) Tenaga dokter spesialis masih kurang dan tenaga dokter sub spesialis belum ada sehingga pengembangan jenis pelayanan belum optimal dan peningkatan kelas RSUD Kota Bandung dari kelas C ke kelas B belum terwujud - RSUD. p) Pelayanan Jampersal. Dengan adanya pelayanan Jampersal, maka terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien yang signifikan. Tetapi hal ini tidak sebanding dengan fasilitas tempat tidur yang berjumlah 65 TT, sehingga pencapaian BOR pada Tahun 2013 sangat tinggi mencapai 100,42% - RSKIA. q) Lahan RSKIA yang terbatas. Dengan lahan RSKIA yang terbatas tidak memungkinkan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan tempat parkir - RSKIA. r) RSKIA belum memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit ibu dan anak kelas B - RSKIA. s) Belum tersedianya data rumah sakit yang terkomputerisasi. Sehingga terdapat resiko kehilangan data rumah sakit yang akurat sehingga sangat sulit untuk menyajikan data yang up to date - RSKIA. t) Lingkungan RSKIA belum memenuhi standar rumah sakit. Akses menuju rumah sakit menjadi terhambat karena lokasi RSKIA berdekatan dengan lingkungan pasar dan PKL yang berdagang di sekitar rumah sakit - RSKIA. u) Terbatasnya tenaga Drug Food Insfektur (DFI). Adapun upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pelatihan tenaga Drug Food Insfektur (DFI). 2.3.3 PERMASALAHAN URUSAN PEKERJAAN UMUM Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp781.855.875.414,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp590.101.104.240,00 (75,47%). Program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Bina Marga dan Pengairan; dan 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan dalam urusan pekerjaan umum adalah: a) Pembangunan SUS Gedebage memiliki kendala yaitu cuaca akhir tahun yang memasuki musim hujan dimana pekerjaan tanah yang harus memenuhi kriteria teknis tertentu sangat tergantung pada kondisi cuaca. b) Masih kurangnya penyerahan luas jalan (fasos/fasum) dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Bandung. c) Pelayanan dan supply air minum terbatas dan degradasi air baku. 2.3.4 PERMASALAHAN URUSAN PERUMAHAN Urusan Perumahan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24.162.031.535,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp20.185.724.795,00 (83,54%). Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan tahun 2013 dilaksanakan II - 84


oleh: 1) Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran; 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; dan 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan dalam urusan perumahan adalah: a) Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran masih kurang - DPPK. b) Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang - DPPK. c) Masih rendahnya kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB - DPPK. d) Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya (kurangnya pos wilayah) - DPPK. e) Masih adanya gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran melalui telepon - DPPK. f) Belum terbentuknya Rencana Induk Kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran - DPPK. g) Kondisi kemacetan lalu lintas menghambat respond time - DPPK. h) Kurangnya sarana air dengan banyaknya hidrant yang tidak berfungsi dan sungai-sungai yang airnya sedikit - DPPK. i) Keterampilan dan kesejahteraan petugas masih kurang - DPPK. j) Pola rekruitmen, mutasi, rotasi, dan promosi masih belum memperhatikan kompetensi dan keahlian dari petugas pemadam kebakaran - DPPK. 2.3.5 PERMASALAHAN URUSAN PENATAAN RUANG Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.062.025.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.285.964.302,00 (70,70%). Program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan dalam urusan penataan ruang adalah: Berkaitan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RDTR yang harus mendapat persetujuan substansi dari Provinsi Jawa Barat, sementara SOP BKPRD Provinsi Jawa Barat belum ditetapkan – Distarcip. 2.3.6 PERMASALAHAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19.244.701.329,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp17.352.423.285,00 (90,17%). Program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 3) BKepegawaian Daerah; 4)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 6) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 7) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah; 8) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah; dan 9) Kecamatan Sumur Bandung. Adapun permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah: a) Keterwakilan dan keterlibatan warga dalam musrenbang masih belum optimal. b) Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana. c) Belum optimalnya tindak lanjut hasil kajian penelitian. 2.3.7 PERMASALAHAN URUSAN PERHUBUNGAN Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp52.567.189.302,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp49.266.386.222,00 II - 85


(93,72%). Program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Adapun permasalahan dalam urusan perhubungan adalah: a) Bidang Sarana (1) Keterlambatan pengurusan uji kendaraan bermotor (2) Keberadaan pungutan liar untuk parkir di tempat parkir pengujian. (3) Percaloan uji kendaraan bermotor. b) Bidang Lalu Lintas dan Parkir (1) Peralatan ATCS sebagian yang sudah tua. (2) Rambu lalin ditabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor. c) Bidang AngkutanTerminal Di dalam pelaksanaan proses pemeliharaan terminal, salah satu contoh misalkan wc terminal yang belum kering karena tidak sabar sudah digunakan. d) Bidang Operasi (1) Keterbatasan Personil petugas di lapangan. (2) Sarana alat komunikasi kurang. (3) Keterbatasan kendaraan operasional. (4) Keterbatasan anggaran operasional. e) Unit Pelaksana Teknis Trans Metro Bandung (1) Prasarana pendukung yaitu shelter Koridor TMB 1 belum terbangun (investasi pihak ke-3) terkendala perijinan pembangunan single pool dari Kementrian Pekerjaan Umum sebagai konsensi biaya yang ditanamkan pembangunan shelter Trans Metro Bandung. (2) Keterbatasan armada koridor TMB 1 dan TMB 2, kondisi existing koridor 1 = 10 unit dan koridor 2 = 10 unit. Seharusnya, sesuai kepala lokasi bus tersebut koridor, 1 = 40 unit dan koridor 2 = 25 unit. (3) Masih menggunakan karcis manual TMB. (4) Keterbatasan personil petugas tiket. (5) Prasarana penyimpan kendaraan terkait dengan transisi pelaksanaan tender. f) Unit Pelaksanaan Teknis Terminal (1) PAD Terminal menurun disebabkan karena beberapa hal, yaitu: kurangnya tenaga pemungut retribusi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung (kendaraan operasional penyetoran), cuaca, banjir, libur sekolah, persaingan transportasi, adanya bus gratis, bertambahnya trayek TMB, dan bertambahnya angkutan travel. (2) Terdapat permasalahan di Area Stasiun Otobis, yaitu: kurangnya tenaga PPNS, banyaknya kendaraan yang tidak layak jalan, dan kurang maksimalnya perbaikan toilet di terminal. g) Unit Pelaksanaan Teknis Parkir Kurangnya sarana dan prasarana (alat komunikasi dan kendaraan operasional untuk operasi penggembokan parkir). 2.3.8 PERMASALAHAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp50.432.818.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp38.210.133.505,00 (75,76%). Program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Adapun permasalahan dalam urusan lingkungan hidup adalah: a) Kegiatan 3R yang belum optimal – PD. Kebersihan. II - 86


b) Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan (penyapuan jalan dan fasilitas umum) dan belum optimalnya pengangkutan sampah ke TPA – PD. Kebersihan. c) Tidak memiliki TPA yang representatif – PD. Kebersihan. 2.3.9 PERMASALAHAN URUSAN PERTANAHAN Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp164.888.092.478,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp71.460.635.550,00 (43,34%). Program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan pertanahan adalah: Ketidaklengkapan persyaratan pengajuan sertifikat (dokumen tanah) dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung. 2.3.10 PERMASALAHAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.881.878.610,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.747.565.190,00 (70,78%). Program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun permasalahan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah: a) Kurangnya SDM yang mempunyai dasar teknologi informasi dan akuntansi Disdukcapil. b) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan - Disdukcapil. c) Tingginya mobilitas penduduk di Kota Bandung - Disdukcapil.

2.3.11 PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.546.550.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.649.332.750,00 (58,27%). Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun permasalahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: a) Masih terbatasnya SDM aparatur. b) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta trafficking anak dan remaja. 2.3.12 PERMASALAHAN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.798.095.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp7.052.447.550,00 (71,98%). Program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2013 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun permasalahan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah: II - 87


a) Pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku pria tentang hak dan kewajiban dalam perencanaan keluarga masih rendah, serta masih berkembangnya anggapan bahwa ber-KB merupakan domain wanita. b) Masih belum optimalnya peran institusi masyarakat dalam menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang peran pria dalam ber-KB. 2.3.13 PERMASALAHAN URUSAN SOSIAL Urusan Sosial pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17.981.944.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp11.844.781.658,00 (65,87%). Program dan kegiatan pada Urusan Sosial tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun permasalahan dalam urusan sosial adalah: a) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung jika dibandingkan dengan jumlah dan kriteria PMKS – Dinsos. b) Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS – Dinsos. c) Masih belum tersebarluaskannya penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung – Dinsos. d) Keterbatasan kuota panti rehabilitasi sosial – Dinsos. 2.3.14 PERMASALAHAN URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.136.288.820,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.692.637.665,00 (93,78%). Program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan tahun 2013 dilaksanakan oleh 1) Dinas Tenaga Kerja dan 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan ketenagakerjaan adalah: a) Belum tersedianya sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja (BLK) – Disnaker. b) Tidak adanya link and match antara lowongan kerja/kebutuhan tenaga kerja dengan kualitas pencari kerja – Disnaker. c) Masih terjadinya pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh perusahaan, salah satunya disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah perusahaan (6.654 perusahaan) dengan tenaga fungsional pengawasan ketenagakerjaan, mediator/pegawai perantara perselisihan hubungan industrial, pengantar kerja, dan Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (PSM) penyuluhan tentang pelaksanaan transmigrasi – Disnaker. d) Dalam periode tertentu (adanya penerimaan CPNS) pelayanan AK-1 volumenya sangat tinggi, sehingga memerlukan fasilitas yang lebih memadai (pencaker = 17.091 orang) – Disnaker. e) Dua tahun terakhir ini terjadi ketidaksepakatan nilai UMK di Dewan Pengupahan Kota Bandung sehingga terjadinya demo/unjuk rasa – Disnaker.

2.3.15 PERMASALAHAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.614.556.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.556.558.060,00 (98,40%). Program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, II - 88


UKM, dan Perindustrian Perdagangan dan 2) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah: a) Kualitas SDM KUKM yang masih rendah - Dinas KUKM dan Perindag. b) Kualitas produk yang belum optimal - Dinas KUKM dan Perindag. c) Kerjasama antara KUKM masih lemah - Dinas KUKM dan Perindag. d) Penguasaan informasi pasar dan teknologi - Dinas KUKM dan Perindag. e) Keterbatasan akses sumber permodalan KUKM - Dinas KUKM dan Perindag. f) Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi - Dinas KUKM dan Perindag. g) Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktivitasnya tidak sejalan dengan jati diri, prinsip, dan azas sebuah organisasi koperasi - Dinas KUKM dan Perindag. h) Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT - Dinas KUKM dan Perindag. i) Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan standar kompetensi koperasi - Dinas KUKM dan Perindag. j) Koperasi yang asetnya besar namun belum mampu berdaya saing di tingkat internasional - Dinas KUKM dan Perindag. k) Belum adanya distributor barang konsumsi yang memiliki harga di bawah harga pasar - Dinas KUKM dan Perindag. 2.3.16 PERMASALAHAN URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.751.050.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.206.414.530,00 (85,48%). Program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun permasalahan dalam urusan penanaman modal adalah: a) Pemberian kewenangan penerbitan penanaman modal kepada pemerintah kabupaten/kota masih dibatasi hanya untuk investasi yang nilainya di bawah Rp10 miliar, sementara investasi yang nilainya di atas Rp10 miliar masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b) Produk hukum yang melandasi aturan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Bandung sudah tidak berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung. Sementara produk-produk yang lainnya, seperti: Undang-Undang Penanaman Modal diterbitkan tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 3, Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. c) Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanaman modal, karena peraturan yang memayunginya tidak dapat diterapkan lagi. d) Posisi dan kelembagaan penanaman modal secara tegas merupakan perangkat teknis, sehingga posisi dan kelembagaannya perlu ditinjau kembali. Dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hanya tinggal 4 kabupaten/kota yang belum menyesuaikan bentuk kelembagaannya dengan aturan pemerintah pusat, termasuk Kota Bandung.

II - 89


2.3.17 PERMASALAHAN URUSAN KEBUDAYAAN Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.615.770.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.354.693.599,00 (94,34%). Program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun permasalahan dalam urusan kebudayaan adalah: a) Pelaksanaan garapan urusan pemerintah bidang seni budaya di Kota Bandung saat ini ditangani oleh satu bidang dengan dua seksi di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Hal ini perlu dikaji ulang, mengingat begitu luasnya tugas dan garapan yang harus dilaksanakan pada urusan seni budaya. b) Masih terbatasnya sarana dan prasarana milik/aset Pemerintah Kota Bandung yang bisa dipergunakan oleh para seniman dan budayawan dalam mengekspresikan seni budaya di Kota Bandung. c) Tingkat partisipasi masyarakat maupun sektor swasta dalam pemanfaatan kegiatan seni budaya tradisional masih belum optimal. 2.3.18 PERMASALAHAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.743.492.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp10.692.342.854,00 (83,90%). Program dan kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun permasalahan dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah: a) Belum terbangunnya sinergitas antara kegiatan Dispora Kota Bandung dengan Lembaga Kepemudaan – Dispora. b) Masih terbatasnya sarana/gelanggang untuk Pemuda Berkreasi – Dispora. c) Belum optimalnya penyediaan data prasarana olahraga dilapangan yang dapat terinformasikan secara utuh kepada Dispora Kota Bandung – Dispora. 2.3.19 PERMASALAHAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.467.051.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.277.863.388,00 (79,08%). Program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah: a) Masih kurangnya sosialisasi dan informasi bagi masyarakat terhadap Perda dan Perwal Kota Bandung – Satpol PP. b) Terdapat keraguan dalam tindakan represif karena bias berbenturan dengan pelanggaran HAM – Satpol PP. c) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi aparatur dalam menegakkan Perda dan Perwal – Satpol PP. d) Masih terdapat oknum-oknum yang bermain dalam pelanggaran Perda dan Perwal – Satpol PP. e) Terbatasnya ruang politik dalam melaksanakan aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban – Satpol PP. f) Besarnya jumlah aktivitas dan daya tarik sehingga banyaknya pendatang yang masuk Kota bandung untuk mengadu nasib – Satpol PP. II - 90


g) Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP Kota Bandung – Satpol PP. h) Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilwalkot dan PilGub) masih rendah dan banyak masyarakat yang tidak memilih (golput) yaitu sebesar 42% - BKBPM. i) Semakin maraknya ormas dan LSM yang tidak berkualitas baik secara kepengurusan atau administrasi sebuah organisasi – BKBPM. 2.3.20 PERMASALAHAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp183.912.717.027,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp154.351.240.838,00 (83,93%). Program dan kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Setda Non Bagian; 2) Sekretariat DPRD, 3) Inspektorat; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Badan Kepegawaian Daerah; 6) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 7) Dinas Pelayanan Pajak; 8) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 9) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah; 10) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah; 11) Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 12) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah; 13) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 14) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; 15) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; 16) Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah; dan 17) 30 Kecamatan. Adapun permasalahan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umu, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian adalah: a) Dalam pelaksanaan rapat kerja dengan SKPD terkait, masih ada beberapa SKPD yang kehadirannya diwakilkan sehingga pengambilan keputusan tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu - Setwan b) Penyelenggaraan diklat pada BKD belum terakreditasi, salah satunya karena tidak memiliki gedung/asrama diklat - BKD. c) Keterbatasan kemampuan anggaran - BKD. d) Keterbatasan ruang kerja BKD - BKD. e) Keterbatasan kompetensi aparatur - BKD. f) Belum optimalnya penyerahan dan pengisian data kepegawaian PNS dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan rekonsiliasi/pemutakhiran data pegawai, masih adanya keterlambatan pelaporan administrasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah memasuki batas usia pensiun, pindah pergi, meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai PNS dalam memproses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Penghasilan (SKPP) dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan gaji - BKD. g) Pengangkatan CPNS untuk ditempatkan dalam jabatan fungsional tertentu khususnya bidang kesehatan kurang peminatnya - BKD. h) Berkurangnya jumlah PNS dari tahun sebelumnya sebanyak 1.012 orang, dikarenakan PNS yang pensiun, pindah keluar, dan meninggal dunia khususnya pada jabatan fungsional tertentu yang berdampak pada kekosongan pada jabatan-jabatan fungsional tertentu - BKD.

II - 91


i) Implementasi kelembagaan ke-tiga sub bagian belum optimal dikarenakan antar sub bag belum menjadi siklus kelembagaan yang terintegrasi – Bag. PSDA; j) Sub bag administrasi pengendalian program melaksanakan tupoksi administrasi program dan kegiatan, serta sebagian menjadi leading sectors implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah – Bag. PSDA; k) Sedangkan dua sub bagian lainnya, yaitu sub bag bina sarana dan prasarana serta sub bag bina sumber daya alam berdasarkan tupoksi membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya alam. Hal inilah menurut pemahaman kami yang menjadi bertolak belakang karena antar sub bag tidak menjadi alur pekerjaan yang berhubungan – Bag. PSDA; l) Masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, teknik sipil, dan farmasi – Inspektorat. 2.3.21 PERMASALAHAN URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.527.400.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.505.060.250,00 (98,54%). Program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan tahun 2013 dilaksanakan oleh 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 2) Bappeda. Adapun permasalahan dalam urusan ketahanan pangan adalah: a) Belum optimalnya implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui pangan lokal yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi beras – Dispertapa. b) Belum optimalnya sosialisasi keamananpangan– Dispertapa. 2.3.22 PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.235.899.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.118.344.718,00 (78,66%). Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2013 dilaksanakan oleh 1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan 2) Kecamatan Coblong. Adapun permasalahan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah: a) Terbatasnya dana – BKBPM. b) Terbatasnya SDM dalam bidang pemberdayaan masyarakat – BKBPM. c) Adanya perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang LPM. Pada tahun 2013 disahkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan – BKBPM. d) Adanya masa transisi beralihnya Bidang Linmas ke SATPL PP, dan Terbentuknya BIDANG BARU : BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN berdasarkan : Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung – BKBPM. 2.3.23 PERMASALAHAN URUSAN STATISTIK Urusan Statistik pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.416.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.321.061.340,00 (93,26%), Program dan kegiatan pada Urusan Statistik Tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan. II - 92


Adapun permasalahan dalam urusan statistik adalah: a) Pengukuran indikator makro yang tidak dilakukan setiap tahun sehingga pada tahun berjalan umumnya masih bersifat data sementara atau data sangat sementara. b) Terdapat perbedaan data yang dipublikasikan BPS Kota dengan BPS Provinsi maupun Nasional. c) Database statistik belum terintegrasinya dalam satu sistem. 2.3.24 PERMASALAHAN URUSAN KEARSIPAN Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.475.763.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.405.220.986,00 (95,22%). Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; dan 4) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan kearsipan adalah: a) Belum terselesaikannya pembangunan gedung arsip – Pusarda. b) Kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip maupun arsiparis – Pusarda. c) Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip – Pusarda. 2.3.25 PERMASALAHAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.093.285.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.330.843.538,00 (91,62%). Program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Komunikasi dan Informatika; 2) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; 3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 5) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah: Masih kurang cepat tanggapnya pelayanan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dari masing-masing SKPD sehingga pelayanan pengaduan masih kurang optimal – Diskominfo. 2.3.26 PERMASALAHAN URUSAN PERPUSTAKAAN Urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.131.950.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp985.558.940,00 (87,07%). Program dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan Tahun 2013 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan perpustakaan adalah: a) Kurangnya SDM pengelola perpustakaan maupun pustakawan – Pusarda. b) Belum tercapainya Diklat Pustakawan tingat Nasional – Pusarda. 2.3.27 PERMASALAHAN URUSAN PERTANIAN Urusan Pertanian pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.381.578.315,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.525.114.376,00 (90,87%). Program dan kegiatan pada Urusan Pertanian Tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Adapun permasalahan dalam urusan pertanian adalah: a) Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan.

II - 93


b) Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi. c) Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha di bidang pertanian serta masyarakat tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan. 2.3.28 PERMASALAHAN URUSAN PARIWISATA Urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.149.480.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.197.864.568,00 (81,52%). Program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata Tahun 2013 dilaksanakan oleh:1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan pariwisata adalah: a) Infrastruktur penunjang sapta pesona pariwisata masih perlu dilakukan pembenahan/penataan – Disbudpar. b) Masih terdapat usaha pariwisata di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya – Disbudpar. c) Masih terdapat kendala dalam pengumpulan data occupancy dari beberapa hotel – Disbudpar. 2.3.29 PERMASALAHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp480.100.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp471.156.000,00 (98,14%). Program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun permasalahan dalam urusan kelautan dan perikanan adalah: a) Semakin sempitnya lahan untuk budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Bandung – Dispertapa. a) Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dan masyarakat tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk perikanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan – Dispertapa. 2.3.30 PERMASALAHAN URUSAN PERDAGANGAN Urusan Perdagangan pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.766.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.502.472.282,00 (78,09%). Program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan dan 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan dalam urusan perdagangan adalah: a) Masih rendahnya kesadaran anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari koperasi - Dinas KUKM dan Perindag b) Belum optimalnya pengelolaan KSP/USP - Dinas KUKM dan Perindag c) Belum tersedianya pusat promosi produk UMKM Kota Bandung - Dinas KUKM dan Perindag d) SDM pelaku usaha yang masih kurang - Dinas KUKM dan Perindag e) Masih minimnya peluang pasar bagi pelaku usaha perdagangan - Dinas KUKM dan Perindag f) Masih adanya pelaku usaha di bidang perdagangan non formal yang kurang memahami regulasi perdagangan dalam memformalkan usaha perdagangannya - Dinas KUKM dan Perindag

II - 94


g) Terbatasnya kemampuan calon eksportir Kota Bandung dalam mengembangkan produknya - Dinas KUKM dan Perindag h) Terbatasnya informasi prosedur dan aturan ekspor barang - Dinas KUKM dan Perindag i) Terbatasnya frekuensi promosi/misi dagang luar negeri - Dinas KUKM dan Perindag j) Distribusi barang impor di Kota Bandung belum terdeteksi secara keseluruhan Dinas KUKM dan Perindag k) Masih beredarnya barang-barang yang melanggar peraturan di bidang perlindungan konsumen - Dinas KUKM dan Perindag l) Sering terjadinya lonjakan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya baik yang dipengaruhi oleh cuaca ataupun hal lainnya - Dinas KUKM dan Perindag 2.3.31 PERMASALAHAN URUSAN PERINDUSTRIAN Urusan Perindustrian pada Tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20.146.292.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp18.431.899.840,00 (91,49%). Program dan kegiatan pada Urusan Perindustrian tahun 2013 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan; 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; dan 3) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan dalam urusan perindustrian adalah: a) Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap bahan tambahan pangan yang berbahaya - Dinas KUKM dan Perindag. b) Kurangnya kreativitas dalam melakukan diversifikasi produk makanan dan minuman dengan bahan baku lokal - Dinas KUKM dan Perindag. c) Kurangnya kemampuan dan kreatifitas dalam mendesain pakaian yang up date - Dinas KUKM dan Perindag. d) Kurangnya promosi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk Dinas KUKM dan Perindag. e) Kurangnya database industri yang up to date sebagai dasar pemetaan potensi yang ada yang dipergunakan untuk menyusun kebijakan dan program pembinaan - Dinas KUKM dan Perindag. f) Masih lemahnya pemahaman pelaku IKM terhadap perlindungan HAKI - Dinas KUKM dan Perindag. g) Akses terhadap media promosi dan pemasaran masih terbatas sehingga produk yang dihasilkan belum bisa dikenal luas - Dinas KUKM dan Perindag. h) Belum terbentuknya kelembagaan forum pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

2.3.32 PERMASALAHAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN Urusan Ketransmigrasian pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp486.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp435.337.400,00 (89,48%). Program dan kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian Tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Adapun permasalahan dalam urusan ketransmigrasian adalah: a) Untuk pelaksanaan penjajagan dalam rangka penyusunan MoU antara Pemerintah Kota Bandung dengan daerah penerima harus dilaksanakan beberapa kali, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi. b) Terdapatnya perbedaan prosedur dan pemahaman dalam penyusunan MoU baik dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi, dan Kabupaten/Kota daerah penerima, sehingga seringkali terlambat dalam pelaksanaan penandatanganan MoU yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman transmigran. II - 95


BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN 2014 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi gambaran kondisi ekonomi makro daerah yang menunjukan percepatan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya nilai LPE akan bergantung besarnya Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto hakekatnya merupakan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah/daerah yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini PDRB merupakan agregat nilai tambah dari 9 sektor ekonomi yang menopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tentunya setiap daerah akan berbeda komposisi struktur sektor ekonominya, tergantung kepada sumber daya dan karakteristik potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam kurun waktu tahun 2008-2012 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung menunjukan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang cukup baik bahkan cenderungan meningkat. Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2008 sebesar 8,17 persen, sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2012 sebesar 8,98 persen. Secara kuantitas laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut hanya tumbuh sebesar 0,81 persen. Namun demikian dari sisi stabilitas, rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung cukup baik berada pada kisaran 8 persen. Sementara dalam kurun waktu tersebut LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional berada pada kisaran 6 persen, jadi LPE Kota Bandung masih lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Padahal dalam kurun waktu tersebut dinamika ekonomi dunia sangat fluktuatif, terjadinya krisis keuangan dunia sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian global dan nasional. Bahkan sampai dengan saat ini krisis perekonomian global tersebut masih terus terjadi dan belum bisa diatasi secara tuntas. Namun faktanya krisis ekonomi dunia tersebut tidak terlalu mempengaruhi stabilitas laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pada tahun 2014 sampai dengan 2015, LPE Kota Bandung diharapkan akan tetap stabil dan terus tumbuh. Sebagaimana yang telah diproyeksikan di dalamRPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, LPE Kota Bandung diproyeksikan sebesar 9,25 persenpada tahun 2014, dengan nilai PDRB Rp. 150,661 Trilyun (ADHB) dan Rp. Rp 41,032 Trilyun (ADHK). Sementara untuk Tahun 2015 LPE Kota Bandung diproyeksikan meningkat menjadi 9,52 persen, dengan nilai PDRB Rp. 175,430 Trilyun (ADHB) dan Rp. 44,938 Trilyun (ADHK). Secara umum ada 9 sektor ekonomi yang membentuk struktur perekonomian Kota Bandung, tapi bila dilihat dari sisi kontribusinya maka sektor-sektor tersebut bisa dibagi menjadi tiga kelompok sektor sebagai berikut: 1. Sektor Primer yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya menggunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. III - 1


2.

3.

Sektor Sekunder yaitu sektor yang mengolah bahan baku baik yang berasal dari sektor primer maupun dari sektor sekunder sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Konstruksi. Sektor Tersier atau sektor jasa, yaitu sektor-sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Berdasarkan data PDRB Kota Bandung tahun 2008-2012,proporsi kontribusi kelompok sektor ekonomi yang paling besar terhadap PDRB Kota Bandung adalah kelompok sektor Tersier. Hal ini semakin menegaskan bahwa penopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung adalah sektor jasa. Sektor-sektor tersebut terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa. Komposisi kontribusi kelompok sektor ekonomi berdasarkan data PDRB tahun 2012 yang telah direalisasikan terdiri dari Sektor Primer sebesar 0,21 persen, Sektor Sekunder sebesar 29,76 persen dan Sektor Tersier sebesar 70,03 persen. Komposisi kontribusi kelompok sektor ekonomi ini diperkirakan tidak akan banyak berubah pada tahun 2014 dan tahun 2015.Komposisi kontribusi kelompok sektor ekonomi dalam PDRB Kota Bandung tahun 2014 dan 2015 secara kuantitas dapat diproyeksikan seperti dalam tabel berikut: TABEL 3.1 PDRB KOTA BANDUNG MENURUT KELOMPOK SEKTOR TAHUN 2011 – 2015 (JUTA RUPIAH) Kelompok Sektor PDRB ADHB Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier

Realisasi 2011

Proyeksi *2012

**2013

95.612.863

111.121.551

129.389.930

150.661.630

**2014

175.430.410

**2015

192.743

229.013

266.663

310.502

361.549

29.108.986

33.071.830

38.508.838

44.839.689

52.211.337

66.311.134

77.820.708

90.614.430

105.511.439

122.857.525

34.463.631

37.558.320

40.957.348

41.032.464

44.938.755

67.070

71.176

84.410

84.565

92.615

Sektor Sekunder

10.991.843

11.587.003

12.189.665

12.212.021

13.374.605

Sektor Tersier

23.404.719

25.900.140

28.683.273

28.735.879

31.471.535

PDRB ADHK 2000 Sektor Primer

Sumber: *Realisasi PDRB Tahun 2009-2012, ** Perkiraan Proyeksi Berdasarkan data proyeksi di atas, diperkirakan sektor tersier pada tahun 2015 akan tetap menjadi kelompok sektor yang memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian Kota Bandung. Diproyeksikan pada tahun 2015nilai PDRBADHB Kota Bandung sebesar Rp 175,430 Trilyun, sedangkan nilai PDRB ADHKsebesar Rp 44,936 Trilyun. Kontribusi kelompok tersier diproyeksikan berkontribusi kurang lebih sebesar 70,03persen terhadap total PDRB Kota Bandung, atau sebesar Rp 31,471 Trilyun. Pada tahun 2015, sektor sekunder diproyeksikan sebesar Rp 13,374 Trilyun atau memberikan kontribusi kurang lebih sebesar 29,76persen dari total PDRB Kota Bandung tahun 2015. Kontribusi kelompok sektor sekunder diperkirakan agak sedikit melambat pada tahun 2015, hal ini disebabkan oleh kontribusi industri III - 2


pengolahan yang memberi kontribusi paling besar dalam kelompok sektor sekunder mengalami perlambatan. Hal ini terjadi karena sebagian besar bahan baku untuk industri pengolahan masih tergantung impor. Kondisi perekonomian global diprediksikan belum sepenuhnya membaik pada tahun 2015. Hal tersebut akan memberikan tekanan kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Bahan baku impor mahal sementara permintaan barang ekspor menurun, hal ini akan sangat menghambat peningkatan produktivitas industri pengolahan. Dampak kenaikan harga BBM, Gas dan Tarif Dasar Listrik tahun 2013 masih menjadi bagian permasalahan yang menyebabkan melambatnya kontribusi sektor industri pengolahan. Namun demikian industri pengolahan di Kota Bandung tetap memiliki potensi cukup baik jika perekonomian nasional lebih baik kondisinya. Kontribusi kelompok sektor primeryang identik dengan sektor pertanian diproyeksikan sebesar Rp. 92,615 Milyar atau memberikan kontribusi kurang lebih 0,21 persen dari total PDRB Kota Bandung tahun 2015. Kontribusi sektor primer diprediksi tidak akan mengalami perubahan seperti tahun sebelumnya, bahkan kecenderungan kontribusinya akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bandung semakin luas. Sehingga kontribusi kelompok sektor primer atau pertanian pada PDRB Kota Bandung akan berkisar pada kurang lebih 0,20 persen. 3.1.2. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR DALAM PDRB Sebagaimana telah dikemukakan di atas,bahwa berdasarkansembilan sektor ekonomidalam PDRB, maka struktur perekonomian Kota Bandung diperkirakan relatif tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kurun waktu 2011-2015. Kelompok sektor tersier masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Kota Bandung dan semakin mempertegas bahwa penopang utama perekonomian Kota Bandung adalah sektor jasa. Jika dilihat dari subsektor pada kelompok sektor tersier maka yang memberikan proporsi kontribusi paling besar adalah sektor perdagangan, hotel,dan restoran. Pada tahun 2015 sektor perdagangan, hotel, dan restorandiperkirakan memberikan kontribusi dalam kisaran41 persen. Selanjutnya, subsektor yang memberikan kontributor terbesar kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasidengan proyeksi kontribusi berkisar pada angka 12 persen. Sedangkan subsektor jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar ketiga berkisar pada angka 9 persen. Sementara untuk Subsektor kelompok sektor sekunder yang paling besar kontribusinya adalah industri pengolahan.Kontribusinya diperkirakan berkisar 22persen pada tahun 2015. Sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua terbesar yang memberi kontribusi di dalam PDRB Kota Bandung. Semakin sempitnya lahan untuk kegiatan industri-industri besar di Kota Bandung telah menyebabkan kegiatan industri besar pindah ke daerah pinggiran Kota Bandung atau di daerah Kota atau Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandung. Namun ini bukan berarti bahwa sektor industri sudah tidak berpotensi untuk dikembangkan di Kota Bandung. Potensi sektor industri masih bisa dikembangkan di Kota Bandung hanya tren atau kecenderungannya berubah dari industri pengolahan besar menjadi industri kreatif. Banyaknya komunitas kreatif menjadi salah satu pendorongberkembangnya sektor industri kreatif di Kota Bandung. Usaha industri kreatif yang cenderung tidak memerlukan lahan luas, kemajuan teknologi informasi dan para wisatawan yang banyak berkunjung ke Kota Bandung sangat mendukungpengembangan industri kreatif di Kota Bandung. III - 3


Adapun sektor pertanian yang identik dengan sektor primer diperkirakan kecenderungan kontribusinya akan statis bahkan menurun. Untuk tahun 2015 diproyeksikan sektor pertanian akan memberikan kontribusi berkisar 0,21persen.Hal tersebut terjadi karena luas lahan pertanian di Kota Bandung akan semakin berkurang akibat adanya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian yang semakin cepat. TABEL 3.2 STRUKTUR PEREKONOMIAN KOTA BANDUNG MENURUT SEKTOR TAHUN 2011-2015 (DALAM %) Realisasi

Kelompok Sektor

2011

Proyeksi

2012 *

2013 **

2014 **

2015 **

Sektor Primer

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

Pertanian

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

-

-

-

-

-

Sektor Sekunder

30,44

29,76

29,76

29,76

29,76

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

23,51

22,55

22,55

22,55

22,55

Listrik, Gas dan Air Bersih

2,30

2,35

2,35

2,35

2,35

Konstruksi

4,63

4,86

4,86

4,86

4,86

Sektor Tersier

69,35

70,03

70,03

70,03

70,03

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

41,25

41,67

41,67

41,67

41,67

12,38

12,47

12,47

12,47

12,47

6,37

6,64

6,64

6,64

6,64

9,35

9,25

9,25

9,25

9,25

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

Sumber: * RealisasiPDRB 2012, ** Proyeksi perkiraan sangat sementara Berdasarkan data tersebut di atas dapat terlihat sub sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Kota Bandung dan sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Bandung. Secara rinci menurut sektor ekonomi memberi kontribusi terbesar dan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dapat dijelaskan berikut: a. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Proporsi kontribusi kelompok sektor tersier pada PDRB Kota Bandung yang tinggi, cukup stabil dan bahkan meningkat, semakin memantapkan struktur ekonomi Kota Bandung sebagai kota jasa. Berdasarkan data tersebut di atas subsektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang tertinggi, diikuti oleh subsektor pengangkutan dan komunikasi, subsektor jasa-jasa dan subsektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontibusi sektor perdagangan,hotel dan restoran pada tahun 2015 diproyeksikan akan tetap tumbuh walaupun tidak terlalu besar. Kontribusinya diperkirakan akan tetap berkisar 41 persen terhadap PDRB Kota Bandung. Walaupun kondisi ekonomi global belum membaik dan pertumbuhan ekonomi nasional melambat, tapi diharapkan kegiatan perdagangan di Kota Bandung tetap akan menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya sehingga mempunyai multiplier efek yang mengangkat kontribusi sektor ekonomi lainnya di Kota Bandung. Keterkaitan kebelakang (backward linkage) dari berkembangnya sektor perdagangan adalah permintaan barang-barang komoditi perdagangan dari hasil industri mengalami peningkatan.

III - 4


Adapun keterkaitan ke depan (forward linkage) dari meningkatnya perdagangan adalah meningkatnya permintaan kebutuhan dari sub sektor hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor jasa lainnya. Sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi Kota Bandung, maka pergerakan sektor perdagangan, hotel dan restoran sedikit saja akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap struktur ekonomi Kota Bandung. b. Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan sebagai kontributor kedua terhadap penciptaan PDRB di Kota Bandung diperkirakan pada tahun 2015 mengalami fluktuasi, pertumbuhannya cenderung statis dari tahun sebelumnya. Nilai kontribusinya pada tahun 2015 diproyeksikan masih berkisar kurang lebih 22 persen. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi awal tahun 2014, nilai tukar rupiah masih mengalami depresiasi terhadap Dollar Amerika yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap produktivitas industri pengolahan di Kota Bandung. Terjadinya depresiasi nilai rupiah terhadap dollar Amerika merupakan dampak dari kondisi ekonomi global dan pengaruh krisis yang masih dirasakan berbagai negara. Kegiatan industri pengolahan yang berbasis bahan baku impor dan berorientasi ekspor memang cukup sensitif terpengaruh krisis ekonomi, terutama industri tekstil, pakaian jadi, barang dari kulit dan alas kaki. Namun, pada tahun 2015 ada optimisme perekonomian global diharapkan akan semakin membaik, sehingga industri pengolahan dapat semakin meningkat pertumbuhannnya. c. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2015 diperkirakan akan terus berkembang, sebagaimana sektor tersier lainnya yang dipengaruhi kondisi ekonomi global dan nasional, sektor pengangkutan dan komunikasi akan tetap mengalami pertumbuhan walaupun lambat. Berdasarkan proyeksi sektor pengangkutan dan komunikasi akan memberi kontribusi pada PDRB Kota Bandung tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu berkisar pada angka kurang lebih 12 persen. Aktifitas perdagangan yang semakin meningkat dan didukung teknologi yang semakin maju untuk berkomunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai potensi yang besar untuk terus berkembang. d. Sektor Jasa-Jasa Sektor jasa-jasa diproyeksikan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kontribusi sektor jasa-jasa tahun 2015 diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya. Kontribusi subsektor ini diperkirakan berkisar kurang lebih 9 persen. e. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sementara Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan pada tahun 2015diperkirakan berkontribusi kurang lebih berkisar 6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Tahun 2015. Optimisme adanya perbaikan kondisi perekonomian nasional pada tahun 2015, diharapkan kontribusi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan pada tahun 2015 diprediksikan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

III - 5


3.1.3. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA BANDUNG Kondisi perekonomian Kota Bandung tahun 2015 ini akan dievaluasi berdasarkan perkembangan indikator makro ekonomi, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Daya Beli (Purchasing Power Index), Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Investasi serta Kinerja Anggaran Pemerintah Kota Bandung. Sebagai gambaran perkembangan indikator makro ekonomi Kota Bandung berupa realisasi data indikator ekonomi tahun 2012 dan proyeksi sangat sementara tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Untuk proyeksi dihitung berdasarkan harga konstan yang diasumsikan berjalan linear tanpa ada perubahan eksternal yang signifikan. TABEL 3.3 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2015 No

Realisasi

Proyeksi

Indikator Makro

Satuan

2013 **

2014 **

2015 **

Juta Rp.

111.121.551

129.389,93

129.389.930

150.661.630

175.430.410

Juta Rp.

37.558.320

40.957,348

40.957.348

41.03.464

44.938.755

4

PDRB (harga berlaku) PDRB (harga konstan) LPE

%

8,89

9,05

8.98

9,25

9,52

5

Tingkat Inflasi

%

2,75

4,02

7,97

<10,00

<10,00

6

Struktur PDRB Sektoral:  Pertanian  Pertambangan dan Penggalian  Industri Pengolahan  Listrik, Gas dan Air Bersih  Bangunan/ Konstruksi  Perdagangan, Hotel dan Restoran  Pengangkutan dan Komunikasi  Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan  Jasa-jasa Produktivitas Pekerja Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Bekerja

% %

0,20 -

0,21 -

0,21 -

0,21 -

0,21 -

%

23,51

22,55

22,55

22,55

22,55

%

2,30

2,35

2,35

2,35

2,35

%

4,63

4,86

4,86

4,86

4,86

%

41,25

41,67

41,67

41,67

41,67

%

12,38

12,47

12,47

12,47

12,47

%

6,37

6,64

6,64

6,64

6,64

% Rp.

9,35 N/A

9,25 N/A

9,25 N/A

9,25 N/A

9,25 N/A

Orang

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Orang

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Orang

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-

9,17

10,98

10,78

10,55

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Juta Rp.

45,13

45,07

45,07

53,50

60,22

Juta Rp.

15,25

15,35

15,26

16,50

17,99

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 2

6 7 8 9 10 11 12

13

Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin Pendapatan Perkapita - PDRB perkapita (harga berlaku) - PDRB perkapita (harga konstan) Investasi (triliun rupiah)

% RTM

2011

2012 *

Sumber: * RealisasiPDRB 2012, ** Proyeksi perkiraan sangat sementara

III - 6


Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal daerah, untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkelanjutan, maka dapat dirumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kota sebagai berikut: 1. Urusan Ketenagakerjaan, melalui: a. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan pelatihan bagi calon wirausaha baru. b. pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. c. mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan arah kebijakan, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. d. mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. 2. Urusan Penanaman Modal, melalui: a. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal dengan arah kebijakan, (1) fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor; (2) Pembentukan & penguatan Task Force atau representasi Promotion Business Centre (PBC) dalam menangani pangsa & peluang investasi di Kota Bandung. b. optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan. 3. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melalui: a. mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM; (2) meningkatkan kontribusi swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. b. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan memfasilitasi wirausaha pemula. c. memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. d. meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan (1) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. e. mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan (1) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi; (2) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah. f. mendorong investasi yang bersifat padat karya dengan arah kebijakan peningkatan akses teknologi SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. g. fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM dengan arah kebijakan meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian. h. penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM dengan arah kebijakan fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM. III - 7


4. Urusan Perindustrian, melalui: a. mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online. b. peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. c. memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. 5. Urusan Pariwisata, melalui: a. optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan arah kebijakan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata. b. penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata. c. mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) dengan arah kebijakan, mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya. 6. Urusan Perdagangan, melalui: a. menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan arah kebijakan menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. b. mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri dengan arah kebijakan meningkatkan pendapatan sektor perdagangan. c. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan, dengan arah kebijakan peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor. 7. Urusan Ketahanan Pangan, melalui memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan, meningkatkan pola kosumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman. 8. Urusan Pertanian dan Perikanan, melalui: a. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menciptakan wirausaha pertanian. b. meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan arah kebijakan mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing. c. mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan produksi ikan hias.

III - 8


9. Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui: a. membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, arah kebijakan, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa. b. membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, arah kebijakan, tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online. c. membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik terhadap kebijakan pengawasan pajak daerah, dengan arah kebijakan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah. d. intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. e. optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan arah kebijakan pembinaan BUMD. f. memberikan potongan/keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan dengan arah kebijakan memberikan insentif fiscal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik. g. membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan arah kebijakan pengembangan usaha daerah yang sehat dan profitable. 3.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2014 DAN 2015 Kondisi perekonomian global yang masih dalam tekanan krisis, sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013. Kondisi perekonomian pada tahun 2014 diprediksikan tidak akan terlalu jauh berbeda, namun optimisme adanya pemulihan ekonomi global tetap ada dan diharapkan dapat berpengaruh positif juga pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai krisis yang menekan perekonomian nasional pada tahun 2014 diharapkan dapat segera diatasi secara komprehensif, sehingga pada tahun 2015 Laju Pertumbuhan Ekonomi nasional dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 diharapkan minimal lebih dari 6 persen dan diharapkan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional paling tidak dapat menjaga stabilitas laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun tersebut. Perkembangan perekonomian Kota Bandung baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang ada di lingkungan internal maupun eksternal-nya. Lingkungan internal lebih dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Kota Bandung sedangkan lingkungan eksternal dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Barat, nasional serta internasional. Berdasarkan data perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung menunjukan stabilitas yang baik. Namun demikian Pemerintah Kota Bandung harus tetap memperhatikan dan mengantisipasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas LPE Kota Bandung.Dengan adanya tindakan antisipasi diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2014 dan 2015 dapat tetap stabil serta tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan krisis global maupun nasional.

III - 9


3.2.1. KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL Pergeseran pada beberapa pola siklikal ekonomi dunia telah menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi global tahun 2013. Pertama, peralihan lanskap ekonomi dunia yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara maju dan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging market yang sebelumnya menjadi penopang utama ekonomi dunia. Kedua, berlanjutnya tren penurunan harga komoditas dunia. Terakhir, pembalikan arus modal dunia akibat kebijakan pengurangan stimulus moneter di AS yang menandai berakhirnya era likuiditas longgar di pasar keuangan global. Tiga pergeseran pola siklikal tersebut mengakibatkan kinerja ekonomi global 2013 menurun dan di bawah harapan. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 tumbuh sebesar 3,0%, lebih rendah baik dibandingkan dengan perkiraan di awal tahun sebesar 3,5% maupun dengan pertumbuhan tahun 2012 sebesar 3,1%1. Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan ditempuh negara-negara maju dan negara-negara emerging market guna merespons meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah AS pada 2013 melanjutkan kebijakan stimulus dengan masih menahan suku bunga di level mendekati nol persen dan melanjutkan kebijakan quantitative easing. Sementara itu, kawasan Eropa masih melakukan kebijakan pelonggaran guna mendukung ekonomi yang masih lemah juga menyepakati pelonggaran konsolidasi fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berada dalam resesi. Dari kelompok negara-negara EM, respons kebijakan cukup beragam, China melakukan bauran kebijakan dengan menempuh kebijakan moneter bias ketat untuk meredam overheating di sektor properti. Sementara itu, beberapa negara EM lain mulai memperketat arah kebijakan moneter. Bank Dunia menyoroti lima tantangan yang akan dihadapi perekonomian global setelah terjadi beberapa kali krisis finansial pada awal abad ke-21. Tantangan pertama adalah pekerjaan karena bila kondisi pengangguran tidak diatasi secara dramatis di sejumlah negara seperti Nigeria, Pakistan, dan Yaman, maka negaranegara tersebut dinilai akan tetap berada dalam kondisi tidak stabil dan mengarah kepada “negara gagal”. Tantangan kedua adalah ketidakmerataan pendapatan yang dinilai juga dapat meningkatkan instabilitas dan ketegangan sosial. Tantangan ketiga adalah infrastruktur dimana diperkirakan terdapat lebih dari 1,3 miliar orang saat ini tidak memiliki akses kepada listrik. Tantangan keempat adalah perubahan iklim yang meliputi antara lain gelombang panas ekstrim dan anjloknya stok pangan global. Tantangan kelima adalah mengelola efek destabilisasi dari kemajuan teknologi seperti bagaimana meningkatkan keamanan cyber dengan tetap memegang tegus keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas suatu teknologi baru tersebut. Pada tahun 2014, negara maju akan memiliki prospek ekonomi yang semakin membaik. Diprakirakan perekonomian AS menunjukkan tren kinerja yang tetap membaik, ditandai oleh terus menguatnya permintaan domestik. Kemudian, kawasan Eropa juga terus menunjukan tanda pemulihan kondisi perekonomiannya. Sementara itu, sebagai respons terhadap pengetatan fiskal, perekonomian Jepang diperkirakan tumbuh melambat. Di negara berkembang, sejalan dengan proses transisi menuju pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, China diperkirakan relatif stabil. Demikian pula dengan perekonomian India yang diperkirakan tetap tumbuh, ditopang oleh kebijakan struktural yang mendukung investasi. 1

Bank Indonesia, Laporan Perkonomian Indonesia 2013. III - 10


Kinerja perekonomian global secara keseluruhan pada tahun 2014 dan 2015 diprakirakan akan membaik dengan kecepatan yang moderat. Pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan mampu tumbuh 3,9% pada tahun 2015 dan mendorong kenaikan pertumbuhan volume perdagangan dunia hingga mencapai 5,1%. 3.2.2. KONDISI EKONOMI NASIONAL Kinerja perkonomian Indonesia tahun 2013 tidak terlepas dari pengaruh perubahan pola siklus yang mewarnai dinamika ekonomi global. Perubahan pola siklus global tersebut mempengaruhi kinerja perekonomian domestik tidak saja melalui jalur perdagangan (trade channel), namun juga melalui jalur pasar keuangan (financial market channel). Di samping pengaruh global, faktor domestik yang bersifat struktural juga menjadi salah satu akar permasalahan ekonomi. Permasalahan struktural yang semakin mengemuka di tengah stabilitas yang terganggu, bersama-sama tantangan global, menekan kinerja perekonomian domestik2. Dampak kurang menguntungkan dirasakan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 sebagai akibat dari akumulasi permasalahan ekonomi global dan struktur domestik, antara lain melambatnya pertumbuhan, menurunnya harga komoditas dan berbaliknya arus modal, serta impor yang tetap besar mengingat kapasitas sektor industri domestik yang belum cukup memadai, namun investasi, khusunya investasi nonbangunan, berada dalam tren menurun mengingat ada keterkaitan erat antara investasi nonbangunan dengan kinerja ekspor dan juga ketidakpastian ekonomi yang meningkat (Bank Indonesia, 2014). Indikator-indikator lainnya yang juga memperlihatkan perlambatan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013, antara lain: 1. PDB Penggunaan Ekspor yang belum kuat dan ketidakpastian yang masih tinggi pada gilirannya menurunkan investasi, khususnya investasi nonbangunan. Namun, pada sisi lain konsumsi rumah tangga masih cukup besar didorong kelompok kelas menengah yang membesar. Di tengah topangan kapasitas industri domestik yang belum memadai, kondisi ini pada gilirannya mendorong impor masih tercatat cukup besar. Berbagai kondisi tersebut kemudian berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berada dalam tren menurun sehingga tumbuh 5,8% pada tahun 2013 dan dibarengi oleh sumber pertumbuhan yang kurang berimbang. TABEL 3.4 PERTUMBUHAN PDB SISI PENGGUNAAN 2009

2010

2011

2012

2013

Konsumsi Rumah Tangga

4,9

4,7

4,7

5,3

5,3

Konsumsi Pemerintah

15,7

0,3

3,2

1,3

4,9

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

3,3

8,5

8,3

9,7

4,7

-

PMTB Bangunan

7,1

7,0

6,1

7,4

6,6

-

PMTB Nonbangunan

-6,7

13,1

14,9

15,8

0,1

Ekspor

-9,7

15,3

13,7

2,0

5,3

Impor

-15,0

17,3

13,3

6,7

1,2

4,6

6,2

6,5

6,3

5,8

Produk Domestik Bruto

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2013

2

Bank Indonesia, Laporan Perkonomian Indonesia 2013. III - 11


2.

PDB Sektoral Dari sisi sektoral, tren melambatnya pertumbuhan terutama bersumber dari sektor-sektor penghasil barang. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan ekspor yang masih terbatas sehingga mengakibatkan menurunnya pertumbuhan sektor penghasil barang seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan. Sementara itu, sektor penghasil jasa seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, serta sektor jasa-jasa masih mencatat kenaikan pertumbuhan. TABEL 3.5 PERTUMBUHAN PDB SISI SEKTORAL 2009

2010

2011

2012

2013

Pertanian

4,0

3,0

3,4

4,2

3,5

Pertambangan

4,5

3,9

1,6

1,6

1,3

Industri Pengolahan

2,2

4,7

6,1

5,7

5,6

Listrik, Gas dan Air

14,3

5,3

4,7

6,3

5,6

Bangunan

7,1

7,0

6,1

7,4

6,6

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

1,3

8,7

9,2

8,2

5,9

Pengangkutan dan Komunikasi

15,8

13,4

10,7

10,0

10,2

Keuangan, Persewaan dan Jasa

5,2

5,7

6,8

7,2

7,6

Jasa-jasa

6,4

6,0

6,8

5,3

5,5

Produk Domestik Bruto

4,6

6,2

6,5

6,3

5,8

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2013 3.

Pertumbuhan Ekonomi Regional Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di hampir seluruh kawasan, dengan perlambatan terbesar terjadi di Jakarta dan Jawa. Pertumbuhan ekonomi di Jakrta dan kawasan Jawa menurun, masing-masing dari 6,5% dan 6,6% pada 2012 menjadi 6,1% pada 2013. Sementara itu, kawasan Sumatera dan kawasan Timur Indonesia menurun sedikit dari masing-masing 5,7% dan 5,9% pada 2012 menjadi masing-masing sebesar 5,6% dan 5,7%. TABEL 3.6 PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL Kawasan/Wilayah SUMATERA Sumatera Bagian Utara Sumatera Bagian Tengah Sumatera Bagian Selatan JAKARTA JAWA Jawa Bagian Barat Sumatera Bagian Tengah Sumatera Bagian Timur KTI Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi, Maluku dan Papua TOTAL

2011

2012

2013

6,2 6,3 5,9 6,5 6,7 6,6 6,5 5,9 7,2 5,8 5,1 5,0 7,2 6,5

5,7 5,9 5,2 6,2 6,5 6,5 6,2 6,2 7,3 5,9 4,0 4,8 8,1 6,3

5,6 5,6 4,6 5,9 6,1 6,1 6,0 5,8 6,5 5,7 5,8 3,5 8,7 5,8

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2013 (diolah)

III - 12


4.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja mengalami penurunan, terutama terjadi di sektor pertanian dan sektor industri pengolahan seiring masih lemahnya permintaan ekspor. Dari sisi kualitas, komposisi tenaga kerja masih menunjukkan kualitas yang membaik ditunjukkan pangsa tenaga kerja formal yang terus meningkat dari 40,0% pada 2012 menjadi 40,4% pada 2013. Selain itu, tenaga kerja berdasarkan pendidikan masih berada dalam tren yang membaik tercermin dari meningkatnya pangsa tenaga kerja berpendidikan SMA dan diatasnya. Namun kondisi yang kurang baik ditunjukkan oleh komposisi tenaga kerja yang sedikit bergeser dari pekerja penuh waktu (62,6%) ke pekerja paruh waktu (21,9%). TABEL 3.7 ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN No 1

Pendidikan Usia Produktif (15th+) -

2

2011

Kegiatan Utama

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Angkatan Kerja -

Pekerja Penuh (%) Pekerja Paruh Waktu (%) Setengah Pengangguran (%) Pengangguran Terbuka (%)

2012

2013

Feb

Ags

Feb

Ags

Feb

Ags

170,7

171,7

172,9

173,9

175,1

176,7

70,0

68,3

69,7

67,9

69,2

66,9

119,4

117,4

120,4

118,0

121,2

118,2

64,6 15,5 13,2 6,8

64,0 17,9 11,5 6,6

64,2 17,2 12,3 6,3

64,8 18,2 10,8 6,1

64,6 18,3 11,2 5,9

62,6 21,9 9,2 6,3

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2013 Perlambatan ekonomi juga berdampak kurang menguntungkan pada tingkat kesejahteraan. Secara keseluruhan tahun, jumlah penduduk miskin pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,5% dari jumlah penduduk), turun 0,14% dibandingkan dengan bulan September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,7% dari jumlah penduduk). Namun, jika dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin pada bulan september 2013 meningkat sebesar 1,7%. Kenaikan angka kemiskinan tersebut antara lain dipengaruhi melambatnya perekonomian dan perkembangan harga-harga yang meningkat karena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan juli 2013. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2014-2015 sebagaimana perkiraan Bank Indonesia akan tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi akan lebih seimbang sehingga dapat menurunkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat dan mengendalikan laju inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan. Namun, beberapa faktor risiko diyakini masih mengemuka, baik yang bersifat global maupun domestik. Di sisi global, faktor risiko datang dari dampak pergeseran lanskap ekonomi global dan proses rebalancing ekonomi China yang berpengaruh terhadap arus masuk modal dan kinerja ekspor Indonesia. Di sisi domestik, faktor risiko datang dari dampak gangguan cuaca, bencana alam, kenaikan harga administered, pelemahan nilai tukar, dan implementasi UU Minerba. Faktor risiko dari sisi domestik tersebut berdampak terhadap laju inflasi dan kinerja ekspor Indonesia. Masih menurut Bank Indonesia, dinamika perekonomian Indonesia 2013 mengangkat beberapa pelajaran berharga bagi upaya mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pelajaran pertama ialah pentingnya kebijakan makroekonomi, baik fiskal maupun moneter, yang disiplin dalam menjaga stabilitas III - 13


dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ditengah tantangan, baik yang bersifat siklikal maupun struktural, respons kebijakan tidak dapat bergantung pada satu jenis kebijakan, karena akan menyebabkan dilema-dilema kebijakan yang sulit untuk dipecahkan. Ketiga, di tengah meningkatnya tekanan perekonomian, respons kebijakan yang kuat mensyaratkan pentingnya dukungan sistem keuangan dan neraca korporasi yang sehat, tanpa itu kebijakan dihadapkan pada menguatnya dilema anatara upaya stabilisasi dan lemahna sistem keuangan dan korporasi. Keempat, pentingnya komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar. Kelima, Koordinasi yang erat antar pemangku kebijakan menjadi elemn penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan. Keenam, pentingnya penguatan kebijakan struktural dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2014, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan akan berada pada kisaran 5,5%-5,9%, yang lebih banyak didorong oleh perbaikan permintaan eksternal sementara pertumbuhan permintaan domestik diperkirakan relatif moderat. Konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh moderat pada kisaran 4,9%-5,3%, ditopang oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk Indonesia sehingga memberikan ruang lebih bagi para pekerja untuk meningkatkan konsumsinya. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung daya beli sehingga turut mendorong konsumsi masyarakat, yaitu adanya kenaikan upah buruh dan gaji PNS, TNI/Polri serta pensiunan dan turunnya laju inflasi ke rentang target 4,5% + 1%. Konsumsi pemerintah secara riil diprakirakan tumbuh sekitar 6,0%-6,4%, sedangkan investasi diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,4%-5,8%. Secara lengkap, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesi sisi Penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. TABEL 3.8 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA SISI PENGGUNAAN 2013

2014*

2015*

1

No

Konsumsi Rumah Tangga

Komponen

5,3

4,9-5,3

5,0-5,4

2

Konsumsi Pemerintahan

4,9

6,0-6,4

3,4-3,8

3

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

4,7

5,4-5,8

5,8-6,2

4

Ekspor Barang dan Jasa

5,3

8,1-8,5

8,5-8,9

5

Impor Barang dan Jasa

1,2

5,4-5,8

7,1-7,5

6

PDB

5,8

5,5-5,9

5,8-6,2

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2013 *Proyeksi Bank Indonesia Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan akan lebih tinggi dari pada tahun 2014, yakni mencapai kisaran 5,8%-6,2%. Hal ini terutama didukung permintaan investasi yang tumbuh lebih tinggi setelah adanya kepastian Pemerintahan setelah Pemilu 2014 dan pertumbuhan ekspor yang meningkat seiring dengan perkiraan laju pertumbuhan perekonomian global yang menguat dan harga komoditas internasional yang membaik. 3.2.3. KONDISI EKONOMI JAWA BARAT Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2014-2015 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan sebagai berikut: III - 14


TABEL 3.9 PROYEKSI BEBERAPA INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2015 Proyeksi

Indikator

2014 (%)

2015 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,3 – 6,8

6,6 – 7,6

Kemiskinan

5,0– 8,0

4–8

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

7 –18

7-8

Laju Pertumbuhan Investasi (Adhb)

14 – 16

16 - 20

Inflasi

4,5 – 5

5-6

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Secara sektoral proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini. TABEL 3.10 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL JAWA BARAT TAHUN 2014-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pertumbuhan Sektor Ekonomi Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2014 (%)

2015 (%)

2,67 - 3,67 1,90 - 2,90 4,16 - 5,16 4,42 - 5,42 14,59- 15,59 10,86- 11,86 11,56- 12,56 8,19 - 9,19 4,10 - 5,10 6,8 - 7,20

2,79 - 3,79 2,53 - 3,53 4,15 - 5,15 4,43 - 5,43 15,41- 16,41 11,55- 12,55 12,10- 13,10 8,38 - 9,38 3,92 - 4,92 6,6 - 7,60


Krisis ekonomi di Amerika dan Eropa diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Barat sehingga Jawa Barat harus mengantisipasi dan menyiapkan diri terhadap berbagai dampak dari krisis tersebut. Perlambatan laju pertumbuhan ekspor diprediksikan akan terjadi pada perekonomian nasional dan cukup berimbas pada perekonomian Jawa Barat, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling dominan dalam melakukan kegiatan ekspor. Kawasan Eropa dan Amerika merupakan pasar utama ekspor produk produk Jawa Barat, menurunnya daya beli masyarakat Eropa dan Amerika secara otomatis menurunkan permintaan ekspor mereka, sehingga dapat menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekspor produk‐produk Jawa Barat. Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global diatas, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 6,8 – 7,2% untuk tahun 2014 dan 6,6 – 7,6% pada tahun 2015 dan dengan inflasi berada pada kisaran 4.5‐5% pada tahun 2014 dan 5 – 6% pada tahun 2015. Hal ini diasumsikan apabila kondisi pemulihan ekonomi globalmenunjukkan tanda‐tanda positif dan akselerasi pemulihan dapat dipercepat.Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka: Kinerja sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus dapat dipertahankan didorong untuk lebih produktif.

III - 15


Pertumbuhan investasi dan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan naik, disamping tren penurunan laju inflasi dan suku bunga yang dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus bisa dipertahankan. Jawa Barat harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Jawa Barat berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat. Intensitas implementasi tematik sektoral dan kewilayahan harus ditingkatkan. Pengawalan pengelolaan perkembangan tiga metropolitan dan dua pusat pertumbuhan. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan kabupaten/kota untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Prediksi pertumbuhan ekonomi makro Provinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 6% bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila potensi-potensi yang dimiliki Jawa Barat dapat dioptimalkan dan disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik, untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pencapaian ke arah prediksi ekonomi makro yang optimis, tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan terobosan-terobosan/inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan pembangunan industri wilayah untuk mencapai daya saing daerah melalui pencapaian skala ekonomis. Bila dilihat dari kontribusinya, perekonomian Jawa Barat masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Pada periode tahun 2014 sampai tahun 2015, Sektor Industri Pengolahan diprediksikan akan memiliki kontribusi sekitar 38,30% pada tahun 2014, dan 38,68% tahun 2015.Sedangkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran diprediksikan akan menyumbang sekitar 26,04% untuk tahun 2014, dan 25,74% pada tahun 2015 dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan.Sektor pertanian diperkirakan akan masih tetap dapat memberikan kontribusi di atas 10% sebagai dampak dari beroperasinya Waduk Jatigede pada awal tahun2014. TABEL 3.11 PROYEKSI KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2015 MENURUT LAPANGAN USAHA(ADH KONSTAN 2000) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pertumbuhan Sektor Ekonomi Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2014 (%)

2015 (%)

12,84 2,19 38,30 2,33 4,71 26,04 8,25 3,19 6,13 100,00

10,54 1,58 38,68 2,01 5,21 25,74 6,16 3,73 6,35 100,00


III - 16


Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di Jawa Barat diperkirakan akan berada pada kisaran 5% – 8%, dan tahun 2015 sekitar 4% – 8%. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2014tingkat Pengangguran Terbuka akan berada kisaran 7%-8%,dantahun2015sekitar7%-8%. Untuk menjamin agar proyeksi tersebut dapat terealisasi, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah Jawa Barat adalah menjamin terciptanya kesempatan kerja yang signifikan, terutama untuk sektor-sektor yang bersifat padat karya, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat (terutama di perdesaan) yang efektif, memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan diantaranya memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar (seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebaginya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligusmemberi manfaatkepadaseluruhmasyarakat. Tantangan lain dari perekonomian Jawa Barat ke depan selain kondisi pemulihan ekonomi global yang penuh ketidakpastian adalah permasalahan yang terkait dengan isu perubahan iklim (climate change). Isu ini akan sangat terkait erat dengan permasalahan ketahanan pangan. Kecenderungan meningkatnya harga komoditas pangan dunia sejak tahun 2000- an, mengindikasikan bahwa dampak perubahan iklim sudah mulai terasa, dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun target beroperasinya Waduk Jatigede awal tahun 2014 memberikan harapan adanya peningkatan produksi sektor pertanian secara signifikan sehingga diproyeksikan sektor tersebut dapat tetap tumbuh sesuai kapasitasnya. Selain tantangan tersebut di atas ada beberapa tantangan lain yang terkait dengan perekonomian Jawa Barat ke depan antara lain: 1. Adanya ketimpangan yang cukup besar pada PDRB antar kabupaten/kota di Jawa Barat. 2. Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun kedepan diperkirakan masih relatif besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas 3. Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat tahun 2014, sehingga perlu upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut. 4. Dengan tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi. 5. Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif. 6. Terjadi penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya-upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat.

III - 17


7.

Dibidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relatif rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat 8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri 9. Penciptaan keterkaitan industri pengolahandengan sumberdayalokal. 10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan tersebut. TABEL 3.12 PROSPEK PEREKONOMIAN JAWA BARAT No

Bidang/Fenomena

Uraian

INTERNAL 1

Pertanian/pangan

2

Industri

3

Energi

4

Teknologi

Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala besar, menengah, kecil dan mikro JawaBarat memiliki sumberdaya alam sumber energi alternatif yang cukupbanyak, baikdari bahan tambang maupun komoditas pertanian Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak

EKTERNAL 1

Kelangkaan pangan di tingkat global dan nasional

Merupakan peluang bagipertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya Jawa Barat sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia mempunyai peluang dalam peningkatan sektor industri  Pada tanggal 14 Januari2010 Atase Perekonomian China (mewakili Pusat Perdagangan Luar Negeri China) melakukanpertemuan bisnis dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar. China merencanakan akan membuka pabrik tekstil di Jawa Barat sebagai bentuk investasi China di bidang manufaktur di Indonesia  Jawa Barat memiliki penduduk dan tenaga kerja yang banyak, harus dipersiapkan peningkatan daya saingnya (skill,dll), supaya berkontibusi dominan terhadap lapangan kerja pada lingkup AEC.  Program Jabar mengembara pada tahun 2013 harus mampumempersiapkan tenaga Jawa Barat dalam kancah AEC Dukungan untuk MP3EI untuk jangka pendek berupa kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat 

2

Pergeseran kekuatan ekonomi ke asia

3

Kesiapan Jawa Barat menghadapi Asean Community pada tahun 2015

4

MP3EI


Tahun 2014 merupakan tahapan ke-I pada rangkaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat kedepan, maka pada tahun 2014 diperlukan kerangka perekonomian Jawa Barat sebagai berikut: 1. Perlu mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.

III - 18


2.

3. 4. 5.

6. 7.

8.

Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Jawa Barat tahun 2014. Regulasi perizinan yang probisnis (perizinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan dasa saing daerah dan ekonomi kreatif Peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan). Peningkatan Eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan peran CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan). Melalui program Jabar Mengembara, tahun 2014 harus diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja Jawa Barat untuk menyambut diberlakukannya Asean Economic Community tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja Jawa Barat dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).

3.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesah, 1995:5). Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Pendanaan pembangunan di Kota Bandung selama ini berasal dari APBD, Bantuan APBD Provinsi dan APBN dimana secara nominal setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nilai pendanaan pembangunan dapat dilihat tabel sebagai berikut: TABEL 3.13 SUMBER PENDANAAN KOTA BANDUNG YANG BERASAL DARI APBD DAN APBN Tahun

APBD

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.018.873.357.409 2.403.472.824.205 2.440.168.433.364 3.043.527.903.678 3.518.731.515.494 4.555.422.015.549

APBN Tugas Perbantuan 706.892.000 933.815.000 2.060.050.000 7.876.397.000 15.957.150.000 6.748.728.000

Sumber:Data LKPJ 2008-2013

III - 19


Jumlah Dana Pembangunan 2,019,580,249,409 2,404,406,639,205 2,442,228,483,364 3,051,404,300,678 3,534,688,665,494 4,562,170,743,549

Selain dana dari 3 (tiga) jenis sumber pendapatan daerah tersebut, Pemerintah Kota Bandung menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dimana dana tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Sumber pendanaan lain yang seharusnya perlu dilihat dalam kerangka pembangunan daerah adalah dana yang berasal dari sektor swasta dan partisipasi masyarakat, dimana secara umum memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total dana pembangunan. Analisa dan perkiraan sumber pendanaan yang berasal dari swasta dan masyarakat sulit dihitung secara pasti. 3.3.1. REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH 2012-2015 Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai:“hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Secara umum, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas: (a) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak; (b) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (d) Lain-lain PAD yang sah, antara lain: i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; ii. Jasa giro; iii. Pendapatan bunga; iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; viii. Pendapatan denda pajak; ix. Pendapatan denda retribusi; x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; xi. Pendapatan dari pengembalian; xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. III - 20


Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi antara lain meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan dana penyesuaian dari otonomi khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada saat nanti ketika evaluasi gubernur atas rancangan APBD. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kota Bandung. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2012, 2) realisasi pendapatan tahun 2013, 3) penetapan APBD tahun 2014 dan 4) proyeksi pendapatan tahun 2015 (tahun rencana) Berdasarkan data tahun 2012-2013 terlihat bahwa sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan, sementara penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan mengalami penurunan. Secara agregat, realisasi pendapatan daerah tahun 2013 (Rp. 4,360 Trilyun) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 (Rp. 3,666 Trilyun). Adapun untuk kontribusi per komponen pendapatan, secara umum masih didorong oleh Dana Perimbangan yang mencapai Rp. 1,778 Trilyun (40,80%) pada tahun 2013 dan Rp. 1,806 Trilyun (49,28%) pada tahun 2012, selanjutnyadiikuti komponen Pendapatan Asli Daerahyang mencapai Rp. 1,444 Trilyun (33,13%) pada tahun 2013 dan Rp. 1,005 Trilyun (27,43%) pada tahun 2012, disusul komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencapai Rp. 1,136 Trilyun (26,07%) pada tahun 2013 dan Rp. 854 Milyar (23,29%) pada tahun 2012. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kontribusi Dana Perimbangan pada satu sisi dan diikuti oleh kenaikan kontribusi PAD di sisi lainnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur dimana PBB maupun BPHTB yang semula ada pada komponen Dana Perimbangan berubah menjadi komponen Pajak Daerah. Pada tahun 2014, pendapatan daerah ditetapkan pada nilai Rp. 4,827 Trilyun, dengan komposisi Rp. 1, 762 Trilyun untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 2,011 Trilyun untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 1,053 Trilyun untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun III - 21


2015, diperkirakan mencapai angka Rp. 5,165 Trilyun dengan komposisi Rp. 1,989 Trilyun untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 1,847 Trilyun untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 1,328 Trilyun untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi pendapatan tahun 2015 tersebut telah memperhitungkan tingkat pertumbuhan masing-masing sumber penerimaan, baik dari pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang sah. TABEL 3.14 REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2012-2013, PENETAPAN APBD TAHUN 2014 DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 No

Uraian

Jumlah (Rp) Realisasi 2012 *

Realisasi 2013 *

Penetapan APBD 2014 **

Proyeksi 2015 ***

1

PENDAPATAN

3.666.703.946.900

4.360.056.951.085

4.827.742.559.331

5.165.136.318.475,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1.005.836.878.460

1.444.564.145.713

1.762.952.227.000

1.989.000.000.000,00

821.045.120.342

1.194.087.447.016

1.400.000.000.000

1.613.000.000.000,00

78.649.880.372

115.508.351.284

137.909.349.792

140.000.000.000,00

7.227.067.446

11.662.442.681

19.157.551.445

20.000.000.000,00

98.914.810.300

123.305.904.732

205.885.325.763

216.000.000.000,00

1.806.832.269.571

1.778.972.208.159

2.011.570.787.000

1.847.617.210.475,00

446.103.767.571

225.718.646.159

275.979.986.000

247.083.719.475,00

1.323.681.042.000

1.485.941.032.000

1.671.683.661.000

1.574.737.891.000,00

37.047.460.000

67.312.530.000

63.607.140.000

25.795.600.000,00

854.034.798.869

1.136.520.597.213

1.053.519.545.331

1.328.519.108.000,00

1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2

1.3.3 1.3.4

0

0

15.000.000.000

0,00

428.866.061.359

636.275.728.993

521.470.220.331

696.000.000.000,00

293.695.361.000

425.123.281.000

417.049.325.000

632.519.108.000,00

131.573.376.510

75.121.587.220

0

0,00

Sumber: *Data RealisasiAPBD Tahun 2012& 2013, ** Data penetapan APBD 2014 (tahun berjalan) *** RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

3.3.2. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2015 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah dapat dibagi sebagai berikut : a) Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.

Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan: menerapkan sistem on-line penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;

III - 22


2.

Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah antara lain BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berikut prosedur dan mekanismenya;

3.

Memantapkan kelembagaan Pendapatan Daerah;

dan

Sistem

Operasional

Pemungutan

4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; 6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

7. b)

c)

Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi; Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui: peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).

3.3.3. REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH 2012-2015 Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah terdiri atas: 1. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan tidak terduga; 2. Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Bandung mengalami kenaikan dari Rp. 3,490Trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.4,027 Trilyun pada tahun 2013. Dilihat dari proporsinya, perbandingan alokasi belanja tidak langsung (BTL) dengan belanja langsung (BL) adalah sekitar 60:40pada tahun 2012, menjadi 53:47pada tahun 2013. Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2012 mencapai Rp. 2,106 Trilyun meningkat menjadi Rp. 2,115 Trilyun pada tahun 2013. Sedangkan untuk realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 1,383 Trilyun meningkat menjadi Rp. 1,911 Trilyun pada tahun 2013. Pada tahun 2014, belanja daerah ditetapkan pada nilai Rp. 5,255 Trilyun, dengan komposisi Rp. 2,550 Trilyun untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 2,704 Trilyun untuk Belanja Langsung. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2015, diperkirakan mencapai angka Rp. 5,640 Trilyun dengan komposisi Rp. 2,770 Trilyun untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 2,869 Trilyun untuk Belanja Langsung. Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja dalam kurun waktu 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini. III - 23


TABEL 3.15 REALISASI BELANJA TAHUN 2012-2013, PENETAPAN APBD TAHUN 2014, SERTA PROYEKSI BELANJA TAHUN 2015 No

Uraian


Realisasi 2013 *


Proyeksi 2015 ***

2

BELANJA

3.490.099.865.059

4.027.469.180.321

5.255.142.559.331

5.640.159.819.320,00

2.1

2.106.950.224.766

2.115.995.404.687

2.550.674.779.140

2.770.875.462.000,00

2.1.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1.634.604.768.384

1.791.058.168.884

2.145.793.214.140

2.460.289.669.346,00

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

2.1.6

2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

0

0

0

0,00

62.055.500.000

95.875.317.500

98.000.000.000

154.206.000.000,00

408.326.642.999

207.644.276.589

195.020.565.000

140.379.792.654,00

383.850.600

19.951.732.000

100.546.000.000

0,00

763.417.844

814.044.939

815.000.000

1.000.000.000,00

814.044.939

651.864.775

10.500.000.000

15.000.000.000,00

1.383.149.640.293

1.911.473.775.634

2.704.467.780.191

2.869.284.357.320,00

110.083.025.846

162.332.577.849

275.006.644.792

PM

466.326.408.024

684.295.757.477

1.035.611.027.418

PM

806.740.206.423

1.064.845.440.308

1.393.850.107.981

PM


3.3.4. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2015 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional,efisien dan efektif, dengan upaya sebagai berikut: 1. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar Masyarakat meliputi urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta Peningkatan Infrastruktur Kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat 2. Efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bandung. 3. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum. 4. Pengelolaan pembangunan melalui penerapan belanja sistem multi-tahun untuk kegiatan yang memerlukan dana yang sangat besar dan peruntukannya untuk kepentingan publik.

III - 24


5.

6.

Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing SKPD, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terkait terutama Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas, menekan belanja Makanan dan Minuman kegiatan serta pengakomodiran usulan pengadaan Kendaraan Dinas yang lebih selektif. Mengakomodir serta mempertegas proporsi usulan masyarakat melalui media Musrenbang pada beberapa SKPD yang dapat memfasilitasi usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 2. Mengefisienkan alokasi belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Mengefisienkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dan perorangan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik. 4. Mengalokasikan bantuan keuangan di tingkat kelurahan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, akselerasi, kolaborasi dan disentralisasi program/kegiatan di kewilayahan. 5. Mengalokasikan belanja tidak terduga, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya 3.3.5. REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH 2012-2015 Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut:  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (UU No.23/2014)  Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri No.13/2006) Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:  Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;  Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaan pokok utang dan Pemberian pinjaman.

III - 25


Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD. Berikut ini ditampilkan tabel mengenai perkembangan pembiayaan daerah tahun 2012-2015. TABEL 3.16 REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN 2012-2013, PENETAPAN APBD 2014 DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2015 No

Uraian


Realisasi 2013 *

3

PEMBIAYAAN

255.790.714.813

405.526.073.788

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Investasi PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang SILPA AKHIR TAHUN

293.759.835.532

3.1.1

3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3


Proyeksi 2015 ***

427.400.000.000

590.023.500.845,00

432.448.611.338

427.400.000.000

590.023.500.845,00

293.759.835.532

432.448.611.338

427.400.000.000

590.023.500.845,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

37.969.714.813

26.922.537.550

427.400.000.000

115.000.000.000,00

0

0

0

0,00

31.000.000.000

26.000.000.000

0

115.000.000.000,00

6.969.120.719

922.537.550

0

0

0 0

0,00 0,00


3.3.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah III - 26


yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 3.3.7. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015 Berdasarkan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas, serta kecenderungan perkembangan (trend) keuangan dalam kurun waktu 2012-2014, selanjutnya diperkirakan pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. TABEL 3.17 PENETAPAN APBD 2014 DAN PROYEKSI TAHUN 2015 No

Uraian

Jumlah (Rupiah) Penetapan APBD 2014 **

Proyeksi 2015 ***

1

PENDAPATAN

4.827.742.559.331

5.165.136.318.475,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.762.952.227.000

1.989.000.000.000,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

1.400.000.000.000

1.613.000.000.000,00

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

137.909.349.792

140.000.000.000,00

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

19.157.551.445

20.000.000.000,00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

205.885.325.763

216.000.000.000,00

1.2

DANA PERIMBANGAN

2.011.270.787.000

1.847.617.210.475,00

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA)

275.979.986.000

247.083.719.475,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.671.683.661.000

1.574.737.891.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

63.607.140.000

25.795.600.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.053.519.545.331

1.328.519.108.000,00

1.3.1

Pendapatan Hibah

15.000.000.000

0,00

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

621.470.220.331

696.000.000.000,00

1.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

63.607.140.000

632.519.108.000,00

1.3.4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0

0,00

2

BELANJA

5.255.142.559.331

5.640.159.819.320,47

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.550.674.779.140

2.770.875.462.000,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.145.793.214.140

2.460.289.669.346,00

2.1.2

Belanja Bunga

0

0,00

2.1.3

Belanja Subsidi

98.000.000.000

154.206.000.000,00

2.1.4

Belanja Hibah

195.020.565.000

140.379.792.654,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

100.546.000.000

0,00

2.1.6

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Lainnya

815.000.000

1.000.000.000,00

2.1.7

Belanja Tidak Terduga

10.500.000.000

15.000.000.000,00

III - 27


No

Uraian

2.2

BELANJA LANGSUNG

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2 2.2.3

Jumlah (Rupiah) Penetapan APBD 2014 **

Proyeksi 2015 ***

2.704.467.780.191

2.869.284.357.320,47,00

275.006.644.792

PM

Belanja Barang dan Jasa

1.035.611.027.418

PM

Belanja Modal

1.393.850.107.981

PM

Surplus / (Defisit)

(427.400.000.000)

(475.023.500.845,47)

3

PEMBIAYAAN

427.400.000.000

475.023.500.845,47

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan

427.400.000.000

590.023.500.845,47

427.400.000.000

590.023.500.845,47

0

0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Investasi

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan

0

115.000.000.000,00

0

0,00

0

115.000.000.000,00

3.2.3

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

0

0,00

3.3

SILPA TAHUN BERJALAN

0

0,00

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2

Sumber: ** Data penetapan APBD 2014 (tahun berjalan) *** RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

III - 28


BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Sesuai visi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu; “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, dengan penjabaran sebagai berikut; Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi Kepala Daerah yang selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Yang Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

IV - 1


MISI Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Visi

Misi

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Penyusunan Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 tidak terlepas dari kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bandung seperti yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Selanjutnya dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2013 dan mempertimbangkan isu strategis Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015, maka tema pembangunan yang akan diusung adalah sebagai berikut: “PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MEL ALUI KOLABORASI DAN DESENTRALISASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN” 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015 diturunkan berdasarkan Misi Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan kritikal poin bagi perumusan Revisi RKPD. Pada tabel berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung Tahapan kedua Tahun 2013 – 2018 berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

IV - 2


Tabel 4-2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan No

Tujuan

Sasaran

Misi 1 :Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 1

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

1.

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

2.

Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

2.

Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata. Terwujudnya Bandung caang baranang. Terselesaikannya permasalahan banjir di kota Bandung Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

3. 4. 5. 6.

3

Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai,handal dan ramah

7.

Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

4

Mewujudkanpengelolaanlingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal

8.

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dantertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani 1

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan

1.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

2

Terlaksananya reformasi birokrasi

2.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government

3. 4. 5. 3

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM

6. 7. 8.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

Misi 3 :Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing 1

Mewujudkan pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka.

1.

Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan danberdaya saing secara global

2

Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

2.

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terkendalinya kasus penyakit zoonosa

3. 4.

IV - 3


No

Tujuan

3

Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Sasaran 5.

Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Meningkatnya penanggulangan PMKS Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan

6. 7. 8.

4

Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga

9.

5

Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama

10. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi Kepemudaan dan Olahraga

Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan 1

Membangun perekonomian kota yang kokoh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga Terjaganya pertumbuhan ekonomi Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya pendapatan asli daerah Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik Meningkatnya sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)

2

Membangun perekonomian kota yang maju

8.

3

Membangun perekonomian kota yang berkeadilan

13. Meningkatkan kesempatan kerja 14. Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi 9. Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD 10. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 11. Berkembangnya koperasi dan UMKM 12. Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 disusun dengan memperhatikan; (i) Usulan prioritas dari berbagai sumber/telaahan (nasional, provinsi, permasalahan pembangunan daerah dan review RKPD tahun lalu), dan (ii) Hasil review atas prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD untuk tahun berjalan. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: IV - 4


A Prioritas I: Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (duapuluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. B Prioritas II: Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masingmasing segmentasi masyarakat yang dilayani. C Prioritas III: Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 No 1

Sasaran Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 1. 2. 3. 4. 5.

2

Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

1. 2. 3. 4. 5.

3

Terwujudnya Bandung caang baranang

4

Terselesaikannya permasalahan banjir di kota Bandung

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan

Program Penerangan Jalan Umum 1. 2. 3.

Program Pembangunan Saluran/ Drainase dan Gorong-gorong Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

IV - 5


No

5

6

Sasaran

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 4.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

1.

Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

1.

2.

2. 3. 4.

7

Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

8

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penataan Peraturan Perundangundangan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Areal Pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

9


Program Perencanaan Pembangunan

10

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

1. 2. 3.

11

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

1. 2. 3. 4. 5.

12

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

1. 2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

IV - 6


No

Sasaran

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 3.

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center 4. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6. Program Perencanaan Pembangunan 7. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 8. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 10. Program Penataan Administrasi Kependudukan 13

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government

1.

14

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

15

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Program Pendidikan Politik Masyarakat

16

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

1.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

17

2. 3.

2.

8. 9. 18

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Perencanaan Kerjasama Daerah Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program PengembanganSekolah Gratis Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Pencegahan Penyakit Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

IV - 7


No

Sasaran

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 10. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata

19

Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan

1.

20

Terkendalinya kasus penyakit zoonosa

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

21

Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

1. 2.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

1.

Meningkatnya penanggulangan PMKS

1.

22

23

2.

3.

2. 3.

2. 3. 4. 5. 6. 24

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan

1. 2. 3. 4.

25

Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga

1. 2. 3. 4. 5. 6.

26

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

1. 2.

Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga

Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR mandiri Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pemberdayaan Fakir Miskin Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Penanggulangan Kemiskinan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

4. 5. 6.

Program Sosial Keagamaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah

1.

Program Ketahanan Pangan

3.

27

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

IV - 8


No

Sasaran

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2. 3. 4. 5.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

28

Terjaganya pertumbuhan ekonomi

1.

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 3. Program Koordinasi, Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 8. Program Pendidikan Menengah 9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10. Program Peningkatan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja

29

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

30

Meningkatnya pendapatan asli daerah

1. 2. 3. 4.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah Program Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

31

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

32

Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah

Program Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

33

Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional, dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

34

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dankemudahan investasi

1. 2. 3.

35

Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD

1. 2.

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Program Pengembangan Usaha Daerah Program Penelitian dan Pengembangan

IV - 9


No

Sasaran

36

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 1. 2. 3. 4.

37

Berkembangnya koperasi dan UMKM

1. 2. 3. 4.

38

Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing

1. 2. 3.

39

Meningkatkan kesempatan kerja

1. 2. 3. 4. 5.

40

Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

1. 2.

Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis Program Penelitian dan Pengembangan Program Peningkatan Peran serta kepemudaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis Program pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Secara lebih lengkap prioritas, sasaran dan program prioritas beserta SKPD yang menanganinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

IV - 10


Tabel 4.4 TARGET KINERJA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 No 1

Prioritas Pembangunan Daerah Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

Indiktor Kinerja Sasaran RPJMD

Target Kinerja Sasaran Tahun 2015

Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

63%

Tingkat Keterbanguna n Infrastruktur PPK Gedebage

40%

Program Prioritas 1.

2.

Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang

3.

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.

5.

2

Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Rasio Luas Jalan Dalam Kondisi Baik

85%

Program Perencanaan Tata Ruang

1.

Indikator Kinerja (Outcome)

Target 2015

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Bappeda Distarcip

Tersedianya dokumen acuan penataan ruang

2 Dok RTBL

Penataan Ruang

Terselenggaranya Forum konsultasi publik

-

Penataan Ruang

Distarcip

-

Revisi RTRW

-

Bappeda

Distarcip

Jumlah Pelanggaran pemanfaatan ruang dan lahan yang telah selesai diproses sesuai kewenangan Tercapainya kualitas penataan dan pembangunan bangunan gedung dan bangun bangunan

-

Penataan Ruang Penataan Ruang

Distarcip

BPPT


Pekerjaan Umum

Distarcip

-

Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan

-

Perhubungan

Dishub

-

Pembangunan Jalan Baru (Gedebage)

1.450 m

Pekerjaan Umum

DBMP

-

Rasio panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik

-

Pekerjaan Umum

DBMP

-

IV - 11


No

Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah



Indeks Aksesibilitas Jalan

7,44


3.

4.

5.

Terwujudnya Bandung caang baranang

Terselesaikannya permasalahan banjir di kota Bandung

1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Program Penerangan Jalan Umum


Target 2015

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping DBMP -

Pembangunan Flyover, underpass, dll

-

Pekerjaan Umum

Panjang Trotoar yang dibangun

14.000 m

Pekerjaan Umum

DBMP

-

Median Trotoar yang dilengkapi fasilitas untuk kaum difabel jumlah prasarana dan fasilitasterminal yang dibangun untuk kaum difabel

14.000 m

Pekerjaan Umum

DBMP

-

2

Perhubungan

Dishub

Distarcip

Gedung pemerintah Kota Bandung yang di lengkapi fasilitas untuk kaum difabel

-

Pekerjaan Umum

Distarcip

-

Pembangunan PJU dan PJL

7.500 titik

Pekerjaan Umum

DBMP

-

Pemeliharaan PJU

2.700 titik

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

DBMP

-

DBMP

-

Persentase Wilayah Kota Bandung Terang pada Malam Hari

66%

Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

80%

1.

Program Pembangunan Saluran/ Drainase dan Gorong-gorong

Panjang saluran drainase yg dibangun skala kota

50.000 m

Titik banjir terselesaikan

50 Lokasi

2.

Program Pengendalian Banjir

Tertanganinnya lokasi banjir

18 lokasi

Pekerjaan Umum

DBMP

-

Terpeliharanya TPT

-

Pekerjaan Umum

DBMP

-

IV - 12


No






4.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

Luas kawasan permukiman kumuh

10,5%

Jumlah rumah susun yang terbangun Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

14 unit

2.480 unit

Tingkat Pengelolaan Sampah Kota

89%

1) Persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA)

65%

1.

2.

1.


Target 2015

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping DBMP -

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Panjang Normalisasi Saluran sungai

17.000 m

Pekerjaan Umum

Tertatanya kawasan sempadan sungai

2 Lokasi,

Pekerjaan Umum

DBMP

-

Luas kawasan per mukiman kumuh

-

Pekerjaan Umum

Distarcip

-

Jumlah Rumah susun yang terbangun

-

Pekerjaan Umum

Distarcip

-

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rumah Tangga Berakses air bersih

-

Pekerjaan Umum

Distarcip

-

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Prosentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi energi (WTE)

-

Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup

Distarcip

-

BPLH

-

Prosentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R

6 kec

Lingkungan Hidup

BPLH

-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

IV - 13


6 kec

No



Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping BPLH -



2) Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber

24%

Prosentase sampah yang dikelola dengan Sanitary Landfill (TPA Regional)

6 kec

Lingkungan Hidup

2.a. Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R

20%

Jumlah Bank sampah

6 kec

Lingkungan Hidup

BPLH

-

2.b. Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi WTE

4%

Terbangunnya infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

6 kec

Lingkungan Hidup

BPLH

PD. Kebersihan

Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat Tingkat cakupan pelayanan air minum

68%

2.

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya Produk Hukum terkait lokasi kawasan bebas sampah

1

Otonomi

Bag. Hukum

PD. Kebersihan, BPLH

80%

3.

Prosentase tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat

-

Lingkungan Hidup

BPLH

-

Kapasitas Produksi air baku

4000 liter/detik

4.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Tersedianya sumber air baku (air permukaan) alternatif untuk penyediaan air minum yang terjaga keles tariannya (kapasitas produksi sumber air baku)

Mata air: 5 titik Sungai: 1 Sumur resapan: 35 unit Lubang biopori: 200.000 unit

PDAM

Bappeda, BPLH, Distarcip

-

Program Prioritas


IV - 14


Target 2015

Urusan

No 3

Prioritas Pembangunan Daerah Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai,handal dan ramah

Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan



Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota

29%

1.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum bertrayek

65%

Perhubungan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Dishub -

Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali

47%

2.

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun

2

Perhubungan

Dishub

-

3.

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Prosentase fasilitas prasarana LLAJ yg berfungsi dan kondisi baik

3

Perhubungan

Dishub

-

4.

Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Kendaraan angkutan umum laik jalan / lulus uji KIR

96%

Perhubungan

Dishub

-

5.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Peningkatan Jumlah koridor SAUM

3

Perhubungan

Dishub

-

6.

Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

Kecepatan tempuh rata-rata kendaraan

23.5 km/jam

Perhubungan

Dishub

DPKAD, DBMP, Distarcip

Program Prioritas


IV - 15


Target 2015

Urusan

No 4

Prioritas Pembangunan Daerah Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping BPLH -



Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien

35%

1.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Tingkat Mutu Kualitas Udara Ambien

-

Lingkungan Hidup

sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat mjd tercemar ringan) Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate)

17%

2.

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Bertambahnya jumlah sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)

-

Lingkungan Hidup

BPLH

-

2%

3.

Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

tingkat emisi GRK 2, emisi CO2 2127,06Gg emisi CH4 7,44 Gg emisi N2O 0,07 Gg

-

Lingkungan Hidup

Diskamta m

Dishub, BPLH

Terwujudnya Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi kota

-

Lingkungan Hidup

BPLH

Dishub, Diskamtam

Luasan ruang terbuka hijau

20 Lokasi penataan RTH

Lingkungan Hidup

Diskamta m

DPKAD, BPLH, Distan KP

Terbangunnya Taman RW

388 taman RW

Lingkungan Hidup

Diskamta m

DPKAD, BPLH, Distan KP

TPU yang berwawasan lingkungan

20%

Lingkungan Hidup

Diskamta m

-

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

20%

Lingkungan Hidup

Diskamta m

-

Program Prioritas

16%

45,98%

4.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

<18 menit

5.

Pengelolaan Areal Pemakaman


IV - 16


Target 2015

Urusan

No



5

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan


6

Terlaksananya reformasi birokrasi

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN



Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Perencanaan Pembangunan

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

< 18 menit

Perumahan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping DPPK -

Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan

>30%

Perencanaan

Bappeda

Kecamatan



Target 2015

Urusan

Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

≥ 30%

1.

WTP

1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Status Laporan

WTP

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian

DPKAD

-

SKPD yang mendapat temuan berindikasi

23%

2.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian

-

Inspektorat

50%

3.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Persentase pencapaian Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

100%


Inspektor at

-

penyimpangan

material/admi nistrasi SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang

IV - 17


Pembangunan

No


Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik



Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B

Program Prioritas


Target 2015

1.

Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

2.

Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Jumlah SKPD memiliki Sertifikasi ISO 9001:2008

-

3.

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sukasari: 71,95 Cidadap: 80 Sukajadi: 2,90 Cicendo: 68,5 Andir: 68,5 Coblong: 69 Bdg wetan:Sumur bdg: 60 Cibkid: 2,85 Cibkal: Astanaanyar: 2,85 Bojongloa kaler: 68,5 Bojongloa kidul: 2,7 Bacip: 74,94 Bdg kulon: 67,5 Regol: 2,85 Lengkong: Batununggal: 3,2 Kircon: 2,9 Ujung berung: -

IV - 18


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Orpad SKPD Pelayanan Publik

Orpad

SKPD Pelayanan Publik

Kecamata n

-

No





Program Prioritas

4.

5.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi


Target 2015 Arcamanik: Cibiru: 2,8 Antapani: 68,5 Rancasari: 2,9 Buahbatu: 2,9 Bdg kidul: 2,85 Gedebage: 3,1 Panyielukan: 100 Cinambo: Mandalajati: 3,1 (Baik)

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indeks Kemudahan Berusaha

Persentase realisasi program legislasi daerah Kota Bandung

-

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

76%

1.

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar

70%

tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

Cukup

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya standar diklat SDM aparatur sipil negara

-

IV - 19


Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping

Urusan

Penanaman Modal

BPPT

-

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah,

-

Bag. Hukum

BKD

-

BKD

-

No





Program Prioritas


Target 2015

Nilai evaluasi AKIP Kota

CC

3.

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuaiformasidankomp etensi

78%

Nilai LPPD

Sangat baik = 3,0992

4.

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK nya

33

Jumlah Raperwal standard dan prosedur pelayanan SKPD/Unit Kerja

10

Jumlah Anjab dan ABK SKPD

8

5.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

IV - 20


Urusan Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian


Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping

BKD

-

Bagian Orpad

-

Bagian Orpad

Semua SKPD

Bagian Orpad

BKD

No






Target 2015 -

Nilai dan Pemeringkatan LPPD

-

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Bagian Semua Orpad SKPD

7.

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung

85%

8.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1 database

Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip SKPD dan BUMD

7 SKPD

Kearsipan

Kapusard a

-

Persentase cakupan tertib Administrasi Kependudukan

78%

Kependuduka n

Disdukca pil

-

10 .

Nilai Evaluasi AKIP Kota

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Kearsipan

9.

Program Perencanaan Pembangunan


IV - 21


Bagian Orpad

Semua SKPD

DPKAD

-

Kapusard a

-

No

7


Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM

Sasaran Pembangunan Daerah Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment



Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan

75%

Tingkat layanan interaksi pengaduan secara on-line

100%

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis

Indeks demokrasi

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

66,50 – 67,00


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Target 2015

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Diskominf o

Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK

100%

Komunikasi dan Informatika

LAPOR (Layanan Aspirasi Pengaduan On Line Rakyat)

-

Komunikasi dan Informatika

Diskominf o

-

2.

Program Perencanaan Kerjasama Daerah

tingkat ketersediaan data profil RW

-


Bappeda, Bag. Orpad

Diskominfo

3.

Program Pengembangan Data/Informasi

Integrasi data SKPD

4 SKPD

Perencanaan Pembanguna n

Bappeda

-

1.


Peningkatan Pemahaman Masy. terhadap Toleransi, Kerukunan dan Kerjasama antar-umat Beragama, Nilai Sosial dan Solidaritas di Kalangan Masy. serta Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Baik

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

BKBPM

-

1.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung

-

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

BKBPM

-

IV - 22


No

8


Mewujudkan pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum




Cakupan penegakan Perda

75%

Program Prioritas


Target 2015

1.

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

Cakupan Produk hukum daerah yang dihasilkan

18 perda, 20 perwal

2.

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Persentase ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota

75%

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Bag. Hukum dan HAM

Indeks Pendidikan

91,45

1.

Program PengembanganSe kolah Gratis

Persentase siswa yang menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun

97,80%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg. & Persandian Pendidikan

Angka Ratarata Lama Sekolah (ARLS) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

11,37 Tahun

2.

Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

APK SD/MI/ Paket A (termasuk siswa dr luar Bandung)

131,05%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

APK SD/MI/Paket A (Khusus siswa dr Kota Bandung)

100%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

APM SD/MI/ Paket A ( Termasuk siswa dr luar Kota Bandung)

123,13%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

99,75 %

IV - 23


Satpol PP

-

Dinas Pendidika n

-

No





Program Prioritas

3.



Target 2015

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Dinas Pendidika n

APM SD/MI/ Paket A (khusus siswa dr Kota Bandung)

100%

Pendidikan

APK SMP/MTs/ Paket B (termasuk siswa dr luar Kota Bandung)

116,16%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

APK SMP/MTs/ Paket B (Khusus siswa dari Kota Bandung)

100%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

APM SMP/MTs/ Paket B (termasuk siswa dr luar Bandung)

100%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

APM SMP/MTs/ Paket B (Khusus siswa dari Kota Bandung)

100%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI

84%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs

94%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

APK SMA/MA/ SMK/Paket C (khusus Kota Bandung) APM SMA/MA/ SMK/Paket C (khusus Kota Bandung) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

99,50%

Pendidikan

-

93,50%

Pendidikan

0,02%

Pendidikan

Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK

98%

Pendidikan

Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n

IV - 24


-

No





Program Prioritas

4.

Program Pendidikan Non formal


Target 2015

Urusan


Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kelompok Belajar Paket A, B, dan C) APK Pendidikan Non Formal


Pendidikan

82%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

100%

Pendidikan

-

78%

Pendidikan

Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n

99,80%

Pendidikan

-

APM Pendidikan Non Formal

60%

Pendidikan

Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan Nonformal Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional Sertifikasi pendidikan non formal dan informal

73%

Pendidikan

Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n

280 lembaga

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

20 lembaga

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

IV - 25


-

-

No






6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini


Target 2015

Urusan

Jumlah rintisan sekolah inklusif SD

-

Pendidikan

Jumlah rintisan sekolah inklusif SMP

4 sekolah

Pendidikan

Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA

4 sekolah

Pendidikan

Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional

107 sekolah

Pendidikan

Jumlah sekolah yang melaksanakan kemitraan global

1

Prosentase Satuan Pendidikan yang menerapkan prinsipprinsip MBS

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n

-

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

80%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

Tersedianya sistem informasi berbasis ICT

205 sekolah

Pendidikan

-

Jumlah guru honorer dan guru yayasan yang memperoleh bantuan

20.000 orang

Pendidikan

Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n

APK Pendidikan Anak Usia Dini

70%

Pendidikan

-

APM Pendidikan Anak Usia Dini

58%

Pendidikan

Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini

62%

Pendidikan

Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n

IV - 26


-

-

-

No





Program Prioritas

7.

9

Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu Persentase penyakit menular yang ditangani

85%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Target 2015

Urusan


Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran yang berwawasan ling kungan dan waris-an budaya daerah sebagai perekat budaya nasional

28%

Pendidikan

Tingkat kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

95%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

Tingkat sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

94%

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

8.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca

Persentase jumlah pemustaka

4896 pemustaka

Perpustakaan

Kapusard a

-

9.

Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Pencegahan Penyakit

Cakupan sistem teknologi informasi perpustakaan

1 database

Perpustakaan

Kapusard a

-

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

-

Cakupan Desa/Kelurahan UCI

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

-

1.

100%

IV - 27


No





Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II

100%

2.

Persentase RS memenuhi Standar Pelayanan

65%

3.

Program Prioritas

4.

5.

6.

7.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusk esmas Pembantu dan Jaringannya Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata


Target 2015

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas

77

Kesehatan

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

-

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) Cakupan pertolongan persalinan ibu dari keluarga miskin

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

-

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

-

100%

Kesehatan

RSKIA

-

Cakupan pelayanan rumah sakit

RSKIA: 100% RSUD: 100% RSKGM:3-5%

Kesehatan

RSKIA, RSUD, RSKGM

-

Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai

100%

Kesehatan

RSKIA

-

Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai

70%

Kesehatan

RSKGM

-

IV - 28


No





Program Prioritas

959 RW

Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat

14%

75,8%

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping RSUD -

1 unit, 100%

Kesehatan

100%

Kesehatan

RSKIA, RSUD

-

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Presentase layanan kesehatan yang memenuhi standar

RSKIA: 100% RSUD: 100% RSKGM:80%

Kesehatan

RSKIA, RSUD, RSKGM

-

Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan

RSKIA: 100% RSUD: 100% Dinkes: 100%

Kesehatan

RSKIA, RSUD, Dinkes

-

10 .

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata

Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

100%

Kesehatan

RSKIA

-

1.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah RW siaga aktif

959 RW

Kesehatan

Dinkes

-

Tingkat pelaksanaan penyuluhan kpd pasien/ pengunjung

RSKIA: 100% RSUD: 100% RSKGM: -

Kesehatan

RSKIA, RSUD, RSKGM

-

Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat

30 kelurahan

Kesehatan

Dinkes

-

9.

Jumlah RW siaga aktif

Target 2015

Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai Terbangunnya Rumah Sakit yang baru 8.

Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan


2.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

IV - 29


No

10


Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Sasaran Pembangunan Daerah Terkendalinya kasus penyakit zoonosa Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan



Kasus penyakit zoonosa

8 kasus

1.

Jumlah penduduk maksimal kota Bandung

2.530.122 Jiwa

1.

angka fertilitas

1,98%

2.

3.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

indeks pembangunan gender (IPG)

65,35

8 kasus

Pertanian

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Distan KP -

TFR (Total Fertilitilite Rate)

CU: 1,98% PUS: 68.80%

KB & KS

BPPKB

-

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR mandiri Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

KB: 59% KR: 50%

KB & KS

BPPKB

-

Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yg mampu menggerakan partisipasi masyarakat & Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga & Jumlah kegiatan kreatif bagi keluarga dan anak (lomba, kursus, dll) & Cakupan Institusi masyarakat pengelola program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang dibina

45% 36,08% 15% 50%

KB & KS

BPPKB

-

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) & Cakupan SKPD yang perencanaan responsive gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dukungan ARG

65,35 75%

PP & PA

BPPKB

-

Program Prioritas

1.


Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program Keluarga Berencana

Kasus zoonosa

IV - 30


penyakit

Target 2015

Urusan

No





Indeks

70,1

Pemberdayaan

2.

Gender (Gender Empowerment Measurement)

Meningkatnya penanggulangan PMKS

Kota Layak Anak

20%

Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani

22%

Cakupan penanganan kasus perempuan dan anak Korban KDRT & Tersusunnya kebijakan/ PERDA tentang PUG & Jumlah kegiatan yang secara khusus

100% 1 Perda PUG 40

PP & PA

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping BPPKB -

Kelurahan layak anak

-

PP & PA

BPPKB

-

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender Dan Anak Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Kelurahan Layak Anak IPG (Indeks Pembangunan Gender)

10%

PP & PA

BPPKB

-

Jumlah penghuni panti yang ditangani

3554 orang

Sosial

Dinas Sosial

-

Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pemberdayaan Fakir Miskin Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial

Prosentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan Prosentase penanganan keluarga miskin

4,77%

Sosial

Dinas Sosial

-

19,68%

Sosial

Dinas Sosial

-

Prosentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza Prosentase penanganan penyandang cacat

11,91%

Sosial

Dinas Sosial

-

8,16

Sosial

Dinas Sosial

-

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial

1387 PSKS

Sosial

Dinas Sosial

-

Program Prioritas

3.

1.

2. 3. 4.

5.

6.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan EksTrauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


IV - 31


Target 2015

Urusan

No


Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping BKPPM/ BKPPM, Dinas Dinas Sosial, Sosial, Bag. Bag. Pem. Pem. Umum Umum, Kecamata n (Keluraha n)



Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program

Rp. 165.000.000. 000

1.

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Peran Serta Swada ya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

165M

Pemberdayaa n

angka kemiskinan

298.871 Jiwa

2.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

-

Pemberdayaa n

BKPPM/ Dinas Sosial, Bag. Pem. Umum, Diskamta m, Kewilayah an(Kelura han), Dinas KUKM Perindag, Distan KP, Bag. Kesra

-

Tingkat Pelaksanaan Inovasi

Sedang

3.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan


Pemberdayaa n

BKPPM/ Dinas Sosial, Bag. Pem. Umum, Diskamta m, Kewilayah an(Kelura han), Dinas KUKM Perindag, Distan KP, Bag. Kesra

-

Program Prioritas


Target 2015

Urusan

pemberdayaan

masyarakat

Pemberdayaan

dan Pembangunan Kewilayahan

IV - 32


No

11


Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga


Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi Kepemudaan dan Olahraga



Program Prioritas


Target 2015

Urusan

4.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah KK MBR yang mendapat subsidi

18,90%

Perdagangan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Dinas KUKM Perindag

Jumlah Seni Budaya Tradisi yang dilestarikan

3 unit

1.

Program Pengembangan Nilai Budaya

Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan Kota Bandung

10 orang

Kebudayaan

Disbudpa r

-

Prestasi Olah Raga di Tingkat Prov dan Nasional

Juara 1 POR Pemda

2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Perlindungan bangunan cagar budaya

100 BCB

Kebudayaan

Disbudpa r

-

3.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

pagelaran dan festival seni budaya

60

Kebudayaan

Disbudpa r

-

4.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah kejuara an atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidi kan, olah raga rekreasi/ masyarakat)

8 kejuaraan/perlo mbaan (PORDA, POPNAS, POPWILNAS, PORNAS, LPI, POPWILDA, POR PEMDA, ORTRAD)

Kepemudaan dan Olahraga

Dispora

-

5.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

Jumlah sarana olahraga yang terbangun

14 SOR/GOR


Dispora

-

6.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Pembinaan kepemudaan

7 kegiatan


Dispora

-

IV - 33


No 12

Prioritas Pembangunan Daerah Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama

Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama



Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama

C

1.

Program Sosial Keagamaan

C

2.

Program Prioritas

Target 2015

Urusan

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung


Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian


Tingkat partisipasi masyarakat dalam Hari Besar Keaagamaan

41 Kegiatan 1 dokumen

3.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum keagamaan

89 kegiatan

4.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Ketahanan Pangan

Kegiatan keagamaan di PAUD

69%

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian Pendidikan

Kegiatan keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Menengah

69%

Pendidikan

69%

Pendidikan

Score Pola Pangan Harapan (PPH)

90%

Ketahanan Pangan

5. 6. 13

Membangun perekonomian kota yang kokoh

Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga

Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras

60 Ton


1.

IV - 34


Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Bagian Kesra

Bagian Kesra

-

Bagian Kesra

-

Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Distan KP

-

No





Tingkat inflasi umum

< 10 %

Program Prioritas

2.

3.

4.

5.

Terjaganya pertumbuhan ekonomi

Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)

9,52%

1.

2.

3.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan) Program Budidaya Perikanan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Koordinasi, Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi


Target 2015

Penguatan cadangan pangan ekivalen beras Tingkat produktivitas Padi

60 Ton

Tingkat produktivitas Tanaman Hias Peningkatan produksi Ikan Konsumsi

188.500 pot/tahun 2.630 ton

Peningkatan produksi Ikan Hias Persentase komoditas barang yang peredarannya diawasi

921.700 ekor

Ketahanan Pangan Pertanian

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Distan KP Distan KP

-

Pertanian

Distan KP

-

Kelautan dan Perikanan

Distan KP

-

Distan KP

-

18,90%

Kelautan dan Perikanan Perdagangan

Dinas KUKM Perindag

Bag. Kesra, Bag. Perekonomi an

Persentase ketersediaan komoditas barang yang beredar

-

Perdagangan

Bag. Perekono mian

Dinas KUKM Perindag, Bag. Kesra

tingkat konektivitas, promosi dan Integrasi Sistem Informasi Industri potensial

2 kali

Perindustrian

Dinas KUKM Perindag

-

Fasilitasi dan Pembinaan UMKM

4.594 UMKM

KUKM

Dinas KUKM Perindag

-

Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota

-

KUKM

Bag. Perekono mian

Dinas KUKM Perindag

IV - 35


65,05 kw/ha

Urusan

No






5.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM


Target 2015

Urusan


Pembinaan dan fasilitasi para pelaku usaha di bidang perdagangan dan jasa

1.462 unit usaha

Perdagangan

Bertambahnya UMKM Binaan dalam hal promosi, fasilitasi dan intermediasi

4.708 UMKM

KUKM

Dinas KUKM Perindag

-

Seleksi advokasi/ pendamping wirausaha baru Meningkatnya SDM Koperasi dan UKM serta tersedianya sarana pemasaran produk KUKM

4.514

KUKM

-

600

KUKM

Dinas KUKM Perindag Dinas KUKM Perindag

6.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

7.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan)

Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian

150

Pertanian

Distan KP

-

8.


Siswa SMK yang disipakan menjadi wirausaha baru

-

Pendidikan

Dinas Pendidika n

-

9.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pemuda yang dilatih menjadi wirausaha

-

Pemuda dan Olahraga

Dispora

-

10 .

Program Peningkatan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan mandiri

-

Ketenagakerja an

Disnaker

-

IV - 36


-

No


Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya pendapatan asli daerah


Nilai Ekspor Kota Bandung

606 Juta US $

1.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Nilai ekspor Kota Bandung

US$ 606 jt

Perdagangan

Penerimaan Pajak Daerah

1.613.000 Milyar Rp

1.

Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak

100%

Otonomi

Disyanjak

-

Penerimaan Retribusi

140.000 Juta Rp

2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal

9 mata pajak

Otonomi

Disyanjak

-

Penerimaan Bukan Pajak

-

Otonomi

-

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

Jumlah Pengembangan Usaha Daerah yang sehat dan Profitable

-

Otonomi

BPPT, Dinkes, Dishub, DPPK, Diskamta m Bag. Perkonom ian

Kelompok sasaran yang menerima insentif pajak

1

Otonomi

Disyanjak

-

Program Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Proyek yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung

-

Pekerjaan Umum

Distarcip, DBMP, Dishub

Bappeda, DPKAD

Program Prioritas

3.

4.

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarak at dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik Meningkatnya sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah



insentif pajak daerah

program/ kegiatan yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung

1 Jumlah kelompok sasaran

1.

1.


IV - 37


Target 2015

Urusan

-

No

14


Membangun perekonomian kota yang maju

Sasaran Pembangunan Daerah Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi

Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping DPKAD Bappeda, BPPT



Jumlah perusahaan swasta yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun

40

1.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Program/ kegiatan dengan sumber pendanaan non-konvensional

-

Otonomi


4,059 Triliun Rupiah

1.

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

tingkat realisasi kerjasama dan investasi

50%

Penanaman Modal

Bappeda

-

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


50%

Penanaman Modal

Bappeda

-

3.

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu

3,1 (Baik)

Penanaman Modal

BPPT

-

1.

Program Pengembangan Usaha Daerah

Terwujudnya perusahaan milik daerah yang fungsional dan berdaya saing

-

BUMD

Bag.Pereko nomia, Bappeda

2.

Program Penelitian dan Pengembangan

Bahan Kebijakan Pembentukan Perusahaan patungan

1

Bappeda

-

Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik

Perda Pembentukan Perusahaan patungan

Program Prioritas


IV - 38


Target 2015

Urusan

Otonomi

Perencanaan

Pembangunan

No


Sasaran Pembangunan Daerah Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Berkembangnya koperasi dan UMKM



Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontri busi ekonomi kreatif

Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal serti-fikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi

420 unit


Program Prioritas

Target 2015

Urusan

Pelaksana SKPD SKPD Utama Pendamping Distarcip DBMP, Diskamtam, Dishub, Disbudpar, Diskominfo

1.

Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif

Infrastruktur Penunjang Kota Kreatif

-

Penataan ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup

2.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis

Jumlah Aktivasi Pengembangan SubSektor Ekonomi Kreatif

6

Bag.Perek onomian

3.

Program Penelitian dan Pengembangan

Dokumen kajian pengembangan sistem pendukung pencapaian Bandung Kota Kreatif

1

4.

Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

-

-

UKM, pemerintahan umum, perencanaan pembanguna n Pemerintahan umum, perencanaan pembanguna n

1.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis

Terwujudnya pengembangan industri kreatif


Industri

Dinas KUKM Perindag

IV - 39


Pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan, kepemudaan dan olah raga

Bappeda

Bagian Perekono mian

Bappeda, Bagian Hukum, Dinas KUKM Perindag Bag.Pereko nomia, Dinas KUKM Perindag Disdik, Disbudpar, BKBPM, Dispora -

No





koperasi aktif

82,85%


3.

4.

Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing

Jumlah kunjungan wisatawan

5.480.821

1.

2.

3.

15

Membangun perekonomian kota yang berkeadilan

Meningkatkan kesempatan kerja


Target 2015

Urusan


Program pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah IMKM yang di fasilitasi

180 pelaku usaha IMKM

Industri

UMKM binaan

194 UMKM

UKM

Dinas KUKM Perindag

-

Koperasi Aktif

82,85%

Koperasi

Dinas KUKM Perindag

-

Meningkatnya Koperasi Aktif

82,85%

Koperasi

Dinas KUKM Perindag

-

Jumlah kunjungan wisatawan

5.480.821

Pariwisata

Disbudpa r

-

Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata

5 ODTW

Pariwisata

Disbudpa r

-

Tingkat pengangguran terbuka

10,55%

1.

Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja

1.340

Ketenagakerja an

Disnaker

-

Lapangan pekerjaan baru

40.000

2.

Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)

56 kasus

Ketenagakerja an

Disnaker

-

Wirausaha baru

15.000 orang

3.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

2.615

Ketenagakerja an

Disnaker

-

IV - 40


No






5.

Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

Indeks Daya Beli

67,07

1.

PDRB/kapita

Rp. 17.996.702

2.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif


Target 2015

Urusan


Jumlah lapangan pekerjaan

-

KUKM

Jumlah lapangan pekerjaan

-

KUKM

Dinas KUKM Perindag

-

Bertambahnya UMKM Binaan

194 UMKM

UKM

Dinas KUKM Perindag

-

Meningkatnya UMKM yang berdaya saing, meningkatnya daya tawar,daya tarik produk UMKM

4.594

UKM

Dinas KUKM Perindag

-

IV - 41


BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 5.1. PAGU INDIKATIF Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran, dengan melihat transaksi pemerintah berdasarkan capaian kinerja. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan standar akuntabilitas publik, serta memudahkan dalam menentukan alokasi pagu indikatif didasarkan pada kriteria sebagai berikut: A Prioritas I: Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. B Prioritas II: Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. C Prioritas III: Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga 5.1.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Komposisi belanja tidak langsung sebelum RKPD dilakukan Revisi rinciannya sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai Rp. 2.476.850.000.000 2. Belanja Bunga Rp. 0 3. Belanja Subsidi Rp. 102.870.000.000 4. Belanja Hibah Rp. 150.000.000.000 5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 90.000.000.000 6. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.000.000.000 7. Belanja Tidak Terduga Rp. 20.500.000.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 2.841.220.000.000 V-1


Komposisi belanja tidak langsung dalam Revisi RKPD rinciannya menjadi sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai Rp. 2.460.289.669.346 2. Belanja Bunga Rp. 0 3. Belanja Subsidi Rp. 154.206.000.000 4. Belanja Hibah Rp. 140.379.792.654 5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0 6. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.000.000.000 7. Belanja Tidak Terduga Rp. 15.000.000.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 2.770.875.462.000 Berikut merupakan pagu belanja tidak langsung SKPD Tahun 2015 setelah dilakukan Revisi.

V-2


TABEL 5.2 PAGU INDIKATIF BELANJA TIDAK LANGSUNG SKPD TAHUN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG No

SKPD 1.624.241.848.596,24

Tambahan Penghasilan PNS 56.235.076.838,39

0

0

0

0

0

Belanja Bantuan Sosial 0

0

Total Belanja Tidak Langsung 1.680.476.925.434,63

75.618.182.453,63

19.343.513.653,71

859.949.594,00

0

0

0

0

0

0

0

95.821.645.701,34

17.325.497.113,71

5.323.009.574,33

0

0

0

0

0

0

0

0

22.648.506.688,04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.883.671.907,57

2.506.208.116,40

0

0

0

0

0

0

0

0

10.389.880.023,98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.967.424.286,30

1.622.872.897,23

0

0

0

0

0

0

0

0

7.590.297.183,54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.622.592.826,35

6.081.657.062,81

0

0

0

0

0

0

0

0

22.704.249.889,16

9.300.500.823,90

5.196.001.218,29

59.770.452,00

0

0

0

0

0

0

0

14.556.272.494,19

14.247.917.814,03

5.290.376.055,28

201.006.568,00

0

0

0

0

0

0

0

19.739.300.437,31

Gaji & Tunjangan 1

Dinas Pendidikan

2

Dinas Kesehatan

3

4

5

6 7

8

A.

RSUD Kota Bandung Selaku SKPD B. RSUD Kota Bandung Selaku BLUD A. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Selaku SKPD B. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Selaku BLUD A. Rumah Sakit Khusus Gigi dan MulutSelaku SKPD B. Rumah Sakit Khusus Gigi dan MulutSelaku BLUD Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemakaman dan Pemakaman

Insentif

Belanja KDH

Belanja DPRD

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Keuangan 0


9

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

15.442.476.040,74

5.388.620.802,39

0

0

0

0

0

0

0

0

20.831.096.843,13

10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.055.685.480,20

2.857.458.501,48

0

0

0

0

0

0

0

0

7.913.143.981,68

11

Dinas Perhubungan

23.309.641.028,91

6.652.161.143,01

1.329.310.318,00

0

0

0

0

0

0

0

31.291.112.489,92

V-3


BELANJA TIDAK LANGSUNG No

SKPD

12

Badan Pengelola Lingkungan Hidup

3.155.918.119,51


13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.100.508.066,75

14

15

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial

16 17

0

0

0

0

0



2.311.052.142,93

0

0

0

0

0

0

5.670.404.292,25

2.067.280.523,48

0

0

0

0

0

2.769.738.661,05

1.390.350.45934

0

0

0

0

Dinas Tenaga Kerja

6.005.532.686,98

2.363.916.177,66

0

0

0

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

7.151.202.200,52

2.926.353.353,70

0

0

6.560.253.169,34

2.082.195.551,75

3.175.419.102,00

19

Dinas Pemuda dan Olah Raga

4.320.332.190,48

2.572.256.201,77

20

Badan Kesatuan Bangsa, dan Pemberdayaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

4.013.851.327,45

18.123.507.583,75

Gaji & Tunjangan

18

21

22

0

Total Belanja Tidak Langsung 5.047.766.042,74

0

0

8.411.560.209,68

0

0

0

7.737.684.815,74

0

0

0

0

4.160.089.120,39

0

0

0

0

0

8.369.448.864,64

0

0

0

0

0

0

10.077.555.554,22

0

0

0

0

0

0

0

11.817.867.823,09

0

0

0

0

0

0

0

0

6.892.588.392,25

2.224.744.831,33

0

0

0

0

0

0

0

0

6.238.596.158,78

8.749.076.101,78

0

0

0

0

0

0

0

0

26.872.583.685,53

Insentif

Belanja KDH

Belanja DPRD

Belanja Subsidi

Belanja Hibah


Sekretariat Daerah A. B.

C.

D.

E. F.

58.920.781.543,72

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Perekonomian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V-4



SKPD G.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakata n

-

Tambahan Penghasilan PNS -

-

-

-

-

-

-

Belanja Bantuan Keuangan -

H.

Asisten Pemerintahan

-

-

-

-

-

-

-

-

I.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Non Bagian) Bagian Kerja Sama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.513.831.217,41

3.351.773.049,80

0

0

Gaji & Tunjangan

J. K. L. 23 24

25

Sekretariat DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) B. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) Inspektorat Kota

Insentif

Belanja KDH

Belanja DPRD

Belanja Subsidi

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Hibah


Total Belanja Tidak Langsung -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

7.865.604.267,22

A.

25.108.349.959,79

339.085.792.654,00

5.239.475.975,90

4.233.591.694,17

0

0

0

0

0

0

0

0

9.473.067.670,06

15.097.456.964,04

5.707.839.599,42

71.000.000.000,00

0

0

0

0

0

0

0

91.805.296.563,46

26

Dinas Pelayanan Pajak

27

Badan Kepegawaian Daerah

4.823.411.705,32

3.056.633.303,88

0

0

0

0

0

0

0

0

7.880.045.009,20

28

Kecamatan Sukasari

2.654.557.342,74

1.711.211.346,59

0

0

0

0

0

0

0

0

4.365.768.689,33

29

Kecamatan Cidadap

2.516.843.969,30

1.325.534.884,86

0

0

0

0

0

0

0

0

3.842.378.854,15

30

Kecamatan Sukajadi

3.179.520.143,00

1.848.163.923,63

0

0

0

0

0

0

0

0

5.027.684.066,63

31

Kecamatan Cicendo

4.136.899.175,80

2.124.358.879,39

0

0

0

0

0

0

0

0

6.261.258.055,19

V-5



SKPD

32

Kecamatan Andir

3.538.150.884,77


33

Kecamatan Coblong

3.364.124.258,52

34

Kecamatan Bandung Wetan

35

0

0

0

0

0



0


2.267.964.355,73

0

0

0

0

0

0

0

0

5.632.088.614,25

2.245.012.066,68

1.410.077.771,67

0

0

0

0

0

0

0

0

3.655.089.838,34

Kecamatan Sumur Bandung

2.975.581.979,43

1.674.347.794,79

0

0

0

0

0

0

0

0

4.649.929.774,22

36

Kecamatan Cibeunying Kidul

3.569.016.058,19

2.299.012.812,64

0

0

0

0

0

0

0

0

5.868.028.870,82

37

Kecamatan Cibeunying Kaler

3.193.379.901,85

1.740.528.425,77

0

0

0

0

0

0

0

0

4.933.908.327,63

38

Kecamatan Astanaanyar

3.540.488.528,78

2.349.693.332,15

0

0

0

0

0

0

0

0

5.890.181.860,93

39

Kecamatan Bojongloa Kaler

3.255.099.987,63

1.807.642.684,01

0

0

0

0

0

0

0

0

5.062.742.671,63

40

Kecamatan Bojongloa Kidul

3.878.397.356,79

2.225.925.126,03

0

0

0

0

0

0

0

0

6.104.322.482,82

41

Kecamatan Babakan Ciparay

3.764.978.492,16

2.100.439.752,64

0

0

0

0

0

0

0

0

5.865.418.244,79

42

Kecamatan Bandung Kulon

4.988.065.065,11

2.776.881.440,57

0

0

0

0

0

0

0

0

7.764.946.505,68

43

Kecamatan Regol

4.284.684.400,93

2.375.896.357,06

0

0

0

0

0

0

0

0

6.660.580.757,99

44

Kecamatan Lengkong

4.200.172.710,49

2.347.055.779,64

0

0

0

0

0

0

0

0

6.547.228.490,13

45

Kecamatan Batununggal

4.354.289.691,55

2.569.284.884,49

0

0

0

0

0

0

0

0

6.923.574.576,04

46

Kecamatan Ujungberung

3.905.612.452,80

2.014.288.834,03

0

0

0

0

0

0

0

0

5.919.901.286,82

47

Kecamatan Kiaracondong

3.607.905.818,99

2.266.667.737,02

0

0

0

0

0

0

0

0

5.874.573.556,01

48

Kecamatan Arcamanik

2.508.436.667,30

1.647.395.158,88

0

0

0

0

0

0

0

0

4.155.831.826,18

49

Kecamatan Cibiru

3.626.109.194,04

1.864.012.068,57

0

0

0

0

0

0

0

0

5.490.121.262,61

50

Kecamatan Antapani

3.162.320.043,20

1.710.181.817,67

0

0

0

0

0

0

0

0

4.872.501.860,88

Gaji & Tunjangan

Insentif

Belanja KDH

Belanja DPRD

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

V-6




SKPD

51

Kecamatan Rancasari

2.953.868.925,74


52

Kecamatan Buahbatu

3.120.007.193,60

53

Kecamatan Bandung Kidul

54

0

0

0

0

0



0


1.779.547.749,80

0

0

0

0

0

0

0

0

4.899.554.943,41

3.049.338.703,74

1.687.896.573,73

0

0

0

0

0

0

0

0

4.737.235.277,47

Kecamatan Gedebage

2.634.489.807,66

1.624.920.390,31

0

0

0

0

0

0

0

0

4.259.410.197,97

55

Kecamatan Panyileukan

2.927.563.556,51

1.677.070.948,76

0

0

0

0

0

0

0

0

4.604.634.505,27

56

Kecamatan Cinambo

3.202.444.545,90

1.685.411.565,86

0

0

0

0

0

0

0

0

4.887.856.111,76

57

Kecamatan Mandalajati

2.512.601.350,14

1.799.328.425,77

0

0

0

0

0

0

0

0

4.311.929.775,91

58

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.636.925.265,08

592.247.096,33

0

0

0

0

0

0

0

0

2.229.172.361,41

59

Dinas Komunikasi dan Informatika

3.514.760.564,45

1.614.263.069,37

0

0

0

0

0

0

0

0

5.129.023.633,83

60

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

6.586.539.614,19

3.377.911.119,49

101.372.782,00

0

0

0

0

0

0

0

10.065.823.515,69

61

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.402.167.187,67

1.616.811.139,39

0

0

0

0

0

0

0

0

5.018.978.327,05

Gaji & Tunjangan

Insentif

Belanja KDH

Belanja DPRD

Belanja Subsidi

Belanja Hibah


2.770.875.462.000,00

V-7


5.1.2. BELANJA LANGSUNG Belanja langsung SKPD tahun 2015 sebelum dilakukan revisi, dialokasikan sebesar 52,53% dari total proyeksi APBD Tahun 2015, atau sebesar Rp. 3.144.140.000.000. Belanja tidak langsung dialokasikan sebesar 47,47% atau sebesar Rp. 2.841.220.000.000. Sedangkan Belanja langsung SKPD tahun 2015 setelah dilakukan revisi komposisinya menjadi sebesar 50,87% dari total proyeksi APBD tahun 2015, atau sebesar Rp. 2.869.284.357.320. Belanja tidak langsung dialokasikan sebesar 49,13% Atau sebesar Rp. 2.770.875.462.000. Berikut merupakan pagu belanja langsung SKPD Tahun 2015 setelah dilakukan Revisi. TABEL 5.1 PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG SKPD TAHUN 2015 NO 1

SKPD DINAS PENDIDIKAN

PAGU BELANJA LANGSUNG 161.244.906.150,73

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Program Penigkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen pelayanan Pendidikan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

2

DINAS KESEHATAN

171.909.688.729,00

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan & penanggulangan penyakit menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana&prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan & pengendalian kesehatan masyarakat

V-8


NO

SKPD

PAGU BELANJA LANGSUNG

PROGRAM Program pelayanan kesehatan dasar Program pelayanan kesehatan rujukan Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan Program Penyelidikan epidemologi & penanggulangan KLB.

3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

68.186.768.696,22

Program pelayanan administrasi perkantoran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD Program Standarisasi pelayanan kesehatan Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pengembangan Lingkungan Sehat

4

RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

84.563.440.598,26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana&prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Program obat & Perbekalan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Program standarisasi pelayanan kesehatan

5

6

RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

12.312.132.085,56

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan

520.452.549.896,32

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan

V-9


NO

SKPD


PROGRAM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan saluran drainase/ goronggorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum

7

DINAS PENCEGAHAN DAN

18.340.323.555,86

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

PENANGGULANGAN

KEBAKARAN

8

DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

113.703.203.533,16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Perencanaan Pembangunan daerah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

127.194.065.997,49

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangun Bangunan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur

V - 10


NO

SKPD


PROGRAM Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pembinaan pedagang kaki lima&asongan Program Pembinaan Lingkungan Hidup

10

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

32.216.859.724,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program perencanaan pembangunan daerah Program Pembangunan ProdukHukum Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemda & Pemerintahan Wilayah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik & Tata Ruang Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Data & Informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

11

DINAS PERHUBUNGAN

161.168.248.085,12

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pengendalian& Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

V - 11


NO 12

SKPD BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH Program pembinaan & pengembangan bidang energi Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengelolaan air tanah

13

14

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

7.395.915.279,85

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

8.986.196.614,46

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & Perempuan Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dalam pembangunan Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

V - 12


NO 15

SKPD DINAS SOSIAL


PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-narapidana, PSK, narkoba, & penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar

16

DINAS TENAGA KERJA

12.133.019.897,17

Program Pembinaan para penyandang cacat & ekstrauma Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan& Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Regional

17

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDAG

42.770.230.900,79

Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

V - 13


NO

SKPD


PROGRAM Program peningkatan & pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kaki lima & asongan Program persaingan usaha Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Program pengembangan industri kecil menengah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program penataan struktur industri

18

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

17.065.556.030,79

Program pengembangan sentra- sentra industri potensial Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan & pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Program Pengembangan data Informasi Program Perbaikan Sistem Adm. Kearsipan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

19

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

86.791.674.895,29

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

20

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

11.293.482.972,35

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

V - 14


NO

SKPD


PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

21

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

42.138.113.475,30

Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pemeliharaan ketentraman & ketertiban masyarakat & pencegahan tindak kriminal Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Perda, Perwal dan Kepwal

22 A

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pemerintahan Umum

154.463.244.712,70 2.910.660.000,00

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan umum Program Penataan Daerah Otonomi Baru

B

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

5.459.092.485,00

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program perencanaan pembangunan daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

V - 15


NO C

D

SKPD Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Tata Usaha


PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.029.235.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pembinaan & pengembangan aparatur

E

F

Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

69.970.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.246.410.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Pembangunan Produk hukum Daerah

G

H

Bagian Perekonomian

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

8.569.297.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

5.038.114.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Program Koordinasi Perumusan & Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

V - 16


NO

SKPD


PROGRAM Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Nilai Budaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Sosial Keagamaan

I

J

K

L

M

Asisten Pemerintahan

900.000.000,00

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

900.000.000,00

Asisten Administrasi Umum

900.000.000,00

Sekretaris Daerah (Non Bagian)

Bagian Kerjasama Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur

46.665.563.727,70

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

3.349.962.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

23

SEKRETARIAT DPRD

66.266.303.588,67

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

V - 17


NO 24

SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH


PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah Program Perencanaan Tata Ruang Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pengembangan data/informasi Program Perencanaan Pengadaan Tanah Program Persiapan Pengadaan Tanah Program Penyerahaan Hasil Pengadaan Tanah

25

INSPEKTORAT

14.855.259.097,24

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

26

DINAS PELAYANAN PAJAK

27.994.136.366,23

Program Peningatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Program Pembinaan, pengendalian dan monitoring pajak daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

V - 18


NO 27

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Program Peningkatan Disiplin Pegawai Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

28

29

30

31

KECAMATAN SUKASARI

KECAMATAN CIDADAP

9.245.025.047,32

Program Pembinaan & Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program Pembangunan & Pengembangan Assessment Center Program Pelayanan Admisnistrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.169.293.637,79

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

KECAMATAN SUKAJADI

9.935.573.789,02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KECAMATAN CICENDO

14.020..016.532,51

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

V - 19


NO 32

33

34

35

36

SKPD KECAMATAN ANDIR

KECAMATAN COBLONG

KECAMATAN BANDUNG WETAN

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL


PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ProgramPeningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

13.881.584.287,78

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.694.793.401,38

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9.611.181.887,12

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16.253.771.629,31

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Paningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V - 20


NO

37

38

39

40

SKPD

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

KECAMATAN ASTANAANYAR

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL


PROGRAM

10.163.430.921,79

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12.090.053.701,26

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

10.763.116.197,56

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

11.627.734.601,51

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ProgramPeningkatan Peran Kec. dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pembinaan Kinerja aparatur

41

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

13.016.024.698,67

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

V - 21


NO

42

SKPD

KECAMATAN BANDUNG KULON


PROGRAM

15.777.380.125,76

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan

43

44

45

KECAMATAN REGOL

KECAMATAN LENGKONG

KECAMATAN BATUNUNGGAL

13.433.144.011,73

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.370.232.019,45

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16.917.641.323,07

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pegembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan

46

KECAMATAN UJUNGBERUNG

11.257.642.290,61

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

V - 22


NO

47

SKPD

KECAMATAN KIARACONDONG


PROGRAM

13.815.067.367,43

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

48

KECAMATAN ARCAMANIK

9.960.073.014,80

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan

49

50

51

KECAMATAN CIBIRU

KECAMATAN ANTAPANI

KECAMATAN RANCASARI

10.015.699.496,26

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

11.474.232.368,79

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9.907.781.369,28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

V - 23


NO

SKPD


PROGRAM Peningkatan Peran kecamatan dan kelurahan

52

KECAMATAN BUAH BATU

11.026.551.571,29

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Peran kecamatan dan kelurahan

53

54

55

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

KECAMATAN GEDEBAGE

KECAMATAN PANYILEUKAN

8.506.106.257,88

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.583781.703,30

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

8.697.347.238,10

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan peran kecamatan kelurahan

56

KECAMATAN CINAMBO

8.364.484.924,16

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V - 24


NO

57

58

SKPD

KECAMATAN MANDALAJATI

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


PROGRAM

10.399.182.664,83

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

7.330.585.707,31

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

59

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

35.742.985.462,36

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Prpustakaan & Budaya Baca Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

60

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

24.750.301.757,51

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

V - 25


NO

SKPD


PROGRAM Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pencegahan & penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Ketahanan Pangan

61

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

51.581.960.251,17

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

JUMLAH

2.869.284.357.320,47

5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 Program dan kegiatan SKPD Tahun 2015 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan SKPD, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:  Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.  Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;  Indikator Kinerja;  Lokasi Kegiatan;  Target Kinerja capaian program;  Besaran dana yang dibutuhkan;  Target kinerja capaian program/kegiatan; Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan SKPD Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD di bawah ini.

V - 26


BAB 6 PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) Percepatan dan penajaman program/kegiatan sesungguhnya merupakan proses dinamika ke depan. Ini berbeda dengan sekadar dinamika sebab “jalan di tempat” pun termasuk atau dapat dikatakan sebagai bagian dari dinamika. Namun percepatan adalah progress ke depan. Dalam konsep pembangunan, percepatan itu tidak hanya diukur melalui angka statistik tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat telah menjadi subyek pembangunan, tidak dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan, dimana hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Hal tersebut di atas menjadi dasar pemahaman bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Bandung tahun 2015, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dengan berpijak pada Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2015. Untuk itu Revisi RKPD tahun 2015 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015 yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait dengan terjadinya pengurangan dan atau tidak tercapainya target proyeksi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. Hal lain yang menjadi pertimbangan dilakukannya Revisi RKPD Tahun 2015, dalam upaya Penajaman dan percepatan capaian target program/kegiatan prioritas terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus merupakan Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang belum terkaper dalam RKPD tahun 2015. Namun demikian, kesemuanya itu pada prinsipnya tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Oleh karenanya dalam penyusunan Revisi RKPD tahun 2015 terdapat penambahan beberapa kegiatan baru yang belum terakomodir dalam RKPD tahun 2015 sebelum revisi. Dengan tersusunnya Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah. Oleh karena itu rancangan pembangunan yang bersifat bottom up harus digalakan, sambil pada saat yang bersamaan ditingkatkan peran dan fungsi pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Sebab tidak menutup kemungkinan proses program pembangunan yang dirancang secara bottom up pun akan gagal manakala kinerja pengawasan hanya bersifat administratif dan normatif belaka.

VI - 1


Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Revisi RKPD Tahun 2015 secara sinergis dan terintegrasi. 2. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Bandung Tahun 2015, Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015. 3. Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Revisi Renja SKPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2015. 4. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015. 5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. 6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. 7. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015 dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2015 bila diperlukan. 8. Revisi RKPD Kota Bandung Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Delapan point di atas merupakan kaidah yang sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai panduan sekaligus acuan yang harus ditaati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di dalam menghadapi dinamika pembangunan. Sebab bagaimana pun, pembangunan adalah mencakup seluruh sistem sosial sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. WALIKOTA BANDUNG TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

VI - 2


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG,

Recommend Documents