LE M B A R A N D A E R A H K A B U PA TEN SERD A N G B ED AG AI N O M O R 12 TA H U N 2006
PERA TU RA N D A ERA H KA BU PA TEN SERD A N G BED A G A I N O M O R 12 TA H U N 2006 TEN TA N G PEN G ELO LA A N PU LAU BERH A LA SERD A N G BED A G A I SEBA G A I K A W A SA N EC O M A RIN E TO U RISM (W ISA TA BA H A RI BERW A W A SA N LIN G KU N G A N ) D EN G A N RA H M A T TU H A N YA N G M A H A ESA BU PA TI SERD A N G BED A G A I, M enim bang
:
a. bahw a Pulau Berhala Serdang Bedagai m erupakan satu pulau kecil terluar diw ilayah Kabupaten Serdang Bedagai, m em iliki po tensi perikanan, pariw isata konservasi dan keanekaragam an hayati yang tinggi, sangat rentan terhadap aktifitas eko nom i dan m erupakan interaksi kaw asan terestrial (daratan) dan lingkungan laut; b. bahw a untuk m engoptim alkan pem anfaatan potensi sebagaim ana yang dim aksud dalam m enim bang huruf ”a” di atas, perlu ditetapkan Peraturan D aerah tentang Pengelolaan Pulau Berhala;
M engingat
: 1. U ndang – U ndang N om or 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan U nited N ations C onvention on the Law of the sea/ Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang H ukum Laut (Lem baran N egara Republik Indonesia
Tahun
1985
N om or
76,
Tam bahan
Lem baran
N egara
Republik Indonesia N o m or 3319); 2. U ndang
–
U ndang
N om or
5
Tahun
1990
tentang
Konservasi
Sum berdaya A lam H ayati dan Ekosistem nya (Lem baran N egara Republik Indonesia Tahun 1990 nom or 49, Tam bahan Lem baran N egara Republik Indonesia N om or 3419); 3. U ndang – U ndang N o m or 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lem baran N egara Republik Indo nesia Tahun 1992 nom or 98 Tam bahan Lem baran N egara Republik Indo nesia N om or 3493); 4. U ndang – U ndang N om or 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (
Lem baran
N egara
Republik
Indonesia
Tahun
1992
nom or
Tam bahan Lem baran N egara Republik Indo nesia N om or 3501);
115
5.
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1996
nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 6.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2001 nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 8.
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9.
Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2003
tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4346); 10. Undang-Undang Peraturan
Nomor
10
Tahun
Perundang-Undangan
2004
tentang
(Lembaran
Pembentukan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. 12.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang N omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor
8
Tahun
2005
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerha menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);; 13.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 127 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2002
nomor
72
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
atas Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 02 Tahun 2005 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas – Dinas Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PULAU BERHALA SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KAWASAN ECO MARINE TOURISM (WISATA BAHARI BERWAWASAN LINGKUNGAN)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah Pulau Berhala yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara 30 46’ 38” LU dan 990 30’ 03” BT.
2.
Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Serdang
Bedagai. 3.
Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8.
Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.
9.
Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai
10. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjung Beringin. 11.
Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan
untuk
memanfaatkan
dan
mengembangkan
sumberdaya alam Pulau Berhala Serdang Bedagai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Berhala Serdang Bedagai khususnya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, secara terpadu dengan memperhatikan konsep Eco Marine Tourism. 12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 13. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 14. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 15. Tourism yang dimaksud adalah wisata bahari dan wisata terestrial. 16. Ecotourism adalah Perjalanan yang bertanggung jawab ke suatu daerah yang masih alami melakukan konservasi, dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal; 17. Wisata terestrial adalah kegiatan wisata dengan pemanfaatan lahan daratannya. 18. Konservasi adalah usaha perlindungan, pelesterian dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya alam.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai,
Pulau
Sokong
Nenek
dan
Sokong
Siem bah
sebagaim ana
kew enangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
BAB III TUJUAN DAN PRINSIP PENGELO LAAN PULAU BERHALA SERDANG BEDAGAI Pasal 3 Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai dilakukan dengan tujuan : 1. M enjaga
keutuhan
w ilayah
NKRI,
keam anan
nasional,
pertahanan
Negara dan bangsa serta m enciptakan stabilitas kaw asan 2. M em anfaatkan sum ber daya alam dalam rangka pem bangunan yang berkelanjutan,
m engoptim alkan
potensi
perikanan,
paraw isata
dan
sum berdaya alam lainnya yang terdapat di Pulau Berhala Serdang Bedagai sehingga dapat m endukung upaya peningkatan kesejahteraan m asyarakat dan pem erintah daerah; 3. M engusahakan
terw ujudnya
konservasi sum berdaya
alam
di Pulau
Berhala Serdang Bedagai dengan m em anfaatkan sum berdaya alam yang ada secara berkelanjutan, m elindungi jenis ikan dan terum bu karang yang m engalam i
kepunahan,
m enjaga
kem urnian
genetik,
m em elihara
keseim bangan dan kem antapan ekosistem dan m enjam in pem anfaatan plasm a nutfah dalam rangka pelestarian sum berdaya ikan dan terum bu karang; 4. M em berdayakan
m asyarakat
dalam
rangka
peningkatan
kesejahteraannya.
Pasal 4 Prinsip pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah : a. W aw asan Nusantara b. Berkelanjutan c. Berbasis m asyarakat dengan prinsip pengelolaan. Dengan prinsip pengelolaan berdasarkan W aw asan Nusantara, berkelanjutan dan berbasis m asyarakat, serta m engacu pada Rencana Tata Ruang W ilayah.
Pengelolaan
harus
dilakukan
terpadu
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah, pada bidang-bidang sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur
dan
perhubungan,
pembinaan
wilayah,
pertahanan
dan
keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya.
BAB IV AZAS, MANFAAT SERTA SASARAN Pasal 5 Dalam
pengelolaan wilayah Pulau Berhala Serdang Bedagai dilakukan
berdasarkan asas legalitas, keadilan, demokrasi, keterpaduan, daya guna dan hasil guna, pelestarian dan asas kearifan lokal
Pasal 6 Manfaat pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai meliputi: (1) Terwujudnya
rencana,
penetapan
dan
koordinasi
prioritas-prioritas
pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya Pulau Berhala Serdang Bedagai; (2) Terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, serta perusakan habitat; (3) Berkembangnya sumberdaya di Pulau Berhala Serdang Bedagai bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis dan ekologis; (4) Terwujudnya akuntabilitas dan manajemen dalam pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai.
Pasal 7 Sasaran pengelolaan di Pulau Berhala Serdang Bedagai untuk : (1) Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor
dalam
membuat
dan
meninjau
keputusan-keputusan
yang
berhubungan dengan pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai; (2) Tercapainya
keseimbangan
antara
pemanfaatan
sumberdaya
pelestarian fungsi-fungsi ekologis Pulau Berhala Serdang Bedagai;
dan
(3)
Terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat pesisir
terdekat
pengelolaan
melalui
sumberdaya
upaya
pemberdayaan
Pulau
Berhala
masyarakat
Serdang
Bedagai
dalam secara
berkelanjutan (4)
M emajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan Pulau Berhala Serdang
Bedagai m elalui pengurangan dan penghapusan kegiatan
penangkapan yang dapat merusak lingkungan; (5)
M eningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
(6)
Terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem
dan mekanisme
perizinan usaha/kegiatan pembangunan di Pulau Berhala Serdang Bedagai.
BAB V PENGELOLAAN Pasal 8 (1) Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang a. Perikanan dan kelautan; b. konservasi; c. parawisata; (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, pengelolaan
serta
terjaminnya
perikanan
mempertimbangkan
untuk
hukum
kelestarian
kepentingan
adat
dan/
sumber
penagkapan
atau
kearifan
daya
ikan,
ikan
harus
lokal
serta
memperhatikan peran serta masyarakat. (5) Pengelolaan parawisata meliputi wisata bahari dan wisata terestrial. (6) Pengelolaan konservasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melindungi bio-diversity yang ada seperti terumbu karang dan penyu laut.
Pasal 9
(1) Pengem bangan
Kaw asan
Pulau
Berhala
Serdang
Bedagai
dapat
dikem bangkan kegiatan – kegiatan konservasi, tam an nasional laut, perikanan dan kelautan, w isata, dan daerah persinggahan/ tem pat kapal berlabuh. (2) Perikanan dan Kelautan a.
Perairan Pulau Berhala Serdang Bedagai m em iliki perairan yang potensi untuk penangkapan ikan untuk tidak terjadinya penangkapan yang m erusak lingkungan khususnya biodiversity seperti terum bu karang perlu diatur daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan serta daerah dim ana kapal-kapal penangkap ikan boleh m elabuhkan kapalnya hal ini m engingat pulau Berhala Serdang Bedagai yang dikelilingi oleh terum bu karang yang sangat eksotik.
b. Tidak boleh m elakukan penangkapan ikan dengan alat apapun dan m elabuhkan jangkar pada radius 1 (satu) m il laut. c. Kegiatan perikanan Undang-undang
N o.
dan kelautan ini selanjutnya diatur dengan 31
tahun
2004
tentang
Perikanan,
dan
pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati. (3) Eco Tourism sebagai Pengem bangan pariw isata dikaw asan Pulau Berhala Serdang Bedagai harus m engikuti kaidah -kaidah ekologis, khususnya adalah bahw a tingkat pem bangunan secara keseluruhan tidak boleh m elebihi daya dukung (carring capacity) suatu pulau, dam pak negatif pem bangunan (cross–sectoral im pacts) hendaknya ditekan sem inim al m ungkin sesuai dengan kem am puan ekosistem pulau tersebut untuk m enenggangnya. Selain itu, setiap kegiatan pem bangunan usaha produksi yang akan dikem bangkan di Pulau Berhala Serdang Bedagai seyogyanya m em enuhi skala ekonom i yang optim al dan m enguntungkan serta sesuai dengan budaya lokal. Kegiatan pariw isata adalah segala kegiatan bersifat santai dan m enikm ati segala elem en potensi alam tanpa m erusaknya. Kegiatan pariw isata yang dapat dilakukan di Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah Fishing (m em ancing), Snorkling, Kayaking, Diving (m enyelam ), H iking (m endaki) dan lain-lain
1. Panorama pantai dan laut lepas ( sunrise, sunset, dll ), panorama bawah laut pada kawasan kaya biota laut dan dapat dinikmati dengan menyelam, snorkling atau dengan kapal khusus berlantai transparan, 2. Kegiatan rekreasi aktif seperti diving, snorkling, jet ski, memancing, perjalanan mengelilingi pulau, berkemah, berjalan menelusuri pulau (Cave Adv.) dll. 3. Kegiatan rekreasi aktif seperti berjemur, bermain dipantai dll. 4. Atraksi hiburan dan tontonan seperti lomba renang, lomba selam, pertandingan olahraga air, dan panggung terbuka (4) Daerah Persinggahan Kawasan Pulau Berhala Serdang Bedagai yang letak geografisnya strategis berada pada jalur pelayaran dan transportasi laut dapat dijadikan sebagai daerah persinggahan atau tempat labuh kapal dengan ketentuan tidak boleh melabuhkan jangkar pada daerah terumbu karang dan tidak boleh membuang air ballase serta alat tangkap ikan yang rusak di daerah terumbu karang.
BAB VI KEWAJIBAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN Pasal 10 (1). Setiap orang dan/atau badan hukum yang hendak melakukan usaha di Pulau Berhala Serdang Bedagai wajib : a. menyusun
amdal
jika
kegiatan
atau
usaha
yang
dilakukan
berdampak penting seperti pengubahan bentuk dan bentang alam pulau,
eksploitasi
sumberdaya
alam,
proses
introduksi,
jenis
penerapan teknologi dan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi b. akomodasi tidak boleh bersifat permanen dan diusahakan dibuat dari bahan alami seperti befax, tenda dan lain-lain c. jumlah pengunjung menginap/ bermalam yang diperbolehkan dalam waktu yang bersamaan tidak lebih dari 100 (seratus) orang mengingat daya dukung pulau. d. membuat upaya pengelolaan lingkungan (ukl) dan upaya pemantauan lingkungan (upl) bila luasan atau lokasi yang diperlukan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang
undangan
harus
m em buatnya. e. sem ua sam pah yang dihasilkan dari para pengunjung harus dibaw a pulang kedarat. f.
dilarang m em baw a/ m engam bil flora dan fauna dari pulau berhala serdang bedagai
g. m ensosialisasikan dan berkoordinasi dengan m asyarakat pesisir yang berdekatan dengan lokasi usaha tentang rencana usaha dim aksud. h. m em buat rencana pem berdayaan m asyarakat dengan pulau berhala serdang bedagai. i.
(1)
pesisir
terdekat
m em peroleh rekom endasi dari instansi terkait seperti kecam atan, dinas perikanan dan kelautan dan dinas perhubungan dan pariw isata.
Pem erintah Daerah m em berikan perizinan pengusahaan di Pulau Berhala Serdang Bedagai setelah dipenuhinya kew ajiban dim aksud pada ayat (1) pasal ini dan tetap m engacu dan berpedom an kepada Peraturan Presiden N om or 78 tahun 2005.
(2) Untuk pengem bangan dan pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai bagi setiap pengunjung akan dikenakan tarif izin m asuk yang akan ditetapkan m elalui Peraturan Kepala Daerah. BAB VII PEN DAN AAN Pasal 11 (1)
Pem erintah
Daerah
m engalokasikan
dana
m elalui
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk m elaksanakan Peraturan Daerah ini sesuai dengan perencanaan dan program yang akan dilakukan pada setiap tahun. (2) Pendanaan untuk pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai diperoleh dari berbagai sum ber antara lain retribusi, dana kom pensasi dan sum ber lainnya dari sektor kegiatan dan kerjasam a dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII SAN KSI Pasal 12 (1)
Bagi pengunjung yang m elanggar keutuhan dan kelestarian akan dikenakan sanksi.
(2) Sanksi diberikan sesuai dengan peraturan dan Perundang undangan yang berlaku.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN Pasal 13 (1)
Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
program
pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dikoordinasikan Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi dan tetap mengacu pada Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005. (2) Pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan kepala daerah.
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap
orang
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 17 Oktober 2006 BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H. T. ERRY NURADI Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 20 Oktober 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, dto OK. ARYA ZULKARNAIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006 NOMOR 12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PULAU BERHALA SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KAWASAN ECO MARINE TOURISM (WISATA BAHARI BERWAWASAN LINGKUNGAN)
I.
UMUM
Dalam rangka menjaga keutuhan
wilayah Negara, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan perlu dilakukan pengelolaan pulau – pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan. Pulau – Pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontingen Indonesia. Pulau Berhala Serdang Bedagai merupakan satu pulau kecil terluar di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, memiliki potensi perikanan, pariwisata konservasi dan kenanekaragaman hayati yang tinggi, sangat rentan terhadap aktivitas ekonomi dan merupakan interaksi kawasan terrestrial (daratan) dan lingkungan laut. Berdasarkan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai sebagai kawasan Eco Marine Tourism (Wisata Bahari Berwawasan Lingkungan).
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Ayat (1) nama Pulau adalah Pulau Berhala, Peraiaran Selat Malaka, Koordinat titik terluar 3 0 46’ 38” U dan 99 0 30’ 03” T, Titik Dasar dan Petunjuk Jenis Garis Pangkal TD. 184 TR. I 84 Jarak TD. 184TD. 185 = 89.42 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005.
Pasal 2 s/d Pasal 7
:
Cukup Jelas.
Pasal 8
:
Pasal 9 s/d Pasal 11
:
Pasal 12
:
Pasal 13 s/d 15
:
-
Ayat (1) adalah Pengelolaan perikanan dan kelautan termasuk di dalamnya pengelolaan perikanan, budidaya dan penangkapan, pengelolaan konservasi dimaksud adalah pengelolaan konservasi penyu laut dan terumbu karang, pengelolaan pariwisata dimaksud adalah wisata bahari.
-
Ayat (3) adalah pengelolaan kegiatan perikanan di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengelolaan Konservasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawisataan. Cukup Jelas.
-
Sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Pengunjung yang melanggar keutuhan dan kelestarian alam akan dikenakan Sanksi sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
-
Sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (2) adlah Pengunjung dan Pengelola perikanan dan kelautan yang melanggar akan dikenakan Sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengunjung dan Pengelola Pariwisata yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006 NOMOR 59
